LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI KE PROVINSI BALI PADA MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2010 - 2011 TANGGAL 15-16 DESEMBER 2010
BAB I PENDAHULUAN A Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23; 2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah: a. Untuk melihat persiapan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011. b. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung hasil-hasil pembangunan di Provinsi Bali khususnya yang terkait dengan persiapan sarana dan prasarana bagi angkutan Natal 2010 dan tahun baru 2011. c. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di daerah tujuan, utamanya terkait pembangunan Infrastruktur yang pembiayaannya yang didanai APBN tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya khususnya yang terkait dengan jaringan jalan dan prasarana transportasi. d. Untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah tujuan terkait program pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya diusulkan melalui APBN pada tahun-tahun mendatang. Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 1
2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 01/DPRRI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, pada Pasal 53 tentang Tugas Komisi, dimana disebutkan bahwa: 1. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang (legislasi) 2. Tugas Komisi di Bidang Anggaran (Budgeting) 3. Tugas Komisi di bidang Pengawasan Utamanya terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3) tentang Tugas Komisi antara lain pada: butir a.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
butir c.
Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3) huruf f tentang ”Komisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 53 ayat (3), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, dapat”: ”Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”.
C. Lokasi dan Waktu Dalam Masa Sidang II Tahun Sidang 2010 - 2011, Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali pada tanggal 15-16 Desember 2010. Dalam masa kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi, dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, serta masyarakat luas. Agenda kunjungan di Provinsi Bali adalah sebagai berikut: 1. Bidang Pekerjaan Umum Peningkatan ruas Jalan Nasional Tohpati-Kusamba (EBL 01-02) Jalan akses ke Pelabuhan Wisata Tanah Ampo – Kab. Karangasem Rencana Pembangunan Fly Over di Simpang Dewa Ruci Rencana peningkatan dan pelebaran jalan Ayana I dan Ayana II Usulan pembangunan Jembatan Tanjung Benoa-Pulau Serangan 2. Bidang Perhubungan: Pelabuhan Laut Benoa Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 2
Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai Pelabuhan Wisata (Cruise) Tanah Ampo Bandara Ngurah Rai
3. Basarnas: Kunjungan ke Kapal Basarnas di Pelabuhan Benoa Tim Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali pada tanggal 15-16 Desember 2010 adalah sebagai berikut:
NO.
NO.ANGG
1
A-434
IR. MULYADI
2
A-348
DRS. YOSEPH UMARHADI, M,SI
A-510
(ALM) CP. SAMIADJI MASSAID, SE
PD
A-467
IR. H. ROESTANTO WAHIDI D, MM
PD
A-463
AGUNG BUDI SANTOSO, SH
PD
A-198
DRS. RISWAN TONY DK
PG
A-261
DRS. H. ROEM KONO
PG
A-388
HJ. SADARESTUWATI, SP, M.MA
PDIP
A-108
HJ. HANNA GAYATRI, SH
PAN
A-69
YUDI WIDIANA ADIA, MSI
PKS
A-284
CAPT. H.M. EPYARDI ASDA, M.MAR
PPP
A-159
H. IMAM NAHRAWI, S.Ag
PKB
A-43
FARY DJEMI FRANCIS, MMA
A-13
SALEH HUSIN, SE, MSI
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N A M A
FRAKSI
KET.
PD
KETUA TIM
PDIP
WKL. KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
GERINDRA HANURA
ANGGOTA ANGGOTA
SEKRETARIAT 15
SARTOMO, SS
16
ADITYA PERDANA, ST. MBA
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
SEKRETARIAT STAF AHLI KOMISI
Halaman 3
Rombongan Komisi V DPR RI juga disertai oleh para pendamping dari Kementerian yang merupakan mitra Kerja Komisi V DPR RI sebagai berikut:
NO
N A M A / INSTANSI
JABATAN
KEMENTERIAN P.U. : 1
Ir. Winarno, M.Eng.Sc
Direktur Bina Pelaksana Wilayah II, Ditjen Bina Marga
2
Ir. Alius Susalit, CES
Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah VIII Denpasar
3
Ir. Thomas Setiabudi Aden, M.Eng,Sc
Kasubdit Jalan dan Jembatan Kota Metropolitan
4
Ir. Tris Prasiadawati, M.Sc
Kasubdit Wilayah Timur I, Ditjen Bina Marga
5
Dra. Etty Winarni, MM
Kabid Pelayanan Informasi Publik/penghubung PU
6
Indah Pratiwi, S.Sos
Reporter
7
Azhar Pungkasadi
TV Swasta Indosiar
8
Imam Muzakir
Wartawan Surat Kabar
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN : 1
Wiratno
Direktur ASDP Ditjen Hubdat
2
Nahduddin
Kabag AE Biro Perencanaan
3
J. Puspacinta, S
Kasubdit Sistem Data dan Standarisasi Pelayanan Angkutan Udara
4
Sofiyantoro
Biro Umum
5
Erwin Nurhasan
Staf Bagren DJU
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 4
BAB II SELAYANG PANDANG PROVINSI BALI DAN KESIAPAN ANGKUTAN NATAL DAN TAHUN BARU NASIONAL
Informasi Umum Bali Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota provinsinya ialah Denpasar yang terletak di bagian selatan pulau ini. Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni-budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali juga dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Selain terdiri dari Pulau Bali, wilayah Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau yang lebih kecil di sekitarnya, yaitu Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan dan Pulau Serangan. Pulau Bali merupakan bagian dari Kepulauan Sunda Kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Secara astronomis, Bali terletak di 8°25′23″ Lintang
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 5
Selatan dan 115°14′55″ Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis seperti bagian Indonesia yang lain. Bali tidak memiliki jaringan rel kereta api namun jaringan jalan yang sangat baik tersedia khususnya ke daerah-daerah tujuan wisatawan. Sebagian besar penduduk memilih memiliki kendaraan pribadi terutama roda dua karena moda transportasi umum tidak tersedia dengan baik, kecuali taksi. Bali terhubung dengan Pulau Jawa dengan layanan kapal feri yang menghubungkan Pelabuhan Gilimanuk dengan Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi yang lama tempuhnya sekitar 30 hingga 45 menit. Penyeberangan ke Pulau Lombok melalui Pelabuhan Padang Bay menuju Pelabuhan Lembar yang memakan waktu sekitar empat jam. Transportasi udara dilayani oleh Bandara Internasional Ngurah Rai dengan destinasi ke sejumlah kota besar di Indonesia, Australia, Singapura, Malaysia, Thailand serta Jepang. Landas pacu dan pesawat terbang yang datang dan pergi bisa terlihat dengan jelas dari pantai. Pariwisata di daerah Bali merupakan sektor yang paling maju, tetapi masih berpeluang untuk dikembangkan lebih jauh. Daerah ini memiliki obyek wisata yang beragam, baik wisata alam, wisata sejarah maupun wisata budaya. Wisata alam, misalnya meliputi 47 obyek wisata, seperti panorama Kintamani, Pantai Kuta, Legian, Sanur, Tanah Lot, Nusa Panida, Nusa Dua, Karang Asem, Danau Batur, Danau Bedugul, Cagar Alam Sangieh, Taman Nasional Bali Barat,dan Taman Laut Pulau Menjangan. Wisata budaya meliputi 83 obyek wisata, seperti misalnya wisata seni di Ubud, situs keramat Tanah Lot, upacara Barong di Jimbaran dan berbagai tempat seni dan galeri yang sekarang banyak bermunculan di beberapa tempat di Pulau Bali. Obyek wisata budaya ini sangat berkembang pesat, apalagi banyak karya seni yang dihasilkan oleh pelukis dan pematung dari Bali. Harga lukisan dan patung buatan Bali, harganya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bahkan, ada beberapa pelukis asing yang sudah lama menetap di Bali, seperti Mario Blanko, Arie Smith, Rudolf Bonner dan sebagainya. Begitu pula dengan wisata sejarah, dapat dilihat berbagai peninggalan sejarah beberapa kerajaan seperti Karangasem, Klungkung, dan Buleleng. Jumlah wisatawan asing yang berlibur ke Bali pada tahun 2009 tercatat sebanyak 2.229.945 wisatawan meningkat sekitar 13,62 % dibandingkan tahun 2008 sebesar 1.968.892 wisatawan. Untuk 2010 diperkirakan total jumlah wisatawan mancanegara yang akan berlibur di sini sejumlah 2,3-2,4 juta wisatawan. Itu berarti sekitar 37 % dari jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia pada tahun tersebut. Jumlah di atas belum ditambah dengan wisatawan domestik yang datanya agak simpang siur.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 6
Namun kedatangan wisatawan memang tidak merata sepanjang tahunnya, wisatawan mancanegara terutama yang berasal dari negara-negara di Utara biasanya memanfaatkan libur musim panas untuk berwisata ke Bali yaitu sekitar bulan Juni-Agustus, lonjakan jumlah wisatawan juga terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru. Untuk wisatawan domestik biasanya mengikuti masa liburan anak sekolah, libur lebaran, natal dan tahun baru. Potensi obyek wisata di Bali yang telah menyumbang devisa negara dan pendapatan asli daerah Bali, sebenarnya masih potensial untukdikembangkan lebih maju lagi. Untuk itu perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan raya, sarana transportasi, hotel dan lain sebagainya.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 7
BAB III HASIL TEMUAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI DI PROVINSI BALI Berikut merupakan hasil temuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DP RI ke Provinsi Bali pada tanggal 15-16 Desember 2010 yang dibagi berdasarkan sektor dan sub sektor.
