LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2014-2015
KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA 2015
BAGIAN I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat minyak dan gas bumi sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, minyak dan gas bumi yang terkandung dalam perut bumi wilayah Indonesia mempunyai peranan penting dalam mendukung kedaulatan dan ketahahan energi nasional, karena itu pengelolaannya harus memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian
nasional
dalam
usaha
mencapai
kemakmuran
dan
kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi sementara ini masih menjadi sektor andalan bagi Indonesia, baik dalam hal memberikan pendapatan bagi negara maupun dalam hal pemenuhan kebutuhan energi nasional. Namun demikian, dari waktu ke waktu kegiatan usaha minyak dan gas bumi semakin mendapatkan banyak tantangannya dan berbagai macam permasalahan. Tantangan
terbesar adalah semakin tingginya kebutuhan minyak dan gas
bumi untuk kegiatan ekonomi dan kebutuhan di berbagai bidang kehidupan masyarakat,
namun sebaliknya cadangan dan ketersediaannya semakin
berkurang. Hal ini ditandai dengan terus menurunnya produksi dari waktu ke waktu, bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini kita tidak
dapat
mencapai target lifting yang telah ditetapkan. Terdapat masalah yang sangat krusial khususnya di wilayah kerja migas Blok Mahakam, yaitu jangka waktu kerja sama pengelolaan migas dengan KKKS yang saat ini yaitu Total Indonesie akan berakhir pada tahun 2017. Saat ini, dua tahun menjelang masa berakhirnya kontrak adalah masa yang cukup penting untuk keberlanjutan pengelolaan wilayah kerja blok migas. Hal
1
ini terkait dengan keberlanjutan pengelolaan berikutnya, apakah pengelolaan oleh kontraktor yang saat ini (existing) akan diperpanjang atau diserahkan pengelolaannya kepada PT Pertamina (Persero) sebagai National Oil Company Indonesia. Kepastian hukum dalam waktu minimal dua tahun sebelum jangka waktu
kontrak
habis
menjadi
sangat
penting
karena
akan
sangat
berpengaruh dengan operasional pengelolaan wilayah kerja tersebut. Apabila operasional pengelolaan wilayah kerja tergangu, maka dapat berakibat pada penurunan bahkan terhentinya operasi sehingga akan sangat merugikan bagi pencapaian target lifting yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam rangka agar operasional pengelolaan wilayah kerja migas tidak terganggu, maka diperlukan upaya-upaya untuk menjamin agar operasional kegiatan usaha hulu migas tetap berjalan dengan baik. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan energi dan kegiatan usaha hulu migas serta memastikan bahwa operasional kegiatan pengelolaan wilayah kerja migas Blok Mahakam berjalan dengan baik, maka Komisi VII DPR RI perlu melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi wilyah kerja migas Blok Mahakam. Komisi VII DPR RI sesuai dengan tugas dan fungsinya, melalui pelaksanaan fungsi pengawasan ini berharap agar kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat lebih kondusif yang mampu memberikan suasana yang baik bagi semua stakeholder kegiatan usaha hulu migas, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan bangsa. Komisi VII DPR RI juga menyoroti tentang belum tercapainya kondisi tata kelola migas yang baik serta belum maksimalnya dampak kesejahteraan sosial bagi masyarakat dari kegiatan usaha hulu migas ini. Sehingga pelaksanaan kunjungan lapangan ke Provinsi Kalimantan Timur dipandang mempunyai urgensi dan sesuai dengan program Komisi VII DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Melalui kunjungan lapangan ini, diharapkan Komisi VII dapat merumuskan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah dan dapat menjadi masukan yang penting bagi pelaksanaan tugas legislasi penyusunan RUU Migas.
2
B. DASAR HUKUM Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI adalah: 1. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2014
tentang
Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. 3. Keputusan Rapat Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015.
C. TUJUAN KUNJUNGAN LAPANGAN Maksud kunjungan lapangan adalah terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI, khususnya fungsi pengawasan.
Sedangkan
tujuan kunjungan lapangan ini secara khusus adalah: 1. Untuk
melihat
langsung
dan
mendapatkan
informasi
tentang
pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah. 2. Untuk mengetahui sejauhmana implementasi dan kepatuhan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terhadap peraturan perundang-undangan, kontrak dan ketentuan yang berlaku. 3. Untuk mengetahui dan melihat tahapan status kondisi eksisting kegiatan operasi eksploitasi minyak dan gas bumi oleh KKKS saat ini, termasuk melakukan penilaian terkait dengan kondisi akhir masa kontrak kerja sama dan proses keberlanjutan pengelolaan Blok Mahakam. 4. Untuk mendapatkan informasi tentang kontribusi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi terhadap negara, daerah dan masyarakat sekitar. 5. Mendapatkan informasi tentang masalah dan hambatan yang dihadapi oleh
KKKS
di
Blok
Mahakam
Provinsi
Kalimantan
Timur
dan
3
menghimpun aspirasi masyarakat terkait dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di bidang energi.
D. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN Kegiatan kunjungan tanggal
kerja spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada
9 – 11 April 2015 dan mempunyai lokasi tujuan kunjungan ke
Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Lapangan adalah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai berikut: 1. Pertemuan dengan Ditjen Migas, SKK Migas dan Manajemen KKKS Blok Mahakam serta pihak-pihak terkait lainnya. 2. Kunjungan lapangan ke lokasi Blok Mahakam.
E. SASARAN DAN HASIL KEGIATAN Sasaran dari kegiatan kunjungan lapangan adalah mendaptkan informasi tentang status kondisi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, khususnya di Blok Mahakam serta terkumpulnya masukan, informasi dan aspirasi serta masalah-masalah terkait dengan pelaksanaan operasi kegiatan usaha hulu Migas.
F. METODOLOGI PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan (menghimpun data
dan informasi awal sebagai informasi
sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan) 2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan.
4
3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya. 4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapatrapat Komisi VII DPR RI.
G. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN Kunjungan lapangan ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari fraksi-fraksi, sebagaimana daftar dalam lampiran.
5
BAGIAN II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA Pelaksanaan kegiatan dan hasil kunjungan ke Blok Mahakam Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut: 1. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Blok Mahakam adalah Total E&P Indonesie yang berpartner dengan INPEX
dengan share partisipasi
sebesar 50%-50%. KKKS Blok Mahakam telah menginvestasikan biaya setidaknya sebesar US$ 27 miliar atau sekitar lebih dari Rp 250 triliun sejak masa eksplorasi dan pengembangannya. 2. Kontrak Blok Mahakam ditandatangani
pada tahun 1967 dengan jangka
waktu selama 30 tahun, kemudian pada tahun 1997 diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun dan akan berakhir pada tahun 2017. 3. Kegiatan eksplorasi Blok Mahakam mulai tahun 1967 dan menemukan cadangan minyak dan gas bumi pada tahun 1972 dalam jumlah yang cukup besar. Cadangan (gabungan cadangan terbukti dan cadangan potensial) awal yang ditemukan saat itu sebesar 1,68 miliar barel minyak dan 21,2 triliun kaki kubik (TCF) gas bumi. Blok Mahakam mulai produksi dari lapangan Bekapai pada tahun 1974. 4. Produksi dan pengurasan secara besar-besaran cadangan tersebut di masa lalu membuat Indonesia menjadi eksportir LNG terbesar di dunia pada tahun 1980-2000. Kini, setelah pengurasan selama 40 tahun, maka sisa cadangan minyak saat ini sebesar 185 juta barel dan cadangan gas sebesar 5,7 TCF. 5. Saat ini pegawai Total Indonesie
berjumlah 3.889 orang pegawai yang
terdiri atas 3.679 merupakan pegawai nasional dan 90 orang merupakan tenaga kerja asing. Selain itu, Total Indonesie juga memberikan penugasan internasional kepada 120 orang pegawai Indonesia yang ditempatkan ke berbagai negara. 6. Status produksi sampai pada kondisi bulan Desember 2014 mencapai 17,4 TCF untuk produk Gas dan 1,44 Gbbls untuk produk minyak dan kondesat.
