LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR-RI DALAM RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2010-2011 KE PROVINSI SUMATERA SELATAN TANGGAL 10-12 NOVEMBER 2010 =============================================
I. PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Pasal 20 A, Pasal 23; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib; 4. Surat Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor: tanggal …. Oktober 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Kelompok pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011; 5. Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR-RI tanggal … Oktober 2010 tentang Persiapan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2010-2011 Ke Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara. B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja : 1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah: a. Untuk melihat secara langsung hasil-hasil pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Bidang Perhubungan, Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Basarnas yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI. b. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di Provinsi Sumatera Selatan utamanya pembangunan Infrastruktur dalam pembiayaan APBN, utamanya terkait persiapan infrastruktur dalam menyambut SEA GAMES tahun 2011 di Palembang nantinya. c. Untuk menyerap aspirasi di masyarakat, baik pembangunan infrastruktur yang diperlukan maupun kendala yang dihadapi masyarakat terhadap hasil pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan. 2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/20092014 tentang Tata Tertib, pada Pasal 53 tentang Tugas Komisi, dimana disebutkan bahwa: 1
1. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang (legislasi) 2. Tugas Komisi di Bidang Anggaran (Budgeting) 3. Tugas Komisi di bidang Pengawasan Utamanya terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3) tentang Tugas Komisi antara lain pada: butir a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; butir c.
Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3) huruf f tentang ”Komisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 53 ayat (3), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, dapat”: ”Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”.
II. WAKTU DAN DAERAH KUNJUNGAN KERJA Dalam masa reses persidangan I Tahun Sidang 2010-2011, Kunjungan Kerja dilaksanakan pada tanggal 10-12 November 2010 di Provinsi Sumatera Selatan.
III. KOMPOSISI TIM Komposisi Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Ke Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut; NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21
NO. ANGG. A-434 A-414 A-446 A-504 A-443 A-180 A-203 A-227
IR. H. MULYADI Ir. NOVA IRIANSYAH, MT USMAWARNIE PETER IR. SUTARIP TULIS WIDODO H. ZULKIFLI ANWAR IR. ALI WONGSO H. SINAGA DRS. H. HIKMAT TOMET, MM Ir. BAMBANG SUTRISNO
A-255 A-218 A-261 A-226 A-361
JOSEF A. NAE SOI DRS. H. ELDIE SUWANDIE DRS. H. ROEM KONO IR. H. EKO SARJONO PUTRO, MM NUSYIRWAN SOEJONO, ST
A-363 A-337 A-85 A-113 A-284 A-153 A-20 A-13
IR. SUDJADI IRVANSYAH, SIP IR. SIGIT SOSIANTOMO H. A. BAKRI, HM, SE CAPT. H.M. EPYARDI ASDA, M.MAR H. MARWAN JA’FAR, SH, SE NUR ISWANTO, SH, MM SALEH HUSIN, SE., M.Si
NAMA
FRAKSI
KETERANGAN
F-PD F-PD F-PD F-PD F-PD F-PG F-PG F-PG F-PG F-PG F-PG F-PG F-PDIP F-PDIP F-PDIP F-PKS F-PAN F-PPP F-PKB F-GERINDRA F-HANURA
KETUA TIM ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA 2
Dari Sekretariat Komisi V DPR RI : 1 2 3 4
ARIS MUNANDAR KUNARTO MISNA PARMAN IR. M. HASBI AZIS, M.Si
SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT TENAGA AHLI
Mitra dari berbagai Departemen dan Lembaga yang mendampingi adalah dari: - Departemen Pekerjaan Umum - Departemen Perhubungan - Kementerian Negara Perumahan Rakyat - Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika - Badan SAR Nasional, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1. IR. PITOJO SUBANDRIO, DIPL. HE 2. IR. CHAIRUL TAHER, MSC 3. IR. ASEP SUDARJAT, MM 4. IR. SOEKOTJO, DIPL. HE 5. IR. ZAMHARIR BASUNI, MT 6. IR. OLOAN SIMATUPANG 7. IR. TRI BAYU AJI 8. HERMAN EFFENDI, S.Sos 9. WARDJONO, S.SOS, MM 10. INDAH PRATIWI, S.SOS
Dir. Sungai dan Pantai, Ditjen SDA Dir. Bina Pelaksanaan Wil I, Ditjen Bina Marga Ka. Balai Besar Jalan Nasional III – Palembang Ka. Balai Besar Wil Sungai VIII – Sumsel Kasubdit Wil Barat I, Ditjen Bina Marga Kasubdit Wil I, Pengembangan Air Minum Kasubdit Pembinaan Wilayah Barat, SDA Kasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Kasubbid. Pelayanan Info Publik Puskom PU Reporter Puskom
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 1 SUDIRMAN LAMBALI 2 NAHDUDDIN 3 SAFRUDDIN 4 CHANDRA IRAWAN 5 IR. POLANA BP, MSC 6 HERYAWAN H 7 EDI KUNCORO 8 SETIAWAN 9 EDDY TRIYANTO 10 EKO SANTOSO 11 SUGIYATNO
Direktur LLAJ Kabag AE Biro perencanaan Kasubag AE BagRen, Ditjen Hubud Kasubdit Pengembangan Pelabuhan Kasubdit Prasarana Bandara Kasi Jaringan transportasi jalan Kasubag Biro Umum Kasubdit Prasarana Wil. II KA Staf Ditjen Hubud Biro Umum Pusat Komunikasi Publik
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 1 LUKMAN HAKIM 2 LILIK. S 3 RENZA EKOYANTO 4 TRI WAHYUDI 5 TRI PUJI ASTUTI 6 BAMBANG RESTI IRAWAN
Asdep Pengembangan Perumahan Formal Kabag Pusat Pengembangan Perumahan Kabid Tata Rumah dan Lingkungan Kabid Pengembangan Sistem Perumahan Humas Pera Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat
3
KEMENTERIAN PDT 1. DRS. KANA TJANDRA BUCHARI, MSI 2
JUHARI MAS’UDI, MM
3 4
Ir. HJ. SOFNELY SOFYAN, MURP IR. VERONIKA ESTUNINGSIH
Deputi Bidang Pembinaan Lembaga Sosbud Asdep Urusan Pembinaan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah dan Kes.Mass Asdep Urusan Daerah dan Pulau Terpencil Kabid Pertanian
BMKG 1 DRS. MOCH. RIFANGI 2 DRS. ARIEF WALUYO HADI, M.Si. 3 ARIES ERWANTO, S.KOM, MM
INSPEKTUR BMKG KABAG RENCANA DAN TARIF, BMKG Kasubag. Prog. dan Penyusunan Anggaran
BASARNAS 1 KAMIL
BAG PERENCANAAN DAN PROGRAM
Selain itu, kami juga didampingi rekan-rekan wartawan.
IV. OBYEK/ SASARAN KUNJUNGAN KERJA: Komisi V DPR RI melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi, dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, masyarakat luas serta Instansi yang terkait dengan mitra kerja Komisi V DPR RI di Provinsi Sumatera Selatan. Secara umum, obyek yang ditinjau Tim Kunker Komisi V DPR RI saat di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 11 kegiatan/ Proyek, dengan obyek khusus sebagai berikut: 1) Peninjauan Fasilitas Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II; 2) Peninjauan Sarana dan Prasarana Kantor SAR di Bandara SMB II; 3) Peninjauan Sarana dan Prasarana Meteorologi serta fisik radar di Kantor Meteorologi SMB II BMKG; 4) Peninjauan Fisik bangunan dan PSU Rusunawa IAIN Raden Fatah – Palembang; 5) Peninjauan Lokasi Kolam Retensi/Arena Dayung untuk pelaksanaan Sea Games; 6) Peninjauan Pembangunan Perkuatan Tebing/Turap Sungai Musi (dekat Jembatan Ampera) serta 7) Peninjauan penanganan pasca kebakaran terhadap Jembatan Ampera. 8) Peninjauan ruas jalan Soekarno-Hatta (paket SRIP); jembatan Kramasan; ruas Jalan Lintas Timur (Palembang-Indralaya); dan ruas jalan penghubung lintas (IndralayaPrabumulih); 9) Peninjauan Sarana dan Prasarana Terminal Ogan Ilir; 10) Peninjauan fisik bangunan dan Sarana-Prasarana Rusunawa Palembang; dan 11) Peninjauan Pengembangan Air Minum Kota Palembang di PDAM Kota Palembang
4
No 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
Obyek Fasilitas Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II; Sarana dan Prasarana Kantor SAR di Bandara SMB II; Sarana dan Prasarana Meteorologi serta fisik radar di Kantor Meteorologi SMB II BMKG; Fisik bangunan dan PSU Rusunawa IAIN Raden Fatah – Palembang; Lokasi Kolam Retensi/Arena Dayung untuk pelaksanaan Sea Games; Pembangunan Perkuatan Tebing/Turap Sungai Musi (dekat Jembatan Ampera) serta Penanganan pasca kebakaran terhadap Jembatan Ampera. Ruas jalan Soekarno-Hatta (paket SRIP); jembatan Kramasan; ruas Jalan Lintas Timur (Palembang-Indralaya); dan ruas jalan penghubung lintas (Indralaya-Prabumulih); Sarana dan Prasarana Terminal Ogan Ilir; Fisik bangunan dan Sarana-Prasarana Rusunawa Palembang; dan Pengembangan Air Minum Kota Palembang di PDAM Kota Palembang Ekspos: Ekspos Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Waktu 10 November 2010 10 November 2010 10 November 2010 10 November 2010 10 November 2010 10 November 2010 10 November 2010
Mitra Kerja Kementerian Perhubungan BASARNAS BMKG Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian PU Kementerian PU Kementerian PU
11 November 2010
Kementerian PU
11 November 2010
Kemen Perhubungan
11 November 2010
Kementerian PU
11 November 2010
Kementerian PU
Griya Agung Rumah Jabatan Gubernur Prov. Sumatera Selatan
5
SELAYANG PANDANG PROVINSI SUMATERA SELATAN A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan V.