3.1. SEKTOR KE-PU-AN (BINA MARGA) Jalur Utama di Provinsi Bali meliputi Jalur Lintas Selatan Bali (Gilimanuk – Denpasar – Padang Bai, + 161 km), Jalur Lintas Utara Bali (Gilimanuk – Singaraja – Kubutambahan – Padang Bai, + 190 km), jalur Alternatif Singaraja – Mengwitani sepanjang + 61 km dan Denpasar – Dawan – Kusamba – Padang Bai sepanjang + 39,7 km. Pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka persiapan Prasarana dan Sarana Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 ini, Komisi V DPR RI meninjau 4 buah obyek di bidang ke-BinaMarga-an yaitu Jalur jalan Tohpati-Kusamba, Jalan Akses ke Pelabuhan wisata Tanah Ampo-Kab. Karangasem, Rencana Pembangunan Underpass/Fly Over di Simpang Dewa Ruci dan Rencana peningkatan struktur jalan di bukit Uluwatu (Ayana 1 dan 2). Selain keempat obyek yang dikunjungi tersebut terdapat pula sebuah usulan obyek bidang binamarga yang mendapat perhatian dari tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI yaitu usulan pembangunan jembatan yang menghubungkan Tanjung Benoa dan Pulau Serangan yang letaknya berdekatan dengan pelabuhan laut Benoa dan Bandara Ngurah Rai. Adapun lebar dan kondisi ruas jalur Jalan Nasional di Provinsi Bali secara umum digambarkan dalam diagram berikut:
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 8
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 9
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 10
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 11
A. Ruas Jalan Nasional Tohpati – Kusamba Pelabuhan Padang Bai adalah pelabuhan penyeberangan di bagian timur Pulau Bali yang merupakan prasarana pendukung moda transportasi penyeberangan antara Bali dan daerah Nusa Tenggara. Dari Denpasar terdapat dua rute menuju Padang Bai. Rute pertama menuju Gianyar, Klungkung dan Padang Bali merupakan jalur lama yang cukup padat karena melewati daerah perkotaan sedangkan rute kedua dari Denpasar menuju Dawan, Kusamba dan Padang Bai. Rute kedua ini lebih banyak digunakan oleh kendaraan-kendaraan angkutan berat yang membawa bahan pangan/konsumsi dari dan menuju wilayah Nusa Tenggara. Sebagian besar Jalur ini masih terdiri dari lajur 2 arah kecuali sebagian ruas Tohpati-Kusamba yang telah direncanakan menjadi 4 lajur 2 arah sepanjang 10,79 km dan 8,2 km melalui 2 (dua) paket Easteran Indonesian National Road Improvement Project (EINRIP) yaitu EBL 01 dan EBL 02 yang ditinjau langsung oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI. Adapun data terkait kedua proyek pembangunan tersebut adalah sebagai berikut: Tohpati – Kusamba Stage I (EBL-01) Satker : Ir. Riel J. Mantik Konsultan : EGIES BCEOM INTERNASIONAL Kontraktor : PT. Jaya Konstruksi – PT. Duta Graha, JO No. Kontrak : 01/NR/A/L002/2008 Total Nilai Kontrak : Rp 180.819.429.300,Terdiri dari: Pinjaman Luar Negeri (EINRIP) = Rp 160.929.292.070, Dana Pendamping = Rp 18.081.942.930, PPN = Rp 1.808.194.290,Tanggal Kontrak : 5 Desember 2008 Waktu Pelaksanaan : 730 hari kalender Masa Pemerliharaan : 365 hari kalender Tanggal PHO : 25 Februari 2011 Panjang Effektif : 10,79 km Lebar Badan Jalan : 14 meter (4x3,5 m) Lebar Median : 5,0-5.5 m Jumlah Persimpangan : 6 Buah Jumlah Jembatan : 10 Buah Kecepatan rencana : 80 km per jam (Jalur Utama) 60 km per jam (Jalur Simpangan) Perkerasan Jalan : Perkerasan Beton dan Aspal
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 12
Tohpati – Kusamba Stage 2 (EBL-02) Satker : I. Wayan Suarjaya, ST Konsultan : EGIES BCEOM INTERNASIONAL Kontraktor : PT. Adhi Karya – PT. Waskita Karya, JO No. Kontrak : 02-40/EBL-02/NR/A/L002/1209 Total Nilai Kontrak : Rp 175.610.522.000,Terdiri dari: Pinjaman Luar Negeri (EINRIP) = Rp 142.084.875.890, Dana Pendamping = Rp 17.561.052.200, PPN = Rp 15.964.592.910,Tanggal Kontrak : 10 Desember 2009 Waktu Pelaksanaan : 730 hari kalender Masa Pemerliharaan : 365 hari kalender Tanggal PHO : 28 Februari 2012 Panjang Effektif : 8,20 km Lebar Badan Jalan : 14 meter (4x3,5 m) Lebar Median : 5,0-5.5 m Jumlah Jembatan : 5 buah + 1 Aquaduct Jumlah Culvert Bos : 47 buah Jumlah Syphon : 22 buah Kecepatan rencana : 80 km per jam (Jalur Utama) Perkerasan Jalan : Perkerasan Beton untuk sisi kanan Asphalt Recycling untuk sisi kiri Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mendapati ruas jalan Denpasar-DawanKusamba-Padang Bai pada umumnya dalam kondisi sedang hingga rusak berat. Dari 4 lajur yang ada pada umumnya hanya dapat dipakai 2 lajur sedangkan 2 lajur lainnya dalam keadaan rusak. Jalur yang rusak pun berganti-ganti antara jalur arah Denpasar – Padang Bai dengan jalur sebaliknya sehingga kendaraan terpaksa berpindah-pindah jalur dari kiri ke Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 13
kanan dan sebaliknya. Terdapat pula ruas jembatan yang patah pada salah satu jalurnya yaitu jembatan …. . Saat ini jembatan tersebut sedang dalam proses pembangunan kembali dan diharapkan akan dapat berfungsi kembali pada … Berdasarkan laporan Balai Besar Wilayah Jalan setempat, tingkat kerusakan jalan yang tinggi tersebut diduga disebabkan oleh adanya ketidakstabilan tanah di daerah tersebut sehingga pada pembangunan kali ini digunakan dua buah metode yaitu bagian bawah setelah perkerasan/pematangan tanah kemudian menggunakan konstruksi beton yang selanjutnya dilapisi dengan lapisan Asphalt Recycling yang terlebih dahulu diberi lapisan plastik untuk mengantisipasi gerakan kendaraan. Selain itu dari hasil pengamatan meskipun frekuensi kendaraan yang melewati jalan tersebut relatif tidak banyak namun sebagian besar merupakan kendaraan berat yang membawa muatan barang konsumsi menuju Pulau Lombok melalui Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai. Hal ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat dari Dinas Perhubungan setempat untuk mencegah Overloading muatan yang mengakibatkan kerusakan jalan. Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI juga mendapati minimnya rambu-rambu jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan khususnya di malam hari. Hal ini patut mendapat perhatian khusus karena UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah dengan tegas memberi ancaman hukuman kepada pihak penyelenggara jalan yang lalai memberikan rambu-rambu lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan.
