LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI SULAWESI UTARA PADA MASA RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2012 – 2013 TANGGAL 5-9 NOPEMBER 2012 BAB I. PENDAHULUAN 1.1. DASAR Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: 86/PIMP/I/2012-2013 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Penugasan Anggota Komisi I s.d. Komisi XI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Kelompok pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012 – 2013. 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN Laporan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok permasalahan sebagai hasil temuan Komisi VI DPR RI yang menyangkut bidang tugasnya selama Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka memenuhi salah satu fungsi Dewan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. 1.3. SASARAN DAN OBYEK KUNJUNGAN KERJA Sasaran Kunjungan Kerja dititik beratkan pada aspek: 1. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan bidang mitra kerja Komisi VI DPR RI. 2. Pengawasan terhadap kinerja lembaga-lembaga/badan yang berada di dalam lingkup mitra kerja Komisi VI DPR RI. 3. Pengawasan terhadap implementasi Public Service Obligation (PSO) dan pelaksanaan subsidi yang dilakukan oleh para Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Provinsi Sulawesi Utara. 4. Pembahasan perkembangan daerah, khususnya yang terkait dengan bidang tugas mitra kerja Komisi VI DPR RI. 5. Memonitor situasi lapangan serta menampung aspirasi yang berkembang mengenai lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Sedangkan obyek yang dikunjungi dan dibahas meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; Pemerintah Kota dan Kabupaten di Sulawesi Utara; PT. Pupuk Indonesia Holding PT. Pupuk Kaltim, PTPN XIV, PT. Sang Hyang Seri, PT. Pertani, Perum Bulog PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), PT. Semen Tonasa (Persero), PT. Telkom (Persero) PT. PELINDO IV, PT. PELNI, PT. Angkasa Pura I PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT. ASDP Ferry dan PT. Garuda Indonesia.
1.4. WAKTU DAN ACARA KUNJUNGAN KERJA (Terlampir)
1.5.
ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA (Terlampir)
BAB II DESKRIPSI UMUM DAERAH KUNJUNGAN KERJA
Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari wilayah kepulauan dan daratan. Panjang garis pantai: 1.837 km dengan luas daratan: 2.200 km 2. Luas wilayah adalah 15.779,52 km2, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.402.548 jiwa. Mata pencaharian mayoritas masyarakatnya adalah nelayan. Sulawesi Utara memiliki hasil bumi terbesar yaitu kelapa, cengkeh dan pala. Secara geografis, Provinsi Sulawesi Utara berada di ujung utara kepulauan nusantara sehingga berperan sebagai pembatas negara RI dengan negara Philipina, batas wilayah lengkapnya sebagai berikut: Utara : Philipina Selatan : Teluk Tomini Barat : Provinsi Gorontalo Timur : Laut Maluku Sulawesi Utara memiliki nilai strategis : 1. Berada di pinggir Asia dan Pasifik sehingga memungkinkan menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi regional di Kawasan Timur Indonesia; 2. Berada pada jalur lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI 2 dan ALKI 3; 3. Didukung oleh pelabuhan bertaraf Internasional. Wilayah Perairan laut Sulawesi Utara memiliki 124 pulau yang terdiri dari 3 gugusan kepulauan: 1. Gugusan Kepulauan Talaud, terletak paling utara yang secara administratif masuk di Kabupaten Talaud; 2. Gugusan Sangir Besar, secara administratif masuk di Kabupaten Sangihe; 3. Gugusan Tagulandang dan Biaro (disingkat Sitaro), menunggu status otonom. Ada 15 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu: Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mondondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Talaud, Kota Mubagu, Kota Bitung, Kota Manado, dan Kota Tumohon. Dari pertemuan dengan Gubernur diperoleh informasi bahwa masalah kelangkaan BBM merupakan faktor utama penghambat majunya usaha perikanan. Karena Sulawesi Utara merupakan daerah kepulauan, maka solusi utamanya adalah diperlukan infrastruktur yang memadai untuk menjangkau setiap daerah agar mudah memperoleh bahan bakar guna kelangsungan hidup masyarakatnya. Permasalahan lainnya, masih di sektor perikanan akibat kekurangan pasokan BBM adalah kurangnya pengembangan dari potensi laut yang ada. Praktek illegal fishing masih sangat bebas di lautan Sulawesi. Di bidang perekonomian perdagangan, didapatkan bahwa munculnya pasar modern telah mempengaruhi tumbuh kembangnya pasar tradisional. Diharapkan dari pertemuan ini adalah peningkatan anggaran daerah guna melakukan revitalisasi pasar tradisional. Program Corporate Social Responsibility (CSR) dirasakan belum memberikan kontribusi yang konkrit. Program dari BUMN yaitu Program Kemitraaan Bina Lingkungan (PKBL) juga masih sangat minim di Provinsi Sulawesi Utara.
BAB III DESKRIPSI PERBIDANG 3.1. PEMERINTAH DAERAH SULAWESI UTARA 1. Wakil Walikota Bitung Sulawesi menjadi salah satu koridor bagi Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kota Bitung mengharapkan kemudahan akses bagi keluar masuknya kontainer di pelabuhan Bitung. Percepatan pembangunan pelabuhan oleh Pelindo IV, diyakini mampu membantu menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat nelayan Bitung. Apabila pebuhan ini telah mampu secara optimal beroperasi, maka multiplier effectnya akan berpengaruh bagi kemajuan Bitung. 3 Pasar tradisional memperoleh alokasi dari pemerintah pusat untuk dilakukan revitalisasi di tahun 2012 ini. Untuk masalah BBM, alokasi di kota ini sangat sedikit. Keluhan lain yang disampaikan adalah konversi minyak tanah ke solar tidak ditambahkan kuotanya. 2. Bupati Bolaang Mongondow Timur Merupakan salah satu Kabupaten baru yang memasuki tahun ke 4, dan merupakan Kabupaten ke 14 di Provinsi Sulawesi Utara. Peran BUMN dirasakan masih sangat kecil. Hanya ada Bank BNI yang memiliki MoU dengan Kapupaten ini. Bahkan terdapat sebuah desa yang dinamakan desa BNI. Wujud CSR yang diberikan oleh BNI adalah peternakan kambing yang bisa diberdayakan oleh warganya. Di bidang informal, dibantu juga didirikan taman bacaan bagi anakanak serta disiapkan alat menjahit bagi para ibu. Permasalahan yang muncul adalah mengenai pupuk, belum adanya suplai pupuk di Kabupaten Bolmut ini. Untuk mendapatkan pasokan pupuk diambil dari Kotamobago yang merupakan distributor untuk Sulawesi. Untuk BBM dan PLN dirasa sudah cukup terpenuhi. Jumlah pasar yang ada sejumlah 1 pasar induk dan 2 pasar penyanggah, serta 1 pasar koperasi. Pasar di Kabupaten ini telah memperoleh bantuan dari Kementerian Perdagangan sebesar 5 milyar. Tetapi masih diperlukan 15 milyar lagi untuk merevitalisasi pasar tradisional yang ada. 3. Walikota Kotamobago Kelangkaan pupuk di kota ini dikarenakan distributornya masih terpusat di kota Mobago. Harapannya adalah diberikan prioritas yang lebih untuk pemberian pupuk, tidak hanya di kabupaten tapi juga di perkotaan. BUMN yang berinteraksi dengan Kabupaten Kotamobago adalah Bank BRI, sedangkan yang lain masih dirasa kurang memberikan peran bagi pemberdayaan masyarakat setempat. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah memberikan bantuan bagi perkembangan pasar tradisional. Sedangkan untuk koperasi, memiliki kendala menyangkut permodalan. Koperasi belum bisa berkembang dan membantu perekonomian masyarakat. 4. Bupati Bolaang Mongondow Utara Kabupaten ini merupakan daerah pemekaran sejak 5 tahun yang lalu. Permasalahan pupuk juga sangat dirasakan disini. Pendistribusian pupuk terpusat sehingga sering terjadi keterlambatan. Kelistrikan juga mengalami kesulitan,
demikian juga dengan telekomunikasi. Jaringan telepon dan faksimili sama sekali belum dapat tersambung. Kementerian Koperasi telah memberikan bantuan berupa perbaikan pasar tradisional bagi 6 kecamatan. Oleh Bupati, adanya pasar modern tetap dianggap perlu bagi pengembangan kabupaten. Untuk masalah BBM, masih sangat sulit karena hanya ada 1 SPBU tetapi saat ini juga sudah ditutup operasionalnya karena pemilik mengalami masalah pidana. Penduduk setempat harus menempuh perjalanan sejauh 180 km dahulu menuju Kotamobago untuk dapat memperoleh BBM. 5. Bupati Minahasa Tenggara Kabupaten ini memiliki 2 SPBU dan penyaluran BBM berjalan dengan baik. Permasalahan pupuk diakibatkan pupuk yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah urea dan NPK, sementara yang didapat yaitu granuler padat dan cair atau organik. Kabupaten ini telah memiliki 7 pasar tradisional, bantuan sebesar 2 milyar masih dirasakan kurang bagi 12 kecamatan yang ada. Saat ini sedang dibangun satu pasar baru, tetapi permasalahannya yaitu pedagang tidak mau beralih karena lokasi yang baru dianggap kurang strategis. Permasalahan di bidang kelistrikan yaitu diperlukan tambahan daya listrik untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Sedangkan di bidang perbankan, terdapat 3 bank yang telah beroperasi yaitu Bank Sulut, Bank BRI, dan Bank Mandiri yang diharapkan ada peningkatan 1 grade.
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN, PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
4.1.
