LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI SULAWESI SELATAN

1

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI SULAWESI SELATAN

PADA RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2014-2015 TANGGAL 15 - 19 MARET 2015

2

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE PROVINSI SULAWESI SELATAN Pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015 Tanggal 15 – 19 Maret 2015

I.

PENDAHULUAN A. Dasar Kunjungan Kerja Surat Tugas Nomor: ST/12/KOM.VI/DPR-RI/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi VI DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014 – 2015 ke Provinsi Sulawesi Selatan B. Ruang Lingkup Laporan ini dimaksudkan untuk menyampaikan pokok-pokok permasalahan dan tantangan yang dihadapi sebagai hasil temuan Komisi VI DPR RI yang menyangkut bidang tugasnya selama Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka memenuhi salah satu fungsi Dewan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dengan tujuan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Sasaran Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini dititikberatkan pada pengawasan terhadap kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan serta rencana/program pembangunan yang akan dilakukan, terutama terkait dengan bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi/Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan obyek yang dikunjungi dan dibahas meliputi: a. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta SKPD dalam bidang pembangunan daerah, penanaman modal, koperasi dan UKM, serta perindustrian dan perdagangan. b. BUMN Energi, yakni PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT. Pertamina (Persero). c. BUMN Komunikasi, yaitu PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Persero). d. BUMN Prasarana Transportasi, yakni PT. Angkasa Pura I (Persero) dan PT. Pelindo IV (Persero) e. BUMN Industri Strategis, yakni PT. Industri Kapal Indonesia.

3

f. BUMN Konstruksi, yakni PT. Waskita Karya (Persero), PT. Nindya

Karya (Persero), dan PT. Adhi Karya (Persero). g. BUMN Logistik dan Sertifikasi, yakni Perum Bulog dan PT.

Sucofindo (Persero). h. BUMN Penunjang Pertanian, yakni PT. Sang Hyang Seri (Persero),

i. j. k. l.

PT. Pertani (Persero), dan anak perusahaan dari BUMN Pupuk, PT. Pupuk Kaltim. BUMN Kehutanan, yakni Perum Perhutani. Anak perusahaan dari BUMN Perkebunan, yakni PT. Perkebunan Nusantara XIV. Anak perusahaan dari BUMN Pertambangan, yakni PT. Semen Tonasa. BUMN Pembiayaan, yakni PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).

C. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Susunan anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI sebagai berikut: 1. Sdr. HERI GUNAWAN, SE. MBA 2. Sdr. Dr.H. MUHAMMAD FARID AL FAUZI 3. Sdr. ARIA BIMA 4. Sdr. H. INDRA P. SIMATUPANG. 5. Sdr. Ir. ERIKO SOTARDUGA 6. Sdr. GDE. SUMARJAYA LINGGIH, SE 7. Sdr. M. SARMUJI , SE, MSI 8. Sdr. EKA SASTRA 9. Sdr. Ir.H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO 10.Sdr. ABDUL WACHID 11.Sdr. KHILMI 12.Sdr. H. AMBAR TJAHYONO, SE 13.Sdr. SARTONO HUTOMO 14.Sdr. NASRIL BAHAR 15.Sdr. PRIMUS YUSTISIO 16.Sdr. SITI MUKAROMAH , S.Ag 17.Sdr. Ir. H. TIFATUL SEMBIRNG 18.Sdr. H. USMAN JAFAR 19.Sdri. WAHYU PRAMESWARI, SH, M.SI 20.Sdri. RATU METY MULYANI SARI 21.Sdr. DEVI RISNAYANTI 22.Sdr. RAFIKA SARI, SE, M.SE 23.Sdri. RIDWAN

A-346 A-555 A-176 A-157 A-145 A-296 A-287 A-257 A-364 A-354 A-373 A-427 A-435 A-461 A-473 A-057 A-085 A-537

KETUA TIM/FGERINDRA ANGGOTA/FHANURA ANGGOTA/FPDIP ANGGOTA/FPDIP ANGGOTA/FPDIP ANGGOTA/FPG ANGGOTA/FPG ANGGOTA/FPG ANGGOTA/FGERINDRA ANGGOTA/FGERINDRA ANGGOTA/FGERINDRA ANGGOTA/FPD ANGGOTA/FPD ANGGOTA/FPAN ANGGOTA/FPAN ANGGOTA/FPKB ANGGOTA/FKS ANGGOTA/FPPP SET.KOM.VI SET.KOM.VI SET.KOM.VI P3DI TV PARLEMEN

D. Jadwal Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI pada reses masa persidangan II tahun 2014 – 2015 dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 19 Maret 2015. Jadwal kegiatan adalah sebagai berikut:

4

NO HARI/TGL 1.

2

Minggu, 15-3-2015

PUKUL

KET

12.00 WIB

Tim berkumpul di Bandara Diatur oleh Soekarna-Hatta Terminal 2 F. Set.Komisi VI Tim Kunker take off dari Bandara 13.00 WIB Soekarno Hatta Jakarta menuju s.d.a Bandara Sultan Hasanudin dengan Pesawat Garuda Airlines GA. 16.30 WITA Tiba di Bandara Sultan Hasanudin, Diatur Protokol istirahat sejenak di VIP Room, Pemda diterima oleh Direksi AP I (Persero). 17.00 – 19.30 WITA Dilanjuti peninjauan Lapangan s.d.a Bandara Udara Sultan Hasanudin – Makasar (diakhiri makan malam). 20.00 WITA Tim menuju ke Grand Clarion s.d.a Hotel (check in).

Senin, 06.00-08.00 WITA 16-3-2015 08.30 WITA 09.00-12.00 WITA

12.00-13.00 WITA 14.00-17.00 WITA

19.00-21.00 WITA

3

ACARA

Selasa, 06.00-08.00 WITA 17-3-2015 09.00-12.00 WITA

12.00-13.30 WIB 14.00-17.00 WITA

Sarapan Pagi di Hotel. Tim menuju Kantor Gubernur Prov. Sulawesi Selatan. Pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, didampingi Bupatei/Walikota seluruh Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala BKPMD, dan Kepala KADIN Daerah. ISOMA Pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan Direksi PTPN XIV, Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero), Direksi PT. Pertani (Persero), dan Direksi PT. Semen Tonasa. Pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT. Pupuk Kaltim, dan Perum Perhutani (didahului makan malam). Sarapan pagi Pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT. PLN (Persero), PT. Pertamina (Persero), dan Direksi PT. Telkom (Persero), Tbk ISOMA Peninjauan lapangan ke PT. Pelindo IV (Persero) dan PT. IKI (Persero).

Diatur oleh Set. Komisi VI s.d.a s.d.a

s.d.a

s.d.a

Diatur oleh Set. Komisi VI s.d.a

s.d.a Diatur oleh Set. Komisi VI

5

NO HARI/TGL

PUKUL

ACARA

19.00-21.00 WITA

Pertemuan dengan Direksi PT. Adhi Karya (Persero), Direksi PT. Waskita Karya (Persero), Direksi PT. Nindya Karya (Persero), dan Direksi PT. Sucofindo (Persero), (didahului makan malam) Sarapan pagi.

06.00-08.00 WITA 4 Rabu, . 18-3-2015

KET

09.00-11.00 WITA

5 Kamis, . 19-3-2015

Tim melakukan Pertemuan dan dilanjuti Peninjauan ke Perum Bulog (Persero). 11.00-12.00 WITA Tim melakukan peninjauan ke Pasar Tradisional. 12.00-14.00 WITA Tim melakukan peninjauan ke UKM/atas binaan PT. PNM (Persero) didampingi Direksi PT. PNM (Persero). (didahului makan siang). 14.30 WITA Tiba kembali ke Grand Clarion Hotel (istirahat) 19.00-21.00 WITA Makan Malam 06.30-08.00 WITA Sarapan pagi 09.00 WITA 10.50 WITA

12.10 WIB

Tim menuju ke Bandara Sultan Hasanudin Tim take off dari Bandara Sultan Hasanudin menuju Bamdara Soekarna-Hatta, Jakarta dengan Pesawat Garuda Indonesia GA Tim tiba di Bandara SoekarnoHatta, Jakarta dengan Pesawat Garuda Indonesia.

s.d.a

Diatur oleh Set. Komisi VI s.d.a

s.d.a s.d.a

s.d.a s.d.a Diatur oleh Protokol s.d.a s.d.a

Diatur oleh Set. Komisi VI

II. A.

ISI LAPORAN DESKRIPSI OBYEK KUNJUNGAN KERJA Selama lima tahun terakhir, Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 24 kabupaten/kota, telah menunjukkan performa ekonomi yang sangat baik di tengah krisis ekonomi global, dan berhasil menduduki posisi daerah terbaik kedua secara nasional dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,23% pada kuartal III tahun 2014. Bank Indonesia pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan akan berkisar antara 7,5% hingga 8,4% pada tahun 2015, sementara menurut BPS, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah ini berkisar antara 7,7-8,1% pada tahun 2015. Kondisi ini disebabkan karena pergeseran kegiatan ekonomi yang cukup baik di Sulawesi Selatan, dari yang semula didominasi oleh pertanian, kini mulai bergeser ke industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran. Tabel 1.Indikator Makro Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014-2018 Pertumbuhan ekonomi, % PDRB perkapita, Rp juta

2013 7,65 22,15

Sumber : BPS Sulsel dan RPJMD 2013 - 2018

2014 7,9 35,59

2015 7,7-8,1 25,27

2016 7,5-8,2 27,09

2017 8,0-8,2 28,87

2018 8,2-8,4 30,60

6

Untuk mencapai taraget pertumbuhan daerah tersebut, isu strategis Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 dikaitkan dengan RPJMN dan PRJMD adalah dengan cara sebagai berikut: a) meningkatkan produksi dan kualitas hasil produksi pertanian; b) peningkatan akses dan kualitas sumber daya manusia, c) peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup, d) pembangunan industri pengolahan dan peningkatan pelayanan publik, dan e) pembangunan infrastruktur wilayah & permukiman untuk perkuatan konektifitas regional dan nasional. Penguatan perekonomian daerah Sulawesi Selatan dilakukan melalui pengembangan kawasan strategis pada tahun 2015 dengan beberapa cara. Pertama, pengembangan kerjasama daerah dan daya saing daerah yang meliputi: pengembangan kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Luar Negeri; pengembangan kerjasama kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lain di Indonesia dan luar negeri; pengembangan iklim dan sarana/prasarana pendukung investasi daerah; pengembangan sistem jaringan distribusi komoditas strategis; peningkatan kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja; penguatan sistem inovasi daerah; dan pengembangan dukungan MP3EI dan BKPRS. Kedua, pengembangan ekonomi kerakyatan. Ketiga, pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan pembangunan kesehatan. Keempat adalah peningkatan kapasitas infrastuktur wilayah. Kelima, pengembangan kawasan strategis. Keenam, pengelolaan sumber daya air dan peningkatan kapasitas infrastruktur irigasi. Terakhir, reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan. Dilihat secara ekonomi, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sumber daya alam seperti batubara (Mallawa, Walanae, Camba dan Toraja), Tambang Emas (Luwu, Luwu Utara, Palopo, Luwu Timur, Toraja, Pangkep, Barru, Bone, Jeneponto), dan pertanian. Selain itu, sebagai daya tarik pariwisata, Provinsi ini memiliki beberapa tempat seperti Balla Lompoa di Gowa, Benteng Somba Opu di Makassar, Pantai Losari di Makassar, Benteng Rotterdam di Makassar, Tj. Bira di Bulukumba, Bantimurung di Maros, ana Toraja, dan Tongkana di Enrekang), dll. Komoditi unggulan Sulawesi Selatan adalah padi, jagung, kakao, sapi dan kerbau, udang serta rumput laut. Semua ini merupakan peluang bagi Sulawesi Selatan untuk mengembangkan perekonomiannya di tahun ini. Meski demikian, salah satu yang menjadi catatan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan masih tersentralisasi di Kota Makasar dengan kontribusi sebesar 32% dari total pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Padahal, Sulawesi Selatan juga memiliki kota-kota lain yang potensial untuk dikembangkan sebagai sentra pertumbuhan ekonomi baru, seperti Pare-pare, Palopo, Bone, dan Bulukumba. Dilihat dari posisi Sulawesi Selatan di Kawasan Indonesia Timur, provinsi ini menempati posisi strategis baik secara geografis maupun geopolitik dalam pembangunan, dan merupakan salah satu provinsi yang dikenal dengan sektor industri paling maju di kawasan ini. Tentunya, Sulawesi Selatan telah menjadi tolok ukur pertumbuhan industri daerah dan menjadi pendorong bagi daerah sekitarnya dan daerah-daerah lain yang masih tertinggal.