B. JALUR JALAN AKSES PELABUHAN WISATA TANAH AMPO
Pelabuhan Tanah Ampo adalah Pelabuhan yang dikhususkan untuk kapal pesiar yang terletak di Kab. Karang Asem di wilayah timur Pulau Bali. Pelabuhan ini dimaksudkan untuk menjadi pintu gerbang bagi wisatawan khususnya yang menggunakan kapal pesiar bertonase besar dari dan menuju pulau Dewata. Pelabuhan ini sebenarnya tidak diagendakan karena tidak termasuk dalam pelabuhan/penyeberangan yang dipantau selama masa angkutan natal dan tahun baru 2011. Namun mengingat urgensi dan potensi besar pelabuhan ini terhadap kemajuan Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 14
pariwisata khususnya di pulau Bali, maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI menyempatkan untuk melakukan peninjauan ke pelabuhan ini. Pada saat peninjauan oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Tanah Ampo terlihat bahwa gedung terminal telah terbangun, dengan menggunakan dana sebesar Rp 70 Milyar dari APBN dan Rp 22 Milyar dari APBD Provinsi sedangkan tanah disiapkan oleh pemerintah Kab. Karang Asem. Kondisi wilayah laut Tanah Ampo dengan kedalaman yang mencapai 18 meter dipastikan akan mampu didarat kapal pesiar super besar. Kondisi ini memungkinkan untuk bisa dilabuhi dua kapal besar dalam waktu bersamaan dengan kapasitas terminal mencapai 1.700 orang. Dalam upaya mendukung pengembangan dan optimalitas fungsi pelabuhan diperlukan prasarana pendukung khususnya akses jalan yang memadai. Untuk itu telah dilakukan dua program pekerjaan pembangunan akses jalan menuju Pelabuhan Tanah Ampo yaitu Pembangunan Tahap I dan Pembangunan Tahap II (Penuntasan). Adapun detail pekerjaan adalah sebagai berikut:
AKSES PELABUHAN TANAH AMPO PPK KONSULTAN KONTRAKTOR NO. KONTRAK TOTAL NILAI KONTRAK TGL KONTRAK WAKTU PELAKSANAAN MASA PEMELIHARAAN TGL PHO PANJANG EFEKTIF PROGRESS
: I WAYAN SUARJAYA, ST : PT. MARGA GRAHA PENTA : PT. ADIMURTI - PT. SINARBALI BINAKARYA JO : KU.08.08/245/BB/III/2010 : Rp. 4.990.400.000,: 19 MARET 2010 : 210 HARI KALENDER : 180 HARI KALENDER : 14 OKTOBER 2010 : 2,80 KM : 100%
AKSES PELABUHAN TANAH AMPO (PENUNTASAN) PPK KONSULTAN KONTRAKTOR NO. KONTRAK TOTAL NILAI KONTRAK TGL KONTRAK WAKTU PELAKSANAAN MASA PEMELIHARAAN TGL PHO
: : : : : : : : :
I WAYAN SUARJAYA, ST PT. MARGA GRAHA PENTA PT. ADIMURTI - PT. SINARBALI BINAKARYA JO KU.08.08/1162/BB/X/2010 Rp. 14.197.861.000,20 OKTOBER 2010 60 HARI KALENDER 180 HARI KALENDER 19 DESEMBER 2010
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 15
PANJANG EFEKTIF PROGRESS
: :
2,025 KM 75,99%
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mendapati pada beberapa bagian terdapat tikungan tajam yang sukar dilalui oleh kendaraan besar seperti bus dan truk. Hal ini ditengarai disebabkan oleh sulitnya melakukan pembebasan tanah dari masyarakat sekitar yang kebanyakan digunakan untuk bercocok tanam.
C. SIMPANG DEWA RUCI Simpang Dewa Ruci merupakan salah satu simpang di pinggir Kota Denpasar yang antara lain menuju ke arah Bandara dan jalur jalan By Pass Denpasar. Kepadatan kedua lajur yang tinggi sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas di daerah tersebut terutama sehingga sering mengganggu pengguna jasa angkutan udara yang hendak menuju Bandara Ngurah Rai. Untuk itu telah diusulkan pembangunan Jalur Jalan Layang yang melintasi Bundaran Patung Dewa Ruci baik dari Arah Utara ke Selatan maupun dari arah Selatan ke Timur. Namun demikian Tim Kunjungan Kerja Spesifik Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar pada dasarnya agak berkeberatan dengan penggunaan metode jalan Layang tersebut dengan alasan Adat Istiadat/Agama (batasan ketinggian tidak boleh lebih tinggi dari Pohon Kelapa), maupun Patung Dewa Ruci yang telah terbangun dengan anggaran yang cukup besar yang menjadi Landmark daerah tersebut akan tergeser/menjadi kurang pesonanya. Sehingga Pemprov mengusulkan untuk menggunakan Under Pass sebagai solusi kemacetan di kawasan tersebut. Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum sendiri berpendapat bahwa pembangunan Fly Over akan lebih murah baik dari sisi pembangunan maupun pemeliharaan. Selain itu posisi kawasan yang rentan banjir mengakibatkan pembangunan Under Pass harus disertai dengan pompa yang relatif mahal biayanya. Hingga saat ini belum didapat titik temu antara keduanya sehingga pembangunan belum dapat berjalan. Total Kebutuhan Dana : Pagu Dana 2010 : Pengadaan Tanah Pagu Dana 2011 : Pembangunan Pengadaan Tanah Panjang Effektif :
Rp 188.000.000.000,- (menggunakan metode Fly Over) Rp
25.000.000.000,-
Rp 55.000.000.000,Rp 50.000.000.000,2,4 Km
D. PROGRAM PENINGKATAN DAN PELEBARAN JALAN (AYANA 1 dan AYANA 2) Bukit Uluwatu di sekitar wilayah Jimbaran adalah salah satu wilayah yang banyak dipenuhi oleh bangunan Hotel diantaranya Hotel Four Seasson dan Hotel Ayana (dahulu bernama Ritz Carlton Bali). Hotel-hotel ini rencananya akan digunakan sebagai lokasi penginapan bagi pelaksanaan Asean Summit 2011 dan Konferensi APEC pada 2013. Untuk itu diperlukan Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 16
perbaikan/peningkatan struktur jalan dan pelebaran jalan pada beberapa area dari dan menuju lokasi tersebut. Direncanakan program peningkatan struktur dan pelebaran jalan tersebut dapat diselesaikan menjelang pelaksanaan Asean Summit pada akhir 2011. Peningkatan Struktur Jalan SP. Tugu Ngurah Rai – Nusa Dua (Ayana 1) Pagu Dana 2011 : Rp 25.000.000.000,Panjang Effektif : 2,83 Km Pelebaran Jalan SP. Unud – SP. Uluwatu (Ayana 2) Pagu Dana 2011 : Rp 25.000.000.000,Panjang Efektif : 2,83 km
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 17
E. JEMBATAN PENGHUBUNG TANJUNG BENOA – PULAU SERANGAN Guna memaksimalkan potensi wisata di Pulau bali maka Pemprov Bali mengusulkan pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Tanjung Benoa dan Pulau Serangan. Kementerian Pekerjaan Umum pada dasarnya juga telah menyetujui rencana pembangunan jembatan tersebut yang menggunakan dana APBN dengan disertai dana pendampingan dari APBD. Namun demikian saat ini perencanaan pembangunan jembatan tersebut masih terbentur dengan persyaratan ambang batas bawah dan ambang batas atas jembatan. Hal ini disebabkan karena di satu sisi jembatan tersebut berada di alur pelayaran bagi kapal yang hendak keluar masuk pelabuhan Benoa, sementara di sisi lain jembatan tersebut juga termasuk dalam zona pendaratan pesawat Bandara Ngurah Rai yang memiliki batas ketinggian maksimal bangunan. Menanggapi surat Pemprov terkait rencana pembangunan jembatan Tjg. Benoa-Sarangan tersbut maka Menteri Perhubungan telah memberi jawaban melalui surat No: B 01/PR 102/MPHB tertanggal 12 Mei 2010 yang menetapkan ambang batas atas jembatan maksimal 45,919 m dan ambang batas bawah (minimal) setinggi 44,8 m dari permukaan laut. Terhadap batasan tersebut pihak perencana agak kesulitan karena hanya terdapat ruang sebesar 1,119 meter yang diperuntukan bagi konstruksi.
