LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI SULAWESI UTARA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2016-2017
KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2017
BAB I PENDAHULAN
A. LATAR BELAKANG Provinsi Sulawesi Utara Provinsi yang memiliki sumber daya alam melimpah sehingga sektor pertanian, perkebunan, kehutangan, dan pertambangan berkembang cukup baik. Sektor pertambangan di Sulawesi Utara mencapai luasan sekitar 517.825,38 hektar atau setara dengan 33 persen hektar.
luas wilayah Sulawesi Utara yaitu 1.527.216
Kegiatan usaha pertambangan yang dominan di Sulawesi Utara adalah
pertambangan emas, pasir besi, bijih besi, mangan, nikel, dan batuan galian C. Penguasaan wilayah pertambangan terbesar berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seluas 83.058,97 hektar, disusul Kabupaten Minahasa Selatan 48.841,30 hektar, Kabupaten Kepulauan Talaud 47.918 hektar, dan Bolaang Mongondow Timur seluas 36.648,32 hektar. Kabupaten Minahasa 31.585,99 hektar, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 31.150,72 hektar, Kabupaten Minahasa Tenggara 26.965,81 hektar, serta Kabupaten Bolaang Mongondow 13.598,64 Ha. Dari 144 IUP yang dikeluarkan Pemerintah Kota/Kabupaten di Sulawesi Utara, 62 di antaranya merupakan IUP untuk produksi emas. Sisanya 19 IUP untuk Pasir besi, 56 IUP batuan, 1 Nikel dan 1, Bijih besi. Saat ini perusahaan tambang yang berstatus Clear and Clean sebanyak 46 IUP dan ada 6 perusahaan pemegang kontrak karya. Luas wilayah usaha pertambangan yang mencapai 33% berpengaruh signifikan terhadap lingkungan. Ini terjadi di Pulau Bangka, pulau kecil yang luasnya hanya 4.800 Ha dimana di pulau itu beroperasi perusahaan tambang PT Mikgro Metal Perdana (MMP) dengan wilayah usaha pertambangan menapai 2000 ha telah mengganggu kehidupan warga pulau kecil tersebut. Dampak negatif dari opeasi PT MMP yaitu, hilangnya Sumber pendapatan masyarakat di laut dan darat, hilangnya sumber air bersih, dan kerusakan hutan mangrove. Selain pertambangan mineral Sulawesi Utara menyimpan potensi panas bumi. Potensi panas bumi di Provinsi Sulawesi Utara tersebar
di beberapa
Kabupaten/Kota antara lain Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Tomohon, KabupatenMinahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu. Energi panas bumi di Sulawesi Utara cukup besar. Cadang terbukti mencapai 578 MWE dan kapasitas terpasang sebesar 580 MWE. PT Pertamina Hulu Energy mengoperasikan PLTP Lahendong 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. total kapasitas PLTPB Lahendong 120 MW, yang mana setara untuk memenuhi kebutuhan
listrik untuk sekitar 240.000 keluarga di Minahasa, Sulawesi Utara. PLTP ini dibangun dengan total investasi 282,07 juta dollar AS dengan pendanaan Subsidiary Loan Agreement (SLA) dari Bank Dunia (World Bank) melalui pemerintah Indonesia. Listrik yang dihasilkan dari PLTP Lahendong akan masuk ke dalam sistem grid SULUTENGGO (Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo) yang daya mampunya mencapai 320 MW dan kebutuhan listrik sebesar 340 MW. Kelistrikan di Sulawesi Utara diwarnai dengan pencabutan subsidi untuk 147.762 pelanggan R1/900 volt terhitung sejak tahun 2017. penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan 900 watt dilakukan berdasarkan pemadanan data yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan PT PLN (Persero) sepanjang tahun 2016. Penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan 900 watt dilakukan berdasarkan pemadanan data yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan PT PLN (Persero) sepanjang tahun 2016.Namun demikian sampai saat ini di Sulawesi Utara masih ada 30.131 pelanggan R1/900 volt ampere di Sulut yang menikmati tarif listrik yang disubsidi pemerintah Angka ini setara dengan 16,93 persen dari total pelanggan R1/900 volt ampere yang ada di Sulawesi Utara. Masalah kelistrikan lainnya adalah Masalah utang penerangan jalan umum (PJU) Pemerintah Kabupaten Minahasa terhadap Perusahaan Listrik Negara (PLN) Suluttenggo. Menurut informasi yang diperoleh Komisi VII DPR RI, utang tersebut sudah bertambah menjadi Rp 8,1 Miliar sejak tahun 2014, dan dampaknya PLN memutuskan aliran listrik PJU di beberapa titik. Masalah lingkungan di Sulawesi Utara juga perlu mendapatkan perhatian. permasalahan banjir yang terjadi di Kota Manado disebabkan pendangkalan Danau Tondano, alihfungsi lahan di sekitar DAS Tondano, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, reklamasi pantai dan masalah wilayah resapan air yang semakin berkurang. Selain itu Tata kelola lingkungan di Bitung perlu mendapat perhatin. Pada awal tahun 2017 Banjir bandang menerjang empat kecamatan yang ada di Kota tersebut, padahal kejadian serupa baru terjadi pertengahan Januari 2017 lalu menerjang empat kecamatan.
