LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR-RI DALAM RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2009-2010 KE PROVINSI JAMBI TANGGAL 10-12 DESEMBER 2009 =============================================
I. PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM: 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23; 2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 4. Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: 85/Pimp/I/2009-2010 tentang Kunjungan Kerja dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010; 5. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR-RI tanggal 12 November 2009 tentang
Penyusunan
Program
Kerja
dan
Pembentukan
Tim
Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI serta Rapat Dengar Pendapat tanggal 25 November 2009 tentang persiapan kunjungan kerja dengan semua mitra Komisi V, Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Maluku
Utara,
Kalimantan
Selatan,
Jambi,
Sulawesi
Utara,
Kalimantan Barat dan Sumatera Utara.
1
B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja : 1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah: a. Untuk
melihat
secara
langsung
hasil-hasil
pembangunan
infrastruktur di Provinsi Jambi khususnya Bidang Perhubungan, Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Basarnas yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI. b. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Provinsi Jambi utamanya pembangunan Infrastruktur dalam pembiayaan APBN.
2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, pada Pasal 53 tentang Tugas Komisi, dimana disebutkan bahwa: 1. Tugas
Komisi
dalam
Pembentukan
Undang-undang
(Legislasi) 2. Tugas Komisi di Bidang Anggaran (Budgeting) 3. Tugas Komisi di bidang Pengawasan
Utamanya terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3) tentang Tugas Komisi antara lain pada: butir a.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undangundang, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
butir c.
Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3) huruf f tentang ”Komisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 53 ayat (3), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, dapat”: ”Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”. 2
II.
Waktu dan Daerah Kunjungan Kerja Dalam masa reses persidangan I Tahun Sidang 2009-20010, Kunjungan Kerja dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 Desember 2009 di Provinsi Jambi.
III.
Adapun Komposisi Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :
1. H. Muhidin Muhammad Said, SE, MBA Ketua
FPG
2. CP. Samiadji Massaid, SE
Anggota
F-PD
3. Etha Bulo
Anggota
F-PD
4. Ir. Roestanto Wahidi D, MM
Anggota
F-PD
5. Agung Budi Santoso, SH
Anggota
F-PD
6. Drs. H. Riswantony DK
Anggota
F-PG
7. Drs. Eldie Suwandie
Anggota
F-PG
8. Ir. Bambang Sutrisno
Anggota
F-PG
9. Drs. H. Roem Kono
Anggota
F-PG
10. H. Malkan Amin
Anggota
F-PG
11. Nusyirwan Soejono, ST
Anggota
F-PDIP
12. Hj. Sadarestuwati,SP,M.MA
Anggota
F-PDIP
13. Ir. Sudjadi
Anggota
F-PDIP
14. Ir. H. Yudi Widia Adia, M.Si
Anggota
F-PKS
15. H.A. Bakri.HM,SE
Anggota
F-PAN
16. Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow
Anggota
F-PAN
17. Capt. H. M. Epyardi Asda, M,MAR
Anggota
F-PPP
18. Nur Iswanto, SH, MH
Anggota
F-P Gerindra
19. Drs. Akbar Faisal, M.Si
Anggota
F-Hanura
Dari Sekretariat Komisi V DPR RI yaitu : 1. Drs. Budi Jatnika, M.Si
Sekretariat
2. Kunarto, S.Sos
Sekretariat
3. Suciati
Sekretariat
4. Aunurrafiq Khafrawy
Tenaga Ahli 3
Pendamping dari Mitra Kerja :
Departemen Pekerjaan Umum : 1. Ir. Taufik Widjoyono, MSc
Direktur Bina Program Bina Marga
2. Ir. Widagdo
Direktur Sungai Danau & Waduk SDA
3. Ir. Asep Sudrajat, MM
Kabalai Pelak. Jl.Nas Wil III
4. Ir. Ifan Wirata
Kabalai Wil Sungai VI Jambi
5. Ir. Djoko Sulistiyono
Kasubdit Wilbar III Bina Marga
6. Ir. Oloan Simatupang,Dipl
Kasubdit Air Minum Wilbar CK
7. Ir. Andri Andrea
Kasubdit P. Ruang Wilbar
8. Ratna Harahap
Kasi Wilbar I SDA
9. Dra. Etty Winarni, MM
Kasubdit PIP-Penghubung PU
10. Indah Pratiwi, S.Sos
Reporter PU
Departemen Perhubungan : 1. Suwandi Saputro
Dir. Pengerukan Pelabuhan
2. Supriyatno Mukim
Ditjen Hubud
3. Serbani Barus
Ditjen Hubud
4. Hardi Sukarlianto
Dit. LLASDP
5. Aryo Bandoro Hadi
Biro Perencanaan
6. Sofiantoro
Biro Umum
Badan Meteorologi dan Geofisika : 1. Untung Merdijanto
Biro Perencanaan BMG.