3.2. SEKTOR PERHUBUNGAN Terdapat 3 buah obyek di Sektor Perhubungan yang dikunjungi oleh Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI yaitu:
Pelabuhan Laut Benoa
Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai
Bandara Ngurah Rai
Sebenarnya terdapat satu lagi obyek perhubungan yang dikunjungi yaitu Pelabuhan Wisata Tanah Ampo. Namun obyek tersebut tidak termasuk ke dalam sarana dan prasarana pendukung angkutan Natal dan Tahun Baru. Pelabuhan wisata Tanah Ampo sendiri telah berdiri sejak tahun … sebagai pelabuhan alternatif bagi cruise wisata yang bertonase besar namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena ketiadaan jalan akses menuju pelabuhan (jalan akses saat ini sedang dalam pembangunan).
A. PELABUHAN PENYEBERANGAN PADANG BAI Pelabuhan penyeberangan Padangbai – Lembar merupakan sub sistem lintas arteri nasional yang menghubungkan kawasan Indonesia Barat (Sumatera, Jawa dan Bali) dengan kawasan timur (NTB dan NTT)
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 18
Sebagai kawasan lintasan arteri nasional, keberlanjutan dan kesinambungan lintas penyeberangan ini sangat penting untuk terus dipelihara dan ditingkatkan guna menjaga keberlanjutan lintas jasa ekonomi dan sosial kedua wilayah Sesuai Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1988 pelabuhan Padangbai selain berfungsi sebagai pelabuhan penyeberangan juga berfungsi sebagai pelabuhan wisata, sehingga dapat disinggahi kapal-kapal lokal, rakyat dan kapal wisata nasional dan asing. Waktu penyelenggaraan pemantauan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2011 bagi moda transportasi penyeberangan adalah dari tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan 4 Januari 2011. Terdapat 20 buah kapal dengan kapasitas angkut penumpang sebanyak 5.231 penumpang dan kendaraan sebanyak 507 kendaraan roda empat serta 600 kendaraan roda dua yang melayani rute penyeberangan Padangbai-Lembar dengan detail sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7
Pemilik PT. ASDP INDONESIA FERRY (Persero) PT. Gerbang Samudra PT. Putera Master PT. Jembatan Madura PT. Dharma Lautan Utama PT. Jemla Ferry PT. Pel Sindu Utama Bahari JUMLAH
Jumlah Kapal 2
Kapasitas Angkut Penumpang Kendaraan R4 555 40
1 4 8 2 2 1 20
248 918 1.825 675 790 220 5.231
40 91 166 68 76 26 507
Adapun kelengkapan dan kapasitas prasarana yang dimiliki oleh Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai dan Pelabuhan Penyeberangan Lembar adalah sebagai berikut: No 1 2
Jenis Prasarana Dermaga Area Parkir Kendaraan
3
Area Muat Kendaraan
4
Parkir Alternatif Kendaraan
5
TOTAL R. Tunggu Penumpang
Padang Bai 2 Dermaga 52 Truk 20 Kendaraan Kecil 10 Truk 8 Kendaraan Kecil 24 Truk 10 Kendaraan Kecil 124 Kendaraan 300 orang
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Lembar 1 Dermaga 50 Truk 30 Kendaraan Kecil 25 Truk 75 Truk 10 Kendaraan Kecil 190 Kendaraan 200 orang
Halaman 19
Tersedia 71 personil pendukung di Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai ditambah 39 Personil dari 9 instansi terkait. Sedangkan untuk Pelabuhan Lembar didukung oleh 122 Personil serta 39 personil dari instansi terkait. Adapun jumlah rata-rata angkutan per hari pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: No 1 2 3
Angkutan Penumpang R-2 R-4
Dari Padang Bai Dari Lembar 1.049 orang 1.019 orang 270 unit 253 unit 290 unit 267 unit
Realisasi rata-rata per hari selama masa angkutan Natal 2009 dan Tahun Baru 2010 adalah sebagai berikut: No 1 2 3
Angkutan Penumpang R-2 R-4
Dari Padang Bai Dari Lembar 1.975 orang 2.230 orang 336 unit 314 unit 307 unit 271 unit
Diperkirakan akan terjadi kenaikan sebesar 10% dari angka tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan jumlah penumpang dan kendaraan pada masa angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 adalah sebanyak: No 1 2 3
Angkutan Penumpang R-2 R-4
Dari Padang Bai Dari Lembar 30.417 orang 34.335 orang 5.181 unit 4.839 unit 4.730 unit 4.176 unit
Adapun Pola Operasi yang ditetapkan di kedua pelabuhan Penyeberangan tersebut adalah sebagai berikut: Kondisi Normal :
Jumlah kapal : 20 Kapal Jadwal Operasi : 24 Jam Sailing Time : 4 jam Port Time : 1 Jam Jumlah Trip/Hari : 24 Trip per sisi Pola Operasi 10 Kapal Operasi, 10 Kapal Istirahat dengan 5 kapal Home Base di Padang Bai dan 5 Kapal di Lembar.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 20
Kondisi Padat :
Mempercepat Sailing Time menjadi 3 jam 45 menit sehingga terdatpat 26 trip per day
Kondisi Sangat Padat:
Semua kapal dioperasikan Bongkar muat dipercepat sehingga Port Time Maksimal 45 Menit Mengutamakan Pengangkutan R-2 dengan mengurangi Kapasitas Angkut R-4
Dengan prakiraan kenaikan jumlah angkutan penumpang dan kendaraan pada masa pelaksanaan angkutan natal dan tahun baru 2011 maka diperkirakan rata-rata load faktor untuk penumpang adalah sebesar 41,54% (untuk padang bai) dan 46,89% (untuk Lembar), sedangkan untuk kendaraan angka prosentasenya adalah 58,78% dari Lembar dan 66,67% dari Padang Bai (Jumlah kendaraan diperkirakan akan lebih banyak dari Padang Bai sementara jumlah penumpang akan lebih banyak dari Lembar). Karena keseluruhan Prosentase tersebut masih di bawah 100% maka pihak operator pelabuhan penyeberangan optimis bahwa pelaksanaan Angkutan Natal dan Tahun Baru khususnya di rute Padang Bai – Lembar akan berjalan dengan lancar dan tanpa disertai antrean. Selain melaporkan mengenai kesiapan angkutan Natal dan Tahun Baru pihak pengelola pelabuhan Penyeberangan Padang Bai juga melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan Dermaga II Padang Bai sebagai berikut:
Pelaksanaan Pembangunan Dermaga II Padangbai Maksud -
-
-
Pengembangan fasilitas pelabuhan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan penyeberangan ataupun gangguan dan kerusakan dermaga Meningkatkan aksesibilitas pelayanan masyarakat Menunjang kegiatan perekonomian dan pemerintahan serta kegiatan sosial lainnya Memberikan pelayanan angkutan yang aman, nyaman dan tepat waktu
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Tujuan -
Memperlancar hubungan simpul transportasi
-
Meningkatkan perekonomian masyarakat
-
Membuka keterisolasian wilayah
-
Meningkatkan ketahanan nasional
Halaman 21
Realisasi dan Penyelesaian Pembangunan -
Sampai dengan 2010 Pembangunan Dermaga Penyeberangan Padangbai II telah selesai dikerjakan sehingga memenuhi syarat untuk operasional dermaga penyeberangan.
