LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI SUMATERA SELATAN PADA MASA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2012 – 2013 TANGGAL 5 – 9 NOVEMBER 2012 I. PENDAHULUAN A. DASAR Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: 86/PIMP/I/2012-2013 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi I s.d. Komisi XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Kelompok pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012 – 2013.
B. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok permasalahan sebagai hasil temuan Komisi VI DPR RI yang menyangkut bidang tugasnya selama Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memenuhi salah satu fungsi Dewan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
C. SASARAN DAN OBYEK KUNJUNGAN KERJA Sasaran Kunjungan Kerja dititik beratkan pada aspek: 1. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan bidang mitra kerja Komisi VI DPR RI. 2. Pengawasan terhadap kinerja lembaga-lembaga/badan yang berada di dalam lingkup mitra kerja Komisi VI DPR RI. 3. Pengawasan terhadap implementasi Public Service Obligation (PSO) dan pelaksanaan subsidi yang dilakukan oleh para Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Provinsi Sumatera Selatan. 4. Pembahasan perkembangan daerah, khususnya yang terkait dengan bidang tugas mitra kerja Komisi VI DPR RI. 5. Memonitor situasi lapangan serta menampung aspirasi yang berkembang berkaitan dengan pengembangan industri, koperasi dan UKM, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
1
Sedangkan obyek yang dikunjungi dan dibahas meliputi: 1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; 2. Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan; 3. BUMN Perbankan (Bank Indonesia; PT. Bank Rakyat Indonesia; PT. Bank Negara Indonesia; PT. Bank Mandiri; PT. Bank Tabungan Negara; PT. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel) 4. PT. Semen Baturaja; 5. BUMN Energi (PT. Bukit Asam; PT. PGN; PT. Pertamina; PT. PLN) 6. BUMN Pangan (PTPN I; PTPN II;PTPN III; PTPN IV; PTPN V; PTPN VI; PTPN VII; PT. Pertani; PT. Sang Hyang Seri; PT. Pupuk Sriwijaya) 7. BUMN Transportasi (PT. Angkasa Pura II; PT. PELINDO I; PT. ASDP; PT. Garuda Indonesia; PT. Pelni)
D. WAKTU DAN ACARA KUNJUNGAN KERJA (Terlampir) E. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA (Terlampir) II. DESKRIPSI UMUM DAERAH KUNJUNGAN KERJA PDRB Sumatera Selatan secara triwulanan mengalami peningkatan sebesar 5,1% (qtq). Pertumbuhan triwulanan tersebut relative normal terjadi pada triwulan III karena adanya faktor musiman. Kinerja triwulanan tersebut relatif sama dibandingkan tahun sebelumnya yang naik sebesar 5,0% (qtq). Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan (Sumsel) pada triwulan III 2012 mengalami perlambatan dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya dari 6,0% (yoy) menjadi 5,8% (yoy). Pertumbuhan ekonomi melambat dipengaruhi perlambatan pada sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa-jasa, bersamaan dengan perlambatan konsumsi pemerintah. Adapun pertumbuhan ekonomi pada triwulan ini ditopang oleh sektor pertanian (7,4%), sektor industri pengolahan (5,8%), serta sektor perdagangan, hotel dan restoran (9,7%), seiring peningkatan investasi dan net ekspor. Pada sisi penggunaan, laju pertumbuhan ekonomi secara tahunan didorong oleh perkembangan PMTDB (11,3%), konsumsi rumah tangga (5,8%) serta ekspor (5,3%). Pencapaian inflasi Palembang pada triwulan III 2012 sebesar 2,6% tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 4,31%. Berdasarkan tren data historis, kecenderungan inflasi Palembang berada di bawah inflasi nasional sudah terjadi sejak tahun 2010. Tingkat kesejahteraan penduduk yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 66,00 atau berada pada rangking 16 dari seluruh Provinsi di Indonesia. IPM tertinggi terdapat di Kota Palembang, yaitu sebesar 71,20 dan terendah di Kabupaten Musi Rawas, sebesar 62,00. Dari sisi 2
ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk Sumsel (63,53 persen) bekerja di sektor pertanian, terutama sub sektor tanaman bahan makanan dan sub sektor perkebunan. Sementara itu, angka pengangguran berada pada kisaran 9-10 persen. Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi unggulan: 1. Minyak Bumi cadangan sebesar 705 MMSTB atau setara dengan 9,8 % cadangan minyak bumi nasional. Cadangan terbesar dijumpai di Kabupaten Muara enim dan Musi Banyuasin (MUBA) 2. Gas Bumi Cadangan gas bumi sebesar 7.235 BSCF atau setara dengan 7,01% cadangan gas nasional. Cadangan terbesar terdapat di MUBA dan Musi Rawas (MURA) 3. Batubara cadangan sebesar 18,13 milyar ton atau setara dengan 34 % cadangan batu bara nasional. Cadangan terbesar dijumpai di Kabupaten Muara Enim dan Musi Banyuasin (MUBA) 4. Perkebunan Komoditas perkebunan yang sangat dominan adalah Karet dan Kelapa Sawit. Selain itu, kopi juga banyak dibudidayakan terutama di daerah Pagaralam III. DESKRIPSI PER BIDANG A. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sektor perdagangan domestik dan luar (ekspor-impor) Provinsi Sumatera Selatan periode 2008 – 2012, mengengalami pasang surut seiring dengan gejolak perkembangan perdagangan internasional. Pada tahun 2009 ekspor-impor Sumatera Selatan mengalami penurunan, tahun 2008 ekspor sebesar US $ 3.440.595.000 turun menjadi US $ 2.150.798.000 di tahun 2009 dan impor 2008 sebesar US $ 225.806.000 turun menjadi US $ 220.033.000 di tahun 2009. Penurunan nilai ekspor dan impor tersebut sebagai dampak dari krisis global yang terjadi di Amerika dan Uni Eropa yang menjadi salah satu tujuan ekspor-impor Sumatera Selatan, dan pada tahun 2010 ekspor-impor Sumatera Selatan mulai pulih dan mengalami peningkatan sampai akhir tahun 2011, sedangkan perkembangan ekspor-impor tahun 2012 belum dapat diketahui. B. BIDANG KOPERASI DAN UKM Jumlah koperasi di Sumatera Selatan sampai dengan September 2012 sebanyak 5.225 koperasi atau ada peningkatan sebesar 1,02%. Jumlah anggota sebanyak 800.568 atau terdapat peningkatan sebesar 1 %. Omset koperasi sebesar 2,625 triliun rupiah atau ada peningkatan sebesar 1,02%. Jumlah tenaga kerja koperasi sebanyak 38.103 orang atau mengalami peningkatan sebesar 1,02%. Bergerak pada jenis usaha sector koperasi simpan pinjam, pemasaran, produksi, konsumen, dan jasa. Jumlah UKM sampai dengan September 2012 sebanyak 1.965.465 unit. Omset UMKM sebesar 24,680 triliun rupiah. Penyerapan tenaga kerja sebesar 2.918.793 orang, dan bergerak pada sektor : 3
industry kecil makanan dan kerajinan; perdagangan; perbengkelan dan jasa; service elektronik; pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan; pertambangan rakyat;
