LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI SULAWESI TENGGARA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG TANGGAL MARET 2015

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI SULAWESI TENGGARA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2014-2015 TANGGAL 15 - 19 MARET 2015

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI SULAWESI TENGGARA PADA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2014 - 2015 TANGGAL 15 s.d. 19 MARET 2015

I.

PENDAHULUAN A. Dasar Kunjungan Kerja Dasar kunjungan kerja Komisi VI DPR RI adalah berdasarkan Surat Tugas DPR RI No. ST/12/KOM.VI/DPR-RI/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang Penugasan Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR-RI pada Tanggal 15-19 Maret 2015 ke Provinsi Sulawesi Tenggara. B. Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 2014, dimaksudkan untuk melaksanakan salah satu tugas komisi di bidang pengawasan yang hasilnya akan dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan kegiatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Komisi VI DPR RI yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi dan UKM, BUMN dan Standarisasi Nasional, baik perkembangan kinerja maupun permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta upaya penyelesaiannya.

2

C. Sasaran dan Obyek Kunjungan Kerja Sasaran dan obyek dari kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara kali ini adalah: 1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 2. PT. Pelindo IV (Persero) 3. PT. ASDP Ferry Indonesia (Persero) 4. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk 5. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) 6. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 7. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 8. PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 9. PT. Hutama Karya (Persero) 10. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk 11. PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk 12. PT. Semen Tonasa Tbk 13. Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara 14. U.D Membiri (UMKM binaan PT. PNM (Persero)) 15. PLTU NII Tanasa didampingi PT. PLN (Persero) 16. Pelabuhan Kendari D. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Surat Tugas DPR RI No. ST/12/KOM.VI/DPR-RI/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

A-465 A-125 A-212 A-181 A-239 A-247 A-324 A-413 A-504 A-45 A-66 A-89 A-531 A-2 -----------

Ir. H. Achmad Hafisz Tohir Irmadi Lubis Nyoman Dhamantra Adisatrya Suryo Sulisto Betti Shadiq Pasadigoe, SE, Ak, MM Dwie Aroem Hadiatie, S.IKOM Fadhlullah Hj. Melani Leimena suharli Dra. Hj. Tina Nur Alam, MM Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I Ir. M. Nasim Khan H. Refrizal Iskandar D. Syaichu, SE Zulfan Lindan Drs. Budi Jatnika, M.Si CDR Buyung Adi Somara Eka Budiyanti, S.Si., MSE Gunarso 3

Pimpinan/F-PAN F-PDIP F-PDIP F-PDIP F-PG F-PG F-GERINDRA F-PD F-PAN F-PKB F-PKB F-PKS F-PPP F-NASDEM Set. Kom VI Set. Kom VI Set. Kom VI P3DI TV Parlemen

E. Jadwal Kunjungan Kerja 1. Senin, 16-03-2015 Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajarannya Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Kadinda Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Selasa, 17-03-2015 a. Pertemuan Tim Komisi VI DPR-RI dengan Jajaran Direksi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), Jajaran Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Jajaran Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. b. Pertemuan dengan Jajaran Direksi PT. PELINDO IV (Persero), Jajaran Direksi PT. ASDP Ferry Indonesia (Persero), dan Jajaran Direksi PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. c. Pertemuan dengan Jajaran Direksi PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk. d. Pertemuan dengan Jajaran Direksi PT. Hutama Karya (Persero), Jajaran Direksi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Jajaran Direksi PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan Jajaran Direksi PT. Semen Tonasa Tbk. e. Kunjungan ke Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara, UMKM Binaan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), PLTU NII Tanasa, dan Pelabuhan Kendari.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA A. Deskripsi Umum Daerah Kunjungan Kerja Perekonomian provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 tumbuh 6,26 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,35 persen. Struktur perekonomian Sulawesi Tenggara menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (25,64 persen); Pertambangan dan Penggalian (20,14 persen); dan Konstruksi (12,33 persen). PDRB provinsi Sulawesi Tenggara triwulan IV tahun 2014 naik 1,25 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif, kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah sektor jasa pendidikan yang tumbuh sebesar 13,98 persen. Sektor lainnya yang mengalami percepatan pertumbuhan yaitu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 12,98 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan sebesar minus 4,83 persen.

4

Provinsi Sulawesi Tenggara dengan segala potensi sumber daya alam mempunyai peluang dalam perdagangan luar negeri yang tercermin dalam statistik ekspor. Komoditas yang selama ini menjadi andalan ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain bijih nikel, besi dan baja serta bermacam hasil laut, sedangkan negara tujuan ekspor tersebar pada benua Asia, Australia, hingga Eropa. Nilai ekspor Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan Januari 2015 mengalami penurunan sebesar 95,72 persen dibanding bulan Desember 2014 lalu, atau turun dari USD21,60 juta menjadi USD0,92 juta. Sama halnya dengan volume ekspor yang tercatat turun 93,39 persen dibanding bulan Desember 2014 yaitu dari 6,82 ribu ton menjadi 0,45 ribu ton. Selain melakukan ekspor, Provinsi Sulawesi Tenggara juga melakukan impor antara lain komoditi bahan bakar mineral, produk keramik, barang dari besi atau baja, mesin dan pesawat mekanik serta kapal laut dan bangunan terapung. Nilai impor Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan Januari 2015 tercatat USD27,50 juta atau mengalami penurunan sebesar 50,15 persen dibanding impor Desember 2014 yang tercatat USD55,16 juta. Sementara volume impor pada bulan Januari 2015 tercatat 35,39 ribu ton atau mengalami penurunan sebesar 43,50 persen dibanding impor Desember 2014 sebesar 62,64 ribu ton. Pada triwulan IV 2014 sektor industri pengolahan tercatat tumbuh sebesar 18,66 persen, tumbuh terakselerasi dibandingkan laju pertumbuhan di periode sebelumnya sebesar 13,88 persen. Dengan demikian, untuk keseluruhan tahun 2014 sektor industri olahan tercatat tumbuh sebesar 7,74 persen, meningkat dibandingkan laju pertumbuhan di tahun 2013 sebesar 4,22 persen. Peningkatan kinerja sektor industri pengolahan di Provinsi Sulawesi Tenggara didorong oleh meningkatnya kapasitas produksi feronikel di salah satu perusahaan industri pengolahan terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tumbuh positif sebesar 29,82 persen dibandingkan posisi yang sama di tahun sebelumnya serta meningkatnya kinerja ekspor feronikel tercatat tumbuh sebesar 16,49 persen. Perlambatan investasi yang terjadi pada triwulan IV 2014 merupakan salah satu faktor penyebab perlambatan perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada periode tersebut, aktivitas investasi tumbuh sebesar 10,62 persen, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 11,72 persen. Melambatnya laju investasi tersebut seiring dengan sebagian besar proyek pembangunan pemerintah memasuki tahap akhir seperti pembangunan dan perbaikan jalan, pembangunan gedung kantor dan proyek pembangunan pemerintah lainnya. Perlambatan investasi yang terjadi juga diindikasikan dengan masih terkontraksinya laju pertumbuhan kredit investasi. Kredit investasi perbankan di Sulawesi Tenggara tercatat terkontraksi sebesar 11,41 persen pada triwulan IV 2014, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 7,64 persen.

5

Sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor yang tercatat mengalami laju pertumbuhan tertinggi. Pada triwulan IV 2014 sektor keuangan tercatat tumbuh terakselerasi sebesar 12,22 persen dibanding laju pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,39 persen. Meski di triwulan IV tercatat tumbuh terakselerasi, namun secara keseluruhan tahun 2014, sektor jasa keuangan justru tercatat tumbuh melambat sebesar 9,44 persen apabila dibandingkan posisi di tahun 2013 sebesar 14,16 persen. Perlambatan kinerja yang terjadi di sektor keuangan diperkirakan di antaranya didorong oleh melemahnya kinerja sektor perbankan di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai bentuk dampak tidak langsung atas perkembangan kinerja sektor tambang. Laju pertumbuhan kredit UMKM pun mengalami perlambatan. Perlambatan ini terutama terjadi pada usaha yang bergerak di bidang penyediaan akomodasi dan konsumsi yang melambat dari 28,88 persen pada triwulan III 2014 menjadi 19,25 persen pada triwulan IV 2014. Sedangkan kredit yang diberikan pada UMKM yang bergerak di bidang perdagangan besar dan eceran juga mengalami perlambatan pertumbuhan dari 14,72 persen pada triwulan III 2014 menjadi 12,58 persen pada triwulan IV 2014. Sementara itu, ketahanan sektor UMKM menunjukkan perbaikan. Pada triwulan IV 2014, level NPL kredit UMKM telah berada di bawah level aman (dibawah 5 persen) yaitu pada 4,94 persen setelah pada periode sebelumnya berada pada level 5,61 persen. Adapun jika diperhatikan berdasarkan sektor usahanya, masih terdapat sektor-sektor usaha yang NPL-nya berada pada level yang tinggi, yaitu sektor usaha perikanan (9,42 persen), sektor pendidikan (9,96 persen), dan sektor industri pengolahan (8,06 persen). B. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara a.