7

Selain itu, investasi juga mulai tumbuh di antaranya dengan rencana pembangunan sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api, pelabuhan, bandara, serta pembangunan konstruksi, ditambah dengan pertumbuhan ekspor Sulawesi Selatan yang lebih tinggi dibandingkan impor. Ditambah lagi rencana pembangunan kawasan “Center Point of Indonesia” dan “Makasar New Port” dimana pelabuhan terintegrasi dengan kawasan industri. Hadirnya sejumlah proyek pembangunan infrastruktur tersebut tentunya akan memperlancar arus barang dan jasa yang akan berdampak pada akselerasi perekonomian masyarakat. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada tahun 2014, jumlah koperasi aktif meningkat menjadi 5.318 unit. Dari jumlah tersebut, terdapat peningkatan sebanyak 1,625 unit koperasi yang terfasilitasi sarana dan prasarana (mandiri), Dan juta terdapat 98 unit koperasi yang produk yang mendapatkan perizinan. Kegiatan prioritas dalam bidang koperasi, dan UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 1. Pusat layanan usaha terpadu (plut) di Kota Makassar, Palopo dan Kabupaten Bantaeng. 2. Pengembangan wirausaha baru. 3. Program Pemberdayaan KUKM di daerah. 4. Pengembangan Keanggotaan Koperasi melalui peningkatan kerjasama koperasi dan penyuluh dalam rangka gerakan masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP). Bidang Perdagangan dan Perindustrian Kegiatan Prioritas dalam bidang perdagangan dan perindustrian di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan Industri 24 Kabupaten/kota. 2. Wilayah Pusat Pengembangan Industri (WPPI) (Makassar, Maros, Gowa, Takalar, 3. to, Bantaeng. 4. Pengembangan Kawasan Ekonomi khusus di Provinsi Sulawesi Selatan 5. Pengembangan Kawasan Industri Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan. 6. Antena Shop di Jakarta yang membutuhkan dukungan pemerintah. 7. Pengembangan Dekranasda. 8. Penguatan Daya saing (Pembangunan Rumah Kemasan). Kendala yang dihadapi oleh industri umumnya adalah sebagai berikut: 1. Terbatasnya pengolahan SDA lokal menjadi bahan baku dan bahan penolong industri. 2. Masih lemahnya daya saing produk, dimana daya saing produk industri menjadi salah satu parameter kemajuan pengembangan sektor industri dan perdagangan di suatu daerah. 3. Masih lemahnya struktur keterkaitan antara industri besar, menengah dan kecil juga rendahnya keterkaitan baik pada level backward lingkage maupun forward lingkage.

8

4. Masih rendahnya nilai tambah produk industri dan perdagangan. 5. Keterbatasan penguasaan teknologi serta kurangnya dukungan bagi pengembangan teknologi (R & D). 6. Masih rendahnya produktivitas IKM. 7. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang industri dan perdagangan. Bidang Penanaman Modal Kegiatan Prioritas dalam bidang penanaman modal adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir. Tabel 2. Realisasi PMA dan PMDN Prov. Sulsel Tahun 2010-2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014

PMA Proyek 43 49 42 88 100

TKI 1.449 5.479 5.713 10.438 7.396

TKA 54 67 83 74 109

USD, juta 441,79 89,56 582,53 462,77 280,94

Proyek 23 49 54 57 83

PMDN TIKI TKA 7.704 68 14.189 44 76.634 449 33.078 32 9.116 41

Rp miliar 3.212,3 3.986,3 2.318,8 921,0 4.949,5

Berkaitan dengan kawasan industri, terdapat 5 lokasi kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri (KI) di Provinsi Sulawesi Selatan yang diusulkan untuk dikembangkan, antara lain: 1. Kawasan Gowa, dengan sektor pengembangan industri pengolahan kakao, kopi, jagung. Kawasan ini telah melakukan pengusulan ulang namun perlu disempurnakan. 2. Kawasan Kabupaten Selayar dengan sektor pengembangan industri. 3. Kabupaten Maros dengan sektor pengembangan industri. 4. Kabupaten Barru dengan sektor pengembangan industri. 5. Kabupaten Bantaeng dengan sektor pengembangan industri. Namun untuk Kawasan Kabupaten Selayar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Marru masih akan dilakukan pengusulan ulang. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah Daerah sulit untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dengan cost of production yang rendah, karena suku bunga pinjaman yang relatif lebih tinggi dari suku bunga deposito. 2. Belum adanya pengaturan terhadap mini market, sehingga keberadaannya telah mengancam pasar tradisional. 3. Selama ini KUR tidak dapat dinikmati karena skema persyaratan yang terlalu mengikat, seperti persyaratan bagi perusahaan yang telah beroperasi minimum 3 tahun. 4. Masih ada kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang masih dikategorikan sebagai daerah miskin tanpa adanya industri yang

9

berkembang di daerah tersebut, misalnya Kabupaten Jeneponto. Padahal pasokan listrik di daerah tersebut sangat memadai. 5. Terdapatnya pabrik gula yang tidak potensial dalam operasionalnya padahal memiliki lahan yang sangat luas. Sebagai alternatif, dapat dialihkan untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 1.

2.

3.

4.

5. 6.

Komisi VI DPR RI mendukung Pemerintah Daerah untuk membatasi izin pendirian minimarket melalui pengetatan regulasi dengan mempertimbangkan asas keberpihakan terhadap pasar tradisional, seperti pengaturan perizinan pendirian hanya 1 minimarket dalam 1 kabupaten/kota. Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah Daerah (khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota) untuk memiliki sektor unggulan sebagai pengungkit bagi pertumbuhan daerahnya. Terkait hal di atas, Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempromosikan sektor unggulannya (khususnya pariwisata dan produk UKM) melalui information & technology (IT) / internet dengan mengembangkan dan memperbaharui website Sulawesi Selatan. Komisi VI DPR RI mendorong Pemerintah Daerah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan hilirisasi produk dalam menghadapi MEA dan tidak “menjadi buruh di negara sendiri”. Juga mendukung Pemerintah Daerah melakukan identifikasi selera pasar dalam strategi produknya. Komisi VI DPR RI mendukung Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan anggaran revitalisasi pasar secara efektif. Komisi VI DPR RI mendukung pembangunan smelter di Kabupaten Bantai dan mendistribusikan hasilnya ke daerah sekitar.

Catatan: Bahwa dalam Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, MSi, MH., berhalangan hadir dan diwakilkan oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Ketidakhadiran Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan disebabkan karena menghadiri Kunjungan Kerja Presiden ke Jepang . B.

BADAN USAHA MILIK NEGARA

1.

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Provinsi Sulawesi Selatan dipasok dari pembangkit yang terinterkoneksi dengan sistem ketenagalistrikan Sulselbar dengan komposisi daya terpasang sebesar 1.449,46 MW, daya mampu sebesar 1.289,46 MW, dan beban puncak pada waktu siang sebesar 544 MW dan pada waktu malam sebesar 921,9 MW. Rasio elektrifikasi Provinsi

10

Sulawesi Selatan sampai dengan bulan Februari 2015 sebesar 85,71%. Namun sayangnya dengan tingginya rasio elektrifikasi tersebut, prasarana ketersediaan listrik masih belum merata di Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi ini terlihat bahwa dari 307 total kecamatan, komposisi yang telah terlistriki sebanyak 292 dan yang belum terlistriki sebanyak 15 kecamatan. Untuk total gangguan tahun 2014, SAIDI Provinsi Sulawesi Selatan adalah 124,17 menit/plg dan SAIFI Provinsi Sulawesi Selatan adalah 2,93 kali/plg. Untuk tahun 2015 SAIDI sampai bulan Februari 2015 adalah 13,83 menit/plg dan SAIFI adalah 0,29 kali/plg. Jumlah pelanggan PLN Wilayah Sulselrarbar hingga bulan Februari 2015 mencapai 2,2 juta orang, dan terbanyak adalah ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan total pelanggan mencapai 1,7 juta orang. Adapun harga jual rata-rata/kWh pada bulan Februari 2015 sebesar Rp967/kWh. Rencana penambahan kapasitas pembangkit (RUPTL) selama periode tahun 2015-2024 dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, jangka pendek meliputi PLTG/MG Mobile Tallo Lama dengan kapasitas 50 MW dan PLTG/MG Mobiile Tello dengan kapasitas 100 MW. Keduanya direncanakan pada tahun 2016. Kedua, pada jangka menengah terdapat 5 tambahan kapasitas listrik yaitu PLTMG Selayar dengan kapasitas 10 MW, PLTG/MG/U Makasar Peaker dengan kapasitas 450 MW, PLTY Takalar/Punagaya dengan kapasitas 2x100 MW, PLTU Sulsel Barru 2 dengan kapasitas 1x100 MW, dan PLTG/MG/U Sulsel Peaker dengan kapasitas 450 MW. Kelima proyek ini akan direncanakan pada tahun 2017-2019. Ketiga, pada jangka panjang terdapat 3 proyek yaitu PLTU Sulsel 2 dengan kapasitas 2x200 MW, PLTA Bakaru 2 dengan kapasitas 2x63 MW, dan PLTA Poko dengan kapasitas 2x117 MW. Ketiga proyek ini direncanakan pada tahun 2019-2021. Untuk mengatasi permasalahan kelistrikan di wilayah Sulawesi Selatan, PT. PLN Wilayah Sulawesi Selatan telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk sebagai berikut: 1. Sinergi pembangunan kawasan industri smelter Bantaeng dengan kemudahannya 2. Sinergi kawasan Mamminasata terkait pembangunan kereta api jalur Makasar-Pare-pare. 3. Bantuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperjuangkan usulan pembangkit untuk mengatasi daerah-daerah kritis. 4. Melakukan transfer knowledge tentang kondisi kelistrikan di Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat dengan menjadi pemateri/narasumber 5. PLN Wilayah Sulselrarbar bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Hasanudin Makasar dalam membuat Road Map Listrik Lisdes 2015-2019 6. PLN Wilayah Sulselrarbar bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Hasanudin Makasar dalam

11

membuat kajian sedimentasi aliran Sungai penyuplai PLTA Bakaru 126 MW yang berada.

Mamasa

sebagai

Kendala yang dihadapi adalah kendala pendanaan sebagai berikut: 1. Izin multiyear (IMY) tidak diperpanjang mengakibatkan pekerjaan konstruksi terhenti. 2. Berimbas ke proyek-proyek APLN Selain kendala pendanaan, tantangan yang dihadapi adalah tantangan pengadaan lahan dimana: a) pemilik lahan minta harga tinggi; b) pemilik lahan menolak dibebaskan atau dilewati SUTT; c) jalur melalui area tambang (HGU); d) jalur melalui kawasan hutan, dan e) tanah milik pemerintah daerah. Di samping itu, tantangan lainnya adalah banyaknya penambangan liar yang mengganggu dan stabilitas konstruksi di beberapa jalur transmisi. Rekomendasi untuk PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 1.

2.

3.

4. 5.

2.

Komisi VI DPR RI mengundang Direktur PT. PLN (Persero) dalam rapat yang akan diadakan di Jakarta untuk membahas strategi jangka menengah dan jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan listrik yang merata di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Dalam kaitannya dengan ketimpangan pasokan listrik antar daerah, Komisi VI DPR mengharapkan adanya sinergi perencanaan tata ruang antara pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, sehingga dapat melakukan ekspansi/ekspor listrik ke daerah lain yang membutuhkan. Interkoneksi antar daerah menjadi alternatif solusi untuk meningkatkan efisiensi pada tubuh PT. PLN (Persero). Mempertimbangkan 370 MW kelebihan kapasitas listrik PT. PLN (Persero) yang tidak terlalu besar, Komisi VI DPR RI mendorong PT. PLN (Persero) untuk menetapkan/mencapai tingkat kelebihan kapasitas listrik sesuai dengan minimum reserve margin yang digunakan oleh negara ASEAN lainnya. Komisi VI DPR RI mendorong PT. PLN (Persero) dapat mengantisipasi kompetitor swasta yang masuk. Dalam kaitannya dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Komisi VI DPR RI meminta PT. PLN (Persero) untuk lebih menyalurkan dana PKBL dalam bentuk beasiswa pendidikan sebagai bentuk mencerdaskan kehidupan masyarakat sekitar.