2. Aries Erwanto
Kasubag Prog & Penyusunan Anggaran I
Kementerian Negara Perumahan Rakyat : 1. Ir. Mirna Amin, MT
Asdep Pengemb. Kawasan. Skala Besar
2. Nanang Sofwan
P2P Kemeneg Pera
3. Fitrah Nur
P2P Kemeneg Pera
4. Samson Sibarani
Deputi Pembiayaan 4
5. Sri Nurhayati
Deputi Perumahan Swadaya
6. Lita Matongan
Deputi Pengembangan Kawasan
7. Devi Ismiyati
Staf Humas Pera
Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) 1. DR. Siswa Trihardi
Asdep Infrastruktur Energi PDT
Badan SAR Nasional 1. Agus Sukarno, SH
Kapusdatin Basarnas
Selain itu kami juga di dampingi rekan-rekan wartawan IV.
Obyek/Sasaran Kunker Kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Provinsi Jambi
dalam rangka
menjalankan tugas dan fungsi kedewanan dengan mengunjungi sejumlah obyek pembangunan yang di biayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Secara umum obyek yang telah dikunjungi adalah sebagai berikut :
Meninjau Terminal Bandara Sultan Thaha Syaifuddin;
Meninjauan Stasiun Meteorologi Bandara Sultan Thaha;
Meninjau Pembangunan Kantor Basarnas Provinsi Jambi;
Meninjau Kasiba, Jalan masuk Perumahan PNS Kenali Asam Kota Jambi,
Meninjau Jalan Lingkar – Intake Sijenjang – Jembatan Batang Hari II – Pelabuhan Muara Sabak,
Meninjau Pembangunan Intake PDAM di Sejinjang Kota Jambi,
Meninjau Rusunawa Universitas Jambi;
Peninjauan ruas jalan Jambi – Muara Bulian – Muara Trembesi Sarolangun;
Peninjauan DAM Kutur;
Peninjauan Daerah Irigasi Batang Asai serta rencana lokasi pembangunan bendung di desa Benso;
Peninjauan PLTS Desa Mersip dan PLTMH Desa Kasiro di Kab. Sarolangun. 5
V.
Temuan – Temuan Tim Kunker
Profil Provinsi Jambi Provinsi Jambi yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera dengan ibukota sama dengan nama provinsinya yaitu Jambi. Jambi adalah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang ibukotanya bernama sama dengan provinsinya, selain Bengkulu dan Gorontalo. Wilayah administrasi Pemerintahan Jambi meliputi sembilan (9) Kabupaten dan dua (2) Kota, yaitu : 1. Kab. Batanghari 2. Kab. Bungo 3. Kab.Kerinci 4. Kab. Merangin 5. Kab. Muaro Jambi 6. Kab. Sarolangun 7. Kab. Tanjung Jabung Barat 8. Kab. Tanjung Jabung Timur 9. Kab. Tebo 10. Kota Jambi 11. Kota Sungai Penuh.
Sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Provinsi Jambi adalah 2.400.940 jiwa.
Geografi dan Topografi Provinsi Jambi terletak antara 0° 45’ 2° 45’ LS dan 101° 0’ - 104° 55 BT, terletak di tengah pulau sumatera membujur sepanjang pantai timur sampai barat, dengan luas wilayah keseluruhan 53.435.72 Km 2 , luas daratan 51.000 Km2 dengan panjang pantai hanya 185 km .
Batas wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :
Sebelah utara dengan Provinsi Riau;
Sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan;
Sebelah barat dengan Provinsi Sumater Barat;
Sebelah timur dengan Laut Cina Selatan; 6
Provinsi Jambi mengalami dinamika perubahan dan gerak ekonomi bagi kawasan Sumatera. Kota Jambi akan menjadi salah satu sentra pertumbuhan ekonomi, sekaligus dengan sejumlah persoalan besar yang mengikutinya. Di tengah berbagai kesulitan yang dialami Bangsa Indonesia menyusul fenomena alam yang fluktuatif, hampir merata di seluruh negeri, menantang
untuk disikapi secara arif dan matang. Kesalahan langkah
dalam menyikapi berbagai persoalan “alam” akan berdampak pada kerugian multi aspek bagi masyarakat Jambi. Berikut sejumlah temuan dan permasalahan yang diperoleh dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Provinsi Jambi sebagai berikut :
A.
PERHUBUNGAN : Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Di bidang perhubungan
darat
dan
perkeretaapian
kendala dan
permasalahan yang tim temui dilapangan adalah sebagai berikut: Kondisi sarana dan parasarana Perhubungan Darat yaitu :
Sektor LLAJ Wilayah Jambi dengan bentang alam yang luas, dimana jarak antara ibukota provinsi dengan kabupaten terjauh dapat di tempuh kurang lebih 14 jam, sehingga hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri dalam menggerakkan sektor ekonomi masyarakat. Hingga itu terdapat cukup banyak ruas jalan yang termasuk rawan kecelakaan lalu-lintas. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah melakukan penambahan fasilitas lalu lintas jalan (LLAJ), seperti marka, rambu, pagar pembatas jalan, lampu lalu lintas, pengaman, dan lain sebagainya.
Sektor LLASDP Kondisi pelabuhan penyeberangan yang ada, terutama dermaga sungai di Kuala Tungkal Kab. Tanjab Barat, Pelabuhan Nipang Panjang dan Sungai Puding di Kab. Tanjab Timur perlu peningkatan agar berfungsi secara optimal.