Deskripsi Umum

Dalam tahun 2008-2014 PMDN tumbuh 700 persen dengan investasi hingga tahun 2014 sebesar Rp5,49 triliun. Sedangkan PMA tumbuh 200 persen dengan total investasi mencapai Rp2,55 triliun (Tabel 1), di mana 37 persen berasal dari China dan 34 persen dari Korea Selatan (Gambar 1). Tabel 1. Nilai Investasi Provinsi Sulawesi Tenggara Investasi

PMDN

PMA

2010

65.780.058.655

186.951.626.316

2011

95.000.000.000

347.000.007.132

2012

95.000.000.000

789.279.748.668

2013

5.105.931.600.827

734.693.800.824

2014

5.490.707.136.389

2.556.352.443.672

6

Gambar 1. PMA Provinsi Sulawesi Tenggara Berdasarkan Negara Sampai dengan tahun 2013, rasio investasi terhadap PDRB juga semakin meningkat. Di tahun 2013 tercatat mencapai 34,18 persen, naik 2,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel 2). Tabel 2. Perkembangan Rasio Investasi terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun

Rasio Investasi terhadap PDRB (%)

2008

24,15

2009

30,54

2010

29,54

2011

31,60

2012

31,44

2013

34,18

Berdasarkan kabupaten/kota, pada tahun 2014 koperasi di Provinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 3.290 unit. Perkembangan usaha mikro Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 berjumlah 45.831 unit, dengan modal Rp652.701.674.999 dan keuntungan mencapai Rp958.646.890.400. Sedangkan perkembangan usaha kecil Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2014 berjumlah 16.748 unit, dengan modal Rp2.054.595.543.218 dan keuntungan sebesar Rp2.298.965.191.000. Dan perkembangan usaha menengah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014 berjumlah 3.274 unit, dengan modal Rp2.906.462.846.218 dan keuntungan mencapai Rp17.790.547.482.500. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga memberikan bantuan dana bagi pengembangan koperasi wanita sejumlah Rp2.100.000.000. Dalam hal pengembangan kawasan industri, Pemerintah Sulawesi Tenggara telah memprioritaskan infrastruktur untuk menuju, di sekitar, dan dalam kawasan strategis untuk industrialisasi. Dan untuk meningkatkan daya tarik wisata telah dikembangkan penataan fasilitas wisata pada 7

kawasan strategis. Pemerintah Sulawesi Tenggara melakukan rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta prosesproses ekologis yang berlangsung. Selain itu juga dilakukan zonasi kawasan pariwisata pulau-pulau kecil di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengembangan transportasi nasional (darat, laut, dan udara) di Provinsi Sulawesi Tenggara juga dilakukan terutama mengembangkan aksesibilitas transportasi menuju destinasi pariwisata. Konsekuensi kondisi geografis Provinsi Sulawesi Tenggara yang wilayahnya ± 74 persen terdiri dari laut, dengan 651 buah pulau dan dihuni oleh 39 persen dari total penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara, maka pembangunan infrastruktur kelautan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mendukung pelayanan masyarakat yang berada di pulau-pulau. Kebijakan ini sesuai dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1), daerah provinsi yang berciri kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut. Untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam laut, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus menggalangkan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut maupun dermaga ferry. Total pembangunan pelabuhan laut tahun 2013 sebanyak 7 unit dengan anggaran Rp74.926.800.000. Sedangkan total pembangunan pelabuhan laut tahun 2014 sebanyak 9 unit dengan anggaran Rp122.400.975.000, naik ± 40 persen dibanding tahun 2013. Total pembangunan pelabuhan ferry tahun 2013 sebanyak 7 unit dengan anggaran Rp25.752.353.000. Total pembangunan pelabuhan ferry tahun 2014 sebanyak 9 unit dengan anggaran Rp71.542.353.250, naik ± 178 persen dibanding tahun 2013. Adapun total panjang jalan provinsi dalam kondisi baik mencapai 55 persen, total panjang jalan nasional dalam kondisi baik 85 persen, dan secara komulatif total jalan dalam kondisi baik 74 persen atau 1.144,19 km (Tabel 3). Tabel 3. Kondisi Jalan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014

STATUS JALAN

PROVINSI

KONDISI JALAN TAHUN 2014

PANJANG RUAS JALAN (KM)

BAIK

%

KURANG BAIK

%

906,09

498,35

55

317,48

45

NASIONAL

1.397,50

1.187,86

85

1.088,97

15

JUMLAH

2.303,59

1.686,23

74

1.144.19

26

8

b.

Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Sulawesi Tenggara antara lain: 1) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia. 2) Kondisi infrastruktur wilayah, jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, telekomunikasi, sekolah, rumah sakit, pasar relatif belum baik. 3) Pemanfaatan sumberdaya alami, tambang, pariwisata, kelautan, perikanan, dan kehutanan belum dikelola secara optimal. 4) Masih rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas. 5) Kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung aparatur pemerintah daerah masih terbatas. 6) Masih rendahnya nilai tambah produk-produk sultra (sebagian besar berupa bahan baku dan setengah jadi). 7) Potensi kekayaan budaya dan seni daerah belum dikelola secara optimal. 8) Terdapat kendala regulasi karena disharmonisasi regulasi pusat dan daerah. c. Saran dan Rekomendasi 1) Perlunya upaya untuk mengatasi tumpang tindih IUP dengan kawasan hutan 2) Peningkatan potensi minerba dan pariwisata 3) Perlunya gambaran infrastruktur yang tepat untuk Provinsi Sulawesi Tenggara 4) Perlunya peningkatan infrastruktur yang dapat mendukung kawasan industri seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, dan telekomunikasi 5) Perhatian yang lebih pada pembangunan smelter di kawasan industri Konawe 6) Perlunya membentuk dewan kawasan 7) Perlunya pengawasan terhadap tambang-tambang liar 8) Pemanfaatan ditingkatkan

batubara

sebagai

sumber

9) Mendukung program listrik masuk desa

9

listrik

alternatif

perlu

C. BUMN Bidang Jasa Keuangan 1. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) a.

Deskripsi Umum

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) merupakan lembaga keuangan khusus yang kegiatan usahanya meliputi jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Maksud dan tujuan pendirian PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah untuk menyelenggarakan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) termasuk kegiatan usaha lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Beberapa keunikan khusus dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai BUMN non-bank antara lain adalah memberdayakan UKM melalui pembiayaan serta pembinaan dan pendampingan (Capacity Building); menjangkau UKM yang belum terlayani oleh perbankan; berpengalaman mengelola kredit program secara baik dan lancar; serta merupakan non-deposit taking company yang melakukan distribusi modal dari pusat ke daerah. Sampai dengan 31 Desember 2014, jaringan layanan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) telah menjangkau 27 provinsi dengan 2.931 kecamatan yang terdiri dari 715 kantor layanan. Adapun kegiatan usaha PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) meliputi pembiayaan dan pengembangan kapasitas UKM secara langsung; serta pembiayaan dan jasa manajemen UKM melalui Lembaga Keuangan Mikro dan Syariah (LKM/S). Tabel 4. Penyaluran dan Jumlah Nasabah serta Pengembangan

Kapasitas Usaha Pengembangan kapasitas Usaha Tahun

Penyaluran (Rp Miliar)

