LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI KE PROVINSI SULAWESI SELATAN Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015 Tanggal 7 s.d 9 Desember 2014
I.
PENDAHULUAN A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; padaperubahan Pertama Pasal 20, Pasal 20 A, Pasal 23; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib; 4. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR-RI tanggal 4 Desember 2014 tentang Persiapan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014-2015 Ke Provinsi Sulawesi Selatan. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah: a. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung hasil-hasil pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Bidang
Pekerjaan
Umum
Perumahan
Rakyat,
Bidang
Perhubungan, Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menjadi tanggung jawab Komisi V DPR RI. b. Untuk
mengetahui
permasalahan-permasalahan
di
Provinsi
Sulawesi Selatan, utamanya terkait pembangunan Infrastruktur dan pembiayaannya yang didanai APBN tahun berjalan dan tahuntahun sebelumnya.
c. Untuk menyerap aspirasi di masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan terkait pembangunaninfrastruktur dan pembiayaannya melalui APBN di tahun-tahun mendatang. 2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi danTugas Dewan. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor
1/DPR-RI/ 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI,
pada Pasal 58 ayat ( 3 ) tentang Tugas Komisi, disebutkan bahwa Tugas Komisi antara lain adalah : a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk
anggaran
pendapatan
dan
belanja
negara
serta
peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; b. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3) tentang Tugas Komisi antara lain pada: butir a. Melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan undang-undang, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; butir c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3) huruf f tentang ”Komisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 53 ayat (3), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, dapat”: ”Mengadakan
kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”. C. Susunan : Daftar nama
anggota Komisi V DPR RI peserta kunjungan spesifik ke
Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: NO.
NO. ANGG.
1. 2. 3.
A-271 A-225 A-158
NAMA H. MUHIDIN M. SAID, SE, MBA IR. RENDY M.AFFANDI LAMADJIDO, MBA SUKUR H. NABABAN, ST
FRAKSI
JABATAN
FPG FPDIP FPDIP
KETUA ANGGOTA ANGGOTA
4. 5. 6. 7. 8. 9.
A-198 A-314 A-303 A-318 A-374 A-331
IR. BUDI YUWONO, Dipl, SE DR. IR. MARKUS NARI, M.SI Hj. AGATI SULIE MAHYUDIN, SE DRS. H. ROEMKONO H. MOH. NIZAR ZAHRO, SH, MPD ADE REZKI PRATAMA, SE
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19.
A-453 A-417 A-452 A-466 A-502 A-54 A-94 A-543 A-04 A-553
DRS. H. UMAR ARSAL ANTON SUKARTONO SURATTO DR. IR. H BAHRUM DAIDO, M.SI Hj. HANNA GAYATRI, SH IR. H. ANDI TAUFAN TIRO DRS H. MOHAMMAD TOHA, S.SOS. M.SI IR. KH. ABDUL HAKIM, MM HJ. FATMAWATI RUSDI, SE SAHAT SILABAN, SE MIRYAM S. HARYANI, SE, M.SI
FPDIP FPG FPG FPG F-GERINDRA F-GERINDRA
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
FPD FPD FPD FPAN FPAN FKB FPKS FPPP F-NASDEM F-HANURA
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
20. 21. 22.
SEKRETARIAT NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, SH AAN YULIANINGSIH, S.SOS MUHAMMAD SODIK, SE
SEKRETRIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT
23. 24.
ACHMAD WIRABRATA, ST, MM AANG NUGROHO
PENELITI PEMBERITAAN
Mitra dari berbagai Departemen dan Lembaga yang mendampingi adalah dari: -
Departemen Pekerjaan UmumPerumahan Rakyat
-
Departemen Perhubungan
-
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
-
Badan SAR Nasional,
D. Jadwal Kegiatan. Dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014 - 2019, Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 7 s.d. 9 Desember 2014. Dalam masa kunjungan tersebut, Komisi V DPR RImelakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi,dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, serta masyarakat luas.
