LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2015 - 2016 KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 22 - 26 MARET 2016 I. PENDAHULUAN Dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2015-2016, Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Timur pada Tanggal 22 sampai dengan 26 Maret 2016. Sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dibidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional dan perbankan, Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah serta instansi-instansi Pemerintah Pusat dan mitra kerja Komisi XI DPR RI yang ada di daerah. Pada kunjungan kerja ini Komisi XI DPR RI bermaksud mendapatkan data dan informasi terkini guna mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dan instansi-instansi Pemerintah Pusat yang ada di daerah serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Sebagai informasi bahwa Komisi XI DPR RI telah menetapkan target-target pembangunan dalam kesimpulan Rapat Kerja Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target-target pembangunan tersebut merupakan acuan bagi Pemerintah dalam mengelola APBN bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Adapun target pembangunan yang telah disepakati adalah: Tingkat Pengangguran 5,2-5,5%, Tingkat Kemiskinan 9,0-10,0%, Gini Rasio 0,39 dan IPM 70,10. Dalam APBN tahun 2016, Penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.546.664,6 miliar atau meningkat sebesar 3,9 persen jika dibandingkan dengan APBNP tahun 2015. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh perkiraan membaiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan didukung oleh kebijakankebijakan
di
bidang
perpajakan,
peningkatan
kapasitas
organisasi,
serta
penyempurnaan berbagai peraturan termasuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam kesempatan kunjungan kerja ini, Komisi XI DPR RI mengharapkan mendapatkan gambaran secara jelas mengenai sejauh mana rencana pembangunan terutama Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam APBD 2016 serta capain kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, kinerja laporan keuangan Pemerintah Daerah dan instansi-instansi Pemerintah Pusat, pertumbuhan dan pengawasan pembangunan, perkembangan inflasi yang terjadi di daerah, serta permasalahanpermasalahan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur. Komisi XI DPR RI juga ingin mendengar masukan dan input program kerja pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat diteruskan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Selain itu, Komisi XI DPR RI bermaksud mendapatkan informasi terkait dengan upaya pencapaian target serta optimalisasi yang sudah dan akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Timur agar target penerimaan perpajakan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2015 tentang APBN 2016 dapat tercapai serta permasalahan terkait Penagihan Piutang Negara, Pendapatan Negara Bukan Pajak, Realisasi Pengelolaan dan Penyerapan Anggaran di Kanwil Kementerian Keuangan, Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kanwil Kementerian Keuangan. Selain hal-hal yang telah diuraikan diatas, Komisi XI DPR RI juga ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi perkembangan sektor jasa keuangan khususnya yang terkait dengan kinerja perbankan, IKNB, perkembangan dari penjamin yang diberikan oleh PT Askrindo dan Perum Jamkrindo serta permasalahan yang dihadapi. Disamping itu juga kondisi ekonomi di wilayah Kalimantan Timur yang meliputi perkembangan kondisi makroekonomi, inflasi, sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan, prospek perekonomian saat ini dan dimasa yang akan datang, serta perkembangan dari Kredit Usaha Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur. Susunan keanggotaan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
No.
No. Angg
Nama Anggota
Fraksi
Keterangan
F. PD
Ketua Tim Wakil Ketua Komisi XI
1.
410
Ir. Marwan Cik Asan, MM
2.
218
Ir. G. Michael Jeno, MM
F. PDIP
Anggota
3.
223
Djenri Alting Kientjem, SH., MH
F. PDIP
Anggota
4.
204
MH. Said Abdullah
F. PDIP
Anggota
5.
287
M. Sarmuji, SE., M.Si
F. PG
Anggota
6.
309
Aditya Anugrah Moha, S. Ked
F. PG
Anggota
7.
350
Dr.Ir. H. Kardaya Warnika, D.E.A
F. Gerindra
Anggota
8.
346
Heri Gunawan, SE
F. Gerindra
Anggota
9.
400
Rooslynda Marpaung
F. PD
Anggota
10.
458
H. Muslim Ayub, SH., MH
F.PAN
Anggota
11.
68
Hadi Zainal Abidin
F. PKB
Anggota
12.
94
Ir. H. Junaidy Auly, MM
F. PKS
Anggota
13.
540
Hj. Kasriah
F.PPP
Anggota
14.
35
Dr. Achmad Hatari, SE., M.Si
F. Nasdem
Anggota
15.
545
Ir. Nurdin Tampubolon
F. Hanura
Anggota
II. INFORMASI DAN TEMUAN A. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1. Postur APBD Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir : Postur APBD Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung mengalami pertumbuhan negatif atau menurun. Pada tahun 2013 mencapai sebesar Rp14,830 T, tahun 2014 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp12,311 T dan tahun 2015 kembali menurun menjadi sebesar Rp10,452 T, pada tahun 2016 yang semula APBD ditetapkan sebesar Rp11,096 T mengalami penurunan menjadi sebesar Rp9,314 T. Hal ini disebabkan oleh merosotnya Rencana Penerimaan dari Perimbangan Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat. 2. Alokasi penggunaan dan realisasi program yang dananya berasal dari dana perimbangan selama 3 (tiga) tahun terakhir : - Dana Alokasi Umum (DAU) sepenuhnya digunakan untuk pembiayaan Belanja Pegawai, namun belum mencukupi. Pada tahun 2014 DAU sebesar Rp57,31 M sedangkan kebutuhan Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp930,54M, pada tahun 2015 Provinsi Kalimantan Timur tidak memperoleh DAU atau Nol, sedangkan kebutuhan Belanja Pegawai sebesar Rp942,46M. - Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan sepenuhnya untuk Belanja Langsung bagi pembangunan daerah. - Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah terealisasi 100%. 3. Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perkembangannya selama 3 (tiga) tahun terakhir di Provinsi Kalimantan Timur : a. Komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD): - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - Pajak Bahan Bakar Bermotor (PBBKB) - Biaya Balik Nama Kendaraan - Pajak Air Permukaan Bermotor (BBNKB) - Pajak Rokok b. Hasil Retribusi Daerah : - Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perijinan Tertentu c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan : - Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - Hasil Penjualan Aset Daerah - Pendapatan dari Pengembalian yang tidak dipisahkan - Penerimaan Denda Pajak - Penerimaan Jasa Giro - Penerimaan Denda Retribusi - Penerimaan Bunga Deposito - Pendapatan dari BLUD - Penerimaan Ganti Rugi Atas - Parkir Lembuswana Kekayaan Daerah (TP/TGR) Perkembangan PAD selama 3 (tiga) tahun terakhir meningkat namun cenderung turun kembali. Kontribusi PAD dalam APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 sebesar Rp5,885T atau 39,68% , sedangkan tahun 2014 Rp6,663 T atau 54,12%, tahun 2015 sebesar Rp4,951 T atau 47,37%. 4. Evaluasi dan usulan perbaikan Dana Perimbangan dalam rangka penyusunan APBN, terutama dengan rencana revisi UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: Tanggapan , masukan dan perubahan terhadap pasal dan ayat pada rencana revisi UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara lain : a. Desentralisasi fiskal yang lebih luas kepada daerah dengan menambah ojek bagi hasil pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). b. Akses informasi yang lebih luas bagi daerah dalam rangka menjamin transparansi dan pertanggungjawaban data lifting yang lebih akurat sebagai dasar perimbagan DBH Migas.
c. Keadilan bagi hasil SDA minyak bumi dan gas bumi yang lebih seimbang bagi daerah penghasil dan menuntut kesediaan Pemerintah Pusat untuk berbagi atas lifting migas pada wilayah di atas 12 mil laut. d. Bagi Hasil SDA pertambangan umum yang dikembalikan kepada pengertian semula Royalti (13,5), serta Dana Alokasi Umum yang proporsional. Khusus untuk Dana Bagi Hasil Migas dan Pertambangan Batu Bara, Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) belum mendapatkan alasan logis dan akademis atas angka pembagian yang tercantum dalam RUU HKPD yang tidak berbeda dari UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, yang terlihat diskriminatif jika dibandingkan dengan daerah yang memliki karakteristik yang sama (perbatasan dan terpencil). 5. Hasil Audit BPK terhadap laporan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam 3 (tiga) tahun terakhir : a. Tahun 2012 : Wajar Tanpa Pengecualian b. Tahun 2013
: Wajar Tanpa Pengecualian
c. Tahun 2014
: Wajar Tanpa Pengecualian
6. a. Kondisi PDRB Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir: PDRB Kaltim atas harga berlaku tahun 2015 merupakan data sangat sementara sebesar Rp490.874.646.000.000,00. Struktur ini menunjukkan sektorsektor unggulan dan yang kurang berkembang dalam wilayah tersebut. Dalam jangka waktu yang tidak panjang dan pada kondisi normal, biasanya struktur perekonomian wilayah tidak mengalami pergeseran signifikan. Industri pengolahan menempati peringkat kedua dengan kontribusi sebesar 19,5%, sedikit meningkat dari tahun 2013. Industri pengolahan ditopang oleh komoditi industri migas dengan sumbangan sebesar 13,1% dengan peran terbesar dari industri LNG. Dalam struktur ekonomi Kaltim tahun 2014, peranan tertinggi oleh sektor pertambangan dan penggalian walaupun menurun dari 55,15% pada tahun 2013 menjadi 49,8% pada tahun 2014. Peringkat ketiga dalam struktur perekonomian Kaltim pada tahun 2014 ditempati oleh sektor konstruksi dengan kontribusi sebesar 7,6%. Selanjutnya sektor pertanian berada pada urutan keempat dalam memberikan andil terhadap pembentukan PDRB Kaltim di tahun 2014 yaitu sebesar 6,9%.
b. Sektor-sektor yang menjadi unggulan di Provinsi Kalimantan Timur : No 1.
Dimensi Pembangunan Nasional Dimensi Pembangunan Manusia
2.
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
3.
4.
Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan
9. 10. 11. 12.
Dimensi Kondisi Perlu
Prioritas Pembangunan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan kualitas lingkungan hidup Percepatan transformasi ekonomi Pengembangan agribisnis Peningkatan produksi pangan Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan Peningkatan kualitas infrastruktur Percepatan pengentasan kemiskinan Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja Pengembangan ekonomi kerakyatan Reformasi birokrasi dan tata kelola Pemerintahan
c. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur: Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 sebesar
-1,65%
(data
sangat
sementara),
mengalami
penurunan
jika
dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 2,02%. Pertumbuhan ekonomi yang rendah bahkan negatif (-)tidak berpengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan di Kaltim. Hal ini terbukti dengan data pengangguran pada tahun 2013 sebesar 7,94% mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 7,53% dan tahun 2015 menjadi 7,50%. Sementara data kemiskinan pada tahun 2013 sebesar 6,06% mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 6,42% dan pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 6,23%. d. Langkah kongkrit yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Pemprov Kalimantan Timur melakukan langkah-langkah sesuai RPJMD Provinsi Kaltim dengan visi “Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Enegi Ramah Lingkungan” dengan 5 (lima) misi diantaranya; Sumber Daya Manusia, Daya Saing Ekonomi, Infrastruktur, Tata Kelola Pemerintahan, Lingkungan Hidup. 7. a. Kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menarik minat investor , antara lain : - Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu -
Promosi Investasi dan Business Matching dengan Mitra Strategis
-
Mendorong Realisasi Investasi dengan Mengoptimalkan LKPM
-
Kebijakan Daerah yang Pro-Investasi
b. Kontribusi investasi terhadap pencapaian target pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur: Pemprov Kaltim harus memihak pada ekspor dan investasi baik Pemerintah maupun Publik yang dikembangkan pada penciptaan lapangan kerja. Kebutuhan investasi tersebut akan bersumber dari PMA dan PMDN yang memberikan dampak dalam percepatan pembangunan. c. Manfaat investasi pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut: - Menciptakan perusahaan-perusahaan baru, memperluas pasar dan pengembangan teknologi lokal yang baru. - Meningkatkan daya saing industri ekspor, dan mendorong ekonomi lokal melalui pasar kedua dari sektor keuangan dan sektor jasa atau pelayanan. - Meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal atau nasional serta memperkuat nilai mata uang lokal terhadap pembiayaan impor. d. Sektor-sektor unggulan dan infrastruktur yang mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu: - Perkebunan kelapa sawit, kakao, tanaman karet, batubara, kelistrikan e. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur dalam penyerapan anggaran: - Keterlambatan proses keputusan pengelola keuangan - Pembebasan lahan bermasalah dan Administrasi lelang kurang lengkap - Keterlambatan pihak ketiga meminta pembayaran hasil pekerjaan kepada SKPD. f.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah menerapkan sistem akuntansi Pemerintahan yang baru yang berbasis acrual mulai tahun 2015. Hambatanhambatan yang dihadapi antara lain; Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia pengelola keuangan yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi dan Informasi Teknologi; Sistem pengelolaan keuangan yang ada masih belum terintegrasi antara pengelolaan pendapatan (pada Dinas Pendapatan), pengelolaan keuangan (pada Biro Keuangan) dan pengelolaan barang daerah (pada Biro Perlengkapan).
B. BANK INDONESIA 1. Perkembangan kondisi Makroekonomi, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2015 dan prediksi tahun 2016 : a. Selama tahun 2015, perekonomian Kaltim tumbuh negatif pada setiap triwulannya. Kontraksi ekonomi Kaltim terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan batubara dari negara mitra dagang utama dan rendahnya harga komoditas internasional. 2015
2016*
2017*
%,ctc
%,ctc
%,ctc
-0,9
0,3-0,8
0,5-1,0
I
II
III
IV
TOTAL
%,yoy
%,yoy
%,yoy
%,yoy
-0,2
-0,4
-2,2
-0,5
PDRB
Sumber : BPS Provinsi Kaltim *)Proyeksi Bank Indonesia Kaltim
b. Selama tahun 2015, ketenagakerjaan Provinsi Kaltim mengalami penurunan. Kondisi ini tercermin dari penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) namun peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari bulan Februari ke Agustus 2015. 2015
2015
Februari
Agustus
Penduduk 15+
Orang
2.867.748
2.913.681
Angkatan Kerja
Orang
1.935.407
1.822.593
Bekerja
Orang
1.800.567
1.690.980
Penganggur
Orang
134.84
131.613
Bukan Angkatan Kerja
Orang
932.341
1.091.088
Ti ngkat Parti si pasi Angkatan Kerja
Persen
67,49
62,55
Ti ngkat Pengangguran Terbuka
Persen
6,97
7,22
Sumber : BPS Provinsi Kaltim
Kesejahteraan di Provinsi Kaltim dapat dilihat dari persentase penduduk miskin yang mengalami penurunan pada September 2015. 2015
2015
Maret
September
Jumlah Penduduk Miskin
Orang
252.57
250.91
Persentase Penduduk Miskin
Persen
6.23
6.13
Sumber : BPS Provinsi Kaltim
2.