Jumlah Nasabah

Jumlah Nasabah yang Mendapat Pelatihan

Jumlah Pelatihan

2010

2.331

37.408

40

422

2011

4.563

75.231

128

1.614

2012

7.085

120.222

308

9.039

2013

9.845

165.781

526

18.701

2014

12.921

212.820

853

34.082

10

Secara nasional, perkembangan penyaluran kredit dan jumlah nasabah serta pengembangan kapasitas usaha semakin meningkat setiap tahun. Sejak tahun 2010-2014, total kredit yang disalurkan sebesar Rp36.745 miliar dan jumlah nasabah mencapai 212.820 nasabah. Sedangkan dari segi pengembangan kapasitas usaha, jumlah pelatihan yang diberikan sejak tahun 2010-2014 mencapai 1.855 pelatihan dan total nasabah yang sudah mendapat pelatihan sebesar 63.858 nasabah (Tabel 4). Untuk di Provinsi Sulawesi Tenggara, sampai saat ini terdapat 16 kantor layanan (termasuk 13 outlet Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM)) yang menjangkau 52 kecamatan. Rencananya pada tahun 2015 ini akan ada penambahan 13 jaringan ULaMM di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain melakukan penyaluran bantuan modal, juga dilakukan pendampingan dan pelatihan dalam bentuk Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) di beberapa wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pelatihan yang dilakukan di antaranya adalah pelatihan pembuatan gula merah dan diverfikasinya (palm sugar, sirup, dan kecap), pelatihan manajemen usaha dan packaging, serta pelatihan manajemen usaha dan pemasaran. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) juga Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Wilayah Sulawesi Tenggara. Sejak tahun 2014, PT. Permodalan Madani (Persero) telah menyalurkan Rp559 juta ke 15 mitra Provinsi Sulawesi Tenggara. b.

memiliki Provinsi Nasional UMKM di

Identifikasi Masalah

Permasalahan utama yang dihadapi PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah pengetahuan nasabah yang masih minim terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. c.

Saran dan Rekomendasi 1) PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) perlu meningkatkan keberpihakan kepada UMKM karena UMKM merupakan penyelamat perekonomian Indonesia di waktu krisis. 2) Perlunya peningkatan sinergi kemitraan BUMN di daerah 3) Dalam rangka mengurangi kesenjangan, sinergitas antara pemerintah dan BUMN

diperlukan

4) BUMN diharapkan terbuka dan bersinergi dengan DPR sampai dengan tingkat kabupaten/kota 5) Perlunya instruksi dari Kementerian terkait ke tingkat kabupaten/kota untuk bekerjasama dengan BUMN 6) Perlunya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas UKM 11

7) Hendaknya merencanakan program CSR atau PKBL yang bermanfaat untuk daerah 8) Perlunya koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. 9) Perlunya peningkatan kapasitas UKM 10) Perlunya aturan yang jelas mengenai penyaluran kredit 11) Ikut turut serta dalam mempromosikan produk-produk dalam negeri 12) UKM perlu bekerjasama dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk mendapatkan standarisasi secara nasional 13) Perlunya mempertajam kemitraan BUMN

regulasi

untuk

meningkatkan

Catatan: Komisi VI DPR RI meminta agar PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) memberikan penjelasan secara tertulis dan data-data yang disampaikan melalui Sekretariat Komisi VI DPR RI untuk diagendakan pembahasannya dalam RDP Komisi VI DPR RI dengan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) mengenai:  Mekanisme UKM yang belum terlayani oleh perbankan.  Kontribusi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan terhadap UKM.  Aturan yang jelas mengenai penyaluran kredit.  Target penyaluran kredit di tahun 2015 setelah mendapat penyertaan modal negara. 2. PT. BNI (Persero) Tbk a.

Deskripsi Umum

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, PT. BNI (Persero) Tbk memiliki 13 kantor kerja yang terdiri dari 2 kantor cabang utama, 5 kantor layanan nasabah, 5 kantor kas, dan 1 sentra kredit kecil. Pada tahun 2014, penyaluran kredit terbesar terjadi pada sektor perdagangan, restoran, dan hotel yang mencapai Rp233.166 juta atau sekitar 33,57 persen dari total kredit yang diberikan. Sedangkan berdasarkan jenis kredit, kredit terbesar adalah kredit pada sektor properti atau KPR yang mencapai Rp344.194 juta di tahun 2014. KPR di Provinsi Sulawesi Tenggara meningkat sejak tahun 2012. Penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) juga cukup signifikan, pada tahun 2014 mencapai Rp207.345 juta, meningkat 19,45 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp173.578 juta. 12

Pada tahun 2014, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp1,48 triliun atau tumbuh 5,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,4 triliun. Pertumbuhan ini lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2013 yang mencapai 22,38 persen. Lambatnya pertumbuhan ini disebabkan menurunnya pertumbuhan giro dan tabungan. Sedangkan untuk DPK Valas, sampai akhir tahun 2014 mencapai USD288,9 ribu atau Rp3,57 miliar. Tingkat bunga yang ditetapkan relatif sama yaitu 2,25 persen untuk tabungan; 2 persen untuk giro; dan 4,25-9,5 persen untuk deposito. Sepanjang tahun 2007-2014, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai Rp97,72 miliar dengan NPL sebesar 4,47 persen. Sektor ekonomi yang dominan memanfaatkan KUR pada tahun 2014 adalah sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel dengan baki debet Rp8,72 miliar (76,84 persen). Besarnya pengembalian kredit KUR di Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2007-2014 tercatat sebesar Rp86,37 miliar dengan kolektibilitas sebesar 95,53 persen. Beberapa keuntungan mengikuti program kemitraan PT. BNI (Persero) Tbk antara lain proses yang mudah; maksimum anggaran yang diberikan Rp100 juta; untuk anggaran sampai dengan Rp50 juta, jaminan tidak diikat sempurna; bebas provisi, asuransi dan administrasi. Adapun kegiatan bina lingkungan yang telah dilakukan antara lain penyaluran bantuan bagi korban bencana alam; pendidikan/pelatihan; peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; pembangunan sarana dan prasarana umum serta sarana ibadah; dan pelestarian alam. Khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagian besar program bina lingkungan disalurkan pada sektor kesehatan. Sejak tahun 20052014, realisasi penyaluran program bina lingkungan di Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai Rp3,51 miliar (Tabel 5). Tabel 5. Penyaluran Program Bina Lingkungan di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun

Realisasi

2005-2007

1.218.391.180

2008

479.736.240

2009

638.248.740

2010

703.611.240

2011

-

2012

154.912.500

2013

270.000.000

2014

48.200.000

Total

3.513.099.900 13

Adapun beberapa bentuk program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dilakukan di Provinsi Sulawesi Tenggara sepanjang tahun 2012-2015 adalah program penanaman 1946 bibit pohon di sekitar lokasi RSUD Abunawas Kota kendari, pembangunan masjid, bantuan pendidikan di sekitar wilayah Lepo-Lepo Kota Kendari, pembuatan tugu BNI di Kabupaten Bombana, bantuan 2 unit otor pengangkut sampah di Kota Kendari, dan bantuan penataan PKL Pantai Kamali Bau-bau.

b. Identifikasi Masalah Terdapat beberapa permasalahan dalam proses pembiayaan kepada UMKM, antara lain: 1) Banyaknya UMKM yang telah menerima fasilitas kredit lunak dari pemerintah sehingga keberatan ketika mendapat fasilitas KUR dengan bunga komersial. 2) KUR hanya dapat diberikan kepada calon debitur yang tidak sedang menerima fasilitas kredit produktif dari perbankan. 3) Tingkat pemahaman sebagian masyarakat terhadap layanan perbankan masih rendah sehingga lebih memilih untuk berhubungan dengan penyedia jasa informal. Oleh karena itu masih sangat dibutuhkan edukasi dan sosialisasi masif secara berkesinambungan. 4) Keterbatasan bank untuk menjangkau lokasi calon debitur yang relatif jauh sehingga penyebaran KUR belum merata dan terfokus di kota. 5) Banyak calon debitur yang tidak dapat memenuhi persyaratan dari bank, seperti kondisi usaha yang belum layak untuk mendapatkan kredit. 6) Adanya persepsi yang keliru di masyarakat bahwa KUR adalah bantuan pemerintah yang telah dijamin oleh Perusahaan Penjamin sehingga tidak perlu dilunasi kreditnya. 7) Meningkatkan kualitas lembaga linkage, sehingga diperlukan pengawasan dari otoritas. Upaya-upaya yang dilakukan PT. BNI (Persero) Tbk dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan SDM di setiap Kantor Layanan Nasabah atau Kantor Kas dalam bidang perkreditan sehingga dapat melayani pembiayaan kepada UMKM secara langsung. c.

