LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI KE PROVINSI JAWA TIMUR 21 – 23 JULI 2016 I. PENDAHULUAN
Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI, dalam rangka pelaksanakan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 21 s.d 23 Juli 2016. Kunjungan Kerja ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kesiapan pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Sebagaimana kita ketahui, DPR RI melalui Rapat Paripurna pada tanggal 28 Juni 2016 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak dan telah disahkan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Selain itu juga bertujuan untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; serta untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Komisi XI DPR RI sangat menyadari bahwa kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi para pemilik dana yang mengikuti Pengampunan Pajak ini sangat menentukan keberhasilan dari program ini, selain tingkat keuntungan dari investasi yang akan diperoleh. Melalui Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Timur, Komisi XI DPR RI mengharapkan memperoleh gambaran dan informasi secara jelas dari Kanwil Ditjen Pajak, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kantor Perwakilan OJK, jajaran Perbankan serta KADIN Provinsi Jawa Timur mengenai kesiapan pelaksanaan 1
Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Kunjungan Kerja Spesifik juga dilaksanakan untuk mendengar masukan/saran/pendapat terkait pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak agar dapat diteruskan dalam Rapat-rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan. Susunan keanggotaan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: No.
No. Angg
1.
365
Ir. H. Soepriyatno
2.
189
3.
Nama Anggota
Fraksi
Keterangan
P. GERINDRA
Ketua Tim Wakil Ketua Komisi XI
Indah Kurnia
PDIP
Anggota
196
Eva Kusuma Sundari
PDIP
Anggota
4.
287
M. Sarmuji, SE., M.Si
P. GOLKAR
Anggota
5.
283
H. Mukhamad Misbakhun, SE
P. GOLKAR
Anggota
6.
379
Willgo Zainar
P. GERINDRA
Anggota
7.
429
Evi Zainal Abidin, B. Comm
P. DEMOKRAT
Anggota
8.
480
Muhammad Hatta
PAN
Anggota
9.
68
Hadi Zainal Abidin
PKB
Anggota
10.
511
Dra. Elviana, M.Si
PPP
Anggota
11.
35
Dr. Achmad Hatari, SE., M.Si
P. NASDEM
Anggota
II. INFORMASI DAN TEMUAN A. KANWIL DITJEN PAJAK JAWA TIMUR I, II, DAN III 1. Kesiapan Sumber Daya Manusia a. Bimbingan Teknis bagi Para Pegawai DJP: -
Nasional;
-
Regional (Kanwil);
-
Kantor Pelayanan Pajak.
b. Simulasi pelaksanaan Amnesti Pajak melalui pembentukan posko amnesti pajak di kantor wilayah. 2
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I Nomor KEP-853/WPJ.11/2016 tanggal 18 Juli 2016 tentang Penetapan Tim Penerimaan dan Tindak Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak. 2. Basis Data Wajib Pajak dan Software a. Basis Data Wajib Pajak meliputi data piutang pajak Wajib Pajak, pembayaran yang telah dilakukan Wajib Pajak, pemindahbukuan, dan data pemeriksaan. b. Aplikasi Amnesti Pajak dapat diakses oleh pegawai yang ditunjuk diseluruh KPP. 3. Administrasi Perpajakan a. Peraturan PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Perdirjen Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 tanggal 18 Juli 2016 Tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen dalam rangka pelaksanaan Pengampunan Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2016 tanggal 15 Juli 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak. b. Administrasi Dokumen/formulir yang diperlukan telah siap dipergunakan. 4. Sistem Keamanan a. Anggota Tim Penerima Surat Pernyataan Wajib Pajak menandatangani Pakta Integritas yang berisi antara lain: 1. Kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi Wajib pajak; 2. Larangan untuk membawa alat komunikasi, alat perekam, dan sejenisnya pada saat melayani Wajib Pajak; 3. Menggunakan tanda pengenal khusus;
3
b. Sarana dan Prasarana Disediakan ruang/tempat khusus berupa, antara lain: -
Tempat pelayanan terpadu;
-
Ruang penelitian;
-
Ruang pemberkasan;
-
Ruang tunggu.
5. Sosialisasi Undang-Undang a. Sosialisasi Kebijakan Amnesti Pajak tanggal 15 Juli 2016 Dihadiri oleh Presiden, Menteri, Gubernur, Dirjen Pajak dan ±2.700 undangan Wajib Pajak. b. Sosialisasi Kebijakan Amnesti Pajak tanggal 20 Juli 2016 Dengan peserta anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. c. Kegiatan sosialisasi akan terus dilanjutkan dalam rangka memenuhi permintaan dari Wajob Pajak melalui Organisasi Profesi, Asosiasi, Perorangan. d. Publikasi melalui penyebaran leaflet kepada masyarakat dan penggunaan media videotron bekerjasama dengan BNI. 6. Koordinasi dengan Lembaga Keuangan
Sosialisasi Kebijakan Amnesti Pajak tanggal 15 Juli 2016 yang dihadiri oleh Bank Indonesia, Bank Pemerintah, Bank Swasta serta OJK;
Koordinasi dalam pendistribusian undangan kepada nasabah bank, serta pembukaan booth oleh perbankan dalam acara sosialisasi Amnesti Pajak;
Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana membuat helpdesk.
7. Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum
Mou dengan Kepolisian Republik Indonesia, tentang Koordinasi dalam pengamanan tugas di bidang perpajakan.
Melakukan sosialisasi kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dibidang perpajakan, yang dihadiri oleh Kapolda beserta Kapolres seluruh Jawa Timur; Kajati beserta Kajari seluruh Jawa Timur dan Badan Intelijen Negara.
4
Sosialisasi kebijakan amnesti pajak tanggal 15 Juli 2016 yang dihadiri Undangan dari Kepolisian RI (Polda Jatim) dan Kejaksaan Tinggi Jatim.
8. Kendala dan Hambatan Mengingat Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak baru berlaku mulai tanggal 1 Juli 2016, dan peraturan pelaksanaannya berlaku mulai minggu ke-2 bulan Juli 2016 serta mempertimbangkan berlakunya Undang-Undang ini dalam 3 (tiga) periode dengan tarif uang tebusan yang berbeda-beda, maka diperlukan aktvitas sosialisasi yang sangat intens demi berhasilnya amnesti pajak. B. KANTOR PERWAKILAN OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI JAWA TIMUR 1. INSTRUMEN KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN Saat ini terdapat 3 (tiga) gateway yang ditentukan Pemerintah untuk menampung dana repatriasi, yaitu: a. Perusahaan Efek, Terdapat 3 (tiga) instrumen pasar modal yang dapat digunakan untuk menampung dana repatriasi, yaitu: i. Saham Instrumen Saham memiliki potensi return 4 sd. 20%. ii. Obligasi / Sukuk Pemerintah Instrumen Obligasi / Sukuk Pemerintah memiliki potensi return 6 sd. 10%. iii. Obligasi / Sukuk Korporasi Instrumen Obligasi / Sukuk Korporasi memiliki potensi return 10 sd. 14%. b. Manajer Investasi, dan Terdapat 5 (lima) instrumen yang dapat digunakan oleh Manajer Investasi untuk menampung dana Repatriasi sebagai berikut: i. Reksa Dana : Wadah yang digunakan Manajer Investasi untuk menghimpun dana masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam beberapa portfolio seperti: Reksadana Saham dengan potensi return sebesar 10 sd. 20%. 5
Reksadana Pendapatan Tetap (underlying Obligasi dan Sukuk) dengan potensi return 8 sd. 12%. Reksadana Pasar Uang (underlying instrumen pasar uang, Deposito) dengan potensi return 7 sd. 10%. Reksadana Campuran (underlying saham, obligasi, instrument pasar uang) dengan potensi return 10 sd. 20%. ii. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT): Wadah yang digunakan Manajer Investasi untuk menghimpun dana masyarakat pemodal professional, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek non-Penawaran Umum. Efek non-Penawaran Umum tersebut umumnya diterbitkan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan Sektor Riil dan Infrastruktur. Adapun underlying dari reksadana ini adalah Saham, Obligasi, Sukuk untuk pendanaan projek. RDPT memiliki potensi return sebesar 10 sd. 20%. iii. Kontrak Pengelolaan Dana (KPD): Jasa pengelolaan dana individual antara investor dengan Manajer Investasi. Underlying dari KPD adalah saham, obligasi, Sukuk, Reksadana dan efek lain. iv. Dana Investasi Real Estate (DIRE): Produk investasi kolektif yang merupakan kumpulan dana banyak investor yang kemudian diinvestasikan dalam aset Real Estate atau efek perusahaan Real Estate. DIRE memiliki potensi return sebesar 10 sd. 12%. v. Efek Beragun Aset (KIK): Efek hasil sekuritisasi kumpulan piutang, yang ditawarkan dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) oleh Manajer Investasi. Piutang yang di sekuritisasi umumnya berupa piutang Kredit Perumahan (KPR). KIK memiliki potensi return sebesar 8 sd. 11%. c. Perbankan (Bank Persepsi). Pada sektor Perbankan, terdapat 2 (dua) instrumen yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak (WP) dalam rangka penempatan dana Repatriasi: i. Trust: kegiatan penitipan dengan pengelolaan atas harta milik penitip harta trust berdasarkan perjanjian tertulis antara Bank sebagai penerima dan pengelola harta trust untuk kepentingan penerima manfaat. Pihak yang terlibat dalam kegiatan Trust adalah Settlor (Penitip Harta Trust), Trustee (Bank yang melakukan kegiatan penerimaan dan pengelolaan Harta Trust), dan Beneficiary (Pihak yang menerima manfaat dari kegiatan Trust). 6
ii. Negotiable Certificate of Deposit (NCD) dan Produk simpanan lainnya (Deposito, Tabungan dan/atau Giro) sesuai holding period. Manajer Investasi dan Perusahaan Efek harus memiliki bank yang terafiliasi, sehingga dana repatriasi masuk ke Manajer Investasi dan Perusahaan Efek melalui Perbankan. Dalam rangka mendukung implementasi Undang-Undang Pengampunan Pajak, Otoritas Jasa Keuangan tengah melakukan penyempurnaan beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai berikut: a. Pasal 20 POJK No. 27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust), yaitu penambahan kriteria nasabah perorangan dan telah diterbitkan POJK No. 25/POJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016. b. Rancangan POJK tentang kegiatan dan produk investasi di bidang pasar modal sebagai implementasi Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. RPOJK tersebut antara lain mengatur tentang beberapa hal sebagai berikut: i.