Perkembangan inflasi, uang beredar, nilai tukar dan sistem pembayaran di Provinsi Kaltim selama 3 (tiga) tahun terakhir : Inflasi Kurs Tengah BI SP Tunai Outflow Inflow SP Non Tunai Kliring
%,yoy IDR/USD
2013 9.65 10,451.37
2014 7.66 11,878.30
2015 4.89 13,386.50
Rp mi l i a r Rp mi l i a r
7,339.17 16,828.83
8,731.31 17,113.59
9,476.98 16,381.22
Rp mi l i a r
29,920.01
29,362.36
31,213.90
Sumber : BPS Provinsi Kaltim dan Bank Indonesia
a. Pada tahun 2015 berada dalam sasaran inflasi nasional. Capaian ini tidak lepas dari upaya BI dan Pemda dalam melakukan berbagai program pengendalian inflasi di daerah, diantaranya operasi pasar murah, sidak pasar dan PIHPS. b. Perkembangan kurs tengah BI sejak 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa mata uang kita terdepresiasi terhadap US Dollar. c. Dari sistem pembayaran, transaksi tunai Kaltim pada tahun 2015 mengalami perlambatan sejalan dengan kondisi ekonomi. Kondisi ini tercermin dari pertumbuhan outflow yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara dari sistem pembayaran nontunai, transaksi kliring menunjukkan adanya peningkatan pasca kebijakan BI yang mewajibkan transaksi nontunai dibawah nominal Rp100 juta tidak dapat menggunakan RTGS. 3.
Prospek perekonomian Provinsi Kalimantan Timur dimasa mendatang : Perekonomian Kaltim kedepan diperkirakan akan membaik walaupun masih terbatas. Percepatan transformasi ekonomi Kaltim dari ekonomi yang berbasis sumber daya alam menuju ekonomi yang menghasilkan produk olahan bernilai tambah tinggi perlu segera dilakukan. Sektor industri pengolahan (industri nonmigas) diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi Kaltim yang baru dengan komoditas utama seperti CPO, karet, pupuk dan bahan kimia lainnya. Pada sisi perkembangan harga, Bank Indonesia dan Pemda melalui TPID selalu berupaya menjaga tingkat inflasi Kaltim bergerak stabil dan berada dalam sasaran inflasi nasional.
4.
Langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam memperkuat peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah: a. Bank
Indonesia
Kaltim
bekerjasama
dengan
Pemda
mengupayakan
pengembangan UMKM di wilayah Kaltim melalui pembinaan kluster-kluster yang disinergikan dengan program ketahanan pangan pemerintah. b. Bank Indonesia Kaltim secara rutin menjadi advisor Pemda dalam berbagai pengambilan kebijakan diantaranya penyampaian asumsi makroekonomi daerah dalam rangka penyusunan RKPD dan menjadi narasumber dalam berbagai acara terkait kemajuan ekonomi daerah.
c. Bank Indonesia Kaltim secara rutin menyusun kajian ekonomi keuangan regional (KEKR) yang diterbitkan setiap triwulanan. 5. Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Bank Indonesia dan perbankan Provinsi Kalimantan Timur dalam peningkatan kualitas dan pemenuhan permintaan uang rupiah: a. Bank Indonesia Kaltim bekerjasama dengan Perbankan melayani penukaran uang pecahan kecil ataupun uang yang lusuh dan rusak dari masyarakat, melakukan kegiatan Kas Keliling di dalam kota Samarinda hingga daerah perbatasan. b. Bank Indonesia Kaltim bekerjasama dengan Perbankan mendirikan kantor kas titipan di Sangatta (Kab. Kutim), Berau (Kab. Berau) dan Tanjung Selor (Provinsi Kaltara) untuk memenuhi kebutuhan uang kartal masyarakat. c. Bank Indonesia Kaltim secara rutin melakukan sosialisasi terkait kewajiban penggunaan uang Rupiah dan ciri-ciri keaslian uang Rupiah. 6. Langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Kalimantan Timur dalam pengendalian inflasi: a. Inflasi bulanan Kaltim biasanya mengalami lonjakan pada saat menjelang perayaan Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. b. Bank Indonesia bekerjasama dengan TPID secara rutin melakukan berbagai program kegiatan pengendalian inflasi di daerah. c. Kendala yang dialami adalah keterbatasan dana Pemda. Pada tahun 2015, Disperindagkop mampu menyelenggarakan pasar murah di lebih dari 30 titik yang tersebar di wilayah Kaltim. Sedangkan pada tahun 2016, diperkirakan hanya mampu menyelenggarakan di 10-15 titik saja. C. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) 1.
a. Aset Perbankan di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara): Dalam Milyar
Aset Bank Umum BPR
2011 86.662 292
2012 106.119 319
2013 107.828 343
2014 115.450 366
2015 102.686 399
Per posisi Desember 2015, Aset Bank Umum di Kaltim dan Kaltara sebesar Rp102 T dan BPR sebesar Rp399 M. Jumlah tersebut mengalami penurunan
dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp115 T (Bank Umum) dan Rp366 M (BPR). b. DPK Perbankan di Kaltim dan Kaltara:
Bank Umum Giro Tabungan Deposito
BPR Tabungan Deposito
2011 66.311 17.476 28.297 20.538
2011 180 82 98
DPK BANK UMUM 2012 2013 79.992 85.407 25.781 22.110 32.939 37.849 21.272 25.448 DPK BPR 2012 199 82 117
2013 209 95 114
2014 89.468 22.578 38.811 28.079
2015 86.072 19.186 38.774 28.112
2014 198 103 95
2015 210 103 107
Penurunan DPK pada Desember 2015 secara mayoritas terjadi pada Giro, yakni sebesar 15,2% dari sebelumnya Rp22,5 T turun menjadi Rp19,18 T. Sementara itu, tabungan per Desember 2015 juga mengalami penurunan, namun tidak signifikan (-0,10%) dari sebesar Rp38,81 T menjadi Rp38,77 T. Penurunan DPK diakibatkan oleh penarikan dana Pemda dan swasta untuk pembayaran proyek-proyek Pemerintah pada akhir tahun. c. Kredit Perbankan di Kaltim dan Kaltara:
Dalam Milyar
Kredit Bank Umum Modal Kerja Investasi Konsumsi
2011 41.603 15.062 12.266 14.275
2012 52.321 19.133 15.527 17.661
2013 64.098 22.386 21.069 20.643
2014 65.901 22.840 21.062 21.999
2015 67.028 23.512 21.346 22.170
BPR Modal Kerja Investasi Konsumsi
2011 195 111 12 73
2012 217 124 15 78
2013 238 140 18 80
2014 234 129 20 85
2015 246 116 28 101
Pertumbuhan kredit Bank Umum berdasarkan wilayah di Kalimantan Timur pada Desember 2015 mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp67 T dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan kredit BPR berdasarkan wilayah di Kaltim pada Desember 2015 juga mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp246 M dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp234 M.
d. Penyaluran KUR Bank Umum yang Berkantor Pusat di OJK Provinsi Kaltim: Kondisi penyaluran KUR khususnya pada Bank Umum yang berkantor pusat di Wilayah KOJK Kaltim menunjukkan penurunan. Dari sebelumnya pada awal tahun 2015 berada pada posisi Rp85,61 M menjadi Rp34,27 M pada Desember 2015. e. Data UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi dan Jenis Penggunaan : Kredit UMKM di Provinsi Kaltim dan Kaltara masih didominasi oleh sektor perdagangan dengan tren meningkat dari tahun ketahun. Berdasarkan jenis penggunaan kredit UMKM masih didominasi modal kerja dan konsumsi. f. Risiko Kredit Perbankan di Kaltim dan Kaltara : Bank Umum BPR
2011 2,00% 13,56%
Rasio NPL 2012 2013 2,37% 3,88% 14,50% 13,48%
2014 4,67% 13,70%
2015 6,16% 11,10%
Risiko kredit perbankan di Provinsi Kaltim dan Kaltara dinilai cukup tinggi. Hal ini terlihat dari kualitas kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) Gross yang berada di atas batas indikatif NPL maksimum Perbankan secara umum. Per posisi Desember 2015 NPL Gross Bank Umum di wilayah Kaltim tercatat sebesar 6,16%, naik dibandingkan Desember tahun sebelumnya sebesar 4,67%. g. Risiko Likuiditas Perbankan di Kaltim dan Kaltara : Risiko Likuiditas perbankan di Kaltim khususnya pada akhir tahun dinilai cukup ketat, tercermin dari turunnya DPK Bank Umum per posisi Desember menjadi Rp86,07T dari sebelumnya Rp89,47T. LDR juga mengalami peningkatan dari sebelumnya 73,66% (Desember 2014) menjadi sebesar 80,16% (Desember 2015). h. Risiko Pasar Perbankan di Kaltim dan Kaltara : Risiko pasar yang dihadapi Perbankan di Kaltim khususnya terkait nilai tukar (foreign exchange) saat ini dinilai cukup kecil mengingat Bank Umum yang berkantor pusat di Provinsi Kaltim memiliki exposure dalam bentuk valas yang relatif kecil. Risiko suku bunga (interest rate risk) yang dihadapi Bank dari kredit yang diberikan relatif kecil, karena sumber dana sebagian besar berasal dari dana Pemda yang mayoritas ditempatkan dalam bentuk Giro. Sementara dari sisi kredit suku bunga yang ditetapkan bank kepada beberapa debitur besar dengan jangka waktu cukup panjang bersifat tetap.
2. a. Kegiatan Jasa Keuangan Di Sektor Perbankan Aset perbankan di Kaltim dan Kaltara pada akhir tahun 2015 yaitu sebesar Rp102 T, tumbuh negatif sebesar 11,05% dibandingkan dengan tahun 2014 dengan share terbesar terdapat di kota Samarinda dan Balikpapan masingmasing sebesar 42,47% dan 27,75%, Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sampai dengan Desember 2015 mencapai
Rp86,07T,
tumbuh
negatif
sebesar
3,79%.
Jumlah
total
penghimpunan DPK tersebut portfolio terbesar berasal dari Tabungan sebesar Rp38,77 T, diikuti penghimpunan Deposito dan Giro masing-masing sebesar Rp28,11 T dan Rp19,19 T. Share penghimpunan DPK terbesar masih didominasi oleh kota Samarinda dan Balikpapan masing-masing sebesar 39,25% dan 27,03%, diikuti oleh kota Tarakan sebesar 6,51%. Berdasarkan jumlah rekening, hingga akhir tahun 2014 telah terdapat 3.885.893 rekening yang terdiri dari 3.751.314 rekening Tabungan, 64.858 rekening Giro dan 69.721 rekening Deposito. b. Kegiatan Jasa Keuangan Di Sektor Modal Secara umum perkembangan pasar modal di Kaltim mengalami peningkatan pada Desember 2015 dengan volume perdagangan harian sebesar Rp.1.175.832.950 juta saham, namun menurun menjadi Rp670.993.508.000 pada Desember 2015. Penurunan nilai value pasar modal di Kaltim terutama karena imbas penurunan harga komoditi batubara. c. Kegiatan Jasa Keuangan Di Sektor IKNB (Industri Keuangan Non Bank) (Dalam Jutaan Rp)
2013 Penjaminan Pembiayaan Dana Pensiun
114.959 1.844.959
2014 50.468 129.402 2.133.310
2015 51.695 117.465 2.223.144
Terdapat 254 jaringan kantor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di Provinsi Kaltim dengan rincian: 58 perusahaan Asuransi Umum, 42 Perusahaan Asuransi Jiwa, 2 Dana Pensiun, 2 Perusahaan Penjaminan, 23 Pegadaian, 126 Perusahaan Pembiayaan, dan 1 Perusahaan modal Ventura. Total Aset Dana Pensiun di Provinsi Kaltim pada periode Desember 2015 meningkat sebesar Rp89.834 juta dari Rp2.133.310 juta menjadi sebesar Rp2.223.144 juta. Sementara itu aset Perusahaan pembiayaan turun dari sebelumnya di posisi Rp129 M menjadi Rp117 M.
3. a. Bentuk Sosialisasi Yang Sudah Dilakukan Terkait Keberadaan Serta Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK Provinsi Kaltim : OJK Provinsi Kaltim menyelenggarakan edukasi kepada Universitas, Kantor Pemerintahan, Pesantren, dan pameran dengan membuka booth OJK pada event besar serta edukasi melalui talkshow di radio dan pemasangan billboard pada jalan raya utama di Samarinda. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh KOJK Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kegiatan sosialisasi selama tahun 2015. b. Bentuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Yang Dilakukan oleh OJK: Kantor OJK Provinsi Kaltim menerima segala jenis pengaduan baik melalui walk in dan surat. Pengaduan yang masuk pada tahun 2015 di KOJK Provinsi Kaltim dan telah diinput dan diteruskan pada Kantor Pusat OJK yaitu pengaduan nasabah sebanyak 19 (Sembilan Belas) dan walk in permintaan informasi pengaduan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan). 4. Mekanisme kerja yang sudah dibangun oleh OJK agar komunikasi antar lembaga dapat terbangun dan berjalan dengan baik: - Melakukan koordinasi dan konsolidasi internal antar OJK secara regional dan nasional. - Selalu diadakan update kondisi sektor jasa keuangan kepada kantor diatasnya secara berkala. - Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal melalui berbagai pendekatan dengan menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan. - Kunjungan kepada Gubernur, Pemda, Bupati, serta beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah. -
Menghadiri rapat Paripurna DPRD dalam rangka pembahasan berbagai isu terkait dengan kegiatan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. - Sebagai narasumber dalam berbagai acara terkait dengan perkembangan industri jasa keuangan dan sektor perekonomian Provinsi Kaltim. - Membentuk forum komunikasi, antara lain : FKLJK, TPAKD, serta sebagai anggota evaluasi dan monitoring pencapaian realisasi kredit usaha mikro dan kecil bersama dengan Pemda Daerah.
D. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) 1. Data Bank Umum dan BPR yang berada dalam pengawasan oleh LPS di Provinsi Kalimantan Timur: Provinsi Kaltim
Nasional
1 0 1
107 11 118
14 1 15 16
1.637 163 1.800 1.918
Bank Umum Konvensional Syariah Total Bank Umum BPR Konvensional Syariah Total BPR/BPRS Total Seluruh Bank
Keterangan: * Data per Desember 2015 * Data Bank Provinsi Kaltim merupakan Bank yang berkantor pusat di Kaltim
Bank Umum No 1
Nama Bank PD Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
Kepemilikan Pemda
Kategori Konvensional+UUS
OJK Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur
BPR No
Nama Bank
Kepemilikan
Kategori
1
PT BPR Zebra Surya Prima
Swasta Nasional
Konvensional
2
PT BPRS Ibadurrahman
Swasta Nasional
Syariah
3
PT BPR Bontang Sejahtera
Swasta Nasional
Konvensional
4
PT BPR Ronggolawe
Swasta Nasional
Konvensional
5
PT BPR Permata Hati Jaya
Swasta Nasional
Konvensional
Swasta Nasional
Konvensional
Pemda
Konvensional
6 7
PT BPR Ingertad Bangun Utama PD BPR Kabupaten Bulungan
8
PT BPR Paro Tua
Swasta Nasional
Konvensional
9
PT BPR Artha Karya Perdana
Swasta Nasional
Konvensional
10
PT BPR Ronabasa
Swasta Nasional
Konvensional
11
PD BPR Kota Samarinda
Pemda
Konvensional
12
PT BPR Kutai Timur
Swasta Nasional
Konvensional
13
PT BPR Danartha Dwiprima
Swasta Nasional
Konvensional
14
PT BPR Semoga Jaya Artha
Swasta Nasional
Swasta Nasional
15
PT BPR Bepede Kutai Sejahtera
Swasta Nasional
Swasta Nasional
Keterangan: * Data per Desember 2015 * Data Bank Provinsi Kaltim merupakan Bank yang berkantor pusat di Kalimantan Timur
OJK Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur
2. Data besaran jumlah rekening dan jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS di Provinsi Kalimantan Timur : Nilai Simpanan yang dijamin maksimal sebesar Rp 2 Milyar (per nasabah per bank). Sedangkan, Jenis simpanan yang dijamin adalah sebagai berikut : - Simpanan yang dijamin meliputi giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan atau yang dipersamakan (untuk simpanan berdasarkan prinsip syariah). - Simpanan yang dijamin termasuk simpanan yang berasal dari bank lain. - Pinjaman atau pembiayaan bersaldo kredit dan simpanan bersaldo debet tidak termasuk sebagai simpanan yang dijamin. (Peraturan LPS No.2/PLPS/2014). Data Jumlah Rekening Provinsi Kalimantan Timur 2014
2015
Nasional 2014
2013
0,37%
175.994.476
160.881.757
147.626.510
101.792
0,90%
11.687.171
11.527.424
11.290.952
655.075
0,41%
187.681.647
172.409.181
158.917.462
No
Bank Umum/BPD
1
Bank Umum/BPD
642.042
0,37%
595.119
0,37%
553.283
2
BPR
88.460
0,76%
80.373
0,70%
733.502
0,39%
675.492
0,39%
Total Seluruh Bank
2015
2013
Data jumlah Simpanan Bank Umum/BPD
Dalam Jutaan Rupiah
Provinsi Kalimantan Timur 2015
Bank Umum/BPD BPR Total Seluruh Bank
2014
Nasional 2013
2015
2014
2013
15.707.652.66
0,35%
22.770.165.40
0,55%
21.347.288,45
0,58%
4.473.771.929,97
4.168.558.307,77
3.706.609.354,13
233.070,55
0,31%
209.722,81
0,32%
221.345,51
0,39%
74.449.406,67
65.030.487,61
56.124.923,34
15.940.723,21
0,35%
22.979.888,21
0,54%
21.568.633,96
0,57%
4.548.221.336,64
4.233.588.795,38
3.762.734.277.47
Data jumlah Simpanan Dijamin Dalam Jutaan Rupiah Bank Umum/BPD Bank Umum/BPD BPR Total Seluruh Bank
Provinsi Kalimantan Timur 2014
2015
2013
2015
Nasional 2014
2013
9.900.630,01
0,39%
9.711.400,49
0,42%
9.442.571,11
0,45%
2.508.415,97
2.325.021,79
2.109.027,83
228.462,37
0,31%
204.824,18
0,32%
214.547,45
0,39%
72.758,55
64.291,12
54.743,86
10.129.092,38
0,39%
9.916.224,67
0,42%
9.657.118,56
0,45%
2.581.174.52
2.389.312,91
1.163.771,69
3. Data besaran premi penjaminan yang dibayarkan oleh perbankan Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir : Pembayaran Premi Penjaminan dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun: - Pembayaran Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni - Pembayaran periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember
Premi untuk setiap periode adalah sebesar 0,1% (satu perseribu) dari rata-rata saldo bulanan total simpanan dalam setiap periode. Rp 1 Juta Bank Umum/BPD Bank Umum/BPD BPR Total Seluruh Bank
Kantor Pusat Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur 2015 2014 2013
2015
Nasional 2014
50.698
0,66%
37.809
0,55%
60.082
0,98%
7.712.335
6.901.457
6.105.845
401
0,34%
441
0,42%
438
0,47%
118.897
105.388
92.722
51.099
0,65%
38.251
0,55%
60.521
0,98%
7.831.232
7.006.845
6.198.567
2013
4. Upaya-upaya yang dilakukan oleh LPS dalam memelihara dan menjaga ketahanan dan stabilitas sistem perbankan di Provinsi Kalimantan Timur: - Sebagai anggota FKSSK, yang aktif dalam melakukan asesmen atas kondisi makro dan industri perbankan (Pasal 44 UU OJK). - Penetapan suku bunga penjaminan (LPS rate) secara berkala (Pasal 199 UU LPS) - Penyelesaian Bank Gagal Non Sistemik LPS telah melikuidasi 66 Bank yang terdiri dari 1 Bank Umum dan 65 BPR sampai dengan 31 Desember 2015 (Pasa 43-54 UU LPS) - Penyelamatan 1 Bank Umum (PT Bank Century, Tbk) LPS telah menjual seluruh kepemilikan saham LPS di Bank Mutiara pada tanggal 24 November 2015 (99%) dengan harga jual sebesar Rp4,4 T dan pada tanggal 25 Juni 2015 (0,996%) dengan harga jual Rp44 M. E. BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1. a. Perkembangan tingkat kemiskinan (miskin dan hampir miskin) di Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir:
Penduduk miskin ada dua kelompok, yaitu sangat miskin dan miskin. Pada bulan Maret 2012, penduduk yang berada pada kelompok sangat miskin ada sebesar 2,20%, angka ini berkurang sampai dengan bulan Maret 2013. Namun pada September 2013 angka tersebut bertambah menjadi 2,80% kemudian berkurang kembali pada September 2014 menjadi 1,43%. Sedangkan pada kelompok miskin angkanya mengalami fluktuasi. Pada bulan Maret 2012 sebesar 4,48%, kemudian naik menjadi 4,71% pada September 2012, kemudian turun kembali pada September 2013 menjadi 3,58%. Namun pada bulan Maret 2014 naik kembali menjadi 3,95%, serta pada bulan September 2014 menjadi 4,88%.
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Status Kemiskinan, 2012-2014 No
STATUS KEMISKINAN
Satuan
(1)
(2)
(3)
1
SANGAT MISKIN
2
MISKIN
3
HAMPIR MISKIN
RENTAN MISKIN LAINNYA
4
5
TIDAK MISKIN
6
TOTAL
GARIS KEMISKINAN Sumber: Susenas 7
2012
2013
2014
Maret
September
Maret
September
Maret
September
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Ribu (000)
82,5
63,3
61,4
112,2
97,6
57,2
Persen (%)
2,20
1,67
1,56
2,80
2,47
1,43
Ribu (000)
168,0
179,0
176,6
143,7
156,0
195,5
Persen (%)
4,48
4,71
4,50
3,58
3,95
4,88
Ribu (000)
250,0
217,8
338,4
342,3
295,4
317,6
Persen (%)
6,67
5,74
8,62
8,54
7,48
7,93
Ribu (000)
662,2
600,7
696,8
732,8
725,8
570,3
Persen (%)
17,67
15,82
17,75
18,28
18,36
14,24
Ribu (000)
2.584,9
2.736,1
2.652,9
2.677,5
2.677,3
2865,0
Persen (%)
68,98
72,06
67,57
66,80
67,74
71,52
Ribu (000)
3.747,6
3.796,9
3.926,1
4.008,6
3.952,2
4005,6
Persen (%)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Rp/kapita/bln
347.577
363.887
381.706
417.902
431.560
444.248
Keterangan: SM : Sangat Miskin (pendapatan perkapita/bulan kurang dari sama dengan 0.8GK) M
: Miskin (pendapatan perkapita/bulan lebih dari 0.8GK dan kurang dari sama dengan GK)
HM : Hampir Miskin (pendapatan perkapita/bulan lebih dari GK dan kurang dari sama dengan 1.2GK) RML : Rentan Miskin Lainnya (pendapatan perkapita/bulan lebih dari 1.2GK dan kurang dari sama dengan 1.6GK) TM : Tidak Miskin (pendapatan perkapita/bulan lebih dari 1.6GK)
a. Letak kantong-kantong kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur : Secara persentase, ada lima kabupaten di Kaltim yang angka kemiskinannya di atas 7%, yaitu Kabupaten Kutai Timur (8,86%), Kabupaten Paser (7,86%), Kabupaten Kutai Barat (7,71%), Kabupaten Penajam Paser Utara (7,67%), dan Kabupaten Kutai Kertanegara (7,42%). Jika dilihat dari angka mutlaknya, peringkat lima besar penduduk miskin di Kaltim berada di Kabupaten Kutai Kertanegara (52.528 jiwa), Kota Samarinda (36.648 jiwa), Kabupaten Kutai Timur (28.299 jiwa), Kabupaten Paser (20,343 jiwa), dan Kota Balikpapan (15,017 jiwa). Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2014 *) KABUPATEN/KOTA (1)
P0 (% Penduduk)
Jumlah Penduduk Miskin
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
(2)
(3)
(4)
(5)
(2)
(3)
(4)
(5)
Paser
7,91
7,65
7,94
7,86
19.123
18.906
20.144
20,343
Kutai Barat
8,25
8,30
7,71
7,71
14.277
14.098
13.204
12,924
Kutai Kertanegara
7,21
6,95
7,52
7,42
47.332
46.840
52.143
52,528
Kutai Timur
9,43
8,79
9,06
8,86
25.267
25.167
27.174
28,299
Berau
5,46
5,25
4,83
4,75
10.297
10.197
9.690
9,765
Malinau
12,67
11,71
10,48
10,26
8.307
7.859
7.229
7,633
Bulungan
12,14
11,76
12,04
12,03
14.364
13.724
14.240
15,107
Nunukan
10,38
9,62
9,51
9,38
15.316
14.655
14.942
14,983
8,67
8,59
7,70
7,67
12.980
12.836
11.694
11,579
11,41
9,83
10,21
9,48
1.817
1.716
1.885
1,976
Kota Balikpapan
3,39
3,31
2,48
2,46
19.815
19.508
14.918
15,017
Kota Samarinda
4,31
4,19
4,63
4,58
32.881
32.370
36.605
36,648
Kota Tarakan
8,41
7,97
7,90
7,79
17.219
16.409
16.666
17,665
Kota Bontang
5,40
5,21
5,16
5,09
8.134
8.018
8.153
8,215
6,63
6,38
6,38
6,31
247.129
242.303
248.685
252,682
Penajam Paser Utara Tana Tidung
*)
Kaltim masih termasuk Kaltara
2. Data perkembangan pembangunan di daerah yang memuat angka kemiskinan, tingkat pengangguran, ketimpangan pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia : a. Perkembangan Kemiskinan Angka kemiskinan di Provinsi Kaltim selama Maret 2009 hingga September 2015 menunjukkan penurunan. Angka kemiskinan pada Maret 2009 sebesar 7,73 %, dan pada September 2015 sebesar 6,10 %. Penurunan yang signifikan terjadi pada Maret 2010 (7,66 %) ke Maret 2011 (6,77 %). Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Timur Menurut Daerah, Maret 2009 – September 2015
b. Pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Timur selalu berada di atas angka nasional. Jumlah Pengangguran dan TPT Kalimantan Timur dan Nasional
c. Ketimpangan Pendapatan Ketimpangan pendapatan masyarakat dapat diukur dengan beberapa cara diantaranya menggunakan ukuran Gini Ratio dan Indeks Williamson. Gini ratio Kaltim dalam 5 tahun terakhir selalu berada di bawah angka nasional dan menunjukan penurunan. Perkembangan Gini Ratio Kalimantan Timur dan Nasional
d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Secara umum capaian IPM Kalimantan Timur tergolong kategori tinggi (antara 70 – 80), dimana IPM tertinggi adalah kota Bontang sedangkan yang terendah kabupaten Mahakam Ulu. IPM daerah perkotaan tergolong kategori tinggi (antara 70-80), sedangkan IPM kabupaten banyak yang tergolong sedang (antara 60-70). Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2012-2014
Secara nasional, IPM Kalimantan Timur menduduki peringkat 3 setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Peringkat IPM Nasional tahun 2014
3. a. Evaluasi pemutakhiran dan sinkronisasi data antara pusat dan Provinsi/ Kabupaten/Kota :
Salah satu data yang belum sinkron antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi adalah data luas wilayah administrasi. Hingga kini masih ada data yang masih perlu di sikronkan antara data Kabupaten/Kota dengan data Provinsi maupun data pusat. b. Langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data: Melaksanakan Rapat Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Pembangunan SeKalimantan Timur dilakukan secara bersama-sama antara Bappeda dan BPS Provinsi Kaltim. Sinkronisasi data dilakukan terhadap data statistik dan informasi pembangunan kabupaten/kota dengan data statistik Provinsi yang memuat penyesuaian data informasi yang berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, pertanian, investasi, tenaga kerja, perbatasan kepariwisataan dan daerah tertinggal, perumahan tidak layak huni dan pemerintahan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bappeda pada tahun 2013 telah Mencanangkan One Data One Map dalam rangka mewujudkan penggunaan satu referensi acuan data spasial yang lengkap akurat, terkini, informatif, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan yang mengupayakan percepatan aksi pelaksanaan kebijakan One Data One Map di masing-masing daerah. c. Data tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir: Tren inflasi tahunan (yoy) Kaltim dalam 3 tahun terakhir semakin menurun hingga tahun 2015 sebesar 4,89% atau berada pada target Nasional. Angka inflasi pada tahun 2016 merupakan inflasi terendah selama 6 tahun terakhir. Perkembangan inflasi bulanan di Balikpapan dan Samarinda, menunjukkan pola yang tidak sama tiap bulannya, hal ini disebabkan oleh perbedaan pola konsumsi masyarakat. d. Komoditas pendorong Inflasi Kaltim, Tahun 2015: Komoditas Pendorong Inflasi terutama pada kelompok bahan makanan terutama ikan, daging ayam, sayuran dan kelompok makanan jadi, seperti rokok dan tembakau. Komoditas yang memberi andil adalah transportasi dan
perumahan. Kelompok Perumahan merupakan inflasi yang belum dapat dikendalikan, seperti
komoditi sewa/kontrak rumah. Faktor-faktor yang
menyebabkan inflasi di Kaltim antara lain dari sisi penawaran yakni Dorongan inflasi dari volatile food disebabkan produksi yang kurang atau pasokan dari luar Kaltim yang terganggu diakibatkan cuaca dan kondisi infrastruktur yang kurang sehingga arus distribusi barang tidak lancer; Administrated Prices dari Kebijakan Pemerintah atas penyesuaian kenaikan harga dunia, seperti harga BBM, TDL, kenaikan upah pekerja, dsb. e. Peran BPS Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian inflasi di daerah yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjelang Natal dan Tahun Baru : - Sesuai dengan UU no 16 Tahun 1997 tentang Statistik, kedudukan BPS independen dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah, berperan sebagai nara sumber, aktif memberikan data terkait Inflasi dan informasi fenomena data dimaksud; - Pendataan terhadap perkembangan data harga untuk penyusunan inflasi; - Tindak lanjut lapangan untuk memantau harga menjelang hari raya dan tahun baru, BPS sebagai anggota Tim TPID juga mengikuti Gubernur/Kepala Daerah; F. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1.