Saran dan Rekomendasi

1) PT. BNI (Persero) Tbk perlu meningkatkan keberpihakan kepada UMKM karena UMKM merupakan penyelamat perekonomian Indonesia di waktu krisis. 14

2) Perlunya peningkatan sinergi kemitraan BUMN di daerah 3) Dalam rangka mengurangi kesenjangan, diperlukan sinergitas antara pemerintah dan BUMN 4) BUMN diharapkan terbuka dan bersinergi dengan DPR sampai dengan tingkat kabupaten/kota 5) Perlunya instruksi dari Kementerian terkait kabupaten/kota untuk bekerjasama dengan BUMN

ke

tingkat

6) Perlunya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas UKM 7) Hendaknya merencanakan program CSR atau PKBL yang bermanfaat untuk daerah 8) Perlunya koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. 9) Perlunya peningkatan kapasitas UKM 10) Perlunya aturan yang jelas mengenai penyaluran kredit 11) Perlunya mempertajam regulasi untuk meningkatkan kemitraan BUMN Catatan: Komisi VI DPR RI meminta agar PT. Pertamina (Persero) memberikan penjelasan secara tertulis dan data-data yang disampaikan melalui Sekretariat Komisi VI DPR RI untuk diagendakan pembahasannya dalam RDP Komisi VI DPR RI dengan PT. Pertamina (Persero) yang terkait:  bidang usaha yang paling banyak menyerap KUR.  kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang paling banyak menyerap KUR  perbandingan performing loan dan non performing loan  data undisbursed loan per sektor  realisasi kampoeng BNI. 3. PT. BRI (Persero) Tbk a.

Deskripsi Umum

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, PT. BRI (Persero) Tbk memiliki 85 kantor kerja yang terdiri dari 1 kantor wilayah, 5 kantor cabang utama, 4 kantor kas, 50 unit, 19 teras, dan 6 teras keliling. Penyaluran kredit terbesar ada pada sektor pendidikan yang mencapai 50 persen, kemudian diikuti oleh sektor penerima kredit bukan lapangan usaha sebesar 27 persen dan 15 persen untuk perdagangan besar dan eceran (Gambar 2). 15

Gambar 2. Penyaluran Kredit per Sektor Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara Penyaluran pinjaman di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 18 persen dari total pinjaman BRI Kanwil Makassar atau sama dengan Rp5 triliun. Pada triwulan pertama tahun 2014, penyaluran pinjaman tercatat mencapai Rp4,75 miliar. Turun sebesar 3,5 persen dari triwulan sebelumnya yang mencapai Rp4,92 miliar. Meskipun demikian, secara rata-rata penyaluran pinjaman sepanjang tahun 2014 mencapai Rp4,88 miliar (Gambar 3).

Gambar 3. Penyaluran Pinjaman BRI Provinsi Sulawesi Tenggara

16

Penyaluran kredit masih di fokuskan kepada usaha mikro dan kecil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pinjaman Rp4.946 miliar atau sebesar 98,9 persen dari total pinjaman (Gambar 4).

Gambar 4. Penyaluran Kredit BRI Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam 3 tahun terakhir, DPK BRI di Provinsi Sulawesi Tenggara terus meningkat dan komposisi terbesar saat ini masih dipegang tabungan sebesar 76,2 persen dari total simpanan. Pada tahun 20122013, tabungan tumbuh sebesar Rp2,1 triliun atau 13,4 persen dan pada tahun 2013-2014 tumbuh menjadi Rp2,3 triliun atau 13,2 persen. Komposisi DPK terbesar pada Desember tahun 2014 didominasi oleh tabungan sebesar Rp2,9 triliun atau 77 persen dari total simpanan. Kemudian diikuti deposito sebesar Rp505 miliar atau 13 persen dan giro sebesar Rp397 milar atau 10 persen. BRI Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan 11,5 persen pinjaman KUR BRI Kanwil Makassar, atau sebesar Rp1,5 triliun dan telah melayani 109 ribu orang (0,87 persen dari debitur nasional) sejak tahun 2007. Realisasi pinjaman KUR di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan rata-rata delta pertumbuhan kurang lebih Rp334 miliar per tahun. Total Outstanding pinjaman hingga Desember 2014 mencapai Rp368 miliar dengan NPL sebesar 0,95 persen. Adapun total pinjaman kemitraan yang telah disalurkan sebesar Rp3,5 miliar dan outstanding saat ini sebesar Rp1,4 miliar dengan jumlah peserta sebanyak 162 debitur. d.

Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa permasalahan dalam proses pembiayaan kepada UMKM, antara lain: 1) Kendala kondisi geografis untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari kepulauan dan tidak semuanya mudah dijangkau. 2) Masih ada sebagian masyarakat memiliki persepsi bahwa KUR adalah program pemerintah yang tidak wajib dikembalikan. 17

3) Manajemen usaha masyarakat pada umumnya relatif rendah sehingga mempengaruhi keputusan dalam bisnis. 4) Belum memiliki standar kualitas produk yang dibutuhkan oleh industri/pasar. 5) Belum memiliki pasar yang potensial untuk distribusi produk. Upaya-upaya yang dilakukan BRI dalam mengatasi kendala di atas adalah: 1) Menghubungkan para pengusaha dan mitra usaha agar dapat memberi bimbingan dalam pengembangan usaha dan sekaligus menjadi pihak offtaker agar para pengusaha kecil memiliki kepastian pasar dalam memasarkan produk mereka. 2) Melakukan restrukturisasi kredit, baik dengan perubahan jangka waktu kredit (rescheduling) atau penurunan tingkat suku bunga sesuai dengan cash flow debitur. 3) Melakukan penagihan dan pembinaan kepada debitur yang bermasalah secara lebih intensif. e. Saran dan Rekomendasi 1) PT. BRI (Persero) Tbk perlu meningkatkan keberpihakan kepada UMKM karena UMKM merupakan penyelamat perekonomian Indonesia di waktu krisis. 2) Perlunya peningkatan sinergi kemitraan BUMN di daerah 3) Dalam rangka mengurangi kesenjangan, diperlukan sinergitas antara pemerintah dan BUMN 4) BUMN diharapkan terbuka dan bersinergi dengan DPR sampai dengan tingkat kabupaten/kota 5) Perlunya instruksi dari Kementerian terkait ke kabupaten/kota untuk bekerjasama dengan BUMN

tingkat

6) Perlunya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas UKM 7) Hendaknya merencanakan program CSR atau PKBL yang bermanfaat untuk daerah 8) Perlunya koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. 9) Perlunya peningkatan kapasitas UKM 10) Perlunya aturan yang jelas mengenai penyaluran kredit 11) Perlunya mempertajam regulasi untuk meningkatkan kemitraan BUMN.

18

Catatan: Komisi VI DPR RI meminta agar PT. Pertamina (Persero) memberikan penjelasan secara tertulis dan data-data yang disampaikan melalui Sekretariat Komisi VI DPR RI untuk diagendakan pembahasannya dalam RDP Komisi VI DPR RI dengan PT. Pertamina (Persero) yang terkait:  bidang usaha yang paling banyak menyerap KUR.  kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang paling banyak menyerap KUR  perbandingan performing loan dan non performing loan.  akses KUR tanpa jaminan. D. BUMN Bidang Transportasi 1. PT. Pelindo IV (Persero) a. Deskripsi Umum PT. Pelindo IV (Persero) membawahi 20 cabang, 3 UPK, 2 Terminal Petikemas, dan 4 Pelabuhan Kawasan. Masing-masing pelabuhan memiliki karakteristik, potensi dan hinterland yang sangat beragam. Sedangkan jasa pelayanan yang dilakukan meliputi jasa pelayanan kapal (labuh, pandu, tunda, tambat, air kapal, bunkering); jasa pelayanan barang (dermaga, penumpukan, bongkar muat barang); jasa pengusahaan alat; jasa pelayanan terminal (petikemas, curah cair, curah kering, penumpang, dll); jasa lainnya (pemanfaatan tanah/lahan, bangunan, listrik); serta jasa penunjang lainnya. Kinerja keuangan PT. Pelindo IV pada tahun 2010-2014 semakin meningkat tiap tahunnya. Sepanjang tahun 2013, total pendapatan sebesar Rp1,7 triliun dan laba sebelum pajak sebesar Rp522,86 miliar atau 8,3 persen di atas anggaran dan 23,85 persen di atas realisasi tahun 2012. Hal ini disebabkan terjadinya kenaikan produksi dan penyesuaian tarif pelayanan kapal di beberapa cabang. Selain itu meningkatnya kegiatan pengusahaan alat di hampir seluruh cabang, meningkatnya kegiatan peti kemas konvensional di sebagian besar cabang, serta semakin tingginya kegiatan di dermaga/pelabuhan khusus. Dari sisi kegiatan operasional, secara umum terjadi peningkatan produksi di hampir semua aspek Pelabuhan Kendari. Pada tahun 2014, kunjungan kapal mencapai 34.009.523 juta Gt. Arus barang pada tahun 2014 secara total mencapai sebesar 1.477.832 juta ton atau bila dibanding dengan tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 2,44 persen. Lain halnya dengan arus barang, arus petikemas mengalami peningkatan menjadi 79.208 ribu Teus atau meningkat 6,86 persen jika dibandingkan dengan tahun 2013. Begitu 19