C. BIDANG PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI Sumatera Selatan saat ini telah banyak memberikan kemudahan untuk masuknya investor, melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta disusun perda mengenai pembebasan/keringanan pajak untuk investor. Penerapan kebijakan tersebut berdampak terhadap kondisi investasi di Sumatera Selatan meningkat. Peningkatan nilai investasi untuk PMA selama 3 tahun terakhir (20092011), atau sebesar 29,15%, sedangkan PMDN ada kenaikan sebesar 17,38%. Potensi yang saat ini dikembangkan di Provinsi Sumatera Selatan dan telah membuahkan hasil adalah pertambangan dan energy, industry perhotelan dan perdagangan ritel, industry makanan dan minuman. Realisasi PMA triwulan III tahun 2012 naik 20,63% disbanding triwulan ke III 2011 (US$62.597,40 juta), tenaga kerja naik 166,66% dari 11.674 orangg, dan jumlah perusahaan naik 93,54% dibanding tahun 2011 yaitu 31 perusahaan. Realisasi PMDN triwulan ke III taun 2012 naik 729,51% disbanding triwulan ke III taun 2011 (Rp. 68.172, 32 juta), tenaga kerja naik 7,22% dari 14.358 orang, dan jumlah perusahan naik 40% dibanding tahun 2011 yaitu 20 perusahaan. IV. PERMASALAHAN SPESIFIK DAN REKOMENDASI A. PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN SUMATERA SELATAN Bidang Perindustrian dan Perdagangan 1. Terbatasnya dukungan infrastruktur transportasi untuk mendukung pengembangan industri batubara. 2. Penyediaan bahan baku pembuatan songket. 3. Sebagai daerah industri karet, ekspor karet masih dalam bentuk bahan baku. Ekspor karet Sumatera Selatan tahun 2011 sebesar 77,65% atau senilai US$ 3,8 juta. 4. Kebun plasma kelapa sawit sudah berumur tua, sehingga dapat berpengaruh pada pasokan buah. Bidang Koperasi dan UMKM 1. Ases pemodalan masih sedikit. 2. Pendistribuasian/pengalokasian dana dari APBN terhadap upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan bidang Koperasi dan UKM masih kecil 3. Upaya Pembinaan dan Peningkatan Mutu SDM Koperasi dan UKM dari Pemerintah Pusat masih relatif kurang/kecil, sehingga perlu sekali ditingkatkan frekuensinya baik kuantitatif maupun kualitatif, seperti program4
program atau kegiatan teknis yang ada hubungannya/berkaitan dengan perbaikan dan peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UKM tersebut 4. Pemerintah sebagai regulator maupun fasilitator perlu mendudukan dan atau mengajak kalangan Dunia Usaha guna lebih mengarahkan (menfokuskan) pemanfaatan dana CSR pada porsi jumlah tertentu untuk pembinaan dan pengembangan bidang koperasi dan UKM, minimal di Wilayah/Daerah dimana mereka berada/berusaha. Bidang Penanaman Modal dan Investasi 1. Agar dapat memberikan Kepastian hukum kepada calon investor dan menciptakan rasa aman. 2. Memudahkan Prosedure Perizinan keimigrasian bagi para investor. 3. Investor banyak terkendala masalah regulasi, contohnya investor kereta api untuk transportasi sebagai kendala kinerja eksploitasi batubara, terhambat masalah regulasi yang mengharuskan investor memiliki usaha eksploitasi batubara. Rekomendasi - Dalam rangka mengembangkan UKM di Provinsi Sumatera Selatan sekaligus memperbesar daya serap terhadap bantuan KUR, Pemerintah Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Perindustrian, Koperasi, Perdagangan, dan UKM perlu melakukan pembinaan UKM agar lebih profesional dalam menjalankan bisnisnya, khususnya dalam membuat dan mengeksekusi rencana bisnis yang telah disusun. - Dengan sudah di setujuinya UU Nomor 17 tahun 2012 Tentang Koperasi, koperasi diminta untuk lebih intens lagi dalam penyaluran dana untuk KUR. Penyertaan permodalan oleh pemerintah untuk pemberdayaan UMKM. - Koperasi dalam penyaluran dananya harus kepada anggotanya saja, tidak boleh lagi meminjamkan kepada non anggota. - Pemerintah daerah diharapkan berperan serta dalam memajukan Koperasi dan UMKM dengan mengeluarkan Perda yang mendukung. - Pemerintah Provinsi diharapkan dapat ikut berperan dalam sinergi BUMN yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. - Pemerintah Provinsi diharapkan dapat segera menyelesaikan masalah listrik, sesuai janji PLN. - Komisi VI mengharapkan pelayanan terpadu satu pintu dijalankan dengan baik melalui koordinasi antar instansi yang berjalan lancar, agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. - Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan produksi yang bernilai tambah tinggi dengan membangun industri di hilir. - Kementerian Perindustrian banyak memberikan bantuan kepada Kabupaten melalui koperasi dan kelompok usaha bersama harap dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan sasaran produksi yang dapat menjadikan nilai tambah untuk wilayah tersebut. - Bantuan DAK dari Kementerian Perdagangan ke beberapa kabupaten di Sumatera Selatan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik.
5
-
Komisi VI minta disiapkan data yang lebih konkrit mengenai kronologis hambatan regulasi yang selama ini terjadi pada pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan. Kementrian Perindustrian diharapkan dapat menjalankan fungsi resi gudang dengan baik.
B. BUMN PERBANKAN Bank Indonesia
Pertumbuhan perekonomian Provinsi Sumatera pada triwulan III 2012 tumbuh cukup baik sebesar 5,8%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir sebesar 5,5%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor angkutan dan telekomunikasi (12%) serta sektor perdagangan hotel dan restoran (9,7%). Dua sektor utama Sumsel, sektor pertanian (7,4%) dan sektor industri pengolahan (5,8%) tumbuh lebih cepat dibandingkan triwulan sebelumnya, sementara pertambangan dan penggalian tumbuh negative yaitu 2%. Inflasi Palembang sebesar 2,51% pada Oktober 2012, mencapai level paling rendah dibandingkan 2 tahun terakhir. Inflasi tahun kalender hingga Oktober 2012 sebesar 2,14%. Perkembangan perbankan: Aset perbankan di Provinsi Sumatera Selatan hingga September 2012 mencapai Rp. 68,67 trilyun. Dana Pihak Ketiga (DPK) Provinsi Sumatera Selatan hingga September 2012 mencapai Rp 53,2 trilyun sedangkan penyaluran kredit mencapai Rp 43,3 trilyun, sektor kredit didominasi oleh sektor pertanian Rp. 7,3 triliun dan perdagangan Rp. 9,1 triliun. Angka Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 81,35 %. Angka Non Performed Loan (NPL) berada di 3,34 % tertinggi ada di kota Palembang sebesar 3,96%, terendah di Kota Pagar alam 0,04%, jumlah yang cukup kecil sehingga memberikan indikasi bagus bagi bisnis di Provinsi Sumatera Selatan. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR): Aset BPR di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan September 2012 mencapai Rp. 989,2 milyar. Dana Pihak Ketiga (DPK) Provinsi Sumatera Selatan hingga September 2012 mencapai Rp 640 milyar sedangkan penyaluran kredit mencapai Rp 723,9 milyar. Angka Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 113,1 %. Angka Non Performed Loan (NPL) berada di 4,3 %, jumlah yang cukup kecil sehingga memberikan indikasi bagus bagi bisnis di Provinsi Sumatera Selatan.
Bank Rakyat Indonesia BRI di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan September 2012 memiliki unit kerja sebanyak 192 buah. Jumlah penabung sebesar 691.149 nasabah dengan nominal Rp. 6.713 milyar. Jumlah peminjam sebanyak 157.239 debitur dengan nominal Rp. 6.990 milyar. Komposisi peminjam terbesar ada pada segmen Mikro yaitu sebesar Rp. 2.820 milyar dan diikuti segmen ritel sebesar Rp. 2.802 milyar. Kredit bermasalah (NPL) sebesar 2,55%. Khusus untuk KUR, BRI Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan September 2012 telah menyalurkan sebesar Rp. 1.272 milyar kepada 70.671 debitur. NPL untuk KUR sebesar 1,21%, jumlah masih dibawah ketentuan BI sebesar 5%.