Sumatera Selatan terletak antar 1°20’-5°10’ LS dan 101°-40’106° 30’ BT. Wilayahnya berbatasan dengan Prop. Jambi di sebelah utara, Prop. Lampung di sebelah Selatan, Prop. Bangka Belitung di sebelah Timur dan Prop. Bengkulu di sebelah Barat. Sumatera Selatan mempunyai luas wilayah 87. 017 Km2. (8.701.742 Ha). Secara administratif pemerintahan, Sumatera Selatan terdiri dari 10 kabupaten serta 1 Kabupaten hasil pemekaran dan 4 Kota, 216 Kec., 379 Kelurahan dan 2677 Desa, sebagai berikut: 1) Kota Ogan Ilir ( Ibukota Indralaya) 2) Kota Palembang ( Ibukota Palembang) 3) Kota Pagar Alam ( Ibukota Pagar Alam) 4) Kota Lubuk Linggau ( Ibukota Lubuk Linggau) 5) Kota Prabumulih ( Ibukota Prabumulih) 6) Kab. Ogan Komering Ulu ( Ibukota Baturaja) 7) Kab. OKU Timur ( Ibukota Martapura) 8) Kab. OKU Selatan( Ibukota Muara Dua) 9) Kab. Ogan Komering Ilir ( Ibukota Kayu Agung) 10) Kab. Muara Enim ( Ibukota Muara Enim) 11) Kab. Lahat ( Ibukota Lahat) 12) Kab. Musi Rawas ( Ibukota Lubuk Linggau) 13) Kab. Musi Banyuasin ( Ibukota Sekayu) 14) Kab. Banyuasin ( Ibukota Pangkalan Balai) 15) Kab. Empat Lawang (hasil pemekaran dari Kab. Lahat)
6
Provinsi Sumatera Selatan mempunyai jumlah penduduk sebesar 7,471.107 juta jiwa (Pemprov Sumsel, 2009). Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani (perkebunan maupun tanaman bahan makanan). Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Sumatera Selatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kota/ Kabupaten Palembang Prabumulih Pagaralam Lubuklinggau Musi Banyuasin Banyuasin Ogan Komering Ilir (OKI) Ogan Ilir Ogan Komering Ulu (OKU) OKU Timur OKU Selatan Musi Rawas Muara Enim Lahat Jumlah
Luas (ha) 37.403 42.162 57.916 41.980 1.447.700 1.214.274 1.957.141 * 1.617.665 * * 1.213.457 88.794 663.250 8.701.742
Penduduk 1.304.211 128.207 113.752 171.235 455.739 712.813 1.000.152 * 1.112.854 * * 465.682 621.876 541.895 6.628.416
*) masih tergabung dengan kabupaten induk
Tingkat kesejahteraan penduduk yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 66,00 atau berada pada rangking 16 dari seluruh Provinsi di Indonesia. IPM tertinggi terdapat di Kota Palembang, yaitu sebesar 71,20 dan terendah di Kabupaten Musi Rawas, sebesar 62,00. Dari sisi ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk Sumsel (63,53 persen) bekerja di sektor pertanian, terutama sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor perkebunan. Sementara itu, angka pengangguran berada pada kisaran 9-10 persen.
SEJARAH SUMATERA SELATAN Propinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya, ; pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Gaung dan pengaruhnya bahkan sampai ke Madagaskar di Benua Afrika. Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangnya bajak laut dari Mancanegara terutama dari negeri china Pada awal abad ke-15 berdirilah; Kesultanan Palembang yang berkuasa sampai datangnya Kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Jepang. Ketika masih berjaya, kerajaan Sriwijaya juga menjadikan Palembang sebagai Kota Kerajaan.
SUKU Penduduk Sumatera Selatan sebesar 6,7 juta jiwa dengan Penduduk asli Sumatera Selatan terdiri dari kelompok - kelompok etnis dengan barbagai bahasa dan logat bahasa lokal. Kelompok - kelompok etnis dan suku dimaksud adalah Palembang, Ogan, Komering , Semendo, Pasemah, Gumai, Lintang, Musi Rawas, Meranjat, Kayu Agung, 7
Ranau, Kisam dan lain-lain. Semua kelompok etnis tersebut taerjalin satu sama lain dalam hubungan social termasuk dan kelompok - kelompok pendatang dan orang asing. Bahkan hubungan antara etnik dilakukan melalui perkawinan. Masing - masing kelompok etnik atau suku memiliki tradisi dan kebudayaan masing-masing kelaompok etnis Sumatra Selatan memiliki perbedaan dan kesamaan baik dalam seni maupun kebudayaan. Mayoritas penduduk Sumatera Selatan beragama Islam yang juga mempengaruhi adat istiadat dan kebiasaan serta kehidupan sehari - hari mereka.
IKLIM Wilayah Sumatera Selatan beriklim tropis dan basah. Sepanjang tahun propinsi ini hanya dipengaruhi oleh dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Suhu udaranya bervariasi antara 24,7 sampai 32,9 derajat Celsius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 82% sampai 88%. Musim Hujan Relatif jatuh pada bulan Oktober sampai bulan April. Variasi curah hujan berkisar antara 2.100 mm sampai 3.264 mm. Biasanya bulan Desember merupakan bulan curah hujan paling banyak. Sedangkan musim kemarau biasanya dimulai bulan Juni sampai bulan September.
B. Peta Potensi Provinsi Sumatera Selatan Selain jumlah penduduk sebesar kurang lebih 7 juta jiwa, Provinsi Sumatera Selatan mempunyai potensi keunggulan daerah antara lain pertambangan dan energi, perkebunan, pertanian serta perikanan dan kelautan. Adapun potensi ekonomi tersebut dapat terdiskripsi sebagai berikut: PETA SEKTOR EKONOMI Perekonomian Sumatera Selatan sangat tergantung pada sektor Industri, Pertanian, dan sektor Perdagangan dimana gabungan ketiganya memberi kontribusi besar dari total PDRB Sumatera Selatan. Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat beberapa industri besar milik pemerintah seperti PT Pupuk Sriwijaya, PT Tambang Batubara Bukit Asam, PT Semen Baturaja dan Unit Pengolahan dan Pemasaran PERTAMINA disamping beberapa industri perkebunan besar milik swasta.
POTENSI EKONOMI 1. Minyak Bumi Cadangan sebesar 705 MMSTB atau setara dengan 9,8 % cadangan minyak bumi nasional. Cadangan terbesar dijumpai di Kabupaten Muara enim dan Musi Banyuasin (MUBA); 2. Gas Bumi Cadangan gas bumi sebesar 7.235 BSCF atau setara dengan 7,01% cadangan gas nasional. Cadangan terbesar terdapat di MUBA dan Musi Rawas (MURA); 3. Batubara Cadangan sebesar 18,13 milyar ton atau setara dengan 34 % cadangan batu bara nasional. Cadangan terbesar dijumpai di Kabupaten Muara Enim dan Musi Banyuasin (MUBA); 8
4. Perkebunan Komoditas perkebunan yang sangat dominan adalah Karet dan Kelapa Sawit. Selain itu, kopi juga banyak dibudidayakan terutama di daerah Pagaralam. 5. Obyek Wisata Obyek Wisata tersebar di beberapa daerah, antara lain berupa: Situs Kerajaan Sriwijaya, Taman Bukit Siguntang, Taman Ki Gede Ing Suro, Hutan wisata Pinus Kayu, Pulau Kemaro, Pagar Alam, Jembatan Ampera dan Sungai Musi, serta sejumlah pusat kerajinan tangan.
POTENSI BENCANA Provinsi Sumatera Selatan juga mempunyai potensi bencana alam, antara lain: Banjir, Angin Kencang, Tanah Longsor, Kebakaran Lahan/Hutan, dan gempa.
ALOKASI DAK (TOTAL) SUMATERA SELATAN
9
DATA DASAR INFRASTRUKTUR SUMATERA SELATAN
10
ALOKASI DANA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM APBN NASIONAL DAN APBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
11
C. Poin Penting Provinsi Sumatera Selatan Beberapa poin penting dari Provinsi Sumatera Selatan secara umum, diantaranya adalah:
Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu provinsi dengan sejarah kerajaan tua dalam sejarah Indonesia, dengan sebutan Bumi Sriwijaya karena wilayah ini dalam abad 712 Masehi merupakan pusat kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Indonesia yang berpengaruh sampai ke Formosa dan Cina di Asia serta Madagaskar di Afrika. Disamping itu, Sumatera Selatan sering pula disebut sebagai Daerah Batanghari Sembilan. karena di kawasan ini terdapat 9 sungai besar yang dapat dilayari sampai jauh ke hulu, yakni: sungai Musi, Ogan, Komering, Lematang, Kelingi, Rawas, Batanghari Leko dan Lalan serta puluhan lagi cabang-cabangnya. 12
Provinsi Sumatera Selatan dikenal pula sebagai salah satu Provinsi yang mempunyai cadangan energi terbesar di Indonesia, dan olehnya dikenal sebagai Lumbung Energi Nasional. Selain itu, pencanangan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional juga menjadi tantangan pemenuhan infrastruktur yang handal untuk mendukung program tersebut. Saat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI kali ini, Provinsi Sumatera Selatan tengah berbenah selaku salah satu tuan rumah penyelenggaraan SEA GAMES XXVI tahun 2011.