Permasalahan yang lain adalah
penolakan warga di desa Tiberias Kabupaten
Bolaang Mongondow Sulawesi Utara terhadap perusahaan sawit PT Malisya Sejahtera karena menurut mereka operasi perusahaan tersebut
menimbulkan
dampak pencemaran lingkungan juga menghilangkan pekerjaan warga sebagai petani. Selain itu PT Malisya Sejahtera ingin menguasai sekitar 177,7 HA lahan tanah milik negara untuk kebun sawit. Masalah yang hampir dialami oleh semua daerah adalah distribusi gas elpiji 3 kg. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara merasakan kelangkaan elpiji dimulai di awal tahun 2017. Menurut Pemerintah Daerah Di awal tahun ini kelangkaan elpiji mulai dirasakan warga Minahasa Utara. Makanya, Pemkab Minut sangat menyayangkan sikap Pertamina yang dinilai kurang berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga kelangkaan elpiji ukuran 3 kilogram (kg) masih saja terjadi. Untuk mengawasi ketersediaan elpiji di agen hingga pangkalan supaya tidak terjadi kelangkaan,
perlu dilaksanakan penertiban
penggunaan tabung gas ukuran 3 Kg. Di Minahasa Utarasendiri memiliki 4 agen elpiji bersubsidi yakni PT Anugrah Lestari (146 pangkalan), PT Elpiji Kawan Sejahtera (36 pangkalan), PT Tonsea Jaya Gas (74 pangkalan) dan PT Anita Kumajas sebanyak (53 pangkalan). Adapun penyaluran tabung elpiji di Minut yang tersebar di pangkalan setiap minggunya berjumlah 40.320 tabung dengan penyaluran tiap bulan 201.600 tabung. Untuk mengatasi kelangkaan gas rumah tangga PT Pertamina (Persero) terus memperluas penyebaran tabung Bright Gas 5,5 kg di pasar Sulawesi Utara. Sepanjang 2017, Pertamina menargetkan penjualan hingga 150 ribu tabung baru, untuk meningkatkan penetrasi bahan bakar gas
nonsubsidi
ini
ke
masyarakat.
B. DASAR HUKUM Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016.
B. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi. Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut: 1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi; 2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi; 3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah. 4. Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara pada kesempatan ini pada sektor penyediaan energi dan masalah kelisitrikan, pertambangan emas, dan pengelolaan lingkungan.
C. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 Mei 2017 dengan lokasi tujuan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Utara.
Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Kerja adalah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai berikut: 1. Pertemuan dengan Gubernur dan DPRD Prov
Sulawesi Utara beserta
jajarannya, Bupati dan Walikota di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Dirjen Migas, Dirjen Minerba, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, BLH Kementerian LHK, Kementerian Ristek & Dikti, PT Pertamina (Persero). 2. Pertemuan dengan Direksi PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Geaothermal Energy dan jajaranya terkait dengan Peninjauan PLTP Lahendong . 3. Pertemuan dengan PT J. Resources Bolang Mongondow. PT Meares Soputan Mining, dan PT Tambang Tondano Nusajaya, Pemda terkait, Dirjen Minerba KESDM, Deput KLHK.
D. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulaesi Utara adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (LH), serta Riset dan Teknologi (RISTEK) serta ketenagalistrikan. Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.
E. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan (menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan) 2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan. 3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya. 4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapat-rapat Komisi VII DPR RI.
F. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagai berikut:
No
Nama
No.
Fraksi
Jabatan
Angg 1
Ir. H. Mulyadi
A-403
P.Demokrat
Ketua Tim
2
Ir. S.W. Yudha, M.Sc
A-290
P. Golkar
Wk K Tim
3
Ir. H. Daryatmo Mardiyanto
A-170
PDIP
Anggota
4
Mercy Chriesty Barends, ST
A-228
PDIP
Anggota
5
Tony Wardoyo
A-231
PDIP
Anggota
6
Falah Amru
A-203
PDIP
Anggota
7
Nazarudin Kiemas
A-134
PDIP
Anggota
8
Yulian Gunhar
A-136
PDIP
Anggota
9
Eni Maulani Saragih
A-291
P. Golkar
Anggota
10
Ir. Harry Poernomo
A-358
P. Gerindra
Anggota
11
Aryo P.S Djojohadikusumo
A-342
P. Gerindra
Anggota
12
Muhammad Nasir
A-405
P.Demokrat
Anggota
13
H. Mat Nasir S.Sos
A-438
P.Demokrat
Anggota
14
H. Totok Daryanto, SE
A-489
PAN
Anggota
15
Bara K. Hasibuan
A-500
PAN
Anggota
16
Peggi Patricia Pattipi
A-83
PKB
Anggota
17
Zulkifliemansyah
A-116
PAN
Anggota
18
Kurtubi
A-26
P.Nasdem
Anggota
19
Muhammad Farid Al Fauzi
A-555
P. Hanura
Anggota
BAB II LOKASI KUNJUNGAN KERJA
Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sulawesi Utara terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi dan merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Dua provinsi lainnya adalah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dilihat dari letak geografis Provinsi Sulawesi Utara terletak pada 0°LU – 3°LU dan 123°BT – 126° BT.
Sulawesi Utara merupakan sebuah provinsi yang beribukota Manado, mempunyai 15 Kabupaten/kota yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon. Provinsi Sulawesi Utara
berbatasan dengan Laut Sulawesi, Republik Philipina dan Laut
Pasifik disebelah utara serta Laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo. Luas Wilayah Sulawesi Utara tercatat 15.273 km2 yang terbagi atas 11 kabupaten dan empat kota.
Peta Provinsi Sulawesi Utara
BAB III PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA
Pelaksanaan kunjunga kerja Komisi VII DPR RI reses masa persidangan IV tahun sidang 2016 – 2017 diselenggarakan antara tanggal 14 – 17 Mei 2017 dengan agenda pertemuan sebagai berikut:
3.1. Pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Utaraa dan jajarannya Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bupati dan walikota di lingkunga provinsi Sulawesi Utara, Bapedalda, PT Pertamina (Persero). Kementerian ESDM, Dirjen Minerba, Dirjen Migas, Dirjen Pegelolaan Sampah, Limbah & B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian
Ristek & Dikti.
Gubernur Sulawesi Utara mengungkapkan permasalahan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
Tentang pertambangan pasir besi di pulau Bangka yang bermasalah akibat dari beroperasinya kegiatan petambangan PT Mikgro Metal Perdana (PT MMP). Selain itu juga operasi pabrik semen yang belum memenuhi ijin dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Operasi Pabrik Semen yang tidak berijin Ini terkait dengan kegiatan PT.Conch North Sulawesi bekerjasama dengan PT.Sulenco mendirikan pabrik semen di desa Solog Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) pabrik tersebut telah beroperasi memproduksi semen padahal sampai saat ini perusahaan tersebut belum mendapatkan izin resmi dari pemprov Sulut.
Keinginan Pemerintah Sulawesi Utara untuk dilibatkan dalam pengelolaan taman nasional Bunaken, agar taman laut tersebut bersih dari sampah. Karena di teluk Bunaken terdapat arus laut yang membawa sampah dan menumpuk di Kawasan taman laut ini, akibatnya mengganggu keindahan taman laut. Sementara anggaran dari Pemerintah Pusat untuk mengelola teluk Bunaken sangat terbatas.