Hasil temuan dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur terhadap pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara dan Keuangan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur: TAHUN 2013 Jenis Pemeriksaan Laporan Keuangan Kinerja PDTT
Jumlah Obyek Pemeriksaan 10 6 9
Jumlah Temuan Pemeriksaan 187 69 71
Jumlah Rekomendasi 444 143 175
TAHUN 2014 Jenis Pemeriksaan Laporan Keuangan Kinerja PDTT
Jumlah Obyek Pemeriksaan 10 3 9
Jumlah Temuan Pemeriksaan 171 32 81
Jumlah Rekomendasi 519 61 159
TAHUN 2015 Jenis Pemeriksaan Laporan Keuangan Kinerja PDTT
Jumlah Obyek Pemeriksaan 11
Jumlah Temuan Pemeriksaan 178
4 4
Jumlah Rekomendasi 420
41 52
96 145
2. Tindak lanjut yang dilakukan entitas terhadap rekomendasi BPK sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan* 222
Jumlah Temuan Pemeriksaan
Jumlah Rekomendasi
Tindak Lanjut Entitas
%
3.085
6.840
TS : 4.923 TB : 1.517
73 22
BT : 258
4
TT :
1
25
Keterangan: *Semua LHP BPK dari pemeriksaan tahun 2004 s.d. 2015 TS: Tindak lanjut sesuai rekomendasi TB: Sudah ditindaklanjuti, namun belum sesuai rekomendasi BT: Belum ditindaklanjuti TT: Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
3. Progress Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2014 sampai Tahun 2015:
G. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1. a. Kendala yang dihadapi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan aktifitasnya :
Pada dasarnya kegiatan BPKP selaku internal auditor di bawah Presiden terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu kegiatan: assurance (audit, evaluasi, reviu dan monitoring) dan consulting (konsultasi) seperti asistensi, pendampingan, bimbingan teknis, pelatihan. Hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain: - Masalah dana Pada tahun anggaran 2015 melakukan selfblocking yang baru dibuka pada pertengahan tahun. Hal ini cukup menghambat pelaksanaan penugasan di awal tahun, terutama untuk kegiatan-kegiatan assurance, yang berakibat pada penyerapan anggaran yang tidak maksimal, dikarenakan anggaran yang diperlukan oleh BPKP sebagian besar adalah biaya perjalanan dinas untuk pengawasan yang dilakukan pada obyek pengawasan di luar kantor. - Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan kondisi geografis. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur memiliki pegawai berstatus Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sejumlah 95 orang dan didukung Pejabat Fungsional Umum (PFU) sejumlah 16 orang. Jumlah ini harus melaksanakan penugasan pengawasan pada 2 provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dengan total sejumlah 15 Kabupaten/Kota. Jumlah PFA yang ada masih kurang ideal karena didominasi oleh Auditor Madya (senior) dan Auditor Pertama/Pelaksana (junior), sementara jumlah Auditor Ahli (ketua tim) minim, hal ini mengakibatkan sulitnya menyusun komposisi tim-tim pegawasan yang ideal. Untuk PFU yang bertugas mendukung pelaksanaan kegiatan (back office) sejumlah 16 orang sangat tidak memadai, bahkan sebagian besar akan segera memasuki usia pensiun. - Kurang memadainya sarana dan prasarana kerja maupun pendukung Minimnya alat pendingin ruangan di kantor dan kendaraan dinas yang sudah tua serta rumah-rumah dinas secara umum dalam kondisi kurang layak. b. Upaya yang sudah dan akan dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut: Memilah penugasan yang benar-benar prioritas dan melakukan efisiensi penugasan dengan cara mengurangi hari tugas ke luar kota dan mengurangi jumlah auditor yang ditugaskan (1 ketua tim dibantu 1 anggota tim, idealnya 1 ketua tim dibantu minimal 2 anggota tim dalam satu penugasan) untuk
mengatasi self blocking, untuk penugasan yang bersifat assurance sulit untuk dibiayai dengan dana mitra karena berpotensi mengurangi independensi. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran belanja modal (Rehabilitasi gedung/rumah dinas dan pengadaan Sarana dan prasarana) dilakukan dengan melakukan pemeliharaan rutin. 2. Temuan terhadap ketidakpatuhan dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran, pada instansi Pemda dan Pemerintah Pusat oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir : Pengawasan
yang
dilaksanakan
oleh
BPKP
dilakukan
terhadap
program/kegiatan yang dibiayai dari dana APBN dan BLN. BPKP tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan pengawasan langsung terhadap program dan kegiatan yang dibiayai dana APBD, terkecuali melaksanakan penugasan atas permintaan stakeholder utama misalnya Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang meminta BPKP untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas DAK. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan bersifat assurance masih terdapat temuan-temuan hasil pengawasan yang masih harus ditindaklanjuti. Temuan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim yang mencakup wilayah Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara dalam periode 1 Januari 2013 sd. 31 Desember 2015 sebanyak 848 kejadian dengan nilai Rp20.899.366.077,-. Sedangkan Tindak Lanjut hasil pengawasan pada periode yang sama sebanyak 500 kejadian dengan nilai Rp17.516.958.811,- atau sebesar 83,82%. Rekapitulasi Temuan dan Tindaklanjut Periode 1 Januari 2013 s.d 21 Maret 2016 Provinsi/Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur Kab. Berau Kab. Bontang Kab. Kutai Kertanegara Kab. Kutai Barat Kab. Kutai Timur Kab. Pasir
Kej
TEMUAN Nilai Rp.
Kej
Tindaklanjut
Kej
SALDO Nilai Rp.
176
1.710.833.186,84
109
1.217.906.874,84
63
492.926.312,00
64 49 75 78 44 42
462.827.847,00 185.191.807,00 13.093.364.251,44 787.079.201,50 82.650.377,50 523.941.478,00
40 37 46 22 15 39
431.042.847,00 93.002,382,00 12.682.514.297,44 293.454.724,03 25.598.00,00 343.290.503,00
24 12 29 56 29 3
31.785.000,00 92.189.425,00 410.849.954,00 493.624.477,47 57.052.377,50 180.650.975,00
Kota Balikpapan
61
366.038.583,23
43
274.523.303,00
18
91.515.280,23
Kota Samarinda Kab. Penajam Paser Utara Kab. Mahakam Ulu
42 48 -
785.074.235,00 104.596.559,00 -
27 28 -
528.442.831,00 59.768.786,00 -
15 20 -
256.631.404,00 44.827.773,00 -
5
-
-
-
5
-
36
557.145.231,47
25
472.538.558,47
11
84.606.673,00
Provinsi Kalimantan Utara Kab. Bulungan
Kota Tarakan Kab. Nunukan Kab. Tana Tidung Kab. Malinau TOTAL
33 37 26 32 848
690.401.862,36 1.158.170.665,99 81.796.500,00 310.254.291,14 20.899.366.077,47
22 13 17 17 500
290.313.747,36 710.395.833,64 75.000.000,00 19.166.123,76 17.516.958.811,54
11 24 9 15 348
400.088.115,00 447.774.832,35 6.796.500,00 291.088.167,38 3.382.407.265,93
Keterangan : Tindak Lanjut sampai dengan tanggal 21 Maret 2016
3.
Informasi terkait Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melakukan kegiatan yang bersifat consulting dalam bentuk sosialisasi, asistensi, bimbingan teknis, atau pendampingan terhadap rangkaian kegiatan di atas, sedangkan tugas melaksanakan pemeriksaan pada saat ini merupakan wewenang dari BPK RI. Opini LKPD 2014 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut: a. Provinsi Kalimantan Timur (WTP) b. Pemerintah Kota Balikpapan (WTP) c. Pemerintah Kota Samarinda (WTP) d. Pemerintah Kota Bontang (WTP) e. Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara (WTP) f. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (WDP) g. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (WDP) h. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Disclaimer) i. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (WDP) j. Pemerintah Kabupaten Paser (WTP) k. Pemerintah Kabupaten Berau (WTP) Opini LKPD 2014 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut: a. Provinsi Kalimantan Utara (WTP) b. Pemerintah Kota Tarakan (WTP) c. Pemerintah Kabupaten Malinau (WTP) d. Pemerintah Kabupaten Bulungan (WDP) e. Pemerintah Kabupaten Nunukan (WDP) f. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (WDP) Peran BPKP diwujudkan dalam bentuk penyediaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) yang berbasis akrual yang digunakan di seluruh Pemda di Provinsi Kalimantan Utara dan di sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dari perspektif penetapan anggaran oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Timur dapat diungkapkan bahwa 10 Pemerintah Daerah tepat waktu
dalam penyusunan APBD, dan hanya 1 Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Kutai Timur yang tidak tepat waktu. 4.
Strategi preemtif, preventif, dan represif yang dilakukan oleh BPKP di Kaltim : Strategi preemtif melakukan edukasi berupa Sosialisasi Anti Korupsi kepada beberapa Focus Group seperti pelajar, mahasiswa, Pejabat Pengadaan Barang Jasa, SKPD dan para penerima hibah bansos. Strategi preventif dengan melakukan pendampingan dan reviu kepada Satuan Kerja sesuai Program Kerja Perencanaan Pengawasan Tahunan (PKP2T) serta dengan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi keuangan daerah (SIMDA), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Informasi Akuntansi (SIA) PDAM, SIA BLUD, Fraud Control Plan (FCP), dan tata kelola keuangan negara/daerah secara umum. Sedangkan strategi represif dengan melakukan audit investigative dan audit perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan Aparat Penegak Hukum.
5.
Program pendampingan dan pembinaan yang dilakukan BPKP terhadap Pemerintah Daerah: Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur bertanggungjawab memberikan
masukan-masukan,
arahan,
pelatihan
kepada
pegawai
K/L/Pemerintah Daerah yang dibantu. Dengan demikian jelas bahwa tanggung jawab penyusunan Laporan Pengelolaan maupun Laporan Keuangan tersebut tetap berada pada Instansi yang di didampingi oleh BPKP. Dalam jangka panjang diharapkan instansi-instansi tersebut dapat secara mandiri menyusun laporanlaporan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. 6.
Saran dan Pandangan dari Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur yang akan disampaikan kepada Komisi XI DPR RI untuk perbaikan kinerja dan pengawasan mendatang : a. Perlunya komitmen pimpinan K/L/Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Inspektorat) dalam bentuk pengalokasian sumber daya manusia dan dana yang memadai; b. Perlunya dukungan anggaran dan SDM yang memadai bagi BPKP sehingga tidak perlu mengandalkan dana dari mitra dalam melaksanakan penugasan, walaupun itu merupakan penugasan consulting atas permintaan stakeholders;
c. Mohon kiranya Komisi XI DPR RI dapat mendukung usulan kepada Kementerian
PAN-RB
bagi
terbentuknya
Perwakilan
BPKP
Provinsi
Kalimantan Utara. H. KANWIL KEMENKEU PROV.KALIMANTAN TIMUR a. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP) KALIMANTAN TIMUR & UTARA 1. Target dan realisasi penerimaan negara dari sektor pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir di Provinsi Kalimantan Timur : Kondisi Penerimaan Pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara dalam beberapa tahun terakhir :
Dari tahun ke tahun realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara mengalami peningkatan dan didominasi oleh Pajak Penghasilan, khususnya PPh Pemotongan dan Pemungutan (witholding tax). Kontribusi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Sektoral 2013-2015
Penerimaan Pajak 2015 didominasi oleh 5 (lima) Sektor Usaha Dominan (72,04%), antara lain Sektor Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran, Sektor Usaha Konstruksi, Administrasi Pemerintahan dan Industri Pengolahan. Rencana Penerimaan Pajak 2016
Rencana Penerimaan Pajak 2016 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 38,24% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2015. Langkah-langkah Untuk Mengamankan Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Kalimantan Timur 2016 antara lain: - Penggalian Potensi WP Prominent People termasuk WP Profesi maupun PEP (Politically Exposed Person) dan Bedah Wajib Pajak Grup - Melakukan
inventarisasi
Penunggak
Pajak
yang
akan
dilakukan
penyanderaan (Gijzeling) - Penggalian Potensi WP Sub Kontraktor dari WP PKP2B, baik layer pertama maupun layer-layer selanjutnya. - Meningkatkan Publikasi Kegiatan Perpajakan termasuk Publikasi Penegakan Hukum yang lebih intensif. 2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memperlancar penerimaan negara dari sektor pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir : Kondisi Makro Ekonomi yang kurang baik akibat perekonomian dunia dan Indonesia yang cenderung melemah. Mengingat sektor dominan di Kalimantan Timur dan Utara adalah sektor migas dan pertambangan serta penggalian khususnya batubara sebagai substitusi migas juga mengalami perlambatan (kontraksi). Wajib Pajak yang berlokasi di wilayah Kalimantan Timur dan Utara yang induk perusahaannya berada diluar wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Sering terjadi dispute (sengketa) antara DJP dan Wajib Pajak; akibat dari ketentuan perpajakan yang tidak sinkron antara ketentuan perpajakan dengan ketentuan lainnya. Kurangnya pengawasan terhadap Wajib pajak disebabkan oleh: -
Kondisi geografis wilayah Kaltim yang cukup berat untuk dikunjungi Petugas Pajak dan minimnya sarana transportasi yang memadai.
-
Infrastruktur yang kurang memadai ditunjukkan dengan masih terdapat 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak yang berlokasi di luar wilayah kerjanya dan Jaringan IT yang kapasitasnya sangat terbatas.
-
Koordinasi
dengan
instansi
terkait
(bidang
pertambangan,
perkebunan, dan para bendahara Pemerintah) yang masih kurang maksimal, dalam hal pertukaran data dan informasi perpajakan. -
Jumlah Sumber Daya Manusia yang kurang memadai dibanding dengan luas wilayah dan besarnya jumlah Wajib Pajak yang diawasi.
3. Langkah-langkah inisiatif strategis yang telah ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pajak di Provinsi Kalimantan Timur dan Utara, antara lain: Intensifikasi : Rutin - Penggalian potensi berbasis Mapping, Profiling, dan Benchmaking; - Pengawasan pembayaran masa (kewajiban setiap bulan) dari WP; - Penelitian atas Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Masa untuk menguji kebenaran pelaporan penghitungan pajak dari Wajib Pajak; - Equalisasi omset yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN; - Equalisasi nilai objek pemotongan PPh dengan nilai yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Wajib Pajak; - Pertukaran data dengan sesama instansi di bawah Kementerian Keuangan dan instansi di luar Kementerian Keuangan, seperti instansi pada Pemerintahan Daerah; - Pemanfaatan Data Internal dan Eksternal untuk menguji kebenaran pelaporan pajak dari Wajib Pajak; - Law Enforcement melalui Pemeriksaan Khusus terhadap WP Potensial; - Melakukan
pemeriksaan
dan
verifikasi
terhadap
pemenuhan
kewajiban PPh Pasal 21, berkenaan dengan adanya indikasi bahwa perusahaan (pemberi kerja) melakukan pergeseran (shiffting) obyek pengenaan pajak yang mengakibatkan hilangnya potensi obyek PPh Pasal 21; Non Rutin - Penggalian Potensi Pajak Sektor Usaha Pertambangan - Penggalian Potensi Pajak Sektor Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; - Penggalian Potensi Pajak Sektor Usaha Real Estate /Properti; dan
- Penggalian Potensi Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Bendahara Pemerintah dan WP OP Kaya. Ekstensifikasi - Melaksanakan tindak lanjut data hasil kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN) yang menghasilkan informasi mengenai kegiatan usaha dalam suatu wilayah yang dimanfaatkan dalam penggalian potensi pajak. - Melaksanakan kegiatan canvassing (kegiatan pendataan jumlah WP di suatu wilayah), yang menghasilkan pertambahan jumlah WP terdaftar; - Penggalian potensi dari WP baru; - Program peningkatan tax compliance melalui tax education dan pelayanan yang bersifat penyuluhan di berbagai media untuk meningkatkan
kepatuhan
WP
dalam
melaksanakan
kewajiban
perpajakannya. Law Enforcement - Memperluas kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan pajak di sektor-sektor dominan di Kanwil DJP Kalimantan Timur; - Memperluas wilayah kegiatan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan pajak untuk menciptakan deterrent efect sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak; - Meningkatkan kualitas kompetensi Fungsional Pemeriksa Pajak dengan cara melaksanakan workshop/ inhouse training serta bimbingan teknis terhadap Fungsional Pemeriksa Pajak dan melakukan Review dan Peer Review atas Laporan Pemeriksaan Pajak. - Mengumpulkan data/profil WP tertentu (pertambangan, jasa penunjang pertambangan, perkebunan kelapa sawit) yang potensial; - Melakukan himbauan percepatan pelunasan piutang pajak kepada WP dan upaya Penagihan Aktif terhadap WP seperti Penyitaan dan Pemblokiran Rekening; - Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang pailit melalui kurator untuk mendapatkan hak mendahulu piutang pajak; - Koordinasi dengan Kantor Pusat dan Pengadilan terkait dengan WP yang mengajukan upaya hukum (banding dan gugatan).