VI. TEMUAN-TEMUAN TIM KUNJUNGAN KERJA Berikut, adalah uraian dari sejumlah temuan yang dikelompokkan menurut obyek Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, ekspos paparan Mitra Kerja dan ekspos Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, data yang diberikan oleh Mitra Kerja Komisi V DPR RI serta temuan langsung saat kunjungan di lapangan:
6.1. FASILITAS BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II A. SEJARAH SINGKAT BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II 1942-1943 : Dibangun oleh Jepang 15 Juli 1963 : Lapangan Udara Bersama Sipil-Militer 21 Agustus 1975 : Pelabuhan Udara Sipil Talang Betutu 03 April 1985 : Pelud SM Badaruddin II 01 September 1985 : Istilah Pelud menjadi Bandara 01 April 1991 : PT Angkasa Pura II 20 September 2005 : Perubahan Nama--> Bandara Int’l Sultan Mahmud Badaruddin II 27 September 2005 : Peresmian Terminal Baru
B. FASILITAS BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II Luas Lahan : 281 Ha Jarak dari kota : ±12 km arah Barat Laut dari pusat kota Palembang Kemampuan : A-320 Koordinat / elevasi : 02’ 54”LS –104’ 42”BT Pelayanan LLU : ADC / APP / RDARA Panjang Landasan / Arah / PCN : 3.000 m x 45 m / 11-29/68 FCXT Taxiway; ~ N1 (Paralel) : 2.500 m x 30 m ~ Dimensi A : 145 m x 30 m ~ Dimensi B : 145 m x 30 m ~ Dimensi C : 145 m x 30 m ~ Dimensi D : 145 m x 30 m ~ Dimensi E : 145 m x 30 m Apron Area Terminal penumpang
: 54.530 m² : 10.155 m²
13
INFORMASI ANGKUTAN UDARA PROPINSI SUMATERA SELATAN RUTE PENERBANGAN DOMESTIK (FREK/MINGGU) PT. GARUDA INDONESIA Palembang – Jakarta B-738 56 x PT. METRO BATAVIA Palembang – Batam
B-734 5 x dan Jakarta – Palembang
PT. SRIWIJAYA AIR Palembang – Jakarta
B-732 14 x dan
PT. LION MENTARI Palembang – Jakarta
B-733 7 x dan B-739 42 x
PT. WINGS ABADI Palembang – Batam
ATR-72 7 x
B-733
7x
Palembang – Pangkal Pinang B-732
7x
Keterangan : Posisi Oktober 2010
RUTE PENERBANGAN INTERNASIONAL (FREK/MINGGU) PERUSAHAAN PENERBANGAN ASING SINGAPURA SILK AIR SIN – PLM – SIN
A-319 2 x dan A-320
1x
SUMBER : daftar perusahaan penerbangan asing yang beroperasi ke/dari indonesia summer season 2010 (EFF.28 Maret 2010 S/D 25 Oktober 2010)
14
STATISTIK ANGKUTAN UDARA PROPINSI SUMATERA SELATAN DOMESTIK
SM.BADARUDDIN II PALEMBANG
TAHUN
PESAWAT
PENUMPANG
BAGASI
BARANG
POS
2007
15.800
1.556.254
15.694.020
7.277.728
480.467
2008
14.658
1.516.241
15.299.555
9.133.196
611.239
2009
14.292
1.716.855
14.863.104
8.001.848
986.535
2010*
6.066
808.085
6.784.059
3.983.103
263.355
* Data s.d bulan Mei 2010 INTERNASIONAL
TAHUN
PESAWAT
PENUMPANG
BAGASI
BARANG
POS
2007
964
103.384
1.422.765
87.996
-
2008
938
94.222
1.177.240
82.598
559
2009
1.088
93.715
1.002.493
158.554
1.827
250
20.891
239.499
52.021
263.355
2010*
Rencana Pengembangan Bandara SMB II
15
Gambar Rencana Pengembangan Bandara SMB II
16
Tahapan Pengembangan Bandara SMB II
Rencana Awal
17
REKAPITULASI ANGGARAN PEMBANGUNAN Pembangunan Bandara SMB II didanai oleh APBN dan didukung dengan APBD Provinsi Sumsel untuk anggaran pendukung pengerjaan. Anggaran pembangunan provinsi Sumatera Selatan di bidang Transportasi Udara dari pada kurun waktu lima tahun terakhir (2006-2010), baru dialokasikan pada Program Pembangunan Transportasi Udara, belum pada Program lainnya seperti Program Pengembangan Pelayanan Trasportasi Udara dan Program Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Pembangunan Transportasi Udara. Alokasi Program Pembangunan Transportasi Udara, sebagai berikut NO 3
TAHUN ANGGARAN / PROGRAM
2006
2007
2008
2009
2010
PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA
158.798.384
28.631.190
20.325.803
25.197.955
3.868.735
TOTAL
158.798.384
28.631.190
20.325.803
25.197.955
3.868.735
Alokasi anggaran pembangunan Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, baru berasal dari Anggaran Tahun 2006 saja, sebesar Rp. 158.798.384.000,- untuk: Kegiatan Utama: Konstruksi Perpanjangan Landas Pacu, Pembuatan Rencana Induk Bandara Silampari, Pendamping Pengembangan Bandara Sm.Badaruddin Ii(Ip-491) Selain Bandara Internasional SMB II, terdapat pula alokasi pembangunan untuk bandara lainnya di Sumatera Selatan, sebagai berikut: BANDARA SILAMPARI
18
Bandara Silampari, dengan anggaran total sebesar Rp. 51.119.135.000,- untuk Program Pembangunan Transportasi Udara, mendapat alokasi sejak 2007-2010, yang digunakan untuk kegiatan:
KEGIATAN PEMBANGUNAN BANDARA SILAMPARI TAHUN
PROGRAM
KEGIATAN UTAMA
2007
KONSTRUKSI PERPANJANGAN DAN PELEBARAN LANDAS PACU, PERKUATAN LANDAS PACU, TAXIWAY, APRON, PEKERJAAN URUKAN TANAH DAN PEMADATAN, PEMBUATAN RTT SISI UDARA
2008
KONSTRUKSI PERPANJANGAN LANDAS PACU 200x30M, PEMAGARAN LINGKUNGAN BATAS BANDARA, PEKERJAAN URUGAN TANAH, PEMBUATAN BOX CULVERT, KONSTRUKSI STOPWAY(RWY-02)30X30M, LANJUTAN PELAPISAN LANDAS PACU EXISTING(522,5X30M), KONSTRUKSI PELEBARAN APRON 40X60M MENJADI 70X90M, PENGADAAN DAN PEMASANGAN AFL TAHAP I, PENGADAAN KENDARAAN PK-PPK TYPE III
PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA
2009
LANJUTAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN AFL(SELESAI 100%), PENGAD. & PEMASANGAN X-RAY BAGASI, VHF PORTABLE, PENYIAPAN LAHAN UNTUK AIRSTRIP DAN RESA, LANJUTAN PELAPISAN LANDAS PACU, TAXIWAY, APRON DENGAN HOTMIX TEBAL 7,5 CM TERMASUK PENGAWASAN(SELESAI 100%), PEMBUATAN TURNING AREA, PENGAD. & PEMASANGAN WALKTHROUGH MD, PEMBANGUNAN BANGUNAN OPERASIONAL DAN TELNAV PEMBANGUNA GED.PKP-PK, PEMBUATAN ACCESS ROAD KENDARAAN PKP-PK DGN HOTMIX, LANJUTAN PEMBUATAN TALUD (SELESAI 100%)
2010
BANDARA PAGAR ALAM Anggaran 2007-2010 dialokasikan untuk Program Pembangunan Transportasi Udara Bandara Pagar Alam, sebesar Rp. 11.202.140.000,-, yang digunakan untuk:
KEGIATAN PEMBANGUNAN BANDARA PAGAR ALAM TAHUN
PROGRAM
PEKERJAAN TANAH, RENCANA PENGEMBANGAN BANDARA.
2007 2008 2009 2009
KEGIATAN UTAMA
PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA
PEKERJAAN TANAH (LAND CLEARING) PEKERJAAN LAND CLEARING (TARGET 315.000M2), PEKERJAAN PEMATANGAN LAHAN UNTUK KONSTRUKSI RUNWAY (900 M X 23 M) LANJUTAN PEKERJAAN TANAH PRAKONSTRUKSI
TEMUAN TERKAIT BANDARA INTERNASIONAL SMB II: 1) PERSIAPAN SEA GAMES a. Menjelang SEA Games XXVI di Sumsel pada 2011, frekuensi penerbangan dipastikan akan meningkat. Sehubungan dengan peristiwa gagalnya tiga maskapai penerbangan mendarat ke Bandara SMB II, pada beberapa waktu lalu, akibat salah satunya akibat lampu runway (petunjuk jalan) padam sehingga membuat pesawat return to base (kembali ke pangkalan), maka harus ada kepastian ketersediaan pasokan listrik, termasuk ketersediaan Genset Otomatis.
19
b. Saat ini, bandara internasional SMB II sudah kelebihan kapasitas. Daya Tampung Ruang Tunggu Bandara SMB II sudah tak mampu mengantisipasi lonjakan penumpang yang tiap tahun meningkat. Saat dibangun, SMB II direncanakan dapat menampung sekitar 1juta penumpang per tahun. Namun, seiring waktu, pada tahun 2009, jumlah penumpang telah mencapai 1,8 juta per tahun. Sehingga, diperlukan pengembangan ruang tunggu Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II agar setidaknya dapat menampung lebih dari 2,3 hingga 2,5 juta penumpang per tahun. 2) Landas Pacu Tergenang Air Curah hujan yang tinggi yang mengguyur Kota Palembang seperti pada bulan November 2008, juga menyebabkan landasan di Bandara SMB II Palembang tergenang air, selain visibility (jarak pandang) yang berada di bawah 800 M. Sehingga diperlukan strategi antisipasi pengamanan landasan pada situasi serupa. 3) Sertifikasi dan Register serta Sumber Daya Manusia Masih diperlukannya penambahan kuantitas dan kompetensi SDM di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, termasuk sertifikasi SDM operator di bandar udara. Selain itu, masih diperlukan kejelasan atas sertifikasi dan register Bandar Udara, sesuai ketentuan internasional terkait Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II adalah Bandara Internasional.
