LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI KE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MASA PERSIDANGAN IV 2012-2013 14 – 16 JUNI 2013
SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI JAKARTA 2013
BAB I PENDAHULUAN A. Umum Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012 – 2013, di antaranya melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur. B. Dasar Kunjungan Kerja Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Budget, dan Pengawasan; 2. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI : a. Pasal 6 tentang Tugas dan Wewenang DPR RI; b. Pasal 53 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di Bidang Pengawasan; dan c. Pasal 54 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Zakat, maupun dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan seluruh bidang tersebut, meliputi: Pimpinan Agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Penyandang cacat, lembaga sosial, dan lainnya; b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah baik dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat. 2
2. Tujuan Untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum di daerah, dan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial
D. Waktu Pelaksanaan Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada hari Jumat s.d Minggu tanggal 14 s.d 16 Juni 2013.
E. Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Ke Kalimantan Timur Kunjungan Kerja Spesifik ke Kalimantan Timur kali ini diikuti oleh 11 Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut. Daftar Nama-Nama Anggota Komisi VIII DPR RI Ke Provinsi Kalimantan Timur N o 1.
No Anggo ta
Nama Anggota
Jabatan/ Fraksi
A-168
Dra.Hj.Ida Fauziyah, M.Si
Ketua Tim / Ketua Komisi VIII/ F.KB
A-66
Hj. Ledia Hanifa Amalia, S.Si, M.Psi.T
Wakil Ketua Komisi VIII/F.PKS
3.
A526
Hj. Adjie Farida Padmo Ardan
Anggota/F. PD
4.
A448
Drs. H.Sofyan Ali, MM
Anggota/F. PD
5.
A465
Hj. Yetti Heryati, SH, BA
Anggota/F. PD
2.
3
6.
A512
H. Sholeh Soeáidy, SH
Anggota/F. PD
7.
A204
Drs. H. Humaedi
Anggota/F. PG
8.
A332
HR. Adang Ruchiatna Puradiredja
Anggota/F.PDIP
9.
A412
Manuel Kaisiepo, S.IP
Anggota/F.PDIP
10.
A134
Drs. Achmad Rubaie, SH., MH
Anggota/ F.PAN
A-11
Dra. Hj.Soemintarsih Moentoro, M.Si
Anggota/ GERINDRA
-
Sigit Bawono Prasetyo,M.Si
Sekretariat
13.
-
Husnul Latifah
Sekretariat
14.
-
Edy Hayat
15.
-
Ilyana Desiana
Kemensos
16.
-
Moh. Tohar
Kemensos
17.
-
Sutantri
Kemensos
18.
-
Selly
Kemensos
11.
12.
Tenaga Ahli
4
BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
A. Pertemuan Komisi VIII DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kalimantan Timur melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Bere Ali dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan, Bapak Amien Latif beserta jajarannya. Lokasi pertemuannya adalah di ruang VIP Bandara Sepinggan Balikpapan. Komisi VIII DPR mendapat penjelasan tentang pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kalimantan Timur meliputi program prioritas, anggaran dari APBD dan APBN (dana dekonsentrasi), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program prioritas bidang kesejahteraan sosial di Kalimantan Timur meliputi penanganan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan, keterasingan, dan kebencanaan. Sementara anggaran untuk Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dari APBD adalah Rp.69.085.679.000 (2013), Rp.62.899.325.000 (2012), Rp.53.940.747.160 (2011), Rp.47.187.404.000 (2010) dan Rp.46.247.738.300 (2009). Jadi alokasi anggaran untuk Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, setiap tahunnya, selalu meningkat. Pogram dan kegiatan APBN/dan dekonsentrasi yang dialokasikan untuk Kota Balikpapan adalah sebagai berikut: 1. Penanganan Fakir Miskin Perkotaan melalui Kube Penumbuhan sebanyak 150 (2012), dan 200 (2013); 2. Bantuan Sosial Anak (PKSA) sebanyak 21 (2011), 44 (2012), dan 44 (2013); 3. Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) sebanyak 27 (2011), 87 (2012), dan 87 (2013); 4. Asistensi Sosial Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) sebanyak 9 (2011), 9 (2012), dan 9 (2013); 5. Alat bantu dalam rangka kampanye sosial sebanyak 9 (2012); 6. Bantuan alat bantu eks peserta UPSK sebanyak 26 (2012); 7. Askessos sebanyak 584 (2012); 8. Bantuan ORSOS sebanyak 2 (2011); dan 9. Usaha Ekonomi Produktif KTK sebanyak 29 (2012). Sedangkan PKH untuk Provinsi Kalimantan Timur adalah; Kota Samarinda 2.923 (2012) dan 3.123 (2013), Kab. Kutim Barat 1.084 (2012) dan 1.409 (2013), Kota Balikpapan 2.387 (2013), Kota Bontang 1.032 (2013), Kota Tarakan 1.993 (2013), Kab. Kutai Kartanegara 6.789 (2013), Kab. Kutai Timur 2.002 (2013), Kab. Penajam Paser Utara 2.628 (2013), Kab. Paser 2.633 (2013), Kab. Berau 528 (2013), Kab. Bulungan 623 (2013), Kab. Nunukan 2.457 (2013), Kab. Malinau 669 (2013), dan Kab. Tana Tidung 133 (2013). 5
