LAPORAN KUNJUNGAN KERJA MASA RESES MASA PERSIDANGAN I 2016-2017 KOMISI VIII DPR RI KE NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI JAKARTA 2016
BAB I PENDAHULUAN A. Umum Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI, Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2016-2017 telah membentuk Tim Kunjungan Kerja pada masa reses ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. B. Dasar Kunjungan Kerja Pelaksanaan kunjungan kerja pada masa reses ke Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan pada: 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Budget, dan Pengawasan; 2. UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang dirubah dengan UU No. 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3, dimana Pasal 98, Ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa tugas komisi di bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.
C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan dibidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Zakat, maupun dengan organisasi kemasyarakata atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan keseluruhan tugas Komisi VIII DPR RI. b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
2
2. Tujuan Untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum di daerah, dan khususnya pembangunan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Zakat, dan Pengelolaan Wakaf. D. Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Masa Reses Ke Provinsi Nusa Tenggara Timur Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diikuti oleh anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut. NOMOR URUT ANGG
NAMA
JABATAN
FRAKSI
DAPIL
Ketua
PAN
BANTEN III
Wakil Ketua
PKB
JATIM II JABAR VI
1
495
Dr. M. Ali Taher, SH., M.Hum
2
64
H. Abdul Malik Haramain, M.Si.
3
261
Dra. Hj. Wenny Haryanto, SH.
Anggota
PG
274
Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., SH., MH.
Anggota
PG
5
426
Khatibul Umam Wiranu, M.Hum.
Anggota
PD
JATENG VIII
6
412
Dwi Astuti Wulandari, B. Com
Anggota
PD
DKI JKT I
7
443
H.M. Syamsul Luthfi
Anggota
PD
NTB
8
492
Drs. H. Kuswiyanto, M.Si.
Anggota
PAN
JATIM IX
9
48
H. Maman Imanul Haq
Anggota
PKB
JABAR IX
98
Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T
Anggota
PKS
512
H. Achmad Fauzan Harun, SH., M.Kom. I
Anggota
PPP
12
16
Drs. KH. Choirul Muna
Anggota
NASDEM
13
-
Sumarman, S.Sos.
Sekretariat Komisi VIII
14
-
Sri Lestari
Sekretariat Komisi VIII
15
-
Reno Bulan
Sekretariat Komisi VIII
16
-
Chairul Walid, S.Pd., MSi
Tenaga Ahli Komisi VIII
17
-
Agung Sulistiono, SH.
Media Cetak & Medsos
4
10 11
3
JATENG IV
JABAR I DKI JKT I JATENG VI
BAB II HASIL KUNJUNGAN KERJA
Kunjungan kerja ke Kabupaten Ende NTT pada Senin, 31 Oktober 2016 diawali kunjungan lapangan ke SD negeri 1 Ende yang menjadi salah satu sekolah yang masuk dalam program Sekolah Aman bencana di Kabupaten Ende NTT. saat itu sedang berlangsung pelatihan Fasilitator kepada guru-guru SD yang ada di Kabupaten Ende. Pada kunjungan ini didapat masukan-masukan dari masyarakat antara lain: 1. Perlunya kegiatan sosialisasi Sekolah Aman Bencana ini diperluas ke seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Ende NTT, mengingat wilayah Kabupaten Ende NTT merupakan wilayah rawan bencana. 2. Perlunya dukungan anggaran kepada BPBD melalui BNPB untuk penambahan sarana dan prasarana tanggap darurat di Sekolah-sekolah, selama ini sarana dan prasarana kurang memadai. 3. Program sosialisasi Sekolah Aman Bencana ini sangat bagus diterapkan disekolah-sekolah, namun karena kondisi anggaran yang terbatas program ini hanya bersifat informatif dan belum bisa di aplikasikan. Yang dilakukan sekarang adalah mengsosialisasikan langkah-langkah dalam penanggulangan bencana mulai dari mitigasi bencana hingga langkah-langkah tanggap darurat bila bencana terjadi. Kunjungan kedua dilanjutkan ke Situs Bung Karno yaitu rumah kediaman Bung Karno selama dalam pembuangan oleh Pemerintah Penjajahan Belanda dari tahun 1934-1938 di Kota Ende. Pada kunjungan ini disampaikan masukan-masukan sebagai berikut: 1. Perlunya meningkatkan sosialisasi informasi tentang keberadaan situs bersejarah ini terutama kepada generasi muda melalui berbagai media. 2. Perlunya meningkatkan pemeliharaan situs bersejarah ini agar lebih terawat dan ditambah informasi-informasi kesejarahannya. Mengingat pentingnya situs ini bagi sejarah perjalanan bangsa Indonesia hingga merdeka dari penjajah Belanda.
Setelah beristirahat tim kunjungan Komisi VIII DPR RI pada Senin, 31 Oktober 2016 malam pukul 20.00-22.00 melakukan pertemuan. Pertemuan tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Bupati Ende beserta jajarannya yang berlangsung di aula Kantor Bupati dihadiri oleh Bupati Ende Ir.Marselinus Petu, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTT, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Kepala BPBD Provinsi NTT, Kepala BAZDA Provinsi NTT, Kepala BWI Provinsi NTT dan tokoh masyarakat Kabupaten Ende dapat dicatat beberapa kesimpulan: 1. Perlu di usulkan Kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan program dan anggaran Sekolah Ramah Anak di NTT mengingat tingginya angka kasus-kasus pelecehan terhadap anak di Provinsi NTT.