USULAN REKOMENDASI TERKAIT BANDARA INTERNASIONAL SMB II: 1) DALAM RANGKA PERSIAPAN SEA GAMES a. Menjelang SEA Games XXVI di Sumsel pada 2011, perlu kesiapan Sarana dan Prasarana yang memadai, antara lain: lampu di runway, kepastian ketersediaan pasokan listrik, termasuk ketersediaan Genset Otomatis. b. Diperlukan pengembangan ruang tunggu Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II agar setidaknya dapat menampung lebih dari 2,3 hingga 2,5 juta penumpang per tahun. 2) Untuk antisipasi agar Landas Pacu tidak tergenang air di kemudian hari, diperlukan strategi antisipasi pengamanan landasan pada situasi serupa. 3) Perlu peningkatan layanan kepada penumpang dan kesiapan pemisahan operator-regulator, serta ATC sebagai amanah UU No 1 Tahun 2009. 4) Perlu peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, termasuk sertifikasi SDM operator di bandar udara, sesuai ketentuan internasional di bidang penerbangan. 5) Diperlukannya kejelasan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan register Bandar Udara SMB II, sesuai ketentuan internasional terkait Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II adalah Bandara Internasional. 20
6.2. SARANA DAN PRASARANA KANTOR SAR DI BANDARA SMB II; SAR Sumatera Selatan, di-cover oleh Kantor SAR di Bandara SMB II, Pos SAR Bangka Belitung, dan Pos SAR Lampung. Luas wilayah Kerja Kantor SAR Palembang, daratan: 8.718,85 hektar, dan lautan: 17.437,70 hektar. Sedangkan total SDM Kantor SAR Palembang, sebanyak 83 orang, dengan petugas Team Rescue yang minim, sebanyak 53 orang saja. Peralatan SAR yang dimiliki, masih terbilang minim untuk men-cover luas wilayah layanan, selain memiliki juga medical kit (2 set) dan klinik, juga mempunyai: Peralatan SAR Darat: Truck angkut personil (1 buah), rescue car (3 buah, yang dibagi lagi 2 untuk pos SAR), Rescue Truck (1 buah), Tower Reppling 20 meter (1 buah) dan peralatan mountainering (3 set). Peralatan SAR Air: Kapal SAR/ RB 310 dan RB 304 (2 buah), Sea Rider (2 buah), Perahu Karet (5 buah), dan Peralatan Selam (2 set)
TEMUAN TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS SAR: 1. Pos SAR supporting seperti Pos SAR Bangka Belitung, bahkan belum memiliki jaringan telepon dan fax. 2. Perlu peningkatan SDM, baik jumlah maupun kompetensi. 3. Kerjasama di bidang SAR belum berjalan maksimal.
USULAN REKOMENDASI TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS SAR: Dipandang perlu dukungan peningkatan anggaran, guna digunakan untuk: 1. Peningkatan sarana dan prasarana; 2. Peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM SAR; 3. Peningkatan status kantor SAR, dari Kantor SAR Type B menjadi Type A; 4. Peningkatan kerjasama di bidang SAR yang mengikutkan kompenen masyarakat yang berkompoten; 5. Perlunya memberi prioritas perhatian antisipatif SAR di Sumatera Selatan terkait perhelatan internasional SEA GAMES XXVI tahun 2011.
6.3. SARANA DAN PRASARANA METEOROLOGI SERTA FISIK RADAR DI KANTOR METEOROLOGI SMB II BMKG BMKG SUMATERA SELATAN, mempunyai potensi Stasiun Meteo SMB II Palembang, Stasiun Klimatologi Kelas III Kenten, Gedung Sensor Tsunami/Geofisika SMB II dan Lokasi Gedung RADAR Cuaca SMB II Palembang. SDM BMKG di Sumatera Selatan, masih minim, dengan rincian pendidikan: S2 (1 orang), S1 (15 orang), D-III (18 orang), D-I/D-II (8 orang) dan SD-SLTA (16 orang). 21
POTENSI GEMPA DI SUMATERA SELATAN
Produk dan Pengguna Informasi Layanan BMKG Sumatera Selatan, sebagai berikut: Produk
Pengguna Informasi
Prakiraan Cuaca Harian Prakiraan Cuaca Peringatan Dini
Publik/umum (media massa), Hankam, POLRI, Pemda, SAR, dll. Ekstrim/
BPBD,
Publik/umum (media massa), BPBD, Hankam, Kepolisian, Pemda, SAR, dll.
Prakiraan Cuaca Kelautan
PT ASDP, Adpel, Radio Pantai dan Navigasi Palembang, Nelayan, Kapal Niaga dll.
Prakiraan Cuaca Penerbangan
ATS, Ground-handling, Airline, Hankam, POLRI, dll.
Prakiraan Kemarau
Perkebunan, Pertanian, Perairan, Investor, Penelitian, dll
Musim
Prakiraan Hujan Bulanan
Hujan/
Perkebunan, Pertanian, Perairan, Investor, Penelitian, dll
Kerjasama yang telah dilakukan: Dinas Perhubungan Propinsi Sumsel PT AP II & Mitra Penerbangan di Bandara SMB II Palembang Dinas Pertanian Propinsi Sumsel Dinas Perkebunan Propinsi Sumsel BPBD Sumsel Hankam & POLRI Perguruan Tinggi UNSRI & Institusi Pendidikan lainnya Mess Media Cetak & Elektronik 22
TEMUAN TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS BMKG: 1) Jaringan pengamatan masih belum representatif jika dibanding luas provinsi dengan jumlah Stasiun BMKG Sumsel; 2) Untuk meningkatkan keakuratan informasi cuaca diperlukan AWOS di Bandara SMB II Palembang ; 3) Kuantitas maupun kualitas SDM yang tersedia masih terbatas 4) Perlu dirintis pembangunan : a. Stasiun Geofisika untuk melayani informasi kegempaan khususnya di Sumsel bagian barat b. Stasiun Meteorologi untuk melayani informasi penerbangan di bandara baru Musi Rawas c. Stasiun Maritim untuk melayani informasi cuaca maritim sehubungan dengan dibangunnya pelabuhan Tanjung Api-api Sumatera Selatan. 5) Masih diperlukannya sosialisasi yang luas dan masif kepada khayalak, atas produk dan layanan BMKG Sumatera Selatan, utamanya kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota.
USULAN REKOMENDASI TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS BMKG: 1) Peningkatan Jaringan Pengamatan yang dapat meng-cover luasan layanan di provinsi dengan jumlah Stasiun BMKG Sumsel; 2) Perlu diadakan AWOS di Bandara SMB II Palembang ; 3) Peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM 4) Perlunya penyampaian hasil kajian atas pengusulan pembangunan: a. Stasiun Geofisika untuk melayani informasi kegempaan khususnya di Sumsel bagian barat b. Stasiun Meteorologi untuk melayani informasi penerbangan di bandara baru Musi Rawas c. Stasiun Maritim untuk melayani informasi cuaca maritim terkait dibangunnya pelabuhan Tanjung Api-api Sumatera Selatan. 5) Perlunya melakukan sosialisasi yang luas dan masif kepada khayalak, atas produk dan layanan BMKG Sumatera Selatan, utamanya kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota.
6.4. FISIK BANGUNAN DAN PSU RUSUNAWA IAIN RADEN FATAH – PALEMBANG Pembangunan Rumah Susun Sewa IAIN Raden Fatah Palembang TA 2009-2010
NO 1. 2. 3.
URAIAN Progres Fisik Bangunan Konsultan Perencana Konsultan Supervisi
KETERANGAN 100% PT. Perentjana Djaja PT. Saka Adhi Prada
23
4. 5.
Kontraktor Pelaksana Nomor / tanggal Kontrak
6. 7. 8.
Nilai Kontrak awal Nilai Kontrak akhir Nomor / tanggal PHO
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
PT. Pangkho Megah KU.08.08/PK-PP/P2P/RUSUN09-47/557 03 Nopember 2009 Rp 9.791.416.000,Rp 10.612.538.000,KU.09.04/BA-PHO/PK-PPPS/P2P/RUSUN09-47/01 16 Juli 2010 Jalan akses Rusun, Saluran 4 Lantai 1 TB 94 Unit (termasuk pengelola) TA 2009 - 2010 Beton Bertulang (precast) 21 M² ± 8.665 M² ± 4.479,12 M²
Nomor / tanggal FHO Fasilitas Umum / fasilitas Sosial Jumlah Lantai Bangunan Jumlah Twin Block (TB) Jumlah Hunian (Unit) Jumlah Unit Terhuni Tahun Pembangunan Jenis Konstruksi Bangunan Ukuran Luas Rata-rata Unit Luas Tanah Luas Bangunan KETERANGAN : Rusun masih dalam masa pemeliharaan.
TEMUAN TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS KEMENPERA 1) Masih diperlukannya penambahan titik program rusunawa, termasuk pemenuhan PSU-nya. 2) Masih diperlukannya penambahan alokasi anggaran untuk Provinsi Sumatera Selatan
USULAN REKOMENDASI TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS KEMENPERA: 1) Peningkatan penambahan titik program rusunawa, termasuk pemenuhan PSUnya sebagai satu kesatuan. 24
2) Peningkatan alokasi anggaran untuk sektor perumahan rakyat di Provinsi Sumatera Selatan.
6.5. LOKASI KOLAM RETENSI/ARENA DAYUNG UNTUK PELAKSANAAN SEA GAMES Sejauh ini, Sub Sektor Sumber Daya Air di Sumatera Selatan mempunyai aset:
NO
Kab/Kota
Luas (Ha)
Kondisi Rusak Ringan
Baik
Rusak Berat
1
Daerah Irigasi Nasional
123.624
98.607
14.571
10.446
2
Daerah Irigasi Rawa Nas.