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
4.1.1. BUMN PERTANIAN DAN PERIKANAN PT. PUPUK INDONESIA PUPUK KALTIM PT Pupuk Kaltim berdiri pada tanggal 7 Desember 1977. Saat ini status perusahaan adalah anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), dengan pemegang saham terdiri dari PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar 99,99% dan YKHT PKT sebesar 0,01%. Pupuk Kaltim adalah produsen Pupuk Urea terbesar di Indonesia, dengan wilayah pemasaran mencakup 2/3 wilayah Indonesia, terutama di Kawasan Timur Indonesia. Pupuk Kaltim juga memproduksi dan menjual amoniak, pupuk NPK dan pupuk organik. Segmen pasar produk Pupuk Kaltim adalah sektor pangan (bersubsidi), sektor perkebunan, sektor industri, dan ekspor. Realisasi penyaluran pupuk urea bersubsidi di wilayah Sulawesi Utara adalah sebagai berikut: 2008 24.076,00 ton 2009 19.609,60 ton 2010 19.896,86 ton 2011 20.230,45 ton Jumlah Kabupaten / kota Jumlah Gudang Jumlah Distributor Jumlah Pengecer
: 15 Kabupaten/kota : 3 Gudang : 6 Perusahaan : 211 Perusahaan
Berikut adalah subsidi pupuk di Sulawesi Utara Jenis Pupuk
Tonase
HET (Rp)
Nilai Subsidi (Rp)
Urea
1.782.529,69
1.800.000
2.344.820.743.520,70
NPK
138.398,31
2.300.000
310.616.317.349,73
26.203,82
500.000
33.834.236.214,91
Organik
Nilai Subsidi (Rp)
2.653.931.272.996,54
Pagu APBN 2012 Subsidi
1.936.644.969.000,-
Kekurangan Pagu Subsidi
717.286.303.996.54
Catatan : Penyaluran Okt menggunakan prognosa dan Nov-Des menggunakan SK Mentan
Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) bertujuan untuk membina masyarakat agar bisa mandiri dan meningkatkan taraf hidupnya dengan potensi ekonomi yang dimilikinya. Pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Meneg BUMN No.05/MBU/2007, tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Dananya berasal dari 1 s.d 3 % laba bersih perusahaan. Wilayah binaan terdapat di: Bontang, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Berikut jumlah mitra binaan per sektor periode tahun 2009 s.d. Sept. 2012: SEKTOR
TAHUN 2010 2011
2009
Sektor Industri
SEP 2012
TOTAL
116
92
81
75
364
Sektor Perikanan
50
61
32
30
173
Sektor Pertanian
20
21
59
28
128
Sektor Jasa
128
164
159
96
547
Sektor Perdagangan
711
700
587
439
2,437
Sektor Peternakan
63
41
18
39
161
Sektor Perkebunan
9
11
5
6
31
Sektor Lainnya
14
5
3
4
26
Total Realisasi
1,111
1,095
944
717
3,867
Sedangkan penyaluran dana kemitraan per sektor periode tahun 2009 s.d 2012 adalah sebagai berikut: *Dalam (Rp Jutaan) SEKTOR Sektor Industri
TAHUN 2009
2010
2011
SEP 2012
TOTAL
2,692
2,379
2,549
2,505
10,125
Sektor Perikanan
822
1,297
717
732
3,568
Sektor Pertanian
185
266
697
1,349
2,497
3,737
4,710
5,143
3,553
17,142
18,907
20,456
20,215
14,296
73,873
Sektor Peternakan
910
637
349
850
2,746
Sektor Perkebunan
87
230
126
80
523
Sektor Lainnya
1,200
511
250
316
2,277
Total Realisasi
28,540
30,485
30,045
23,680
112,750
Sektor Jasa Sektor Perdagangan
PTPN XIV PTPN XIV berkedudukan di Makassar berdiri pada tanggal 11 Maret 1996, yang merupakan hasil leburan dari PTP XXVIII, PTP XXXII, PT Bina Mulya Ternak dan Eks Proyek PTP XXIII. Bisnis yang dikelola adalah budidaya tanaman tebu, kelapa sawit, kakao, karet, kelapa, ubi kayu, jasa olah kapas dan ternak sapi dengan komoditas yang menjadi bisnis utama gula dan minyak kelapa sawit. Lokasi unit usaha tersebar di 7 provinsi, meliputi : Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, dengan areal konsesi seluas 126.917,97 ha.
Kinerja perusahaan pada tahun 1996-1998 masih meraih laba, sedangkan mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2011 mengalami kerugian terus menerus, terutama dialami unit usaha gula. Berikut adalah kinerja Produksi 5 Tahun Terakhir: NO.
TAHUN
URAIAN 2007
2008
2009
2010
2011
1
GULA
Ton
19.341
30.112
25.288
24.100
22.088
2
TETES
Ton
18.784
26.209
23.296
25.205
21.321
3
CPO
Ton
28.002
22.506
23.012
21.080
25.779
4
KERNEL
Ton
5.003
4.300
4.559
3.293
4.344
5
KARET
Ton
2.601
2.446
2.112
1.758
1.304
6
KAKAO
Ton
810
473
674
293
209
7
KOPRA
Ton
1.266
1.368
1.283
1.197
705
8
KELAHIRAN TERNAK
Ekor
315
384
303
223
365
Unit Usaha PTPN XIV di Sulawesi Utara Unit Minahasa-Halmahera (Mira) tersebar di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa Selatan (Prov. Sulawesi Utara) dan Kabupaten Halmahera Utara (Prov. Maluku Utara). Total luas areal HGU dan Non HGU 3.461 ha. Kegiatan usaha adalah budidaya tanaman kelapa (kelapa hibrida, kelapa belanda, kelapa nias dan kelapa tall) dengan produksi lapangan rata-rata sekitar 2.300.000 butir kelapa per tahun. Kelapa diolah menjadi kopra dan dijual dalam bentuk kelapa kupas. Unit Mira dipimpin oleh seorang Kepala Unit. Jumlah karyawan Unit Kebun Mira adalah 18 orang karyawan tetap dan 27 orang karyawan tidak tetap. Berikut adalah kinerja PTPN XIV Sulawesi Utara selama 3 tahun terakhir baik dari aspek manajemen, operasional maupun financial, serta gambaran tentang target dan realisasinya. Aspek Operasional (Produksi) 2009
Uraian 1.
2.
RKAP
Produksi Lapangan
Butir
Kelapa Hibrida
Butir
Kelapa Nias
Butir
Kelapa Tall
Butir
2.837.000 1141300 1.388.000 307700
2010 REALISASI
RKAP
2011 REALISASI
RKAP
REALISASI
2.239.071
2.837.000
2.560.259
2.837.000
976.238
1.388.000
866.073
1.388.000
2.186.809 884.790
816.550
1.141.300
1.319.582
1.141.300
1.022.660
446.283
307.700
374.604
307.700
279.359
234.689 296.830
387.000 -
110.433 988.117
175.996 951.387
86.425 889.335
Hasil Olahan Kopra
Kg
Kelapa Kupas
Kg
387.000 -
Aspek Finansial (Hasil Usaha) Uraian
Sat.
2009 RKAP
2010 REAL
RKAP
2011 REAL
RKAP
REAL
Pendapatan Penjualan
Rp juta
1.180
947
1.355
1.173
1.712
1.805
Harga Pokok Penjualan
Rp juta
1.279
1.423
1.281
1.389
1.546
1.718
Laba/(Rugi) Rp Non juta HGU (99) (476) 74 (215) ha sebagai 166 Total luas Kotor areal HGU dan di Unit Mira adalah 3.461 berikut : Pendapatan/(Biaya) Lain2 Rp juta 0 6 Laba/(Rugi) Unit
Rp juta
(99)
(476)
74
(209)
166
87 39 126
Uraian
Sat.
Luas Areal
Areal Tanaman
Jalan & Emplasmen
Areal Kosong
SULAWESI UTARA
Ha
2.239
1.200
55
984
- Kab. Minahasa Utara
Ha
1.440
799
16
625
- Kab. Minahasa Selatan
Ha
799
401
39
359
MALUKU UTARA
Ha
1.222
60
8
1.154
- Kab. Halmahera Utara
Ha
1.222
60
8
1.154
Ha
3.461
1.260
63
2.138
JUMLAH
Jenis produk yang dihasilkan adalah kelapa butir. Dari kelapa butir diolah menjadi kopra dan ada yang dijual dalam bentuk kelapa kupas. Tanaman kelapa umumnya sudah tua yakni di atas 25 tahun sehingga sudah tidak produktif. Sehubungan dengan dana untuk investasi yang terbatas, PTPN XIV fokus pada pengembangan tanaman kelapa sawit di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara serta tanaman karet di Maluku. Untuk Unit Mira direncanakan akan dicarikan mitra strategis untuk dikerjasamakan. Kerjasama PTPN XIV dengan petani di Sulawesi Utara dalam bentuk pemanfaatan lahan untuk palawija. Kerjasama dengan petani sebagian besar di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan pada komoditi kelapa sawit dan karet yaitu berupa antara lain penyediaan bibit, penyuluhan, pembelian hasil (TBS dan lump), dan akses ke lembaga keuangan. Kendala utama PTPN XIV dalam mengembangkan usaha adalah keterbatasan dana investasi. Sumber pendanaan dari lembaga keuangan belum memungkinkan karena masih berada pada posisi Kol 5. Ketersediaan benih dan pupuk bukan merupakan kendala. Benih dapat disediakan oleh Balai Penelitian Tanaman Palma (Balit Palma) – Manado. Pada 5 tahun terakhir, PTPN XIV tidak menyalurkan dana untuk PKBL berhubung kinerja keuangan yang belum baik (merugi). Kegiatan PKBL pada saat ini adalah pengelolaan dana yang telah berjalan yang meliputi bidang-bidang perdagangan, industri, pertanian, perikanan, dan jasa. Sampai saat ini masih terdapat sisa piutang pokok sebesar Rp 908 juta dan bunga Rp 81,7 juta. Bina lingkungan yang telah dilakukan antara lain: bantuan bencana alam, pinjam pakai lahan untuk terminal, peminjaman lahan untuk penyediaan air bersih, penyediaan bibit untuk penghijauan, perbaikan/pembangunan sarana ibadah, kantin kejujuran, dan bantuan pendidikan/pelatihan. PT. Sang Hyang Seri PT. Sang Hyang Seri (SHS) merupakan perusahaan binaan Kementrian BUMN (berdasarkan PP 41/2003,14 Juli 2003) yang kegiatan usaha utamanya bergerak dibidang produksi dan pemasaran bibit/ benih untuk pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu BUMN ini juga menyediakan jasa penelitian, sertifikasi, pendidikan, penyuluhan dan jasa lainnya dalam bidang perbenihan. Dengan menghasilkan produk agroindustri bermutu melalui pemanfaatan sumberdaya perusahaan secara efisien dan efektif untuk
memberikan manfaat optimal bagi stakeholders, perusahaan ini memiliki visi menjadi perusahaan agroindustri benih nasional kelas dunia. PT. SHS memiliki 6 Kantor Regional atau pada 22 Cabang Pabrik Pengolahan Benih yang tersebar di seluruh Indonesia, perusahaan ini telah menghasilkan benih sebanyak 73.000 ton/ tahun. PT. SHS juga memiliki Pabrik Pupuk Organik Granul (POG) dengan kapasitas produksi 18.000 ton/th di Pasuruan, Pabrik NPK dengan kapasitas produksi 15.000 ton/tahun di Sukamandi dan Pabrik Pupuk Organik Cair (POC) dengan kapasitas produksi 2.500.000 liter/ tahun di Klaten. Dalam melaksanakan program ketahan dan swasembada pangan nasional, peran yang dilakukan PT. SHS adalah menyediakan Benih Unggul baik benih padi, jagung, dan kedele untuk pasar subsidi, non subsidi dan menunjang program-program pemerintah melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Cadangan Benih Nasional (CBN) serta melaksanakan Program GP3K (Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi). Bagi petani program ini akan memberi manfaat berupa peningkatan produksi dan pendapatan melalui kawalan teknologi berupa penyediaan benih, pupuk, obat-obatan dan modal kerja, bagi negara akan tercapainya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Bagi SHS program ini menjadi wahana peningkatan dan citra perusahaan.. Berikut adalah Penyaluran BLBU Tahun 2011 Provinsi Sulawesi Utara (APBN-P). Realisasi Pengiriman (kg) No
Kab/Kota
Padi
Padi
Padi
Jagung
Hibrida
Non Hibrida
Lhn Kering
Hibrida
Prov. Sulut 1 Bolaang Mongondow 2 Minahasa Selatan 3 Tomohon 4 Bolmong Utara 5 Bitung 6 Bolmong Selatan 7 Bolmong Timur 8 Kotamobagu Jumlah Sulut
3.750 3.750 2.250 3.000 -
25.000 3.925 7.500 7.500 10.000
-
7.500 37.500 4.500 13.500 4.500
12.750
53.925
-
67.500
Rencana dan realisasi penyaluran BLBU APBN Tahun 2012 Prov Sulawesi Utara (Per : 25 Oktober 2012) NO
KABUPATEN
Rencana
Padi Non Hibrida Realisasi
Sisa
1
Kab. Bolaang Mangondow
425.000
385.000
40.000
2
Kab. Minahasa
240.625
240.625
-
3
Kab. Kep. Talaud
2.500
2.500
-
4
Kab. Minahasa Selatan
118.750
118.750
-
5
Kota Tomohon
12.500
12.500
-
6
Kab. Minahasa Utara
86.250
86.250
-
7
Kab. Minahasa Tenggara
91.250
91.250
-
8
Kab. Bolmong Utara
145.000
120.000
25.000
9
Kab. Sangihe
4.375
4.375
-
10
Kab. Bolmang Selatan
50.000
50.000
-
11
Kab. Bolmang Timur
42.500
42.500
-
12
Kota Kotamobagu
31.250
31.250
-
JUMLAH
1.250.000
1.185.000
65.000
NO
KABUPATEN
Rencana
Padi Lahan Kering Realisasi
Sisa
1
Kab. Bolaang Mangondow
28.125
28.125
-
2
Kab. Minahasa
16.250
16.250
-
3
Kab. Kep. Talaud
-
-
-
4
Kab. Minahasa Selatan
36.250
36.250
-
5
Kota Tomohon
-
-
-
6
Kab. Minahasa Utara
31.250
31.250
-
7
Kab. Minahasa Tenggara
3.125
3.125
-
8
Kab. Bolmong Utara
33.750
33.750
-
9
Kab. Sangihe
8.750
8.750
-
10
Kab. Bolmang Selatan
9.375
9.375
-
11
Kab. Bolmang Timur
8.125
8.125
JUMLAH
175.000
175.000
NO
KABUPATEN
Kedelai Realisasi
Rencana
-
-
Sisa
1
Kab. Bolaang Mangondow
40.000
40.000
-
2
Kab. Minahasa
12.000
12.000
-
3
Kab. Kep. Talaud
4
Kab. Minahasa Selatan
10.000
10.000
5
Kota Tomohon
6
Kab. Minahasa Utara
2.000
2.000
7
Kab. Minahasa Tenggara
8
Kab. Bolmong Utara
10.000
10.000
9
Kab. Sangihe
-
10
Kab. Bolmang Selatan
4.000
4.000
11
Kab. Bolmang Timur
2.000
2.000
JUMLAH
80.000
80.000
-
-
Realisasi Penyaluran BLP TA 2011 Provinsi Sulawesi Utara. Sementara untuk tahun 2012 tidak ada BLP.