6
Bank Negara Indonesia BNI wilayah Palembang yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan September 2012 memiliki unit kerja sebanyak 43 buah. Jumlah peminjam sebanyak 9.551 debitur dengan nominal Rp. 3.996 milyar. Komposisi sektor ekonomi yang dominan memanfaatkan kredit terdapat pada sector pertanian sebesar 32,36% atau Rp. 1.293 milyar dan sektor perdagangan, restoran, hotel sebesar 13,96% atau Rp. 558 milyar. Kredit bermasalah (NPL) sebesar 3,24%. Total KUR di BNI Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan September 2012, telah menyalurkan Rp. 311 milyar kepada 2.650 debitur. Dengan NPL masih dibawah 1%. Bank Mandiri Bank Mandiri sampai dengan September 2012 memiliki cabang berjumlah 53. Jumlah dana yang berhasil dihimpun sampai dengan September 2012 sebesar Rp 10,7 trilyun dari 5.798 nasabah. Jumlah penyaluran kredit di Bank Mandiri Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan September 2012 sebesar Rp. 6,5 triliyun disalurkan kepada 45.502 debitur. Komposisi sector ekonomi yang dominan memanfaatkan kredit terdapat pada sector pertanian sebesar 45,81% yaitu Rp. 2,98 triliyun dan sector perdagangan, hotel, restoran sebesar 16,9% yaitu Rp. 1,09 triliyun. Besarnya kredit bermasalah (NPL) sampai dengan September 2012 sebesar 1,07%. Secara akumulasi penyauran KUR di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan September 2012 sebesar Rp. 418 milyar yang disalurkan kepada 14.388 debitur. Penyaluran KUR terbesar pada sector perdagangan sebesar 10,31% yaitu Rp.276,21 milyar dan sector pertanian sebesar 3,23% yaitu Rp. 115 milyar. Besarnya kredit bermasalah (NPL) KUR sampai dengan September 2012 yaitu 1%. Bank Tabungan Negara Jumlah daerah dalam lingkup Bank BTN cabang Palembang sebanyak 15 cabang. Jumlah penyaluran kredit di Bank BTN Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan September 2012 sebesar Rp. 1,011 triliyun disalurkan kepada 26.574 debitur. Besarnya kredit bermasalah (NPL) 4,14%. Jumlah pelanggan yang memanfaatkan kredit terbesar pada sector perdagangan. Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel BPD Sumsel Babel sampai dengan September 2012 memiliki 157 cabang. Jumlah dana yang berhasil dihimpun sampai dengan September 2012 sebesar Rp. 3,038 trilyun dari 685.326 nasabah. Jumlah penyaluran kredit di BPD Sumsel Babel sampai dengan September 2012 sebesar Rp. 8,7 triliyun disalurkan kepada 83.186 debitur, pengajuan kredit terbesar pada sector industry dan perdagangan dengan tingkat pengembalian kredit cukup baik. Realisasi penyaluran kredit sampai dengan Oktober 2012 untuk UKM sebesar Rp. 10,5 milyar dan untuk KUR sebesar Rp. 21,1 milyar.
7
Rekomendasi - Perlu peningkatan akses pembiayaan dan pengembangan UMKM melalui instrumen lembaga keuangan yang ada; - BUMN diharapkan bisa menjalankan program revitalisasi pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan dalam permodalan. - Koperasi berubah menjadi badan hukum menurut UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, sehingga dapat menyalurkan dana ke UKM. - Program pemerintah mengenai subsiadi bunga, diharapkan dapat disosialisasikan. - Provinsi Sumatera Selatan sebagai penghasil karet, BUMN Perbankan diharapkan dapat membantu program revitalisasi industri karet. - BUMN Perbankan diharapkan membuat strategi yang lebih aktif dan cepat untuk mengantisipasi keluarnya Lembaga Keuangan Mikro. - BUMN Perbankan diharapkan dapat meningkatkan akses finansial. - BUMN Perbankan diharapkan lebih giat lagi dalam sosialisasi KUR, tidak hanya mensosialisasikan produk perbankan sendiri. C. PT. SEMEN BATURAJA
Dari aspek menejemen, PT. Semen Baturaja menuju ke GCG, memetakan menejemn resiko, melakukan sistem pengendalian internal, memperbaiki sumber daya manusia (SDM), serta penyempurnaan teknologi informatika. Dari aspek operasional selalu ada peningkatan produksi semen dari tahun ke tahun sekitar 5%, dengan hasil penjualan yang juga meningkat rata-rata 5% per tahun. Dari aspek keuangan PT Semen Baturaja dalam 2 tahun terakhir mengalami perbaikan tingkat kesehatan keuangan yaitu AAA, yang sebelumnya selalu mendapatkan tingkat kesehatan AA. Permintaan semen yang terus meningkat di Provinsi Sumatera Selatan, melebihi kapasitas produksi PT. Semen Baturaja, yang hanya sebesar 1.250.000 ton per tahun, saat ini permintaan semen sudah sebesar 4.391.850 ton per tahun di tahun 2011 dan diprediksikan tahun 2012 ini sebesar 4.743.352. PT. Semen Baturaja memiliki 2 rencana strategis yaitu: - Peningkatan Kapasitas Produksi Semen 750.000 ton/tahun dengan biaya sebesar Rp. 350 miliar, sumber daya dari keuangan sendiri. Proyek dimulai tahun 2010 dan rencananya akan mulai produksi pertengahan 2013. - Pembangunan Pabrik Baru secara pararel, dengan kapasitas produksi 1,5 juta ton/tahun dengan biaya sebesar Rp.2,5 triliyun. Sumber biaya dilakukan dengan 3 cara, yaitu IPO sebesar Rp. 1 triliyun, hutang perbankan sebesar Rp. 500 milyar, dan penggunan biaya sendiri sebesar Rp. 1 triliyun. Persiapan peroyek dilakukan 2010, pelasanaan proyek sendiri direncanakan tahun 2013 dan mulai dapat diproduksi tahun 2016. Dengan disetujuinya rencana privatisasi, mulai menetapkan lembaga/profesi penunjang mengacu mengacu kepada surat Menteri Negara BUMN Nomor S277/MBU/2012 tanggal 1 Juni 2012 perihal Penetapan Lembaga/Profesi Penunjang Privatisasi PT. Semen Baturaja (Persero), menyiapkan perubahan struktur sesuai peraturan pemerintah. Jumlah mitra binaan Program Kemitraan PT Semen Baturaja (Persero) dengan Usaha Kecil tahun untuk tahun 2012 diprogramkan sebesar 300 mitra, meningkat dari tahun 2011 sebanyak 216. Tahun 2012 diporgramkan dana yang disalurkan 8
baik dari program pinjaman maupun pembinaan sebesar Rp. 10,2 milyar, meningkat dari tahun 2011 sebesar Rp. 8,2 milyar. Program Bina Lingkungan dan CSR PT Semen Baturaja berencana menyalurkan dana di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 6,7 milyar, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 4,7 milyar. Kegiatan yang dilakukan pada bencana alam, pendidkian/pelatihan, peningkatan kesehatan, sarana dan prasarana, sarana ibadah, serta pelestarian alam.
REKOMENDASI -
PT. Semen Baturaja membutuhkan dana baru sebesar Rp. 2,5 triliyun, Komisi VI mengharapkan diberikan data pendapatan dan market share dari penambahan modal yang dibutuhkan. Pasokan batubara diharapkan bisa dipenuhi oleh PT. Bukit Asam.