613.795
550.806
-
62.989
3
Daerah Irigasi Provinsi
21.718
17.366
466
3.886
4
Daerah Rawa Provinsi
53.410
37.387
5.341
10.682
5
Daerah Irigasi Kab/Kota
34.696
-
-
-
6
Daerah Rawa Kab/Kota
4.320
2.160
864
1.296
Isu Strategis SDA di Provinsi Sumatera Selatan Perlunya dukungan bidang Sumber Daya Air Dalam Pelaksanaan Sea Games ke XXVI Tahun 2011 di Palembang; Konservasi sumber daya air; Perlu adanya penangan Pasca Banjir di Kab/Kota khususnya di Kota Palembang; Belum optimalnya Pengembangan Daerah Irigasi dan Pasang Surut untuk Mendukung Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah Satu Lumbung Pangan Nasional; Masih Kurangnya Prasarana Air Baku Khususnya Untuk memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga di Kabupaten/Kota
TEMUAN TERKAIT PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI/ ARENA DAYUNG UNTUK PELAKSANAAN SEA GAMES 1) Pembangunan masih belum menunjukkan progress wujud yang dapat dilihat. 2) Masih diperlukan tambahan pendanaan untuk pembangunan Kolam Retensi/ Arena Dayung tersebut.
25
USULAN REKOMENDASI TERKAIT PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI/ ARENA DAYUNG UNTUK PELAKSANAAN SEA GAMES 1)
Pemerintah agar mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan dalam penyelenggaraan SEA GAMES XXVI yang akan digelar tahun 2011, khususnya kolam retensi/ Arena Dayung. 2) Pemerintah segera mengajukan tambahan pendanaan untuk keberlanjutan pembangunan Kolam Retensi/ Arena Dayung hingga dapat dipergunakan.
26
6.6. PEMBANGUNAN PERKUATAN TEBING/TURAP SUNGAI MUSI (DEKAT JEMBATAN AMPERA) SERTA PENANGANAN PASCA KEBAKARAN TERHADAP JEMBATAN AMPERA. a. Pembangunan Perkuatan Tebing/Turap Sungai Musi (dekat Jembatan Ampera) Palembang sebagai kota Tua, berkembang dengan branding Legendary City dan melekat image Venice From The East dan Water Front City. Sungai Musi yang membelah kota Palembang menjadi dua zona, yang meliputi Pulau Kerto-Pasar Sekanak-Benteng Kuto Besak-Pasar 16 Ilir sampai dengan Pulau Kemaro, sebagai zona water front dan wisata air. Sedangkan pada bagian ulu wilayah yang akan dijadikan sebagai water front yang meliputi Kampung KapitenPasar 10 Ulu sampai dengan Bagus Kuning. Sehingga perkuatan Tebing sepanjang aliran sungai pada bagian bangunan bersejarah yang merupakan Landmark Kota Palembang menjadi salah satu prioritas pembangunan. Pembangunan Perkuatan Tebing/Turap Sungai Musi, (dekat Jembatan Ampera) telah dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu: - Tahun 2004, Plaza Benteng Kuto Besak, sepanjang 300 meter; - Tahun 2006, Turap BKB - Ampera, sepanjang 100 meter; Turap Ampera – Pasar 16 Ilir, sepanjang 120 meter; Turap Pasar 16 Ilir sepanjang 80 meter, dengan total biaya Rp. 25 M; - Tahun 2006, dengan dana ABT dilakukan pekerjaan di Anjungan Tepian Sungai Musi, sepanjang 220 meter dengan total biaya Rp. 50 M; - Tahun 2007, Turap 9 Ulu - 10 Ulu, sepanjang 174,5 meter dengan total biaya Rp. 11 M; Turap 7 Ulu-Kampung Kapiten sepanjang 203 meter, dengan biaya Rp. 14 M; Turap Pasar 16 Ilir dan Anjungan ¼ Lingkaran, sepanjang 48,5meter dengan biaya Rp. 4 M. - Tahun 2008, Turap Kampung Kapiten – 10 Ulu, sepanjang 150 meter dengan total biaya Rp. 12,5M;
27
TEMUAN TERKAIT PERKUATAN TEBING/TURAP 1.
Diperlukan pemeliharaan rutin yang sedapatnya melibatkan partisipasi sharing dari pemerintah daerah. 2. Perlu diperluas perkuatan tebing/turap sepanjang sungai Musi, mengingat sungai Musi bukan sekedar penampang air ke laut, tapi telah menjadi tempat aktivitas utama masyarakat Sumatera Selatan. Selain itu, perlu dibuat pengamanan teknis atau jalan inspeksi untuk bangunan turap.
USULAN REKOMENDASI TERKAIT PERKUATAN TEBING/TURAP 1)
Pemerintah sedapat mungkin membangun komunikasi terkait sharing pendanaan dengan pemerintah daerah dalam pekerjaan pemeliharaan rutin;
28
2)
Pemerintah perlu segera memberikan hasil kajian perluasan titik perkuatan tebing/turap sepanjang sungai Musi, termasuk pengamanan teknis bangunan turap tersebut.
b. Kebakaran yang melanda Jembatan Ampera Spesifikasi Jembatan Ampera Palembang : Mulai dibangun 16 September 1960, dulu bernama Jembatan Bung Karno, 1966 berubah jadi Jembatan Ampera. Panjang 1.117 meter, Bagian tengah 71,90 meter, Lebar 22 meter; Tinggi 11.5 meter dari permukaan air, dan Tinggi menara 63 meter; Jarak antara menara 75 meter, dengan Berat maksimal 944 ton Jembatan Ampera kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan terancam roboh akibat kebakaran yang terjadi di Pasar 7 Ulu, yang persis di kolong jembatan Ampera. Kebakaran tersebut terjadi pada hari Minggu (10/10/2010) pukul 22.00 dan api baru bisa dipadamkan pada hari Senin menjelang dini hari. Berarti lebih dari 8 jam kobaran api ikut memanggang jembatan itu. Jembatan sepanjang 1.117 meter itu dibangun dengan kokoh masa Presiden Soekarno mulai tahun 1960 dan dulu bernama Jembatan Bung Karno, kini mulai terlihat beberapa sisinya yang bengkok karena terpanggang api. Kondisi pagar pengaman di atas jembatan juga melengkung. Lapisan beton juga mengelupas akibat panasnya api. Kerusakan terjadi pada: A. Bangunan Atas 1. Terjadi retak buaya pada bidang planar RC Box Girder dan retak linear/memanjang terutama bgaian tepi/sudut; 2. Selimut beton terkelupas (spalling) sehingga tulangan terbuka; 3. Struktur RC box dan cantilever jembatan terjadi lenturan (sagging); 4. Railing jembatan berdeformasi melengkung; 5. Terjadi perubahan karakteristik beton B. Pilar Jembatan 1. Terjadi retak buaya dan retak linear/memanjang; 2. Selimut beton terkelupas (spalling) akibat shrinkage karena termal shock akibat proses pemadaman; 3. Terjadi perubahan karakteristik beton.
29
Akibat kebakaran tersebut, Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra melarang truk melewati jembatan Ampera, sedangkan bus dan jenis kendaraan lain masih diperbolehkan.
TEMUAN TERKAIT DAMPAK KEBAKARAN 1. 2.
Harus dilakukan evaluasi teknis terkait kelayakan jembatan Ampera untuk melayani akses dan mobilitas kendaraan; Penegakan hukum atas penataan ruang publik di bawah jembatan dan atas keberadaan aktivitas pasar di bawah jembatan Ampera, harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, sebagai jaminan atas aset nasional.
USULAN REKOMENDASI TERKAIT DAMPAK KEBAKARAN 1) Pemerintah harus mempercepat penyelesaian pekerjaan perbaikan jembatan Ampera akibat kebakaran. 2) Diperlukan Studi Kelayakan Jembatan Ampera dan pengembangan alternatifalternatif pembangunan jembatan lainnya guna melayani akses dan mobilitas orang dan barang; 3) Pemerintah harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penataan ruang publik dan aktivitas yang tidak diijinkan di bawah jembatan agar tak terulang lagi kejadian serupa.
30
6.7. RUAS JALAN SOEKARNO-HATTA (PAKET SRIP); JEMBATAN KRAMASAN; RUAS JALAN LINTAS TIMUR (PALEMBANG-INDRALAYA); DAN RUAS JALAN PENGHUBUNG LINTAS (INDRALAYA-PRABUMULIH) Pada Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI kali ini, perjalanan ke arah Muara Enim (Prabumulih), dengan menggunakan mobil Bus, untuk meninjau Jl. Soekarno-Hatta (paket SRIP), jembatan Kramasan, ruas Jalan Lintas Timur (Palembang-Indralaya), dan jalan penghubung lintas (Indralaya-Prabumulih). DATA TEKNIS JALAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
NO
Kab/Kota
1
Jalan Nasional
2
Jembatan Pada Jalan Nas.
3
Jalan Provinsi
4
Jembatan Pada Jalan Prov.