7
Permasalahan : Pengucuran dana yang dilakukan oleh pemerintah Pusat secara bertahap,
menyulitkan
pengelola
kegiatan/
proyek
di
dalam
menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan. Biaya pemeliharaan kurang. Anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur jalan serta berbagai prasarana transportasi lainnya terasa kurang. Berpengaruh pada kualitas perawatan, sehingga berbagai kerusakan mudah terjadi, serta mempercepat proses kerusakan fasilitas jalan.
Sektor Perkeretaapian Dalam rangka mendukung kelancaran pengangkutan sumber daya alam, seperti hasil-hasil pertambangan dan perkebunan, diperlukan sarana dan prasarana angkutan massal. Selama ini angkutan batubara menggunakan jalan umum yang mengakibatkan tingginya kerusakan jalan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Untuk ini, pembangunan jaringan jalan kereta api (trans Sumatera ) menjadi harapan masyarakat provinsi se-Sumatera pada umumnya dan masyarakat Jambi pada khususnya.
Saran dan aspirasi daerah di bidang Perhubungan Darat
dan
Perkeretaapiaan yang perlu mendapatkan perhatian di tingkat pusat adalah;
Peningkatan Pembangunan Fasilitas Keselamatan LLAJ, melalui pengadaan dan pemasangan Guardrail, secara menyebar, dengan alokasi anggaran Rp. 6,8 miliar; Pengadaan dan pemasangan rambu jalan, cermin tikungan secara menyebar, dengan alokasi anggaran Rp. 761 juta; Pengadaan dan pemasangan Traffic Light tenaga surya, secara menyebar, dengan alokasi anggaran Rp. 3,7 miliar; Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A di Kab. Muara Jambi dan Kab. Tanjab Barat, alokasi anggaran sebesar Rp. 30 miliar; 8
Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A Alam Barajo di Kota Jambi dengan alokasi anggaran sebasar Rp. 2,5 miliar; Peningkatan Dermaga Sungai di Kuala Tangkal Kab. Tanjab Barat, Dermaga Nipang Panjang dan Dermaga Sungai Puding di Kab. Tanjab Timur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34,7 miliar; Pembangunan jalur kereta api secara bertahap, melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan Jalan Kereta Api lintas Jambi – Batas Sumsel, dengan alokasi anggaran Rp. 900 juta; Penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan Jalan Kereta Api lintas Jambi – Ma. Bungo - Batas Sumbar, dengan alokasi anggaran Rp. 7,1 miliar; Penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan Jalan Kereta Api lintas Jambi – Muara Sabak, dengan alokasi anggaran Rp. 2,45 miliar;
Bidang Perhubungan Laut Pelabuhan Muara Sabak Pelabuhan
Muara Sabak yang terletak di muara
Sungai
Batanghari yang secara administrasitif masuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jarak dari Kota Jambi + 122 Km. Adapun jarak dari ambang luar + 12 Mil. Pelabuhan Muara Sabak mempunyai posisi strategis
karena dekat dengan lalu lintas angkutan laut
internasional yaitu selat Malaka dan laut Cina Selatan.
Alur Sungai Batanghari merupakan urat nadi perekonomian Prov. Jambi, dimana lalu lintas kapal per November 2009 yang melayari alur ini yaitu 3.753 buah kapal , dengan volume arus barang berkisar 4,8 juta ton. Selain barang umum dalam kemasan general cargo dan petikemas, terdapat prospek komoditi : Batubara Potensi tambang 1,5 Milyar ton, distribusi Sebagian ke Pelabuhan Teluk Bayur. Iron Ore, mempunyai potensi tambang 165 juta ton. Palm Oil, dengan luas areal perkebunan 448.889 ha (2007), dengan produksi CPO 1,0 juta ton.
9
Permasalahan : Salah satu masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan alur
ini
adalah tingginya tingkat sedimentasi, oleh karena itu perlu dilakukan upaya pengerukan secara rutin. Terbatasnya sarana dan fasilitas pelabuhan sehingga meningkatkan biaya operasional; Buruknya infrastruktur jalan menuju pelabuhan Muara Sabak, yang berakibat biaya ekonomi tinggi;
Saran dan aspirasi daerah di bidang Perhubungan Laut yaitu : Mengingat pengembangan Pelabuhan Muara Sabak merupakan Strong Point Program Pembangunan Prov Jambi, guna menunjang perkembangan
perekonomian
Jambi,
sehingga
percepatan
pelaksanaan pengembangan pelabuhan Muara Sabak untuk dapat DIPRIORITASKAN, baik melalui pembiayaan yang bersumber dari APBN, Pinjaman Luar Negeri , apatahlagi Pelindo II. Memasukkan Kawasan Pelabuhan Muara Sabak sebagai salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Jambi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terhubungnya Provinsi Jambi kedalam Network perdagangan Internasional melalui Pelabuhan Muara Sabak. Pengerukan alur pelayaran ambang luar Sungai Batanghari, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.7 miliar; Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Rambu Suar.