Penurunan besaran minimum investasi awal Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual (Kontrak Pengeloaan Dana/KPD) untuk setiap Pemodal produk dari Rp10 miliar menjadi Rp5 miliar;
ii.
Tidak diwajibkan adanya Perusahaan Sasaran pada saat pencatatan Reksa Dana Penyertaan Terbatas, namun dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun sejak pencatatan RDPT harus telah memiliki Perusahaan Sasaran (a.l. Proyek Infrastruktur dan sektor riil).
iii.
Tidak diwajibkan adanya jaminan kebendaan atas investasi RDPT pada Efek Bersifat Utang;
iv.
Dimungkinkannya penempatan dana sementara pada deposito dengan ketentuan: (1) Jika penempatan pada deposito tersebut dilakukan pada Bank Persepsi, maka besarnya dana deposito dapat lebih dari 10%, bagi RDPT; 2) Jika penempatan pada deposito tersebut dilakukan pada Bank Persepsi, maka besarnya dana deposito dapat lebih dari 25%, bagi KPD.
v.
Penyederhaaan persyaratan dan dokumen pembukaan rekening Efek dan penerbitan produk pengelolaan investasi a.l. dengan penggunaan Surat Keterangan Pengampunan Pajak sebagai dokumen utama dalam pembukaan rekening Efek.
7
Pada prinsipnya, Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur akan mengawal seluruh kebijakan OJK yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Tax Amnesty. •
OJK telah melakukan persiapan untuk menyambut aliran dana repatriasi tax amnesty atau pengampunan pajak. Persiapan melibatkan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Perbankan.
•
OJK telah menyiapkan Manajer Investasi dan Broker. Selain itu, pada sektor Perbankan juga telah menyiapkan layanan Trustee.
•
Di internal OJK, telah disiapkan pejabat yang khusus memberikan informasi seputar instrumen investasi untuk menampung dana hasil repatriasi.
•
Selanjutnya, OJK tengah menyiapkan Help Desk untuk membantu wajib pajak yang ingin mendapatkan pengampunan pajak dari Pemerintah. Help desk ini akan ada di seluruh perwakilan kantor bursa di Indonesia dan di Kantor OJK.
2. Sosialisasi terkait Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak Pada saat kunjungan Presiden Jokowi di Surabaya tanggal 15 Juli 2016, OJK sebagai salah satu narasumber telah menyampaikan sosialisasi mengenai kebijakan tax amnesty dan potensi dana Repatriasi ke para pelaku industri keuangan. Sosialisasi terutama menyasar ke pihakpihak yang menawarkan produk jasa keuangannya, antara lain broker, manajer investasi dan bank. Sosialisasi tersebut diikuti oleh 2.700 audience. Pada prinsipnya industri keuangan di Provinsi Jawa Timur sudah siap untuk menampung dana repatriasi hasil dari penerapan tax amnesty. Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Timur juga telah melakukan sosialisasi dalam beberapa kesempatan dengan industri keuangan seperti pada saat acara silaturahmi industri keuangan pada tanggal 20 Juli 2016. 3. Koordinasi dan kerjasama dengan Kanwil Ditjen Pajak dalam pelaksanaan UndangUndang tentang Pengampunan Pajak Saat ini koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Ditjen Pajak intens dilakukan dalam penentuan Bank Persepsi penerima dana tax amnesty, Perusahaan Sekuritas yang menjadi penampung Dana Repatriasi serta penyusunan peraturan-peraturan pendukung UndangUndang terkait Pengampunan Pajak.
8
Koordinasi Kantor OJK Regional 4 Jawa Timur dengan Ditjen Pajak dan lembaga keuangan lainnya akan terus dilakukan untuk menyukseskan implementasi tax amnesty. 4.