5
Jalan Kab/Kota
6
Jembatan Kab/Kota
Panjang (Km/M) 1.748 10.689 1.748 10.526 -
ISU STRATEGIS BINA MARGA UNTUK PROVINSI SUMSEL Peningkatan Kapasitas Jalan Lintas Timur, Tengah dan dalam Kota Palembang dalam rangka memenuhi standar Jalan dan mendukung Pelaksanaan Sea Games ke XXVI tahun 2011 Belum adanya prasarana jalan alternatif Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Palembang - Kayu Agung untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan waktu tempuh Mendorong peningkatan kapasitas infrastruktur jalan kota menuju ke Pelabuhan dan Bandara serta serta pusat kegiatan jasa dan industri Prioritas Penanganan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 1. Seluruh ruas jalan pada seluruh Jalan Nasional agar tetap berfungsi. 2. Pemantapan ruas-ruas jalan untuk persiapan SEA GAMES 2011 3. Pembangunan jembatan Musi III 4. Pembangunan flyover Metropolitan Palembang 5. Peningkatan Kapasitas Jalan : - Lintas Timur lebar min 7 m - Lintas Tengah lebar min 6 m - Pengubung Lintas lebar min 6 m
31
Jalan Lintas Timur Sumatera Panjang : 2.790 km Alokasi TA. 2011 : 2.104,96 Miliar
Jalan Lintas Barat Sumatera Panjang : 2.535 km Alokasi TA. 2011 : 1.519,71 Miliar
Jalan Lintas Tengah Sumatera Panjang : 2.473 km Alokasi TA. 2011 : 925,62 Miliar
Riwayat Penanganan Ruas Indralaya - Prabumulih : 2007-2010
32
Penanganan peningkatan jalan Soekarno Hatta, direncanakan akan dilaksanakan selama 21 (duapuluh satu) bulan, dengan menggunakan Strategic Road Infrastructure Project Loan No. 7786 (4834) – IND Palembang Western Ring Road dan APBN, dengan kontrak multiyears sebesar Rp. 83,999 Miliar. Panjang fungsional dan efektifnya sejauh 8,45km dengan lebar jalan eksisting 5.175km dan lebar bahu jalan 2x3m. Jumlah jalurnya adalah sebesar 2x7m dengan junlah lajurnya 4 x 3,5m, yang menggunakan perkerasan aspal (flexible Pavement) untuk perkerasan baru serta jembatan baru dengan bentang 16 m, sebagai jenis konstruksi utamanya. Penanganan pembangunan Jembatan Keramasan (lanjutan) telah diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III, Ditjen Bina Marga Kementerian PU, dibiayai dengan APBN murni secara bertahap. Pembangunan Jembatan Keramasan (lanjutan) ini bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi jalan primer dalam melancarkan arus lalulintas dengan meningkatnya mobilitas penduduk, pertumbuhan dan perkembagan wilayah permukiman dan industri di kota Palembang. Selain itu, juga mengembangkan kawasan terminal Karya Jaya dan Stasiun Kereta Api Kertapati. Jembatan Keramasan (lanjutan) ini dilaksanakan dari tanggal 28 juli 2010 sampai dengan tanggal 09 Desember 2010, merupakan lanjutan dari Tahap I yang telah dilaksanakan sejak 14 Juli 2008 hingga 15 Desember 2009. Kontrak Jembatan Keramasan (lanjutan) ini sebesar Rp. 3,797 M (APBN 2010), dengan panjang jembatan 158,25 m, lebar 9,5m, jumlah lajur 2, menggunakan konstruksi tiang pancang beton pracetak CSP D 500mm dan Tiang Pancang Baja D 1000mm. selain itu, juga dikembangkan Fly Over Kereta Api, dengan panjang jembatan 50,10 m, lebar 9,5m, dan jumlah span 2 (dua) buah. 33
Progress fisik untuk APBN 2010, telah selesai 100%, namun untuk kelanjutannya terkendala pembiayaan yang baru dialokasikan sebesar Rp. 25 M untuk APBN 2011, sedangkan kebutuhannya sebesar Rp. 40M. Belum selesainya Jembatan ini berpotensi menambah kemacetan hingga 4 km dan akan mengganggu mobilisasi moda transportasi yang mengangkut hasil bumi kea rah Lampung dan Jakarta. Usulan Penanganan Jalan 2011 Pemeliharaan Berkala Ruas Bts. Kota Palembang - Sp. Indralaya panjang eff : 10,93 km usulan dana : Rp. 14.750.000.000, Ruas sp. Indralaya - Prabumulih - Sp. Indralaya - Bts. Kota Prabumulih panjang eff : 3 km Usulan Dana : Rp. 3.600.000.000, Bts. Kab. Prabumulih - Bts. Kota Prabumulih panjang eff : 2 km Usulan dana : Rp. 2.400.000.000,-
TEMUAN TERKAIT PEMBANGUNAN SEJUMLAH RUAS JALAN DAN JEMBATAN 1. 2. 3.
Pembangunan proyek masih dalam rentang waktu pelaksanaan pekerjaan Kemacetan yang sulit diurai di areal pembanguan sehingga menyebabkan terganggunya distribusi orang dan barang. Pembangunan Jembatan Keramasan (lanjutan) masih menemui kendala pembangunan pada TA 2011, karena alokasi anggaran baru Rp. 25 M, sedangkan kebutuhannya Rp. 40 M.
USULAN REKOMENDASI TERKAIT PEMB. SEJUMLAH RUAS & JEMBATAN 1) Diperlukan peningkatan koordinasi dengan pihak Kepolisian setempat, guna mengurai kemacetan agar dapat meminimalkan gangguan kelancaran distribusi orang dan barang. 2) Diperlukan percepatan pelaksanaan pembangunan, mengingat penyelenggaraan SEA GAMES XXVI pada tahun 2011, kian dekat. 3) Diperlukan penambahan anggaran untuk pembangunan Jembatan Keramasan, pada TA 2011 sebesar Rp. 40 M, agar tidak terjadi kelumpuhan moda transportasi ke arah Lampung dan Jakarta
34
6.8. SARANA DAN PRASARANA TERMINAL OGAN ILIR; Secara umum, angaran Kementerian Perhubungan untuk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2010 sebagai berikut:
No.
Unit Kerja
DIPA 2009
DIPA 2010
1.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
20.441.248.000
17.135.400.000
2.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
39.463.574.000
88.367.414.000
3.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
56.843.926.000
59.676.173.000
4.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
25.197.955.000
3.868.735.000
141.946.703.000
169.047.722.000
Total
Latar Belakang Pembangunan Terminal Indralaya. Transportasi memiliki posisi penting dan strategis dalam pencapaian pembangunan nasional, maka dibutuhkan penataan sistem transportasi yang terpadu untuk keterpaduan intra dan antar moda secara lancar dan tertib sehingga diperlukan suatu pembangunan terminal yang merupakan titik simpul dalam transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum, pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian lalu lintas. Kondisi existing Terminal Indralaya dengan luas ± 6 Ha terletak dipersimpangan Jalan Nasional Lintas Tengah dengan Lintas Timur Sumatera berjarak 32 Km dari pusat kota Palembang sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Selatan. Kondisi lahan terminal sendiri terdiri dari 2.5 Ha merupakan lahan yang telah berdiri bangunan dan pelataran yang kondisinya sudah memprihatinkan yang diperuntukan sebagai terminal penyangga dan Pasar Indralaya. Sisanya 3.5 Ha merupakan rawa-rawa dengan kedalaman 70 cm sampai dengan 1 meter dari Jalan Nasional. Dengan perkembangan dan pertumbuhan daerah Indralaya menjadi ibukota Kabupaten Ogan Ilir hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Induk Ogan Komering Ilir. Maka kemampuan kapasitas existing terminal jauh dari kriteria baik teknis, pelayanan, kenyamanan dan fungsi dari suatu terminal. Pada tahun 2006 pemerintah pusat melalui Departemen Perhubungan memberikan bantuan untuk peningkatan dan pengembangan Terminal Indralaya menjadi terminal percontohan Tipe B. Karena keterbatasan anggaran, pemerintah memberikan bantuan secara bertahap dan sampai saat ini telah memasuki Tahap IV. FASILITAS TERMINAL TYPE B INDRALAYA • Jalur Kedatangan; Jalur Keberangkatan; Shelter; Tempat parkir; • Bangunan Kantor meliputi ruang pengelola, ruang informasi, ruang tunggu, ruang pengobatan, tempat penitipan barang, loket, kios, wartel, musholla, KM/WC; • Bangunan menara pengawas dan koridor, Kantin; • Fasilitas tambahan (pusat jajanan dan souvenir); • Jaringan utilitas; Landscape (pertamanan). 35
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TERMINAL INDRALAYA
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
PEMBANGUNAN TAHAP I (TAHUN 2006) PEMBANGUNAN TAHAP II (TAHUN 2007) PEMBANGUNAN TAHAP III (TAHUN 2008.) PEMBANGUNAN TAHAP IV (TAHUN 2009.) PEMBANGUNAN TAHAP V (TAHUN 2010.)
6.382.904.000,00 4.491.025.000,00 6.449.528.000,00 3.028.068.000,00 5.889.139.000,00
RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN TAHAP SELANJUTNYA
15.943.033.190,00
PEMBANGUNAN TERMINAL TAHAP V SEKARANG TAHUN 2010
TEMUAN TERKAIT PEMBANGUNAN TERMINAL 1. 2.
Masa pembangunan proyek dinilai terlalu lama, sehingga pelayanan tidak maksimal kepada pengguna. Sejumlah kalangan menilai letak titik Terminal terlalu jauh dan bukan merupakan pusat perpindahan penumpang yang dibutuhkan. Saat ini titik perpindahan penumpang berada di Simpang Tiga Timbangan.
USULAN REKOMENDASI TERKAIT PEMBANGUNAN TERMINAL 1. 2. 3.
Diperlukan upaya percepatan pembangunan agar dapat segera dipergunakan dalam melayani orang dan barang Diperlukan kajian strategi pelayanan terhadap penumpang dan titik perpindahannya yang terintegrasi dengan Terminal yang dibangun. Diperlukan sinergi keberadaan Terminal dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Indralaya.
36
6.9.
PENGEMBANGAN AIR MINUM KOTA PALEMBANG DI PDAM TIRTA MUSI KOTA PALEMBANG Kebutuhan untuk sarana air bersih masih sangat besar terutama di wilayah perkotaan yang tengah berkembang. mencakup pengembangan dan perluasan jaringan layanan PDAM. Target dukungan pembangunan Kementerian PU untuk pelayanan air minum di Kota Palembang adalah terjangkaunya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kecamatan Alang-alang Lebar, Sukarami dan Gandus yang belum mendapatkan akses air minum, sebagai bagian dukungan pencapaian sasaran MDGs. Kecamatan Sukarami, mempunyai luas wilayah 73,39 km2, dengan jumlah penduduk 91.062 jiwa, baru terlayani PDAM sebanyak 27%. Kecamatan Alang-alang Lebar, mempunyai luas wilayah 25,17km2, dengan jumlah penduduk 68.321 jiwa, baru terlayani PDAM sebanyak 21%. Kecamatan Gandus, mempunyai luas wilayah 68,78km2, dengan jumlah penduduk 49.724 jiwa, baru terlayani PDAM sebanyak 38%. Sebahagian Kecamatan Ilir Barat I, mempunyai luas wilayah 10,77km2, dengan jumlah penduduk 14.668 jiwa, baru terlayani PDAM sebanyak 13%. Skema Sistem Pengaliran: Dari WTP Karang Anyar ke Reservoir 3000 m3 menuju ke pipa berdiameter 700mm dan 500mm PVC, dialirkan melalui Booster Pump Alang-Alang Lebar dan ditransmisikan ke Pipa Transmisi/Distribusi ke MBR yang membutuhkan. Saat ini, beberapa catatan yaitu: 1. WTP Karang Anyar telah uprating dari 600 l/dtk menjadi 1200l/dtk (Pemkot Palembang); 2. Reservoar Karang Anyar 3000 m3 sementara dalam tahap pembangunan 2010 (Pemkot Palembang); 3. Pipa Transmisi 700mm dan 500mm PVC, telah selesai terpasang (TA 2009); 4. Booster Alang-Alang Lebar, telah selesai dibangun tapi belum dapat dioperasikan; 5. Pipa Transmisi dan Distribusi ke pelangan saat ini masih dalam pelaksanaan pemasangan pipa diameter 600mm dan 160 mm di Kecamatan Alang-alang Lebar, Sukarami dan Gandus
TEMUAN TERKAIT PENGEMBANGAN AIR MINUM 1.