II. ISI LAPORAN A. Sejarah Pada abad ke XVI terdapat 3 kerajaan besar yang berpengaruh luas di Sulawesi Selatan yaitu kerajaan Luwu, Gowa dan Bone. Sebelum Proklamasi Kemerdekaan, Sulawesi Selatan terdiri atas beberapa wilayah kerajaan yang terdiri dan didiami 4 etnis, yaitu: Makasar, Toraja, Bugis, dan Mandar. Setelah kemerdekaan Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomer 21 Tahun 1950 dimana Sulawesi Selatan menjadi provinsi administratif Sulawesi.Kemudian di tahun 1960 menjadi daerah otonom Sulawesi Selatan dan Tenggara berdasarkan UU Nomor 47 tahun 1960.Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi terpisah dengan Sulawesi Tenggara sejak tahun 1964
berdasarkan UU nomor 13 Tahun 1964. Pada tahun 2004 berdasarkan UU nomor 26 Tahun 2004, Pemerintah Pusat mengeluarkan 5 kabupaten di sulawesi selatan (Kabupaten Majene, Kab. Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten
Mamuju
Utara,
dan
Kabupaten
Polewali
Mandar)
dan
membentuknya menjadi provinsi baru yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 1971 ibukota Sulawesi Selatan ditetapkan berganti nama menjadi kota Ujungpandang, berdasarkan PP Nomor 51 tahun 1971. Kemudian pada tahun 1999 nama ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan kembali menjadi kota Makassar berdasarkan PP Nomor 86 tahun 1999. B. Kondisi Fisik dan Geografis. Letak geografis Prov. sulawesi selatan adalah di antara 0°12’ - 8° Lintang selatan dan 116°48’ - 122°36’ Bujur Timur. Batas wilayah Prov. selawesi selatan adalah bagian utara berbatasan dengan sulawesi Tengah dan sulawesi Barat, di bagian timur berbatasan dengan Teluk Bone dan sulawesi Tenggara, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan selat Makasar, dan bagian selatan berbatasan dengan Laut Flores. Luas wilayah sulawesi selatan mencapai 45.764,53 km2 yang terbagi menjadi 21 kabupaten dan 3 kotamadya dan terdiri dari 304 kecamatan dan 2.953 desa/kelurahan. Kab. Luwu Utara merupakan kabupaten terluas di sulawesi selatan. Wilayah provinsi ini dilalui oleh 67 sungai, dan juga terdapat 7 gunung, serta 4 danau. Letak geografis Prov. sulawesi selatan adalah di antara 0°12’ 8° Lintang selatan dan 116°48’ - 122°36’ Bujur Timur. Batas wilayah Prov. selawesi selatan adalah bagian utara berbatasan dengan sulawesi Tengah dan sulawesi Barat, di bagian timur berbatasan dengan Teluk Bone dan sulawesi Tenggara, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan selat Makasar, dan bagian selatan berbatasan dengan Laut Flores. Luas wilayah sulawesi selatan mencapai 45.764,53 km2 yang terbagi menjadi 21 kabupaten dan 3 kotamadya dan terdiri dari 304 kecamatan dan 2.953 desa/kelurahan. Kab. Luwu Utara merupakan kabupaten terluas di sulawesi selatan. Tabel Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kabupaten/Kota Kabupaten Bantaeng Kabupaten Barru Kabupaten Bone Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Luwu Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Kabupaten Pinrang Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Sinjai Kabupaten Soppeng Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Wajo Kota Makassar Kota Palopo Kota Parepare
Ibu kota Bantaeng Barru Watampone Bulukumba Enrekang Sungguminasa Bontosunggu Benteng Belopa Malili Masamba Turikale Pangkajene Pinrang Watang Sidenreng Sinjai Watansoppeng Pattallassang Makale Rantepao Sengkang Makassar Palopo Parepare
BAB III GAMBARAN SINGKAT OBYEK YANG DIKUNJUNGI Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi V DPR RI mengagendakan 4 kegiatan kunjungan dan 1 kunjungan ke Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu: A. Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar. Pada tanggal 3 Maret 1987, pengelolaan Bandara Hasanuddin dipindahkan dari Direktorat Jenderal Transportasi Udara ke Perum Angkasa