Selain itu kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur juga menjelaskan kepada Komisi VIII DPR RI tentang permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, yaitu: 1. Pemulangan korban trafficking lintas provinsi. Anggaran pemulangan korban trafficking tersebut dari APBN tidak memadai; 2. Pertumbuhan penduduk tinggi dan persebarannya yang tidak merata serta banyaknya pendatang ke Kalimantan Timur yang tidak memiliki keterampilan yang baik; 3. Perilaku masyarakat yang destruktif seperti penduduk miskin yang tergantung kepada bantuan pemerintah dan masyarakat kurang percaya terhadap pemerintah. B. Kunjungan Lapangan Kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan bahwa program pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik kali ini, Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke dua lokasi di wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Balikpapan.. Pertama, Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke penerima bantuan Asistensi Lanjut Usia (ASLUT). Pada kunjungan lapangn ini, anggota Komisi VIII DPR RI berdialog dengan kepala desa dan pendamping serta memberikan bantuan. Kedua, Komisi VIII DPR RI mengujungi penerima bantuan Orang Dengan Kecacatan (ODK), yaitu seorang pemuda yang mengalamai kecacatan karena mengalami kecelakaan. Sekarang, dia lumpuh total dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dan melakukan aktifitas sendiri. Anggota Komisi VIII DPR RI berdialog dengan keluarga penerima bantuan ODK, memberi dorongan agar tetap semangat untu merawat penerima ODK dan memberikan bantuan.
6
BAB III TEMUAN DAN REKOMENDASI
A. Temuan Temuan Komisi VIII DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kalimantan Timur kalin untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kekayaan alam Provinsi Kalimantan Timur tidak berkorelasi dengan angka kemiskinan. PAD Kalimantan Timur tinggi dan kekayaan alamnya melimpah, namun kurang optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Hal ini terkait dengan tidak meratanya hasil pembangunan dan sumber daya alam. Hasil pembangunan dan sumber daya alam hanya dinikmati oleh dua puluh persen (20 %) penduduk Kalimantan Timur; 2. Penyaluran bantuan beras untuk penduduk miskin belum tepat sasaran. Indikasinya adalah penduduk yang seharus tidak berhak terhadap bantuan beras miskin, malah mendapatkan, sedangkan yang berhak tidak mendapatkan; 3. Tindakan pencegahan terhadap trafficking belum optimal, padahal Kalimantan Timur dengan kekayaan alamnya yang melimpah sering menjadi daerah tujuan trafficking; dan 4. Pemberdayaan terhadap penerima bantuan sosial belum dilakukan secara optimal. Indikasinya, penerima bantuan tersebut hanya diberi bantuan dan kurang dilatih berbagai keterampilan. B. Rekomendasi Rekomendasi Komisi VIII DPR RI terhadap pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut: 1. PAD dan kekayaan alam Kalimantan Timur hendaknya diarahkan untuk berkontribusi semaksimal mungkin terhadap pengurangan kemiskinan. Program dan anggaran pembangunan di Kalimantan Timur hendaknya pro terhadap rakyat miskin; 2. Penyaluaran bantuan sosial seperti Raskin, BLSM, dan lainnya hendaknya tepat sasaran. Karena itu validasi data penerima bantuan sosial hendaknya dilakukan secara cermat, sehingga data penerima bantuan sosial akurat; 3. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan hendaknya mengintensifkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait baik di dalam maupun di luar wilayah Kalimantan Timur untuk mencegah trafficking.
7
4. Penyaluran bantuan sosial hendaknya tidak bersifat charity tapi juga hendaknya diarahkan untuk pemberdayaan, misalnya meningkatkan keterampilan yang mampu meningkatkan penghidupan mereka.
BAB IV PENUTUP Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur ini dibuat dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya. Hasil kunjungan kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Indonesia pada umumnya.
8