4
2. Mengingat Kota Ende memiliki sejarah yang sangat penting dalam proses Kemerdekaan Republik Indonesia namun sudah mulai dilupakan, perlu ditingkatkan pengajuan proposal program-program kepada seluruh Kementerian untuk mendukung memajukan Kabupaten Ende sehingga sejajar dengan Kabupaten lainnya di Indonesia. 3. Perlu meningkatkan pembinaan terhadap madrasah-madarasah dalam program Sekolah Aman Bencana dan Sekolah Ramah Anak. 4. Perlu ada penambahan tenaga di KUA yang khusus menangani masalah Wakaf. 5. Perlu upaya meningkatkan kemandirian BWI dengan memisahkan/ tidak rangkap dengan Kementerian Agama terutama di tingkat pelaksanaan,saat ini masih bergabung dengan KUA. 6. Terkait masalah kuota haji di NTT khususnya Kabupaten Ende saat ini daftar tunggu yang panjang, diusulkan untuk penambahan kuota. 7. Perlu dibangun Panti Sosial Khusus Untuk Anak di NTT, karena tinggi kasus kekerasan sosial terhadap anak. 8. Perlu dibangun kembali gedung yang rusak berat untuk Penanganan terhadap penyandang Disabilitas di NTT. 9. Diusulkan agar Kabupaten Ende menjadi Homebase alat-alat berat untuk mobilisasi ketika terjadi bencana, mengingat Kabupaten Ende adalah urutan kedua di NTT daerah rawan bencana. 10. Perlu support dari semua mitra Komisi VIII RI untuk mendukung masalah kerukunan umat beragama. 11. Perlu penambahan anggaran terkait program kerukunan umat beragama. Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI pada hari kedua dilanjutkan mengunjungi objek Kementerian Agama yaitu Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK) Santoso Thomas Morus dan Pondok Pesantren Walisanga yang terletak di Kota Ende. Sedangkan objek kunjungan Komisi VIII DPR RI di Kementerian Sosial adalah mengunjungi binaan Dinas Sosial Kab.Ende seorang wanita usia sekitar 40 tahun yang mengalami lumpuh total selama 4 tahun dan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Serta satu orang lakilaki usia 30 tahun mengalami cacat sejak kecil hingga saat ini. Dari hasil kunjungan ini dapat dicatat beberapa hal yaitu: 1. Usulan dari SMAK Santoso Thomas Morus untuk segera mengesahkan perubahan status menjadi sekolah Negeri dibawah Kementerian Agaman RI. 2. Perlu penambahan anggaran untuk pembangunan ruang belajar 3 lantai di SMAK Santoso Thomas Morus. 3. Pesantren Walisanga memiliki 125 siswa yang berasal dari yatim dan yang kurang mampu dan mendapat kesempatan belajar gratis, masih kekurangan dari sumber daya pengajar/guru. Mengusulkan pengalokasian anggaran bantuan untuk pengembangan pondok dan peningkatan mutu pengasuh/guru. 4. Terdapat temuan satu keluarga terdiri dari satu orang janda (nenek) yang mengurusi dua anaknya dan 1(satu) cucu usia kelas 1 SMP. Anak nenek ini berusia 30 tahun cacat sejak kecil tidak dapat berdiri dan beraktifitas, dan satu 5
orang lagi anaknya seorang ibu usia 45 tahun cacat setelah melahirkan mengalami lumpuh total. Bantuan yang didapat hanya dari Dinsos Kab.Ende Rp.200.000,- /bulan. Kondisi rumah sekitar 4x4 m beratap seng dan dinding papan. Perlu perhatian lebih serius dari Kemensos untuk membantu tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari.
REKOMENDASI Dari hasil kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Ende NTT maka dapat direkomendasikan sebagai berikut: 1. Untuk Kementerian Agama: a. Agar memasukan program Madrasah aman bencana terutama di daerahdaerah rawan bencana. b. Agar mengagendakan upaya kemandirian BWI sehingga tidak lagi bersamaan tempatnya dengan KUA di daerah-daerah. c. Agar menambah alokasi anggaran untuk kerukunan umat beragama. 2. Untuk Kementerian Sosial agar meningkatkan pendataan penduduk yang berhak mendapatkan bantuan sosial terutama didaerah-daerah terpencil. 3. Untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar meningkatkan alokasi angaran dan program Sekolah Ramah Anak terutama di kota / kabupaten. 4. Untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar mengkaji usulan Kabupaten Ende menjadi Homebase alat berat untuk tanggap darurat.
6
BAB III PENUTUP
Demikian beberapa materi sebagai bahan umum untuk Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka kelancaran dan kersuksesan dalam menjalankan tugas Konstitusional.
LAMPIRAN FOTO KEGIATAN
Disambut oleh Wabup Ende
Kunjungan Ke Sekolah Aman Bencana
Di Sekolah Aman Bencana
Kunjungan Situs Bung Karno
Foto bersama Bupati Ende dan Jajaran
Kunjungan ke SMAK St Thomas Morus
7
Lokasi SMAK St Thomas Morus Ende
Bersama Santri Ponpes Walisanga Ende
Bersama Santri Walisanga
Binaan Dinsos Ende cacat sejak kecil
Binaan Dinsos Ende lumpuh total sejak melahirkan
8