Pura I, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1/1987 tanggal 9 Januari 1987. Pada tanggal 1 Januari 1993 berubah status menjadi PT (Persero) Angkasa Pura I. Pada tanggal 30 Oktober 1994, Bandara Hasanuddin berubah menjadi Bandar Udara Internasional sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan, KM Nomor 61/1994 tanggal 7 Januari 1995, dan diresmikan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandai dengan penerbangan oleh Malaysia Airlines langsung dari Kuala Lumpur ke Bandara Hasanuddin Makassar, kemudian diikuti dengan Silk Air penerbangan yang menghubungkan Singapura dengan Hasanuddin. Sejak tahun 1990, Bandara Hasanuddin juga digunakan sebagai embarkasi / debarkasi langsung dari ziarah ke Jeddah pp. Bandar Udara Internasional Hasanuddin sejak tahun 2006 juga melayani pengendalian lalu lintas penerbangan wilayah Timur Indonesia , yang meliputi wilayah udara bagian barat Kalimantan sampai ke perbatasan negara Papua Nugini di timur, dan dari perbatasan wilayah Udara Australia ke selatan ke perbatasan wilayah Filipina. Bandar Udara Internasional Hasanuddin sejak tahun 2006 juga melayani pengendalian lalu lintas penerbangan wilayah Timur Indonesia, yang meliputi wilayah udara bagian barat Kalimantan sampai ke perbatasan negara Papua Nugini di timur, dan dari perbatasan wilayah Udara Australia ke selatan ke perbatasan wilayah Filipina. Pada tanggal 20 Agustus 2008 terminal baru Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar beroperasi.Memiliki luas terminal 5 kali lebih besar dari yang lama dan dapat menampung sebagian besar jenis pesawat dari pesawat kecil sampai kelas Boeing 747. Bandara baru ini dilengkapi dengan fasilitas terbaik diantaranya landasan pacu 3100 m, 6 buah garbarata, terminal penumpang yang dapat menampung 7 juta penumpang pertahun dan parkir kendaraan bermotor untuk 1100 mobil dan 400 motor. Bandara
Hasanuddin
mengalami
peningkatan
kapasitas
yang
segnifikan dari tahun ke tahun. Data peningkatan yang terjadi sebagai berikut: -
Peningkatan jumlah pergerakan penumpang sebesar 18 persen pertahun atau 9,634 juta penumpang sampai dengan tahun 2013.
-
Peningkatan jumlah pergerakan pesawat sebesar 17 persen pertahun atau 94.699 pergerakan sampai dengan tahun 2013.
-
Peningkatan jumlah pergerakan pengiriman barang sebesar 22 persen pertahun atau 69.594 tonkargo sampai dengan tahun 2013. Saat ini, kapasitas bandara hanya sekitar 7,5 juta penumpang per
tahun.
Rencana
ekspansi ultimate
Bandara
Hasanuddin
sebenarnya
ditargetkan mampu menampung 20 juta penumpang per tahun hingga tahun 2023 dengan penambahan runway dan terminal baru. Pembangunan dibagi beberapa fase, yaitu: -
Rencana pembangunan fase pertama (2016-2018) dapat menampung kapasitas pergerakan 15 juta orang penumpang.
-
Rencana pembangunan fase kedua (2020-2023) dapat menampung kapasitas pergerakan 20 juta orang penumpang.
Detail rencana pengembangan bandara adalah sebagai berikut: Tabel Rencana Pengembangan Bandara. Phase I (2019)
Terminal a. Domestic b. International Total Parking Stand a. Domestic Code C Code E b. International Code C Code E Total Runway 03-21 L Runway 03-21 R
Phase II (2024)
Phase III (2034)
Phase IV (2044)
126,684 m2 17,800 m2
159,377 m2 44,187 m2
196,022 m2 65,702 m2
233,603 m2 85,322 m2
144,484 m2
203,564 m2
261,724 m2
318,925 m2
32 1
38 1
44 3
53 4
4 -
7 1
16 1
20 1
37
47
64
78
3,500 m -
3,500 m -
3,500 m 3,500 m
3,500 m 3,500 m
(Runway Baru)
Sebagai bandara yang berada ditengah-tengah
Indonesia, maka
sangat potensial menjadi hub utama. Hub utama yang menghubungkan Wilayah Indonesia Timur dan Wilayah Indonesia Barat.Estimasi pendanaan ekspansi Bandara Hasanuddin yang mencapai Rp2,4 triliun itu mengadopsi konsep airport city, dengan rincian Rp2 triliun untuk konstruksi fisik, sedangkan Rp478 miliar untuk pembebasan lahan. Saat ini untuk pembebasan 60 Ha lahan untuk Kabupaten Maros sudah selesai di akhir Desember 2014, tetapi untuk Makassar belum dibebaskan. Terdapat rencana pembangunan fly over dan underpass dari bandara ke akses jalan utama Trans-Sulawesi. Rencananya akan dibangaun akses jalan dan transportasi yang memadai bagi masyarakat dari dan ke bandara.