NO
KABUPATEN
PROV.SULUT 1 Bolaang Mongondow 2 Bolmong Utara 3 Bolmong Selatan 4 Bolmong Timur
KOMOIDTI PUPUK (KG) NPK POG POC 156.000 95.000 30.500 40.400
156.000 95.000 30.500 40.400
7.800 4.750 1.525 2.020
PT. PERTANI Lingkup bisnis meliputi: pemasaran pupuk (organik dan anorganik), produksi dan pemasaran benih, serta pemasaran pestisida. Wilayah kerja PT. Pertani cabang Sulawesi Utara meliputi: Provinsi Sulawesi Utara & Gorontalo.
Realisasi penjualan PT. Pertani (Persero) Cab. Sulawesi Utara tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut: Rp Juta NO
TAHUN 2008
TAHUN 2009
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
REALISASI
REALISASI
REALISASI
REALISASI
TARGET
3
4
5
6
7
URAIAN
1
2
1
Penjualan/Pendapatan
17.387,61
38.171,17
65.408,55
54.917,20
39.256,85
2
Harga Pokok
15.822,88
33.992,63
55.483,39
47.812,48
32.051,62
3
Laba Kotor
1.564,73
4.178,54
9.925,16
7.104,72
7.205,23
4
Biaya Langsung
476,58
1.178,93
5.420,11
3.481,30
906,00
5
Margin
1.088,15
2.999,61
4.505,05
3.623,42
6.299,23
6
Biaya Tidak Langsung
1.577,29
1.000,98
565,23
586,99
1.158,40
7
Laba Operasional
(489,14)
1.998,63
3.939,82
3.036,43
5.140,83
8
Pend & By.Diluar Usaha
0,87
2,09
13,35
13,81
-
(488,27)
2.000,72
3.953,17
3.050,24
5.140,83
9
Laba Bersih
NO
REALISASI
URAIAN Tahun 2009
1
2
4
Tahun 2010
Tahun 2011
5
6
1
PUPUK SUBSIDI
2
PUPUK NON SUBSIDI
-
-
a. Produk Non Pertani
-
-
b. Produk Pertani 3
b. Benih Jagung
1.736,64
9.893,59
109,87
151,14
7
5.575,35
11.300,00 -
4.382,15
1.294,00
1,80
38,36 -
775,00 -
350,00
BENIH NON SUBSIDI a. Benih Padi b. Benih Jagung
5
4.303,75
BENIH SUBSIDI a. Benih Padi
4
4.714,81
TARGET Tahun 2012
1.156,50
1.608,21
371,25
453,06
1.392,25 390,60
c. Benih Lainnya
-
-
ANEKA USAHA
-
-
JUMLAH
8.090,87
16.409,75
-
2,99 11.781,70
-
200,00 13.919,00
Sinergi dengan kelompok tani/ petani untuk mendukung swasembada pangan di Provinsi Sulawesi Utara yaitu: Untuk menyediakan benih unggul PT Pertani melakukan kemitraan dengan kelompok Tani Penangkar seluas kurang lebih 215 Ha dengan Jumlah Kelompok Tani sebanyak 6 Kelompok. Khusus untuk kemitraan penangkar benih, PT Pertani bertindak sebagai off taker hasil panen sehingga memberikan kepastian pembelian dan harga saat panen. PT Pertani bertindak sebagai avalis kelompok Tani dalam memperoleh kredit KKP-E bank BRI. Kemitraan dengan kelompok tani dalam program GP3K seluas 152,50 ha yang didukung dengan dana dari KKPE BRI sebesar Rp. 426.321.250,Sinergi/kemitraan PT Pertani dengan BUMN lain yaitu PT. Pupuk Kaltim sudah sejak lama terjalin, dimana PT. Pertani sebagai salah satu distributor pupuk. BUMN lainnya yang bekerjasama dengan PT Pertani adalah dengan PT SHS selalu bermitra dalam menyediakan benih unggul bermutu. Sinergi/ kemitraan PT Pertani dengan Petani dan BUMN semakin
erat sejak dicanangkan program GP3K (Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi) pada tahun 2011. Kegiatan PSO yang dilaksanakan di provinsi Sulawesi Utara meliputi: Subsidi Benih, BLBU & BLP. Realisasi 3 tahun terakhir sbb: 1. Subsidi Benih Penyaluran Benih bersubsidi PT Pertani Cabang Sulawesi Utara, belum mengalami kenaikan yang signifikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kendala penyaluran benih subsidi adalah: Kebiasaan petani menggunakan benih tanpa label, serangan hama, anomali iklim yang mengakibatkan perubahan varietas atau perubahan jadwal tanam. Dengan adanya kegiatan bantuan benih melewati BLBU, diharapkan kesadaran petani menggunakan benih berlabel semakin meningkat. 2. Kegiatan BLBU dan BLP Satuan : Ton JENIS
TAHUN 2009
TAHUN 2010
TAHUN 2011
KOMODITI PSO
ALOKASI REALISASI
1
BLBU
2
ALOKASI REALISASI
%
ALOKASI REALISASI
%
4
5
6
7
8
9
10
11
Padi Non Hib
662,33
662,33
100 %
1.275,64
1.275,64
100 %
452,50
452,50
100 %
Padi Hibrida
49,50
49,50
100 %
33,75
33,75
100 %
5,70
5,70
100 %
-
-
-
47,50
47,50
100 %
Jagung Hibrida
258,39
258,39
100 %
137,29
137,29
100 %
Kedele
80,00
80,00
100 %
70,00
70,00
100 %
-
-
-
-
-
192,00
192,00
100 %
-
-
-
1.050,22
1.050,22
1.756,18
1.756,18
630,33
630,33
-
POG
885,00
885,00
100 %
5.886,00
5.886,00
100 %
267,10
267,10
100 %
POC
5,90
5,90
100 %
39,24
39,24
100 %
13,36
13,36
100 %
295,00
295,00
100 %
1.962,00
1.962,00
100 %
267,10
267,10
100 %
1.185,90
1.185,90
Padi Lahan Kering
Kacang Tanah JUMLAH
BLP
%
3
NPK
JUMLAH
-
7.887,24
7.887,24
172,13
547,56
172,13
100 %
547,56
Penugasan kegiatan BLBU dan BLP dapat dilaksanakan dengan baik dan selesai 100 %. Faktor yang mendukung pelaksanaan BLBU dan BLP adalah Kesiapan Administrasi (Pedum, Juknis, CPCL) dan Koordinasi dilakukan lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya sehingga distribusi barang menjadi lebih lancar sesuai dengan jadwal yang telah tercantum pada CPCL. Petani yang menerima bantuan BLBU dan BLP adalah petani yang terdaftar dalam CPCL yang sudah disyahkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan Provinsi. Bantuan BLBU dan BLP diharapkan bisa diterima seluruh petani, agar penerapan budidaya yang direkomendasikan Dinas Pertanian dapat ditingkatkan, sehingga berdampak peningkatan produksi. PT. Pertani Cabang Sulawesi Utara merupakan salah satu distributor yang ditunjuk PT. Pupuk Kaltim untuk menyalurkan Pupuk Bersubsidi di Provinsi Sulawesi Utara. PT Pertani Cabang Sulut ditunjuk menjadi distibutor pupuk bersubsidi sebanyak 8.565 ton yaitu: di seluruh Kecamatan di Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara, sedangkan untuk Kabupaten Bolmong hanya meliputi 7 kecamatan yaitu : Kecamatan Passi Timur, Passi Barat, Poigar, Santong Bolang, Dumoga Barat dan Kecamatan Bolaang.