-
Total anggaran yang digunakan mencapai Rp. 33,82 Milyar.
-
Penyelesaian Dermaga Penyeberangan Padang Bai II diharapkan dapat melancarkan angkutan barang dan penumpang lintas Padangbai-Lembar dengan berkurangnya waktu antrian kapal serta memberikan pelayanan angkutan yang tepat waktu, nyaman dan aman.
Dalam peninjauan langsung ke Lapangan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI telah melihat secara langsung hasil pembangunan prasarana yang dimaksud. Untuk itu Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI memberi apresiasi kepada pihak pengelola pelabuhan penyeberangan Padang Bai dan meminta dukungan dari Instansi terkait khususnya dalam rangka menjamin kelancaran arus penumpang, kendaraan dan barang dari dan menuju pelabuhan.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 22
B. PELABUHAN LAUT BENOA
Panjang dermaga
: 290 x 20 m2, kedalaman – 9 lws
Luas terminal penumpang
: 1400 m2, kapasitas 600 penumpang
Pelayanan yang diberikan: 1. 2. 3. 4. 5.
Pelayanan Bongkar muat barang Pelayanan Bongkar Muat Peti Kemas Pelayanan Kapal Penumpang Wisata Bahari (Cruise dan Marina) Pengolahan hasil perikanan
Sesuai SKB Mendagri dan Menhub No.15 tahun 1990 serta KM No. 18 Tahun 1990 tentang Batas Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan maka ditetapkan untuk pelabuhan Benoa adalah sebagai berikut: Luas DLKR Daratan : 25,27 Ha Luas DLKR Lautan : 227,60 Ha Fasilitas Pelabuhan Eksisting No
Dermaga
1
Dermaga Umum (Selatan)
2
Dermaga Wisata
UKURAN DERMAGA Panjang Lebar Luas Tambatan Dermaga Dermaga (m) (m) (m2) 206 15 3.090
290
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
20
5.800
Kedalaman Kolam
-4.5 s.d. -6.1 mLWS -8.2 s.d. -8.8 Halaman 23
(Timur) 3
mLWS
Dermaga Lokal (zona perikanan) a. Sisi Selatan b. Sisi Barat Laut
150 256
20 8
3.000 2.048
-3.5 mLWS -3.0 mLWS
Kolam Pelabuhan No
Nama Kolam
1 2 3
Kolam Pelb. Timur Kolam Pelb. Barat Kolam Pelb. Selatan
Ukuran Kolam Kedalaman Kolam Panjang (m) Lebar (m) Luas (m2) 662 150 99.300 -9 mLWS 900 150 135.000 -3 mLWS 600 350 210.000 -5 mLWS
Lapangan Penumpukan No 1
Nama Lapangan Penumpukan Lap. Penumpukan Cargo
2
Lap. Peti Kemas
138.7
60
Daya Dukung Lantai (ton/m2) 8.322 5 ton/m2
40
60
2.400 5 ton/m2
Panjang (m)
Ukuran Kolam Lebar (m) Luas (m2)
Arus Penumpang dan Barang No I
Uraian ARUS KAPAL 1. Kapal LN 2. Kapal DN
II
III
IV
ARUS BARANG 1. LN 2. DN
ARUS PETI KEMAS 1. LN 2. DN
ARUS PENUMPANG 1. LN 2. DN Total Arus Penumpang
Satuan
2009
s.d. Nop 2010
Unit GT Unit GT
263 461.528 6.425 2.526.098
259 1.307.566 6.120 2.438.025
Ton m3
156.126 n/a
132.307 n/a
Box Teus
19.152 26.300
26.198 35.285
8.371 271.315 279.686
64.722 276.315 341.037
orang orang
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 24
Jumlah Penumpang Angkutan Natal Dan Tahun Baru Penumpang Naik
TH 2008
TH 2009
PREDIKSI 2010
164
1.363
1.499
Turun
378
625
688
Total
542
1.988
2.188
Pelabuhan Benoa merupakan pelabuhan utama di Propinsi Bali, beroperasi dan dikelola dengan berbagai fungsi yakni sebagai tempat bongkar muat barang umum (konvensional), BBM, ikan, petikemas dan sebagai tempat naik turunnya penumpang baik domestik maupun asing serta tempat tambatnya kapal-kapal pesiar seperti yacht dan kapal pesiar lainnya. Pelabuhan Benoa dimasa mendatang diharapkan dapat berfungsi sebagai pelabuhan yang akomodatif terhadap permintaan jasa-jasa kepelabuhanan yang efektif dan efisien, serta dapat berperan pula sebagai pelabuhan modern untuk mendukung atau pemicu bagi pertumbuhan perekonomian daerah khususnya maupun pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya. Posisi geografisnya pada 08-45'-00" LS dan 115-13'-00" BT, sehingga mudah dijangkau dari Bandara Internasional Ngurah Rai serta obyek-obyek wisata terkenal lainnya. Alokasi anggaran dan kegiatan pada 2011: O.
KEGIATAN
PAGU ANGGARAN TA. 2010
1.
Replace ramsu 10 m darat warna hijau di Tg. Batu Gendang
Rp.
578,750 Juta
2.
Replace ramsu 15 m laut warna hijau di Gilimas
Rp.
705,800 Juta
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI memahami bahwa alur pelayaran dan kolam pelabuhan memiliki kedalaman yang terbatas terutama dalam menampung Kapal Pesiar yang bertonase besar, sehingga banyak kapal pesiar terpaksa membuang jangkar ke laut dimana penumpang kemudian menggunakan kapal kecil untuk masuk ke Pelabuhan. Namun demikian banyak juga kapal-kapal pesiar pribadi bertonase lebih kecil yang dapat langsung memasuki wilayah kolam pelabuhan Benoa. Oleh karena itu Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mendorong pengkhususan agar kapal-kapal bertonase besar dapat berlabuh di pelabuhan Tanah Ampo di wilayah Karang Asem sedangkan kapal pesiar yang lebih kecil dapat berlabuh di Pelabuhan Benoa. Terkait pelaksanaan Angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011, Tim Kunjungan Kerja Spesifik dapat memahami bahwa jumlah penumpang yang melalui Pelabuhan Benoa relatif Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 25
sangat sedikit dibandingkan yang melalui Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai maupun yang melalui Bandara Ngurah Rai. Oleh karena itu Komisi V DPR RI berharap ke depannya Pelabuhan Benoa dapat menonjolkan fungsinya sebagai pelabuhan perikanan maupun sebagai pelabuhan sandar bagi kapal wisata yang bertonase relatif kecil. Pelabuhan Benoa juga diharapkan dapat mengoptimalkan perannya sebagai pelabuhan bongkar muat Peti Kemas dan Kargo guna mengurangi kepadatan di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk. Dalam paparannya pihak pengelola Pelabuhan juga mengusulkan pengembangan kawasan pelabuhan sebagai pusat perdagangan khususnya kerajinan di kawasan otorita Pelabuhan.