Rencananya bandara akan diintegrasikan dengan kereta api. Ini bagian dari skema pengembangan Bandara Hasanuddin.
Gambar Skema Pengembangan Bandara Hasanuddin
Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI menilai bahwa pengembangan Bandara Hasanuddin adalah sudah merupakan suatu kebutuhan yang wajar mengingat bahwa saat ini jumlah penumpang yang melalui Bandara Hasanuddin telah melampaui kapasitas terminal penumpang yang ada saat ini yaitu sebesar 7,5 juta penumpang. B. Basarnas, Kantor SAR Makassar Basarnas berpartisipasi untuk melaksanakan operasi SAR pada saatkejadian dari suatu bencana dlm pencarian, pertolongan dan evakuasi korban.Kantor
SAR
merupakan
unit
pelaksana
teknis
di
bidang
menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana dan musibah lainnya. Wilayah kerja Kantor SAR Makassar memiliki luas wilayah 79.278,93 2
Km , meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan PK 06 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Tugas Pos SAR, Kantor SAR Makassar terbagi dalam 3 pos SAR yaitu Pos SAR Mamuju, Bone dan Selayar.
Gambar Lokasi Pos SAR
Data musibah yang ditangani oleh Kantor SAR Makassar dari bulan Januari sampai dengan September 2014, yaitu:
Saat ini sumberdaya manusia yang dimiliki adalah 107 orang yang terdiri dari 53 orang rescuer, 8 orang operator radio, 18 orang ABK, Pos SAR Bone 12 orang, Pos SAR Selayar 9 orang, dan Pos SAR Mamuju 7 orang. Kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh pegawai adalah sebagai berikut:
Daftar sarana yang dimiliki oleh SAR adalah: Tabel Sarana Milik SAR
Daftar peralatan yang dimiliki oleh SAR adalah Tabel Peralatan Milik SAR
Permasalahan yang saat ini dihadapi dan harapan yang disampaikan Kantor SAR Makassar antara lain:
-
Wilayah operasi yang besar, tetapi hanya memiliki 3 pos saja, sehingga memiliki hambatan waktu penanganan.
-
Belum memiliki personil yang cukup, sehingga masih memerlukan penambahan personil mengingat wilayah kerja yang luas yang meliputi daratan dan lautan.
-
Dari segi kuantitas Sumber Daya Manusia/ Personil, maupun sarana dan prasarana, Kantor SAR Makassar masih terbatas.
-
Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untukmendukung operasi sar, diantaranya : a. Rescue boat 20 m sangat tidak layak utk menjangkaudaerah perairan yg pd saat-saat tertentu dgn cuaca ygsangat ekstrim (idealnya min. 40 m terbuat dari logam), b. Belum tersedia hellycopter, untuk mempercepat proses pencarian dan pertolongan.
C. BMKG Provinsi Sulawesi Selatan BBMKG ini melakukan pengamatan, pengumpulan dan penyebarandata, pengolahan, analisis dan prakiraan serta riset dan kerja sama dibidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika yangbertanggungjawab atas: 1. 39 Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, Stasiun Geofisika, dan Sensor Seiscom 2. Stasiun/Poskerja Sama 3. Stasiun Geofisika Internasional Stasiun BMKG yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 1. Stamet Kelas I di Bandara Hasanuddin. 2. Staklim Kelas I di Maros. 3. Stageof Kelas II di Gowa. 4. Stamar Kelas II di Paotere. 5. Stamet Kelas III di Majene dan Masamba 6. Stamet Kelas IV di Tanah Toraja. Jaringan pengamat otomatis Provinsi Selatan, terdiri dari: 1. AWS 5 unit. 2. AAWS 4 unit.
3. ARG 9 unit. Permasalahan: -
Peringatan cuaca yang kurang optimal, karena terdapat perbedaan iklim antara daerah barat dan timur.