D. BUMN ENERGI Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Data pelayanan PLN di Provinsi Sumatera Selatan, beban puncak sebesar 664 MW dengan daya mampu pembangkit sebesar 1082 MW. Area pelayanan terbagi 2, yaitu PLN Area Palembang dan PLN Area Langkat. Data sampai dengan September 2012 menunjukan total pelanggan PLN di Provinsi Sumatera Selatan adalah 1.221.108, yang didominasi oleh pelanggan rumah tangga sebesar 1.151.739 atau 94%, dan total pendapatan sebesar Rp. 1,8 triliun, dengan komposisi persentase dari rumah tangga 49%, industri dan bisnis masing 20%, sosial 2%, pemerintah 6%, dan lain 3%. Subsidi listrik tahun 2011 Rp. 2,7 triliyun dan sampai dengan September 2012 sebesar Rp. 1,3 triliyun. Rasio elektrifikasi sampai dengan September 2012 sebesar 65,5%, terendah pada kabupaten Banyuasin. Rencana penyambungan di tahun 2012 sebesar 146.607 pelanggan, dalam realisasinya penambahan dalam triwulan III telah melampaui target, yaitu sebesar 189.900 pelanggan. Pemadaman listrik untuk area Palembang sampai September 2012 dengan frekuensi 4,13 kali kejadian per pelanggan dengan durasi rata-rata 196,15 menit, sementara untuk area Lahat 0,87 kali kejadian per pelanggan dengan durasi rata-rata 55,24 menit. Rencana pengembangan pembangkit 2013 – 2017, saat ini sebesar 1.082 MW dan direncanakan meningkat menjadi 3.104 MW. Rencana pengembangan gardu induk dengan total kapasitas 570 MVA. Desa belum berlistrik di Sumatera Selatan berjumlah 553 desa.
9
Realisasi program PKBL dan CSR PLN, tahun 2010 total dana yang di salurkan Rp. 2,5 milyar, tahun 2011 total dana yang disalurkan Rp. 3,58 milyar, sementara sampai dengan bulan September 2012 total dana yang sudah disalurkan sebesar Rp. 2 milyar. Program disalurkan dalam sektor community service (kesehatan, prasarana dan sarana, sarana ibadah, korban bencana alam), community empowering (pendidikan dan pelatihan, peningkatan swadaya masyarakat, kapasitas masyarakat), pelestarian alam, dan community realation. Hambatan, kendala, dan harapan bantuan pemerintah: - STATUS KAWASAN HUTAN Adanya beberapa jalur yang melewati kawasan Hutan membutuhkan ijin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan. - PEMBEBASAN LAHAN Harga tanah yang mahal/tidak masuk akal/ permintaan masyarakat diatas harga yang sesuai kesepakatan Panitia Pembebasan Lahan dan Tim Appraisal. Status tanah melewati tanah adat/ yang tidak jelas kepemilikannya yang membutuhkan pendekatan ke masyarakat terkait. - ROW Harga Tanam Tumbuh diatas kewajaran. Ada beberapa masyarakat yang tidak mau diberikan kompensasi untuk tanam tumbuhnya karena menjadi mata pencaharian utama. Ada masyarakat yang terkena ROW tanahnya minta diganti rugi padahal menurut aturan hanya di berikan kompensasi.
PT. PGN
Wilayah operasi PGN terbagi 3 wilayah strategic bussines unitt (SBU), Provinsi Sumatera Selatan masuk kedalam SBU distribusi wilayah 1. Pertumbuhan penjualan gas dalam 10 tahun terakhir meningkat 10 kali lipat. Komposisi pelanggan PGN sampai dengan September 2012 terbesar masih pada sektor rumah tangga 4408 pelanggan (95,49%), disusul sektor komersial 201 pelanggan (4,3%) dan indsutri 7 pelanggan (0,15%). Rencana pengembangan usaha di Provinsi Sumatera Selatan dengan penambahan jaringan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pencarian sumber-sumber gas baru untuk memenuhi kebutuhan di Provinsi Sumatera Selatan, Lampung dan Jawa Barat. Total dana yang telah disalurkan untuk program bina lingkungan wilayah Sumatera Selatan dari tahun 2008 – 2012 sebesar Rp. 28,77 milyar, dengan komposisi pendidikan/pelatihan 66%, sarana dan prasarana (18%), kesehatan (6%), sarana ibadah dan pelestarian alam masing-masing (5%), dan bencana alam. Total dana yang telah disalurkan untuk program kemitraan wilayah Sumatera Selatan dari tahun 2008 – 2012 sebesar Rp. 19,5 milyar, dengan jumlah mitra 2.051. Dana kemitraan disalurkan ke 3 sektor yaitu industri (4%), pertanian (19%), dan peternakan (77%).
10
PT. Bukit Asam
Saat in PT.BA memiliki total luas lahan 91.832 ha, sebagian besar di Tanjung Enim 66 ribu hektar, termasuk dengan 26 ha yang masih sengketa. Total sumber daya 7,29 milyar ton, terbesar di Tanjung Enim 6,36 milyar ton. Total cadangan tambang 1,99 milyar ton, terbesar juga di Tanjung Enim. Pelabuhan terbesar ada di Tarakan 12 juta ton per tahun, Palembang 2,5 juta ton per tahun. Produksi PT.BA sangat tergantung pada operasional kereta api, semenjak tahun 2007 kapasitas kereta api ada kenaikan rata-rata 15% pertahun. Penjualan sampai dengan bulan September 2012 sebesar 11,4 juta ton, meningkat dari penjualan bulan yang sama tahun 2011 yaitu 9,8 juta ton. Produksi dan pembelian meningkat 18% dari tahun 2012 yaitu 12 juta ton. Pendapatan PT BA sampai dengan September 2012 sebesar Rp. 8,8 triliyun, atau naik 12% dari bulan September 2011. Laba bersih sampai dengan September 2012 menurun sekitar 5% dari tahun 2011, dikarenakan adanya faktor koreksi harga batubara dunia turun dengan indeks sebesar 26%. Kontribusi PTBA ke negara diluar CSR dan PKBL melalui pajak maupun bukan pajak guna mendukung pembangunan daerah nasional, total sampai dengan September 2012 sebesar Rp. 2,9 triliun. Kontribusi yag dikeluarkan untuk tanggung jawab sosial perusahaan tahun 2012 sampai dengan September 2012 sebesar Rp. 173, 2 milyar. Jumlah mitra binaan sampai dengan tahun 2011 sebanyak 7.469 unit usaha. Dana yang bergulir untuk kemitraan sampai tahun 2011 adalah sebesar Rp. 258 milyar. Realisasi bantuan untuk wilayah Sumatera Selatan sampai dengan September 2012 sebesar Rp. 142 milyar.