PT Pertani kemudian menunjuk beberapa Pengecer resmi di setiap Desa/ Kecamatan. Pelaksanaan Distribusi pupuk bersubsidi berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan RI no: 17/M-Dag/PER/6/2011 tanggal 15 juni 2011. Mekanisme Distribusi pupuk bersubsidi adalah sbb : PT Pertani melakukan penebusan ke PT.Pupuk Kaltim atas dasar permintaan dari Kios Pengecer. Setelah terbit DO, maka PT Pertani mengambil pupuk dari Gudang dan menyalurkan ke pengecer Pengecer yang menyalurkan ke Petani/Kelompok Tani sesuai RDKK yang dibuat. Sehubungan transaksi pupuk bersubsidi adalah tunai, maka apabila kondisi keuangan kelompok tani/petani tidak siap untuk membeli pupuk di tingkat kios, dapat menyebabkan kendala dalam penyalurannya. Pengembangan bisnis di bidang pupuk adalah dengan memperbanyak penyediaan jenis pupuk, khususnya pupuk Organik. Varian produk pupuk Anorganik adalah : Urea, ZA, SP-36, SP-18, KCL, NPK dengan berbagai komposisi, Dolomite, Rock Phosphat, Varian produk pupuk Organik adalah: Pupuk Organik Granul Super, Pupuk Organik Granul Prima, Biorganik, Pupuk Organik Cair (POC) Super. Untuk produk pestisida akan dikembangkan produk baru meliputi jenis insektisida, rodentisida, herbisida, fungisida. Dan selanjutnya akan dikembangkan Pestisida organik yang ramah lingkungan. Untuk meningkatkan eksistensi bidang perbenihan maka PT Pertani terus meningkatkan kualitas dan ragam varietas benih yang disalurkan. Selain tetap memproduksi benih standar klas ES bersubsidi dan klas SS, PT Pertani memproduksi benih kualitas Prima (mutu diatas standar). Selanjutnya akan dikembangkan Padi Hibrida LOPP-11 dan 3 varietas baru benih Jagung Hibrida yaitu: N 37, NT 105, NT 106. Pengembangan bidang perbenihan ini diharapkan mampu mendukung produksi pangan, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk distribusi dan pemasaran produk pupuk dan benih, ada 2 pola yang diterapkan yaitu: Melalui pola distribusi kios penyalur/ pengecer Pola ini dilakukan untuk produk produk yang sudah dikenal oleh petani Melalui pola kemitraan dengan kelompok Tani /petani Pola ini diterapkan pada produk pupuk dan benih tertentu yang memerlukan pengawalan dalam aplikasi dilapangan agar sesuai dengan rekomendasi sehingga peningkatan produksi tanaman tercapai. Pada tahun 2012 Realisasi pola kemitraan Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi (GP3K) untuk mendukung peningkatan produksi pangan Nasional: Penangkaran Benih Padi : Kab. Minahasa Utara: 10 ha Kab. Bolaang Mongondow: 205 ha Tanaman Padi : Kab. Minahasa Tenggara: 152,5 ha Dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT.Pertani (Persero) Sulut belum pernah menyalurkan bantuannya.
PERUM BULOG Organisasi Divre Sulut & Gorontalo terdiri Kantor Divre Manado dan membawahi 3 Subdivre di wilayah Propinsi Sulawesi Utara & Gorontalo, yaitu sebagai berikut : Kantor Divre : rentang kendali 7 Kabupaten/Kota Subdivre Gorontalo : rentang kendali 6 Kabupaten/Kota Subdivre Tahuna : rentang kendali 3 Kabupaten/Kota Subdivre Bolmong : rentang kendali 5 Kabupaten/Kota Divre Sulut & Gorontalo mempunyai 21 unit gudang sebagai berikut : Manado, Bitung : 1 lokasi kompleks gudang kapasitas 35.000 ton (10 unit) Subdivre Gorontalo : 3 lokasi gudang kapasitas 9.000 ton (4 unit) Subdivre Tahuna : 5 lokasi gudang kapasitas 6.350 ton (5 unit) Subdivre Bolmong : 1 lokasi gudang kapasitas 3.000 ton (2 unit) Sumber Daya Manusia Jumlah SDM Divre Sulut & Gorontalo : 103 orang Perbandingan Realisasi Pengadaan Periode 2008 – 2012
Bulan
2008 Manado Gorontalo 98 Bolmong 935 Tahuna Jumlah 1.033
2009 2.532 1.041 3.573
Tahun (Ton) 2010 2011 2.552 5.152 922 668 3.474 5.820
2012 3.478 8.630 2.788 14.897
Realisasi pengadaan per 04 Nopember 2012 sudah mencapai 14.897 ton atau 148.97 % dari prognosa 10.000 ton. Pengadaan beras di Divre Sulut & Gorontalo cenderung meningkat selama 4 tahun terakhir. Beberapa upaya yang dilakukan Perum BULOG Divre Sulut & Gorontalo dan telah berhasil meningkatkan pengadaan beras DN tahun 2012, antara lain: Menyesuaikan harga pembelian dengan kondisi wilayah. Harga gabah & beras di tingkat penggilingan petani maupun penggilingan di Propinsi Sulawesi Utara & Gorontalo, relatif lebih tinggi dari HPP sesuai Inpres No. 3 Tahun 2012 yaitu Rp. 6.600,- /kg. Oleh karena itu sebagai bentuk komitmen dalam menyerap beras lokal, Perum BULOG Divre Sulut & Gorontalo telah memberikan tambahan harga sebesar Rp. 400,- / kg, sehingga harga pembelian oleh BULOG adalah Rp 7.000,- / kg Kerjasama dengan Dinas Pertanian & Kelompok Petani melalui program SLPTT di 2 Kabupaten Bolmong Utara dan Minasaha Utara. Perum BULOG berperan dalam mendukung pemasaran beras hasil produksi kelompok tani. Pembelian langsung di penggilingan kecil maupun kelompok tani melalui Satgas Pengadaan. Satgas membentuk jaringan semut di lapangan, melakukan pembelian langsung dari petani maupun penggilingan kecil bahkan dengan volume kecil tetap dibeli oleh satgas.
Meningkatkan koordinasi & kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kelompok Tani dan beberapa BUMN Pertanian melalui program On Farm Mandiri 25 Ha & sinergi BUMN 200 Ha. Realisasi On farm di wilayah Subdivre Gorontalo seluas 25 Ha lahan sawah menggunakan modal PRK UB. PGB. Perkembangan Realisasi Raskin Reguler periode Januari s/d Oktober 2012 Divre / Subdivre
Jlh. Kec
Rencana
Jlh TD
Kg Manado Bolmong Tahuna * Gorontalo Jumlah
83 32 43 66 224
910 390 376 607 2,283
12,586,575 4,900,575 3,393,375 12,342,975 33,223,500
Kumulatif Realisasi DO Kg 12,977,040 4,986,555 3,928,965 13,567,005 35,459,565
Prosentase Thd Pagu % 103.10 101.75 115.78 109.92 106.73
Ket : * Percepatan penyaluran Raskin Sep s/d Des ’12. Realisasi penyaluran raskin Januari s/d Oktober 2012 sudah 100 %, bahkan beberapa kabupaten telah disalurkan Raskin alokasi Desember 2012. Percepatan penyaluran raskin alokasi Nopember – Desember dilaksanakan di wilayah Talaud & Sitaro.
PT. PERIKANAN NUSANTARA PT. Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Bitung merupakan BUMN Perikanan yang dahulunya bernama PT. PEIKANI (PERSERO). Bergabung kedalam PT. Usaha Mina Penggabungan berdasarkan: Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1998, tanggal 27 Oktober 2005 di gabung kedalam PT Usaha Mina Hasil Penggabungan. Pertumbuhan Produksi Tahun 2009- 2011 No. 1 2 3 4 5 6 7
URAIAN Pengolahan/perdagangan ikan Pabrik dan perdagangan es Jasa Perawatan /Perbaikan Kapal Perbengkelan Jasa pengolahan ikan Jasa sewa cold storage Jasa sewa fasilitas lainnya
SATUAN Ton Ton GT Unit Ton Ton Unit
2009
2010
2011
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi 552 378 834 1.407 1.393 911 6.250 7.824 10.944 11.460 17.445 13.971 8.000 10.066 7.200 6.953 6.812 9.997 108 164 180 203 25 240 390 375 372 1.200 482 479 1.706 1.566 1.572 110 864 925 717 712 458
Pertumbuhan Per- tahun (%)
Target Realisasi 118,48 59,08 34,19 67,25 6,43 (7,69) 11,89 33,33 729,09 28,13 123,09 83,42 358,94 (26,57)
Kendala yang dihadapi berasal dari: 1. Internal yaitu: Sarana produksi kondisi sudah tidak efisien, dan sistim & SDM. 2. Eksternal yaitu: Anomali cuaca & SDI ikan tuna berkurang, KEP/45/MEN/2011, tgl 03-08 – 2011; Kebijakan penetapan harga BBM; Illegal fishing & illegal transaction; Tumpang tindih Kebijakan Pusat - Daerah;
Upaya yang dilakukan: 1. Internal melalui: Rekondisi, pengadaan baru, alih teknologi dan alih fungsi kapal dari longliner Kapal pengumpul; Implementasi Internal Control System/ICS. 2. Eksternal melalui: Pengalihan aktivitas penangkapan ikan tuna ke aktivitas pengumpulan ikan jenis lainnya; Kemitraan dengan nelayan untuk kepastian suplai ikan dan kepastian pergerakan kapal, Implementasi Internal Control System/ICS. Permasahan yang dirasakan adalah tentang perizinan yang selama ini membutuhkan waktu dan beberapa peraturan yang tumpang tindih seperti contoh: Menurut UU no. 31/2004 dan UU no. 45/2009 yang berhak mengeluarkan “Surat Izin Berlayar” Syahbandar Perikanan namun menurut UU no. 17/2008 yang berwenang mengeluarkan “Surat Persetujuan Berlayar” Syahbandar Perhubungan, apa kita harus minta kedua surat tersebut ?. Peraturan Meteri Kelautan dan Perikanan RI No. PER.14/MEN/2011, tanggal 01 Juni 201, tentang Usaha Perikanan Tangkap , dimana Wilayah Penangkapan dan pengangkutan Ikan yang diberikan pada kapal yang berukuran diatas 30 GT sesuai SIUP. Namum realisasinya wilayah operasional yang telah diberikan bertentangan dengan Perda yang mewajibkan kapal yang beroperasi di wilayah pengelolaan Daerah untuk mendirikan unit pengolahan ikan sehingga kapal yang sudah mendapat izin dari KKP sesuai SIKPI/SIPI tidak dapat melakukan aktifitas. Pada Pasal 54 (1). Pengawasan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh pengawas perikanan. (2). Pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada kenyataannya pengawasan operasional kapal perikanan sering dilakukan oleh instansi lain 1. Kemitraan dengan nelayan yang sudah dilakukan yaitu: Menjalin kerjasama dengan nelayan dimana PT Perikanan Nusantara membeli (sebagai off taker) hasil tangkapan nelayan yang didukung dengan :Kapal penampung yang beroperasi di daerah penangkapan (fishing ground) atau di pulau – pulau pekampungan nelayan yang sulit untuk memasarkan hasil tangkapan; Ketersedian kebutuhan es;Ruang pengolahan ikan dan; Sarana galangan untuk perawatan/ perbaikan kapal nelayan. 2. Kemitraan dengan nelayan yang sedang dikembangkan yaitu: Menjalin kerjasama dengan nelayan dimana PT Perikanan Nusantara sebagai pengelola (Avalis) PKBL BUMN atau penyaluran kredit dari Lembaga Keuangan dengan pola (skim): Segala kebutuhan nelayan (kebutuhan melaut, alat tangkap, dan kebutuhan hidup keluarga) akan dipenuhi oleh PRINUS; PRINUS menampung semua hasil tangkap ikan nelayan (sebagai off taker); Bekerjasama dengan BUMN lainnya dalam pengembangan perkampungan nelayan.