Koordinasi dan kerjasama dengan jajaran perbankan khususnya Bank Persepsi Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan koordinasi dengan jajaran perbankan wilayah Jawa Timur terkait implementasi Undang-Undang Pengampunan Pajak, sehingga perbankan mengetahui produk-produk perbankan yang bisa digunakan untuk penempatan dana repatriasi serta nominal dana repatriasi yang dimungkinkan dapat meningkatkan likuiditas perbankan. Seiring dengan peningkatan likuiditas, perbankan juga diharapkan mampu terus menerus menekan lending rate serta memperbaiki manajemen risiko perkreditan sehingga tidak berdampak pada peningkatan NPL akibat kurang hati-hati dalam penyaluran dana.
5. Monitoring dan evaluasi Implementasi Undang-Undang Pengampunan Pajak diharapkan dapat berdampak positif terhadap sektor keuangan, melalui penguatan likuiditas perbankan, pendalaman pasar keuangan serta penurunan suku bunga kredit. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan di sektor jasa keuangan akan senantiasa mengawal kelolaan dana repatriasi melalui evaluasi laporan bulanan dan harian yang disampaikan perbankan secara online serta laporan insidentil, maupun pemeriksaan on site kepada bank untuk memastikan dana repatriasi disalurkan secara prudent dan mendukung percepatan inklusi keuangan melalui pembiayaan proyek-proyek start up dan usaha mikro. 6. Kendala dan Hambatan Sosialisasi terkait Tax Amnesty di Provinsi Jawa Timur telah dilakukan pada saat Kunjungan Kerja Presiden Jokowi. Sosialisasi tersebut telah dihadiri oleh 2.700 audiens, melebihi target audiens yang hanya sebanyak 2.000 peserta. Hingga saat ini, belum nampak adanya kendala untuk melakukan sosialisasi tax amnesty. Kedepan, OJK akan senantiasa melakukan monitoring dampak sosialisasi yang telah dilakukan. Selain itu, OJK mendorong agar industri dapat melakukan sosialisasi tax amnesty ke nasabahnasabahnya dan menyampaikan laporan pelaksanaan sosialisasi ke OJK. 9
Pada intinya, OJK KR 4 telah mengkomunikasikan tax amnesty kepada masyarakat melalui beberapa kesempatan dan memperoleh tanggapan yang positif dari masyarakat. C. KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA JAWA TIMUR 1. Instrumen Kebijakan Bank Indonesia Undang-undang pengampunan pajak pada dasarnya memberikan sentimen positif bagi perekonomian Indonesia khususnya Jawa Timur karena berpotensi meningkatkan capital inflow. Untuk mengantisipasi surplus supply valas dan likuiditas Rupiah di pasar domestik, Bank Indonesia akan berupaya melakukan pendalaman pasar keuangan dengan memfasilitasi terciptanya instrumen-instrumen baru di pasar uang rupiah maupun valas yang memiliki aspek perlindungan yang lebih baik, bersifat tradable atau dapat diperdagangkan dan dapat memperdalam pasar keuangan. Instrumen tersebut melengkapi instrumen yang sudah ada saat ini seperti instrumen moneter (Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Term Deposit, Reverse Repo-Surat Berharga Negara, Deposit Facility, Surat Berharga Bank Indonesia Valas dan FX Swap), instrumen pasar uang (Negotiable Certificate of Deposit dan Commercial Paper) maupun instrumen pasar modal (saham, obligasi korporasi dan Dana Investasi Real Estate). Selain itu, untuk meningkatkan kenyamanan dalam menginvestasikan dana repatriasi, Bank Indonesia sedang mengembangkan instrumen hedging di pasar valas. Aliran dana masuk dalam bentuk valas diperkirakan juga akan mempengaruhi kondisi apresiasi nilai tukar, menanggapi hal tersebut Bank Indonesia akan menjaga dan mengawasi postur cadangan devisa guna mempertahankan kondisi nilai tukar berada di level yang optimal. Selanjutnya pengelolaan surplus likuiditas rupiah akan dilakukan selaras dengan implementasi reformulasi kerangka operasi moneter, dalam hal ini Bank Indonesia akan mengoptimalkan penggunaan instrumen operasi moneter ataupun instrumen lainnya yang tradable dan likuid. Dalam lingkup Jawa Timur, Bank Indonesia tidak secara langsung melaksanakan operasionalisasi instrumen kebijakan Bank Indonesia tersebut, namun Bank Indonesia Jawa Timur akan membantu mensosialisasikan instrumen-instrumen yang akan digunakan Bank Indonesia dalam mengelola peningkatan likuiditas tersebut pada stakeholder terkait di daerah, berkoordinasi dengan kantor pusat Bank Indonesia dan kementerian terkait.