Permasalahan: 1. Tumpang tindih KP Lahat. - Telah kehilangan Hak-haknya sesuai UU pertambangan, sebagai pemegang kuasa pertambangan eksplorasi.; - Pengambilan secara sistemik Potensi sumberdaya Batubara PTBA di Lahat. Seluas 26.670 ha, kapasitas sebesar 2,27 Milyar Ton atau kerugian hampir Rp. 20 triliyun. 2. Bukit Kendi. - Diberhentikannya usaha penambangan dikarenakan dianggap melakukan kegiatan penambangan yang melanggar Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. - Dampak terhadap perseroan, Telah kehilangan pemasukan batubara dari produksi PT. BBK (+ 900 ribu ton /tahun semenjak 2010); Akan berdampak pada besarnya biaya untuk perbaikan areal tambang dan perbaikan lingkungan yang terbengkalai pasca penghentian penambangan (saat ini telah menjadi danau); Terhentinya aktivitas penambangan dan perawatan tambang sehingga berbahaya bagi keselamatan
Hambatan pengembangan proyek: 1. Pengambilalihan IUP di Lahat oleh Pemerintah Kabupaten Lahat dan diberikan ke Pihak Swasta
11
2. Lokasi proyek-proyek pengembangan tambang (termasuk untuk MP3EI) tumpang tindih dengan : - HGU (memerlukan pembebasan lahan atau HGU) - HTI (memerlukan Rekomendasi dari pemegang HTI dan perlu Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan). PT. PERTAMINA (PERSERO)
Dalam APBN-P2 data kuota BBM bersubsidi jenis premium untuk Provinsi Sumatera Selatan sebesar 831.291 kilo liter dan realisasi sampai dengan 31 Oktober sebesar 693.783. Sementara untuk solar bersubsidi 623.392 kl dan realisasi sampai 31 Oktober 2012 sebesar 520.107 kl. Realisasi penjualan LPG PSO di Provinsi Sumatera Selatan, untuk tahun 2012 ditargetkan sebesar 135.325 MT, sampai dengan Oktober 2012 mencapai 111.378 MT. Target realisasi penjualan LPG non PSO 37.503 MT, sampai dengan Oktober 2012 mencapai 28.958. Realisasi penyaluran dana program kemitraan, tahun 2011 sebesar Rp. 4,91 milyar disalurkan untuk 80 mitra binaan, tahun 2012 Pertamina berkomitmen menyalurkan Rp. 6,2 milyar untuk 79 mitra binaan. Realisasi penyaluran dana bina lingkungan tahun 2011 sebesar Rp. 2,75 triliyun, dan tahun 2012 ini Pertamina berkomitmen untuk menyalurkan dana sebesar Rp. 7,78 triliyun. Permasalahan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan adalah kasus pencurian minyak Tempino – Plaju. Estimasi kerugian yang Pertamina sebanyak kurang lebih 242 ribu barel atau sebesar lebih dari Rp. 220 milyar. Resiko dan dampak yang terjadi: - Resiko keamanan terbesar berada di Kabupaten Musi Banyuasin terutama di Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Sungai Lilin. Total Resiko keamanan mencapai 73.04% dari total seluruh kejadian - Terciptanya situasi keamanan wilayah Sumatera Bagian Selatan yang tidak aman beserta dengan terror sosial yang berimplikasi luas pada pertahanan dan keamanan, manajemen pemerintahan setempat dan kapasitas aparat keamanan - Gangguan pencurian yang dilakukan, selain merugikan PT Pertamina EP juga menyebabkan dampak yang lain seperti pencemaran, peningkatan penyakit sosial di area pipa, masyarakat yang semakin pragmatis dan mudah disusupi oleh kelompok kejahatan - Terhentinya pemompaan minyak. Upaya mengatasi pencurian minyak (Illegal Tapping): - Membersihkan illegal tapping. - Menghentikan sementara izin pengoperasian sumur tua - Menertibkan kilang rakyat - Pembangunan pipa baru yang ditanam dikedalaman 2 meter. - Penggunaan leak detector. - Melanjutkan program pengamanan.
REKOMENDASI - Kementerian BUMN diharapkan segera mengesahkan Direksi BUMN sesuai dengan pasal 15 UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS. 12
-
Komisi VI mengaharapkan Kementerian ESDM melalui Pertamina tidak hanya berorientasi ekspor, sehingga PLN dapat menjaga pasokan BBM untuk listrik. Pembanguanan pembangkit listrik di Tanjung Enim kerjasama dengan Cina diharapkan segera dikerjakan. Provinsi Sumatera Selatan sebagai pemasok listrik untuk daerah lain, tetapi disisi lain Sumatera Selatan sendiri masih “byar-pet”, PLN diharapkan dapat menjaga pasokan listrik untuk wilayah sendiri terlebih dahulu. Diharapkan ada target elektrifikasi untuk daerah yang saat ini masih kecil tingkat elektrifikasi. PT. BA dengan pola CSR yang baik saat ini, diharapkan bisa bekerjasama dengan BUMD Perbankan untuk membantu permodalan masyarakat sekitar. Komisi VI berharap pembangunan infrastruktur kereta api dapat cepat dibangun. Diharapkan Pertamina bisa menghapuskan pencurian tidak dengan pola kekerasan. Pertamina harus memiliki jalan keluar yang proaktif. Komisi VI akan membantu proses hilangnya aset Negara di Bukit Asam. PT BA diharapkan memberikan data komposisi penjualan batubara.
E. BUMN PANGAN PT. PUPUK SRIWIDJAJA Produk utama dari PUSRI adalah amonia dan urea. Pada tahun 2010 produksi amonia dari PUSRI sebesar 1,36 juta ton, pada tahun 2011 sebesar 1,31 juta ton, sedangkan pada tahun 2012 sampai dengan bulan September sebesar 0,96 juta ton. Sedangkan produksi urea pada tahun 2010 sebesar 2,03 juta ton, tahun 2011 sebesar 1,97 juta ton, sedangkan tahun 2012 sampai dengan bulan September sebesar 1,49 juta ton. Laba Pusri seblum dipotong pajak untuk PSO dan Non PSO tahun 2011 adalah Rp. 1,39 triliyun, dan pada tahun 2012 sampai dengan bulan September adalah Rp. 0,98 triliyun. Tingkat kinerja kesehatan perusahaan dari aspek keuangan, operasional, dan administrasi adalah “sehat AAA”. Penyaluran urea bersubsidi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 adalah 196,6 ribu ton dan tahun 2011 adalah 220,9 ribu ton. Alokasi dana yang dikeluarkan Pusri tahun Rp. 210,88 milyar, dan ditahun 2011 sebesar Rp. 267,88 milyar. PT Pusri Palembang menyusun program kemitraan yang bertujuan untuk mendukung ekonomi mikro antara lain : - Kemitraan dgn Petani (terkait Core Bisnis PT Pusri) antara lain Program GP3K. - Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Koperasi (diluar Core Bisnis PT Pusri). - Pembinaan : Pelatihan ( Bidang Manajemen, Pemasaran dan Teknologi), Pameran dan Studi Banding). Dana yang dikeluarkan untuk program kemitraan tahun 2012 sampai dengan bulan September, program pembinaan Rp. 2,88 milyar dan program pemodalan Rp. 19,28 milyar. Rencana kebutuhan urea bersubsidi berdasarka SK. Mentan, SK. Gubernur dan SK. Bupati, tahun 2011 sebesar 231 ribu ton realisasi 220,97 ribu ton, tahun 2012 sebanyak 228,7 ribu ton terealisasi sampai dengan bulan September sebanyak 112,4 ribu ton. Permasalahan di lapangan: 13
-
Kelangkaan pupuk Terkait dengan RDKK/Peraturan Bupati/Peraturan Gubernur/Permentan dan keraguan dalam menyalurkan pupuk. Lonjakan permintaan diluar alokasi, antara lain sebagai akibat terjadinya tanam serentak - Harga diatas harga eceran tertinggi (HET) Umumnya issue harga di atas HET terjadi apabila pada saat Petani melakukan pembelian, ybs minta agar pupuk tersebut di antar sampai ke lokasi tempat tinggalnya. Program kerja kedepan: - Distribusi. Single Responsibility. Pelaksanaan Kios Pupuk Lengkap. Penetapan Distributor (Keekonomian dan Covarage area). Windows system (Peningkatan produktivitas bongkar). Bonded Warehouse (Distribution center). - Pengawasan: Meningkatkan koordinasi melalui wadah KP3. Mencantumkan identitas/kode Distributor di setiap kantong pupuk. Mengefektifkan Pusat Layanan Pengaduan Masyarakat melalui nomor telepon bebas pulsa / hotline. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII PTPN VII merupakan penggabungan dari PT Perkebunan X (Persero), PT Perkebunan XXXI (Persero), Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten Lahat, Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Provinsi Bengkulu. PTPN merupakan perusahaan agribisnis berbasis karet, kelapa sawit, teh dan tebu yang tangguh serta berkarakter global. Kualitas penerapan GCG dinilai oleh BPKP dan menunjukkan kenaikan pencapaian score dari 79,51 (th.2005) menjadi sebesar 82,48 pada tahun 2010. Luas areal operasional wilayah PTPN VII, - Komoditas karet tahun 2011 untuk perkebunan inti seluas 29,5 ribu ha, meningkat dari tahun 2010 sebesar 23,9 ribu ha. - Komoditas sawit tahun 2011 untuk perkebunan inti seluas 36,2 ribu ha, meningkat dari yahun 2010 sebesar 34,6 ribu ha, sementara perkebunan plasma sebesar 23.868 ha dari tahun 2009 - 2011. - Komoditas tebu tahun 2011 untuk perkebunan inti seluas 19,3 ribu ha, menurun dari tahun 2010 sebesar 20,7 ribu ha, sementara perkebunan plasma sebesar 6.624 ha di tahun 2011, turun dari tahun 2010 sebesar 7.064 ha. - Komoditas teh tahun dari tahun 2009 - 2011 untuk perkebunan inti seluas 1.438 ha. Kinerja keuangan PTPN VII, laba setelah pajak tahun 2011 sebesar Rp. 154,4 milyar, menurun dari tahun 2010 sebesar Rp. 240,4 milyar. Penurunan disebabkan oleh penataan ulang perkebunan seluas 30 ribu ha, dari tahun 2008 saat ini. Program CSR di PTPN VII wilayah Sumatera Selatan meliputi peduli kemitraan, pendidikan, kesehatan, pembangunan, keagamaan, pelestarian lingkungan. Program kemitraan PTPN VII tahun 2011 menyalurkan dana sebesar Rp. 13,2 14