4. Pembinaan SDM dan Reformasi Birokrasi di Kanwil DJP Kaltim dan Kaltara : Kanwil DJP Kaltim dan Kaltara membentuk Unit Kepatuhan Internal di Kanwil maupun di masing-masing KPP. Selain itu setiap pegawai diharuskan mengikuti ICV (Internalisasi Corporate Value), Leadership Development Program
(LDP)
dan
Assesment
Centre
secara
berkelanjutan
dan
berkesinambungan serta didorong untuk segera memberikan laporan kemungkinan adanya potensi dan indikasi pelanggaran kode etik pegawai yang mungkin terjadi di lingkungan kerjanya melalui Whistle Blowing System . Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan di Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara : - Optimalisasi Teknologi Informasi, untuk memudahkan pelayanan kepada WP dan Sistem yang terintegrasi. - Penataan Organisasi, antara lain : Program Internalisasi Corporate Value (ICV), In House Training, Leadership Development Program, Program Budaya DJP, Whistle Blowsing System. - Penataan Sumber Daya Manusia antara lain dilaksanakan dengan : Unit Kepatuhan Internal Pemisahan Fungsi AR, yaitu Fungsi AR dibedakan antara fungsi pengawasan dan pelayanan (konsultasi); - Sinergi Antar Instansi Sinergi dengan Pemerintah Daerah, Sinergi dengan instansi penegak hukum; Sinergi dengan Lembaga Pendidikan di Kaltim dan Kaltara, Kampus dan Sekolah. 5. Indikator yang menunjukkan keberhasilan (output dan outcome) reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Direktorat Jenderal Pajak sampai saat ini : Menjadi Lembaga yang dipercaya masyarakat - DJP telah beberapa kali menerima penghargaan dari KPK sebagai instansi yang konsisten menerapkan Kode Etik Pegawai dan mempromosikan Anti Korupsi. - Lembaga Survey AC Nielsen juga merilis hasil survey yang memuaskan atas pelayanan di KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya maupun KPP Pratama.
- Layanan informasi Perpajakan dan Pengaduan (Kring 1500200) juga telah beberapa kali menerima penghargaan sebagai The Best Contact Centre baik tingkat Nasional maupun Internasional. Indikator keberhasilan yang utama adalah Peningkatan Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Kaltim dan Kaltara, adanya peningkatan pelayanan prima kepada WP dengan ditetapkannya Standart Pelayanan, antara lain : Pelayanan pendaftaran WP paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan; Penerbitan Surat Keterangan Bebas ratarata paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap; Jumlah pengaduan semakin berkurang, tahun 2012 terdapat 20 pengaduan, tahun 2013 terdapat 14 pengaduan, tahun 2014 hanya ada 6 pengaduan, sedangkan di tahun 2015 hanya 7 pengaduan dan semuanya telah terselesaikan dengan baik. b. DIREKTORAT JENDERAL KALIMANTAN TIMUR
PERBENDAHARAAN
KANWIL
PROVINSI
1. Gambaran Umum Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 dan 2016 : Proporsi belanja untuk Tahun Anggaran (TA) 2015 ke 2016, Belanja Modal merupakan belanja dengan alokasi tertinggi meskipun 2016 proporsinya menurun sebesar 9% dari 46% menjadi 37%. Dibandingkan TA 2015, pagu 2016 menurun sebesar Rp2,897 T dari Rp13,038 T di tahun 2015 menjadi Rp10,141 T di tahun 2016.
2. Penyerapan Anggaran APBN 2013-2015 (dalam jutaan rupiah)
Tahun Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Pagu 10,670.52 9,630.97 13,041.43
Realisasi 9,029.69 8,266.74 11,111.74
% 84.62% 85.83% 85.20%
3. Pagu dan Realisasi APBN Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2013 – 2015:
4. Pagu dan Realisasi APBN Intansi Vertikal lingkup Perbendaharaan Prov. Kalimantan Timur TA. 2013 – 2015 :
Kanwil
Ditjen
5. Pagu dan Realisasi APBN Satuan Kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Timur (613771) TA. 2013 – 2015 :
6. Kendala- Kendala dalam Penyerapan Anggaran TA 2015 : - Perubahan Nomenklatur pada beberapa Kementerian; - Lemahnya perencanaan program dan kegiatan serta koordinasi antara bagian perencanaan dan pelaksana kegiatan, termasuk diantaranya ketidaksesuaian antara rencana dengan kebutuhan (riil); - Blokir anggaran yang diakibatkan belum dilengkapinya persyaratan;
- Masih belumnya ada komitmen yang tinggi dari pengelola perbendaharaan dalam hal kedisiplinan penyerapan anggaran terutama dalam mengatur pencairan dana sehingga masih menumpuk di akhir tahun. - Keterbatasan SDM antara lain kompetensi pejabat pengadaan barang dan jasa, rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan, dll. - Keterlambatan penerbitan SK Penunjukan pejabat perbendaharaan pada satker Dekonsentarsi dan Tugas Pembantuan, Keterlambatan pengajuan tagihan atas pekerjaan yang telah diselesaikan. Penjelasan tidak terserapnya di beberapa Satker : NO 1 2
SATKER UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT DAN JARINGAN KALIMANTAN DINAS PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISA PAGU 278,491,757,306 164,846,367,380
3
KPU SE KALTIM - KALTARA
4
KANTOR KESYAHBANDAAN DAN OTORITAS PELABUHAN SAMARINDA
69,832,669,334
5
BANDAR UDARA JUWATA DI TARAKAN
68,832,669,334
6
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SUNGAI NYAMUK
42,402,391,614
TOTAL
265,378,257,588
KETERANGAN TIDAK TERSERAPNYA DANA PADA OUTPUT TRANSMISI DAN OUTPUT GARDU LISTRIK TIDAK TERSERAPNYA DANA PADA OUTPUT PENYEDIAAN BIBIT SAPI BELUM TERSERAPNYA DANA HIBAH PILKADA SERENTAK UNTUK OUTPUT TAHAPAN PEMILU S.D MARET 2016 DANA MASIH ADA CATATAN HALAMAN 4 (BLOKIR). DANA UNTUK OUT PUT CADANGAN TIADK TERSERAPNYA DANA PADA OUTPUT PERALATAN PENUNJANG DAN OUTPUT PEMBANGUNAN DRAINASE DANA MASIH ADA CATATAN HALAMAN 4 (BLOKIR). DANA UNTUK OUTPUT CADANGAN
889,889,472,556
7. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka optimalisasi APBN : - Kanwil/KPPN mengingatkan satker untuk meneliti kembali DIPA Petikan yang telah diterima dan memastikan tidak terdapat kesalahan administratif pada DIPA Petikan yang dapat menghambat proses pencairan dana. Jika terdapat kesalahan administratif pada DIPA Petikan, satker diminta untuk segera mengajukan revisi ke Kanwil. - Kanwil/KPPN mengidentifikasi
satker-satker yang
anggarannya masih
diblokir/terdapat catatan di Halaman IV DIPA dan mendorong satker utk melengkapi data pendukung yang diperlukan atau dipersyaratkan dan menyampaikan ke Unit Eselon I. - Kanwil/KPPN melakukan identifikasi dan memastikan seluruh satker telah menyampaikan spesimen tandatangan atau SK Pejabat Perbendaharaan; Mendaftarkan Mengajukan UP.
data supplier; Memiliki PIN PPSPM; Memiliki KIPS;
- Kanwil/KPPN mengidentifikasi satker-satker yang memiliki alokasi belanja modal serta memiliki pekerjaan dengan nilai paket pekerjaan s.d Rp.200 juta. - Kanwil/KPPN berdasarkan hasil identifikasi menyampaikan kepada satker agar
melakukan
percepatan
proses
pengadaan
barang/jasa;
Segera
mendaftarkan kontrak ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak di tandatangani dan merealisasikan paket pekerjaan dengan nilai s.d Rp.200 juta. - Kanwil/KPPN monitoring realisasi paket pekerjaan dengan nilai s.d Rp.200 juta dan mengingatkan kembali satker jika atas paket pekerjaan tersebut tidak segera direalisasikan. 8. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan revolusi mental di DJPBN di Kaltim: - Pembentukan
KPPN
Percontohan
memiliki
keunggulan
diantaranya
penyelesaian tagihan menjadi 1 jam, jumlah SDM yang lebih efisien dan melalui proses assessment, layout dan SOP kantor modern (front office, middle office, back office), tanpa biaya. - Dari sisi SDM, setiap saat dilaksanakan pembinaan, bimtek, workshop, GKM, FGD, dsb, kepada seluruh pegawai baik yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJPBN, Kanwil, KPPN, maupun berkerja sama dengan Perbankan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompentensi SDM. Kantor Pusat DJPBN bersama dengan Kanwil menjaring pegawai-pegawai bertalenta untuk mendapatkan pembinaan. - Melakukan perubahan mindset pegawai dengan cara menginternalisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai kementerian keuangan (Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan) kepada seluruh pegawai. - Ditjen Perbendaharan telah menginstruksikan instansi vertikalnya di daerah (Kanwil
dan
KPPN),
untuk
melakukan
penataan
kelembagaan,
penyempurnaan proses bisnis dan pengelolaan SDM untuk meningkatkan Layanan Publik, Peningkatan Kinerja, dan “good governance”. - Kanwil DJPBN Prov. Kaltim telah melaksanakan perubahan di struktur organisasi serta perubahan dan penyempurnaan SOP untuk memangkas jalur birokrasi dan peningkatan kualitas layanan.
- Kanwil DJPBN Kaltim sudah melakukan roll out SPAN sejak awal tahun 2015 Untuk menciptakan ayanan yang makin cepat, tepat, transparan, bebas biaya, dan akuntabel. 9. Indikator yang menunjukan keberhasilan reformasi birokrasi dan revolusi mental di DJPBN Kalimantan Timur antara lain: - Kepuasan Pelanggan Tertinggi, hasil survey yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor dan Universitas Gajah Mada dari tahun 2012 s.d. 2015 pada KPPN Balikpapan. - KPPN Balikpapan menjadi Juara I dalam Lomba KPPN Percontohan Tingkat KPPN A1 dan Juara III KPPN Percontohan Tingkat Nasional pada Tahun 2014 dan sudah mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008 pada 2015. - KPPN Samarinda mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008 pada tahun 2016 dan KPPN Nunukan termasuk dalam 10 besar KPPN dengan Kinerja Terbaik 2016. - Berdasarkan Survey yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPBN Prov. Kaltim hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukan tingkat kepuasaan masyarakat yang tinggi terhadap layanan Kanwil DJPBN Prov. Kaltim maupun KPPN. - Pada tahun 2010, Ditjen Perbendaharaan mendapatkan penilaian tertinggi/peringkat pertama untuk Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) dengan nilai 8,89 dari skala penilaian 0-10 dari 18 K/L yang diwakili 80 unit utama - Ditjen Perbendaharaan Sebagai Organisasi dengan Integritas Layanan Terbaik Tahun 2011 berdasarkan Survey KPK. - Berdasarkan Survey SFO (Strategy Focused Organisasi) yang dilaksanakan oleh Pushaka Sekretariat Jenderal Kemenkeu bersama dengan para pengelola kinerja organisasi unit eselon I Kemenkeu menyatakan bahwa Ditjen PBN meraih indeks tertinggi dari tahun 2013 s.d. 2015. Ditjen Perbendaharaan menempati nilai tertinggi di antara unit eselon I Kementerian Keuangan, yaitu sebesar 4.89 (skala indeks 1 s.d 6) atau pada level “We are best practice at this”.
c. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI KALIMANTAN BAGIAN TIMUR 1. Target dan realisasi penerimaan negara dari sektor bea dan cukai selama 3 (tiga) tahun terakhir di Provinsi Kalimantan Timur : Grafik Penerimaan Bea Cukai Tahun 2013 S.D. 2016 Kanwil DJBC Kalbagtim (Dalam Jutaan Rupiah)
CAPAIAN PENERIMAAN BEA MASUK, BEA KELUAR DAN CUKAI KANWIL DJBC KALBAGTIM TAHUN 2013 S.D. 2016 (Dalam Jutaan Rupiah)
Keterangan: - Penerimaan Bea Masuk secara year of year pada tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami kenaikan namun tidak signifikan - Penerimaan Bea Keluar mengalami penurunan secara signifikan dikarenakan CPO sebagai penyumbang Bea Keluar terbesar tarif Bea keluarnya 0 %. - Dari sektor Cukai, trend per tahunnya tidak dapat diprediksi dikarenakan wilayah Kalimantan Bagian Timur bukan merupakan daerah produksi BKC
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memperlancar penerimaan negara dari sektor bea dan cukai selama 3 (tiga) tahun terakhir : DARI SEKTOR BEA MASUK -
Melemahnya kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur.
-
Terdapat
beberapa
perusahaan
merencanakan
akan
importasi melalui KPU Tanjung Priok pada tahun 2016,.
melakukan
-
Sebagian besar kegiatan importasi di wilayah Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur telah menggunakan fasilitas BKPM dan menggunakan fasilitas FTA (MEA).
-
Permintaan komoditi impor cenderung mengalami penurunan.
DARI SEKTOR BEA KELUAR Kendala pencapaian penerimaan dari sektor Bea Keluar di Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh kegiatan ekspor CPO. Dalam hal ini CPO sebagai penyumbang Bea Keluar terbesar di wilayah Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur hingga saat ini harga patokan ekspornya masih dibawah harga batas pengenaan Bea Keluar, sehingga tidak dapat dikenakan pungutan Bea Keluar. 3. Kinerja pengawasan barang kena cukai (preventif dan represif) yang telah dilakukan oleh Kanwil Bea dan Cukai Provinsi Kalimantan Timur: LANGKAH PREVENTIF DAN REPRESIF PENGAWASAN BKC
DATA HASIL PENINDAKAN CUKAI PERIODE 2013 S.D. 2015 WILAYAH KANWIL DJBC KALBAGTIM NO 1 2
PRODUK BKC MMEA HASIL TEMBAKAU
2013 43 42
2014 42 38
2015 45 67
POTENSI KERUGIAN NEGARA HASIL PENINDAKAN BKC HT 2013 S.D. 2015 Tahun 2013 2014 2015
Jumlah SBP 42 37 66
Jumlah 12,899,600 19,627,112 29,451,358
Potensi Kerugian Rp 4,837,350,000.00 Rp 7,360,167,000.00 Rp 11,044,259,250.00
4. Pengawasan dan pembinaan terhadap Aparat Bea dan Cukai agar tidak terjadi kebocoran Penerimaan Negara : Pengawasan Pegawai Bea dan Cukai
Pembinaan Pegawai Bea dan Cukai
5. Langkah-langkah yang telah ditempuh untuk meningkatkan penerimaan bea dan cukai di Provinsi Kaltim : - Peningkatan pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai - Peningkatan koordinasi dengan Institusi Fiskal lainnya - Penelitian mendalam terhadap Pemberitahuan Pabean yang memiliki kecenderungan salah dalam pemberitahuan Nilai Pabean dan/atau Tarif - Optimalisasi penagihan baik piutang lancar maupun piutang macet. - Pembentukan Tim Optimalisasi Penerimaan Kanwil DJBC Kalbagtim - Pemberian Pelatihan-pelatihan/diklat kepada Pegawai
6. Proyeksi Penerimaan bea dan cukai: - Rencana Pembanguan Kilang Minyak di Balikpapan dan Bontang, dapat menjadi potensi penerimaan Negara dari sektor Bea Masuk melalui importasi barang-barang untuk keperluan pembangunan Kilang Minyak tersebut. - Adanya Pelabuhan Logistik Berikat dapat mendorong pergerakan ekonomi dan akan menambah potensi penerimaan Negara. - Penerimaan Bea dan Cukai pada Tahun 2016 diproyeksikan tidak jauh berbeda dengan jumlah penerimaan yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya capaian pada Tahun 2015.. 7. Pelaksanaan
reformasi
birokrasi
dan
revolusi
mental
di
lingkungan
Kementerian Keuangan provinsi Kalimantan Timur : -
Terwujudnya pelayanan yang cepat, efisien, responsif & transparan.