10
Pada prinsipnya, Bank Indonesia siap menjaga kestabilan ekonomi makro dan mendukung upaya pemerintah dalam menerapkan kebijakan Tax Amnesty. Beberapa langkah kebijakan baru terus diupayakan untuk mendukung penguatan instrumen kebijakan moneter dalam rangka pendalaman pasar keuangan yang telah dilakukan selama ini. 2. Sosialisasi terkait Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak Sebagaimana diketahui, pada tanggal 15 Juli 2016 dilakukan sosialisasi perdana terkait Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang dihadiri langsung oleh Presiden bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, Direktur Jenderal Pajak, Gubernur Jawa Timur, Menteri BUMN dan Menteri Sekretaris Negara. Sosialisasi tersebut dihadiri lebih dari 2.000 pengusaha di Jawa Timur dan diliput secara luas. Bank Indonesia akan berupaya membantu pelaksanaan sosialisasi tax amnesty ke stakeholder terkait sesuai kewenangannya melalui koordinasi dengan instansi vertikal terkait dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Selain itu, melalui pelaksanaan tugas kami antara lain kegiatan liaison yang rutin dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan besar di Jawa Timur, kami juga akan menginformasikan mengenai kebijakan-kebijakan terkait. Selanjutnya, dalam kerangka RIRU (Regional Investor Relation Unit), kami juga akan membantu pelaksanaan sosialisasi kepada investor asing maupun dalam negeri. 3. Koordinasi dan kerjasama dengan Kanwil Ditjen Pajak dalam pelaksanaan UndangUndang tentang Pengampunan Pajak Pada prinsipnya berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor 18/4/NK/GBI/2016 tentang Koordinasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah antara Gubernur BI, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, kami telah secara rutin melakukan pertemuan dalam rangka sharing informasi dan telaah kebijakan ekonomi terkini. Dan untuk kedepan, Tax Amnesty dan instrumen kebijakan Bank Indonesia juga akan dibahas secara mendalam. 4. Kendala dan Hambatan Sejauh ini kami belum melihat adanya kendala untuk mensosialisasikan Undang-Undang Pengampunan Pajak sepanjang koordinasi yang intensif antara Bank Indonesia, perwakilan 11
Kementerian Keuangan di daerah serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap dijaga dengan baik. Khusus mengenai instrumen kebijakan Bank Indonesia untuk mengantisipasi tax amnesty tersebut, kami akan segera mengagendakan koordinasi sosialisasi di lapangan. D. JAJARAN PERBANKAN PROVINSI JAWA TIMUR 1. Tindak Lanjut atas Pengesahan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak a. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Jajaran Perbankan melakukan beberapa tindakan antara lain: a.
Penentuan jaringan Cabang utama dan Outlet Prioritas untuk menerima penyetoran uang tebusan maupun dana repatriasi.
b.
Persiapan proses end to end agar pelimpahan uang tebusan dapat dilakukan tepat waktu dan dana repatriasi dapat diinvestasikan di Indonesia sesuai kebutuhan wajib pajak.
c.
Persiapan jajaran SDM dalam memahami proses Tax Amnesty serta SDM yang kompeten dalam memasarkan Produk yang sesuai untuk kebutuhan investasi wajib pajak.
b. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk BNI telah aktif melakukan sosialisasi terkait Tax Amnesty yang meliputi: 1. Sosialisasi eksternal mengkampanyekan program Tax Amnesty kepada Wajib Pajak baik di dalam negeri maupun luar negeri; 2. Sosialisasi internal peningkatan pemahaman tenaga internal atas Program Tax Amnesty dan kemampuan pengelolaan dana repatriasi; 3. Pendekatan dan bonding dengan DJP/KPP; 4. Markom above the line, BNI menempatkan materi Tax Amnesty pada videotron di lokasi strategis untuk meningkatkan awareness mengenai Program Tax Amnesty; 5. Membentuk Tim Task Force BNI dengan struktur yang sama di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
12
c. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Setelah Undang Undang tersebut disosialisasikan, maka kami segera dan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: • Ikut menjadi peserta dlm sosialisasi oleh Presiden pd tgl 15 Juli yang lalu dengan melibatkan nasabah BRI serta membuka Booth BRI; • Melakukan sosialisasi secara internal kepada pekerja BRI untuk memberikan informasi dan persepsi yang sama dalam memberikan layanan Tax Amnesty; • Melakukan identifikasi dan menginventarisir nasabah2 yang berpotensi merespon Undang-Undang dimaksud; • Mempersiapkan produk produk berikut materi komunikasinya yang dapat ditawarkan; • Melakukan gathering untuk melakukan sosialisasi kepada nasabah-nasabah; • Melakukan pendekatan dan kunjungan secara one on one, personal kepada nasabah dan atau calon nasabah untuk memberikan layanan secara privat. d. PT. Bank Permata, Tbk • Bank Permata melakukan berbagai sosialisasi kepada nasabah mengenai Undang Undang Pengampunan Pajak baik yang bersifat surat pemberitahuan maupun yang bersifat pertemuan interaktif. • Di sisi internal, kami memberikan training kepada karyawan, mempersiapkan unit/team khusus untuk menangani aliran dana hasil pengampunan pajak serta mempersiapkan berbagai produk unggulan untuk penempatan aliran dana pengampunan pajak. e. PT. Bank UOB Indonesia Berkenaan dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Bank UOB Indonesia khususnya Kantor Wilayah Jawa Timur dan Bali sebagai bagian dari Bank BUKU III, dan ditunjuk menjadi salah satu Bank Persepsi akan mendukung program Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
13
f.