4.1.2. BUMN ENERGI PT PERTAMINA (PERSERO) Salah satu upaya untuk memastikan bahwa demand terpenuhi adalah dengan menyediakan sarfas yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat di Sulawesi Utara. Ketahanan stok di TBBM Bitung dan Tahuna sangat mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan BBM dengan coverage days lebih dari 19 hari untuk semua produk. Provinsi
Jumlah SPBU
Pasti Pas
Sulawesi Utara
46
42
Jumlah SPBU menjual BBM Non PSO 38
Pasti Pas adalah salah satu bentuk peningkatan layanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pertamina. Di Sulawesi Utara terdapat 42 SPBU 91% yang sudah mendapatkan sertifikat Pasti Pas. Kontribusi pertamina dalam pemenuhan demand BBM di Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut: Sektor Transportasi Industri Rumah Tangga Total
Volume (KL) 32,978 25,682 7,231 65,891
Pertamina memenuhi 97% kebutuhan BBM di Sulut. Jumlah lembaga Penyalur : 46 SPBU 8 APMS 7 SPDN 30 Agen LPG PSO 4 Agen LPG Non PSO Penyaluran rata-rata/ lembaga penyalur BBM =18.32 KL/hari LPG = 160 KG/hari Jumlah lembaga penyalur lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Harga BBM PSO yang disalurkan melalui SPBU, APMS, SPDN, SPBN untuk daerah yang berada di daratan pulau Sulawesi Utara dan di Kepulauan (Sitaro, Talaud, Sangihe) adalah SAMA. Premium : Rp. 4.500,-/liter Solar : Rp. 4.500,-/liter
Penyebaran lembaga penyalur: Lembaga Penyalur
Daratan
Kepulauan
SPBU
44
2
APMS
3
5
SPDN
6
1
Volume Penyaluran Distribusi di Daratan dan Kepulauan BBM PSO Produk
Daratan (KL/Bulan)
Premium Kerosene Solar
23,804 2,148 9,149
Kepulauan % Kepulauan (KL/Bulan) 1,321 5% 1,179 35% 382 4%
BBM Non PSO Produk
Daratan (KL/Bulan)
Premium Kerosene Solar
15,126
Kepulauan % Kepulauan (KL/Bulan) 1,804 11%
Distribusi BBM di daratan menggunakan sarana mobil tangki, sedangkan untuk di kepulauan (Talaud dan Sitaro) menggunakan sarana Mini Tanker. Potensi Loss BBM bersubsidi sangat kecil, karena penyaluran BBM PSO di wilayah Kepulauan hanya 5%. Pertumbuhan Rata-rata Konsumsi BBM PSO di Sulawesi Utara : Premium : 11% Solar : 9% Kerosene : konversi, sehingga terdapat penurunan yang drastis. Dari 15 Kab/Kota, 9 sudah Dry Pada bulan Maret 2012, terdapat peningkatan penyaluran LPG 3 kg, disebabkan progress konversi Sulawesi Utara pada bulan tersebut yang tertinggi. Program konversi Sulawesi Utara Kab/Kota
SP(P)BE
Kab. Bolaang Mongondow
Sudah Distribusi*)
Belum Distribusi/
Penyisiran
17,524
80,026
Kab. Minahasa Induk
87,329
0
Kab. Minahasa Selatan
55,612
0
23,482
0
40,985
0
35,456
0
28,564
0
93,414
0
Utara
Kab. Minahasa Tenggara Kab. Minahasa Utara Kota Bitung
PT. Tambang Yokodelta PT. Gasmindo Utama
Kota Kotamubagu Kota Manado
Kota Tomohon Total
PT. Sinar Pratama Cemerlang
22,170
0
404,536
80,026
*) Data Distribusi based on data Daily Report Web Konversi **) Kab. Bolmongut adalah pemekaran dari Kab. Bolmong, sedang diusulkan di RAPBN 2013
Untuk meningkatkan kinerja keuangan, Pertamina melakukan : Perusahaan menerapkan cash management secara terpusat di Korporat (treasury center). Penerimaan penjualan BBM pada hari yang sama akan ditransfer ke rekening korporat. Untuk memenuhi kebutuhan dana operasional di unit operasi, korporat akan melakukan dropping dana secukupnya. Pembayaran kepada vendor dilakukan langsung oleh korporat. Business Social Responsibility di Sulawesi Utara
Business Social Resp.
2010
Program Kemitraan
2011
Per Sept 2012
Prognosa 2012
44,91
47,84
37,78
50,90
Program Bina Lingkungan
3,94
4,89
9,66
13,17
Program CSR
5,72
1,17
6,77
9,24
54,57
53,90
54,21
73,31
Total
PT PLN (PERSERO) Untuk wilayah Sulawesi Utara: Luas Wilayah Jumlah RT berlistrik PLN Jumlah RT berlistrik Non PLN Jumlah KK Rasio Elektrifasi
15.271 km2 438.981 PLG 9.141 PLG 597.655 KK 74.98%
Kondisi kelistrikan Wilayah Sulawesi Utara Daya Mampu Pembangkit Eksisting: 224,042 MW Sulawesi Utara Daratan Pembangkit Eksisting
Daya Mampu
PLTA/PLTM
53,3 MW
PLTD
88,75 MW
PLTP
60 MW
Sulawesi Utara Pulau Tersebar PLTD
21,92
PLTM
0,915
Daya mampu Pembangkit Listrik eksisting untuk Sulawesi Utara 224 MW, sebagian besar menggunakan bahan bakar minyak yang tidak dapat dihindari karena daerah kepulauan tersebar dan daerah remote. PLN menargetkan perbaikan Fuel Mix pada akhir 2015 dengan komposisi BBM < 10% dengan mengembangkan penggunaan energi tebarukan. Kebutuhan tenaga listrik Provinsi SULUT diproyeksikan tumbuh ratarata 9,7 % per-tahun dimana kebutuhan tahun 2011 sebesar 973,4 GWh meningkat menjadi 2.267 GWh pada tahun 2020.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan investasi sarana kelistrikan sampai 2020 Pembangkit : 559 MW Transmisi : 463 kms Gardu Induk : 620 MVA Memerlukan dukungan kemudahan perijinan dan pembebasan lahan khususnya yang melewati kawasan hutan serta penerbitan RTRW/ RUTR untuk kepastian lokasi fasilitas kelistrikan. Untuk mendukung program investasi mencapai target rasio elektrifikasi dibutuhkan dana sampai tahun 2020 sekitar: Pembangkit : 777.9 juta USD Transmisi : 48,1 juta USD Gardu Induk : 44 Juta USD Defisit Biaya Penyediaan Tenaga Listrik: Rp 1400/kWh Pertumbuhan Energy Sales rata-rata 9,7 %/ tahun, dengan daya mampu pembangkit eksisting 224,042 MW tidak mencukupi untuk memikul beban puncak 247 MW tahun 2013 Proyeksi Kebutuhan Tenaga Listrik Sulawesi Utara Tahun
Energy Sales (GWh)
Produksi Energi (GWh)
Beban Puncak (MW)
Jumlah Pelanggan
2011
973,4
1.120,2
209,4
420.975
2012
1.068,3
1.226,3
227,4
435.064
2013
1.172,7
1.342,7
247,0
449.540
2014
1.287,4
1.470,5
268,3
464.356
2015
1.413,5
1.610,7
291,6
479.536
2016
1.552,4
1.765,1
317,0
495.107
2017
1.705,2
1.934,6
344,8
511.037
2018
1.873,5
2.120,8
375,0
527.288
2019
2.058,6
2.325.3
408,0
543.842
2020
2.267,3
2,556,2
445,1
563291
Growth (%)
9.7
9.4
8.5
3.3
PT SEMEN TONASA PT Semen Tonasa memiliki 3 unit pabrik semen dengan total kapasitas 5.980.000 juta ton per tahun (Tonasa II & III @590.000 ton pa, Tonasa IV @ 2.300.000 ton pa dan Tonasa V @ 2.500.000 ton pa. Cadangan tambang bahan baku utama pabrik semen yang telah dibebaskan terdiri batu kapur: 538 juta ton (60 tahun) dan tanah liat: 128 juta ton (60 tahun). Fasilitas pendukungnya yaitu: 8 Unit Pengantongan yang tersebar diseluruh wilayah Pasar: -Makassar 600.000 Tpa -Palu 300.000 Tpa -Bitung 300.000 Tpa -Banjarmasin 300.000 Tpa
-Samarinda 300.000 Tpa -Pontianak 300.000 Tpa -Bali 600.000 Tpa -Ambon 300.000 Tpa Jenis produk
SEMEN OPC (TYPE 1)
SEMEN PCC
Semen Portland Ordinary (Tipe I) adalah semen hidrolis yang dibuat dengan menggiling terak dan gipsum. Semen Portland Ordinary (Tipe I) produksi perseroan memenuhi persyaratan SNI 15-2049-2004 Jenis I dan ASTM C150-2004 Tipe I.
Semen Portland Komposit adalah bahan pengikat hidrolis hasil penggilingan bersama terak dan gipsum dengan satu atau lebih bahan anorganik, atau hasil pencampuran bubuk Semen Portland dengan bubuk bahan anorganik lain.
Pola distribusi No.
KONDISI
1.
Mendirikan Unit Pengantongan Semen (UPS) di Kotamadya Bitung dengan kapasitas 300.000 ton/tahun.
Semen curah dikirim via kapal curah dari Bitung, Likupang, pelabuhan khusus milik PT. Semen Tonasa Minahasa, Manado dan (Pelabuhan Biringkassi) ke UPS di sebagian ke Kota Mubagu. Kotamadya Bitung. (mulai beroperasi sejak tahun 1996). Dari UPS ini, truk distributor datang mengambil semen dengan sistem FOT (Free on Truck).
2.
Untuk daerah yang tidak bisa dijangkau dari UPS Bitung, dipasok dengan sistem penjualan FOB (Free on Boat).
Kapal distributor datang ke pelabuhan khusus Biringkassi untuk mengambil semen bag dan diangkut ke daerah-daerah pasar di Provinsi Sulut .
3.
Sistem distribusi dengan Semen Tonasa mengantar semen bag ke Daerah yang selama ini penjualan CIF (cost insurance and daerah pasar PT. Semen Tonasa sampai di dipasok dengan sistem freight) pelabuhan daerah pasar. distribusi CIF adalah Kota Mubagu.
STRATEGI DISTRIBUSI
DAERAH YANG DI JANGKAU
Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe., Kepulauan Sitaro dan sebagian Kota Mubagu.
Pola distribusi saat ini diharapkan PT. Semen Tonasa bisa lebih dekat dengan pasar dengan mendirikan UPS dan sistem penjualan CIF. Dengan adanya UPS tersebut, diharapkan kualitas semen sampai ke konsumen akan terjamin dan biaya distribusi bisa lebih efisien. Saat ini di UPS Bitung dalam tahap ekspansi dengan membangun lagi 1 (satu) UPS sehingga kapasitas menjadi 600.000 ton/tahun yang diharapkan ketersediaan pasokan semen ke Provinsi Sulut akan lebih terjamin. UPS tersebut diperkirakan operasi awal Agustus 2013. Selain itu juga akan dibangun 1 unit UPS di Gorontalo dengan kapasitas 300.000 ton/tahun pada tahun 2013
Roadmap Program PKBL PT Semen Tonasa
Bentuk Program PKBL 1. Bantuan pinjaman lunak untuk pengembangan usaha. 2. Bantuan pompanisasi dan traktor tangan untuk peningkatan produksi pertanian. 3. Perbaikan sarana umum seperti pasar, rumah ibadah dsb 4. Bantuan pendidikan berupa beasiswa dan peralatan laboratorium sekolah. 5. Pengobatan gratis dan bantuan bencana alam serta bantuan sosial lainnya.