-
Tercapainya pengawasan yang efektif, tercermin dari keakuratan NHI yang diterbitkan.
-
Tercapainya kantor pelayanan yang bebas KKN dan didukung oleh SDM yang profesional dan berintegritas tinggi, salah satunya melalui kegiatan Evaluasi Kantor.
- Terwujudnya pelayanan perizinan, fasilitas dan keberatan satu atap - Terciptanya hubungan kemitraan dengan pengguna jasa melalui kegiatan coffee morning dan customs award pada Kantor Pelayanan. - Terwujudnya penerapan teknologi informasi secara optimal untuk mendukung pelayanan dan pengawasan melalui otomasi sistem layanan. - Terwujudnya
organisasi
yang
efektif
dan
efisien
dengan
telah
dibentuknya kantor modern di seluruh wilayah Kalimantan Timur. 8. Indikator yang menunjukkan keberhasilan reformasi birokrasi dan revolusi mental di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Timur : - Hasil Survei Kepuasan Pengguna Jasa yang diberikan target 3,9 (skala 5) dan memperoleh nilai 3,99 dengan kriteria penilaian Puas pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015 hasilnya meningkat dengan memperoleh nilai 4,14 yang masuk dalam kriteria penilaian Puas.
- Menurunnya angka pelanggaran disiplin serta pemberian hukuman dan penghargaan kepada pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur. f. DIREKTORAT
JENDERAL
KEKAYAAN
NEGARA
KANTOR
WILAYAH
KALIMANTAN TIMUR 1. Penyerapan anggaran APBN Kanwil Kementerian Keuangan selama 3 (tiga) Tahun terakhir: Penyerapan Anggaran di Wilayah di Kanwil DJKN Kalimantan Timur
Penyerapan Anggaran pada Kanwil DJKN Kalimantan Timur (Kanwil Selaku Satker)
2. Rincian Alokasi Anggaran Kanwil DJKN Kalimantan Timur (dalam ribuan)
.
Faktor-faktor yang memperlancar dalam proses penyerapan anggaran: -
Pengelolaan
Anggaran,
sepenuhnya
menjadi
kewenangan
Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran dan dalam hal diperlukan revisi
guna optimalisasi penyerapan anggaran dapat dilaksanakan oleh KPA atau Kanwil DJPB. -
Perencanaan dan Penganggaran disusun sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan target output yang jelas.
3. Nilai Kekayaan Negara dalam lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur yang meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara seluruhnya sebesar Rp40.032.715.643.142,00 dengan rincian:
4.
Aset Lancar / Persediaan
Rp.
722.160.652.773
Aset Tetap
Rp. 39.018.985.971.146
Aset Lainnya
Rp.
291.569.019.223
Nilai BMN hasil penilaian di wilayah Kanwil DJKN Kaltim sebagai berikut:
Untuk mendukung penyusunan neraca BMD di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, Kanwil DJKN Kaltim telah menjalin kerjasama (MoU) penilaian BMD dengan beberapa Pemda antara lain : Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemkot Balikpapan, Pemkot Samarinda, Pemkot Bontang, Pemkab Kutai Kartanegara, Pemkab Kutai Timur, Pemkab Berau, Pemkot Tarakan, Pemkot Nunukan. 5.
Adapun kendala/permasalahan dalam pengelolaan aset/kekayaan negara antara lain : -
Masih terdapat SDM Satker K/L dan Pemda yang secara spesifik belum menguasai pengelolaan aset, upaya sosialisasi dan koordinasi serta diklat pegawai terus dilakukan.
-
Kurangnya tingkat kepedulian pimpinan Satker K/L dan Pemda terhadap penatausahaan BMN/D.
-
Kondisi geografis yang luas sehingga tidak mudah untuk melakukan koordinasi dalam Pengelolaan dan Penilaian BMN/D secara cepat.
-
Dukungan tekhnologi informasi pada stakeholder dalam pengelolaan BMN/D yang belum memadai.
6. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan revolusi mental di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Timur: - Adanya penerapan kontrak kinerja kepada seluruh Pejabat/Pegawai yang merupakan target yang harus dicapai dan dibebankan kepada Pejabat/ Pegawai setiap tahun; - Adanya penerapan budaya kerja yaitu: (1) Informasi setiap hari, (2) Dua menit sebelum jadwal, (3) Tiga salam setiap hari, (4) Rencanakan, kerjakan, monitoring dan tindak lanjut, dan (5) Ringkas, rapi, resik, rawat, rajin; - Adanya penerapan manajemen risiko yang bertujuan untuk memitigasi kemungkinan terburuk di dalam pelaksanaan tusi Kantor; - Adanya pemanfaatan teknologi informasi, seperti penggunaan aplikasi SIMAK, SIMAN, SIMANTAP, SIBANKUM, SIMPLe, E_Auction, Elang, SIP (Sistem Informasi Penilaian), Siprita - Adanya transparansi pengelolaan pelayanan publik, seperti customer service, helpdesk yang memberikan keterbukaan informasi kepada stakeholder - Adanya
fungsi
pengawasan
yang
diimplementasikan
dalam
Pemantauan Pengendalian Intern (PPI) terhadap SOP Layanan Unggulan dan fungsi pengawasan dari UKI. 7. Indikator-indikator yang menunjukkan keberhasilan reformasi birokrasi dan revolusi mental di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Timur antara lain: - Capaian kinerja yang di tetapkan dalam kontrak kinerja di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Timur 2 (dua) tahun terakhir untuk NKO (Nilai Kinerja Organisasi) selalu di atas 100% - Para Pejabat/Pegawai semakin giat, rajin, dan disiplin dalam setiap melaksanakan tusinya - Risiko-risiko dalam tusi selalu dapat dimitigasi - Kelancaran dan kemudahan dalam mendukung pelaksanaan tusi dan melayani stakeholder - Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL) terhadap stakeholder setiap tahun meningkat - Makin rendahnya pengaduan dari stakeholder.
I. LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI) 1. Kinerja LPEI di wilayah Provinsi Kalimantan Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir serta proyeksi kinerja pada tahun 2016 : Outstanding pembiayaan LPEI selama 3 tahun terakhir yaitu ; pada tahun 2013 sebesar Rp1,2 T, sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp3,2 T, dan sebesar Rp3,7 T pada tahun 2015. Rata-rata pertumbuhan outstanding pembiayaan per tahun sebesar 87%. LPEI optimis bahwa pembiayaan ekspor di Kaltim pada tahun 2016 akan kembali meningkat. Selain itu, kinerja LPEI optimis meningkat didukung dengan
beroperasinya
Kantor
Pemasaran
LPEI
di
Balikpapan
sejak
pertengahan tahun 2015. 2. Potensi sektor unggulan ekspor yang ada di Provinsi Kaltim selama 3 (tiga) tahun terakhir : Ekspor non migas Kaltim tahun 2015 sebesar USD11,9 M yang tersebar ke sejumlah komoditi unggulan yaitu Produk Mineral (Share 86,10%), Produk Industri Kimia (Share 5,70%) dan Kayu dan produk kayu (Share 3,63%). Selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2013-2015). Melihat potensi komoditas lainnya, terdapat peluang bagi LPEI untuk memberikan fasilitas salah satunya adalah produk industri kimia dan produk kayu. 3. Perkembangan kinerja yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi oleh LPEI dalam kurun waktu 3 tahun terakhir di Provinsi Kaltim: a. Pembiayaan Total outstanding di Kaltim mencapai Rp8,1 T selama 3 (tiga) tahun terakhir, dengan sebanyak 23 debitur yang dibiayai oleh LPEI antara lain bergerak di sektor pertambangan (batubara dan biji nikel), dan sektor pertanian (perkebunan kelapa sawit). b. Asuransi dan Penjaminan Aktivitas Asuransi di Kaltim belum satupun tercatat selama 3 (tiga) tahun terakhir, namun terdapat 1 (satu) perusahaan tertanggung Asuransi di Kalimantan Utara. Sementara untuk aktivitas Penjaminan di Kaltim, terdapat 71 perusahaan terjamin dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2013-2015). 71 Perusahaan terjamin di Kaltim tersebut bergerak dalam sektor ekonomi ,
antara lain Pertambangan, Transportasi dan Konstruksi, dengan total penerbitan sebanyak 345 sertifikat penjaminan. c. Jasa konsultasi Dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2013-2015), LPEI bekerjasama dengan Kementerian, Pemerintah Daerah dan Lembaga lainnya dalam melakukan sosialisasi, pelatihan, penyaluran bantuan sarana dan alat produksi kepada eksportir/pelaku usaha di Banjarmasin, Pontianak, dan Palangkaraya. Secara umum, tantangan yang dihadapi LPEI selama beberapa tahun terakhir dalam menyalurkan fasilitasnya lebih dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas global yang merupakan komoditas unggulan Kaltim. 4. Data pelaku usaha yang telah diberikan layanan pembiayaan ekspor dan jasa konsultasi di Provinsi Kaltim dalam 3 (tiga) tahun terakhir: Debitur LPEI di Kalimantan Timur ALFARA DELTA PERSADA, PT BARA JAYA UTAMA, PT BINTANG DELAPAN MINERAL, PT KOPERASI PERKEBUNAN AKAT BERAYAK KOPERASI SERBA USAHA BAYU KEO PENGELOLA LIMBAH KUTAI KARTANEGARA, PT PUTRA TANJUNG PURA, PT RICOBANA ABADI APEXINDO PRATAMA DUTA TBK, PT ARKANANTA APTA PRATISTA, PT BERINGIN JAYA ABADI, PT ETAM BERSAMA LESTARI, PT HAMPARAN PERKASA MANDIRI, PT KEDAP SAYAAQ DUA, PT MUARATOYU SUBUR LESTARI, PT PAKARTI TIRTO AGUNG, PT PALARAN JASA UTAMA, PT SAKTI MAIT JAYA LANGIT, PT SUBUR ABADI WANA AGUNG, PT CAHAYA ANUGERAH PLANTATION, PT MEGA ALAM SEJAHTERA, PT MEGADAYA TANGGUH, PT SOE MAKMUR RESOURCES, PT
Sektor Pertambangan Batubara Perindustrian Pertambangan Biji Logam dan Nikel Pertanian dan Tanaman Perkebunan Pertanian dan Tanaman Perkebunan Jasa-jasa Dunia Usaha Pengangkutan Pertambangan Batubara Jasa-jasa Dunia Usaha Pertambangan Batubara Pertambangan Batubara Perkebunan Kelapa Sawit Perkebunan Kelapa Sawit Perkebunan Kelapa Sawit Perkebunan Kelapa Sawit Jasa Konstruksi Pertambangan Batubara Perkebunan Kelapa Sawit Perkebunan Kelapa Sawit Perkebunan Kelapa Sawit Industri Bahan Kimia Perindustrian Pertambangan Biji Logam
Jenis Kegiatan Sosialisasi Fasilitas Pembiayaan Ekspor Workshop Peluang Ekspor Sawit dan Karet menjelang ASEAN Free Trade area 2015 Forum Peningkatan Daya Saing Sektor Konstruksi Bantuan Paket Pisau Sadap Karet untuk Petani Sharing Knowledge Pembiayaan Sektor Perkapalan, Infrastruktur, Perkebunan dan Perikanan Workshop Kebijakan Perniagaan dan Industri
Lokasi Banjarmasin Pontianak Pontianak dan Palangkaraya Pontianak Pontianak Palangkaraya
5. Upaya-upaya yang dilakukan oleh LPEI untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha: - Penyediaan jasa konsultasi bagi eksportir baru (rintisan ekspor) - Memberikan capacity building bagi supplier / plasma - Penyediaan pembiayaan dalam bentuk program kemitraan - Pengembangan Aspek Pemasaran - Pameran dan Business Gathering - Penyediaan Informasi Pasar - Pengembangan Jaringan Kantor J. PNM (PERMODALAN NASIONAL MADANI) 1. Potensi UMKM di wilayah Provinsi Kaltim selama 3 (tiga) tahun terakhir: Sektor usaha yang dibiayai PNM di Kaltim selam tiga tahun terakhir masih didominasi oleh sektor perdagangan yang mencapai 82%. Kajian Bank Indonesia menunjukkan
sektor
ekonomi
kredit
UMKM
didominasi
sektor
PHR
(Perdagangan, Hotel dan Restoran) berkontribusi sebesar Rp10,13 T atau 44,3% dari total nilai kredit UMKM. Pada sektor pertanian khususnya pertanian, perburuan dan kehutanan menunjukkan peningkatan 11,33% (yoy), hal ini merupakan dampak dari ekspansi perkebunan kelapa sawit dan semakin banyaknya pabrik CPO di Kaltim. 2. Kendala UMKM dan Solusi PNM Kalimantan Timur : Berdasarkan kualitas pembiayaan ULaMM PNM, sektor industri pengolahan merupakan sektor yang tingkat kesehatannya tidak lebih baik dari sektor lain untuk pembiayaan UlaMM PNM di Kaltim. Terdapat juga beberapa pembiayaan ke sektor ekonomi lainnya seperti sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan yang cukup baik kualitas pembiayaannya dan didukung oleh sumber daya alam yang dimiliki di Provinsi Kaltim. Pembiayaan ke sektor tersebut akan dapat memenuhi komitmen pembiayaan sektor-sektor ketahanan pangan. Untuk mengatasi persoalan tersebut , terdapat beberapa solusi yang bisa diberikan diantaranya PNM melaksanakan Program Pengembangan Kapasitas Usaha dengan pembinaan dan pendampingan kepada nasabah melalui pelatihan Hard Skill maupun Soft Skill, pameran produk, studi banding, dan pembentukan klasterisasi sektoral dan teritorial.