juga dengan arus penumpang yang pada tahun 2014 meningkat sekitar 15,32 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 560.037 ribu orang. Sejak tahun 2010-2013, kinerja keuangan Pelabuhan Kendari mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2011 sekitar 73,94 persen dari tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2014, kinerja keuangan Pelabuhan Kendari menurun cukup tajam di mana laba menurun sekitar 21,51 persen. Diperkirakan traffic petikemas pada tahun 2015-2019 terus mangalami peningkatan. Adapun program yang telah direncanakan sampai dengan tahun 2019 adalah pembangunan Kendari New Port yang meliputi pembangunan new terminal, pembangunan dermaga sepanjang 300M, lapangan penumpukan seluas 5 Ha, pembangunan perkantoran, power plan, dan M/E dengan total biaya proyek sebesar Rp936 miliar. Beberapa manfaat penyertaan modal negara yang telah diberikan antara lain: 1) Penambahan lapangan penumpukan sebesar 5 Ha, menambah kapasitas sebesar 150.000 Teus. 2) Penambahan dermaga untuk mengurangi waiting time kapal dari rata-rata 6 hari menjadi rata-rata 3 hari. 3) Penambahan peralatan untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas bongkar muat. Sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di lingkungan perusahaan dan pemberdayaan terhadap usaha kecil, perusahaan secara konsisten menjalani PKBL dalam bentuk pemberian bantuan kepada industri kecil dan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kepedulian terhadap masyarakat sekitar diberikan dalam bentuk hibah terhadap bencana alam, pendidikan, kesehatan, pengembangan sarana umum dan sarana ibadah, dan pelestarian alam. Sepanjang tahun 2005-2012, dana yang disalurkan pada program kemitraan mencapai Rp910 juta sedangkan untuk bina lingkungan mencapai Rp215 juta. b. Identifikasi Masalah Beberapa permasalahan yang dihadapi PT. Pelindo IV (Persero) antara lain: 1) Kapal dengan ukuran tertentu tidak bisa masuk (panjang kapal > 120 m). Hal ini disebabkan alur pelayaran yang sempit (merupakan teluk) dan draft maksimum 8 meter. 2) Kapasitas terpasang sudah tidak memadai. Pelabuhan Kendari eksisting tidak dapat dikembangkan lagi mengingat back-up area sangat terbatas dan berbatasan langsung dengan kota.

20

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengembangkan Kendari New Port (KNP) di lokasi Bungkutoko yang dikelola oleh PT Pelindo IV.

c. Saran dan Rekomendasi 1) Perlunya peningkatan sinergi kemitraan BUMN di daerah 2) Dalam rangka mengurangi kesenjangan, diperlukan sinergitas antara pemerintah dan BUMN 3) BUMN diharapkan terbuka dan bersinergi dengan DPR sampai dengan tingkat kabupaten/kota 4) Perlunya instruksi dari Kementerian terkait kabupaten/kota untuk bekerjasama dengan BUMN

ke

tingkat

5) Hendaknya merencanakan program CSR atau PKBL yang bermanfaat untuk daerah 6) Perlunya mempertajam regulasi untuk meningkatkan kemitraan BUMN. Catatan: Komisi VI DPR RI meminta agar PT. Pelindo IV (Persero) memberikan penjelasan secara tertulis dan data-data yang disampaikan melalui Sekretariat Komisi VI DPR RI untuk diagendakan pembahasannya dalam RDP Komisi VI DPR RI dengan PT. Pelindo IV (Persero) yang terkait masalah pembangunan Kendari New Port. 2. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) a.

Deskripsi Umum

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) memiliki beberapa peran, baik peran utama maupun peran pendukung. Peran utamanya antara lain: 1) memberi keuntungan dan dividen penyeberangan dan jasa pelabuhan;

melalui

jasa

angkutan

2) menyediakan jaringan transportasi publik antarpulau (daerah yang sudah dan sedang berkembang); dan 3) menyediakan jaringan transportasi publik bagi wilayah pulau terpencil (jauh) dan terluar (perbatasan) guna mempercepat pembangunan dan membuka isolasi geografis. Sedangkan peran pendukungnya antara lain: 1) menyediakan jaringan transportasi untuk keperluan sosial-politik negara dan pertahanan nasional melalui kunjungan reguler di pulau; dan 21

2) menyediakan angkutan dengan kapasitas besar, cepat, murah, dan handal ke seluruh pelosok nusantara untuk kondisi darurat nasional. Cabang PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Baubau yang mengelola dan mengusahakan 9 kapal dengan 9 lintasan. Sejak tahun 2012, produksi penumpang PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Baubau semakin menurun. Hal yang sama juga terjadi pada produksi kendaraan dan barang. Kinerja keuangan PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Baubau sampai tahun 2013 meningkat cukup signifikan, tetapi di tahun 2014 penurunan laba terjadi sangat drastis, mencapai hampir 41 persen. Adapun peningkatan pelayanan dan usaha yang dilakukan PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Baubau antara lain: 1) Rencana pembukaan lintasan baru yaitu Labuan – Amolenggo (9 mile); Baubau – Kadatua (8 Mile); dan Kasiputte – Tondasi. 2) Melakukan penambahan kapal baru untuk lintasan baru Labuan – Amolenggo dan Kasipute – Tondasi serta optimalisasi kapal eksisting untuk lintasan Baubau – Kadatua. 3) Menambah dan meningkatkan kualitas pelayanan/fasilitas kapal, terutama terkait keandalan kapal dan kepastian jadwal. 4) Bekerja sama dengan UPTD pelabuhan untuk memastikan keandalan fasilitas pelabuhan. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau baru mulai menyalurkan dana untuk Program Kemitraan pada tahun 2011. Sepanjang tahun 2011-2014 telah disalurkan dana sebesar Rp90 juta untuk program kemitraan. Sedangkan untuk Program Bina Lingkungan telah disalurkan dana sebesar Rp50,8 juta. Bentuk kegiatan untuk program kemitraan adalah bantuan permodalan bagi UKM, sedangkan bina lingkungan berupa perbaikan sarana ibadah dan pemberian bantuan pendidikan pada pesantren. b.

Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang dihadapi PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Baubau antara lain: 1) Kecepatan kapal di lintasan komersil Tampo – Torobulu kalah bersaing dengan competitor (kapal cepat dan kapal kayu) 2) Infrastruktur (Jalan Trans Sultra) rusak parah sehingga berdampak pada pemakai jasa beralih ke keapal cepat. 3) Kondisi geografis Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari banyak kepulauan. 4) Kekurangan anak buah kapal (ABK) dan karyawan darat.

22

Strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah: 1) Menjaga kondisi dan keandalan kapal untuk memastikan ketepatan jadwal pelayanan. Mengusulkan penggantian kapal dengan kecepatan minimal 12 knot. 2) Peningkatan pelayanan di atas kapal (musik karaoke, doorprize, film, snack, dll). Mengadakan pendekatan dengan Pemerintah Daerah agar secepatnya diadakan perbaikan infrastruktur menuju pelabuhan. 3) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat memperluas pangsa pasar. Mengkaji peluang pengembangan lintasan dan optimalisasi/utilitas kapal.

untuk untuk

4) Melengkapi kekurangan ABK dan karyawan darat dengan merekrut ABK dan karyawan darat. c. Saran dan Rekomendasi 1) Perlunya peningkatan sinergi kemitraan BUMN di daerah 2) Dalam rangka mengurangi kesenjangan, diperlukan sinergitas antara pemerintah dan BUMN 3) BUMN diharapkan terbuka dan bersinergi dengan DPR sampai dengan tingkat kabupaten/kota 4) Perlunya instruksi dari Kementerian terkait kabupaten/kota untuk bekerjasama dengan BUMN

ke

tingkat

5) Hendaknya merencanakan program CSR atau PKBL yang bermanfaat untuk daerah 6) Perlunya mempertajam regulasi untuk meningkatkan kemitraan BUMN. 7) Hendaknya PT. ASDP Indonesia menjangkau pulau-pulau kecil.