C. BANDARA NGURAH RAI Bandara internasional yang terletak di sebelah selatan Bali, Indonesia, tepatnya di daerah Tuban-Kuta, sekitar 13 km dari Denpasar.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 26
BANDARA NGURAH RAI / DENPASAR (sumber : Buku Statistik LLAU PT.AP I Tahun 2009) Jarak dari kota
: 13 km (Kota Denpasar)
Kemampuan
: B-747
Koordinat / elevasi
: 080 44’51 LS – 1150 10’09 BT/ 14 FEET
Pelayanan LLU
: ADC, APP, ACC, RDARA,MWARA FLIGHT INFORMATION SYSTEM DAN PENERBANGAN AERONAUTIKA
Panjang Landasan / Arah / PCN : 3.000 m x 45 m / 09-27 / 83 FCXT Taxiway
: 127.637 m²
Apron
: 214.457 m²
Terminal Penumpang - Internasional - Domestik
: 65.846 m² : 13.229 m²
Terminal Kargo - Internasional - Domestik
: 3.708 m² : 2.574 m²
RUTE PENERBANGAN DOMESTIK (FREK/MINGGU) PT. SRIWIJAYA Denpasar – Jakarta PT. MANDALA AIRLINES Denpasar – Jakarta Denpasar – Surabaya Denpasar – Jogjakarta PT. WINGS ABADI AIRLINES Denpasar – Surabaya Denpasar - Mataram Denpasar - Maumere Denpasar - Semarang Denpasar - Labuhanbajo Denpasar - Tambolaka PT. RIAU A/L Denpasar – Mataram Denpasar – Tambolaka PT. BATAVIA Denpasar – Kupang Denpasar – Surabaya Denpasar – Jakarta
B-734
7x
A-320 A-320 A-320 A-319
1x 4x 1x 7x
ATR-72 7x ATR-72 14x ATR-72 4x ATR-72 7x ATR-72 3x ATR- 72 4x F50 F50
7x 7x
B-732 B-732 B-734 A-319
7x 7x 7x 7x
Ket: Posisi November 2010
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
PT. LION MENTARI Denpasar – Jogjakarta Denpasar – Makasar Denpasar – makasar Denpasar – Surabaya Denpasar – Jakarta PT. MERPATI NUSANTARA Denpasar – Mataram
B-739 B-739 MD-90 B-734 B-739
7x 7x 7x 14x 56x
Denpasar - Waingapu
B-733 ATR ATR B-733 B-732 ATR-72 F 100 F 100
14x 6X 7x 7x 1x 2x 4x 3x
Denpasar – Jakarta Denpasar – Bima
B-733 F-100
7x 7x
Denpasar – Surabaya Denpasar – Tambolaka
Ket: posisi November 2010
Halaman 27
RUTE PENERBANGAN INTERNASIONAL (FREK/MINGGU) PERUSAHAAN PENERBANGAN ASING EROPA KLM ROYAL DUTCH AMS - SIN - DPS - SIN - AMS RUSIA TRANSAERO DMS - DPS - DME OVB - DPS - OVB SVX - DPS - SVX PR.CHINA (SHANGHAI) SHANGHAI AIRLINES PVG – DPS – PVG CHINA EASTERN PVG – DPS – PVG HONGKONG CATHAY PACIFIC HKG – DPS – HKG HONGKONG EXPRESS HKG – DPS – HKG TAIWAN (TAIPEI) CHINA AIRLINES KHH - DPS - KHH TPE – DPS – TPE
B777
B777 B777 B777
4x
4x 1x 2x
B767-300
2x
A300-600
4x
B744
7x
B737-800
7x
A333 B744 B738
2x 7x 4x
VIRGIN BLUE PER - DPS - PER SYD - DPS - SYD MEL - DPS - MEL BNE - DPS - BNE ADL - DPS - ADL
B737-700/800 B737-700/800 B737-700/800 B737-700/800 B737-700/800
6x 4x 7x 7x 3x
STRATEGIC AIRLINES PER - DPS - PER PHE - DPS - PHE TSV - DPS - TSV
A320-200 A320 A320
3x 2x 2x
QATAR (DOHA) QATAR AIRWAYS DOH – SIN – DPS – SIN – DOH B340/A330/B777
7x
SUMBER : DAFTAR PERUSAHAAN PENERBANGAN ASING YANG BEROPERASI KE/DARI INDONESIA WINTER 2010/2011 (eff.31 Oktober 2010 s/d 26 Maret 2011)
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
TAIWAN (TAIPEI) CHINA AIRLINES EVA AIR TPE – DPS – TPE KOREA (SEOUL) KOREAN AIRLINES ICN – DPS – ICN MALAYSIA (KUALA LUMPUR) AIR ASIA KUL – DPS – KUL MALAYSIA AIRLINES KUL – DPS – KUL
SINGAPURA SINGAPORE AIRLINES SIN – DPS – SIN VALUAIR LIMITED SIN – DPS – SIN
A-332
7x
A-330
7x
A-320
21 x
A-332/A-330 B-734 B-738
7x 7x 7x
B-772A B-738
21 x 3x
A-320
4x
AUSTRALIA (PERTH/SYDNEY/MELBOURNE/DARWIN/BRISBANE/ADELAIDE) JETSTAR PER – DPS - PER A-320 7x PER - DPS - SIN - DPS - PER A-320 7x SYD - DPS - SYD A-332 7x MEL - DPS - MEL A-333 4x DRW - DPS - DRW A-320 7x
RUTE PENERBANGAN INTERNASIONAL PERUSAHAAN PENERBANGAN NASIONAL PT. GARUDA INDONESIA DPS – KIX – DPS DPS - PVG - DPS DPS – NGO – DPS DPS-HKG-DPS DPS-NRT-DPS DPS- ICN-DPS DPS- KUL-DPS DPS - SIN - DPS CGK - DPS - PER - DPS - CGK DPS - PER - DPS DPS - SYD - DPS
A-330 A-330 A-333 B-738 A-333 A-333 A-320 B-738 B-734 B-738 B-738 A-333
SUMBER : DAFTAR PERUSAHAAN PENERBANGAN NASIONAL YANG BEROPERASI INTERNASIONAL WINTER SEASON 2010/2011 (eff.31 Oktober 2010 s/d 26 Maret 2011)
Halaman 28
7x 2x 3x 4x 7x 3x 14 x 7x 4x 7x 14 x 4x
STATISTIK ANGKUTAN UDARA PROPINSI BALI
Alokasi APBN Untuk TA 2010 di Bandara Ngurah Rai Bali NO.
KEGIATAN
PAGU ANGGARAN TA. 2010
1.
Pengadaan alat penunjang pengawasan kendaraan, ground suport equipment (GSE) and CPU Test
Rp. 300 Juta
2.
Pengadaan Security Tester dan Dangerous goos tester
Rp.46 Juta
3.
Pengadaan Kendaraan Operasional roda 2
Rp.20 Juta
4.
Pengadaan kendaraan Patroli roda 4 Duble Cabin
Rp.350 Juta
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 29
Terkait pelayanan angkutan Natal dan Tahun Baru, Bandara Ngurah Rai memang menjadi salah satu Bandara terpadat dalam periode tersebut. Hal ini karena perayaan Natal dan Tahun Baru biasanya juga merupakan musim liburan khususnya di negara-negara di belahan bumi utara sehingga banyak dari mereka yang menyempatkan diri untuk berlibur ke Bali. Untuk itu diperkirakan terjadi lonjakan sebesar 3-4 kali lipat dari jumlah rata-rata penumpang yang melalui Bandara Ngurah Rai pada hari biasa. Pada saat kunjungan ke Bandara, GM Bandara Ngurah Rai memaparkan pada Tim Kunjungan Kerja Spesifik bahwa secara teknis tidak terdapat kendala yang berarti dalam pengelolaan bandara. Bandara telah memenuhi persyaratan kelayakan keselamatan penerbangan namun demikian di sisi darat Bandara yang semula direncanakan untuk dapat menampung 1,5 juta pax per tahun ini saat ini sudah melebihi kapasitasnya mencapai sekitar 4-4,5 juta pax per tahun. Hal ini berpengaruh pada kenyamanan penumpang baik yang turun maupun akan naik pesawat. Untuk itu pihak PT. Angkasa Pura I telah merencanakan untuk melakukan pembangunan Terminal baru khususnya bagi Keberangkatan dan Kedatangan Internasional dengan luas 129.000 m2 dimana Terminal Keberangkatan dan Kedatangan Internasional yang lama (luas 65.800 m2) akan dialihfungsikan menjadi terminal Keberangkatan dan Kedatangan Domestik. Keseluruhan pengembangan diperkirakan akan menelan biaya sebesar Rp 1,994 Trilyun. Rencana Pengembangan Bandara Ngurah Rai :
NO
FASILITAS
EXISTING
RENCANA
KETERANGAN Alih fungsi ke Tmnl Int’l Exisiting
1.