3. Potensi UMKM Pendukung Ketahanan Pangan di Provinsi Kaltim: Potensi sub-sektor pertanian di Provinsi Kaltim terutama pada 6 sektor yaitu kelapa sawit, kakao, karet, kelapa, kopi, dan lada. Produksi pada tahun 2014 mencapai 9,7 ton yang terdiri dari usaha besar dan usaha rakyat. Sedangkan potensi sub-sektor perikanan pada tahun 2014 mencapai setara Rp5,2 T. 4. Rencana Pengembangan Pemberdayaan 5 (Lima) Tahun ke Depan: a. Rencana Pemberdayaan UMK Meningkatakan
Jangkauan
UMK
Non-Bankable
dengan
Penyaluran
Pembiayaan dan meningkatkan jangkauan jumlah nasabah. Rata-rata pembiayaan UlaMM berkisar Rp50 juta s/d 60 juta. b. Rencana Pengembangan Program PKU Meningkatkan Program Pembinaan dan Pelatihan UMK dengan Program Klasterisasi dan Pelatihan UMK. Program Klasterisasi Penambahan Klaster Pelatihan UMK Pelatihan (orang)
2015 45 2015 50.000
2016 90 2016 79.000
2017 150 2017 118.000
2018 225
2019 315
2018 168.000
2019 230.000
c. Rencana Pengembangan Jaringan UlaMM PNM Rencana Pengembangan Jaringan UlaMM PNM dengan Penambahan Unit Layanan dan Peningkatan Jangkauan Kecamatan (Penguatan Infrastruktur). Uraian Penambahan Unit Layanan
2015 608
Uraian Jangkauan Layanan (Kecamatan)
2016 975 2015 2931
2017 1200
2016 3873
2018 1200
2017 4435
2019 1200
2018 4479
2019 4524
5. Pemberdayaan UMK Melalui Program Pengembangan Kapasitas Usaha : Meningkatkan
kapasitas
usaha
UMK,
menyediakan
modal
untuk
pengembangan usaha UMK. Manfaat yang diperoleh diantaranya penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah, serta peningkatan data saing. K. PERUM JAMKRINDO 1. Kinerja operasional dan kinerja keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir serta proyeksi kinerja keuangan pada Tahun 2016 (konvensional maupun syariah): (*) dalam Milyar Rupiah
Tahun a
Pokok Kredit (*) b
IJP (*) c
Klaim (*) d
NPG e = d/b
Rasio Klaim f = d/c
Konvensional 2013 2014 2015 PROYEKSI 2016 Syariah 2013 2014 2015 PROYEKSI 2016
41.389 38.627 63.826 113.000
1.463 1.565 1.472 1.959
921 985 902 1.203
2,23% 2,55% 1,41% 1,06%
62,95% 62,94% 61,28% 61,41%
3.894 2.156 1.693 9.500
138 121 91 111
42 36 20 42
1,08% 1,67% 1,18% 0,44%
30,46% 29,68% 21,98% 37,84%
45.283 40.783 65.519 122.500
1.601 1.686 1.563 2.070
963 1.021 922 1.245
2,13% 2,50% 1,41% 1,02%
60,15% 60,55% 58,99% 60,14%
Korporat 2013 2014 2015 PROYEKSI 2016
2. a. Besar penjaminan kredit di Provinsi Kaltim yang telah disalurkan kepada Perbankan terutama dalam perlindungan kepada sektor UMKM dan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama 3 tahun terakhir : *Dalam Jutaan Rupiah
Uraian Konvensional Syariah Total
Volume*
2013 UMKMK
409.060 42.254 451.315
11.832 351 12.183
Tenaga Kerja 18.273 673 18.946
Volume*
Tahun 2014 UMKMK
316.893 15.839 332.732
9.730 188 9.918
Tenaga Kerja 12.278 286 12.564
Volume*
2015 UMKMK
105.100 105.100
4.026 4.026
Tenaga Kerja 4.954 4.954
Kinerja Perum Jamkrindo KC Samarinda *Dalam Jutaan Rupiah
POLA PENJAMINAN
Konvensional
Syariah
Total
BANK BRI MANDIRI BNI BTN BPD KALTIM SUB TOTAL BNI SYARIAH BTN SYARIAH BSM BPD KALTIM SYARIAH SUB TOTAL
Volume*
2013 UMKMK
231.231 62.106 28.002 4.115
10.476 161 141 23
Tenaga Kerja 15.458 942 176 67
83.606
1.031
228.353 48.714 23.445 2.217
9.324 115 89 16
Tenaga Kerja 11.46 307 89 49
1.630
14.165
186
11.832
18.273
316.893
1.582
9
9
9.005
43
23.435
2015 UMKMK
78.495 10.545 16.060 -
3.770 170 86 -
Tenaga Kerja 4.593 170 191 -
367
-
-
-
9.730
12.278
105.100
4.026
4.954
250
1
1
-
-
-
72
5.211
36
44
-
-
-
200
474
9.545
144
221
-
-
-
8.232
99
118
833
7
20
-
-
-
42.254
351
673
15.839
188
286
-
-
-
451.315
12.183
18.946
332.732
9.918
12.564
105.100
4.026
4.954
409.060
Volume*
Tahun 2014 UMKMK
Volume*
b. Permasalahan yang dihadapi (baik konvensional maupun syariah) : - Masyarakat masih beranggapan bahwa kredit program merupakan dana hibah dari Pemerintah.
- Keterbatasan pengalaman UMKM dalam menjalankan usahanya dan keterbatasan kemampuan manajemen. 3. Jumlah dan persentase Non Performing Guarantee (NPG) Perum. Jamkrindo di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (konvensional maupun syariah): Nilai NPG yang tinggi pada tahun 2015 disebabkan karena merupakan masa transisi dari KUR lama kepada KUR baru sehingga plafond yang disalurkan tidak sebesar tahun sebelumnya, sedangkan nilai klaim yang dibayar merupakan komitmen atas penjaminan kredit KUR di tahun sebelumnya. Dalam Jutaan Rupiah
JENIS
VOLUME (Rp)
Konvensional Syariah Total
409.060 42.254 451.314
2013 Beban Klaim (Rp) 22.498 7.283 29.781
NPG (%)
VOLUME (Rp)
5,50% 17,24% 6,60%
316.894 15.838 332.732
2014 Beban Klaim (Rp) 23.033 11.221 34.254
NPG (%)
VOLUME (Rp)
7,27% 70,85% 10,29%
105.100 105.100
2015 Beban Klaim (Rp) 19.751 436 20.187
NPG (%) 18,79% 19,21%
L. PT. ASKRINDO 1. Kinerja Keuangan PT. ASKRINDO Kantor Cabang Samarinda, Balikpapan dan Tarakan 3 (Tiga) Tahun Terakhir: Kantor Cabang Samarinda KETERANGAN Pendapatan Underwritting: -Premi Asuransi Kredit -Premi Suretyship & Askredag -Premi Asuransi Umum - Premi Kupedes - Premi Reasuransi – Incoming - Premi & Jasa YTMP - Premi & Jasa YBMP - Pendapatan Underwritting Lain TOTAL PENDAPATAN UNDERWRITTING Beban Underwritting : - Klaim - Recoveries Netto - EKRS Thn Berjalan - EKRS Thn Lalu Jumlah Beban Klaim - Beban Premi Reasuransi – Outgoing - Beban Komisi Netto - Beban Underwritting Lain TOTAL BEBAN UNDERWRITTING
TOTAL HASIL UNDERWRITTING Hasil Investasi BEBAN USAHA - Biaya Pemasaran - Biaya Umum - Biaya Administrasi - Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Usaha LABA USAHA
2014
Rp Juta
2015
S/D FEBRUARI 2016 SMD
11.355 1.724 6 -
16.264 3.286 2 1.279 -
3.258 413 55 6 -
4.694 (6.456) 43 11.367
6.465 (9.192) 65 18.170
1.774 (1.870) 5 3.640
6.067 (313) 5.094 (2.953) 7.895 1.310 525 82 9.811 1.555 -
11.654 (1.623) 75 (5.094) 5.012 2.982 933 163 9091 9079 -
1.003 (399) 52 (75) 582 389 (38) 24 956 2.684 -
135 1.098 628 56 1.916 (361)
216 1.250 584 101 2.151 6.928
73 239 81 19 412 2.271
HASIL (BEBAN) LAINNYA - Hasil Lain-lain - Beban Lain-lain Jumlah Hasil (Beban) lainnya Laba/(Rugi) Sebelum Pajak
21 (6) 14
9 (9) (1)
1 (1) (0)
(347)
(6.928)
(2.271)
Kantor Cabang Balikpapan KETERANGAN
2014
Pendapatan Underwritting: -Premi Asuransi Kredit -Premi Suretyship & Askredag -Premi Asuransi Umum - Premi Kupedes -Premi Reasuransi – Incoming - Premi & Jasa YTMP - Premi & Jasa YBMP - Pendapatan Underwritting Lain TOTAL PENDAPATAN UNDERWRITTING Beban Underwritting : - Klaim - Recoveries Netto - EKRS Thn Berjalan - EKRS Thn Lalu Jumlah Beban Klaim - Beban Premi Reasuransi – Outgoing - Beban Komisi Netto - Beban Underwritting Lain TOTAL BEBAN UNDERWRITTING
TOTAL HASIL UNDERWRITTING Hasil Investasi BEBAN USAHA - Biaya Pemasaran - Biaya Umum - Biaya Administrasi - Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Usaha LABA USAHA HASIL (BEBAN) LAINNYA: - Hasil Lain-lain - Beban Lain-lain Jumlah Hasil (Beban) lainnya Laba/(Rugi) Sebelum Pajak
2015
22.561 4.071 129 10.771 (11.493) 1.395 27.353
20.670 2.407 702 1.667 11.480 (11.080) 106 25.950
3.891 367 392 11 3.901 (2.149) 5 6.418
21.317 (4.673) 19.682 (20.135) 16.191 1.669 1,291 359 19.511 7.842 -
13.437 (4.147) 19.837 (19.673) 9.454 4.427 762 447 15.090 10.860 -
5.642 (1.194) 19.682 (19.682) 4.449 1.044 104 71 5.667 751 -
275 1.414 639 79 2.407 5.436 25 (9) 16
419 1.417 643 54 2.532 8.328 8 (6) 2
95 268 92 16 470 280 1 (22) (21)
(5.452)
(8.330)
(259)
Kantor Cabang Tarakan KETERANGAN Pendapatan Underwritting: -Premi Asuransi Kredit -Premi Suretyship & Askredag -Premi Asuransi Umum - Premi Kupedes -Premi Reasuransi – Incoming - Premi & Jasa YTMP - Premi & Jasa YBMP - Pendapatan Underwritting Lain TOTAL PENDAPATAN UNDERWRITTING Beban Underwritting : - Klaim - Recoveries Netto - EKRS Thn Berjalan
Rp Juta
S/D FEBRUARI 2016 BPN
Rp Juta
S/D FEBRUARI 2016 TRKN
2015 7.884 1.670 389 51 (5.570) 53 4.476
817 223 6 974 (505) 5 1.520
59
-
- EKRS Thn Lalu Jumlah Beban Klaim - Beban Premi Reasuransi – Outgoing - Beban Komisi Netto - Beban Underwritting Lain TOTAL BEBAN UNDERWRITTING
TOTAL HASIL UNDERWRITTING Hasil Investasi BEBAN USAHA - Biaya Pemasaran - Biaya Umum - Biaya Administrasi - Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Usaha LABA USAHA HASIL (BEBAN) LAINNYA: - Hasil Lain-lain - Beban Lain-lain Jumlah Hasil (Beban) lainnya Laba/(Rugi) Sebelum Pajak
59 1.271 913 114 2.358 2.118 -
(60) (60) 42 286 1 268 1.252 -
168 706 408 24 1.305 813
16 126 54 5 202 1050
37 (3) 34
7 (0) (7)
(5.452)
(1.057)
2. Perkembangan Kinerja Penjaminan KUR Provinsi Kalimantan Timur 3 Tahun Terakhir (1 Januari 2013 s/d 29 Februari 2016): Tahun 2013 2014 2015 2016 TOTAL
Jumlah UMKMK (Unit) 24.041 20.325 9.694 7.265 61.325
Realisasi Penjaminan Plafon Nilai KUR Penjaminan (Rp) (Rp Juta) 581.502,9 415.487,3 416.415,2 300.938,1 273.483,3 191.707,7 222.950,0 156.065,0 1.494.351,3 1.064.198,1
Tuntutan Klaim (Rp Juta) 13.738,9 24.468,2 19.736,9 1,171,3 59.115,4
Penyelesaian Klaim Klaim Klaim Disetujui Ditolak (Rp Juta) (Rp Juta) 12.172,5 10,9 20.328,9 2.924,7 16.980,5 544,5 979,0 4,9 50.460,9 3.484,9
Recoveries
Saldo Hak Subrogasi
NPG
(Rp Juta) 2.115,1 3.904,8 4.033,5 409,9 10.462,9
(Rp Juta) 10.057,4 16.424,1 12.947,0 569,5 39.998,0
(5%) 2,9% 6,8% 8,9% 0,6% 4,7%
3. a. Jumlah dan persentase Non Performing Guarantee (NPG) PT.Askrindo di Wilayah Provinsi Kaltim (konvensional maupun syariah) : Non Performing Guarantee (NPG) Kredit Usaha Rakyat PT.Askrindo di Wilayah Provinsi Kaltim terakhir seluruh Bank Pelaksana Penyalur KUR (2013 sd 29 Februari 2016) sebesar 4,7%. Yang tertinggi BTN 3 tahun (2013 sd 29 Februari 2016) terakhir sebesar 31,7%. PERFOMANCE BANK BTN Jumlah UMKMK (Unit) Plafond (Rp Juta) Nilai Penjaminan (Rp Juta) Tuntutan Klaim (Rp Juta) Klaim Disetujui (Rp Juta) NPG %
47 6.093,4 4.346,3 1.592,6 1.378,8 31,7%
b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat NPG, antara lain: - Kesiapan Nasabah Calon Debitur KUR - Sektor Usaha Yang Dimasuki - Pendampingan Dan Pembinaan Teknis - Kesiapan Bank Pelaksana Penyalur KUR
- Sosialisasi Program KUR c. Upaya-upaya untuk menekan Tingkat Non Performing Guarantee (NPG) : - KUR yang telah memasukkan NPL akan segera dikomunikasikan dengan pihak Bank Pelaksana KUR agar dilakukan restrukturisasi dan klaim yang merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian KUR. - Sosialisasi ketentuan dan persyaratan program KUR baik kepada pihak Bank Pelaksana KUR maupun instansi-instansi atau Dinas terkait pembina UMKMK. - Melakukan verifikasi secara cermat atas berkas dan data-data permohonan penerbitan Sertifikat Penjaminan program KUR. - Melakukan pengawasan pelaksanaan KUR, baik secara administratif maupun secara langsung di lapangan. 8. Upaya pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat yang dilakukan oleh PT. Askrindo : PT. Askrindo melibatkan pihak lain (Pemprov/Pemkot/Pemkab dan Bank Pelaksana penyaluran KUR) dalam melakukan pembinaan dan pelatihan. Hal ini dilakukan untuk menjaga Moral Hazard masyarakat yang selama ini beranggapan bahwa kredit yang sudah dijamin tidak perlu dikembalikan sehingga menimbulkan kredit macet. M. PERBANKAN KALIMANTAN TIMUR 1. Bank Mandiri a. Kinerja Keuangan Bank Mandiri di Provinsi Kaltim selama 3 (tiga) tahun terakhir dan proyeksinya: Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)
Bank Mandiri Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil meningkatkan DPK menjadi Rp17,8 T sampai bulan Desember 2015 atau tumbuh sebesar Rp132 M (0,7%) YoY, Area
2013
2013 %
Yoy
2014
2014 %
Yoy
2015
2015 %
Yoy
9.283.082 3.304.524 4.069.237 16.656.843
13,9% 24,9% -4,1% 10,7%
1.134.524 657.961 (176.023) 1.616.463
9.315.351 3.164.870 5.193.263 17.673.484
0,3% -4,2% 27,6% 6,1%
32.270 (139.654) 1.124.025 1.016.641
9.424.049 3.471.136 4.910.838 17.806.023
1,2% 9,7% -5,4% 0,7%
108.698 306.266 (282.425) 132.539
Kaltim Tabungan Giro Deposito Total
Penyaluran Kredit Rp. Juta
Area
2013
2013 %
Yoy
10,101,337
42,6%
3,017,331
2014
2014 %
Yoy
2015
11,559,960
14,4%
1,458,624
12,165,508
2015 %
Yoy
Kaltim Baki Debet
5,2%
606,547
Kredit di Bank Mandiri Provinsi Kaltim mengalami peningkatan sampai bulan Desember 2015 menjadi Rp12,1 T atau tumbuh sebesar Rp606 M (5,25) Yoy. Pertumbuhan Asset