Ferry

(Persero)

dapat

Catatan: Komisi VI DPR RI meminta agar PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) memberikan penjelasan secara tertulis dan data-data yang disampaikan melalui Sekretariat Komisi VI DPR RI untuk diagendakan pembahasannya dalam RDP Komisi VI DPR RI dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang terkait:  penambahan pelayanan pulau-pulau kecil.  kapal ferry yang layak secara ekonomis menyangkut keselamatan.

23

3. PT. Garuda Indonesia (Persero) a.

Deskripsi Umum

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengimplementasikan “Quantum Leap” untuk mengembangkan dan mendominasi pasar penerbangan di Indonesia (Gambar 5). 1

2

Domestic

International

Tumbuh dan mendominasi pasar full-service

Potensi peningkatan yang besar

7

3 Human Capital

LCC

Kuantitas dan kualitas yang tepat

Citilink memanfaatkan peluang pada pasar LCC

6

Cost Discipline Meningkatkan efisiensi pesawat dan mengurangi biaya bahan bakar

4 Fleet

5

Brand

Memperkuat brand, peningkatan kulitas produk dan pelayanan

Ekspansi, simplifikasi, dan peremajaan armada

Gambar 5. Quantum Leap Garuda Indonesia mulai beroperasi ke Kendari sejak 16 Januari 2009 dengan pesawat B-737-400 (14-C/120-Y). Traffic rute JakartaMakassar-Kendari-Makassar-Jakarta meningkat sejak tahun 20112014. Pada tahun 2014, rute ini mencatat angka 152.612. Lain halnya dengan traffic rute Makassar-Kendari-Makassar yang menurun di tahun 2014 dengan catatan angka 61.533. Rencana penerbangan intra Provinsi Sulawesi Tenggara adalah rute Baubau-Kendari-Wangi-wangi. Untuk pasar internasional yaitu rute Kendari-Saudi Arabia, Kendari-Hongkong, dan KendariSingapura. Sedangkat untuk pasar domestik meliputi rute KendariSurabaya, Kendari-Yogyakarta, dan Kendari-Manado. Beberapa pengembangan yang dilakukan Garuda Indonesia antara lain: 1) Masuknya pesawat baru jenis B738-NG, CRJ-1000, ATR-72-600. 2) Usia rata-rata armada di bawah 5 tahun. 3) On Time Performance 4) Program Loyalty GFF 5) More choice of ground/ in-flight service offering (BPTV, Meal and beverage, GA Experience 5 senses; sight, sound, taste, scent, touch). 6) Penambahan rute Kendari-Wangi-wangi dan Kendari-Baubau. 24

7) Aliansi SkyTeam. 8) Pengembangan “Channel Distribution“. 9) Kerjasama koporasi (partnership). 10) Kerjasama dengan KLDI menggunakan sistem GovOS. 11) Pengembangan e-commerce. 12) Peningkatan Brand Awareness. 13) Marketing PR. 14) Media sosial, community, dll. 15) Program ATL dan BTL. Beberapa strategi pencapaian target branch office Kendari antara lain: 1) Memperluas channel distribution GOS (Garuda Online System) 2) Kerjasama korporasi (COS/GovOS)

dengan

perusahaan

dan

instansi

3) Peningkatan pelayanan dengan melakukan program Garuda Indonesia experience 4) Promosi dengan melakukan sosialisasi ke sekolah, pemerintah dan perusahaan 5) Mengoptimalkan media sosial dan komunitas 6) Program loyalti berupa Garuda Frequent Flayer / Garuda Miles Program CSR yang telah dilakukan antara lain: 1) Save Our Coral dan Pelestarian Penyu (2011) dengan nilai program sebesar Rp120 Juta. 2) Pengadaan tempat sampah dan alat kebersihan di Pantai Toronipa (2012) dengan nilai program sebesar Rp50 Juta. 3) Bantuan sembako ke panti jompo/asuhan (2014) dengan nilai program sebesar Rp30 Juta. 4) Bantuan sepeda Garuda untuk panti asuhan (2014) dengan nilai program sebesar Rp35 Juta. Rencana program yang akan dilakukan antara lain: 1) Program Garuda peduli kesehatan masyarakat melalui: - Pemberian bantuan fasilitas kesehatan kepada puskesmas di sekitar wilayah operasi Branch Office Kendari. - Program pelayanan kesehatan ibu dan anak bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta Garuda Sentra Medika.

25

2) Program Garuda peduli pendidikan melalui pemberian bantuan buku tulis recycle paper Garuda Indonesia kepada sekolah dasar di wilayah Kendari dan sekitarnya. 3) Program Garuda peduli lingkungan melalui: - Pemberian sarana air bersih, bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat. - Program penanaman bakau di teluk Kendari. b.

Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang dihadapi PT. Garuda Indonesia (Persero) antara lain: 1) Cuaca yang ekstrim dan Kabut di pagi hari (06.00-08.00 WITA). 2) Jaringan listrik sering padam dan daya tidak stabil. 3) Jaringan komunikasi atau sistem IT sering terganggu. 4) Jarak kota yang jauh dan sarana transportasi yang masih minim. c. Saran dan Rekomendasi 1) Perlunya peningkatan sinergi kemitraan BUMN di daerah 2) Dalam rangka mengurangi kesenjangan, diperlukan sinergitas antara pemerintah dan BUMN 3) BUMN diharapkan terbuka dan bersinergi dengan DPR sampai dengan tingkat kabupaten/kota 4) Perlunya instruksi dari Kementerian terkait kabupaten/kota untuk bekerjasama dengan BUMN

ke

tingkat

5) Hendaknya merencanakan program CSR atau PKBL yang bermanfaat untuk daerah 6) Perlunya mempertajam regulasi untuk meningkatkan kemitraan BUMN. 7) Diharapkan PT. Garuda Indonesia (Persero) dapat segera menambah rute penerbangan langsung dari Kendari menuju kawasan wisata Wakatobi. Catatan: Komisi VI DPR RI meminta agar PT. Garuda Indonesia (Persero) memberikan penjelasan secara tertulis dan data-data yang disampaikan melalui Sekretariat Komisi VI DPR RI untuk diagendakan pembahasannya dalam RDP Komisi VI DPR RI dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) yang terkait proses penambahan rute langsung dari Kendari menuju Wakatobi.

26

E. BUMN Bidang Pertambangan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk a.

Deskripsi Umum

Sejak tahun 2010-2014, realisasi produksi Feronikel dari Unit Bisnis Pertambangan Nikel (UBPN) Provinsi Sulawesi Tenggara selalu mencapai target produksi. Pada tahun 2014, realisasi produksi feronikel mencapai 16.851, menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 18.249. Sejak tahun 2011, realisasi ekspor feronikel selalu di atas target yang telah ditetapkan, tetapi ada tahun 2013 realisasi ekspor feronikel jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan saat itu harga feronikel sedang turun sehingga stock yang ada disimpan. Sampai dengan Februari 2015, realisasi ekspor feronikel telah mencapai 2.155 TNi. Sama halnya dengan feronikel, sejak tahun 2011 realisasi produksi bijih nikel (Ore) melebihi target yang telah ditetapkan walaupun pada tahun 2014, target produksi bijih nikel (Ore) tidak tercapai. Sejak tahun 2010, realisasi ekspor bijih nikel selalu di atas target yang telah ditetapkan, tetapi ada tahun 2013 realisasi ekspor feronikel sedikit di bawah target yang telah ditetapkan. Sepanjang tahun 2005-2014 telah disalurkan dana sebesar Rp59,77 miliar untuk program kemitraan kepada 3.316 mitra binaan dengan mayoritas sektor perdagangan dan perkebunan. Sedangkan untuk Program Bina Lingkungan telah disalurkan dana sebesar Rp40,88 miliar dengan mayoritas untuk bantuan sarana dan prasarana umum. Sektor usaha yang paling banyak disalurkan dana program kemitraan adalah sektor perdagangan dan perkebunan. Sedangkan yang paling sedikit adalah sektor pertanian dan peternakan (Tabel 6). Tabel 6. Penyaluran Program Kemitraan Berdasarkan Sektor Usaha