3.2. Kunjungan ke PLTP Lahendong Tomohon PLTP Lahendong adalah pembangkit listrik yang dimilki oleh PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE). Perusahaan ini
didirikan pada tahun 2006 dan
merupakan Anak Perusahaan PT. Pertamina (Persero), BUMN energi terbesar di Indonesia dimana 90% sahamnya dimiliki oleh PT Pertamina dan 10% oleh PDV 10%.
Gambar 3.1. Area Geothermal Lahendong
Saat ini di Lahendong telah dibor 36 sumur uap dengan 10 cluster. 14 sumur telah berproduksi, 5 direinjeksi, 14 sumur dalam proses monitoring termasuk sumur baru, dan 3 sumur yang ditutup. Kapasitas terpasang PLTP Lahendong saat ini 120 MW dengan proyeksi menjadi 170 MW pada tahun 2021. Sejak Desember 2011 PLTP Lahendong mulai menjual listrik, sebelumnya hanya menjual uap.
Produksi setara listrik PLTP Lahendong rata-rata menunjukkan tren kenaikan. Produksi tertinggi dicapai pada tahun 2015 sebesar 590 GWh. Penurunan produksi terjadi pada tahun 2011 akibat PLTP Unit 3 milik PLN tidak beroperasi mulai
tanggal 27 Juli 2011 akibat sumur LHD 23 ditutup karena alasan keamanan pembangkitan dimulai lagi setelah 21 Oktober 2011 dengan menggunakan uap unit 4. Tahun 2014 PLTP Unit 3 milik PLN mengalami gangguan MCW System. Kelistrikan Sulawesi Utraa terdiri dari sistem interkoneksi 150 kv dan 70 kv disebut sistem MInahasa dan sistem kelistrikan 20 kv isolated. Kemampuan sistem kelistrikan Provinsi Sulawesi Utara pada saat ini sekitar 346 MW yang meliputi pembangkit sistem interkoneksi 150/70 kv sebesar 318 MW dan sistem 20 kv listrik sebesar 30% di sistem interkoneksi 150/70 kV. Namun demikian, sistem kelistrikan Sulaewsi Bagian Utara saat ini berada dalam kondisi surplus sekitar 40 MW sehingga di jam jam tertentu PLN melakukan derating terhadap PLP AG Lahendong. PLTP Lahendong memiliki kontribusi sebesar 25% dari total pendapatan PT Pertamina Geothermal Energy. Permasalahan yang dihadapi di area Lahendong adalah dukungan Pemda (Pemerintah) dalam bentuk perizinan, masalah pembebasan lahan, pemilik lahan meminta harga tinggi di atas hasil penilaian, jalur melintasi kawasan hutan/cagar alam, dan pemilik tanah tidak diketahui. Selain itu masalah sosial kemasyarakatan dimana kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Industri Geothermal dan permintaan lapangan kerja oleh masyarakat yang melampaui Batas kebutuhan Tenaga kerja perusahaan. Permasalahan lainnya yaitu terkait pengembangan PLTP adalah menyangkut harga jual ke PT. PLN (Persero) yang tidak sesuai dengan harga keekonomian. Harga jual untuk PLTP Lahendong 5&6 sebesar 8,25 sen US$/kWh dianggap masih sangat rendah padahal berdasarkan hasil kajian lembaga independent dari Norwegia pada 12 Desember 2013 idealnya harga jual sebesar 16,70 sen US$/kWh. Sedangkan harga jual berdasarkan Permen ESDM No 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT. PLN (Persero) ditetapakan secara bervariasi dimana untuk PLTP yang berada di wilayah II, PLTP Lahendong 5 yang COD pada tahun 2016 diberikan harga patokan tertinggi sebesar 17,6 sen US$/kWh. Dan PLTP Lahendong 6 yang akan COD pada tahun 2017 diberikan harga patokan tertinggi sebesar 18,2 sen US$/kWh. Sulitnya penyesuaian harga tersebut mengakibatkan PLTP sulit berkembang. 