2.
Masih diperlukannya peningkatan dan pengembangan pelayanan jaringan/sarana air PDAM untuk warga Kota Palembang, khususnya layanan kepada MBR; Sarana pendukung jaringan air PDAM untuk dipergunakan mendukung kegiatan penyelenggaraan SEA GAMES XXVI tahun 2011, belum terlihat;
37
USULAN REKOMENDASI TERKAIT PENGEMBANGAN AIR MINUM 1) Diperlukan peningkatan dan pengembangan pelayanan jaringan/ sarana air PDAM untuk warga Kota Palembang, khususnya layanan kepada MBR; 2) Pemerintah agar mempercepat pembangunan akses jaringan air minum ke sejumlah arena dan permukiman atlit dalam rangka penyelenggaraan SEA GAMES XXVI tahun 2011.
6.10.
PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN Isu strategis Kementerian PU dalam penataan ruang, yaitu: Percepatan penyelesaian PERDA RTRW Provinsi dan Kab/Kota sesuai dengan amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Menyeralaskan pola penyusunan RTRW di daerah dalam rangka menjaga keserasian antar daerah dan antar dokumen RTRW Terkait dengan Rencana Sistem Perkotaan Nasional, dimana Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaanyang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. Oleh karenanya Kota Palembang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) . Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya di sebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Kota-kota di Provinsi Sumsel yang ditatapkan sebagai PKW terdiri dari : Kota Muara Enim, Kayu Agung, Batu Raja, Prabumulih, Lubuk Linggau, Sekayu, Lahat . Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi program pengembangan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan, untuk menyiapkan program-program pengembangan kawasan dan infrastrktur di Provinsi Sumatera Selatan yang terintegrasi dengan program-program pengembangan kawasan dan infrastruktur di Pulau Sumatera (Infrastruktur ke-PU-an : SDA, Cipta Karya dan Bina Marga), sebagai penjabaran lebih lanjut RTRWN dan RTR Pulau Sumatera. Sinskronisasi program pengembangan infrstruktur Provinsi Sumatera Selatan ini berangkat dari pemahaman isu-isu terkait dengan penataan ruang provinsi terhadap pengembangan infrastruktur ke-PU-an. Dari hasil kajian tersebut, dapat di hasilkan Sinkronisasi Program Infrastruktur untuk Provinsi Sumatera Selatan
.
TEMUAN TERKAIT PENATAAN RUANG 1. 2.
Belum tuntasnya penyelesaian RTRW Provinsi Sumatera Selatan; Masih diperlukannya sinkronisasi program pengembangan infrastruktur Provinsi Sumatera Selatan, yang terintegrasi antara program Pemerintah dan program pemerintah daerah.
38
USULAN REKOMENDASI TERKAIT PENATAAN RUANG 1.
2.
Pemerintah dan pemerintah daerah harus segera menyelesaikan RTRW Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar pijakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Sumatera Selatan. Pemerintah segera meningkatkan koordinasi penataan ruang yang terintegrasi antar sentra produksi dan distribusi, dengan program-program infrastruktur Pemerintah dan pemerintah daerah.
6.11. Informasi-informasi lainnya dari Mitra Kerja Komisi V DPR RI terkait Kunjungan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan: A. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN A.1. Perhubungan Laut DAFTAR UPT DITJEN PERHUBUNGAN LAUT PROV. SUMSEL a. Adpel Kelas I Palembang b. Kantor Pelabuhan Kantor Pelabuhan Sungai Lumpur c.. Distrik Navigasi Palembang Kegiatan Administrator Pelabuhan Palembang TA. 2010, yaitu: Pengerukan alur pelayaran -5.5 m LWS dengan volume sebesar 1 juta M³, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 28 Milyar , dengan kondisi saat ini, sedang dalam proses pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Marinda Utama Karya Subur
A.2. Perkeretaapian
39
Kegiatan Pembangunan Perkeretaapian Provinsi Sumatera Selatan TA 2010-2011
Rencana Investasi Perkeretaapian Di Sumatera Selatan, adalah sebagai berikut:
40
KA BATUBARA MUARA ENIM – TANJUNG API-API Provinsi Sumatera Selatan Lubuk Linggau
Simpang
Pulau Bangka Tanjung Api Api
Palembang
Muara Enim
Prabumulih
Bengkulu Provinsi Bengkulu
Baturaja
Tanjung Enim
Provinsi Lampung
Bandar Lampung Rel Eksisting
STATUS PROYEK
DESKRIPSI PROYEK: -
Lokasi: Sumatera Selatan Panjang jalur: ± 265 Km Rute: Muara Enim - Tanjung Api-Api Rencana kapasitas produksi: 7,5 juta ton/tahun - Prakiraan biaya investasi: Rp 10 trilliun - Target awal proyek: 2012 - Target operasi: 2014
• Proses persiapan pelelangan oleh Pemprov Sumatera Selatan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama • Pembentukan Panitia Pemilihan Mitra Strategis.
Muara Enim –Tj. Api-Api
LATAR BELAKANG & KESIAPAN PROJECT Potensi batubara khususnya di Sumatera Selatan mencapai 22.240 juta ton Batubara sebagai salah satu sumber energi pembangkit listrik memerlukan angkutan yang handal dan kapasitas besar Angkutan batubara melalui kereta api untuk lintas Tanjung Enim – Srengsem – Tarahan ditargetkan mengangkut 7,5 Juta ton/tahun Dokumen desain : Pada tahun 2006 telah disusun detail desain pembangunan jalan rel kereta api antara Simpang - Tanjung Api-Api (87 km), dimana detail desain tersebut belum termasuk jembatan, stasiun, persinyalan dan fasilitas pendukung/bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Api-Api. Pada tahun 2007 dilanjutkan dengan penyusunan detail desain jembatan antara Simpang - Tanjung Api-Api (5 bh).
ISU/PERMASALAHAN • Pembebasan lahan • Diperlukan pembangunan dryport di daerah pelabuhan terdekat.
8 8
B. KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Penetapan lokasi dan alokasi DAK sarana dan prasarana perdesaan dan instrumen di prov. Sumsel Tahun 2009:
41
Penetapan lokasi dan alokasi DAK sarana dan prasarana perdesaan dan instrumen di prov. Sumsel tahun 2010 :
6.12. Pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan dan Ekspos tentang Potensi Daerah dan Rencana Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, dalam paparannya mempresentasikan rencana dan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan event SEA GAMES XXVI tahun 2011 di Palembang.
BEBERAPA TEMUAN TERKAIT PAPARAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN: 1. Perlu penegasan pembangunan di Sumatera Selatan yang berbasis penaatan pada Penataan Ruang. 2. Perlunya peningkatan sinergi satuan kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, utamanyanya pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan SEA GAMES XXVI.
42
VII. REKOMENDASI Provinsi Sumatera Selatan, dari hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, membutuhkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur di segala bidang, baik secara fisik, sarana, prasarana. Rekomendasi yang disampaikan dibagi dua bagian, dimana Rekomendasi Umum adalah rekomendasi sektoral terhadap pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan, dan Rekomendasi Khusus adalah rekomendasi dari obyek yang dikunjungi di lapangan beserta temuan-temuan menonjol yang berkembang dari hasil analisis selama Kunjungan Kerja di Provinsi Sumatera Selatan.
A.
REKOMENDASI UMUM Beberapa rekomendasi secara umum untuk ditindaklanjuti, diantaranya adalah:
Komisi V DPR RI mendukung program pembangunan infrastruktur bernilai strategis nasional yang akan diusung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Komisi V DPR RI meminta Pemerintah dan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan untuk saling memperkuat dan saling mendukung terhadap program/kegiatan pembangunan infrastruktur, termasuk sharing pembiayaan APBN-APBD. Secara umum, pembangunan infrastruktur ke-PU-an, Perhubungan, Perumahan dan Pemukiman, Pembangunan Daerah Tertinggal, BMG dan Basarnas, belum berjalan maksimal dengan akselerasi yang lebih cepat. Oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menyatukan kekuatan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang di daerah, terutama yang berkaitan dengan masalah anggaran dan peningkatan APBN untuk mendukung program-program pembangunan di Sumatera Selatan. Pembangunan Infrastruktur bertujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Namun, mengoptimalkan pemeliharaan juga merupakan faktor yang tak kalah penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sumatera Selatan. Komisi V DPR RI mendukung percepatan pembangunan saran dan prasarana pendukung penyelenggaraan event internasional SEA GAMES XXVI di Provinsi Sumatera Selatan. Komisi V DPR RI mengharapkan dipertahankannya situasi yang kondusif, yang baik untuk memastikan dan memantapkan program-program dari daerah dan pusat agar menyatu dan terintegrasi dengan baik.