Bidang Perhubungan Udara Kondisi fasilitas sarana dan prasarana perhubungan udara di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : Bandara Sultan Thaha Jambi. Bandara Sultan Thaha Jambi mampu didarati pesawat jenis Boeing 737-400 atau Air Bus A 319. Panjang landasan saat ini 2200 m dengan lebar 30 m. Fasilitas terminal saat ini mampu menampung penumpang kurang lebih 500 orang. Secara umum kondisi bandara Sultan Thaha dalam kondisi baik. 10
Permasalahan Bandara Sultan Thaha Jambi :
Terbatasnya kapasitas parkir pesawat di Apron;
Keterbatasan
lahan
untuk
pengembangan
Bandara
Sultan
Thaha kedepan (misal untuk pengembangan pembangunan terminal,
perpanjangan
landasan,
penempatan
alat
bantu
pendaratan.
Terbatasnya suplay tenaga listrik dari PLN
Terbatasnya fasilitas pendukung keselamatan ( Radar, Mobil pemadam kebakaran); dan
Bahwa pengembangan Bandara Sulthan Thaha ke depan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
Saran aspirasi daerah di bidang Perhubungan Udara yang perlu mendapatkan perhatian khusus di tingkat pusat adalah :
Lanjutan pengembangan Bandara Sultan Thaha kedepan sudah sangat mendesak, mengingat arus penumpang datang/berangkat melalui Bandara
Udara
tersebut
menunjukkan
lonjakan
yang
signifikan, oleh karena itu Pemprov. Jambi mengusulkan :
Perpanjangan runway dari 2220 m menjadi 2600 m termasuk overrun, Shoulder dan RESA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69 miliar;
Pelebaran runway dari 30 m menjadi 45 m, , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66 miliar;
Pengadaan dan pemasangan ILS Cat I.
Peningkatan kapasitas Bandar Udara kelas IV dan Perintis di lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yaitu Bandara Depati Parbo Kerinci dan Bandara Muara Bungo/Rimbo Bujang Stragen agar mampu didarati pesawat yang berkapasitas besar.
Pengembangan/Peningkatan Rute Perintis yang melayani Bandar Udara di Provinsi Jambi, sehingga mampu melayani meningkatnya permintaan jasa transportasi.
11
B.
PEKERJAAN UMUM : Bidang Bina Marga (Infrastruktur Jalan) Jaringan jalan dan jembatan di Provinsi Jambi sepanjang 2.387 Km yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 820,40 Km (terdiri dari Lintas Timur Sumatera 210,24 Km, Lintas Tengah Sumatera 244,47 Km, Jalan Penghubung Lintas I sepanjang 239,28 Km., Jalan Penghubung Lintas II sepanjang 103,70 Km, Jalan Kota Jambi 22,71 Km); Jalan Provinsi sepanjang 1.566,68 Km; Jembatan sebanyak 709 buah panjang 13.018,71 meter. Adapun kondisi Jalan Nasional di Prov. Jambi sebagai berikut :
Baik
= 448 Km
Sedang
= 212,6 Km = 25,9 %
Rusak Ringan
= 140,6 Km = 17,1 %
Rusak Berat
= 19,1 Km
= 54,6 %
= 2,34 %
Sementara kondisi Jalan Provinsi, sebagai berikut :
Baik
= 405,6 Km = 25,9 %
Sedang
= 492,3 Km = 31,4 %
Rusak Ringan
= 397 Km
= 25 %
Rusak Berat
= 271 Km
= 17 %
Dari total jalan negara dan jalan provinsi itu, perlu dilakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan. Adapun usaha yang telah dilakukan oleh Pemda Jambi adalah dengan memaksimalkan dana yang terbatas
untuk
mempertahankan
kondisi
jalan
lewat
anggaran
pemeliharaan rutin serta melakukan perbaikan dengan peningkatan struktur dan kapasitas jalan pada lokasi persegmen/setempat.
Permasalahan : Menurunnya
kualitas
konstruksi
jalan
akibat
pembebanan
berlebihan (over loading), pada hal rencana design yang di buat adalah MTS 8 ton; Rusaknya beberapa ruas jalan akibat bencana alam seperti banjir, longsor dan gempa; 12
Beroperasinya kendaraan pengangkut ukuran besar (tonase 40 ton) dan lebar gandar yang tidak sesuai lagi dengan kebanyakan lebar jalan yang ada. Kurang terintegrasinya pembangunan badan jalan dengan sistem drainase sehingga mempercepat kerusakan jalan; Keterbatasan
biaya
peningkatan
atau
pembangunan,
yang
menyebabkan perbaikan kondisi jalan bergerak lambat; Sistem jaringan jalan utama yang merupakan bagian Trans Sumatera masih belum mantap dari segi kualitas dan masih terbatasnya kapasitas jalan di ruas jalan nasional dan provinsi.
Saran dan aspirasi daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat yaitu peningkatan dana APBN dan PLN untuk pembangunan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan serta peningkatan status jalan strategis penghubung lintas menjadi jalan nasional, yang terdiri dari : Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Batanghari II – Muara Sabak( jalan akses ke pelabuhan Muara Sabak), sepanjang 62,5 km, dengan alokasi anggaran Rp.102,3 miliar; Peningkatan/Pembangunan
Jalan
dan
Jembatan
ruas
Ma.