27

Program bina lingkungan menyalurkan dana terbesar untuk bantuan sarana dan prasarana umum, sedangkan yang terendah adalah untuk pengentasan kemiskinan (Tabel 7). Tabel 7. Penyaluran Program Bina Lingkungan Berdasarkan Sektor Usaha

Selain itu, PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk juga memberikan beasiswa sejak tahun 2008. Sampai saat ini penerima manfaat sudah mencapai 536 orang dengan total biaya mencapai Rp6,49 miliar. b. Identifikasi Masalah Masalah-masalah yang dialami PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk adalah masih dibutuhkan pendanaan untuk FHT, SGA dan Anode Slime dengan jumlah total investasi mencapai USD3,34 miliar (Rp40 triliun). c. Saran dan Rekomendasi 1) Perlunya peningkatan sinergi kemitraan BUMN di daerah 2) Dalam rangka mengurangi kesenjangan, diperlukan sinergitas antara pemerintah dan BUMN 3) Integrasi dengan perusahaan daerah 4) Peningkatan sinergi antar BUMN

28

Catatan: Komisi VI DPR RI meminta agar PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk memberikan penjelasan secara tertulis dan data-data yang disampaikan melalui Sekretariat Komisi VI DPR RI untuk diagendakan pembahasannya dalam RDP Komisi VI DPR RI dengan PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk yang terkait:  hubungan kerjasama antar mitra.  pengawasan terhadap penyertaan modal negara.  penyebab kerugian di tahun 2014. F. BUMN Bidang Jasa Konstruksi 1. PT. Semen Tonasa (Persero) a.

Deskripsi Umum

Sejak tahun 2012, tingkat konsumsi semen di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami kenaikan yang cukup signifikan, walaupun sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2014. Lain halnya dengan market share yang mengalami penurunan sejak tahun 20102012, kemudian meningkat kembali di tahun 2013-2014. Beberapa strategi PT. Semen Tonasa (Persero) Tbk ke depan dalam memajukan usahanya antara lain: 1) Strategi Jangka Pendek  Dalam hal manajemen kapasitas, dilakukan upgrading Tonasa IV, peningkatan yield, dan utilisasi alat.  Dalam hal manajemen SDM dilakukan manajemen SDM based kompetensi dan mengembangkan SDM berbudaya “CHAMPS”.  Dalam hal manajemen lingkungan dilakukan kegiatan proper hijau, ramah lingkungan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.  Dalam hal manajemen pasar dilakukan penguatan brand image dan komunikasi pasar.  Dalam hal manajemen biaya dilakukan pembentukan tim efesiensi dan komunikasi pasar. 2) Strategi Jangka Panjang  Dalam hal manajemen kapasitas dilakukan penambahan pabrik New Finish Mill dan Tonasa VI.  Dalam hal manajemen SDM dilakukan kegiatan SDM WORD CLASS dan pembentukan Pusat Ahli Persemenan.

29

 Dalam hal manajemen lingkungan dilakukan Proper Emas dan Zero Complain.  Dalam hal manajemen pasar dilakukan Market Leader KTI dan Market Share 40 persen.  Dalam hal manajemen biaya dilakukan Cost leader dan efisiensi perusahaan. Visi CSR dari PT. Semen Tonasa (Persero) Tbk adalah menjadi perusahaan persemenan terkemuka di Asia dengan kinerja prima bersama stakeholders dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Beberapa pilar program CSR antara lain: 1) Tonasa Mandiri 

Desa Mandiri Tonasa (Bina Usaha Mikro; Lembaga Keuangan Desa (LKD); Badan Usaha Milik Desa (BUMDES); Integrated Farming System; rumah dagang Tonasa Bersaudara (TB); dan akses teknologi tepat guna).



Bina Mitra Tonasa (Pengembangan ecopreneurship; local bussiness development; dan dukungan pemasaran produk Mitra Binaan).

2) Tonasa Cerdas (Lomba inovasi energi alternatif; Pedidikan Anak Usia Dini (PAUD); Beasiswa/anak asuh; pustaka keliling; peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah; dan SMK unggulan berstandar nasional). 3) Tonasa Sehat (Sanitasi lingkungan dan air minum; klinik/ambulan keliling; Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit menular; donor darah; makanan sehat organik untuk ibu dan balita; dan rumah sehat Tonasa Bersaudara). 4) Tonasa Bersahaja (Festival Tonasa Bersaudara (makanan tradisional, musik tradisional, ritual, tari, nyanyian/kelong2); Sanggar Tonasa Bersaudara; Tonasa Bersaudara Awards; peningkatan kompetensi Muballig; awareness HAM; turnamen Tonasa Cup; dan rumah Tonasa untuk pendidikan Al-Quran). 5) Tonasa Hijau 

Infrastruktur (Mikro Hidro (Irigasi, Listrik Desa, Jalan Pintas Desa, Pariwisata, Waste Treatment Plant Tonasa); Akses Air Bersih; Stimulasi rumah layak huni dan fasilitasnya).



Lingkungan (Pemanfaatan lahan tidak terpakai (Mangga, Rambutan, Jati Putih, Jabon, Sorgum, Bambu); Kampanye Penghijauan melalui model tabungan pohon; Penguatan program tanaman /kotoran /sampah penghasil energi alternatif).

30

b. Identifikasi Masalah Masalah-masalah yang dialami PT. Semen Tonasa (Persero) Tbk adalah sebagai berikut: 1) Masalah ketersediaan energi (listrik dan bahan bakar) menjadi sangat dominan karena merupakan komponen biaya terbesar dalam industri semen. 2) Potensi kemungkinan pembangunan pabrik baru oleh pemain semen internasional. 3) Daerah pasar sebagian besar daerah kepulauan. 4) Kapasitas pelabuhan yang belum memadai. 5) Unloading time yang lama di pelabuhan. 6) Biaya ditsribusi yang tinggi. Upaya yang dilakukan PT. Semen Tonasa (Persero) Tbk untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain: 1) Pembangunan Packing Plant di beberapa daerah pasar yang potensial (konsumsi minimal 300.000 ton/tahun). 2) Percepatan program tol laut. 3) Peningkatan kapasitas loading dan unloading dipelabuhan tujuan khususnya di Kawasan Timur Indonesia. 4) Meningkatkan draft pelabuhan dan kapasitas dermaga sehingga dapat disandari kapal dengan kapasitas minimal 5.000 ton. 5) Membuat regulasi yang mendukung pabrikan semen dalam negeri sehingga produksi semen impor tidak mengganggu pasar dalam negeri. c. Saran dan Rekomendasi 1) Perlunya peningkatan sinergi kemitraan BUMN di daerah 2) Dalam rangka mengurangi kesenjangan, diperlukan sinergitas antara pemerintah dan BUMN 3) Integrasi dengan perusahaan daerah 4) Peningkatan sinergi antar BUMN. Catatan: Komisi VI DPR RI meminta agar PT. Semen Tonasa (Persero) Tbk memberikan penjelasan secara tertulis dan data-data yang disampaikan melalui Sekretariat Komisi VI DPR RI untuk diagendakan pembahasannya dalam RDP Komisi VI DPR RI dengan PT. Semen Tonasa (Persero) Tbk yang terkait:  Likuiditas yang dibutuhkan PT. Semen Tonasa (Persero) Tbk  Migration plan dari sipil ke tol 31