Mekanisme kemitraan yang dikembangkan perseroan Dana Pinjaman Mengajukan proposal rencana pengembangan usaha; Melakukan evaluasi, seleksi dan peninjauan ke lokasi usaha Calon Mitra Binaan; Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi (Surat Perjanjian) Beban Pembinaan (Hibah) Kerjasama dengan Lembaga/ instansi terkait untuk menyelenggarakan Pelatihan Teknis dan Kewirausahaan, seperti Dinas Koperasi, Dinas Perindag, BLK Depnaker baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi; Mengikutkan Mitra Binaan potensial dalam even-even pameran lokal dan nasional.
PT TELKOM Pendapatan Telkom di Sulawesi Utara (dalam milyar rupiah)
1.031
2009
1.179
1.218
2010
2011
1.395 1.046
Q3 2012
Outlook 2012
Total pelanggan Telkom (dalam juta) 1.8
2009
2.2
2010
2.5
2011
2.6
sd Sep-2012
Coverage area Telkom di Sulawesi Utara Fastel Telkom Group No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kabupaten/Kota Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Kepulauan Talaud
Ibu kota
Kotamobagu Bolaang Uki Tutuyan Boroko Tondano Amurang Ratahan Airmadidi Tahuna Ondong Siau Melonguane
Telp Rumah Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok No No
Flexi
Speedy
Tsel
Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok No No
Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok No No
Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Kerjasama dengan SKPD Sulawesi Utara Kerjasama dengan Polda Sulut
Penyediaan layanan Astinet & Video Conference Kerjasama dengan BPD Sulut Penyediaan layanan call center Kerjasama dengan Universitas Sam Penyediaan Astinet Ratulangi Kerjasama dengan SKPD Penyediaan layanan Astinet dengan beberapa SKPD
No 1 2 3 4 5 6 7
PROJECT
PRODUK BW (Kbps)
BKD ONLINE dgn BAKN BKD ONLINE dgn BAKN BKD ONLINE dgn BAKN BKD ONLINE dgn BAKN BKD ONLINE dgn BAKN BKD ONLINE dgn BAKN AKSES INTERNET (Dedicated)
VPN IP VPN IP VPN IP VPN IP VSAT IP VSAT IP ASTINET
128 128 768 1,024 1,024 1,024 3,072
BKD KOTA MANADO BKD KOTA KOTAMOBAGU BKD KAB. MINAHASA BKD KAB. KEP. SANGIHE BKD KAB. KEP. SITARO BKD BOLAANGMONGONDOW BIRO PEMBANGUNAN PEMPROV SULUT
Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) di Prov Sulawesi Utara Program Kemitraan 1. Pemberian bantuan modal kepada 8 jenis sektor usaha: (1) jasa, (2) peternakan, (3) perikanan, (4) pertanian, (5) perkebunan, (6) perdagangan, (7) industry & (8) lainnya 2. Pemberian melalui BUMN lainnya (penyaluran secara sinergi) kepada avails: PT. Sang Hyang Seri, PT. Pertani, PT. Garam yang kemudian disalurkan kepada petani (plasma) 3. Program sinergi kemitraan dan bina lingkungan berupa pelatihan dan permodalan bagi UMKM yang belum memenuhi syarat untuk program kemitraan (syarata program umur usaha 1 tahun dan aset 200 juta) Program Bina Lingkungan Bidang obyek Bantuan Program Bina Lingkungan: (1) korban bencana alam, (2) kesehatan masyarakat, (3) sarana ibadah, (4) sarana umum, (5) pendidikan, (6) pelestarian lingkungan. Penyaluran program kemitraan JENIS USAHA INDUSTRI PERDAGANGAN PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN PERIKANAN JASA LAINNYA TOTAL
DANA KEMITRAAN (Kumulatif) 2009 2010 2011 Q3 2012 145 175 428 973 1,301 2,226 2,783 3,593 71 96 20 20 20 60 30 30 80 80 100 100 311 336 620 1,520 1,908 2,403 50 50 50 50 2,266 4,121 5,651 7,591
Jumlah Mitra Binaan JENIS USAHA INDUSTRI PERDAGANGAN PERTANIAN PETERNAKAN PERKEBUNAN PERIKANAN JASA LAINNYA TOTAL
JUMLAH MITRA (Kumulatif) 2009 2010 2011 Q3 2012 3 4 11 26 55 78 94 114 2 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3 3 7 8 19 36 44 56 1 1 1 1 83 124 162 212
Program peningkatan kualitas kemitraan 1. Peningkatan SDM melalui pelatihan 2. Memberikan bimbingan dan arahan bagi peningkatan manajemen bisnis 3. Upaya pemasaran melalui pameran PT PELINDO IV PT Pelabuhan Indonesia IV mengelola 3 (tiga) pelabuhan cabang di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu: Pelabuhan cabang Bitung Pelabuhan cabang Terminal Petikemas Bitung Pelabuhan cabang Manado Ketiga pelabuhan cabang tersebut merupakan pemisahan (spin off) dari pelabuhan cabang Bitung terhitung sejak Januari 2011. Pemisahan tersebut dimaksudkan untuk fokus pada pelayanan yang menjadi segmen usaha unggulan. - Pelabuhan cabang Bitung difokuskan pada marine service, kegiatan bongkar muat barang non petikemas dan penumpang. - Pelabuhan cabang Terminal Petikemas Bitung difokuskan pada pelayanan bongkar muat petikemas - Pelabuhan cabang Manado difokuskan pada pelayanan penumpang antar pulau di Provinsi Sulawesi Utara dan kapal-kapal wisata serta kegiatan bongkar muat general cargo. Kinerja keuangan pelabuhan-pelabuhan cabang PT Pelabuhan Indonesia IV di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan pertumbungan yang meningkat. Taksasi pertumbuhan pendapatan dari tahun 2012 terhadap tahun 2011 untuk cabang Bitung adalah sebesar 17%, cabang Terminal Petikemas Bitung adalah sebesar 15% dan cabang Manado adalah sebesar 35%. Pertumbuhan untuk Cabang Manado cukup signifikan karena adanya intensifikasi pelayanan penumpang dan juga ekstensifikasi pelaksanaan pelayanan bongkar muat di Terminal Khusus. Dan secara umum, untuk kinerja PT Pelindo IV di Sulawesi Utara dapat terlaksana sesuai dengan sasaran, sebagaimana yang digambarkan dalam laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dan target tahun 2012, sebagaimana berikut :
(dalam Rp 000) NO
CABANG
REALISASI TAHUN 2010
P/B/L 2009
2011
RKA TAHUN 2012
TAKSASI TAHUN 2012
1.
BITUNG
P B L
76.630.593 65.770.954 10.859.639
95.103.836 73.396.556 21.707.280
53.353.591 35.610.748 17.742.843
63.489.078 48.110.560 15.378.518
62.631.046 47.014.596 15.616.450
2.
TPK.BITUNG
P B L
-
-
53.206.520 33.381.142 19.825.378
59.699.707 42.488.519 17.211.188
60.115.526 42.634.898 17.480.628
3.
MANADO
P B L
-
-
3.825.865 2.930.375 895.490
5.441.602 4.862.500 579.102
5.228.688 4.041.782 1.186.906
P B L
76.630.593 65.770.954 10.859.639
95.103.836 73.396.556 21.707.280
110.385.976 71.922.265 38.463.711
128.630.387 95.461.579 33.168.808
127.975.260 93.691.276 34.283.984
TOTAL
Pengembangan pelabuhan-pelabuhan cabang PT Pelabuhan Indonesia IV di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu pelabuhan Bitung, Terminal Petikemas Bitung dan pelabuhan Manado, menjadi perhatian manajemen guna mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di kawasan ini. Kegiatan pengembangan pelabuhan-pelabuhan dilaksanakan baik untuk infrastruktur maupun suprastrukturnya. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir investasi yang dilakukan pada ketiga pelabuhan tersebut sebesar Rp 115,766 Milyar yang berasal dari sumber dana internal sebesar Rp 35,903 Milyar dan dana eksternal sebesar Rp 79,863 Milyar : Selanjutnya fasilitas yang ada saat ini dan rencana pengembangan pelabuhan- pelabuhan tersebut ke depan sebagai berikut: a. Pelabuhan Bitung Fokus segmen usaha Pelabuhan Bitung adalah untuk pelayanan kegiatan bongkar muat barang non petikemas, penumpang dan marine service. Disamping itu Pelabuhan Bitung akan berfungsi pula sebagai back up area bagi Terminal Petikemas Bitung dengan menyiapkan lapangan penumpukan yang berfungsi sebagai Inland Container Depo (ICD). Fasilitas dan peralatan yang terdapat di pelabuhan Bitung : FASILITAS / PERALATAN Dermaga
VOLUME 1.358 m
Lapangan Penumpukan
41.540 m 2
Gudang Kapal Tunda Transtainer Reach stacker Forklift Head truck/tronton
8.640 m 2 2 unit 2 unit 1 unit 2 unit 5 unit
Pengembangan yang direncanakan pada pelabuhan Bitung adalah : - Pengaturan zonasi area kegiatan petikemas, barang non petikemas, roro, penumpang dan perkantoran
- Pembangunan container yard seluas 6 Ha - Pengadaan peralatan bagi kegiatan non petikemas berupa mobile crane, hoper dan grab - Pengadaan kapal tunda dan kapal pandu b. Terminal Petikemas Bitung Pengembangan Terminal Petikemas Bitung difokuskan pada peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas yang telah ada dengan fokus pada kegiatan pelayanan bongkar muat petikemas. Fasilitas dan peralatan yang dimiliki oleh Terminal Petikemas Bitung : FASILITAS / PERALATAN Dermaga
VOLUME 455 m
Container Yard
30.960 m 2
CFS Container Crane Transtainer Reach stacker Forklift Head truck/tronton
1.260 m 2 2 unit 4 unit 2 unit 1 unit 7 unit
Dengan fasilitas yang ada saat ini dapat menampung volume petikemas sebesar 180.000 teus dengan kinerja produktivitas bongkar muat 22 B/C/H. Pengembangan pelabuhan Bitung dan Terminal Petikemas Bitung dalam jangka pendek dan menengah meliputi : - Pembangunan dermaga sepanjang 550 meter - Pembangunan container yard seluas 6 Ha - Pengadaan suprastruktur berupa Container Crane, Transtainer, Reach stacker dan peralatan pendukung lainnya Pengembangan pelabuhan Bitung dan Terminal Petikemas Bitung akan dilakukan secara terpadu seiring dengan telah ditetapkannya pelabuhan Bitung dalam program MP3EI sebagai Pelabuhan Hub Internasional. c. Pelabuhan Manado Pengembangan pelabuhan Manado fokus pada kegiatan pelayanan penumpang dan bongkar muat general cargo. Pengembangan pelabuhan Manado dilaksanakan pada lokasi baru yaitu di sisi utara pelabuhan eksisting.
Fasilitas dan peralatan yang terdapat pada pelabuhan Manado : FASILITAS / PERALATAN Dermaga Gudang Terminal Penumpang Head truck/tronton
VOLUME 164 m 466 m2 564 m2 2 unit
Pembangunan yang direncanakan berupa : - Pembangunan breakwater dan perkuatan sheet pile - Pembangunan dermaga tipe finger pier dengan total panjang dermaga 220 meter - Pembangunan kawasan wisata dan hotel di lokasi pelabuhan eksisting Kegiatan operasional di pelabuhan mencerminkan kondisi pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Provinsi Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 7,7% pada tahun 2011 dan menargetkan pertumbuhan sebesar 8,5% ditahun 2012. Data operasional di pelabuhan Bitung, Terminal Petikemas Bitung dan pelabuhan Manado menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Berdasarkan data tahun 2009 – 2011 arus kapal tumbuh rata-rata sebesar 16,49%, arus barang sebesar 17,31% dan arus petikemas sebesar 12,24%. Ditengah persaingan moda transportasi udara, kegiatan penumpang melalui pelabuhan Bitung dan Manado mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,40%. Arus penumpang tersebut didominasi oleh penumpang yang melalui pelabuhan Manado yaitu penumpang yang berasal dari pulau-pulau di Provinsi Sulawesi Utara dan wisatawan.
