1
LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI KE PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 21- 23 Juni 2010 ________________________ I.
PENDAHULUAN Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI tanggal 15 Juni 2010 serta Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor : 60/PIMP/III/2009-2010 tentang Penugasan Kepada Anggota Komisi I Sampai Dengan XI dan Badan Legislasi DPR RI Untuk Melakukan Kunjungan Kerja Kelompok Pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2009 – 2010, Komisi XI DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja ke Propinsi Nanggore Aceh Darussalam pada tanggal 21 – 24 Juni 2010, dengan susunan keanggotaan Tim sebagai berikut :
NO
NO. ANGG
NAMA ANGGOTA
FRAKSI
KETR.
1.
59
DR. MOH. SOHIBUL IMAN
F.PKS
Ketua Tim Wk Ketua Komisi XI
2.
527
ACHSANUL QOSASI
F. PD
Anggota Wk Ketua Komisi XI
3.
256
MECLHIAS MARKUS MEKENG
F. PG
Anggota Wk Ketua Komisi XI
4.
538
I WAYAN GUNASTRA
F. PD
Anggota
5.
469
DRS. SUPOMO
F. PD
Anggota
6.
543
BOKIRATU NITABUDHI SUSANTI, SE
F. PD
Anggota
7.
457
HJ. ITI OCTAVIA JAYABAYA, SE., MM
F. PD
Anggota
8.
531
IR. LIM SUI KHIANG, MH
F. PD
Anggota
9.
546
A. REZA ALI
F. PD
Anggota
10.
215
DRS. ADE KOMARUDIN, MH
F. PD
Anggota
11.
247
DRS. KAMARUDDIN SJAM, MM
F. PG
Anggota
12.
200
IR. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom
F. PG
Anggota
13.
376
INDAH KURNIA
F. PDI-P
Anggota
14.
53
MUSTAFA KAMAL, SS
F. PKS
Anggota
15.
107
H. ASMAN ABNUR, SE., MSi
F. PAN
Anggota
16.
139
LAURENS BAHANG DAMA
F. PAN
Anggota
17.
119
NASRULLAH, SIP
F. PAN
Anggota
18.
283
H. MAIYASYAK JOHAN, SH., MH
F. PPP
Anggota
19.
151
20.
172
PROF. DR. H. CECEP SYARIFUDIN DRS. H. BAMBANG HERI PURNAMA,ST
F. PKB F. PKB
Anggota Anggota
21.
33
IR. SADAR SUBAGYO
F. GERINDRA
Anggota
2 Dalam Kunjungan Kerja tersebut, Komisi XI DPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut : -
Pertemuan dengan Wakil Gubernur Nanggore Aceh Darussalam, Bappeda, Dispenda
-
Pertemuan dengan jajaran Perwakilan Departemen Keuangan Propinsi Nanggore Aceh Darussalam (Kanwil Ditjen. Pajak, Kanwil Ditjen. Bea Cukai, Kanwil Ditjen. Perbendaharaan, Kanwil Ditjen. Kekayaan Negara, dll)
-
Pertemuan dengan Bank Indonesia dan Bank-bank BUMN (Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BRI, BPD ) serta Bank –bank umum swasta
-
Pertemuan dengan Para Direksi BUMN yang ada diprovinsi Nanggore Aceh Darussalam ( Pertamina,PLN, PT Pupuk Iskandar Muda, PT. Arun NGL).
II. INFORMASI DAN PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN A.
PEMERINTAH DARUSSALAM
DAERAH
PROPINSI
NANGGORE
ACEH
1.
Kondisi PDRB Nanggroe Aceh Darussalam selama tiga tahun terakhir cukup menggembirakan dan mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi di Nanggroe Aceh Darussalam ditopang oleh beberapa sektor unggulan,seperti sector migas dan pertanian.
2.
Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran belum berpengaruh signifikan, hal ini terlihat dari data dibawah ini : PDRB
2008
2009
2010*
Pertumbuhan Ekonomi
1,88 %
3,92 %
4,65 %
Pd. Miskin
969.170
892.900
877.964
9,56%
8,71%
8%
Pengangguran Terbuka
3.