43
REKOMENDASI KHUSUS Rekomendasi Dukungan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Strategis Lainnya Untuk Sumatera Selatan, yaitu:
A. SEKTOR PEKERJAAN UMUM A.1. Sub Sektor Bina Marga 1. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat penyelesaian perbaikan Jembatan Ampera akibat kebakaran. 2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan Studi Kelayakan Jembatan Ampera dan pengembangan alternatif-alternatif pembangunan jembatan lainnya guna melayani akses dan mobilitas orang dan barang; 3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penataan ruang publik dan aktivitas yang tidak diijinkan di bawah jembatan agar tak terulang lagi kejadian yang mengancam kebaradaan Jembatan Ampera sebagai salah satu aset nasional. 4. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera menyelesaikan program/kegiatan prioritas penanganan ruas jalan dan jembatan di Provinsi Sumatera Selatan dengan kondisi yang andal, antara lain untuk: a. Seluruh ruas jalan pada seluruh Jalan Nasional agar tetap berfungsi. b. Pemantapan ruas-ruas jalan untuk persiapan SEA GAMES 2011 c. Pembangunan jembatan Musi III d. Pembangunan flyover Metropolitan Palembang e. Peningkatan Kapasitas Jalan : - Lintas Timur lebar min 7 m - Lintas Tengah lebar min 6 m - Penghubung Lintas lebar min 6 m 5. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan kajian komprehensif terhadap prasarana jalan alternatif Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Palembang - Kayu Agung untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan waktu tempuh. 6. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat penyelesaian Jembatan Keramasan (lanjutan) agar tidak terjadi kelumpuhan fatal distribusi orang dan barang menuju Lampung dan Jakarta. Untuk itu, Komisi V DPR RI akan memperjuangkan penambahan anggaran pembangunan Jembatan Keramasan (lanjutan). 7. Terkait dengan adanya kemacetan yang sulit terurai dengan cepat di sejumlah ruas-ruas jalan yang tengah dibangun, Komisi V DPR RI 44
mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan pemerintah daerah agar dapat meminimalkan gangguan kelancaran distribusi orang dan barang. 8. Terkait dengan perhelatan internasional SEA GAMES XXVI tahun 2011, maka Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera melakukan percepatan penyelesaian prasarana sarana infrastruktur jalan dan jembatan guna mendukung kelancaran kegiatan tersebut.
A.2.
Sub Sektor Sumber Daya Air 1. Komisi V DPR RI meminta Pemerintah agar mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan dalam penyelenggaraan SEA GAMES XXVI yang akan digelar tahun 2011, khususnya kolam retensi/ Arena Dayung.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera mengajukan tambahan pendanaan untuk keberlanjutan pembangunan Kolam Retensi/ Arena Dayung hingga dapat dipergunakan.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan komunikasi terkait sharing pendanaan dengan pemerintah daerah dalam pekerjaan pemeliharaan rutin pada program/kegiatan Perkuatan Tebing/Turap Sungai Musi;
4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera memberikan hasil kajian perluasan titik perkuatan tebing/turap sepanjang sungai Musi, termasuk pengamanan teknis bangunan turap tersebut.
A.3.
A.4.
Sub Sektor Cipta Karya 1.
Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan pelayanan jaringan/ sarana air PDAM bagi warga kota Palembang, khususnya layanan kepada MBR.
2.
Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum agar mempercepat pembangunan akses jaringan air minum ke sejumlah arena dan permukiman atlit dalam rangka penyelenggaraan SEA GAMES XXVI tahun 2011.
Sub Sektor Penataan Ruang 1.
Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera membantu pemerintah daerah dalam penyelesaian Rencana Tata Ruang propinsi/kabupaten/kota sesuai amanat UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai dasar pijakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Sumatera Selatan
2. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera meningkatkan koordinasi penataan ruang yang terintegrasi
45
antar sentra produksi dan distribusi, dengan program-program infrastruktur Pemerintah dan pemerintah daerah.
B. SEKTOR PERHUBUNGAN B.1. Sub Sektor Perhubungan Laut 1. Komisi V DPR RI mendukung upaya Kementerian Perhubungan dalam menyelesaikan pekerjaan pengerukan alur pelayaran guna kelancaran pelayanan pelayaran di Pelabuhan Palembang. 2. Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera melaksanakan amanah UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran terkait penegasan fungsi regulator dan operator sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pengutamaan aspek keselamatan dan keamanan Pelayaran serta pengelolaan Pelabuhan di Provinsi Sumatera Selatan di masa mendatang.
B.2. Sub Sektor Perhubungan Darat 1.
Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk melakukan upaya percepatan pembangunan Terminal Indralaya agar dapat segera dipergunakan dalam melayani orang dan barang.
2.
Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan kajian strategi pelayanan terhadap penumpang dan titik perpindahannya yang terintegrasi dengan Terminal yang dibangun, yang terintegrasi dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Indralaya.
B. 3. Sub Sektor Perhubungan Udara 1.
Komisi V DPR RI menyatakan prihatin atas tergenangnya landas pacu Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II dan mengharapkan PT Angkasa Pura II untuk segera menyiapkan strategi dan melakukan upaya-upaya agar kejadian serupa tidak terulang
2.
Komisi V DPR RI mendukung pengembangan ruang tunggu Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II agar setidaknya dapat menampung lebih dari 2,3 hingga 2,5 juta penumpang per tahun.
3.
Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa melalui percepatan peningkatan sarana maupun prasarana di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, sebagai bagian menyukseskan penyelengaraan SEA GAMES XXVI tahun 2011, termasuk sejumlah perbaikan di landas pacu dan jaminan pemenuhan pasokan listrik. Terkait dengan hal itu tersebut, Pemerintah melalui Dirjen Perhubungan Udara untuk menyampaikan laporan hasil audit Bandara seluruh Indonesia, khususnya Bandara di wilayah provinsi Sumatera 46
4.
Selatan, kepada Komisi V DPR RI, sebagai bahan dalam rapat-rapat terkait percepatan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara. Komisi V DPR RI meminta Pemerintah dan PT Angkasa Pura II untuk segera menyiapkan skenario pemisahan operator-regulator serta ATC sebagai amanah UU No 1 Tahun 2009.
5.
Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, termasuk sertifikasi SDM operator di bandar udara, sesuai ketentuan internasional di bidang penerbangan.
6.
Komisi V DPR RI meminta kejelasan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan register Bandar Udara SMB II, sesuai ketentuan internasional terkait Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II adalah Bandara Internasional.
B. 4. Sub Sektor Perkeretaapian 1.
Komisi V DPR RI mendukung Kementerian Perhubungan rencana investasi perkeretaapian di Sumatera Selatan dengan tetap memperhatikan rencana induk perkeretapian nasional. Untuk itu, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pembebasan lahan.
C. SEKTOR PERUMAHAN RAKYAT 1. Komisi V DPR RI merekomendasikan peningkatan anggaran untuk sektor perumahan rakyat di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya peningkatan jumlah kegiatan pada program rusunawa, termasuk untuk pembangunan dan peningkatan Prasana, Sarana dan Utilitas (PSU). 2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perumahan Rakyat untuk menambah titik program rusunawa di Provinsi Sumatera Selatan.
D. SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk meningkatkan kuantitas dari alokasi program/kegiatan di Provinsi Sumatera Selatan, karena dapat membantu masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan mereka.
E. SEKTOR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Komisi V DPR RI merekomendasikan program kegiatan di bidang kegiatan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika berupa:
47
1. Komisi V DPR RI mendukung Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk memberi perluasan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan, utamanya yang berhubungan dengan dunia maritim, penerbangan dan informasi kegempaan. 2. Komisi V DPR RI mendukung Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk meningkatkan kualitas berupa keakuratan informasi cuaca dengan pengadaan sarana dan prasarana terkait dengan AWOS di Bandara SMB II Palembang dan peningatan jaringan pengamatan untuk meng-cover luasan layanan di provinsi Sumatera Selatan. 3. Komisi V DPR RI mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM Pengamat yang berada di stasiun-stasiun pengamat di Sumatera Selatan. 4. Komisi V DPR RI mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk menambah jumlah titik stasiun pengamatan yang dibutuhkan di wilayah Sumatera Selatan, dalam rangka fungsi peringatan dini (early warning system). 5. Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk menyampaikan hasil kajian atas pengusulan pembangunan: a. Stasiun Geofisika untuk melayani informasi kegempaan khususnya di Sumsel bagian barat; b. Stasiun Meteorologi untuk melayani informasi penerbangan di bandara baru Musi Rawas; dan c. Stasiun Maritim untuk melayani informasi cuaca maritim terkait dibangunnya pelabuhan Tanjung Api-api Sumatera Selatan. 6. Komisi V DPR RI mendesak BMKG untuk meningkatkan sosialisasi yang luas dan masif kepada khayalak, atas produk dan layanan BMKG Sumatera Selatan, utamanya kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota.
F. SEKTOR SAR NASIONAL 1.
Komisi V DPR RI merekomendasikan program kegiatan untuk memperpendek rantai pengambilan kebijakan serta mempercepat waktu penanganan (time to response) pencarian dan pertolongan utamanya pada kondisi bencana alam, berupa: 1) Peningkatan status kantor SAR, dari Kantor SAR type B menjadi Type A; 2) Peningkatan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia SAR; 3) Peningkatan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan 2.
Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk meningkatkan kerjasama di bidang SAR dengan mengikutkan secara aktif kompenen masyarakat yang berkompoten. 48
3.
4.
Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera memberi prioritas perhatian kepada upaya pencarian dan pertolongan terkait perhelatan yang digelar secara internasional “SEA GAMES XXVI Tahun 2011”.
PENUTUP Demikianlah Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi Sumatera Selatan, semoga laporan ini dapat menjadi masukan kepada Komisi-komisi terkait dan Pemerintah untuk ditindaklanjuti dalam kerangka mempercepat proses pembangunan infrastruktur untuk membantu sektor pembangunan ekonomi lainnya di dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di Provinsi Sumatera Selatan. Demi keberlanjutan pembangunan bangsa dan negara tercinta untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, Terima kasih, Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua. Jakarta, 12 November 2010 KETUA TIM KUNKER SUMATERA SELATAN KOMISI V DPR RI,
IR. H. MULYADI
49