Terminal Domestik
13.300 m 2
65.800 m2
2.
Terminal Internasional
65.800 m2
129.000 m2
3.
Gedung Parkir
-
39.000 m2
4.
Apron
214.500 m2
309.500 m2
5.
Terminal Cargo Int’l
3.700 m2
6.000 m2
6.
Sekolah (TK, SD, SMP)
10.000 m2
14.000 m2
7.
Gedung ACS
3.600 m2
4.000 m2
8.
Sewage Treatment Plan ; Water Treatment Plan
1 Unit
1 Unit
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
4 Lantai 34 Parking Stand
Halaman 30
PRAKIRAAN KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN BANDARA: Prakiraan Biaya No
Uraian (Rp. Milyar)
1
General Requirement
30
2
Fasilitas Sisi Udara
184
Fasilitas Sisi Darat
34
4
Terminal Penumpang
1,093
5
Renovasi Tmnl Int’l
12
6
Hold Baggage System
100
7
Bangunan Lain
142
8
Sarana Penunjang
319
9
Jasa Konsultan
31
Total
1,994
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 31
Target Waktu Pembangunan
Diharapkan seluruh proses pembangunan telah dapat diselesaikan pada kuartal awal 2013 sehingga dapat mendukung pelaksanaan KTT APEC di Bali pada tahun 2013.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 32
Rencana Tampak Muka Terminal Internasional Ngurah Rai
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 33
III. BASARNAS Sarana dan Prasarana yang dimiliki Basarnas merupakan sarana pendukung keselamatan jasa angkutan transportasi dalam hal ini khususnya pelayaran. Oleh karena itu Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI menyempatkan untuk meninjau kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Basarnas termasuk juga kesiapan personil pendukungnya. Provinsi Bali mempunyai 1 buah Kansar dan 2 Pos SAR. Untuk operasi pencarian dan pertolongan di laut jajaran SAR memiliki 1 buah kapal 40 m (aluminium) dengan didukung 2 unit Sea Rider. Jumlah tersebut sangat minim mengingat cakupan wilayah yang diawasi cukup luas khususnya wilayah perairan. Selain itu padatnya penyeberangan Gilimanuk – Banyuwangi dan Padang Bai – Lembar serta banyaknya kegiatan wisata air (Pantai Kuta, Pantai Benoa, Pantai DreamLand, Nusa Dua, Sanur, pantai Lovina juga harus mendapatkan perhatian. Terkait hal tersebut jajaran Kansar Bali menyampaikan permohonan penambahan kapal dengan panjang lunas minimal 40 meter yang terbuat dari aluminium guna dapat mengcover wilayah-wilayah tersebut. Jenis ini dipilih dengan pertimbangan tingginya ombak di sekitar daerah tersebut sehingga dibutuhkan kapal yang benar-benar mampu dalam menjalankan fungsinya. Juga disampaikan bahwa hingga saat ini belum ada dermaga sandar khusus bagi kapal-kapal SAR. Dalam kunjungannya Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI menemukan bahwa konsumsi BBM (solar) bagi kapal tersebut relatif banyak. Hal ini menjadi perhatian khusus agar terdapat dana operasional yang mencukupi agar kapal dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI juga meminta Basarnas untuk memperbanyak pelatihan pencarian dan pertolongan dengan melakukan simulasi keadaan sebenarnya di laut lepas untuk menambah keterampilan dan kecakapan dari personil pendukungnya.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 34
BAB IV REKOMENDASI TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI KE PROVINSI BALI
Bidang Ke-PU-AN Ruas Jalan Nasional Tohpati – Kusamba 1. Mengingat pentingnya jalur jalan Denpasar-Dawan-Tohpati-Kusamba-Padang Bai terutama dalam menunjang aktifitas di pelabuhan penyeberangan Padang Bai maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta komitmen Ditjen Bina Marga Kementerian PU dalam mengalokasikan anggaran APBN pada tahun-tahun berikutnya dalam rangka perbaikan/peningkatan ruas jalan di rute tersebut. 2. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta agar penyelesaian perbaikan/peningkatan kualitas jalan di ruas Denpasar-Dawan-Tohpati-KusambaPadang Bai memprioritaskan penyelesaian di salah satu sisi terlebih dahulu (2 lajur) baru kemudian dilakukan perbaikan/peningkatan kualitas jalan pada ruas lainnya hingga keempat lajur dapat berfungsi sebagaimana rencana. Hal ini agar pengendara tidak perlu berpindah-pindah ruas untuk mengoptimalkan waktu tempuh. 3. Guna meminimalisir peristiwa kecelakaan Lalu Lintas utamanya yang disebabkan oleh kerusakan jalan maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta pihak-pihak terkait untuk memasang marka dan rambu jalan serta peringatan di daerah jalan yang rusak sesuai dengan amanat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 4. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meminta Kementerian PU berkoordinasi dengan Instansi dan Pemda setempat terkait untuk memperketat pengawasan dan penindakan terhadap Kendaraan yang melebihi ambang batas muatan (overload) guna meminimalisir kerusakan ruas jalan. Jalan Akses Pelabuhan Tanah Ampo Agar fungsi dan tujuan pembangunan pelabuhan wisata Tanah Ampo – Kab. Karangasem dapat tercapai secara optimal, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta Pemda setempat (berkoordinasi dengan instansi terkait) untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam upaya melakukan pembebasan tanah bagi peningkatan/perbaikan geometri jalan agar dapat dilalui oleh kendaraan besar.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 35
Fly Over/UnderPass Dewa Ruci Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mendukung dibangunnya prasarana yang diperuntukkan sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan di daerah sekitar simpang Dewa Ruci. Namun demikian Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI berpendapat bahwa dalam memilih alternatif solusi tersebut harus memperhatikan adat istiadat/kepercayaan masyarakat setempat. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI juga berpendapat bahwa pembangunan solusi tersebut haruslah tidak mengabaikan/mengurangi fungsi dari LandMark yang telah ada. Untuk itu Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga Kementerian PU untuk bersama-sama dengan Pemda setempat, mereview kembali usulan alternatif yang ada hingga didapat solusi yang memuaskan semua pihak. Peningkatan Ruas dan pelebaran jalan Ayana 1 dan 2 Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga Kementerian PU untuk terus memantau pekerjaan peningkatan Ruas dan Pelebaran jalan Ayana 1 dan Ayana 2 agar dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagai prasarana pendukung yang cukup vital bagi pelaksanaan Asean Summit 2011 dan Konferensi APEC 2013. Jembatan Tanjung Benoa-Serangan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI berpendapat bahwa perlu adanya kajian ulang secara menyeluruh baik terhadap urgensi kepentingan dan manfaat jembatan yang menghubungkan Tanjung Benoa dengan Pulau Serangan dengan disertai kelayakan dari segi teknis dan ekonomi tanpa mengabaikan peraturan keselamatan dan kelancaran penerbangan dari dan menuju Bandara Ngurah Rai maupun keselamatan dan kelancaran pelayaran dari dan menuju pelabuhan Benoa. Bila dari hasil kajian tersebut pembangunan memang tidak dimungkinkan secara teknis, maka Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI meminta agar rencana tersebut untuk tidak dilanjutkan karena berpotensi membahayakan keselamatan penerbangan dan pelayaran.