PT. Pertamina (Persero) MOR VII Sulawesi Pada wilayah kerja Sulawesi, PT. Pertamina MOR VII mencakup Sulawesi Tenggara (13 kabupaten/kota), Sulawesi Utara (15 kabupaten kota), Gorontalo (6 kabupaten/kota), Sulawesi Tengah (13 kabupaten/kota), Sulawesi Barat (6 kabupaten/kota), dan Sulawesi

12

Selatan (24 kabupaten kota). Kegiatan operasional pada wilayah ini terdiri dari: a) Fuel Retail Marketing (364 SPBU, 108 APMS, 60 SPDN, 65 AMT, 4 SPBN, dan 601 Lembaga Penyalur), b) Fuel Industri & Marine (3 SPBB dan 9 Agen BBM), c) Aviation (7 DPPU termasuk aneksasi, 27 Customer Regular, 144 Customer Non Regular dan 70 Kendaraan Refueller), d) LPG & Gas Product (199 Agen PSO, 58 Agen Non PSO, 22 SPPBE 3 Kg, 8 SPPEK, e) Sales Lubricants (14 Agen Pelumas , 31% Pasar Otomotif, 24% Pasar industri), dan f) Asphalt (8 Agen Aspal). BBM Supply untuk area Sulawesi diperoleh dari Kilang RU V Balikpapan dan impor. TBBM yang diterima BBM impor yaitu TBBM Makasar dan TBBM Baubau. Fasilitas MOR VII terdiri dari 17 TBBM (143 tanki dengan total safe capasity 355.284 KL) dan 7 DPPU Avtur. TBBM yang terbesar adalah solar dan premium dengan jumlah 49 tanki dengan total safe capasity 149.993 KL dan 49 tanki dengan safe capacity 140.155 KL. Dari 927 lembaga penyalur untuk BBM, LPG dan Pelumas di MOR VII, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan yang terbesar dengan jumlah 416 lembaga, diikuti dengan Sulawesi Tenggara 169. BBM PSO Gambar 2 menunjukkan realisasi BBM PSO MOR periode tahun 2009-2014. Pada tahun 2014, MOR VII telah menyalurkan BBM PSO di bawah quota untuk jenis premium, solar, dan RFM VII. Realisasi BBM PSO untuk premium mencapai 2,13 juta KL dari 2,17 juta KL quota pada tahun 2014. Realisasi BBM PSO untuk solar mencapai 0,86 juta KL dari 0,88 juta KL quota Realisasi BBM PSO untuk RFM VII mencapai 3,13 juta KL dari 3,19 juta KL quota. Namun berbeda halnya dengan kerosene, produk ini telah disalurkan sebesar 5,1% melebihi quota tahun 2014. Untuk wilayah Sulawesi Selatan, PT Pertemina MOR VII telah menyalurkan BBM PSO di bawah quota yang telah ditetapkan pada tahun 2014. Premium sebesar 0,98 juta KL dari 1 juta KL quota, solar sebesar 0,4 juta KL dari 0,44 juta KL quota. Dibandingkan tahun sebelumnya, jenis pertumbuhan premium dan solar pada tahun 2014, yaitu premium 3% dan solar 3,3%. Apabila dilihat dari Industry Fuel Marketing (IFM), selama periode tahun 2011-2014 realisasi IFM di Sulawesi Selatan mengalami tren yang menurun. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh sektor PLN sebagai sektor IFM terbesar yang jumlah menurun drastis sejak tahun 2013 menjadi 26.522 dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 231.803. Tentunya ini menjadi prestasi bagi PLN untuk melakukan efisiensi bahan bakar minyak dengan cara menggunakan alternatif energi lainnya. AVTUR Sama halnya dengan BBM, avtur yang didistribusikan ke Sulawesi Selatan khususnya berasal dari Kalimantan yaitu berasal dari Kilang Balikpapan ke DPPU Sultan Hasanudin, Makasar di Sulawesi Selatan,

13

salah satu dari 7 DPPU yang ada di Sulawesi. DPPU Sultan Hasanudin ini yang terbesar dalam penyaluran avtur pada MOR VII selama tahun 2009-2014, yaitu rata-rata sebesar 75% dari total penyaluran avtur di MOR VII. Penyaluran avtur pada DPPU Sultan Hasanudin tahun 2014 mencapai 198,3 ribu KL dari 267,3 ribu KL total seluruh DPPU di Sulawesi. GAS Supply Domestik Gas MOR VII ke Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan melalui supply laut reguler dari STS Kalbut menuju Depot LPG di Makasar dan Terminal LPG Bosowa. Sarana dan fasilitas Depot LPG Makasar berkapasitas 2500 tanki timbun (MT) dengan rata-rata stok 1584 MT, DOT 400 MT, sementara Terminal LPG Bosowa berkapasitas 10.000 MT dengan rata-rata stok 5672 MT dan DOT 400 MT. Selain itu di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat SP(P)BE dengan kapasitas 627 MT dan rata-rata stok 1219 MT dan DOT 589 MT, SPPEK dengan kapasitas 312 MT dan rata-rata stok 312 MT dan DOT 160 MT. Untuk penyaluran elpiji PSO, realisasi LPG PSO MOR VII masih belum menunjukkan tren yang normal dari tahun ke tahun, disebabkan masih terdapat wilayah yang belum selesai konversi dan masih menjadi target konversi di tahun 2014. Namun, realisasi elpiji PSO di Sulawesi Selatan telah meningkat signifikan khususnya untuk elpiji 3 kg. Pada tahun 2014 telah mencapai 178.954 MT meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 149.378 MT. Kebutuhan LPG 3 kg ini telah diperketat pengawasannya sehingga tidak terjadi switching dari 12 kg dan 3 kg oleh PT Pertamina dengan cara memperdekat titik supply pengisian LPG dan penerapan multi supply. Berbeda halnya dengan elpiji 3kg, penyaluran elpiji 12 kg di Sulawesi Selatan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 33.528 MT dibandingkan tahun sebelumnya 44.983 MT. Kondisi ini disebabkan terjadi pengalihan masyarakat pengguna LPG 12 kg ke Bright Gas. PELUMAS MOR VII melakukan penyaluran Pelumas ke Sulawesi Selatan dari Depot Pelumas Gresik. Sulawesi memiiki 4 titik supply Pelumas dimana salah satunya adalah Gudang Makasar di Sulawesi Selatan, sementara di provinsi lainnya terdapat Gudang Agen Kendari, DSP Palu, dan DSP Bintung. Fasilitas Gudang Makasar di Sulawesi Selatan memiliki kapasitas 6.800 drum. Untuk informasi bahwa DSP terbesar ada di Sulawesi Utara yaitu Gudang Bitung dengan kapasitas gudang mencapai 16 ribu drum. Realisasi penjualan Pelumas di Sulawesi Selatan pada tahun 2011 hingga tahun 2014 mengalami tren yang menurun. Realisasi penjualan pelumas pada akhir tahun 2014 mencapai 11.100 KL menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2013 (12.184 KL), tahun 2012 (12.683 KL), dan tahun 2011 (13.488 KL).

14

ASPAL PT Pertamina MOR VI telah mensupply aspal ke Sulawesi Selatan dari pabrik aspal Gresik. Adapun untuk area Sulawesi memiliki 8 agen penyalur aspal, dan salah satu agen aspal yang berada di Suawesi Selatan adalah PT. Aspalindo Sejahtera Mandiri Makasar yang memiliki 2 tanki dengan kapasitas 3.500 KL. Selama periode tahun 2011 hingga tahun 2014, penyaluran aspal di Sulawesi mengalami tren yang menurun. Realisasi aspal MOR VII pada tahun 2014 mencapai 31 ribu KL menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2013 (43,9 ribu KL), 2012 (112,1 ribu KL) dan tahun 2011 (120,6 ribu KL). PT Pertamina MOR VII telah melakukan PKBL selama tahun 2009 hingga tahun 2014 sebesar Rp68,5 miliar, yang terdiri dari Rp41,66 miliar program kemitraan dan Rp26,83 miliar bina lingkungan. Program unggulannya berupa bantuan mobil dump truck sampah Pemerintah Kota Manado, bantuan bencana alam (banjir dan longsor) di Sulawesi, pemberian bantuan sarana ibadah (gereja dan masjid) di Manado, penyuluhan kesehatan (kanker serviks dan HIV/AIDS) kepada masyarakat, bantuan 50 unit notebook untuk 6 perguruan tinggi di Sulawesi dan program kemitraan dengan UKM. Kendala yang dihadapi PT Pertamina (Persero) dalam penyaluran BBM adalah berupa kendala operasi sebagai berikut: 1. Kendala cuaca, dan sebagai solusinya adalah koordinasi dengan shipping and marine serta melakukan upaya build up stock sebelumnya. 2. Gangguan alam dan infrastruktur, dan sebagai solusi untuk mengatasinya adalah melakukan RAE atau spot charter jika terjadi bencana alam baik longsor, banjir maupun kendala pada lalu lintas (jembatan putus) 3. Demmurage karena keterbatasan tanki timbun, dan sebagai solusinya adalah melakukan penambahan tanki timbun baru dan pembangunan jetty untuk antisipas jetty di TBBM. Rekomendasi untuk PT. Pertamina (Persero) adalah sebagai berikut: Komisi VI DPR RI mengundang PT Pertamina (Persero) pada rapat yang akan diadakan di Jakarta untuk membahas masalah penetapan harga BBM yang relatif “mahal” yang telah merugikan masyarakat guna mendorong bangkitnya investasi/industri. 2. Komisi VI DPR RI mendorong adanya sinergi BUMN sebagai solusi menciptakan efisiensi harga sehingga PT. Pertamina (Persero) dapat memiliki daya saing di antara kompetitor dari negara lain. 3. Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina (Persero) untuk dapat lebih melakukan pengawasan harga jual elpiji. 4. Dalam kaitannya dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Komisi VI DPR RI meminta PT. Pertamina (Persero) untuk lebih menyalurkan dana PKBL dalam bentuk beasiswa pendidikan sebagai bentuk mencerdaskan kehidupan masyarakat sekitar. 1.

15

3.