Indeks pembangunan Manusia (IPM) selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, namun belum merata dimana kawasan pedesaan mempunyai IPM lebih rendah. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa tingkat IPM palning rendah berada di Kabupaten Gayo Lues sebesar 67,17, sedangkan yang tertinggi di Kota Banda Aceh yakni sebesar 76,74
3
B.
4.
Alokasi anggaran APBA selama periode 2008 sampai dengan 2010 mengalami trend kenaikan dan penurunan. Tahun 2008 sebesar Rp.8,5 trilyun, tahun 2009 Rp.9,7 trilyun, dan tahun 2010 mengalami penurunan menjadi Rp.7,5 trilyun.
5.
Alokasi anggaran APBN untuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama periode 2008 sampai 2010 berturut-turut adalah : tahun 2008 sebesar Rp.15,6 trilyun, tahun 2009 sebesar Rp.6,5 trilyun, dan tahun 2010 sebesar Rp.6,7 trilyun. Tingginya alokasi APBN tahun 2008 karena masih dialokasikannya anggaran untuk BRR NAD-Nias sebesar Rp.10,8 trilyun.
6.
Alokasi anggaran dana dekonsentrasi yang diterima NAD selama tahun 2008 sebesar Rp.604,4 milyar, tahun 2009 naik menjadi Rp.958 milyar, dan tahun 2010 meingkat sebesar Rp.780,1 milyar
5.
Penyerapan anggaran tahun 2010 sampai dengan 17 Juni 2010 baru mencapai 31 % dari total APBD. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyerapan anggaran antara lain : lambatnya penunjukan pejabat pengelola keuangan (PPK, penguji dan penandatangan SPM dan bendahara pengeluaran), lambatnya proses pelelangan untuk pengadaan barang dan jasa, serta kurangnya perencanaan yang matang terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan
KANTOR PERWAKILAN DEPARTEMEN KEUANGAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM 1. Besarnya penerimaan pajak di Nanggore Aceh Darussalam sampai dengan Juni 2010 baru mencapai 24,24 % atau sebesar Rp.877,38 milyar dari target yang ditetapkan sebesar Rp.3,62 trilyun yang terdiri dari pajak PPh,PPN,PL,PBB, dan BPHB 2. Untuk meningkatkan penerimaan perpajakan di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan diantaranya : (i) membuat mapping, profiling, dan benchmarking; (ii) ekstensifikasi, intensifikasi, dan konseling; (iii) Mou dengan kepolisian, kejaksaan tinggi, sekretaris daerah, Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar
4 Raniri; (iv) penyuluhan dan sosialisasi terhadap bendharawan pemerintah, kelompok pengusaha, dll 3. Beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas pajak dalam melakukan pemungutan pajak diwilayah Nanggore Aceh Darussalam diantaranya : (i) letak dan kondisi geografis yang berjauhan, dan medan yang berat; (ii) adanya isu-isu yang mendiskreditkan pegawai pajak menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap pegawai pajak 4. Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan. Diperoleh informasi bahwa secara umum segaian besar satuan kerja yang ada dilingkungan Departemen Keuangan telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terlihat dari beberapa indikator penilain seperti :
Perbaikan proses bisnis telah ditindaklanjuti dengan menjalankan standar operation prosedur (SOP) yang telah digariskan oleh Kantor Pusat Departemen Keuangan
Peningkatan manajemen sumber daya manusia dilakukan dengan mengadakan program diklat yang berbasis kompetensi, assessment, dan workshop
Pembentukan Unit Kerja Kepatuhan Internal (UKKI) Kepabeanan dan Cukai mulai dari tingkat pusat sampai tingkat esalon IV di KPPBC.
Pengukuran analisa beban kerja untuk mengukur efisiensi dan tingkat beban kerja untuk semua unit kerja sampai ketingkat bawah.
Penyusunan indeks kepuasan masyarakat, termasuk didalamnya survey atas pelayanan kantor wilayah kepada para pengguna jasa dan pemangku kepentingan lainnya.