Pelabuhan merupakan bagian dari rantai logistik, dimana di pelabuhan terjadi perpindahan moda angkutan barang dari moda angkutan laut ke moda angkutan darat atau sebaliknya. Efisiensi pada kegiatan pelayanan di pelabuhan akan berpengaruh pada biaya logistik secara keseluruhan. Meningkatkan efisiensi pada rantai logistik di pelabuhan adalah dengan meningkatkan produktivitas sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu (waiting time) kapal dan barang yang pada gilirannya mengurangi biaya logistik. Upaya peningkatan produktivitas di pelabuhan dilaksanakan secara simultan dari sisi hard infrastructure dan soft infrastructure. A.Hard Infrastructure Hard infrastructure berupa peningkatan kualitas dan kapasitas dari fasilitas pokok (dermaga, lapangan penumpukan, gudang, perkantoran, dll), serta peralatan bongkar dan muat barang (Container Crane, Transtainer, Forklift, Side loader, Head truck, Chassis dll), serta juga aplikasi teknologi informasi 31
(IT). Upaya yang telah dilaksanakan pada pelabuhan-pelabuhan cabang di Provinsi Sulawesi Utara adalah: - perpanjangan dan pelebaran dermaga seluas 65 x 35 m2 -
perluasan dan perkerasan lapangan penumpukan seluas 12.000 m2 pengadaan Container Crane sebanyak 1 (satu) unit pengadaan Rubber Tyre Gantrycrane sebanyak 2 (dua) unit pengadaan forklift kapasitas 7 ton sebanyak 1 (satu) unit Pengadaan kapal pandu dan tunda masing-masing 1 (satu) unit Penerapan IT
B. Soft Infrastructure Peningkatan pada sisi soft infrastructure dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan sebagai dukungan terhadap peningkatan hard infrastructure. Upaya yang telah dilakukan berupa : - Penerapan SLA dan SLG - Pelaksanaan/penerapan jam kerja operasional 24 jam - Melakukan perjanjian kinerja bongkar muat dengan Perusahaanperusahaan Bongkar Muat yang beroperasi di Pelabuhan, - Penataan zoning kegiatan pelabuhan atau rekonfigurasi dan penentuan tambatan untuk kapal-kapal yang mengangkut komoditas khusus/ dedicated berth (curah, cair, petikemas, penumpang) - Penerapan window system - Koordinasi penataan Tenaga Kerja Bongkar Muat dengan pihak regulator - Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pengembangan program pendidikan dan latihan manajerial (MDP), substansi, serta pelaksanaan studi banding di pelabuhan-pelabuhan lain (dalam dan luar negeri). Pertumbuhan dan potensi pertumbuhan arus di Kawasan Timur Indonesia yang sangat signifikan diantisipasi melalui beberapa strategistrategi dalam pengelolan yaitu penetrasi, diversififkasi dan ekspansi. Strategi penetrasi dimaksudkan untuk melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas yang ada dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meraih pangsa pasar yang lebih besar pada segmen usaha terminal konvensional. Disamping itu melalui strategi ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi PT Pelabuhan Indonesia IV sebagai terminal operator. Penerapan stragegi internalisasi diwujudkan melalui investasi pada bisnis inti, pengembangan SDM dan penerapan proses bisnis yang didukung ICT guna efisiensi dan efektivitas pelayanan. Strategi Diversifikasi dimaksudkan untuk melakukan penetrasi dan pengembangan pasar baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia IV. Upaya yang dilakukan melalui kerjasama usaha di bidang marine service dan jasa bongkar muat dengan terminal-terminal khusus, pelabuhan khsusus dan UPT yang ada di lingkungan PT Pelabuhan 32
Indonesia IV. Strategi ekspansi dimaksudkan untuk mengembangkan bisnis baru bagi PT Pelabuhan Indonesia IV. Penerapan strategi ini melalui pembentukan anak perusahaan baik itu secara mandiri atau bersamasama dengan mitra strategis. Guna mengurangi tingkat risiko, pembentukan anak perusahaan diarahkan pada kegiatan usaha yang masih berhubungan dengan bisnis inti PT Pelabuhan Indonesia IV. Fokus terhadap Safety management melalui penerapan ISPS Code (International Ship and Port Facilities Security Code) di Pelabuhanpelabuhan yang melakukan ekspor dan impor serta pembentukan struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap program SHE (Safety, Health and Environment) di Kantor Pusat dan Cabang-cabang, dengan tingkat kecelakaan yang nihil (Zero Accident). Program Kemitraan diorientasikan fokus pada Bentuk-bentuk PKBL yang telah dikembangkan antara lain : 1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lemah dan Masyarakat Nelayan di Pesisir Pulau, melalui mekanisme : Bekerjasama dengan perguruan tinggi dan Pemerintah daerah dalam memetakan sentrasentra ekonomi masyarakat maupun yang ada di pesisir pulau. Pemberian pinjaman dalam bentuk dana bergulir untuk modal kerja, dengan biaya administrasi relatif rendah. Menyalurkan dengan sistem kluster dan membentuk kluster-kluster baru, antara lain; kluster petani jagung, padi, rumput laut, ayam petelur, nelayan, kerajinan serat lontara dan industri pengolahan batu bata. Membentuk desa-desa binaan bersama-sama dengan BUMN lainnya. 2. Mendukung Program Ketahanan Pangan, melalui mekanisme kemitraan :Bersinergi dengan BUMN lain yang bergerak di bidang pertanian dan sekaligus bertindak sebagai avalist. Pemberian pinjaman dalam bentuk modal kerja kepada para petani padi, di beberapa daerah. Penyaluran diberikan kepada petani melalui kelompok/sistem klaster. 3. Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan, dengan mekanisme melalui Koordinator Wilayah membentuk desa binaan bersama-sama dengan BUMN lain, dalam bentuk bantuan dana bergulir dan bina lingkungan.
33
Berikut, disampaikan rincian bidang-bidang penyaluran program kemitraan dan bina lingkungan di Sulawesi Utara dalam 5 tahun terakhir : No
URAIAN
I PROGRAM KEMITRAAN 1. Sektor Industri 2. Sektor Perdagangan 3. Sektor Pertanian 4. Sektor Peternakan 5. Sektor Perikanan 6. Sektor Jasa 8. Sektor Lainnya Jumlah Pinjaman II PROGRAM BINALINGKUNGAN 1. Korban Bencana Alam 2. Bantuan Diklat 3. Bantuan Kesehatan 4. Sarana & Prasarana Umum 5. Rumah Ibadah 6. Bantuan Pelestarian Alam III 7. Cadangan BUMN Peduli Jumlah Bantuan
SATUAN
Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)
200 2008 7 30.0 00 125. 80.0 000 00 15.0 00226. 775 226.775351. 775
45.000 45.000 150.0 60.000 00
TAHUN 2009 2010 PENYALURAN 60.000 180.00 0 300.0 30.000 00 30.000
2011 TAKS 2012
JUMLAH
- 60.000 120.00 150.00 150.00 675.000 0 0 0 - 155.000 140.0- 150.0- 150.0- 125.000 1.015.0 00 00 - 00 - 00 20.000
- 150.00 - 150.000 0 - 87.480 - 375.480 288.00 - 250.00 476.775 0 0 -- 337.4- 438.0 - 1.002.280 00 55 150.0 637.4 140.0 588.0- 150.0 2.017.2 00 80 00 00 00 55
Rp (000) TOTAL PKBL RpIndonesia (Persero) PT.PENGGUNAAN PelayaranDANA Nasional Bidang usaha (000) utama PT. PELNI adalah dalam bidang usaha perkapalan angkutan laut Rp penumpang dan barang. Angkutan laut penumpang merupakan bentuk kewajiban pelayanan umum (PSO) PT. PELNI sedang (000) komersial. Untuk Angkutan laut penumpang, angkutan barang bersifar PT PELNI memiliki 25 Rp unit kapal dan 22 diantaranya merupakan angkutan laut penumpang kelas (000) ekonomi. Untuk Kapal angkutan barang, PT. PELNI memiliki 1 unit kapal Rp Roro dan 4 unit Kapal Barang. Sedangkan usaha sampingan perusahaan(000) ini adalah diantaranya Angkutan Bandar, Keagenan Kapal, Perbengkelan, Wisma dan Persewaan Kantor. Rp Posisi geografis Indonesia menyebabkan Armada PT.Pelni mempunyai (000)untuk menghubungkan pulau pulau di Indonesia peran yang sangat penting Peran utama: Rp 1. Korporasi:(000) memberi keuntungan dan deviden melalui: • Jasa angkutan penumpang laut nusantara • Jasa angkutan kebutuhan bahan pokok (logistik nasional) 2. Infrastruktur Negara: menyediakan akses transportasi publik antarpulau (daerah yang sudah dan sedang berkembang) 3. Agen Pembangunan: menyediakan akses transportasi publik ke wilayah pulau terpencil (jauh) dan terluar (perbatasan) guna mempercepat pembangunan 34
4. Membantu mengurangi kemiskinan penduduk dipulau dengan adanya akses ke pasar ( distribusi ) dan kepusat produksi (logistik) sehingga mengurangi inflasi daerah. Peran Penunjang • Penunjang Kesejahteraan Rakyat: menyediakan akses dan fasilitas di kapal bagi sektor pendidikan, kesehatan, hiburan • Penunjang Kedaulatan NKRI: menyediakan akses untuk keperluan sosial-politik negara dan pertahanan nasional melalui kunjungan reguler di pulau • Penunjang bantuan Tanggap Darurat: menyediakan angkutan dengan kapasitas besar, cepat, murah, dan handal ke seluruh pelosok Nusantara untuk kondisi darurat nasional seperti Aceh, Padang, Tarakan, Wasior Corporate Social Responsibility Program Kemitraan Berbentuk penyaluran bantuan dana kemitraan sebagai modal kerja usaha yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha koperasi dan usaha kecil. Penyaluran dana kemitraan diberikan untuk sektor-sektor: Industri/ pengrajin/ rumah tangga Perdagangan Pertanian Perkebunan Perikanan Peternakan Jasa Hibah Lainnya Wilayah penyaluran dana kemitraan mencakup di seluruh wilayah nusantara Indonesia. Mekanisme Program Kemitraan Penyaluran dana kemitraan dilaksanakan melalui kantor cabang dan kantor pusat PT. Pelni serta disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan Kantor Cabang dan Kantor Pusat PT Pelni melakukan survei untuk menentukan mitra binaan yang akan mendapat bantuan modal kerja usaha. Modal usaha yang diberikan kepada mitra binaan diprioritaskan untuk kegiatan usaha koperasi dan usaha kecil Mitra binaan yang mendapat bantuan dana kemitraan sebagai modal kerja usaha dengan kriteria sbb: - Mitra binaan yang memiliki kekayaan bersih maks 200 juta atau memiliki hasil penjualan maks 1 milyar - Mitra binaan berwarga Negara Indonesia - Bentuk usaha perorangan, Badan usaha yang berbentuk hokum atau tidak berbentuk hokum - Mitra binaan yang telah melaksanakan kegiatan minimal 1 tahun
35
-
Mitra binaan yang mempunyai potensi & prospek usaha yang gigih dan baik - Belum pernah mendapat bantuan dana kemitraan sebagai modal kerja dari BUMN Sampai dengan Triwulan III tahun 2012 nilai yang disalurkan untuk program kemitraan sebesar Rp. 875.000.000,00. Kendala Perusahaan Adanya peluang bagi penumpang untuk menggunakan transportasi lain dengan memberikan tariff yang kompetitif, waktu yang lebih cepat dan pelayanan yang lebih baik. Tarif penumpang ekonomi yang masih sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah dan hanya bisa mengcover biaya pokok sebesar 49,36% Karakteristik kapal dengan kecepatan yang tinggi mengakibatkan konsumsi BBM menjadi tinggi dan merupakan biaya terbesar yaitu 58% dari total biaya perkapalan. Kenaikan biaya BBM akibat kenaikan harga BBM yang diluar kendali korporat dalam 10 tahun mencapai 1000% Sarana penunjang pelayanan kapal tidak dikelola sendiri (Terminal penumpang tidak dikelola dengan steril) Desain kapal ditentukan (given) dengan asumsi pertumbuhan penumpang naik terus. Pembayaran PSO dilaksanakan jauh dibelakang setelah pekerjaan selesai. Saran PT.PELNI telah melaksanakan penugasan PSO sesuai dengan perjanjian yang disepakati walaupun dengan pagu anggaran yang lebih kecil dari kebutuhan PSO yang sebenarnya Diharapkan jumlah dana PSO yang disediakan Pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional PT. Pelni dan jangka waktu pencairan dapat tepat waktu Perlu dilakukan penyesuaian formulasi tariff penumpang ekonomi dengan perubahan biaya BBM sehingga dapat mengurangi gap tariff terhadap biaya pokok Terminal penumpang dapat dikelola sendiri Penambahan dock space untuk kapal tipe 2000 pax Pengalihan utang SLA menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) Desain kapal untuk pengadaan kapal berikutnya dapat disesuaikan dengan perubahan bisnis yaitu tidak hanya murni penumpang Penetapan rute kapal penumpang dengan mempertimbangkan moda transportasi yang lain PT ASDP FERRY PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) memiliki misi untuk menyajikan jasa kepelabuhan dan penyeberangan ferry yang aman, handal dan efisien secara konsisten melampaui harapan pemerintah, pelanggan dan komunitas serta menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan karyawannya. Ini merupakan cara perusahaan untuk mencapai misinya.