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Persero) yang disingkat PT. Telkom, Tbk (Persero) merupakan BUMN Indonesia yang melayani jasa telekomunikasi. Telkom Group Portfolio memiliki 16 portfolio bisnis, yang terdiri atas 9 portfolio produk dan 7 portfolio customer. Pelanggan Telkom Group mencapai 195 Juta pelanggan yang terdiri atas : Fixed Wireline 9.7 Jt, Fixed Wireless 4.4 Jt, Seluler 140.6 Jt, Fixed Broadband 3.4 Jt, Mobile Broadband & Blackberry 37.1 Jt. Secara keseluruhan, jumlah pelanggan tumbuh rata-rata sebesar 19.5% per tahun dalam kurun 10 tahun terakhir. Pelanggan Fixed Wireless mengalami pertumbuhan negatif sebagai akibat dari konsolidasi industri CDMA sesuai Peraturan Menkominfo Nomor 30 Tahun 2014 tanggal 9 September 2014. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah deviden yang dibagikan Telkom terus mengalami peningkatan dari Rp6,3 triliun pada tahun 2010 mejadi Rp9,9 triliun pada tahun 2013. Namun, kontribusi pajak Telkom Group pada tahun 2014 mengalami penurunan dikarenakan belum dibagikannya deviden tahun 2014. Sepanjang 4 tahun terakhir kontribusi pajak Telkom Group terus mengalami peningkatan. Kontribusi pajak terbesar berasal dari PPH (Rp10,9 triliun atau sebesar 43% pada tahun 2013). Dari jumlah 1.918.700 KK dan 8,52 juta penduduk pada wilayah Sulawesi Selatan, PT. Telkom, Tbk (Persero) telah melayani jasa telepon sebanyak 285.862 SSL (15% dari jumlah kepala keluarga), jasa seluler sebanyak 6,3 juta SSL (75% dari penduduk), jasa internet sebanyak 76.897 SSL (4% dari jumlah KK), dan jasa indihome sebanyak 3.072 SSL (0,2% dari jumlah KK). Untuk melayani jasa tersebut, perusahaan ini memiliki alat produksi seperti copper untuk melayani 220.862 SSL, MSAN untuk melayani 93.225 SSL, dan GPON untuk melayani 6.567 SSL, sehingga secara total, alat produksi yang dimiliki oleh perusahaan ini dapat melayani 320.654 SSL. Adapun peta layanan perusahaan ini pada wilayah Sulawesi Selatan meliputi 26 lokasi Plasa Telkom, 4.060 BTS Tsel, 66 lokasi Wifi Corner, 41 STO, dan 18 lokasi Gerai Tsel. Dengan alat tersebut maka Seluruh Kota & Kabupaten di Sulawesi Selatan telah dicover oleh fasilitas telekomunikasi Telkom Group. Dengan jumlah kebutuhan 242.754 dan alat produksi 21.951, maka kebutuhan alat produksi sebanyak 236.178. Strategi peningkatan kinerja perusahaan di Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut: 1. Penguatan Backbone a. Backbone JaSuKa (Jawa-Sulawesi-Kalimantan) atau SUB (Surabaya-Ujung Pandang-Banjarmasin) b. Backbone Sulawesi Kalimantan: Makassar-Pare-Pare-PaluSangata-Balikpapan-Banjarmasin, Makassar-Pare-Pare-PaluManado-Ternate. c. Backbone Sulawesi-Maluku-Papua (SMPCS)

16

2. Pembangunan Akses Metro-e Node-B Telkomsel a. Roll Out = 245 Node b. Modernisasi = 738 Node 3. Pembangunan Akses Fiber Optic 4. Perluasan Jangkauan Layanan: Pemenuhan Lokasi Perumahan, Pemukiman dan High Risk Building 5. Penguatan Produk Baru Indihome 6. Peningkatan Kualitas Layanan: Fully I, Improvement Competence, Simplify Process, dan Performance and Benchmark. 7. Program Khusus yaitu: a. Pembangunan Wifi Corner b. Pengembangan Broadband Area: Losari Broadband Beach. Pemasangan 13 Access Point sepanjang Pantai Losari (Mei 2015) c. Broadband Port: Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, melalui Modernisasi Akses Tembaga menjadi Fiber Optik dan Pemasangan Akses Point d. Kampung Nelayan Digital: Pelabuhan Ikan Paotere untuk mendukung Program Kementerian Perikanan & Kelautan) melalui pemasangan akses point dan pembangunan aplikasi sistem informasi operasional nelayan. Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut: 1. Terbitnya PERDA di beberapa kabupaten/kota yang mengenakan retribusi utility (tower, tiang, galian kabel, dll). 2. Sering terjadi gangguan jaringan di lapangan akibat pekerjaan pihak ke-3. 3. Masih seringnya terjadi gangguan dari lingkungan (premanisme, aparat gadungan, vandalisme, dll). Rekomendasi untuk PT. Telkom, Tbk (Persero) adalah sebagai berikut: Komisi VI DPR RI mendorong PT. Telkom Tbk (Persero) mengembangkan perannya sebagai The King of Digital dan dalam menghadapi Over The Top (OTT). 2. Komisi VI DPR RI meminta PT. Telkom, Tbk (Persero) untuk menyalurkan PKBL tidak hanya pada masyarakat sekitar, namun juga lebih merata kepada pengguna telekomunikasi. 1.

4.

PT. Angkasa Pura I (Persero) PT. Angkasa Pura I (Persero) merupakan bagian dari BUMN yang melayani jasa sarana dan prasarana transportasi, khususnya dalam wilayah kerja Sulawesi Selatan. Strategi pengembangan bisnis PT. Angkasa Pura I (Persero) di Sulawesi Selatan adalah a) menjadikan Bandara Sultan Hasanuddin sebagai Business, Logistic Hub And Main Eastern Hub untuk kawasan timur Indonesia, sementara Sam Ratulangi

17

menjadi northern hub; b) mengembangkan Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar berkonsep Airport City yaitu dengan membangun Runway Ke-3 dan Terminal ke-2; dan c) mengintegrasikan Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar dengan terminal multimoda Mamminasata. Dilihat dari kinerja keuangannya, PT. Angkasa Pura I mencetak laba sebesar Rp29,4 miliar pada tahun 2014 untuk Bandara Sultan Hasanudin, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp52,7 miliar pada tahun 2013. Laba tersebut disumbangkan dari pendapat Aewo Non ATS sebesar Rp188,3 miliar lebih besar dari pendapatan nonaero (Rp113,8 miliar). Pergerakan pesawat pada Bandara Sultan Hasanudin mencapai 83.220 MVTS, sedangkan pergerakan penumpang mencapai 8.806 juta pax pertahun, dan 43.338 ton cargo pertahun. Safety Management Program Bandara Sultan Hasanuddin Makassar adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Safety Awareness pada semua karyawan a) Keselamatan dimulai dari setiap individu karyawan sebagai tanggung jawab moral kepada pengguna jasa bandara. b) Menyamankan persepsi diantara karyawan dan manajemen terhadap penerapan Safety Management System. c) Melakukan pelatihan terhadap pejabat dan staf operasional perusahaan agar mampu melakukan identifikasi hazard dan Safety Assesment di bandara (sesuai RKAP yang disetujui Kementerian BUMN) 2. Melakukan updating Runway Safety Team bersama Otoritas bandara, Airlines, Ground Handling guna melaksanakan Runway Safety Program yang bertujuan melakukan proses pemantauan risiko keselamatan dan memberikan rekomendasi. 3. Melaksanakan komitmen direksi yang tertuang dalam dokumen Safety Management System Manual pada 13 (tiga belas) bandara di lingkungan Angkasa Pura Airports. 4. Menyelenggarakan Safety Review, sebagai pembelajaran (lesson learned) bagi bandara bandara lain terhadap kejadian insident, serious insident dan accident yang terjadi di setiap bandara. 5. Menyelenggarakan Safety Coordination baik dengan internal Safety di lingkungan Angkasa Pura Airports maupun dengan Safety partner seperti Safety AIRNAV Indonesia terkait change management yang berdampak kepada pembuatan LOA, MOU serta SOP disetiap sisi bidang Operasional agar tidak terjadi benturan kepentingan di lapangan. 6. Menyelenggarakan pelatihan Basic Safety Management System 2 kali pertahun sejak tahun 2012 sesuai International Civil Aviation Organization kepada Jajaran Pejabat dan staf pelaksana Operasional. 7. Menyelenggarakan promosi keselamatan melalui Ramp Safety Campaign, seminar, diskusi dan pemasangan tanda peringatan maupun himbauan untuk mengutamakan keselamatan, serta melakukan sosialisasi agar budaya keselamatan menjadi bagian yang wajib ditaati bersama di seluruh wilayah bandara.

18

8. Memonitor dan memberikan penilaian terhadap pelatihan Penanggulangan Keadaan Darurat maupun emergency response time untuk penanggulangan darurat disisi darat (landside) maupun terminal yang diselenggarakan oleh bandara cabang Angkasa Pura. 9. Mengikuti kegiatan seminar maupun pelatihan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, KNKT maupun badan keselamatan dunia ICAO dalam kegiatan Regional Runway Safety Seminar Asia Pasific, Audit Safety Checklist, juga badan keselamatan regional seperti ITSAP Australia 10. Melakukan Investigasi Dan Mitigasi Hazard baik secara proaktif, prediktif maupn reaktif diwilayah bandara sisi Airside (Landasan, Taxiway dan Apron) sisi Terminal (Domestik dan Internasional) serta sisi Landside (area parkir dan lingkungan bandara sisi darat) 11. Melakukan Safety Assessment secara berkala, guna menilai tingkat kesiapan kinerja keselamatan bandara baik disisi udara, terminal, sisi darat maupun lingkungan sekitar bandara. Kendala yang dihadapi oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) dalam menyediakan prasarana transportasi udara sebagai berikut: 1. Kapasitas terminal Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar telah cukup padat dimana saat ini pergerakan penumpang telah mencapai angka 8.8 juta penumpang sedangkan kapasitas terminal hanya untuk 8 juta penumpang. Untuk itu, akan segera dilaksanakan pengembangan terminal 1 (T1) Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar untuk 15 Juta Penumpang dengan phase pengembangan seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Sultan Hasanuddin International Airport Development Plan Phase I (2019) Terminal a. Domestic b. International Total Parking Stand a. Domestic  Code C  Code E b. International  Code C  Code E

Total Runway 03-21 L Runway 03-21 R (Runway Baru)

Phase II (2024)

Phase III (2034)

Phase IV (2044)

126,684 m2 17,800 m2

159,377 m2 44,187 m2

196,022 m2 65,702 m2

233,603 m2 85,322 m2

144,484 m2

203,564 m2

261,724 m2

318,925 m2

32 1

38 1

44 3

53 4

4 -

7 1

16 1

20 1

37

47

64

78

3,500 m -

3,500 m -

3,500 m 3,500 m

3,500 m 3,500 m

19

2. Kebutuhan lahan yang cukup besar guna pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar yaitu sekitar 967 Ha dan belum dibebaskan. Dukungan yang diperlukan dalam menyediakan prasarana transportasi udara adalah sebagai berikut: 1. Dukungan Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati) untuk memberikan Rekomendasi terkait Rencana Induk Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar; 2. Dukungan infrastruktur jalan raya dari dan menuju ke Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar; 3. Dukungan pengintegrasian aksesibiltas jalan masuk ke Bandara Sultan Hasanuddin – Makassar yang tidak menimbulkan kemacetan. Rekomendasi untuk PT. Angkasa Pura I (Persero) adalah: 1. 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Komisi VI DPR RI mengundang PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk rapat di Jakarta secara detail. Komisi VI DPR RI meminta PT. Angkasa Pura (Persero) untuk lebih menerapkan standar Safety Management secara disiplin dan tertib, terutama peraturan mengenakan rompi ijo bagi petugas di area Bandara. Terkait efisiensi, Komisi VI DPR RI mendorong PT. Angkasa Pura (Persero) untuk melakukan review atas biaya operasional perusahaan untuk mengetahui faktor penyebab pembengkakan biaya operasional. Komisi VI DPR RI melihat rencana ekspansi pembangunan Bandara Hasanudin dengan kapasitas 15 juta penumpang yang ditargetkan selesai tahun 2019 dirasakan terlalu lama, mengingat desakan kebutuhan prasarana jasa transportasi udara yang semakin besar. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk memastikan apakah kapasitas bandara yang baru tersebut telah sesuai dengan prediksi kebutuhan pada masa mendatang. Terkait besaran biaya ekspansi pembangunan Bandara Hasanudin, Komisi VI DPR RI mendorong PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk lebih mempertimbangkan sumber pembiayaan yang tidak membebani perusahaan. Adapun sumber dana dapat berasal dari perbankan, divestasi, maupun pola pembiayaan lainnya yang tidak membebani perusahaan. Komisi VI DPR RI meminta PT. Angkasa Pura I (Persero) untuk melengkapi data angka pertumbuhan (%) transit internasional di Bandara Hasanudin, untuk melihat sejauhmana kapasitas Bandara Hasanudin dibandingkan Bandara Changi, Singapura. Komisi VI DPR RI memandang bahwa ruang VIP tidak sepatutnya ada dalam terminal Bandara Hasanudin.

20

5.

PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang disingkat oleh PT. Pelindo IV (Persero) berperan sebagai lokomotif Indonesia Timur, yakni sebagai penggerak dan pendorong kemajuan, dinamisasi dan konektivitas wilayah di Indonesia Tengah dan Timur. Perusahaan ini memiliki 20 cabang yang tersebar di wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Selain itu juga memiliki 4 kawasan, 3 UPK, 2 terminal petikemas, 3 anak perusahaan dan 2 afiliasi. Tiga UPK tersebut adalah UPK Bontang & Lhok Tuan, UPK Sengata, dan UPK Tanjung Redeb. Dua terminal tersebut adalah Terminal Petikemas Makasar dan Bitung. Selama periode tahun 2010-2014, tingkat produksi kapal mengalami tren yang relatif meningkat sebesar 158%, dari 26,70 juta Gt pada tahun 2010 menjadi 42,44 pada tahun 2014. Demikian halnya dengan produksi barang dan petikemas. Produksi barang sebesar 119,63 juta ton pada tahun 2010 meningkat sebesar 132% menjadi 137 juta ton pada tahun 2014. Produksi peti kemas sebesar 1,28 juta teus pada tahun 2010 meningkat sebesar 147% menjadi 1,79 juta teus pada tahun 2014. Namun sayangnya tidak demikian dengan produksi penumpang. Produksi menumpang pada tahun 5,84 juta orang pada tahun 2010 meningkat hingga tahun 2012 menjadi 6,69 juta orang, namun mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 5,96 juta orang, dan kembali meningkat menjadi 5,98 juta orang pada tahun 2014. Melihat kinerja keuangannya, PT. Pelindo IV (Persero) mencatatkan laba sebesar Rp0,23 triliun pada tahun 2009 dan meningkat menjadi Rp0,64 triliun pada tahun 2014. Peningkatan keuangan ini dipengaruhi dengan peningkatan investasi yang meningkat secara signifikan mulai tahun 2013 hingga tahun 2014. Pembangan kapasitas dan produktivitas PT. Pelindo IV (Persero) bagi Indonesia Timur bermanfaat bagi perusahaan, stakeholder, dan negara. Manfaat bagi perusahaan adalah percepatan peningkatan kapasitas terpasang pelabuhan, peningkatan produktivitas pelayanan, dan leverage perusahaan. Manfaat bagi stakeholder adalah untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, kapal lebih besar, biaya operasional kapal di pelabuhan menurun, dan traffic lebih besar. Sedangkan manfaat yang dirasakan bagi negara meliputi: penyebaran industri dan perdagangan ke Indonesia Timur, b) Bitung, Makasar, dan Sorong menjadi hub-port, c) mengurangi kepadatan Tanjung Priok dan Tanjung Perak, d) menunjang program konektivitas laut nasional (tol laut), e) mengurangi logistic cost national, f) membuka peluang lapangan kerja di Indonesia Timur (menurunkan kemiskinan), g) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, h) meningkatkan pemasukan pajak negara, dan i) menjaga disparitas harga tidak terlalu tinggi antara kawasan timur dan barat (menjaga inflasi) serta j) menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Rencana penggunaan Penyertaan Modal Negara oleh PT. Pelindo IV (Persero) sebesar Rp2 triliun adalah sebagai berikut: a) port of Bitung sebesar Rp365 miliar, b) Kendari New Terminal Rp635 miliar, c) port of

21

Tarakan Rp130 miliar, d) port of Ambon Rp100 miliar, e) port of Ternate Rp100 miliar, f) port of Jayapura Rp200 miliar, g) port of Sorong Rp270 miliar, h) port of Merauke Rp124,5 miliar, dan i) port of Manokwari Rp75,5 miliar. Untuk itu, persiapan yang dilakukan oleh PT. Pelindo IV (Persero) adalah pembentukan organisasi project, penyusunan tata kelola, pengurusan master plan, amdal, dan perijinan lainnya, dan penyiapan aspek teknis. Menurut World Bank, pertumbuhan Indonesia masih terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia. Sehingga tol laut sangat diperlukan sebagai konektivitas laut yang efektif yaitu adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia. Tol laut mendukung program pemerintah yang tertuang dalam Nawa Cita yang meliputi a) Kedaulatan Maritim; b) Pemerataan Pembangunan antar Wilayah terutama Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Perbatasan; dan c) membangun sekurang-kurangnya 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama. Adapun elemen tol yang diperlukan adalah a) pelabuhan yang handal, b) kecukupan muatan barat-timur dan timurbarat, c) pelayaran rutin dan berjadwal, d) inland akses yang efektif, dan e) tol laut peti kemas. Kebutuhan Revitalisasi Pelabuhan Makasar selama tahun 2015 hingga tahun 2040 adalah a) lahan, b) sentralisasi adm pelayanan, c) kedalaman, d) modernisasi faspel, e) kenyamanan pengguna jasa, f) penataan PKL, dan g) wow service

6.

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) selanjutnya disebut PT. IKI (Persero) merupakan BUMN yang kegiatan usahanya dalam bidang pembuatan kapal, reparasi kapal, alat apung dan sejenisnya serta produk jasa lainnya berkaitan dengan kapal laut. Perusahaan yang didirikan pada tanggal 29 Oktober 1977 memiliki visi “Menjadi Perusahaan Galangan Kapal dan Engineering Yang Kuat dan Berdaya Saing Global”. Selama 10 tahun, PT. IKI (Persero) yang berkantor pusat di Makasar dan cabangnya di Bitung, tidak beroperasi, sehingga karyawan yang sebelumnya lebih dari 400 orang kini hanya berjumlah 154 orang. Tahun 2007 - 2011, kinerja perusahaan memburuk selama 5 tahun berturut-turut menderita kerugian, aktivitas produksi hanya berjalan 40% akibat fasilitas produksi rusak berat, kinerja keuangan sangat buruk bahkan perusahaan tidak mampu membayar gaji karyawan. Walaupun selama periode itu, order yang ditujukan kepada perusahaan ini banyak, namun karena terbatasnya fasiltas, PT. IKI (Persero) hanya melakukan merehabilitasi, bukan mengembangkan kemampuan. Dengan PMN yang diterima pada akhir tahun 2012 sebesar Rp200 miliar, PT. IKI (Persero) berhasil pertama kalinya mencetak laba sebesar Rp2,7 miliar pada tahun 2012, equitas yang mulanya negatif sebesar Rp41 miliar menjadi posItif sebesar Rp146 miliar pada tahun 2012, pendapatan perusahaan bertumbuh 96% dari tahun 2011 pengaruh PMN dan terus meningkat

22

tahun 2014 menjadi sebesar Rp75,7 miliar, pertumbuhan pendapatan di atas 14% pertahun. Program revitalisasi dan profitisasi perusahaan, diharapkan selesai pada tahun 2015, dan perusahaan akan masuk pada tahap pengembangan, pertumbuhan kinerja (laba bersih dan pendapatan) diharapkan di atas 20%. Tabel 3.Neraca & Kinerja Keuangan PT. IKI (Persero) Tahun 2009-2013 Deskripsi, Rp miliar 2009 2010 2011 2012 Pendapatan Usaha 41,6 46 26,3 50,4 Laba(rugi) Operasi 9,4 12,6 7,1 17,9 Laba(rugi) Usaha (0,2) (12,0) (21,4) 4,2 Laba (rugi) Bersih Setelah Pajak (1,7) (13,9) (21,8) 2,7 Akumulasi rugi (61,7) (75,6) (97,4) (110,9) Aktiva 290,9 251,2 251,2 505,5 Hutang Jangka Pendek 80,2 53,4 59,8 89,4 Hutang Jangka Panjang 215,4 216,6 232 276,3 Ekuitas (5) (19) (41) 146,1 Sumber: PT. IKI (Persero), Kunker Komisi VI DPR RI, 15-19 Maret 2015.

2013 66,5 24,9 6,3 8,6 (102,2) 479,9 63,4 323,5 154,7

Rencana penggunaan PMN sebesar Rp200 miliar pada tahun 2015 oleh PT. IKI adalah a) pembangunan airbag sebesar Rp25 miliar, b) floating dock 8.500 DWT (second hand) sebesar Rp110 miliar, c) tambahan sarana dan fasilitas galangan sebesar Rp40 miliar, d) peningkatan kapasitas SDM sebesar Rp5 miliar, dan e) penguatan modal kerja sebesar Rp10 miliar. PMN diharapkan dapat bermanfaat untuk: 1. Meningkatkan kinerja operasional dan keuangan, antara lain meningkatkan kemampuan produksi untuk pembangunan kapal baru dan reparasi kapal baik secara kuantitas maupun kualitas, memperkuat leverage untuk pengembangan usaha secara berkelanjutan. 2. Dengan peningkatan kapasitas usaha maka daya saing usaha akan meningkat, selanjutnya perusahaan akan mampu meraih target yang ditetapkan yang akan memberikan manfaat bagi pemerintah yaitu terwujudnya revitalisasi BUMN khususnya sektor infrastruktur agar mampu mendukung program NAWA CITA Pemerintah, mendorong kemandirian bangsa dalam penyediaan barang berteknologi tinggi khususnya kapal laut, penyerapan tenaga kerja serta kontribusi kepada negara berupa deviden dan pajak di masa mendatang. Kendala yang dihadapi oleh PT. IKI (Persero) apabila tidak ada Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah sebagai berikut: 1. Skala usaha sangat kecil dan daya saing usaha sangat lemah 2. Tidak mampu menangkap peluang dan kondisi eksternal yang mendukung saat ini dan menjadi “ window of opportunity” yang sedang dalam waktu yang tepat dan tidak akan berlangsung selamanya khususnya dalam mendukung program “NAWA CITA” Pemerintah 3. Perusahaan akan sulit mendapatkan cash free baik untuk investasi maupun membayar kewajiban kewajibannya.

23

Melalui kajian proyeksi keuangan yang dilakukan oleh PT. IKI (Persero), dengan PMN, maka yang terjadi pada PT. IKI (Persero) adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan penjualan dan juga mampu meningkatkan perolehan laba ( profitabilitas) yang baik 2. Pada tahun 2019, perusahaan mampu mencetak laba bersih setelah pajak sebesar Rp98 miliar 3. Ekuitas pada tahun 2019, akan mencapai Rp762 miliar. Berdasarkan proyeksi keuangan tersebut, pendapatan yang diperoleh oleh PT. IKI (Persero) dengan adanya PMN diproyeksikan pada tahun 2019 mencapai Rp715 miliar, 78% (Rp313 miliar) lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan tanpa adanya PMN pada tahun 2019. Dengan adanya PMN, diharapkan perusahaan mampu meningkatkan penjualan dari Rp133 miliar tahun 2015 menjadi Rp715 miliar tahun 2019. Dilihat dari laba bersih, dengan adanya PMA PT. IKI (Persero) diproyeksi akan mencetak laba bersih pada tahun 2019 sebesar Rp96,8 miliar, 172% (atau Rp61 miliar) lebih besar dibandingkan proyeksi laba bersih tanpa adanya PMA pada tahun 2019. Berdasarkan kajian keuangan tersebut terlihat bahwa tambahan PMN dalam rangka peningkatan kapasitas usaha perusahaan akan memberi manfaat positif bagi perusahaan dan negara. Bagi perusahaan, penambahan PMA memberi kesempatan untuk memperbesar skala usaha yang masih terbuka lebar baik potensi pasar maupun ketersediaan lahan milik sendiri yang cukup luas dan meningkatkan kinerja keuangan dan operasional melalui peningkatan kemampuan produksi reparasi dan kapal baru, peningkatan penjualan, serta membuka peluang untuk pengembangan usaha berkelanjutan baik dari dana sendiri maupun dengan mitra strategis. Manfaat bagi negara adalah a) mendorong kemandirian bangsa dalam penyediaan barang berteknologi tinggi khususnya kapal laut, terutama dalam mendukung program NAWA CITA Pemerintah; b) pengembangan kapasitas usaha mendorong penyerapan tenaga kerja akan meningkat dari 390 0rang tahun 2015 menjadi 1.650 orang tahun 2019; c) kontribusi pajak dan dividen yang dibayarkan kepada negara meningkat dari Rp41 miliar tahun 2017 menjadi Rp51 miliar tahun 2019 serta bantuan CSR kepada masyarakat sekitar, dan d) kondisi politik daerah yang selama ini merasa dimarginalkan oleh kurangnya perhatian Pemerintah Pusat khususnya Sulawesi Selatan akan dapat dikembalikan dan ditingkatkan kepercayaannya bahwa Pemerintah pusat memberikan perhatian pada pembangunan yang ada di daerah.

7.