Beberapa indicator yang dapat menunjukkan keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam :
Pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan
Pelayanan tanpa biaya/pungutan apapun
Pelayanan sesuai dengan kedatangan/antrian\
5
Adanya kepastian penyelesaian pekerjaan
Adanya IKU (Indikator Kinerja Utama)
5. Terkait dengan pelaksanaan pengawasan dirjen bea dan cukai terhadap penyelundupan barang, beberapa kendala yang dihadapi petugas bea dan cukai Nanggore Aceh Darussalam :
Di sepanjang pantai timur Propinsi Aceh terdapat banyak alur/muara sungai dan tangkahan/pelabuhan rakyat (tempat rawan) yang dapat dijadikan sebagai tempat melakukan kegiatan penyelundupan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia dengan jarak yang relatif dekat. Mulai dari pelabuhan Ulee Lheue di Banda Aceh sampai dengan Serang Jaya di perbatasan Sumatera Utara terdapat paling tidak 43 tempat rawan. Banyaknya lokasi tersebut disamping memudahkan penyelundup untuk mendaratkan kapalnya juga menyulitkan petugas bea cukai sulit untuk menangkapnya apabila ada informasi mengenai adanya keberangkatan kapal penyelundup tujuan Aceh.
Tempat rawan yang dapat digunakan sebagai tempat melakukan kegiatan penyelundupan umumnya merupakan daerah yang sepi, tidak ada perumahan penduduk, berhutan dan jauh dari jalan raya ( rata-rata kurang lebih 3-10 Km, yang bahkan di beberapa tempat bisa sampai sekitar 20 km dari jalan raya). Disamping itu beberapa tempat di Lhokseumawe dan Langsa dulunya merupakan basis atau tempat terjadinya konflik di masa lalu dimana pelaku penyelundupan ditengarai diperlengkapi dengan senjata api sehingga sangat mengancam keselamatan pegawai Bea dan Cukai yang melakukan operasi darat;
Belum tersedianya kapal patroli di KPPBC Banda Aceh, KPPBC Lhokseumawe, dan KPPBC Kuala Langsa. Diharapkan apabila kantor-kantor tersebut memiliki kapal patroli ukuran 15 meter maka akan dapat digunakan untuk menjaga atau mencegah terjadinya penyelundupan di daerah tersebut. Saat ini Kantor Wilayah DJBC NAD memiliki kapal patroli ukurannya 15 meter namun tidak dapat menjangkau ke daerah tersebut dikarenakan jauhnya jarak dan besarnya gelombang laut. Permintaan bantuan kapal patroli dari Kantor Wilayah DJBC Tanjung Balai Karimun menghabiskan biaya yang besar karena jarak yang sangat jauh dan juga tidak bisa dilakukan secara kontinyu;
6
Kekurangan sarana mobil untuk patroli darat dimana jarak yang umumnya sangat jauh dari lokasi kantor dengan kondisi jalan menuju pantai yang tidak bagus dan sulit dijangkau dibutuhkan mobil patroli jenis double cabin;
Kekurangan tenaga pegawai terutama untuk mendukung kegiatan pengawasan yang optimal di wilayah kerja yang rawan penyelundupan, termasuk pegawai wanita untuk ditempatkan di bandara internasional Sultan Iskandar Muda. Saat ini di wilayah Kanwil DJBC NAD hanya terdapat 4 orang pegawai wanita;
Tidak memadainya anggaran untuk patroli baik patroli darat maupun patroli laut. Anggaran untuk patroli laut sangat kurang dimana hanya tersedia dana sebesar Rp. 104 juta setahun termasuk untuk operasional dan perawatan. Dana tersebut apabila digunakan patroli laut hanya bisa dilakukan kurang lebih selama satu minggu. Disamping itu terdapat kekurangan tenaga Nakhoda dan KKM untuk menjalankan kapal patroli tersebut sehingga dua unit kapal patroli ukuran 15 meter yang ada di KPPBC Sabang dan Kantor Wilayah DJBC NAD tidak dapat beroperasi.