2. PT. Wijaya Karya (Persero) a.

Deskripsi Umum

Saat ini PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk melaksanakan proyek pembangunan real estate di Kendari, Sulawesi Tenggara di atas lahan seluas 42 Ha dengan nilai proyek Rp672,7 miliar. Adapun status proyek saat adalah KSO dengan Kingbert Benly. Proyek lain yang telah dilakukan adalah Pengadaan Belt Conveyor MOP-PP FeNi-1 dengan nilai kontrak sebesar USD13.500.000 atau ekuivalen dengan Rp121.500.000.000. Durasi proyek ini adalah sejak 17 Januari 2012 s/d 17 Juni 2013. Lingkup proyek adalah pekerjaan EPC pembuatan belt conveyor, berupa instalasi covesi conveyor gallery, dan pekerjaan sipil. Selain itu proyek lainnya adalah Pengadaan Refining MOP-PP FeNi-1 dengan nilai kontrak sebesar USD35.475.000 atau ekuivalen dengan Rp323.177.250.000. Durasi proyek ini adalah sejak 2 April 2012 s/d 14 Juli 2014. Lingkup proyek adalah pekerjaan EPC pada sistem refining, system LD conventer, system exhaust gas treatment, system desulfurizer, sistem shotmaking untuk memurnikan bijih nikel sampai jadi produk bijih nikel murni. Proyek lainnya adalah Non-crucible ESF-4 PFPE, Pomalaa dengan nilai kontrak sebesar Rp334.650.000.000. Durasi proyek ini adalah sejak 2 September 2013 s/d 2 April 2015. Saat ini proyek tersebut masih berjalan. Sejauh ini PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk masih dalam bidang properti. Jadi belum berperan dalam mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang menunjang program Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk senantiasa membuka kesempatan untuk bekerjasama dalam pengembangan kawasan industri dan wisata di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan CSR yang dilakukan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah kegiatan tanam pohon. Realisasi jumlah pohon yang telah ditanam sejak tahun 2012-2014 sebesar 2.843 pohon. b.

Identifikasi Masalah Permasalahan dan kendala dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah: 1) Ketersediaan SDM lokal yang kompeten baik untuk tenaga kerja (buruh) maupun untuk tenaga profesional 2) Kejelasan aturan pembebasan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur

32

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah: 1) Bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan balai pelatihan tenaga kerja khususnya untuk keahlian dibidang konstruksi 2) Berkoordinasi dengan pemerintah daerah c. Saran dan Rekomendasi 1) Perlunya peningkatan sinergi kemitraan BUMN di daerah 2) Dalam rangka mengurangi kesenjangan, diperlukan sinergitas antara pemerintah dan BUMN 3) BUMN diharapkan terbuka dan bersinergi dengan DPR sampai dengan tingkat kabupaten/kota 4) Perlunya instruksi dari Kementerian terkait kabupaten/kota untuk bekerjasama dengan BUMN

ke

tingkat

5) Hendaknya merencanakan program CSR atau PKBL yang bermanfaat untuk daerah 6) Perlunya mempertajam regulasi untuk meningkatkan kemitraan BUMN. 7) PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk hendaknya ikut berperan untuk pembangunan power plan. Catatan: Komisi VI DPR RI meminta agar PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk memberikan penjelasan secara tertulis dan data-data yang disampaikan melalui Sekretariat Komisi VI DPR RI untuk diagendakan pembahasannya dalam RDP Komisi VI DPR RI dengan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk yang terkait: 

Keuntungan Pomalaa dalam kurun waktu tahun 2005-2014.

3. PT. Adhi Karya (Persero) a. Deskripsi Umum Selama lima tahun terakhir, kinerja keuangan PT. Adhi Karya (Persero) berfluktuasi. Di tahun 2012, laba bersih perusahaan mencapai Rp39.109,70 juta. Meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp11.170,90 juta. Peran PT. Adhi Karya (Persero) dalam mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tenggara terutama untuk sektor kawasan industri dan pariwisata PT. Adhi Karya (Persero) melalui Divisi Konstruksi VI sejauh ini sangat mendukung program pemerintah terkait dengan pengembangan kawasan industri dan pariwisata di Provinsi Sulawesi 33

Tenggara. Hal ini tercermin pada beberapa proyek yang telah dan kami selesaikan, diantaranya: 1) Jetty & Facilities Project MOP-PP; 2) Coal Fired Power Plant with an intended configuration of 2 Unit x 30 M.W Gross Electrical Power Output; 3) EPC Off Gas Treatmnent ESF4; dan 4) Pembangunan Cross Conveyor Ore Preparation Line-4. Ke depannya Perseroan akan terus mengikuti berbagai program pemerintah yang akan dicanangkan dan berkarya menghasilkan produk-produk terbaik untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Perolehan Kontrak di Sulawesi Tenggara antara lain: 1) Paket Jetty & Facilities Project MOP-PP dengan nilai kontrak Rp298.266.556.605. Waktu pelaksanaan 26 Maret 2012-23 Juni 2013. 2) Paket Coal Fired Power Plant with an intended configuration of 2 Unit x 30 MW Gross Electrical Power Output dengan nilai kontrak Rp201.434.967.001. Waktu Pelaksanaan 17 Mei 2012-03 September 2015. 3) Paket EPC Off Gas Treatment ESF-4 dengan nilai kontrak Rp130.423.000.279. Waktu pelaksanaan 27 Januari 2014-27 April 2015. 4) Paket Pembangunan Cross Conveyor Ore Preparation Line - 4 dengan nilai kontrak Rp19.085.000.000. Waktu Pelaksanaan 22 Januari 2015-19 Agustus 2015. PT. Adhi Karya (Persero) telah melaksanakan program-program tanggung jawab lingkungan khususnya di sekitar proyek (CSR) namun terkait dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan belum dilaksanakan di Sulawesi. Namun ke depan, diharapkan program PKBL PT. Adhi Karya (Persero) dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) di Tahun 2015 yang diberikan pada PT. Adhi Karya (Persero), saat ini masih dalam tahap koordinasi dan proses dengan berbagai pihak terkait persiapan proyek transportasi massal berbasis rel beserta stasiun dan properti pendukung. Langkah yang akan dilakukan selanjutnya adalah memperoleh berbagai perizinan dari pihak terkait serta pelaksanaan rights issue. b.

Identifikasi Masalah

PT. Adhi Karya (Persero) khususnya di Provinsi Sulawesi Tenggara sejauh ini belum pernah menghadapi suatu permasalahan yang sifatnya material, begitupun dengan kendala teknis, sejauh ini PT. Adhi Karya (Persero) masih bisa mengatasinya dengan baik. Merujuk pada Nilai-nilai PT. Adhi Karya (Persero), upaya dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tenggara yakni dengan bekerja cerdas, jujur bertanggung jawab dan bersahaja. PT. Adhi Karya (Persero) tetap berkomitmen dan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut untuk menghasilkan suatu karya 34

yang berguna dan bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Tenggara. c. Saran dan Rekomendasi 1) Perlunya peningkatan sinergi kemitraan BUMN di daerah 2) Dalam rangka mengurangi kesenjangan, diperlukan sinergitas antara pemerintah dan BUMN 3) Integrasi dengan perusahaan daerah 4) Peningkatan sinergi antar BUMN Catatan: Komisi VI DPR RI meminta agar PT. Adhi Karya (Persero) memberikan penjelasan secara tertulis dan data-data yang disampaikan melalui Sekretariat Komisi VI DPR RI untuk diagendakan pembahasannya dalam RDP Komisi VI DPR RI dengan PT. Adhi Karya (Persero) mengenai program kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan serta permasalahannya secara rinci. 4. PT. Hutama Karya (Persero) a.

Saran dan Rekomendasi

1) Perlunya peningkatan sinergi kemitraan BUMN di daerah 2) Dalam rangka mengurangi kesenjangan, diperlukan sinergitas antara pemerintah dan BUMN 3) Integrasi dengan perusahaan daerah 4) Peningkatan sinergi antar BUMN Catatan: Komisi VI DPR RI meminta agar PT. Hutama Karya (Persero) memberikan penjelasan secara tertulis dan data-data yang disampaikan melalui Sekretariat Komisi VI DPR RI untuk diagendakan pembahasannya dalam RDP Komisi VI DPR RI dengan PT. Hutama Karya (Persero) yang terkait:  Rencana IPO untuk anak perusahaan  Strategi lain sebelum IPO anak perusahaan terlaksana  Kompetisi BUMN yang tidak sehat  Kebijakan terhadap perlindungan tenaga kerja  Penyebab penjualan meningkat tetapi laba bersih menurun

35

III. PENUTUP Demikianlah laporan Kunjungan Kerja Komisi VI ke Provinsi Sulawesi Tenggara disampaikan sebagai bahan masukan dan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Komisi. Diharapkan laporan ini dapat menjadi masukan dalam upaya perbaikan pembangunan ke depan dan bermanfaat bagi negara khususnya daerah dan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekian dan Terima Kasih. Jakarta,

Maret 2015

Ketua Tim,

Ir. H. ACHMAD. HAFISZ TOHIR

36