PT. Waskita Karya (Persero) PT. Waskita Karya (Persero), yang memiliki visi “menjadi perusahaan Indonesia terkemuka di bidang industri konstruksi, rekayasa, investasi, infrastruktur dan property/realty”, melaksanakan

24

kegiatan pemasaran sampai dengan produksi kecuali proyek gedung yang ditangani oleh Divisi Gedung atau proyek sipil yang ditangani Divisi Sipil. Adapun pembagian divisi adalah sebagai berikut: a) Divisi Regional I berkedudukan di Pekanbaru menangani seluruh proyek gedung dan dipil yang ada di seluruh Sumatera, b) Divisi Regional II di Balikpapan menangani wilayah area di seluruh Kalimantan, c) Divisi Regional III di Denpasar menangani wilayah area Bali, NTB, NTT dan Timor Leste, d) Divisi Regional IV di Makassar menangani wilayah area di seluruh Sulawesi, Maluku dan Papua. Pada akhir tahun 2014, pegawai perusahaan ini mencapai 1.124 orang, dengan komposisi 49,56% adalah pegawai tetap (557 orang), dan sisanya merupakan pegawai tetap unit bisnis (567 orang). Dalam menjalankan usaha perseroan, bidang usaha yang dilakukan adalah konstruksi, precast, realty, energi, dan jalan tol. Tipe kerjasama yang dilakukan di bidang konstruksi meliputi kontrak biasa, kerjasama operasi (KSO), dan proyek turnkey. Kontrak biasa meliputi lump sump, unit price dan design and build. KSO meliputi Kerja sama dengan partner sebagai mitra kerjasama untuk mendapatkan sinergi yang optimal dengan kompetensi teknis maupun non teknis. Sedangkan pada proyek turnkey, seluruh biaya konstruksi ditanggung dahulu dan akan dibayar kembali oleh owner sesuai perjanjian. Business plan Divisi Regional IV di Sulawesi meliputi Proyek Jalan, Jembatan dan Kereta Api, Proyek Pelabuhan, Proyek Bandara, Proyek Bendung dan Bendungan, Proyek Gedung dan Pabrik, dan Infrastruktur lainnya. Bentuk kerjasama proyek infrastruktur yang telah dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) di Sulawesi adalah: a. BUMN: KSO dengan PT. Brantas Abipraya untuk menyelesaikan proyek Jl. Einrip ESS-02 Bantaeng- Bukukumba. b. SWASTA: KSO dgn PT. Adi Jaya Lima Pradana utk menyelesaikan proyek pengendalian Sedimen Bawakaraeng Hulu Waduk Bili-Bili (Paket C). c. Proyek dgn Owner Swasta: Proyek Pembangunan Gedung RS. Stella Maris Makassar, Proyek Pembangunan Gedung Graha Suraco Jaya d. Kerjasama dgn Pihak Supplier dan Sub Kontraktor : Supplier Besi Beton, Beton Ready Mix, Material Aspal Curah, Peralatan dan Bahan Bangunan, dan Subkontraktor Pekerjaan M/E, Atap, ACP, dll. Strategi yang dilakukan oleh PT. Waskita Karya (Persero) dalam pengembangan bisnis di Sulawesi adalah sebagai berikut: (a) fokus tetap pada core business jasa konstruksi; (b) perluasan pasar baru di bisnis sektor yg terkait seperti precast beton dan realty, (c) kerjasama dengan lingkungan daerah sekitar, (d) membuat terobosan dan inovasi baru dalam hal metode kerja, dan (e) memberdayakan SDM lokal. Kontribusi pajak yang ditelah diberikan oleh PT. Waskita Karya (Persero) di Sulawesi selama 5 tahun terakhir berasal dari Pajak PPn dan Pajak PPh. Pada tahun 2014, perusahaan ini memberikan kontribusi pajak PPn sebesar Rp33,4 juta dan PPh sebesar Rp3,2 juta, meningkat

25

sebesar Rp11 jtuta secara total dibandingkan tahun yang lalu dengan kontribusi Rp20,6 juta pajak PPn dan Rp4,9 juta pajak PPh. Tabel 4. Kontribusi Pajak PT. Waskita Karya (Persero) di Sulawesi Tahun 2010-2014 (dalam satuan Rupiah) Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Pajak PPn Belum WAPU Belum WAPU 6.832.941 20.601.855 33.371.597 Pajak PPh 282.374 964.118 4.868.352 4.969.831 3.155.569 Total 282.374 964.118 10.701.293 25.271.686 36.527.166 Sumber: PT. Waskita Karya (Persero), Kunker Komisi VI DPR RI, 15-19 Maret 2015.

Kendala yang dihadapi berkaitan dengan permasalahan mendasar adalah: 1. Jml rekanan yg ada di Sulawesi Selatan cukup besar sehingga persaingan sangat kompetitif 2. Kompetensi SDM belum dapat mengimbangi kompleksitas pekerjaan yang berskala besar 3. Utk pekerjaan yg memiliki komplektifitas tinggi dan memerlukan produk/alat spesialis masih mendatangkan dari luar Sulawesi Selatan Kendala yang dihadapi berkaitan dengan perkembangan rusunawa adalah biasanya lokasi terpencil sehingga mobilisasi sulit. Adapun pelaksanaan pembangunan Rusunawa PP. As’Adiyah Dapoko Bantaeng Sulawesi Selatan telah diselesaikan 100% pada tanggal 25 Januari 2015. Catatan: Pada Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini, PT. Waskita Karya (Persero) tidak melakukan paparan secara tertulis. Namun, Komisi VI DPR RI mengundang PT. Waskita Karya (Persero) pada rapat yang telah diagendakan akan diadakan di Jakarta untuk membahas right issue yang diusulkan oleh PT. Waskita Karya (Persero).

8.

PT. Nindya Karya (Persero) Catatan: Dalam Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ini, PT. Nindya Karya (Persero) tidak melakukan paparan secara tertulis dan lisan. Namun untuk pembahasan secara mendalam, Komisi VI DPR RI mengundang PT. Nindya Karya (Persero) pada rapat yang telah diagendakan akan diadakan di Jakarta untuk membahas right issue yang diusulkan oleh PT. Nindya Karya (Persero).

9.

PT. Adhi Karya (Persero) Dalam menjalankan usaha perseroan, bidang usaha yang dilakukan PT. Adhi Karya (Persero) adalah konstruksi, precast, realty,

26

energi, dan jalan tol. Bidang konstruksi meliputi gedung, bandara, pelabuhan, jalan dan jalan tol, jembatan, sumber daya air, dan perkeretaapian. Bidang EPC meliputi power plant, industri, dan oil and gas. Bidang properti meliputi apartemen perkantoran, kondotel, dan hotel. Sedangkan, bidang pembangunan realty meliputi perumahan, mall, dan store. Strategi ADHI dalam mengembangkan bisnis di Sulawesi Selatan diantaranya adalah tetap konsisten dalam upaya pengembangan menjadi perusahaan yang berkelanjutan, dengan terus meningkatkan kinerja bisnis dan operasional perseroan, sejalan dengan visi, misi, dan nilai perseroan. Dan sejauh ini, PT. Adhi Karya (Persero) belum pernah mengalami kendala teknis yang material dan bersifat mengganggu atau mempengaruhi pengembangan bisnis. Sayangnya, selama 5 tahun terakhir ini PT. Adhi Karya (Persero) belum mempunyai kesempatan melakukan kerja sama proyek infrastruktur baik dengan sesama BUMN, dengan pihak Swasta maupun Pemerintah Daerah. Porsi terbesar pada rencana perolehan kontrak infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) pada tahun 2015 berasal dari 37,906% jalan dan jembatan, dan 32,936% gedung. Selain itu, sisanya merupakan jalan kereta api sebesar 29,158% dari total rencana perolehan kontrak. Adapun sumber dana proyek pembangunan terbesar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 67,064%, dan sisanya 29,158% Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan 3,777% BUMN. Tabel dibawah ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak yang diberikan oleh PT. Adhi Karya (Persero) di Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir meningkat hingga tahun 2012, dan mengalami penurunan hingga tahun 2012. Adapun kontribusi pajak yang diberikan berasal dari pajak penghasilan. Tabel 5.Kontribusi Pajak PT. Adhi Karya (Persero) di Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014 (dalam satuan Rupiah) Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Pajak PPh 3.072.700.016 15.191.298.760 18.144.191.352 17.078.244.408 8.204.446.975 Sumber: PT. Adhi Karya (Persero), Kunker Komisi VI DPR RI, 15-19 Maret 2015.

Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut: Tingkat ekuitas PT. Adhi Karya (Persero) relatif kecil yakni sebesar Rp1,7 triliun dibandingkan dengan BUMN sejenis lainnya. Rendahnya ekuitas berdampak pada terbatasnya kemampuan keuangan Perusahaan dalam meningkatkan leverage dalam proyek-proyek investasi infrastruktur. Catatan: Pada Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini, PT. Adhi Karya (Persero) tidak melakukan paparan secara tertulis. Namun, Komisi VI DPR RI mengundang PT. Adhi Karya (Persero) pada rapat yang telah

27

diagendakan akan diadakan di Jakarta untuk membahas right issue yang diusulkan oleh PT. Adhi Karya (Persero).

10. Perum Bulog Divre Sulselbar Berdasarkan wilayah kerja, Perum Bulog Divre Sulselbar melayani 2 provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat, dan mencakup 30 kabupaten/kota. Perum Bulog Divre Sulselbar memiliki 186 unit gudang di 56 lokasi dengan kapasitas 373,6 ribu ton. Stok beras yang ada 60 ribu ton yang artinya hanya cukup untuk 7 bulan kebutuhan. Perum Bulog Divre Sulselbar memiliki 18 Unit Produksi Gabah (UPG). Selain fokus pada beras raskin, Perum Bulog juga menangani beras komersil untuk mengembangkan bisnisnya. Kendala yang dihadapi oleh Perum Bulog Divre Sulselbar adalah sebagai berikut: 1. Perum Bulog kesulitan untuk menyerap gabah dari petani apabila harga gabah berada di atas HPP. Perum Bulog menunggu revisi HPP dari Pemerintah. 2. Walaupun Perum Bulog sudah diberikan wewenang sebagai stabilator harga pangan, namun Perum Bulog baru siap untuk komoditas beras, sementara tidak untuk komoditas lain. 3. Banyak UPG Perum Bulog yang tidak efektif disebabkan karena lokasi yang tidak strategis akibat dinamika perkembangan kota. Rekomendasi untuk Perum Bulog adalah sebagai berikut: 1. Komisi VI DPR RI mengundang Perum Bulog pada rapat yang akan diadakan di Jakarta untuk memaparkan perencanaan dan pengembangan bisnis Perum Bulog dan tata kelola bisnis Perum Bulog. 2. Komisi VI DPR RI mendorong peran Perum Bulog untuk berfungsi sebagai stabilator harga pangan dan distribusi pangan di Indonesia. Untuk itu, Komisi DPR RI mendukung Perum Bulog menyerap harga gabah dari petani dengan harga yang layak dan memasukkan anggaran ini dalam usulan penggunaan Penyertaan Modal Negara pada Perum Bulog. 3. Komisi VI DPR RI mendorong Perum Bulog untuk bersinergi dengan BUMN lainnya, khususnya PT. Sucofindo (Persero) dalam membuat standarisasi kualitas beras. 4. Komisi VI DPR RI mendukung Perum Bulog untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengusulkan harga batas atas dan batas bawah dalam penetapan HPP untuk menyerap gabah petani. 5. Komisi VI DPR RI mendorong Perum Bulog untuk membangun gudang yang berlokasi di daerah yang mengalami kelebihan pasokan (excess supply) beras sebagai solusi untuk menekan biaya delivery.

28

6. Komisi VI DPR RI mendorong Perum Bulog untuk menjaga kualitas beras dengan cara melakukan inovasi terhadap teknik penyimpanan beras yang berjangka waktu panjang sehingga dapat menghindari adanya kutu dan mempertahankan kualitas beras. Catatan: Pada Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan ke Kompleks Pergudangan Panaikang.