3.3. Pertemuan dengan PT PLN membahas tentang Kelistrikan di Sulawesi Utara Sitem kelistrikan di Suluttenggo terbagai dua yaitu sistem sulut-gorontalo dengan daya 409,67 W, beban puncak 358,28 MW. Surplus 51,19MW. Sistem Sulawesi Teangah dgnan daya 163,57 MW, beban puncak 130,08 MW. Surplus 33,49 MW/. Sistem Sulteng sudah terinterkoneksi dngan sistem sulbagsel. Sistem Sulut sudah terkonoksi dengan sistem Gorontalo. Rasio elektrifikasi di Provinsi Sulut telah mencapai 90,43%, Gorontalo 83,24%, dan Sulawesi Tengah 75,80%. Total rasio elektriikasi Suluttenggo 82,83%. Rata-rata kenaikan beban puncak di Provinsi Sulut seesar 5,7%. Rata-rata kenaikan penjualan tenaga listrik sebesar 6,6%. Gap atara harga jual rata-rata degnan beaya
pokok produksi di sistem Sulut sebesar Rp 1022/KWh. Pada akhir tahun 2016 terjadi penurunan beaya pokok produksi sebesar 10% atau setara degnan Rp 224/KWh. Pelanggan listrik Provinsi Sulawesi Utara didominasi oleh pelanggan rumahtangga yaitu 10% dan pelanggan kedua terbesar adalah kelompok bisnis . Total pelanggan listrik PLN sebesar 607.624 sedangkan pelanggan prabayar 265,516 atau 43,70% dari total pelanggan. Bauran energi listrik di Sulawesi Utara cukup bagus dimana panas bumi 37,83%, HSD 35,66%, Air 17,64%, batuara 12,86%. Listrik perdesaan di Sulawesi Utara relative baik. Di kawasan Manado jumlah desa 889 teraliri listrik 889. Area Kota Mobagu ada 520 desa tealiri listrik 516. Area Tahuna 413 desa teraliri listrik 388 yang belum teraliri listrik 25. Total desa di Sulawesi Utara ada 1822 yang sudah teraliri listrik 1793 dan yang belum 29 desa. Untuk tahun 2016 diusulkan 1 desa terliri listarik, 2017 6 desa dan usulan 2018 22 desa. Diharapkan tahun 2018 semua desa di Sulawesi Utara sudah teraliri listrik. 3.4. Pertemuan degnan PT Pertamina (Persero) MOR VII Terminal BBM dan Lembaga Penyalur di Sulawesi Utara ada dua yaituterminal BBM Bitung. Kapasias tamping TBBM tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: Daya tampung TBBM Bitung dan TBBM Tahuna Produk TBBM Bitung TBBM Tahuna (KL) (KL) 1 Premium 1.446,5 27,03 2 Kerosene 76,16 20,87 3. Solar 1.244,17 40,79 4 Pertamax 276,65 5 BioFame 53,19 6 Avtur 150 7 Pertalite 455,82 8 Biosolar 40,79 Distribusi BBM di Sulut saat ini didukung degnan 58 SPBU, 9 APMS, 9 SPDN, 5 AMT dan 3 agen industry. Sedangkan untuk penyaluran LPG da 3 SPPBEPSO, 1 SPPEK, 34 agen PSO, 4 Agen NPSO dan 2.953 pangkalan. Distribusi BBM Non PSO menunjukkan kecenderungan yang menurun untuk kerosene, sejak 2016 terjadi penurunan untuk premium, solar dan kerosen kecuali untuk LPG.
Tahun 2012 2013 2014 2015 2016
Distribusi BBM PSO dan LPG Premium Solar Kerosene 310 94 36 327 104 25 335 108 19 346 95 16 274 86 16
LPG 17.6 29,1 42.4 52,4 60
Untuk program BBM satu harga di Provinsi Sulawesi Utara ada 6 lokasi. 2 lokasi sudah siap operasi yaitu di Kabaruan dan di Melonguane, Kabupaten Talaud. Sedangkan masih dalam proses survai yaitu di Essang, Miangas, Nanusa semuanya di Kabupaten Talaud, danTagulgandang di Kab. Kepula8an Sitaro. 3.5. Pertemuan dengan P J Reources Bolaang Mongondwo, PT Meares Soputang Mining Di Sulawesi Utara perusahaan yang sudah memiliki IUP CNC sebanyak 46 IUP yang tersebar di beberapa kabupaten antara lain : Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow. Perusahaan Kontrak Karya (KK) sebanyak 6 KK yang tersebar di Kabupaten/Kota antara lain : Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Komisi VII DPR RI dalam rangka melakukan fungsi pengawasan mengundang dua perusahaan pemegang kontrak karta yaitu PT J Resourcds Bolaang Mongondow dan PT Meares Soputan Mining.