Rendahnya peran serta masyarakat di daerah terjadinya penyelundupan (wilayah pantai/pelabuhan rakyat) untuk turut mencegah dan memberantas terjadinya penyelundupan. Hal tersebut ditandai dengan keengganan masyarakat untuk memberikan informasi kepada petugas bila ada penyelundupan dikarenakan tidak jarang justru buruh-buruh kapal penyelundup berasal dari daerah setempat dikarenakan kondisi ekonomi mereka yang masih kurang maupun lapangan kerja yang terbatas.
Meskipun dengan berbagai kendala dan permasalahan oleh para petugas bea cukai, bebrapa strategi yang telah dilakukan adalah :
Melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang impor secara mendalam, yaitu dengan baik, cermat, teliti dan akurat;
Melakukan patroli darat di daerah tempat-tempat yang rawan untuk digunakan sebagai tempat kegiatan penyelundupan;
Merencanakan patroli laut bersama dengan Kantor Wilayah DJBC Tanjung Balai Karimun(saat ini masih terkendala belum terdapatnya Anak Buah Kapal);
7
C.
Melakukan koordinasi atau membentuk jaringan informasi terkait informasi penyelundupan dengan Direktorat P2 DJBC, Kantor Wilayah DJBC se-Sumatera, maupun instansi lain termasuk dengan masyarakat;
Meminta bantuan instansi terkait ketika akan melakukan patroli darat, apabila mendapat informasi akan terjadinya penyelundupan.
BANK INDONESIA DAN KANTOR PERWAKILAN BANK-BANK BUMN DAN BANK SWASTA 1. Secara umum kinerja perbankan di Nanggore Aceh Darussalam sampai dengan bulan April 2010 masih cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator perbankan yang mengalami peningkatan cukup signifikan, seperti : aset yang telah mencapai Rp.27,47 trilyun, dana pihak ketiga sebesar Rp.16,38 milyar. Kredit sebesar Rp.13,45 milyar dan loan to deposit ratio (LDR) sebesar 82,11% 2. Secara sektoral kredit perbankan Sumut didominasi oleh Sektor Perdagangan yang mengambil porsi lebih dari 20 % diikuti dengan sector pengolahan sebesar 8,7 %. Berikut disajikan sector –sektor yang dibiayai perbankan Aceh :
3.
Sektor Ekonomi
2009
April 2010
Pertanian
280.51
137.83
Pertambangan
31.18
40.09
Ind. Pengolahan
592.84
1,172.46
LGA
29.14
8.09
Konstruksi
746.30
550.59
Perdagangan
3,524.83
2,709.31
Pengangkutan
44.89
29.78
Jasa-jasa
445.95
404.85
Lainnya
6,904.64
8,399.75
Posisi kredit macet di region Aceh masih relative terkendali yang terlihat dari nilai NPL net yang masih berada dibahwa batas maksimum yang ditetapkan yaitu 5 %
8 Tahun
2005
2006
2007
2008
2009
Aprl 2010
NPL
2,92%
1,19%
1,34%
1,89%
2,40%
3,40%
4. Tingkat inflasi selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, bahkan inflasi tahunan sejak pertengahan 2009 hingga Mei 2010 cenderung rendah dan stabil. Berikut inflasi tahunan (yoy) Propinsi NAD :
NAD
2009
Jan -10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
3,7%
4,8%
4,3%
4,0%
3,6%
Faktor yang paling dominan mempengaruhi laju inflasi di Aceh adalah permintaan yang tinggi dan keterbatasan penyediaan bahan makanan secara mandiri, sehingga sebagian besar kebutuhan pokok dipasok dari luar wilayah Aceh. Kebijakan yang dilaksanakan oleh KBI Aceh untuk mengendalikan inflasi lebih mengarah kepada moral suasion terhadap permintaan masyarakat mengingat instumen pengendalian moneter yang dimiliki BI bersifat nation wide. Namun demikian, dengan memperhatikan factor tekanan inflasi di daerah yang ternyata banyak terjadi dari sisi penawaran, maka BI mulai menginisiasi kerjasama dengan pihak pemerintah daerah setempat untuk melakukan upaya pengendalian inflasi daerah di sisi penawaran melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 5. Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama tahun 2009 meningkat 3 kali lipat dibandingkan awal tahun 2008. Pada tahun 2009, propinsi NAD menduduki peringkat ke-11 penyalur KUR terbesar dari 33 propinsi lainnya. Untuk tahun 2010, perlu diantisipasi adanya penurunan angka penyerapan KUR, mengingat Aceh hanya memiliki 6 bank KUR .Berikut daftar penyaluran KUR dimasing-masing bank : Bank
Plafon (jt Rp)
Jumlah debitur
Rata-rata kredit per debitur (jt Rp)
Mandiri
1,700
6
283,33
BSM
17,003
521
32,63
BNI
40,069
219
182,97
Bukopin
4,582
15
305,47
BRI Mikro
225,849
48237
4,68
9
D.