11. PT. Sucofindo (Persero) Sebagai BUMN di bidang pemastian, PT. Sucofindo (Persero) berperan dalam mendukung pertumbuhan perdagangan, investasi, dan industri nasional, serta turut berkontribusi dalam kegiatan perlindungan konsumen/ masyarakat melalui jasa pemastiannya. Jasa pelayanan yang dilakukan oleh PT. Sucofindo (Persero) meliputi a) Testing & Analysis, b) Audit & Inspection, c) Certification, d) Consultancy, dan e) Training. PT. Sucofindo (Persero) berperan dalam meningkatkan kualitas produk ekspor dalam negeri. Secara umum, perusahaan ini memegang peranan dalam peningkatan ekspor dan pengendalian impor melalui: a. Sebagai lembaga inspeksi dan pengujian independen yang disepakati pembeli dan penjual di berbagai sektor/bidang usaha: pertam-bangan (mineral dan batu bara), produk migas, produk konsumen dan industri, kehutanan (SVLK), tekstil, dsb. b. Membantu pemerintah dalam hal verifikasi teknis ekspor produk kehutanan dan mineral untuk mencegah ekspor bahan mentah dan meningkatkan kapasitas industri pengolahan dalam negeri. c. Membantu pemerintah dalam hal verifikasi dan penulusuran teknis importasi barang Selain itu, perusahaan ini secara khusus berperan dalam peningkatan kualitas produk dalam negeri melalui: a. Laboratorium pengujian Sucofindo (terlengkap di ASEAN), digunakan oleh beragam industri sebagai second party laboratory untuk keperluan quality control produk pangan (Danone, Indofood, Unilever, dsb), farmasi, produk konsumen, dan produk industri. Selain itu, biasanya digunakan sebagai laboratorium pembanding bagi industri yang telah memiliki laboratorium sendiri. b. Laboratorium Sucofindo sebagai laboratorium independen untuk menjembatani (sebagai independent third party) transaksi antara pembeli (buyer, umumnya di luar negeri) dengan penjual/ produsen dalam negeri. Sertifikat Hasil Pengujian Lab Sucofindo merupakan kelengkapan dari kegiatan inspeksi inspeksi perdagangan internasional produsen dalam negeri. c. Sertifikasi produk elektronika oleh PT. Sucofindo (Persero) satusatunya yang diakui oleh IEC (International Electrotechnical Commission) dan menjadi anggota jaringan IEC-CB Scheme), sehingga industri elektronika dalam negeri tidak lagi perlu

29

melakukan pengujian produk di negara tujuan ekspor, cukup di dalam negeri. d. Membantu industri kecil dan menengah (IKM) dalam meningkatkan mutu produk melalui skema PKBL dengan bentuk pelatihan teknis, sistem manajemen, dan sertifikasi gratis SNI untuk IKM yang lulus uji. Tahun 2014 menyasar IKM produsen mainan anak (toys) dan pakaian bayi. Tujuannya meningkatkan kapabilitas IKM dalam menghadapi serbuan produk luar negeri (termasuk Tiongkok) dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN. Tahun 2015 akan menyasar produk pangan organik (kelompok-kelompok tani). Berikut adalah pelayanan PT. Sucofindo (Persero) di Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir adalah jasa inspeksi dan pengujian. Adapun sektor-sektor yang selama ini dilayani adalah: a) sektor pertanian dan perkebunan (50%), b) sektor mineral (30%), c) sektor migas (10%), d) sektor kehutanan (5%), dan e) sektor industri dan manufaktur (untuk pelayanan jasa keteknikan dan pemeriksaan produk industri). Produk terbesar yang diverifikasi oleh PT. Sucofindo (Persero) dalam 5 tahun terakhir adalah nikel ore & marmer, yang mengalami puncaknya pada tahun 2013 mencapai Rp15,8 miliar, diikuti dengan rotan dan kayu serta serelia. Tabel 6. Volume Produk Yang Diverifikasi oleh PT. Sucofindo (Persero) Tahun 2010-2014 Komoditi (Rp juta) 2010 2011 2012 2013 2014 Nikel Ore & Marmer 3.601 8.965 9.376 15.763 4.628 Serelia (Biji Bijian) 1.069 1.268 254 214 Rotan & Kayu 1.413 1.378 391 766 89 Sumber: PT. Sucofindo (Persero), Kunker Komisi VI DPR RI, 15-19 Maret 2015.

Dengan operasional yang telah dilakukan, PT. Sucofindo (Persero) Cabang Makasar telah mencatatkan laba sebesar 4,38 miliar pada tahun 2014. Angka ini menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Tabel di bawah ini, penurunan laba perusahaan pada tahun 2014 juga dipengaruhi oleh penurunan pendapatan, yaitu sebesar Rp28,95 dibandingkan tahun 2013 (Rp48,62%). Tabel 7. Pendapatan & Laba PT. Sucofindo (Persero) Tahun 2009-2014 Keterangan, Rp miliar 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Total Pendapatan 31,01 41,77 50,52 35,14 48,62 28,95 Laba Sebelum Pajak 5,23 10,33 18,05 14,20 15,01 4,38 Keterangan: *) unaudited Sumber: PT. Sucofindo (Persero), Kunker Komisi VI DPR RI, 15-19 Maret 2015.

Tabel di bawah ini menunjukkan kontribusi penerimaan yang diberikan oleh PT. Sucofindo (Persero) kepada negara selama 5 tahun, yang berasal dari deviden dan kontribusi pajak.

30

Tabel 8.Kontribusi Deviden dan Pajak PT. Sucofindo (Persero) 2009-2013 Deskriptis Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Deviden, Rp miliar 6,30 2,01 6,43 5,35 23,28 Pajak Korporat, Rp miliar 226,44 221,63 253,17 264,55 364,71 a. PPh (Ps 4 ay 2, 21, 23, 25, 25, 72,39 51,64 77,82 76,18 146,96 Badan, Ps 23 Waba Badan) a. PPN 154,06 169,99 175,34 188,37 217,75 Pajak Cabang Makasar, Rp juta 2.753 3.088 3.377 4.144 4.995 a. Pajak Pasal 21 278 428 484 538 720 b. Pajak Pasal 23 32 19 15 15 15 c. Pajak Pasal 4 ayat 2 5 7 1 13 8 d. PPN 2.438 2.633 2.876 3.577 4.253

Tahun 2014

4.345 762 13 11 3.559

Sumber: PT. Sucofindo(Persero), Kunker Komisi VI DPR RI, 15-19 Maret 2015.

Kendala yang dihadapi oleh PT. Sucofindo (Persero) dalam memberikan jasa penelitian kualitas produk Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Sebagai lembaga pengujian komersial menghadapi persaingan dengan lembaga-lembaga uji (balai) milik pemerintah (yang operasinya didanai APBN). Seyogianya balai milik pemerintah tidak ditujukan untuk komersial, karena sudah ada BUMN yang menjalankannya. Balai dapat lebih fokus untuk kepentingan riset pemerintah dan membantu peningkatan kapasitas teknis industri (kecil) yang perlu dibantu. 2. Kebijakan pemerintah yang sebaiknya membatasi kegiatan inspeksi dan sertifikasi oleh lembaga asing, khususnya di sektor-sektor yang memiliki fungsi strategis bagi pemerintah (misalnya pemetaan sumber daya alam atau data cadangan migas, manajemen pengamanan objek vital nasional, dsb) Berikut adalah jasa pelayanannya yang telah dilakukan oleh PT. Sucofindo (Persero) yang memerlukan dukungan Pemerintah/DPR sebagai berikut: 1. Pengembangan pelayanan survei kebumian khususnya survei seismik darat, yang saat ini baru dalam tahap pengkaji investasi peralatan dan kompetensi SDM, untuk mendukung kegiatan eksplorasi oleh industri migas, sebagai upaya mendukung pemerintah meningkatkan produksi migas nasional. Saat ini, survei seismik dilakukan oleh lembaga survei asing, khususnya Tiongkok yang menguasai 70% pasar seismik nasional. Padahal, data cadangan migas merupakan data strategis suatu negara. 2. Pengembangan jasa pelayanan dalam menghitung tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) pada produk industri nasional, dalam upaya meningkatkan kandungan lokal sehingga produk yang dihasil memperoleh preferensi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah. Hal ini memberi multiplier effect berupa penggunaan tenaga kerja lokal, mesin dan peralatan serta bahan baku lokal.

31

3. Pemetaan kondisi aktual industri dalam negeri di beberapa sektor melalui Verifikasi Kemampuan Industri. Salah satu tindak lanjut dari kegiatan ini adalah adanya insentif Pemerintah berupa Restrukturisasi mesin / peralatan untuk Industri tekstil dan gula. 4. Pemetaan Indutri Jamu dan Kosmetik yang dilanjutkan dengan kegiatan Bimbingan Teknis agar memenuhi Good Manufacturing Practice (GMP) standar ASEAN 5. Pengkajian potensi pembangunan Laboratorium Otomotif dalam rangka mendukung Indonesian Automotive Supply Base. Dengan inisiatif ini diharapkan kandungan lokal untuk komponen dan komponen otomotif dapat meningkat dengan pengujian yang cukup dilakukan di dalam negeri. 6. Siap ditunjuk sebagai Lembaga Penjamin/Pengujian Halal yang harapannya dapat diwajibkan untuk seluruh produk dalam rangka perlindungan konsumen dan perlindungan industri dalam negeri 7. Siap mendukung implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) seperti: a. Ditunjuk sebagai Lab Uji untuk produk perikanan agar memenuhi standar Uni Eropa, Jepang, China dan Amerika b. Pengembangan kawasan Industri Perikanan terpadu (Perishable Cargo, Pakan Ikan, Logistik, dll.) Rekomendasi untuk PT. Sucofindo (Persero) adalah sebagai berikut: Komisi VI DPR RI mengundang PT. Sucofindo (Persero) pada rapat yang akan diadakan di Jakarta untuk memaparkan perbedaan peran dan tugas PT. Sucofindo (Persero) dan Badan Sertifikasi Nasional sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan.

12. PT. Sang Hyang Seri (Persero) Untuk memperkuat sektor pertanian bidang pangan, PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang pengembangan benih padi dan tanaman khas tropika Nusantara membagi wilayah layanannya menjadi 6, yaitu a) KR I di Sukamandi untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan Barat, b) KR II di Klaten untuk wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, c) KR III di Malang untuk wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, d) KR IV di Medan untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Riau, e) KR V di Lampung untuk wilayah Lampung, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dan f) KR VI di Sidrap dan Maros untuk wilayah Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua, dan Kalimantan Timur. PT. Sang Hyang Seri (Persero) dalam pengembangan produk sebagai breeding centre telah memiliki pabrik pengolahan di 27 cabang pada 10 provinsi dan 16 satgas di 16 provinsi dengan kapasitas 82,5 ribu ton. Perusahaan ini memiliki jaringan distribusi sebanyak 425

32

penyalur/kios yang tersebar di seluruh pelosok desa di Indonesia dengan mendekatkan 50 varietas padi, 10 varietas jagung, 7 varietas kedelai, dan 140 varietas hortikultura ke petani/konsumen. Adapun konsumen benih padi sebanyak 6,2 juta petani (38,4% total penyediaan benih padi nasional), konsumen benih kedelai sebanyak 470 ribu petani (62,5% total penyediaan benih kedele nasional), konsumen benih jagung sebanyak 125 ribu petani (3,3 % total penyediaan benih jagung nasional), konsumen benih hortikultura sebanyak 100 ribu petani (2% total penyediaan benih hortikultura nasional). Selain itu, PT. Sang Hyang Seri (Persero) memiliki jaringan pemasok sebanyak 627 kelompok tani yang tersebar di sentra produksi di 79 kabupaten dengan kapasitas pasok mencapai 100 ribu ton bahan baku. Tabel di bawah ini menunjukkan produksi dan pemasaran PT. Sang Hyang Seri (Persero) selama 5 tahun terakhir yang mengalami tren pertumbuhan yang relatif menurun. Adapun komoditi terbesar produksi PT. Sang Hyang Seri adalah padi nonhibrida, diikuti oleh kedelai dan jagung hibrida sebagai posisi kedua dan ketiga terbesar. Tabel 9. Produksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Tahun 2010-2014 Komoditi (Rp miliar)

Padi Non Hibrida Padi Hibrida Jagung Hibrida Jagung Komposit Kedele Kacang Tanah Hortikutura Hasil Pertanian Saprotan

2010

2011

2012

2013

2014

growth

113.920,23 139.380,49 134.300,04 34.452,96 37.570,27 3.243,07 5.273,60 3.660,29 957,61 1.756,37 14.538,24 10.229,47 8.621,97 35,95 44,32 2.368,60 4.637,86 2.091,66 186,32 221,48 16.623,64 20.342,05 19.764,96 2.134,61 994,76 4.900,52 468,00 1.824,34 9,06 242,34 519,45 155,31 74,93 23,51 10.129,71 114.152,51 36.083,28 1.473,80 32,60 216.147,28 108.144,38 15.782,42 1.050,00 703,11

(13,32) (12,07) (19,92) (17,35) (18,42) (33,27) (17,58) (19,90) (19,87)

Sumber: PT. Sang Hyang Seri(Persero), Kunker Komisi VI DPR RI, 15-19 Maret 2015.