6
7. Tantangan operasi yang dihadapi oleh Total Indonesie adalah kondisi Mahakam Delta yang mempunyai kondisi geologi yang unik. 8. Upaya-upaya
untuk
mengatasi
penurunan
produksi
adalah
dengan
melakukan aktifitas pengeboran yang intensif, melakukan perawatan dan optimasi kinerja sumur secara intensif, pengembangan proyek baru dan optimasi produksi permukaan. 9. Sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari dari pemerintah tentang status keberlanjutan Blok Mahakam pasca kontrak selesai pada tahun 2017. Keputusan bahwa pengelolaan Blok Mahakam selanjutnya akan diberikan kepada PT Pertamina masih sebatas pernyataan lisan Menteri ESDM yang disampaikan di berbagi kesempatan. 10. Menjelang berakhirnya kontrak Blok Mahakam, sedangkan pengelola selanjutnya belum jelas, maka perlu dirumuskan masa transisi pengelolan Blok Mahakam, apakah masa transisi dilakukan pada saat akhir menjelang kontrak PSC Blok Mahakam dengan Total Indonesie menjelang berakhir atau masa transisi dilakukan pasca kontrak dengan Total Indonesie berkahir atau di masa awal-awal kontrak baru pasca tahun 2015. 11. Pada tahun 2013 Total Indonesie sudah menyampaikan proposal tentang pengajuan masa transisi kepada Menteri ESDM, namun sampai saat ini belum terdapat tindaklanjut, sehingga belum didapatkan formulasi masa transisi yang tepat untuk keberlanjutan pengeloaan Blok Mahakam. 12. Penyiapan masa transisi mempunyai arti yang sangat penting dan harus harus dipersiapkan dan dikelola dengan baik karena sangat berpengaruh pada proses operasi produksi. Untuk itu masa transisi harus dijamin tidak terjadi penurunan produksi. Untuk kepentingan tersebut, maka pemerintah harus segera memutuskan secara resmi dan melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terkait untuk mempersiapkan masa transisi pengeloaan Blok Mahakam. 13. Menjelang masa berakhirnya kontrak Blok Mahakam, terlepas siapapun pengelola selanjutnya Blok Mahakam, maka perlu ada kejelasan dan
7
jaminan kepastian status kepegawaian para pekerja Blok Mahakam yang saat ini bekerja di bawah KKKS Total Indonesie. Seluruh pegawai dan karyawan yang bekerja di Blok Mahakam harus dapat dijamin bahwa pada saat paska kontrak nantinya tetap bekerja di Blok Mahakam. 14. Keberlanjutan pengelolaan Blok Mahakam pasca tahun 2017 siapapun nanti yang akan mengelola perlu menyertakan participating interest (PI) dari pemerintah daerah. Daerah harus dilibatkan dalam pengelolaan Blok Mahakam selanjutnya. Namun harus menjadi perhatian bahwa keterlibatan pemda melalui PI tidak malah menjadikan kinerja menjadi kurang maksimal. 15. Pasca selesai kontrak Blok Mahakam pada tahun 2017. Diharapkan agar Total Indonesie melakukan pengembangan di blok-blok baru di berbagai wilayah Indonesia. 16. Perlu ada sebuah ketentuan yang berbentuk regulasi atau legislasi yang menjamin bahwa PI yang diberikan kepada Pemda (BUMD) tidak diambil atau dikerjasamakan lagi dengan pihak swasta atau asing. Untuk itu perlu dipertimbangkan agar PI yang diberikan kepada pemda dapat berupa golden share, yaitu ikut dalam partisipasi namun tidak memberikan setoran modal atau setoran modalnya di cicil dari bagi hasil bagian yang didapatkan. 17. Kota Balikpapan sebagai kota besar yang berada di lokasi mempunyai ketersediaan gas yang cukup seharusnya mampu mengembangkan jaringan gas kota, sehingga masyarakat tidak lagi konsumsi gas dalam tabung, namun menjadi pelanggan gas kota yang lebih praktis.
8
BAGIAN III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi, sebagai berikut: 1. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI menyampaikan rekomendasi agar Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM untuk segera mengeluarkan keputusan secara resmi tentang keberlanjutan pengelolaan Blok Mahakam pasca kontrak berakhir pada tahun 2017. 2. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI menyampaikan rekomendasi agar Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM untuk mengatur dan menetapkan masa transisi pengelolaan Blok Mahakam agar proses pengalihan pengelolaan Blok Mahakam dapat berjalan dengan baik serta operasi produksi tidak terganggu dan dijamin tidak terjadi penurunan lifting. 3. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI menyampaikan rekomendasi agar Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM untuk memberi kejelasan dan jaminan kepastian status kepegawaian para pekerja Blok Mahakam yang saat ini bekerja di bawah KKKS Total Indonesie, yang selanjutnya dapat terus dipekerjakan walaupun terjadi pengalihan pengelolaan Blok Mahakam kepada KKKS lain. 4. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI menyampaikan rekomendasi agar Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah melalui BUMD untuk berpartisipasi dalam pengelolaan Blok Mahakam dengan memberikan alokasi participating interest (PI) dan perlu adanya aturan atau ketentuan tentang pelaksanaan PI yang menjamin bahwa PI yang diberikan kepada Pemda (BUMD) tidak diambil atau dikerjasamakan lagi dengan pihak swasta atau asing. 5. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI menyampaikan rekomendasi agar Komisi VII DPR RI mendorong Ditjen Migas Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero) dan PT PGN (Persero) Tbk untuk mengembangkan jaringan gas kota bagi masyarakat.
9
H. PENUTUP Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI
ke
Provinsi Kalimantan Timur, dengan harapan dapat memberi masukan dan pertimbangan bagi Komisi VII DPR RI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
Jakarta, 15 April 2015 Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI Ketua Tim,
Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, D.E.A
10