Tembesi – Bts Bute – Sei. Bengkal – Ma Tebo, sepanjang 126 km, dengan anggaran Rp. 75 milair; Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Merlung – Bts Riau, sepanjang 59,7 km, dengan anggaran Rp. 120 miliar; Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Ma. Bungo – Bangko – Bts Sarko, sepanjang 68,4 km, dengan anggaran Rp. 60 miliar; Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Ma. Bungo – Batas Sumbar, sepanjang 51,4 km, dengan anggaran Rp. 30 miliar; Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Sarolangun – Bts Sumsel sepanjang 30,7 km, dengan anggaran Rp. 35 miliar; 13
Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Nasional di Kota Jambi sepanjang 22,7 km, dengan alokasi anggaran 50 miliar; Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Ma. Tembesi – Bangko, sepanjang 112 km, dengan alokasi Rp.400 miliar; Mengusulkan peningkatan status jalan strategis di bawah ini untuk di jadikan jalan nasional yaitu : - Ruas Jalan Batanghari II – Muara Sabak( jalan akses ke pelabuhan Muara Sabak), sepanjang 62,5 km dan; - Ruas Jalan Ma. Tembesi – Bangko, sepanjang 112 km..
Bidang Sumber Daya Air Potensi lahan rawa untu pertanian di Prov. Jambi seluas 684 ribu Ha atau sekitar 12 % luas Prov. Jambi. Lahan yang sudah dibuka ( di bangun saluran dan bangunan) adalah seluas 253 ribu Ha, baik rawa pasang surut dengan luas 212 ribu Ha dan rawa non pasang surut (rawa lebak) seluas 41 ribu Ha. Daerah rawa Sei Raya yang terdapat di Kab. Tanjung Jabung Timur memiliki potensi luas 5.500 Ha dan fungsional 5.500 Ha merupakan salah satu andalan untuk mencukupi kebutuhan pangan maupun palawija di Kab. Tanjab Timur. Sementara luas areal irigasi Batang Limun Singkut di Kabupaten Sarolangun adalah 2.468 Ha, hanya 1.600 Ha yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah, sisanya sekitar 800 Ha telah beralih fungsi menjadi pemukiman, pertokoaan dan perkantoran. Dengan dilakukannya pembangunan baru dan peningkatan daerah irigasi di Prov. Jambi, diharapkan dapat meningkatkan potensi hasil pertanian, pangan dan kesejahteraan masyarakat Prov. Jambi.
Permasalahan : Ketersediaan dana OP yang sangat minim, menyebabkan tidak maksimalnya fungsi-fungsi OP irigasi yang berimplikasi pada menurunnya fungsi jaringan irigasi sampai dibawah
60% . 14
PAD Kab/Kota pada umumnya tidak cukup mampu untuk menyelenggarakan pengelolaan irigasi baik untuk pengoperasian (biaya personil, administrasi, operasional dan peralatan), maupun untuk pemeliharaan (fisik) Instrumen bantuan Pemerintah dengan DAU hanya membantu gaji tapi tidak untuk operasional dan lainnya. Sedangkan DAK sering dipakai untuk non pemeliharaan, akibatnya pengelolaan irigasi menjadi semakin buruk dari sebelumnya. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air; Menurunnya kemampuan penyediaan air irigasi; Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi dan pengairan Kurang
optimalnya
penanganan
pengendalian
banjir
dan
pengendalian daya rusak air; Kurang optimalnya penanganan pengamanan pantai dan tebing sungai; Alih fungsi lahan yang sangat cepat; Kurangnya personil yang berpengalaman dan memahami tugastugas pemerintah dan pembangunan dalam sektor pengairan, baik dari segi administrasi maupun teknis didaerah, akibatnya banyak yang ditangani oleh petugas yang tidak kredibel;
Saran dan aspirasi daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat yaitu peningkatan dana APBN dan PLN untuk pembangunan prasarana infrastruktur Sumber Daya Air yang terdiri dari :
Lanjutan pembangunan Daerah Irigasi Batang Limun Singkut, di butuhkan anggaran sebesar Rp. 100 miliar ; Pembangunan Daerah Irigasi Batang Asai, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 200 miliar; Pengembangan Konservasi Sungai, menyebar di Prov Jambi sebesar Rp. 65 miliar; Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendali Banjir & Pengaman Tebing Sungai, menyebar sebesar Rp. 90 miliar; Pengembangan dan penyediaan air baku, menyebar Rp.50 miliar, 15
Bidang Cipta Karya Menurut
laporan audit BPKP tahun 2007, PDAM Kota Jambi
masuk kategori sehat . Jumlah penduduk yang terlayani sekitar 253.175 jiwa dari 473.770 jiwa penduduk Kota Jambi atau jumlah penduduk yang terlayani sekitar 53,4 %. Kapasitas terpasang saat ini sekitar 1.004 L/dt dengan kapasitas produksi 757 L/dt. Tingkat kebocoran masih tinggi yaitu berkisar 40 %.
Pembangunan Intake PDAM di Sejinjang Kota Jambi Pada perinsipnya pelaksanaan pembangunan intake PDAM di Sejinjang Kota Jambi berjalan dengan baik guna memenuhi kebutuhan air baku bagi masyarakat Wilayah Timur Kota Jambi.