Bidang Perhubungan Pelabuhan Laut Benoa dan Pelabuhan Wisata Tanah Ampo 1. Memahami bahwa alur pelayaran dan kolam pelabuhan Benoa mempunyai kedalaman yang terbatas (maksimal -9 mLWS) maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mendorong pengkhususan agar kapal-kapal pesiar bertonase besar dapat berlabuh di pelabuhan Tanah Ampo di wilayah Karang Asem sedangkan kapal pesiar yang lebih kecil dapat berlabuh di Pelabuhan Benoa. Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI berharap ke depannya Pelabuhan Benoa dapat menonjolkan fungsinya sebagai pelabuhan perikanan, serta pelabuhan bongkar muat Peti Kemas dan Kargo guna mengurangi kepadatan di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 36
2. Menanggapi usulan pihak pengelola Pelabuhan bagi pengembangan kawasan pelabuhan sebagai pusat perdagangan khususnya kerajinan pada dasarnya Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendukung hal tersebut namun disertai catatan bahwa pengembangan tidak boleh menggunakan/memberatkan anggaran negara. Pengembangan dapat dilakukan dengan menggunakan investasi pihak swasta sejauh terjadi perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan dan memiliki nilai ekonomis yang mencukupi (sebagai catatan penumpang yang melalui pelabuhan Laut Benoa masih relatif sedikit selain itu waktu tunggu di pelabuhan relatif singkat karena setelah melalui imigrasi biasanya wisatawan langsung menuju ke obyek wisata/hotel). Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai 1. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI menilai positif pelayanan yang diberikan di oleh pengelola Pelabuhan Penyeberangan Padang Bai terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan. Berdasarkan paparan dari pihak pengelola Pelabuhan Penyeberangan bahwa rata-rata prosentase penumpang maupun kendaraan baru berkisar 45-60% maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI menilai bahwa kapasitas sarana dan prasarana yang ada saat ini masih mencukupi guna mengantisipasi perkembangan minimal 5 tahun mendatang. 2. Terkait permintaan tambahan kapal dari Operator BUMN bagi rute tersebut Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI berpendapat bahwa angkutan penyeberangan Padang Bai – Lembar cukup menguntungkan sehingga sebaiknya diserahkan kepada mekanisme pasar yang terbukti dari banyaknya kapal yang melayani rute tersebut yang dimiliki oleh pihak swasta (18 dari 20 kapal adalah milik swasta hanya 2 kapal yang dimiliki oleh BUMN). Penambahan kapal yang menggunakan alokasi dana Pemerintah sebaiknya hanya diberikan pada rute-rute perintis yang menuju daerah terpencil/pulau-pulau terluar yang dari sisi ekonomi kurang/tidak menguntungkan. Bandara Ngurah Rai 1. Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendapati bahwa kapasitas Terminal Penumpang di Bandara Ngurah Rai baik untuk penerbangan Domestik maupun penerbangan Internasional sudah tidak memadai lagi karena sudah melebihi kapasitas rencana (lebih dari 300% kapasitas rencana). Untuk itu Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI mendukung rencana pengembangan dan pembangunan Terminal Baru dengan catatan sebagai berikut: a. Kapasitas terminal yang akan dibangun diharapkan dapat mengantisipasi trend jumlah penumpang pesawat udara minimal selama 15 tahun kedepan b. Rencana bangunan baik eksterior maupun interior diharapkan dapat mencerminkan adat istiadat daerah setempat Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 37
c. Adanya integrasi antar moda dan pengaturan yang lebih tertib dan nyaman bagi kendaraan umum/pribadi antar jemput penumpang Bandara. d. Meminimalisir gangguan pada saat pelaksanaan masa konstruksi terhadap jasa angkutan udara yang ada. e. Memperketat fungsi pengawasan agar pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga dapat mendukung pelaksanaan Asean Summit 2011 dan Konferensi APEC 2013. 2. Terhadap keluhan dari penumpang khususnya terkait lambat dan buruknya pelayanan beberapa maskapai tertentu baik dalam antar-jemput dari Pesawat ke Terminal Penumpang maupun dalam hal penanganan bagasi, maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta pihak Pengelola Bandara Ngurah Rai untuk berkoordinasi dengan seluruh maskapai yang ada guna meningkatkan pelayanan sisi darat mereka. 3. Terkait poin 2, Apabila maskapai tersebut tidak memperbaiki kinerja pelayanan tersebut maka Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI mendorong PT. Angkasa Pura untuk mengambil alih jenis pelayanan dimaksud dengan melakukan review terhadap MOU yang ada. Hal ini perlu dilakukan guna menjamin pelayanan yang prima terhadap pengguna jasa angkutan udara yang berpengaruh langsung kepada citra bangsa dan negara khususnya di bidang Pariwisata. Selain itu pelayanan antar jemput pesawat dan bagasi yang cepat juga dapat mengurangi penumpukan penumpang di Terminal.
III. Basarnas Mencermati luasnya wilayah kerja SAR khususnya di wilayah perairan Provinsi Bali serta mengingat kepadatan penyeberangan Gilimanuk-Banyuwangi dan Padang BaiLembar maka Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI mendukung usulan penambahan kapal SAR untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan di wilayah tersebut dengan spesifikasi yang mempertimbangkan pula tingginya ombak dan kuatnya arus laut di daerah tersebut (yang langsung terhubung ke samudera Hindia). Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meminta Basarnas untuk memperhatikan pula pemeliharaan dan kebutuhan operasional sarana dan prasarana yang dimiliki khususnya dalam pengalokasian anggaran agar sarana dan prasarana tersebut dapat berfungsi secara optimal.
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 38
BAB V PENUTUP Jumlah wisatawan asing yang berlibur ke Bali pada tahun 2009 tercatat sebanyak 2.229.945 wisatawan meningkat sekitar 13,62% dibandingkan tahun 2008 sebesar 1.968.892 wisatawan. Untuk 2010 diperkirakan total jumlah wisatawan mancanegara yang akan berlibur di sini sejumlah 2,3-2,4 juta wisatawan. Itu berarti sekitar 37% dari total keseluruhan jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia pada tahun tersebut (sekitar 6,4 Juta Wisatawan). Jumlah di atas belum ditambah dengan wisatawan domestik yang masuk baik melalui pelabuhan penyeberangan, bandara maupun pelabuhan laut. Pada periode masa Liburan Natal dan Tahun Baru khususnya terjadi lonjakan jumlah wisatawan baik mancanegara maupun domestik dalam jumlah yang cukup signifikan. Untuk itu Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI menganggap perlu untuk melakukan peninjauan secara langsung terkait kesiapan sarana dan prasarana pendukung yang terlibat seperti jaringan jalan dan jembatan, kesiapan pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut maupun Bandara setempat dan lain sebagainya. Terkait hal tersebut, secara umum Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI berpendapat bahwa persiapan angkutan Natal 2010 dan Tahun Baru 2011 di Provinsi Bali telah cukup baik. Namun demikian potensi obyek wisata di Bali, sebenarnya masih potensial untukdikembangkan lebih lanjut. Untuk itu Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI mendukung sepenuhnya pengembangan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan melalui alokasi APBN Kementerian terkait khususnya yang menjadi mitra Komisi V DPR RI. Selanjutnya Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI akan menjadikan laporan ini sebagai masukan bagi Komisi V DPR RI terutama bagi pelaksanaan fungsi Pengawasan dan Penganggaran DPR RI. Selain itu hasil Kunjungan Kerja ini juga akan diserahkan kepada Pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti terutama dalam melakukan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan serta perbaikan infrastruktur bagi kesejahteraaan rakyat di Provinsi Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Jakarta, 29 Maret 2011 TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR-RI KE PROVINSI BALI KETUA, IR. H. MULYADI
Laporan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Bali
Halaman 39