BRI Ritel
192,723
1079
178,61
BTN
1,600
4
400,00
Total ACEH
483,526
50,117
9,65
Beberapa kendala yang dihadapi pihak perbankan dalam menyalurkan kredit di wilayah NAD : (i) beberapa bak terkendala dengan kepemilikan cabang didaerah-daerah ; (ii) proses analisa kelayakan usaha di level mikro relative sulit karena sebagian besar dari mereka belum memiliki pencatatan yang baik, sehingga diperlukan usaha yang lebih besar untuk proses tersebut.
Jajaran BUMN (PERTAMINA, PLN, PT. Pupuk Iskandar Muda, PT Arun NGL ) 1. Perbandingan Data realisasi dengan kuota BBM bersubsidi di Nanggore Aceh Darussalam sampai dengan bulan November 2009 : Produk Premium
Kuota 2010 415,861
Jan –Mei 2010 185,171
Prognosa 473,117
M. Tanah
156,353
57,750
126,473
Solar
231,314
104,651
262,291
Pertamax
3,871
846
2,264
2. Program konversi minyak tanah ke gas di wilayah Nanggore Aceh Darussalam, untuk tahap pertama telah dilakukan di sepuluh kota dan kabupaten yaitu : Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa. Dengan calon penerima paket terdiri dari rumah tangga sebanyak 544,171, UKM sebanyak 25,176, dan total kebutuhan LPG sebanyak 76 MT/hari. 3. Program kemitraan dan bina lingkungan usaha yang dilakukan pertamina NAD adalah sebagai berikut : Tahun
Jumlah Mitra Binaan
Realisasi Anggaran
2007 2008
20 48
Rp.375.000.000 Rp.1.325.000.000
2009
43
Rp.2.885.000.000
10 4. Untuk mengantisipasi krisis listrik yang terjadi di Nanggore Aceh Darussalam, PLN telah melakukan beberapa langkah
Melakukan sewa Genset untuk menuntaskan deficit daerah isolated yang tersebar dibeberapa daerah
Selain melakukan sewa genset, PLN juga merelokasi pembangkit yang ditempatkan pada lokasi sebagai berikut: No
Lokasi
Daya (KW)
Asal mesin
1
Sinabang
2 x 1200 2 x 100
Talang Padang PLTD Lueng Bata
2
Blang Pidie
1 x 5000
Suka Merindu
5.
Untuk mengatasi drop tegangan di system kelistrikan Aceh dilakukan beberapa kegiatan : Pemasangan Capasitor Bank 25 MVAR di Gardu Induk Lhoseumawe beroperasi pada 17 Juni 2009, Revitalisasi pembangkit kitsu PLTD Lueng Bata menjadi 35 MW, dengan perbaikan pembangkit yang ada dan memindahkan mesin yang ada ex PLTD apung ke PLTD Lueng Bata direncanakan selesai Oktober 2008 Kinerja Keuangan PT. Pupuk Iskandar Muda mengalami pasang surut seperti terlihat pada table berikut ini :
URAIAN
2007
2008
2009
2010 (Proyeksi)
Laba/Rugi Bersih
(136,1)
110,3
(174,4)
(134)
Saldo Akhir Kas
218,8
577,0
347,2
146
Aktiva/ Pasiva
4.235
4.809
4.314
4.157
Terjadinya kerugian yang dialami oleh PT PIM karena sejak tahun 2005 beroperasi dibawah kapasitas desain, kondisi ini terjadi karena harga dan pasokan gas bumi tidak normal.