PT. Bank Central Asia, Tbk Hal yang akan dilakukan adalah sosialisasi kepada nasabah mengenai pelaksanaan Tax Amnesty; memahami tata cara pelaksanaan Tax Amnesty dan tugas bank sebagai bank persepsi.
g. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk PT. Bank Danamon Indonesia sedang mempelajari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai tata cara pelaksanaan pengampunan pajak yang baru diterbitkan. 6. Kesiapan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak Sebagai Bank Persepsi yang telah ditunjuk untuk melaksanakan Pengampunan Pajak, jajaran perbankan telah melakukan persiapan-persiapan antara lain: a. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk a. Jaringan - Bank Mandiri memiliki 1,460 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia yang dapat menerima penyetoran uang tebusan. Jumlah tersebut belum termasuk 7 jaringan Kantor Luar Negeri Bank Mandiri yang juga dapat menerima uang tebusan (Singapore, Hong Kong, Shanghai, Cayman Islands, Kuala Lumpur, London dan Dili). -
Selain via Cabang pembayaran uang tebusan juga bisa dilakukan wajib pajak melalui ATM Bank Mandiri, Internet Banking Personal Bank Mandiri, Mandiri Cash Management dan Mini ATM (EDC) Bank Mandiri di seluruh KPP dan KP2P Direktorat Jenderal Pajak.
-
Mandiri Group memiliki tidak hanya jaringan perbankan, namun juga Manajemen Investasi (MMI) dan Perusahaan Sekuritas (Mandiri Sekuritas) yang juga telah ditunjuk menjadi gateway dari amnesti pajak.
-
Di Jawa Timur, Bank Mandiri telah menyiapkan 159 cabang regular untuk menerima pembayaran uang tebusan wajib pajak, serta 5 Priority Banking Outlet dan 2 Cabang Utama (Surabaya Basuki Rahmat dan Malang Wahid Hasyim) untuk menerima aliran dana repatriasi dari wajib pajak.
14
-
Selain itu Bank Mandiri juga telah menyiapkan call center dengan nomor 14000 serta email:
[email protected] untuk sarana komunikasi nasabah terkait amnesti pajak.
b. Proses Bank Mandiri telah mempersiapkan end to end proses untuk penanganan amnesti pajak. Proses tersebut mencakup proses dari saat nasabah memulai inquiry kepada Bank Mandiri sampai dengan penerimaan dana repatriasi. c. Sumber Daya Manusia - Bank Mandiri telah menyiapkan playbook sebagai pegangan bagi para RM/frontliners. Playbook tersebut berisikan hal-hal yang diperlukan bagi RM/frontliners tersebut untuk memahami tax amnesti, baik dari informasi mengenai Undang-undang dan peraturan terkait, proses penanganan uang tebusan dan dana repatriasi, KYC dan hal-hal lainnya. -
Bank Mandiri telah menyiapkan materi training dan telah memulai training kepada pegawai terkait amnesti pajak. Untuk kedepannya training tersebut akan diberikan kepada seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri yang terkait dengan program amnesti pajak, khususnya namun tidak terbatas kepada front liners yang melakukan contact langsung dengan wajib pajak.
d. Produk - Bank Mandiri menyediakan pilihan produk yang sangat beragam, baik produk yang ditawarkan Bank Mandiri maupun produk yang ditawarkan anak perusahaan: Mandiri Sekuritas, Mandiri Manajemen Investasi, AXA Mandiri, dan Mandiri Capital Indonesia. -
Cakupan produk yang luas tersebut dapat menjadi solusi dari kebutuhan sarana investasi dari wajib pajak yang sangat beragam.
e. Sistem IT - Bank Mandiri telah menyiapkan infrastruktur terkait tagging account/pemisahan akun-akun yang terkait dengan amnesti pajak dan yang tidak terkait dengan amnesti pajak.