3.5.1. PT Meares Soputan Mining PT. Meares Soputan Mining (MSM): Pemegang KK Generasi IV Tahun 1986. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan tersebuh telah memegang sejumlah perizinan. -
AMDAL, SK. KLH Nomor: 523 Tahun 2009
-
Adendum Amdal, SKLH SK Gub Sulut No. 140 tahun 2015
-
Izin Lingkungan, SK Gub Sulut No. 146 tahun 2015
-
Operasi Produksi, SK. ESDM Nomor : 937.K/30/DJB/2011
-
Penetapan Jaminan 2737/30/DJB/2012
Reklamasi
2011-2015,
KepDirjenMinerba
No.
-
Penetapan Jaminan 195/30/DJB/2016
Reklamasi
2016-2017,
KepDirjenMinerba
No.
-
Persetujuan Pascatambang, KepdirjenMinerba No. 2177/30/DJB/2014
-
Izin Penimbunan Tailing di TSF, SK-MenLH No. 09.06.09 Tahun 2014
-
Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, KepBupMinut No. 231 Tahun 2014
-
Izin Pembuangan Air Limbah di DP01 dan DP02, SK BupMinut No 51 dan 52 Tahun 2014
-
Izin Penyimpanan Sementara LB3, Kep-KPPT No. 07/LB3/KPPT/III/2016
-
Kelayakan LH Adendum ANDAL, RKL & RPL, SK Gub SULUT No 138 Tahun 2017
-
Izin Lingkungan, SK Gub SULUT No 139 Tahun 2017 Perusahaan tersebut memiliki kapasitas produksi mill feed 2.250.000 jut
ton/tahun) dengan wilaya kerja seluas 8.969 Ha (KW.97PK0355). Produksi emas PT Meares Soputan Mining adalah sebagai berikut:
Dari operasi perusahaan, negara mendapatkan pendapatan pajak dan non pajak sebagai berikut:
Tahun
Pendapatan Pajak & Non Pajak (Rp)
2012
144,376,183,922
2013
419,777,610,715
2014
278,794,642,541
2015
215,735,543,522
2016
215,735,543,522
PT Meaares Soputan Mining dalam mengelola lingkungan cukup baik. Ini ditunjukkan dengan adanya beberapa penghargaan. •
Tidak pernah terjadi kasus lingkungan
•
PROPER BIRU dari Kementerian Lingkungan Hidup, 3 tahun berturut-turut (2013, 2014 dan 2015), Kandidat Hijau 2016
•
Aditama (EMAS) dari Kementerian ESDM, 2 tahun berturut-turut (2014 dan 2015).
•
Sistem Manajemen Lingkungan - Implementasi dan Sertifikasi ISO 14001:2015 untuk MSM/TTN
3.5.2. PT J Resources PT J Resources Bolaang Mongondow merupakan Perubahan PT. Avocet Bolaang Mongondow menjadi PT. J Resources Bolaang Mongondow
melalui
persetujuan Direktur Jenderal Mineral Batubara an. Menteri ESDM melalui surat No.3366/87/DJB/2011 tanggal 27 September 2011 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui surat No.2406/A.8/2011 tanggal 29 September 2011. Sesuai dengan Surat Presiden Republik Indonesia No.B.143/Pres/3/1997 tertanggal 17 Maret 1997, PT. J Resouces Bolaang Mongondow adalah pemegang Kontrak Karya (KK) Generasi VI PT J Resources memiliki areal kerja seluas 58.150 Ha dengan beberapa blok pertambangan. Blok Bakan berlokasi di Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang
Mongondow. Sedangkan lokasi Blok Lanut di Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Propinsi Sulawesi Utara.