-
Informasi warning cuaca masih lambat, saat ini masih menggunakan SMS.
-
Terdapat tumpang tindih penggunaan lahan oleh Pelindo.
D. AirNav Indonesia, Makassar Air Traffic Service Center Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2012: Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia serta tidak berorientasi mencari keuntungan, berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Perum LPPNPI atau lebih dikenal sebagai AirNav Indonesia bertekad untuk menjadi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan dengan standar Internasional yang mengedepankan Keamanan dan Kenyamanan. Ujung Pandang Flight Information Region and Adjasment:
Fasilitas yang disediakan: 1. Communication. VHR-ER 23 lokasi HF CPDLC
2. Navigation. ILS, DVOR/DME, NDB 3. Surveillance Raddar MSSR 17 lokasi. ADS-B 21 lokasi. Total data lalu lintas pergerakan dari 2008 sampai dengan 2013 selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2012 sebesar 383.467 menjadi 421.837 di tahun 2013. Tabel Data Total Traffic Movement
Setiap tahun selalu terjadi peningkatan presentase lalu lintas udara:
Permasalahan: -
Navigasi Negara Singapura akan dialihkan ke Indonesia, infrastruktur yang ada masih belum modern dan mendukung navigasi internasional.
-
Masih terbatasnya SDM yang tersedia.
E. Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar Fasilitas yang dimiliki pelabuhan adalah:
Fasilitas terminal peti kemas yang dimiliki pelabuhan: 1. Container crane 7 unit. 2. RTG 14 unit 3. Headtrucj 30 unit. 4. Reach stacker 2 unit. 5. Side loader 1 unit 6. Reefer plug 64 plugging. Rencana Pengembangan 1. Pengembangan Makasar New Port:
Reklamasi sekitar 450.000 m 3
New Terminal
: 320 m2
-
Dermaga
-
Lapangan Penumpukan
: 13 Ha.
Peralatan bongkar / muat -
CC
: 2 unit
-
RTG
: 4 unit
-
HT dan Chasis : 8 set
2. Revitalisasi Dermaga dan Lapangan (2014-2018)
Perluasan lapangan penumpukan sekitar 19 Ha.
Penambahan alat bongkar / muat.
-
CC
: 2 unit
-
MHC
: 4 unit
-
RTG
: 4 unit
-
HT dan Chasis
: 4 set
Penataan zoning.
Permasalahan: -
Back up area terbatas.
-
Kapasitas fasilitas sudah mendekati kapasitas optimal.
-
Imbalance cargo
-
Daya dukung struktur rendah.
-
Kegiatan diluar pelabuhan belum mendukung optimalisasi 24 jam.
F. Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 414 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, maka pelabuhan Garongkong ditetapkan sebagai pelabuhan pengumpul. Pelabuhan Garongkong diproyeksikan sebagai pelabuhan curah kering non pangan, sebelumnya berada di Pelabuhan Soekarno, Makassar. Kegiatan bongkar muat curah kering non pangan dipindah dari Pelabuhan Soekarno agar, kegiatan bongkar muat curah kering pangan dan non pangan terpisah
Kabupaten Barru merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan berada pada pesisir pantai barat Selat Makassar dengan panjang garis pantai 78 Km.
Secara geografis terletak diantara Koordinat 4º0.5’35” - 4º47’35” Lintang Selatan dan 199º35’00” - 119º49’1” Bujur Timur, berada ± 102 Km disebelah 6Utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan.
Luas wilayah 1.174,72 Km² (117.472 Ha) dengan jumlah penduduk 169.351 Jiwa.
Secara administratif Kabupaten Barru terbagi atas 7 (tujuh) kecamatan yang terdiri dari 15 kelurahan dan 40 desa.
Pertumbuhan ekonomi dari 7,41 persen pada tahun 2011 menjadi 7,72 persen pada tahun 2013. Pendapatan per kapita dari Rp. 11.358.620 tahun 2011 menjadi
Rp. 14.175.305 pada tahun 2013 dan
diperkirakan mencapai Rp. 16.344.713 pada tahun 2015.