Permasalahan Belum tersedianya master plan terkait dengan pemenuhan air bersih di seluruh kab/kota; Belum maksimalnya kapasitas produkasi PDAM Kota Jambi; Terbatasnya cakupan pelayanan kepada masyarakat; Tingginya tingkat kebocoron air , berkisar 40 %; Tingkat kualitas air baku masih kurang, guna memenuhi stándar kesehatan dan pelayanan minimal;
Saran dan aspirasi daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat di bidang keciptakaryaan adalah : Peningkatan
alokasi
anggaran
infrastruktur
permukiman
perdesaan; Peningkatan alokasi anggaran pada program peningkatan kualitas permukiman kawasan kumuh dan nelayan; Pemberian fasilitas pengembangan infrastruktur permukiman kota, melalui pembangunan intake air baku kab/kota, dan penataan revitalisasi kawasan perkotaan; Peningkatan alokasi anggaran pada pengembangan kawasan perumahan dan permukiman bagi MBR; Peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan intake air baku kab/kota di Prov. Jambi ; 16
Bidang Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jambi tengah berupaya mengembalikan fungsi kelestarian alam sebagai landasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, dimana upaya tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2029 dengan mengusung konsep penataan
ruang
berbasis
kelestarian
alam
dan
pembangunan
berkelanjutan. Sekitar 90 % wilayah Jambi menjadi bagian dari DAS Batanghari, Selain itu Prov. Jambi memiliki empat Kawasan Strategis Nasional (KSN) untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat, TN Bukit Tigapuluh, TN Bukit Duabelas, dan TN Berbak.
Permasalahan : Masih terprosesnya penyusunan RTRW Propinsi, mengingat batas waktu penetapan RTRW Provinsi adalah sampai akhir tahun 2009; Terancamnya alih fungsi kawasan lindung seluas 1,6 juta Ha untuk perkebunan dan pemukiman;
Saran dan aspirasi daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat di bidang Penataan Ruang adalah :
Agar segara direalisasikan Penarapan mekanisme insentif bagi daerah yang mengakomodasi kawasan lindungnya agar tetap terjaga minimal 30 % dari wilayahnya dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota ; Peningkatan alokasi anggaran terkait dengan bidang Penataan Ruang yang ada di Prov. Jambi, mengingat Penataan Ruang sebagai salah satu instrumen mewadahi
pembangunan
demi
yang bernilai strategis untuk peningkatan
kesejahteraan
masyarakat.
C.
Bidang Permukiman dan Perumahan Rakyat 17
Berdasarkan kebutuhan permukiman hingga tahun 2015 Backlog kebutuhan pemukiman di Kota Kambi akan mencapai kurang lebih 15.000 Unit, pengembangan perumahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tersebar di kawasan yang di rencanakan untuk di kembangkan menjadi pemukiman, baik melalui Kasiba maupun Lisiba. Adapun
obyek
yang
di
kunjungin
terkait
dengan
bidang
Perumahan Rakyat adalah Kasiba – Kenali Asam di Kota Jambi dan Rusunawa Universitas Jambi. Beberapa masalah yang menjadi temuan tim kunker adalah sebagai berikut : a. Kasiba Paal Lima – Kenali Asam Kota Jambi Permasalahan pada Kasiba – Kenali Asam adalah : Terbatasnya daya listrik dari PLN dan air bersih dari PDAM; Rencana Rinci Tata Ruang Kasiba yang telah disusun oleh Menpera belum di jadikan acuan Pemkot Jambi; Belum terbentuknya Badan Pengelola ; Kurangnya koordinasi antara Perumnas dengan Pertamina dan Pemkot Jambi terkait dengan pembebasan lahan.
b. Rusunawa Universitas Jambi Pembangunan Rusunawa Universitas Jambi 1 Twin Blok, 96 Unit kamar tipe 21 dengan anggaran kurang lebih Rp. 8,3 miliar, yang telah dilaksanakan FHO pada 8 Juni 2009, di kerjakan oleh PT. JEDDS Construcs dan disupervisi oleh PT. Astri Arena dn PT. Pandya Sidhikara dalam 2 tahap pembangunan, menyimpan beberapa permasalahan diantaranya; a. Kondisi bangunan kurang terawat; b. Terbatasnya fasilitas air bersih; c. Belum adanya meubiler sehingga Rusunawa tersebut belum dimanfaatkan;
Permasalahan : Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh; Masih rendahnya cakupan pelayanan air bersih dan listrik; Belum optimalnya kinerja pengelolaan sampah dan drainase; 18
Masih rendahnya kualitas jalan lingkungan permukiman; Terbatasnya penyediaan rumah type RS dan RSS bagi para karyawan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih sangat kurang disebabkan oleh :
Kurang bergairahnya pengembang untuk membangun RS dan RSS karena alasan profit rendah bahkan cenderung merugi;
Tingkat daya beli masyarakat rendah akibat harga rumah yang masih tinggi;
Peran perbankan dalam membantu MBR relatif masih rendah;
Bantuan Prasarana dan Sarana untuk perumahan RS dan RSS masih rendah sehingga masyarakat kurang berminat.
Usulan Program Prioritas untuk Tahun Anggaran 2011 di bidang perumahan rakyat adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran bidang perumahan
di Prov.
Jambi,
khususnya
anggaran
untuk
bidang
perumahan swadaya dan pengembangan kawasan.
D.