Cadangan Emas PT J Resource
Lanut
Riska
Effendi
Category
Tonnes (t)
Measured
2,300,000
Au
Grade
(g/t) 1.18
Contain Au (Oz)
90,000
Indicated
3,800,000
1.37
170,000
Inferred
1,100,000
1.9
70,000
Measured
800,000
1.03
28,000
Indicated
1,900,000
0.91
57,000
600,000
0.98
16,000
Indicated
1,100,000
0.81
29,000
Inferred
2,400,000
0.72
55,000
M+I+I
14,100,000
1.13
515,000
Inferred Measured Talugon
Total
Perusahaan tersebut dalam laporannya telah memberikan royalty kepada pemerintah sepanjang 2016 sampai dengan 2017 US$ 330.957,60.
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara diperoleh kesimpulan dan rekomensasi sebagai berikut:
Untuk menjaga kinerja yang tinggi PLTP Lahendong diperlukan dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan perizinan, membantu menyelesaiakan masalah pembebasan lahan untuk jalur distribusi dan transmisi yang melintasi kawasan hutan/cagar alam, dan pemilik tanah tidak diketahui.
Perlunya Pemerintah untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan pengembangan PLTP yaitu yang berhubungan dengan keekonomian usaha. Harga jual listrik ke PT. PLN (Persero) yang tidak sesuai dengan harga keekonomian. Harga jual untuk PLTP Lahendong 5&6 sebesar 8,25 sen US$/kWh dianggap masih sangat rendah padahal berdasarkan hasil kajian lembaga independent dari Norwegia pada 12 Desember 2013 idealnya harga jual sebesar 16,70 sen US$/kWh. Sedangkan harga jual berdasarkan Permen ESDM No 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT. PLN (Persero) ditetapakan secara bervariasi dimana untuk PLTP yang berada di wilayah II, PLTP Lahendong 5 yang COD pada tahun 2016 diberikan harga patokan tertinggi sebesar 17,6 sen US$/kWh. Dan PLTP Lahendong 6 yang akan COD pada tahun 2017 diberikan harga patokan tertinggi sebesar 18,2 sen US$/kWh. Sulitnya penyesuaian harga tersebut mengakibatkan PLTP sulit berkembang.
Untuk menjawab persoalan yang terkait dengan sering matinya listrik di Sulawesi Utara padahal terjadi
surplus, PLN diminta untuk lebih sering
melakukan operasi lapangan guna mencegah terjadinya gangguan terutama dalam musim hujan yang diakibatkan oleh pohon tumbang.
Hasil pertemuan dengan dua perusahaan tambang PT J Resources dan PT Meares Soputan Mining diperoleh temuan bahwa kedua perusahaan tersebut telah melaksanakan tata kelola pertambangan yang cukup baik. Tetapi
mengingat provinsi Sulawesi Utara 33% wilayahnya diperuntukkan untuk kegiatan
pertambangan
perlu
kiranya
dilakukan
audit
lingkungan
pertambangan di Provinsi Sulawesi Utara.
Provinsi Sulawesi Utara memiliki 6 lokasi untuk program BBM satu harga dimana baru 2 yang siap operasi. Oleh karena itu Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI meminta Pertamina dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk bersinergi agar program BBM satu harga segera bisa direalisasikan.
Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI memahami bahwa PT Pertamina (Persero) memiliki tanggung jawab melakukan pendistribusian BBM ke seluruh NKRI, namun dengan adanya program nasional BBM satu harga berpotensi mengalami defisit ratusan milliar. Oleh karena itu, Tim kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI
merekomendasikan diperlukan konsolidasi biaya-biaya
pendistribusian BBM ke seluruh NKRI dengan satu harga.
Tim kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk menjaga keamanan
dari
tindakan
penyalahgunaan
dari
pelaku
usaha
yang
memanfaatkan program BBM satu harga. Karena adanya disparitas harga yang tinggi tentu akan memunculkan potensi penyalahguanan tersebut. Oleh karena itu, tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI meminta agar PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan kerjasama dengan aparat keamanan.
Tim kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan topik Implementasi Program Nasional BBM satu harga.
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Minerba, Kementerian LHK
dan Asosiasi
Penambang Emas Indoensia untuk mendapatkan informasi tentang tata kelola pertambangan emas di Indonesia.
BAB V PENUTUP
Demikian Laporan Kegiatan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Maluku Utara pada tanggal 14-17 Mei 2017, sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya fungsi pengawasan.
Manado, 17 Mei 2017 Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI Ketua Tim,
Ir. H. Mulyadi