36
Sebagai badan usaha milik Negara PT. ASDP memiliki peran sebagai berikut: Peran Utama: Korporasi Negara; memberi keuntungan dan deviden melalu: Jasa angkutan penyeberangan dan Jasa pelabuhan Infrastruktur Negara; menyediakan jaringan transportasi publik antarpulau (daerah yang sudah dan sedang berkembang) Agen Pembangunan; menyediakan jaringan transportasi publik bagi wilayah pulau terpencil (jauh) dan terluar (perbatasan) guna mempercepat pembangunan dan membuka isolasi geografis Peran Pendukung Penunjang Kedaulatan NKRI; menyediakan jaringan transportasi untuk keperluan sosial-politik negara dan pertahanan nasional melalui kunjungan reguler di pulau Penunjang bantuan Tanggap Darurat; menyediakan angkutan dengan kapasitas besar, cepat, murah, dan handal ke seluruh pelosok Nusantara untuk kondisi darurat nasional. Kinerja Keuangan PT ASDP Ferry 2009 – Sept 2012 Tahun Uraian
Satuan
2009
2010
2011
S/D SEPTEMBER 2012
Aset
Rupiah
50,041,570,195
53,673,092,774
46,599,884,369
43,302,655,066
Pendapatan
Rupiah
11,188,355,819
16,645,950,747
20,320,791,791
16,288,856,905
Biaya
Rupiah
17,034,466,720
19,869,337,774
21,240,629,275
15,504,494,734
Laba (Rugi)
Rupiah
(5,846,110,901)
(3,223,387,027)
(919,837,484)
784,362,171
Program PKBL di Wilayah Sulawesi Utara 5 tahun terakhir Tahun Uraian 2008
2009
2010
2011
2012 (S/D SEPT.)
KEMITRAAN
NIHIL
NIHIL
25,000,000
25,000,000
32,000,000
BINA LINGKUNGAN
NIHIL
NIHIL
60,000,000
51,000,000
50,000,000
Alokasi dana PKBL di Wilayah Sulawesi Utara Pembangunan Sarana Kesehatan atau Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Area Pelabuhan Penyeberangan Bitung. Bantuan Sound system untuk masjid At Taqwa Kelurahan Pateten Bitung. Pembinaan kemitraan kepada pedagang kecil dan koperasi atau UKM. Pembangunan Mushollah di Area Pelabuhan Penyeberangan Bitung. Bantuan susu dan makanan bergizi kepada balita atau anak - anak di lingkungan Pelabuhan Penyeberangan Bitung (200 Paket).
37
PT Angkasa Pura I (Persero) PT AP I saat ini mengelola 13 Bandara yang tersebar di wilayah Indonesia bagian tengah sampai dengan Indonesia Bagian Timur. Jumlah peningkatan lalu lintas pesawat udara dari seluruh wilayah operasinya dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sekitar 14% per tahun. Rencana strategis PT Angkasa Pura I untuk masa yang akan datang terutama dalam hal pengembangan usaha serta peningkatan pendapatan aeronautika dan non aeronautika adalah: 1. Mengembangkan kapasitas dan fasilitas bandar udara. 2. Kerjasama dengan Incheon International Airport Corp (IIAC) dan GVK dalam hal best-practices pengelolaan bisnis bandar udara dan peningkatan Indeks Kepuasan Pelanggan. 3. Pembentukan 4 anak perusahaan (Angkasa Pura Hotel, Angkasa Pura Property, Angkasa Pura Logistics, dan Angkasa Pura Supports. 4. Aktif dalam forum marketing nasional dan internasional di bidang industri penerbangan. 5. Pada tahun 2012 ini telah dilakukan pengembangan 7 bandara yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2010, laba PT Angkasa Pura I mengalami penurunan sebesar 18% dibanding tahun sebelumnya. Dan pada tahun labanya 2011 kembali meningkat sebesar 47,6%. Dari 17 bisnis unit yang dikelolanya ratarata 7 bisnis unit mengalami kerugian setiap tahunnya. Program CSR yang dilakukan oleh PT. AS I adalah diantaranya: 1) Program Kemitraan a. Penyaluran modal usaha dengan bunga rendah. b. Pembinaan: 2) Program Bina Lingkungan a. Bantuan bagi korban bencana alam. b. Bantuan sarana dan prasarana masyarakat: 3) Penanaman pohon di jakarta dan 12 lingkungan bandara 4) Bantuan sarana ibadah bagi masyarakat sekitar bandara PT. Garuda Indonesia Coverage area Garuda Indonesia wilayah Sulawesi Utara meliputi 11 kabupaten dan 4 Kotamadya. •Garuda Indonesia Manado dari tahun 2010 ke tahun 2012 dicanangkan akan menjadi supporting HUB Makassar dengan penambahan rute-rute baru, dan juga penambahan flight. •Pada tahun 2010, flight dari dan ke Manado diterbangi oleh 2 flight: •GA602/603 rute JKT-UPG-MDC-UPG-JKT •GA600/601 rute JKT-MDC-TTE-MDC-JKT •Tahun 2011 bulan Mei dilakukan penambahan 1 flight GA606/607 rute JKT-MDC-JKT •Jumlah staf untuk Branch Office Manado sebanyak 39 orang Distribusi •Memperbesar jaringan distribusi (channel distribution), total agent IATA 6 agent dan 70 sub agent
38
•Peningkatan kerjasama antar perusahaan melalui Corporate Partnership, 12 corporate partner. •Sosialisasi penggunaan IBE (Internet Booking Engine) Promosi •Meningkatkan Brand Awareness •Optimalisasi marketing melalui Public Relation Mekanisme Program Kemitraan Melalui pemberian Pinjaman kemitraan, selain diberikan secara langsung kepada para pelaku Usaha kecil dan menengah, sejak tahun 2011 Garuda Indonesia mengembangkan mekanisme penyaluran pinjaman melalui Lembaga Penyalur Dana Kemitraan dan sinergi antar BUMN. Penyaluran PKBL Prov Sulut Program Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Total
Jumlah Penyaluran Rp. 129.000.000 Rp. 186.500.000 Rp. 315.500.000
Persentase 40,9% 59,1% 100%
PT Merpati Nusantara Rencana Bisnis Merpati: Melayani Perintis Di Pulau Perbatasan Dengan Philipina (Naha dan Malangguane) di Tahun 2013 Mengembangkan Manado Sebagai Base Maintenance Untuk Pesawat 20 Seaters (Cassa-212) Mengembangkan Rute Direct : CGK-MDC-CGK (direct) di tahun 2013 UPG-MDC-UPG (7X) MDC-SOQ-MDC (7X) MDC-TIM-MDC (3X) MDC-MKW-DJJ-MKW-MDC (4X) effective 15 Nov untuk melayani musim Natal dan Tahun Baru 2013 Target Load Factor 85% Target Market Share 35% Mengembangkan ekonomi daerah melalui: - Berperan aktif dalam program MP3EI - Pengembangan pariwisata exotic destination (bunaken) - Kerjasama angkutan barang dan kargo dengan PT Pos Indonesia, Koperasi dan UKM Strategic Business Unit MTC (Merpati Training Center) - Mengembangkan MTC melalui pilot training - Maintanance and operation training - Kerjasama operasi dengan pihak ketiga.
39
II. PENUTUP Laporan ini disusun untuk memberikan paparan secara tertulis mengenai kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Propinsi Sulawesi Utara yang dlakukan dalam Masa Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2012-2013. Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 9 Nopember 2012. Pada kunjungan kerja ini Anggota Komisi VI DPR RI telah melakukan tatap muka, memperoleh laporan secara langsung baik dalam bentuk tertulis maupun lisan dari BUMN di propinsi Sulawesi Utara. Selain itu Anggota Komisi VI DPR RI juga melakukan tanya jawab dan berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait di daerah kunjungan. Dengan kunjungan ini diharapakan Anggota Komisi VI DPR RI dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dari pihak yang bersangkutan serta gambaran secara langsung mengenai kondisi yang sesungguhnya terjadi di daerah kunjungan. Diharapkan data dan informasi yang diperoleh dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkup tugas Komisi VI DPR RI. Selanjutnya hasil Kunjungan Kerja ini juga akan diserahkan kepada Pemerintah untuk dapat ditindaklanjuti terutama dalam melakukan perencanaan dan penyusunan kebijakan bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya.
KOMISI VI DPR RI UD Sinar Sakti melayani penjualan berbagai macam furniture (furniture kayu kelapa, flooring kayu kelapa, kusen, pintu, jendela)
KUD Wenang Manado Address: Jl Pomorouw, Teling Atas, Sario City: Manado Postal code: 95119 Phone number: +62.431.867590
40