BADAN METEREOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG) JAMBI : Setiap
bulan,
UPT
BMKG
Prov
Jambi
secara
reguler
mengeluarkan prakiraan cuaca bandar udara, prakiraan cuaca harian kabupaten/kota, prakiraan tinggi dan arah gelombang laut, prakiraan curah hujan dan awal musim. Disamping itu UPT BMKG Jambi juga mengeluarkan data informasi peringatan dini yang meliputi : curah hujan ekstrim yang berpotensi menimbulkan longsor dan banjir, kekeringan yang berpotensi menyebabkan kebakaran lahan dan hutan serta gempa bumi dan tsunami. Beberapa permasalahan UPT BMKG Provinsi Jambi dan Stasiun Meteorologi Sultan Thaha Jambi, diantaranya : Terbatasnya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas; Mengingat cakupan luas wilayah yang ditangani, maka perlu di bangun stasiun meteorologi maritim dan stasiun geofisika; Tingkat kerapatan jaringan pengamatan/peramatan yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah pelayanan. 19
Usulan Program Prioritas untuk Tahun Anggaran 2011 di bidang BMKG adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran UPT BMKG Prov. Jambi yaitu : Peningkatan SDM baik secara Kuantitas maupun Kualitas. Peningkatan
sarana
dan
prasarana
peralatan
peramatan,
pengolahan, penyebaran dan analisa data cuaca/iklim agar rasio ketersediaan stasiun dengan wilayah cakupan semakin rapat serta tingkat keakuratan datanya semakin tinggi; Perintisan Pembangunan Stasiun Meteorologi Maritim dan Stasiun Geofisika, mengingat Prov. Jambi belum memiliki Stasiun Meteorologi Maritim dan Stasiun Geofisika;
20
VI.
REKOMENDASI Provinsi Jambi yang sedang berkeliat melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, karena itu Pemerintah Provinsi Jambi sangat membutuhkan peningkatan alokasi anggaran infrastruktur dari DPR RI dan Pemerintah. Adapun Sektor yang menjadi Rekomendasi Komisi V DPR RI agar menjadi perhatian Pemerintah dalam pengusulan program prioritas pembangunan infarstruktur Provinsi Jambi pada APBN-P T.A. 2010 dan R-APBN T.A. 2011 adalah sebagai berikut :
1. Pembangunan Infarstruktur Jalan (Bina Marga) adalah : Peningkatan/Pembangunan
Jalan
dan
Jembatan
ruas
Jalan
Batanghari II – Muara Sabak (jalan akses ke pelabuhan Muara Sabak), sepanjang 62,5 km, dengan alokasi anggaran Rp.102,3 miliar; Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Ma. Tembesi – Bts Bute – Sei. Bengkal – Ma Tebo, sepanjang 126 km, dengan anggaran Rp. 75 milair; Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Merlung – Bts Riau, sepanjang 59,7 km, dengan anggaran Rp. 120 miliar; Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Ma. Bungo – Bangko – Bts Sarko, sepanjang 68,4 km, dengan anggaran Rp. 60 miliar; Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Ma. Bungo – Batas Sumbar, sepanjang 51,4 km, dengan anggaran Rp. 30 miliar; Peningkatan/Pembangunan
Jalan
dan
Jembatan
ruas
Jalan
Sarolangun – Bts Sumsel sepanjang 30,7 km, dengan anggaran Rp. 35 miliar; Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Nasional di Kota Jambi sepanjang 22,7 km, dengan alokasi anggaran 50 miliar; Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan ruas Jalan Ma. Tembesi – Bangko, sepanjang 112 km, dengan alokasi Rp.400 miliar. Mengusulkan peningkatan status jalan strategis di bawah ini untuk di jadikan jalan nasional yaitu : 21
o Ruas
Jalan Batanghari II – Muara Sabak( jalan akses ke
pelabuhan Muara Sabak), sepanjang 62,5 km dan; o Ruas Jalan Ma. Tembesi – Bangko, sepanjang 112 km..
2. Pembangunan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah : Lanjutan pembangunan Daerah Irigasi Batang Limun Singkut, di butuhkan anggaran sebesar Rp. 100 miliar ; Pembangunan dan peningkatan Daerah Irigasi Batang Asai, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 200 miliar; Pengembangan Konservasi Sungai, menyebar di Prov Jambi sebesar Rp. 65 miliar; Pengendalian Banjir & Pengaman Tebing Sungai, menyebar sebesar Rp. 90 miliar.