Pelabuhan laut Garongkong dengan panjang dermaga 250 meter, kedalaman kolam labuh 15 – 25 meter dan kapasitas labuh sampai 60.000 DWT; Memiliki breadwater alami berupa Pulau Panikiang sehingga aman di layari selama 12 bulan setahun.
Pelabuhan penyeberangan (Fery);
Pembangunan terminal Semen Bosowa yang terpadu dengan Pelabuhan Khusus dengan panjang dermaga 1000 meter;
Pembangunan Pabrik Semen Bosowa Barru; yang saat ini sudah pada proses pembuatan dokumen Amdal dan jalan akses masuk ke pabrik semen.
Pembangunan pengantongan dan pergudangan pupuk PT. Petrokimia; yang saat ini pada proses pematangan lahan.
Pembangunan terminal bahan bakar minyak dan pelabuhan curah khusus kapal tanker serta rencana pembangunan kilang minyak
Kondisi prasarana dan sarana pelabuhan saat ini:
Causeway
Trestel I : 135 m X 8 m
Trestel II : 129 m X 8 m
Dermaga : 250 m X 20 m
System Dermaga
Reklamasi seluas 1,47 Ha untuk lahan petikemas dan 0,5 Ha untuk lokasi
: 1.125 m X 15 m.
: Multi Purpose
pembangunan sarana dan prasarana perkantoran.
Dapat disandari Kapal Barang (General Cargo) sampai dengan 35.000 DWT untuk sisi dalam dan Kapal Curah (Bulk Carries) sampai dengan 60.000 DWT sisi luar.
G. Proyek Kereta Api Trans Sulawesi, Makassar – Parepare Profil: -
Panjang jalur KA: 145 km
-
Jumlah jalur yang dibangun: 1 (single track)
-
Lebar jalan rel: 1.435 mm
-
Kelas jalan rel: Kelas I
-
Tipe rel: R 60
-
Beban gandar (axle load): 25 ton
-
Kecepatan maks prasarana KA: 200 km/jam
-
Jumlah stasiun: 23 stasiun
-
31 buah perlintasan jalan dan 26 buah jembatan.
Anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan kereta api MakassarParepare, adalah:
Groundbreaking Kereta Api untuk tahap I, berhasil dilaksanakan di Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Selasa, 12 Agustus 2014. Merupakan wilayah pertama yang proses pembebasan lahannya sepanjang 30 hektar tengah dirampungkan oleh Pemprov Sulsel. Sulsel
sebagai pilar
utama
pembangunan
di
Indonesia.Energi
Kawasan Timur Indonesia (KTI) juga ada di Sulsel.Karena itu, kehadiran KA sangat strategis, karena tidak hanya mengangkut orang, tapi juga barang. Keberadaaan kereta api di Sulsel tentunya akan memberi kontribusi bagi provinsi lainnya di Kawasan Timur Indonesia, karena kedepannya semua akan terkoneksi dari Sulawesi, Maluku hingga Papua. Groundbreaking KA tersebut merupakan impian masyarakat Sulsel yang menjadi kenyataan.Beberapa puluh tahun lalu, Pemerintah Belanda sempat menjanjikan pembangunan KA di Sulsel, bahkan relnya pernah ada di Kabupaten Takalar. Di Barru ada dua pabrik semen, yang dibangun yakni Fajar dan Bosowa serta marmer, komoditi pertanian, karena itu modal transportasi ini sangat penting. Adapun, kereta api Trans Sulawesi direncanakan bakal dibagi menjadi tiga jalur utama, yakni jalur lintas barat, jalur lintas utara dan jalur lintas selatan. Sementara itu, untuk pembangunan tahap I proyek tersebut akan dimulai pada jalur lintas Makassar-Parepare yang merupakan bagian dari jalur utama lintas barat Trans Sulawesi dengan panjang trase sekitar 145 kilometer. Khusus pembangunan lintas Makassar-Parepare diperkirakan bakal
menelan
anggaran
Rp
9,65
triliun,
yang
dialokasikan
untuk
pembebasan lahan, prasarana KA, fasilitas penunjang, serta pengadaan sarana berupa lokomotif, kereta dan gerbong. Pada jalur ini, akan dibangun dengan pola single track yang dipersiapkan untuk kebutuhan jalur ganda angkutan barang maupun penumpang.