Asset
Bank
Mandiri
Provinsi
Kaltim
telah
berhasil
mengalami
peningkatan menjadi Rp20,2 T atau tumbuh sebesar Rp2,3 T pada Desember 2015. Rp. Juta
Provinsi Kalimantan Timur
2013 17.912.756
2014 21.275.255
2015 20.283.801
Growth Des’13 s.d Des’15 Nom % 2.371.044 13,24%
d. Realisasi dan perkembangan penyaluran KUR oleh Bank Mandiri di Provinsi Kaltim dalam 3 (tiga) tahun terakhir: Target dan realisasi penyaluran KUR menurut sektor usaha : - Secara akumulasi penyaluran KUR Provinsi Kalimantan Timur (201329 Februari 2016) telah mencapai Rp1,283.04 M kepada 14.926 debitur. - Tingkat NPL KUR Provinsi Kaltim sebesar 1.38%. - Penyaluran KUR didominasi oleh sektor pertanian sebesar 57.55% diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 33.85% serta sektor jasa dunia usaha sebesar 2.74%. Realisasi penyaluran KUR menurut pengelompokan besaran kredit: - Penyaluran KUR di Provinsi Kaltim (2013-29 Februari 2016) berdasarkan besaran kredit (Rp. M) SEGMEN s.d. Rp. 25 Juta > Rp. 25 Juta TOTAL
LIMIT TOTAL 132,30 1.150,74 1.283,04
BAKI DEBET (Rp) LINKAGE 0,04 412,48 412,52
Jumlah Debitur TOTAL 8.211 6.715 14.926
Realisasi penyaluran KUR menurut karakteristik nasabah KUR - Penyaluran KUR di Provinsi Kalimantan Timur(2013-29Februari 2016) berdasarkan pola penyaluran (Rp.M)
SEGMEN Individual Linkage-Channeling TOTAL
LIMIT (Rp. Milyar) 567,56 715,48 1.283,04
BAKI DEBET (Rp. Milyar) 132,39 412,52 544,91
Jumlah Debitur 9.492 5.434 14.926
Non Performing Loan (NPL) KUR NPL di Provinsi Kalimantan Timur (2013-29 Februari 2016) SEKTOR EKONOMI PERTANIAN PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN JASA DUNIA USAHA JASA SOSIAL MASYARAKAT PENGANGKUTAN PERTAMBANGAN LISTRIK, GAS DAN AIR KONSTRUKSI LAIN-LAIN TOTAL
2013 0,11% 5,27% 3,15% 7,51% 0,55%
2014 0,31% 9,73% 29,67% 5,36% 6,13%
2015 0.04% 6.76% 1.10% 15.00% 0.54%
2016 0.02% 5.39% 0.90% 2.95% 0.75%
42,99% 13,11% 1,54%
2,60% 44,41% 16,72% 2,52%
17.67% 48.55% 1.64%
18.66% 29.37% 1.38%
Tingkat suku bunga KUR menurut sektor usaha diatur sebagai berikut: - Untuk KUR Mikro : maksimal 9% efektif per tahun - Untuk KUR Retail : maksimal 9% efektif per tahun - Untuk KUR TKI : maksimal 9% efektif per tahun Perbandingan jumlah debitur KUR dengan Kredit UMKM sejenis (Rp.M). Provinsi Kaltim UMKM KUR
Feb-2015 19,640 13,223
Feb-2016
% kenaikan
21,879 14,926
11% 13%
Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran KUR : - Banyaknya calon debitur “baru akan berusaha”, padahal pengusaha yang baru akan berusaha; - Masih terdapat persepsi di masyarakat bahwa KUR adalah hibah dari Pemerintah sehingga tidak perlu dikembalikan pinjamannya; - Tidak semua calon debitur memiliki e-KTP dan NPWP - Belum semua sektor usaha dapat diberikan KUR; Kendala dan permasalahan yang dihadapi calon Nasabah penerima KUR: - Kepemilikan e-KTP dan NPWP dalam pengajuan KUR - Belum semua sektor usaha dapat diberikan KUR e. Indikator yang dapat digunakan untuk menunjukkan produktifitas dan peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :
Sejak tahun 2011 KUR yang diberikan di Provinsi Kaltim meningkat 2 (dua) kali lipat pada bulan Februari 2016 menjadi Rp1,283.04 Milyar dan jumlah UMKMK yang mendapatkan KUR meningkat 3 (tiga) kali lipat dari semula hanya 5,777 orang di tahun 2011 menjadi 14.926 orang pada bulan Februari 2016. Hal ini menunjukkan bahwa debitur KUR di Provinsi Kaltim telah naik kelas atau bankable dan mampu mendapatkan kredit komersil sebesar Rp518.54 Milyar untuk 8.588 debitur. Debitur KUR “naik kelas” di Bank Mandiri terdiri dari 2 kategori, yaitu debitur KUR yang telah berhasil meningkatkan nilai limitnya hingga diatas Rp500 juta dan berhasil mengembangkan usahanya dengan lebih baiksehingga dapat melunasi kewajibannya ataupun mengkonversi KUR menjadi kredit komersil. f. Permasalahan yang dialami oleh Bank Mandiri Provinsi Kaltim saat ini: Meningkatkan profil resiko untuk prningkatan kredit terhadap bisnis Migas dan Batubara. Bank Mandiri Area Balikpapan akan berfokus pada sektor bisnis perkebunan yang mendominasi sebesar 43,4%. Komoditas utama dari sektor ini adalah kelapa sawit memiliki total luas lahan mencapai 1,2 juta Ha dengan jumlah produksi mencapai sekitar 13 juta ton selama tahun 2015, mengalami pertumbuhan sebesar 34,4% (ctc). g. Upaya yang dilakukan oleh Bank Mandiri Balikpapan antara lain: Pada Sektor Konstruksi Bank Mandiri mendukung seluruh aktivitas transaksi untuk seluruh rekanan perusahaan yang tergabung dalam pengerjaan berbagai proyek Pemerintah. Sektor Komunikasi Bank Mandiri mengerjakan project bersama salah satu perusahaan Telekomunikasi terbesar di Indonesia untuk memfasilitasi pembelian pulsa yang diperdagangkan, dengan membentuk rantai komunitas tertentu yang menjalankan transaksi melalui sistem E-Channel Bank Mandiri. Sektor Pertanian Bank Mandiri fokus mendukung seluruh nasabah yang bergerak dalam industri sawit dengan bekerja sama sampai dengan rantai bisnis terkecil dalam business Tree nasabah.
Mengedepankan budaya kerja unggul dan disiplin disetiap lini yang didasari cara kerja efektif dan efisien. 2. Bank Rakyat Indonesia (BRI) a. Kinerja Keuangan Bank Rakyat Indonesia di Provinsi Kaltim selama 3 (tiga) tahun terakhir dan proyeksinya: Kinerja Keuangan BRI Provinsi Kaltim terus mengalami pertumbuhan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Keterangan Simpanan Pinjaman NPL NPL % Laba/Rugi
2013
2014
2015
Febr-2016
12,649,446 7,944,280 64,482 0.81% 648,303
13,266,931 9,015,282 90,946 1.01% 72,029
14,207,692 10,690,785 127,232 1.19% 774,887
12,822,088 10,613,414 177,836 1,68% 134,982
Proyeksi Des-2016 15,147,517 11,986,666 213,671 1.78% 802,673
b. Komposisi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Komposisi Dana Pihak Ketiga BRI Provinsi Kaltim didominasi oleh dana murah (Giro dan Tabungan) sebesar 73%. Total nasabah yang dimiliki sebanyak 1.411.771 nasabah. Keterangan Giro Deposito Tabungan Total DPK
2013
2014
2015
Febr-2016
1,828,049 3,508,334 7,313,064 12,649,446
1,642,163 3,841,323 7,783,445 13,266,931
2,482,085 3,340,205 8,385,402 14,207,692
1,269,031 3,467,557 8,085,500 12,822,088
Proyeksi Des-2016 2,680,401 3,652,096 8,815,019 15,147,517
c. Perkembangan Asset Perusahaan Pertumbuhan Asset BRI Provinsi Kaltim selama 3 (tiga) tahun terakhir sebesar 3,95%. Keterangan Total Asset
2013 13,914,391
2014 14,593,624
2015 15,083,145
Feb-16 13,048,235
d. Penyaluran Kredit Kredit yang disalurkan berdasarkan segmen bisnis Provinsi Kaltim. Jumlah debitur BRI Provinsi Kaltim sebanyak 134.888 debitur. Keterangan Mikro Ritel Menengah & Korporasi TOTAL
2013 1,849,392 3,399,471 2,695,418 7,944,280
2014 2,225,347 3,933,438 2,856,496 9,015,282
2015 2,688,105 4,424,964 3,577,716 10,690,785
Feb-16 2,851,828 4,543,689 3,217,897 10,613,414
e. Target dan Realisasi KUR menurut sektor usaha: 3 (Tiga) Besar Sektor Usaha yang dibiayaai KUP di Provinsi Kaltim adalah: -
Perdagangan sebesar 67.9%
-
Pertanian sebesar 15.67%
-
Industri Pengolahan sebesar 3.66%
h.
Realisasi Komposisi Penyeluran KUR Februari 2016 adalah: - Rp15 – 25 juta sebesar 47.11 % - Rp100 – Rp350 Juta sebesar 19.96% - Rp350 – Rp500 Juta sebesar 16.49% Karakteristik Nasabah KUR BRI di Provinsi Kaltim adalah Nasabah Perorangan. NPL KUR BRI di Provinsi Kaltim pada Februari 2016 sebesar 1,46%. Tingkat suku bunga KUR BRI maksimum 9% per Tahun (efektif). Perbandingan KUR BRI Provinsi Kaltim pada Februari 2016 sebesar 6,66% dari total kredit keseluruhan.
i. Kendala dalam Penyaluran KUR Adanya ketentuan Pemerintah bahwa untuk peminjam diatas Rp50
-
juta harus mempunyai NPWP, sedangkan pada umumnya nasabah yang bergerak di sektor informal dan pertanian biasanya belum mempunyai NPWP. Banyak petani sawit yang membutuhkan pembiayaan KUR dalam
-
jangka waktu yang lebih panjang. j. Permasalahan yang dihadapi oleh calon nasabah KUR : Untuk pengajuan KUR Ritel diatas Rp50 Juta banyak pengusaha kecil
-
yang belum memiliki NPWP. k. Dampak KUR terhadap produktifitas perkembangan sektor UMKM di Provinsi Kalimantan Timur : Sejak diluncurkan KUR, maka akses pembiayaan ke bank untuk
-
pelaku UMKM semakin terbuka lebar. Dengan semakin banyaknya akses dukungan modal bagi UMKM
-
melalui KUR, maka semakin banyak pelaku usaha UMKM yang terbantu
dalam
menjalankan
usahanya
serta
meningkatkan
kesejahteaan masyarakat. l. Permasalahan Perbankan di Provinsi Kalimantan Timur : -
Penurunan harga komoditas (batubara, minyak bumi, kelapa sawit, dan karet) di Provinsi Kaltim.
-
Peningkatan NPL
-
Banyaknya PHK Karyawan
-
Luas wilayah Kaltim menyebabkan beberapa wilayah tertentu belum terlayani operasional perbankan.
m. Upaya-upaya yang telah dilakukan: -
Penyelamatan kredit bermasalah
-
Secara konsisten memperluas jaringan kerja perbankan
3. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) a. Kinerja Keuangan Perbankan di Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir: Pinjaman BNI Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana growth tahun 2015 adalah 19,33% meningkat dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 17,23% sementara market mengalami penurunan. b. Realisasi penyaluran KUR menurut pengelompokan besaran kredit : Penyaluran KUR di BNI didominasi pada besaran kredit Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta dengan jumlah debitur hingga bulan Februari 2016 sebanyak 494 debitur atau sebesar 66,12% dari total debitur. Baki debet Februari 2016 sebesar Rp123.116 juta atau sebesar 91,99% dari total baki debet. c. Realisasi penyaluran KUR berdasarkan Kabupaten/Kota di Kaltim adalah sebagai berikut: NPL kredit KUR di Kaltim tahun 2015 sebesar Rp460 juta atau sebesar 0,43% dari total baki debet tahun 2015 sebesar Rp107.230 juta. Kualitas kredit dinilai baik dan masih wajar. NPL pada bulan Februari 2016 mengalami perbaikan mejadi Rp417 juta dibanding tahun 2015 sebesar Rp460 juta. d. Tingkat suku bunga KUR di BNI tidak dibedakan atas sektor usaha debitur : - Tahun 2013 sampai 2014 tingkat suku bunga KUR sebesar 13,00% - Tahun 2015 tingkat suku bunga KUR sebesar 12% - Tahun 2016 tingkat suku bunga KUR sebesar 9% e. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran KUR: - Banyaknya calon debitur yang baru memulai usaha kurang dari 6 bulan - Calon debitur KUR umumnya sudah memiliki pinjaman di Bank (diluar kredit konsumtif) sehingga jika ingin memiliki fasilitas KUR harus melunasi pinjamnanya terlebih dahulu
- Calon debitur KUR pada umumnya berloksi jauh dari Kantor Operasional Bank f. Kendala dan permasalahan yang dihadapi Nasabah KUR : - Suku bunga KUR dinilai masih lebih tinggi dibanding dengan suku bunga kredit program lainnya - KUR hanya dapat diberikan kepada Debitur Baru dan bukan kepada Debitur yang sedang atau masih menerima kredit/pembiayaan dari Perbankan atau lembaga keuangan lainnya. - Pembiayaan hanya dapat diberikan untuk satu jenis pemakaian yaitu untuk Modal Kerja atau Kredit Investasi. g. Program KUR di Kaltim telah memberikan dampak yang baik bagi produktivitas dan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah serta kesejahteraan masyarakat. Nilai ekspor UMKM dari tahun 1997 sampai dengan 2012 terus meningkat dengan jumlah yang cukup signifikan. Tercatat pada tahun 2011 sebesar Rp187.441,58 miliar meningkat menjadi Rp208.067 miliar pada tahun 2012 atau mengalami growth sebesar 11%. h. Permasalahan Perbankan di Provinsi Kaltim : - Penurunan bisnis pertambangan mengakibatkan dunia usaha tidak dapat melakukan ekspansi usahanya sehingga berpengaruh pada pertumbuan pinjaman dan DPK Perbankan. Upaya-upaya yang sudah dilakukan : - Melakukan ekspansi bisnis pada pasar yang selektif untuk pertumbuhan dengan fokus pada sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah, misalnya transportasi dan perdagangan.
III.
PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan ke III Komisi XI DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh didalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI.
Jakarta, Maret 2016 Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Ketua
Ir. Marwan Cik Asan A. 410