milyar untuk Sumatera Selatan sevesar Rp. 604 juta. Untuk program bina lingkungan dana yang dikeluarkan tahun 2011 di wilayah PTPN VII sebesar Rp. 5,4 milyar untuk Sumatera Selatan sebesar Rp. 1,4 milyar. Permasalahan yang terjadi: - CPO mengalami kelebihan suplai, dengan permintaan yang relative tidak ada peningkatan. - Konflik areal perkebunan tebu di Cinta Manis. - Petani plasma yang sudah 1 siklus, belum adanya revitalisasi. PT. PERTANI
Kinerja keuangan PT. Pertani cabang Sumatera Selatan, penjualan/pendapatan tahun 2011 sebesar Rp. 82, 87 milyar, menurun dari tahun 2010 sebesar Rp. 112,63 milyar. Laba bersih sebelum pajak tahun 2011 sebesar Rp. 4,67 milyar, turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 8,28 milyar. Program kemitraan PT. Pertani cabang Sumatera Selatan tahun 2011 – 2013: - Tahun 2011 dana yang digunakan total sebesar Rp. 9,54 milyar disalurkan untuk total 47 desa 6.283 petani, serta 8.684 ha lahan. Tahun 2012 terbagi dalam 2 komoditi yaitu benih padi dan jagung hibrida. Benih padi, jumlah dana yang diajukan sebanyak Rp. 10,2 milyar, untuk disalurkan ke 5.125 ha lahan. Dan jagung hibrida diajukan Rp. 414, 3 juta untuk 164 ha lahan. Realisasi BLP APBN 2011, jumlah pupuk NPK dan POG masing-masing 1.419.150 kg untuk 17 kecamatan. Dan pada APBN-P 2011, jumlah pupuk POG dan NPK masing-masing 2.078.200 kg, ditambah POC 103.910 kg untuk total 21 kecamatan.
PT. Sang Hyang Seri
Kegiatan usaha utama sebagai berikut: a. Produksi benih dan/atau bibit pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan; b. Pemasaran (ekspor/impor) benih dan/atau bibit pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan, baik hasil produksi sendiri maupun produksi pihak lain, serta jasa penelitian, sertifikasi, pendidikan, penyuluhan dan jasa lainnya dalam bidang perbenihan. Kegiatan usaha lainnya a. Kegiatan penunjang kegiatan utama berupa - pembukaan dan pengelolaan lahan pertanian - pengolahan dan pemasaran hasil pertanian - produksi dan pemasaran pupuk,pestisida dan bahan aktif pertanian b. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk kegiatan usaha lainnya c. Melaksanakan penugasan Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan dan peraturn perundang-undangan Sumber daya perusahaan - Lahan sendiri di Sukamandi 3.150 ha & 33.590 ha areal kerjasama dengan petani penangkar di seluruh Indonesia (51.230 penangkar, 783 kelompok tani) - Pabrik pengolahan Benih 73.000 ton/tahun dan gudang ± 30.000 ton tersebar di 6 Kantor Regional atau pada 22 Cabang. 15
Breeding cebter dan laboratorium benih yang terakreditasi. “Marketing Net Working”; 322 penyalur; 339 buah SHSShop dan 3.655 kios. SDM 830 orang. Memiliki Pabrik Pupuk Organik Granul (POG) dengan kapasitas produksi 18.000 ton/th di Pasuruan, Pabrik Pupuk Organik Cair (POC) dengan kapasitas produksi 2.500.000 liter/ tahun di Klaten. Realisasi penyaluran benih khususnya BLBU tahun 2011 sudah mencapai 13 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, padi non hibrida 2,36 juta ton, padi lahan kering 175 ribu ton, padi hibrida 157.500 ton, jagung hibrida 33.525 ton, kedele 139.200 ton. Realisasi penyaluran BLP tahun 2011 (APBN-P) komoditi pupuk NPK 1.911.600 kg, pupuk POG 1.911.600 kg, dan POC 95.580.
Perum BULOG Wilayah Kerja Perum Bulog Divre Sumsel meliputi Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung. Perum Bulog Divre Sumsel membawahi 3 Sub Divre dan 2 Kansilog. Profil operasional Perum Bulog Divre Sumatera Selatan dan Banka-Belitung, terdapat 34 unit gudang dengan kapasitas 89.950 ton. Program “Gerakan Peningkatan Produksi Padi Berbasis Koorporasi” (GP3K) maka Bulog Bekerja sama dengan Bank BRI, PT.Pusri, Sang Hiang Sri dan PT.Pertani dlm Program On Farm antara lain yang sudah berjalan di Kec.Muara Telang Kab.Banyuasin. Perum BULOG sebagai Penampung hasil dan penjamin Pemasaran, menyediakan luas lahan 523 ha, terdiri dari 17 kelompok tani di 6 desa., dengan nilai pinjaman Rp. 2,5 milyar. Dalam rangka Merealisasikan Program Kemitraan di Divre Sumsel dan Babel telah melaksanakan MOU Kerja sama antara lain : - Melakukan MOU dengan Bupati Banyuasin dan Gapoktan di OKU Timur yang di saksikan oleh Menteri Pertanian dan Gubernur Sumsel pada tgl 03-02-2012 - Gerakan Peningkatan Produksi Padi Berbasis Koorporasi (GP3K) Peran BULOG sebagai penjamin pasar (Of Taker). - On Farm (BRI-Poktan-Bulog-Sang Hiang Sri dan Dinas Pertanian) Realisasi pendistribusian Raskin tahun 2010 – 2012 untuk Perum Bulog Divre Sumatera Selatan dan Banka-Belitung tahun 2010 sejumlah 112.141 ton atau terealisasi 96,93%, tahun 2011 sejumlah 120.958 ton atau terealisasi 99,19%, dan tahun 2012 pagu sebesar 107.253 ton sampai 31 Oktober 2012 terealisasi 87.459 ton atau 81,54%. Ralisasi penggunaan beras cadangan beras pemerintah tahun 2010 – 2012: - Tahun 2010 divre Sumsel dan Babel total, operasi pasar murni 294.307 kg dan bencana alam 20.000 kg. - Tahun 2011 divre Sumsel dan Babel total, operasi pasar murni 997.310 kg dan bencana alam 90.418 kg. - Tahun 2012 divre Sumsel dan Babel total, operasi pasar murni 1.498,975 ton dan bencana alam belum terjadi permintaan. Persediaan beras Perum Bulog Divre Sumatera Selatan dan Banka-Belitung sampai dengan 31 Oktober 2012, kapasitas gudang 89,500 ton, stok yang dikuasai 38,274 ton, dan ketahanan rata-rata 4,8 bulan. REKOMENDASI
16
-
-
Kementerian BUMN diharapkan segera mengesahkan Direksi BUMN sesuai dengan pasal 15 UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS. Koordinasi BULOG penggunaan gudang dengan Kementrian Perdagangan, untuk dioptimalkan menjadi resi gudang. Komisi VI meminta konfirmasi mengenai aspek legal saat akuisisi SHS dan Pertani, diharapkan adanya berita acara mengenai aset dan serapan daerah dari BUMN yang akan akuisisi agar tidak terjadi kesalahan pada aspek legalnya. Komisi VI berharap untuk BUMN yang akan melakukan merger/akuisisi dapat menjelaskan aset pasti yang dimiliki dan serapan masing-masing BUMN, sebagai aspek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan bisa memberikan berita acara saat RDP di DPR. Komisi VI meminta konfirmasi kepastian perbedaan data realisasi GP3K antara SHS, Pertani, dan BULOG yang diajukan pada RDP 16 Februari 2012 dengan Komisi VI. Data dan jawaban diminta dalam bentuk tertulis diajukan ke Komisi VI. Komisi VI mengharapkan kepastian hasil GP3K dilaporkan, serta jelaskan juga hasil sinergi antara SHS, Pertani dan BULOG Kementrian diharapkan membuat kebijakan yang bisa dipertanggung jawabkan. PTPN diharapkan memberikan jawaban tertulis mengenai hasil proyek green energy dengan PLN. Komisi VI berharap pemerintah mengasuransikan BUMN agar dapat mengurangi pengeluaran. PTPN dapat mengajukan bussines plan untuk peningkatan modal kepada PMN.