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 1. Komisi V memberikan apresiasi terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, terutama akan dibangunnya jalur kereta api Makassar-Parepare, yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan memudahkan dalam pendistribusian barang. 2. Komisi V memberikan dukungan pengajuan anggaran oleh mitra kerja untuk kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan khususnya dan Indonesia Timur pada umumnya. 3. Komisi V sangat mendukung dibangunnya jalur kereta api Trans Sulawesi sebagai kebutuhan transportasi yang menghubungkan daerah-daerah industri.
B. Rekomendasi 1. Angkasa Pura. -
Pelayanan
kepada
masyarakat
perlu
ditingkatkan.
Dengan
meningkatnya jumlah penumpang dan penerbangan, diharapkan tidak terjadi keterlambatan. Manajemen pelayanan penerbangan tetap harus prima, instrumen yang mendukung keselamatan konsumen perlu disediakan secara optimal. -
Pembangunan Airport City tetap harus memperhatikan unsur pelayanan, tidak hanya unsur bisnis.
-
Perenacanaan pengembangan bandara harus diperhatikan baikbaik, sebaiknya perencanaan pembangunan minimal untuk 20 tahun,
dan
perhatikan
pertumbuhan
kapasitas
penumpang,
kapasitas terminal, dan kapasitas kargo serta landasan. -
Segera diajukan anggaran pembangunan bandara baru.
-
Kerjasama
yang
sinergi
dengan
BMKG
menghindari terjadinya kecelakaan pesawat.
dan
AirNav,
untuk
2. Basarnas. -
Penambahan fasilitas SAR harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM.
-
Segera ajukan standar sebagai acuan penggunaan alat, sehingga tidak terjadi over kapasitas.
3. BMKG. -
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Stasiun BBMKG dalam rangka peningkatan pelayanan bagi sektor penerbangan, pelayaran, harian dan informasi cuaca lainnya.
-
Meningkatkan System komunikasi agar produk yang dihasilkan BMKG dapat dirasakan oleh seluruh sektor, wilayah serta lapisan masyarakat yang membutuhkan
4. AirNav -
Segera
lakukan
evaluasi
terhadap
kebutuhan
sarana
dan
prasarana yang mendukung navigasi internasional. -
Sebagai otoritas pengatur navigasi, semakin diperkuat kedaulatan otoritas.
5. Pelabuhan Soekarno-Hatta -
Tingkatkan pelayanan kapal penumpang yang menuju utara dan selatan yang masih kurang, dan pertahankan pelayanan menuju barat dan timur.
6. Pelabuhan Garongkong -
Memprioritaskan pengembangan pelabuhan Garongkong untuk mengatasi ketidakmampuan pelabuhan lainnya dalam melayani angkutan kapal.
-
Pendanaan 2015 sudah diberhentikan, karena sudah beroperasi tetapi masih membutuhkan anggaran untuk pembangunan yang masih berjalan. Segera lakukan evaluasi kebutuhan anggaran dan daya
serap
pembangunan
pelabuhan
agar
bisa
diajukan
permintaan kembali. -
Evaluasi terhadap kontraktor yang menghambat percepatan pembangunan pelabuhan.
-
Memperkuat peran pelabuhan sebagai hub internasional di Kawasan Timur Industri.
7. Proyek Kereta Api Trans Sulawesi. -
Pemerintah harus mendukung program kereta api trans sulawesi yang sudah groundbreaking.
-
Pembebasan lahan pembangunan prasarana kereta bisa diselesaikan secepatnya.
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi Sulawesi Selatan pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014 - 2015 yang dilaksanakan dari tanggal 7 s.d 9 Desember 2014. Semoga berbagai temuan yang telah dituangkan didalam laporan ini dapat menjadi masukan bagi peningkatan
kualitas kerja
komisi V DPR-RIterutama
pengawasan, dan semoga temuan-temuan tersebut
dapat
dalam bidang ditindaklanjuti
oleh Pemerintah dengan melakukan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana
bagi kesejahteraaan rakyat khususnya di Provinsi Sulawesi
Selatan dan Indonesia pada umumnya.
Jakarta, … Desember 2014 KETUA TIM KUNKER KOMISI V DPR-RI KE SULAWESI SELATAN
H. Muhidin Mohamad Said, SE.,MBA