3. Pembangunan di bidang Cipta Karya adalah: Peningkatan alokasi anggaran infrastruktur permukiman perdesaan; Peningkatan alokasi anggaran pada program peningkatan kualitas permukiman kawasan kumuh dan nelayan; Pemberian fasilitas pengembangan infrastruktur permukiman kota, melalui pembangunan intake air baku
kab/kota,
dan penataan
revitalisasi kawasan perkotaan; Peningkatan
alokasi
anggaran
pada
pengembangan
kawasan
perumahan dan permukiman bagi MBR; Peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan intake air baku kab/kota di Prov. Jambi ;
4. Pembangunan di bidang Penataan Ruang adalah: Segara direalisasikan penarapan mekanisme insentif bagi daerah yang mengakomodasi kawasan lindungnya agar tetap terjaga minimal 30 % dari luas wilayahnya dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota ; Peningkatan alokasi anggaran terkait dengan bidang Penataan Ruang yang ada di Prov. Jambi, mengingat Penataan Ruang sebagai salah satu instrumen yang bernilai strategis untuk mewadahi pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 22
5. Pembangunan di bidang Prasarana Transportasi Udara adalah : Pembangunan Bandara Hasanuddin Lanjutan Pembangunan Bandara Sultan Thaha : Perpanjangan runway dari 2220 m menjadi 2600 m termasuk overrun, Shoulder dan RESA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69 miliar; Pelebaran runway dari 30 m menjadi 45 m, , dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66 miliar; Pengadaan dan pemasangan ILS Cat I. Peningkatan kapasitas Bandar Udara kelas IV dan Perintis di lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yaitu Bandara Depati Parbo Kerinci dan Bandara Muara Bungo/Rimbo Bujang Stragen agar mampu didarati pesawat yang berkapasitas besar. Pengembangan/Peningkatan Rute Perintis yang melayani Bandar Udara di Provinsi Jambi, sehingga mampu melayani meningkatnya permintaan jasa transportasi.
3. Pembangunan dibidang Prasarana dan Sarana Perhubungan Darat dan Perkeretaapian adalah : Peningkatan Pembangunan Fasilitas Keselamatan LLAJ, melalui pengadaan dan pemasangan Guardrail, secara menyebar, dengan alokasi anggaran Rp. 6,8 miliar; Pengadaan dan pemasangan rambu jalan, cermin tikungan secara menyebar, dengan alokasi anggaran Rp. 761 juta; Pengadaan dan pemasangan Traffic Light tenaga surya, secara menyebar, dengan alokasi anggaran Rp. 3,7 miliar; Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A di Kab. Muara Jambi dan Kab. Tanjab Barat, alokasi anggaran sebesar Rp. 30 miliar; Peningkatan Terminal Penumpang Tipe A Alam Barajo di Kota Jambi dengan alokasi anggaran sebasar Rp. 2,5 miliar; Peningkatan Dermaga Sungai di Kuala Tangkal Kab. Tanjab Barat, Dermaga Nipang Panjang dan Dermaga Sungai Puding di Kab. Tanjab Timur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34,7 miliar; 23
Pembangunan jalur kereta api secara bertahap, melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan Jalan Kereta Api lintas Jambi – Batas Sumsel, dengan alokasi anggaran Rp. 900 juta; Penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan Jalan Kereta Api lintas Jambi – Ma. Bungo - Batas Sumbar, dengan alokasi anggaran Rp. 7,1 miliar; Penyusunan Detail Engineering Design (DED) pembangunan Jalan Kereta Api lintas Jambi – Muara Sabak, dengan alokasi anggaran Rp. 2,45 miliar;
4. Pembangunan di bidang Prasarana Transportasi Laut adalah : Mengingat pengembangan Pelabuhan Muara Sabak merupakan strong Point Program Pembangunan Prov Jambi, guna menunjang perkembangan pelaksanaan
perekonomian pengembangan
Jambi, pelabuhan
sehingga Muara
percepatan Sabak
dapat
DIPRIORITASKAN, baik melalui pembiayaan yang bersumber dari APBN, Pinjaman Luar Negeri , apatahlagi Pelindo II. Memasukkan Kawasan Muara Sabak termasuk Pelabuhan Muara Sabak sebagai salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Jambi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terhubungnya Provinsi Jambi kedalam Network perdagangan Internasional melalui Pelabuhan Muara Sabak. Pengerukan alur pelayaran ambang luar Sungai Batanghari, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.7 miliar; Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Rambu Suar. 6. Pembangunan di bidang Perumahan dan Permukiman adalah: Penanganan Pemukiman Kumuh melalui Rusunawa Kota Jambi. Pembangunan Sarana Pengelolaan Air Limbah Kota Jambi. Peningkatan alokasi anggaran di bidang perumahan swadaya dan pengembangan kawasan.
7. Pembangunan di bidang BMKG adalah: Peningkatan SDM baik secara Kuantitas maupun Kualitas. 24
Peningkatan
sarana
dan
prasarana
peralatan
peramatan,
pengolahan, penyebaran dan analisa data cuaca/iklim agar rasio ketersediaan stasiun dengan wilayah cakupan semakin rapat serta tingkat keakuratan datanya semakin tinggi; Perintisan Pembangunan Stasiun Meteorologi Maritim dan Stasiun Geofisika, mengingat Prov. Jambi belum memiliki Stasiun Meteorologi Maritim dan Stasiun Geofisika;
8. Pembangunan di bidang BASARNAS adalah: Lanjutan Pembangunan Kantor Basarnas Prov. Jambi; Peningkatan sarana dan prasarana peralatan Basarnas.
VII. PENUTUP Demikianlah Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi Jambi dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2009-2010. Semoga laporan ini dapat menjadi masukan kepada Komisi-komisi terkait dan Pemerintah untuk ditindak lanjuti dalam rangka pemulihan dan pembangunan sarana, prasarana Infrastruktur di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Jambi.
Jakarta,
Januari 2010
Ketua Tim Kunker Komisi V DPR RI
H. Muhidin M. Said, SE,MBA
25
Lampiran :
Photo Lapangan ???
26