F. BUMN SARANA ANGKUTAN. PT. PELABUHAN INDONESIA II
PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) mengelola 12 Cabang Pelabuhan. Proyek pengembangan baru yaitu New Priok Port di Jakarta. Anak perusahaan ada 4 unit yaitu rumah sakit, KPI, MTI, dan beberapa CCT. Profil kinerja keuangan Pelabuhan Palembang, tahun 2009 sebesar Rp. 120,78 milyar, tahun 2010 sebesar Rp. 134,24 milyar, naik ditahun 2011 ke angka Rp. 161,94 milyar. Profil kinerja operasional: lalu lintas kapal (kapal dalam negeri dan luar negeri) tahun 2009 sebanyak 2.544 unit kapal, di tahun 2010 turun menjadi 2.425 unit kapal, tahun 2011 naik menjadi 2.986 unit kapal; trafik barang dan peti kemas, pada tahun 2009 untuk barang 5,89 juta ton, di tahun 2010 naik menjadi sebesar 6,81 juta ton, tahun 2011 untuk barang naik menjadi 7,73 juta ton. Untuk petikemas tahun 2009 sebesar 84,403 TEUs, ada peningkatan di tahun 2010 menjadi 87,988 TEUs, dan tahun 2011 menjadi 113,616 TEUs; Dana yang dikeluarkan oleh PT. Pelindo cabang Palembang untuk program kemitraan tahun 2009 sebesar Rp339,5 juta kepada 17 mitra binaan, tahun 2010 sebesar Rp. 389 juta kepada 17 mitra binaan, di tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober sebesar Rp. 322,5 juta kepada 13 mitra binaan. Dana yang dikeluarkan oleh PT. Pelindo cabang Palembang untuk program bina lingkungan tahun 2010 sebesar Rp. 444,8 juta, tahun 2011 sebesar Rp. 425,5 juta, dan tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober sebesar Rp. 247,2 juta.
17
Sector usaha yang mendapatkan dana program bina lingkungan, pengembangan saran umum, pelestarian alam, sarana ibadah, dan peningkatan kesehatan. PT. ASDP
ASDP Bangka memiliki 3 lintasan yaitu 1. Palembang – Tanjung Kelian. 2. Sadai – Tanjung Rhu. 3. Manggar – Ketapang. Jumlah pelabuhan hanya 1 pelabuhan di Pulau Bangka, jumlah kapal 4 unit. Produksi penyeberangan - tahun 2010 sebanyak 640 trip, mengangkut 16.198 orang, 2.652 kendaraan roda 2 dan 3, 6.086 kendaraan roda 4 atau lebih. - tahun 2011 sebanyak 408 trip, mengangkut 13.423 orang, 2.417 kendaraan roda 2 dan 3, 4.832 kendaraan roda 4 atau lebih. - tahun 2012 sampai dengan bulan September sebanyak 592 trip, mengangkut 15.539 orang, 2.658 kendaraan roda 2 dan 3, 5.724 kendaraan roda 4 atau lebih, Produksi pelabuhan: - tahun 2010 sebanyak 1.994.982 GRT/call, penumpang 24.665 orang, 5.683 kendaraan roda 2 dan 3, 12.389 kendaraan roda 4 atau lebih, pemeliharaan dermaga 12.389 unit. - tahun 2011 sebanyak 1.715.105 GRT/call, penumpang 35.045 orang, 10.000 kendaraan roda 2 dan 3, 14.316 kendaraan roda 4 atau lebih, pemeliharaan dermaga 14.316 unit. - tahun 2012 sampai dengan bulan September sebanyak 1.578.668 GRT/call, penumpang 24.055 orang, 8.227 kendaraan roda 2 dan 3, 10.819 kendaraan roda 4 atau lebih, pemeliharaan dermaga 19.046 unit. - Kenerja keuangan tahun PT ASDP selalu mengalami kerugian, tahun 2010 sebesar Rp. 5,47 milyar, 2011 sebesar Rp. 6,07 milyar, dan tahun 2012 sampai dengan September sebesar Rp. 3,93 milyar. PT. ANGKASA PURA II
Statistik pelayanan transportasi udara di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang ditahun 2011 adalah 21.977 penerbangan terdiri dari penerbangan internasional dan domestik, naik dari tahun 2010 sebesar 16.650 penerbangan. Sementara jumlah pergerakan penumpang ditahun 2011 sebanyak 2.510.633 penumpang, naik dari tahun 2010 sebesar 2.108.413 penumpang. Kinerja keuangan keuangan Bandara SM Badaruddin II selalu mengalami merugi dikarenakan adanya pembangunan bandara baru, tahun 2010 sebesar minus Rp. 31, 90 milyar, tahun 2011 sebesar minus Rp. 18,45 milyar dan tahun 2012 memasuki angka minus Rp. 16, 21 milyar. Program PKBL berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sumber dana penyisihan bagian laba setelah pajak perusahaan yang ditetapkan dalam RUPS dengan besaran maksimal 2%. Wilayah kerja PKBL ada di Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Ogan Ilir. 18
Total dana yang telah dikeluarkan untuk program kemitraan tahun 2009 – 2011 sebesar Rp. 5,135 milyar disalurkan ke 225 mitra dan tahun 2012 ini sampai dengan bulan Oktober sebesar Rp. 1,117 milyar untuk 42 mitra. Total dana yang dikeluarkan untuk Program Bina Lingkungan dari tahun 2009 – 2011 sebesar Rp. 655,5 juta dan untuk tahun 2012 sampai dengan bulan Oktober Rp. 352,8 juta, PT. GARUDA INDONESIA
Garuda Indonesia kantor cabang Palembang pada tahun 2013 dicanangkan akan menjadi supporting HUB “Intra Sumatra” dengan pusat di Medan dengan penambahan rute-rute baru, juga penambahan flight. Terhitung mulai tanggal 28 Oktober tahun 2012, flight dari dan ke Palembang dilayani oleh 11 kali frekuensi Penerbangan (JKT-PLM-JKT). Terhitung pada bulan Mei 2013 ada penambahan 1 flight PLM-MES-PLM. Performance seluruh flight bila dilihat sampai dengan bulan September 2012 mencapai Route Result positif senilai USD 8.9 Juta Kinerja keuangan PT. Garuda Indonesia, - Penjualan tahun 2010, target US$ 21,09 juta, realisasi 93% atau US$ 19,57 juta, tahun 2011 target US$ 27,36 juta, realisasi 96% atau US$ 26,24 juta, tahun 2012 target US$ 21,64 juta, sampai dengan bulan September realisasi 95% atau US$ 20,49 juta. - Pendapatan tahun 2010, target US$ 21,05 juta, realisasi 87% atau US$ 18,32 juta, tahun 2011 target US$ 27,30 juta, realisasi 95% atau US$ 25,95 juta, tahun 2012 target US$ 20,29 juta, sampai dengan bulan September realisasi 99% atau US$ 20,29 juta. PT. Garuda Indonesia telah melakukan program PKBL sejak tahun 1992. Sejak tahun 1992 sampai dengan 31 Desember 2011, telah melaksanakan Program Kemitraan dengan jumlah mitra binaan sebanyak 3.853, ruang lingkup mitra binaan, meliputi kategori industri, perdagangan, pertanian, peternakan dan jasa. Realisasi penyaluran PKBL tahun 2009 – 2012. - Dana program kemitraan tahun 2009 sebesar Rp. 4,3 milyar realisasi penyaluran Rp. 2,46 milyar, tahun 2010 sebesar Rp. 12,80 milyar realisasi penyaluran Rp. 20 juta, tahun 2011 sebesar Rp. 16,8 milyar realisasi penyaluran Rp. 13,60 milyar, tahun 2012 sebesar Rp. 14 milyar realisasi penyaluran Rp. 14,38 milyar. - Dana program Bina Lingkungan tahun 2009 sebesar Rp. 1,63 milyar realisasi penyaluran Rp. 1,55 milyar, tahun 2010 sebesar Rp. 5,5 milyar realisasi penyaluran Rp. 2,37 milyar, tahun 2011 sebesar Rp. 9 milyar realisasi penyaluran Rp. 8,73 milyar, tahun 2012 sebesar Rp. 15 milyar realisasi penyaluran Rp. 9,79 milyar. PT. PELNI