11 6. Untuk mendukung ketersediaan pasokan gas PTPIM telah melakukan beberapa langkah-langkah diantaranya :
Jangka pendek (tahun 2010) : Pasokan gas bumi 6 kargo setara LNG, berasal dari Arun sebanyak 3 kargo dan dari Total Indonesie sebanyak 3 kargo, sehingga dapat mengoperasikan 1 unit pabrik selama 12 bulan
Jangka menengah (tahun 2011 – 2012) :
-
Pasokan gas sebanyak 12 kargo setara LNG per tahun, berasal dari produksi PSC Eastkal.
-
Berdasarkan Neraca Gas Indonesia Tahun 2009-2020 (dari Kementerian ESDM), untuk produksi daerah Kaltim terdapat kelebihan supply pada tahun 2011 dan 2012.
-
Melalui surat no. 042/PR 0201/1000 (8 Februari 2010), PT PIM telah meminta kepada BPMIGAS agar kelebihan tersebut dapat dialokasikan untuk PT PIM tahun 2011 dan 2012.
Jangka Panjang (tahun 2013 –dst) Pada 18 Mei 2010, Pemda Aceh dan DPRA telah menyetujui perpanjangan kontrak Blok-A milik Medco E&P Malaka. Diharapkan pada 2013 gas dari Blok-A sudah on stream (mengalir ke PT PIM). PJBG antara PT PIM dengan Medco telah ditandatangani pada 10 Des 2007 untuk jangka waktu pasokan 8 tahun: Pasokan untuk 4 tahun pertama (2013-2017) = 110 BBTUD → cukup untuk operasi 2 pabrik Pasokan 4 tahun berikutnya (2018-2020) =55-80 BBTUD → cukup untuk operasi 1 pabrik
7. Untuk mendukung kinerja keuangan PT PIM, rencana investasi yang akan dilakukan dalam bentuk :
Pembangunan pabrik pupuk organik kerjasama dengan PTPN-I, menggunakan bahan baku tanda buah sawit
Pembangunan pabrik pupuk NPK
12 8. Kinerja keuangan PT Arun NGL selama tiga tahun terakhir tidak dapat dijelaskan karena PT Arun NGL adalah perusahaan nirlaba, yang sahamnya dimiliki oleh pertamina (55%), mobil oil Indonesia (EMOI) 30%, dan JILCO (15%). Dalam operasionalnya, PT Arun mengajukan persetujuan anggaran setiap tahunnya kepada pemilik (PNA & EMOI,Jilko)sesuai dengan kebutuhan biaya operasi kilang 9. Penjualan LNG PT Arun ditangani langsung oleh Joint Management Group (JMG) antara PT.Pertamina mewakili pemerintah Indonesia dengan Exxon mobil. Hasil penjualan LNG disetor langsung ke “Trustee” (syndicate Bank of New York ) 10. Dari hasil penghasilan bersih penjulan LNG, bagi hasil (PSC) untuk pemerintah 70% dan 30% untuk EMOI, sementara untuk propinsi NAD mendapat 70% dari bagian pemerintah Jakarta, 1 Juli 2010 TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI KE PROVINSI NANGGORE ACEH DARUSSALAM K e t u a,
Dr. M. Sohibul Iman
13
URAIAN
2007
2008
2009
2010 (Proyeksi
Labar/Rugi
(136, 1)
110,3
(174,4)
(134)
218,8
577,0
347,2
146
4.235
4.809
4.314
4.157
Bersih Saldo Akhir Kas Aktiva/ Pasiva
14