15
Bank Mandiri juga telah menyiapkan infrastruktur dan flow pelaporan/monitoring
-
akun wajib pajak kepada DJP. b. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk BNI siap menerima aliran dana Tax Amnesty dengan total outlet 191 di seluruh wilayah Surabaya terdiri dari 20 Kantor Cabang, 104 Kantor Cabang Pembantu, 67 Kantor Kas. Kesiapan yang telah dilakukan meliputi: -
Sumber Daya Manusia;
-
Outlet;
-
Sistem untuk alur penerimaan di BNI;
-
Produk, BNI memiliki banyak pilihan dalam penerimaan aliran dana repatriasi antara lain: Produk simpanan berupa tabungan, giro dan deposito; Produk-produk resuri antara lain: Deposit on call, money market account, institusional bond, dan hedging solution; Pengelolaan dana untuk keperluan investasi di pasar modal maupun pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga yakni custody service dan trustee service; Produk pengelolaan jaminan hari tua (DPLK), dapat dilakukan secara individual maupun oleh perusahaan.
-
Help desk;
-
Email khusus untuk konsultasi yakni
[email protected];
-
Media sosial seperti twitter dan Facebook di @bni dan @BNICustomerCare.
c. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bank BRI sudah sangat siap dalam menerima aliran dana pengampunan pajak tersebut. Khususnya Di Prop. Jawa Timur telah disiapkan layanan sebagai berikut : a. Unit Kerja: • Kanwil Surabaya Sentra Layanan Prioritas : 1 Kantor Cabang dan Capem : 64 16
• Kanwil Malang Sentra Layanan Prioritas : 1 Kantor Cabang dan Capem : 58 b. Sumber Daya Manusia yang handal, berpengalaman dan mampu mengelola secara profesional serta telah bersertifikasi sesuai ketentuan; c. IT Performance yang handal; d. Menyiapkan program dan instrumen dengan imbal hasil yang kompetitif dengan konsep one stop financial services solution baik instrumen Perbankan, Non Perbankan maupun Non Financial berupa proyek-proyek BUMN maupun Non BUMN, mulai dari Deposito Berjangka dan Tabungan multi currency, Obligasi, Medium Term Notes (MTN), Negotiable Certificate of Deposit (NCD), transaksi valuta asing, produk DPLK, Bancassurance, Reksa Dana, Jasa Kustodian dan Jasa Trustee. d. PT. Bank Permata, Tbk Bank Permata siap dalam menerima aliran dana pengampunan pajak. Sebagai salah satu bank terkemuka khususnya di Provinsi Jawa Timur, Bank Permata menganut pendekatan Universal Banking dan memiliki berbagai produk unggulan untuk menampung/menerima aliran dana pengampunan pajak antara lain:
Produk perbankan konvensional Funding: Deposito, Giro, Tabungan.
Produk Keuangan Proteksi Non-Bank: Produk asuransi unit link dimana Bank Permata menjadi jasa penjual dari berbagai perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia.
Produk Wealth Management: Reksadana (bekerja sama dengan manajer investasi terkemuka), Sukuk, Obligasi (SUN).
Di samping itu, Bank Permata juga mendukung repatriasi dana ke dalam pasar modal Indonesia mengingat Bank Permata merupakan salah satu dari 4 bank pembayaran untuk settlement saham yang ditunjuk oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bank Permata terus bekerja sama dengan KSEI untuk meningkatkan layanan di bidang ini dan merupakan bank pertama di antara bank pembayaran lainnya yang siap dengan fitur USD investor account.
17
e. PT. Bank UOB Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur, Bali dengan 31 kantor cabang berlokasi di 7 kota akan mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan bagi Wajib Pajak yang akan memanfaatkan program ini. Beberapa layanan yang saat ini disediakan seperti pembayaran Pajak/uang tebusan melalui UOB BIBPlus e-Tax (Internet Banking bagi badan usaha), pembayaran melalui konter cabang-cabang kami; untuk menerima
pembayaran uang
tebusan (Baik nasabah individu maupun Badan Usaha), serta produk-produk Perbankan seperti tabungan, rekening koran dan deposito termasuk produk investasi lainnya seperti ORI, SUKUK dan Obligasi Pemerintah lainnya. Secara internal PT. Bank UOB Indonesia juga akan senantiasa mensosialisasikan, dan melakukan pengkinian teknis pelaksanaan, agar sesuai dengan petunjuk teknis terkait program pengampunan pajak. f.
PT. Bank Central Asia, Tbk Kesiapan dalam menerima aliran dana Tax Amnesty antara lain mencari tahu bagaimana ketentuan pelaksanaan Tax Amnesty, mempersiapkan sistem agar apa yang menjadi ketentuan dapat dilaksanakan dengan baik.
g. PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk PT. Bank Danamon, Tbk sedang mempersiapkan produk, program sosialisasi dan komunikasi khususnya ke para nasabah. Selain itu, juga sedang mengembangkan sistem dan proses di internal Danamon untuk mendukung pelaksanaan PMK tersebut. 7. Kendala dan Hambatan Beberapa tantangan yang dihadapi oleh jajaran Perbankan dalam rangka mempersiapkan diri untuk menerima aliran dana amnesti pajak sebagai berikut: a.