Kapal Penumpang Pelni singgah di 95 pelabuhan (1500 ruas) dari 141 pelabuhan di Indonesia di mana hampir seluruh ruas adalah non komersial karena trayeknya yang multiport. Perkembangan produksi Pelni, - tahun 2010 jumlah penumpang 4.015.649 orang, jumlah barang 183.297 ton/m3, jumlah kontener 9.831 TEUs, jumlah kendaraan 4.017 unit.
19
-
tahun 2011 jumlah penumpang 4.517.141 orang, jumlah barang 403.968 ton/m3, jumlah kontener 10.665 TEUs, jumlah kendaraan 12.190 unit. - tahun 2012 sampai dengan Oktober jumlah penumpang 3.402.803 orang, jumlah barang 286.705 ton/m3, jumlah kontener 7.672 TEUs, jumlah kendaraan 7.854 unit. Kinerja keuangan Pelni, pada tahun 2010 mendapatkan kerugian sebesar Rp. 254,68 milyar, tahun 2011 mendapatkan laba sebesar Rp.1,31 milyar, dan pada tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 61,96 milyar. Tingkat kesehatan perusahaan dari tahu 2008 sampai dengan tahun 2011 baik, dengan kategori SEHAT “A”. Program kemitraan Pelni berbentuk penyaluran bantuan dana kemitraan sebagai modal kerja usaha yang diperuntukan bagi kegiatan usaha Koperasi dan usaha kecil. Sampai dengan triwulan ke III tahun 2012 nilai yang disalurkan program kemitraan Rp. 875 juta, dan estimasi sampai akhir 2012: Rp.1,546 milyar. Kendala PT. Pelni: - Adanya peluang bagi penumpang untuk menggunakan transportasi lain dengan memberikan tarif yang kompetitif, waktu yang lebih cepat dan pelayanan yang lebih baik. - Tarif penumpang ekonomi yang masih sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah dan hanya bisa mengcover biaya pokok sebesar 49,36%. - Karakteristik kapal dengan kecepatan yang tinggi mengakibatkan konsumsi BBM menjadi tinggi dan merupakan biaya terbesar yaitu 58 % dari total biaya perkapalan. - Kenaikan Biaya BBM akibat kenaikan harga BBM yang diluar kendali korporat dalam 10 tahun mencapai 1000%. - Sarana penunjang pelayanan kapal tidak di kelola sendiri (Terminal penumpang tidak dikelola dgn steril). - Desain kapal yang tidak muda dirubah menyebabkan Fixed Cost tinggi - Desain kapal ditentukan (given) dengan asumsi pertumbuhan penumpang naik terus. - Pembayaran PSO dilaksanakan jauh dibelakang setelah pekerjaan selesai. Saran yang diajukan PT. Pelni: - PT.PELNI telah melaksanakan penugasan PSO sesuai dengan perjanjian yang disepakati walaupun dengan pagu anggaran yang lebih kecil dari kebutuhan PSO yang sebenarnya. - Diharapkan Jumlah dana PSO yang disediakan Pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional PT.PELNI dan jangka waktu pencairan dapat tepat waktu. - Perlu dilakukan penyesuaian formulasi tarif penumpang ekonomi dengan perubahan biaya BBM sehingga dapat mengurangi gap tarif terhadap biaya pokok. - Terminal penumpang dapat dikelola sendiri. - Penambahan dock space untuk kapal tipe 2000 pax. - Pengalihan utang SLA menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN). - Desain kapal untuk pengadaan kapal berikutnya dapat disesuaikan dengan perubahan bisnis yaitu tidak hanya murni penumpang.
20
REKOMENDASI - Komisi VI mendorong Kementerian BUMN diharapkan segera mengesahkan Direksi BUMN sesuai dengan pasal 15 UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS. - Untuk PELNI diminta konfirmasi mengenai kejelasan penjualan asset berupa kapal. - Untuk ASDP diharapkan ada konfirmasi penjelasan mengenai pemberhentian ketua serikat pekerja, diputuskan 3 party tapi ada kebijakan berbeda dari Direksi. - PELINDO II diminta kejelasan landasan hukum mengenai kerjasama antar instansi. - Permasalahan yang terjadi mengenai pendangkalan sungai musi, sebagai asset transportasi, diharapkan ada sinergi antara ASDP dan PELINDO II serta instansi yang berhubungan dengan sungai untuk mengantisipasi semakin dangkalnya sungai musi. - Dilihat dari kinerja keuangan, ASDP selalu merugi, sebagai BUMN yang penting untuk menghubungkan Palembang ke Pulau Bangka, ASDP sebaiknya bisa menjelaskan factor penyebab selalu merugi, dan program apa yang bisa mengurangi kerugian. - AP II diminta untuk melengkapi prasarana bandara, untuk lebih meningkatkan pelayanan, terutama untuk bandara yang tingkat lalu lintasnya tinggi. - Program PKBL bisa diarahkan untuk penanaman karet atau sawit untuk petanipetani kecil. - AP II diharapkan dapat menambah jam operasional bandara. - Untuk ASDP bisa merestrukturisasi kapal-kapal untuk dapat bersaing. G. Penutup Demikianlah gambaran laporan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke daerah Provinsi Sumatera Selatan reses masa Sidang I 2012-2013. Dari kunjungan kerja tersebut secara umum dapat disimpulkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki banyak potensi pertanian, UKM, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Potensi tersebut bila mampu dikelola secara optimal tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Perhatian khusus perlu diberikan pada kinerja BUMN bidang perbankan, pangan, energi, dan transportasi di Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah perlu mendorong terciptanya sinergi antara BUMN tersebut sehingga segala kegiatan BUMN di Provinsi Sumatera Selatan dapat terkoordinasi dengan baik dan memiliki satu tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. KOMISI VI DPR RI
21