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk -
Penyediaan produk yang sesuai dengan risk profile dan minat dari wajib pajak
-
Penyediaan sarana monitoring/reporting rekening wajib pajak untuk laporan berkala kepada Dirjen Pajak. Laporan tersebut harus dapat memisahkan antara rekening wajib pajak yang terkait dengan amnesti pajak (yang wajib dilaporkan kepada DJP), serta 18
rekening wajib pajak yang tidak terkait dengan amnesti pajak (tidak dilaporkan kepada DJP). -
Sosialisasi kepada jajaran Bank Mandiri dalam waktu yang relatif singkat.
b. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kendala dari sisi internal masih dalam kontrol BNI, sedangkan kendala yang dijumpai lebih kepada: -
Kurangnya keterbukaan dari Nasabah/Debitur/Walk In Customer terhadap informasi Tax Amnesty, sehingga Bank belum bisa optimal menarik potensi Tax Amnesty dan lebih bersifat “pasif”, hanya bisa menyentuh nasabah kelolaan Sales dan Debitur yang sudah sangat loyal.
-
Diperlukan produk konvensional dan struktur dengan rate khusus yang sangat menarik sebagai imbangan prosentase denda yang harus dibayar WP tetapi dalam koridor sesuai dengan aturan regulator perbankan.
c. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tidak ada kendala secara umum yang dihadapi, dan BRI telah siap melayani nasabah dan calon nasabah yang akan memanfaatkan pemberlakuan Undang-Undang tentang Tax Amnesti. d. PT. Bank Permata, Tbk
Bank Permata memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dan kepada wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak. Bank Permata menilai program pengampunan pajak ini, bersama dengan kerangka pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information or “AEI”) yang akan dilaksanakan mulai tahun 2018 menciptakan kondisi yang ideal untuk meningkatkan aliran dana repatriasi ke dalam Indonesia.
Bank Permata tidak melihat adanya kendala yang bersifat material mengenai pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak di Provinsi Jawa Timur.
19
Namun demikian, Bank Permata mengharapkan adanya peraturan sekunder yang lebih detail (Petunjuk Pelaksanaan dari Kementrian Keuangan) untuk memastikan keberhasilan implementasi program ini.
8. Langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan a. Mandiri Group menyediakan produk yang sangat beragam sebagaimana tersebut diatas. Produk yang dapat dipilih oleh wajib pajak tidak terbatas pada produk perbankan dari Bank Mandiri, namun juga dari anak perusahaan Mandiri Sekuritas, Mandiri Manajemen Investasi, AXA Mandiri, dan Mandiri Capital Indonesia. b. Bank Mandiri telah meng-create tagging khusus untuk rekening nasabah yang dibuka dalam rangka penyaluran dana amnesti pajak. Pemberian tagging dimaksud memberikan Bank Mandiri fleksibilitas untuk dapat melaporkan dana nasabah yang terkait dengan amnesti pajak kepada DJP namun tetap dengan menjaga kerahasiaan (banking secrecy) dari rekening-rekening nasabah yang tidak terkait dengan amnesti pajak. c. Bank Mandiri menggunakan semua channel yang dimiliki untuk mensosialisasikan amnesti pajak kepada jajaran pegawainya, antara lain namun tidak terbatas pada: surat kepada seluruh cabang, video conference, sarana e-learning, contact center/helpdesk untuk internal, serta sarana komunikasi lainnya seperti whatsup group. III. TINDAK LANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA Berdasarkan informasi dan permasalahan yang diperoleh oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik pada saat melaksanakan kunjungan ke Provinsi Jawa Timur, Tim Kunjungan Kerja menyampaikan beberapa rekomendasi untuk ditindak lanjuti sebagai berikut: a. Komisi XI DPR RI sangat mendukung pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak agar dapat berjalan dengan baik karena Undang-Undang ini merupakan gerbang reformasi perpajakan. b. Komisi XI DPR RI meminta agar sinergi antarlembaga yakni Kanwil DJP serta jajaran perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat ditingkatkan melalui kerjasama dan kerja keras dalam melaksanakan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak ini.
20
c. Komisi XI DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak di setiap Provinsi dan meminta kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat menetapkan target penerimaan dari Pengampunan Pajak di setiap daerah. d. Terkait kendala dan permasalahan yang telah disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Provinsi Jawa Timur, Komisi XI DPR RI akan segera melakukan pembahasan lanjutan dalam rapat-rapat Komisi XI DPR RI dengan kementerian terkait/pemerintah agar kendala dan permasalahan yang terjadi dapat segera diselesaikan.
IV. PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh didalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI. Jakarta, Juli 2016 TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI Ketua,
Ir. H. SOEPRIYATNO A- 365
21