Tabel 10. Pemasaran PT. Sang Hyang Seri (Persero) Tahun 2010-2014 Komoditi (Rp miliar)

Padi Non Hibrida Padi Hibrida Jagung Hibrida Jagung Komposit Kedele Kacang Tanah Hortikutura Hasil Pertanian Saprotan

2010

2011

2012

2013

2014

growth

116.419,94 132.565,54 130.020,97 34.048,68 36.407,19 (12,79) 3.275,91 5.309,19 3.127,15 1.089,55 1.792,82 (12,62) 14.247,57 10.417,96 5.669,47 417,40 309,76 (19,39) 2.347,28 4.802,03 1.867,75 166,62 205,14 (17,32) 20.962,93 22.173,05 17.927,65 1.930,61 987,29 (18,48) 4.900,52 468,00 1.823,42 9,06 - (33,27) 155,47 224,02 162,54 42,78 31,03 (15,94) 10.096,99 114.148,93 36.062,28 1.519,42 43,75 (19,87) 210.195,27 98.347,68 16.944,44 1.035,55 227,94 (19,96)

Sumber: PT. Sang Hyang Seri(Persero), Kunker Komisi VI DPR RI, 15-19 Maret 2015.

Nilai subsidi benih yang disalurkan oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) selama 5 tahun terakhir relatif menunjukkan tren yang meningkat, khususnya untuk padi non hibrida. Pada tahun 2014, subsidi nonhibrida mencapai Rp202 juta dengan jumlah 30,5 ribu ton.

33

Tabel 11. Realisasi Subsidi Benih PT. Sang Hyang Seri (Persero) Menurut Komoditi Tahun 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Vol Rp Vol Rp Vol Rp Vol Rp Vol Rp (ton) juta (ton) juta (ton) juta (ton) juta (ton) juta Padi non hibrida 35.234 33,37 28.814 38,89 7.297 9,85 22.912 139,15 30,521 202,01 Padi hibrida 1.007 44,06 1.758 80,41 Jagung komposit 764 1,21 264 0,53 206 0,41 155 1,19 116 0,92 Jagung hibrida 363 2,63 572 4,63 338 4,28 307 4,12 Kedelai 843 1,56 636 1,46 776 1,78 1.401 13,74 679 7,47 Total 38,77 45,52 12.05 202,42 294,92 Deskripsi

Sumber: PT. Sang Hyang Seri(Persero), Kunker Komisi VI DPR RI, 15-19 Maret 2015.

Namun, sangat disayangkan bahwa BUMN yang berperan strategis dalam mempelopori benih tanaman pangan dan palawija yang berkualitas ini mengalami kerugian sejak tahun 2012 hingga sekarang. Kerugian ini mengakibatkan perusahaan ini tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyumbangkan kontribusi deviden kepada negara sejak tahun 2012. Kerugian perusahaan pada tahun 2012 mencapai Rp691miliar, yang dipengaruhi oleh turunnya realisasi subsidi benih (PSO) menjadi Rp12 juta pada tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp45,5 juta. Pada tahun berikutnya, kerugian perusahaan menurun sebesar Rp144,6 miliar menjadi Rp546miliar pada tahun 2013, dengan naiknya tugas PSO yang diberikan oleh Pemerintah kepada PT. Sang Hyang Seri (Persero). Demikian pula tahun berikutnya, walaupun belum berhasil mencatatkan laba, penugasan PSO memberikan kesempatan pada peningkatan kinerja PT. Sang Hyang Seri (Persero) dengan nilai kerugian perusahaan yang perlahan-lahan menurun. Tabel 12. Laba, Deviden dan Kontribusi Pajak PT. Sang Hyang Seri (Persero) Tahun 2010-2014 Deskripsi, Rp juta Laba (rugi) Deviden Pajak

2010 2011 2012 2013 2014 30.188,32 79.605,88 (691.038,25) (546.423,13) (160.085,08) 1.509,42 9.950,00 17.568,27 28.667,81 33.310,75 5401,64 4.812,66

Sumber: PT. Sang Hyang Seri(Persero), Kunker Komisi VI DPR RI, 15-19 Maret 2015.

PT. Sang Hyang Seri (Persero) selama kurang lebih 5 tahun telah menyalurkan PKBL dalam bentuk: 1. Dana program kemitraan untuk para mitra binaan pada sektor perdagangan, pertanian, perikanan/peternakan dan jasa lainnya yang ada di Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat. PKBL 2. Dana Kemitraan dengan membentuk cluster bagi petani penangkar benih melalui kelompok tani maupun gapoktan dengan pengembalian sistem yarnen (bayar panen) dan pembinaan terhadap pemasaran hasil produksi mitra binaan dan berperan sebagai off taker dari hasil produksi petani.

34

3. Program Bina Lingkungan untuk pendidikan/pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana/sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam dan BUMN peduli yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia meliputi: Propinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua. Secara khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah menyalurkan PKBL sebesar Rp15 juta pada tahun 2010 dan Rp7,5 juta tahun 2011. Tabel 13. PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) Tahun 2010-2014 Jenis kegiatan 2010 2011 2012 2013 2014 Program Kemitraan 1.115 2.182,5 8.960,5 1.250 Program Bina Lingkungan 474 635 1.587,9 69 9 Tingkat Efektifitas Penyaluran Pinjaman 98,82% 96,46% 99,73% 83,46% 0% Tingkat Kolektibitas Pengembalian Pinjaman 85,38% 96,3% 95,84% 38,28% 95% Sumber: PT. Sang Hyang Seri(Persero), Kunker Komisi VI DPR RI, 15-19 Maret 2015.

Kendala yang dihadapi oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) terkait: a. aspek pemasaran, adalah sebagai berikut 1. Masih kurangnya tenaga pemasaran dari segi jumlah dan kapabilitasnya sehingga penjualan free market masih belum berkembang. Upaya yang dilakukan adalah pengalihan jumlah tenaga ke unit pemasaran dan pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kinerja. 2. Kegiatan promosi masih terbatas, sehingga untuk meningkatkan biaya promosi, perusahaan melakukan demplot mandiri bekerjasama mitra. 3. Belum memiliki varietas hibrida yang bersaing terutama jagung. Untuk itu, PT. Sang Hyang Seri (Persero) bekerjasama badan litbang untuk mendapatkan varietas jagung hibrida yang kompetitif. 4. Proses administrasi penyaluran dan pertanggungjawaban subsidi benih rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama. PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah berupaya mengusulkan kepada Pemerintah untuk penyederhanaan. b. aspek produksi, adalah sebagai berikut: 1. Kondisi mesin pengolahan sudah tua dan kurang optimal 2. Penguasaan calon benih terkendala ketepatan penyediaan dana 3. Kapasitas produksi di luar Pulau Jawa terbatas 4. Biaya bahan bakar yang tinggi karena penggunaan BBM solar. Diharapkan adanya pengalihan penggunaan BBM solar ke gas, sekam, atau batubara. Untuk itu, solusi yang diharapkan adalah usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan digunakan untuk rencana revitalisasi

35

(selain melalui investasi sendiri), modal kerja, dan pembangunan 4 pabrik baru. c. aspek sumber daya manusia adalah sebagai berikut: 1. Struktur organisasi perusahaan kurang mendukung bisnis dan operasional perusahaan. Diharapkan adanya penyempurnaan struktur organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan. 2. Kapabilitas SDM yang masih harus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. d. aspek keuangan adalah sebagai berikut: 1. Masih terdapat hutang masa lalu pada Bank BRI dan Bank BNI sebesar Rp800 miliar yang sangat membebani operasional perusahaan. Walaupun demikian, PT. Sang Hyang Seri (Persero) telah berupaya melakukan: a) restrukturisasi hutang kepada Bank BRI sebesar Rp700 Miliar selama 10 tahun, sedangkan hutang pada Bank BNI masih dalam proses persetujuan Bank BNI untuk restrukturisasi hutang. b) Menunda dan mengangsur pembayaran hutang sesuai dengan besaran pencairan subsidi dan kredit BRI. 2. Masih terdapat kewajiban hutang kepada para mitra petani penangkar benih sejumlah Rp. 80 Miliar. 3. Kesulitan mendapatkan kredit modal kerja karena ekuitas perusahaan negatif sehingga tidak bankable. Adapun Bank yang bersedia memberikan kredit modal kerja kepada PT. Sang Hyang Seri (Persero) hanya Bank BRI dengan syarat adanya penugasan Public Service Obligation (PSO) dari Pemerintah. 4. Sistim teknologi informasi masih belum terintegrasi. Diharapkan adanya perbaikan dan penyempurnaan sistim IT Rekomendasi untuk PT. Sang Hyang Seri (Persero) adalah sebagai berikut: 1. Komisi VI DPR RI mengundang PT. Sang Hyang Seri (Persero) pada rapat yang akan diadakan di Jakarta untuk membahas project plan perusahaan selama 5 tahun ke depan terkait usulan Penyertaan Modal Negara pada PT. Sang Hyang Seri (Persero). Selain itu, diharapkan PT. Sang Hyang Seri (Persero) memaparkan kajian berupa resiko kerugian yang dialami akibat penugasan Public Service Obligation (PSO) dan melakukan koordinasi dengan kementerian teknis terkait. 2. Komisi VI DPR RI mendorong adanya sinergi BUMN sebagai solusi menciptakan efisiensi perusahaan. 3. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk tetap meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan dan dapat menjaga kualitas benih padi. 4. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebagai BUMN tidak hanya berorientasi terhadap keuntungan, namun juga dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat.

36

5. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk mengembangkan industri hilir pangan. 6. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Sang Hyang Seri (Persero) untuk melakukan inovasi dan efisiensi sebagai strategi proteksi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

13. PT. Pertani (Persero) PT. Pertani (Persero), salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang usaha yang berhubungan dengan sektor pertanian, memiliki visi “Menjadi Perusahaan Agribisnis Nasional Terdepan dan Terpercaya.” Perusahaan ini memiliki kompetensi ini memberikan elayanan kegiatan budidaya pertanian/on-farm meliputi penyediaan sarana produksi pertanian, peralatan mesih pertanian dan pengolahan lahan pertanian, serta pelayanan kegiatan pasca panen pertanian/off-farm meliputi pengolahan produk pertanian, pengelolaan pergudangan dan pengelolaan aset. Dengan visi tersebut, PT. Pertani (Persero membagi aktivitas usahanya menjadi sektor hulu (on-farm) dan sektor hilir (offfarm). Kegiatan sektor hulu meliputi: a) penyedia saprotan, yaitu benih, pupuk (organik/kimia), dan obat-obatan (pestisida, herbisida, dll), b) alsintan (industri) olah tanah, tanam, panen untuk trading & jaminal purna jual dan sewa/jasa, dan c) pengelola lahan, yaitu yarnen (bayar setelah panen, pro beras, dan kebun pangan. Kegiatan sektor hilir meliputi: a) pengolahan, b) pergudangan, c) perdagangan, dan d) pengelolaan aset. Tabel 14. Pupuk PT.Pertani (Persero) Menurut Komoditi Thn 2010-2014 KOMODITI 2010 2011 2012 2013 2014 Satuan (Ton/KL) (prog) Urea 172.671 170.070 155.419 140.415 125.052 ZA 21.744 24.732 27.388 27.156 26.212 TSP/SP 36 33.949 40.504 41.841 41.591 42.327 KCl 4.249 9.600 7.907 4.430 6.340 SP-18 BKL 90 509 1.478 3.741 NPK BKL 61.402 52.513 1.862 446 Procal BKL 2 49 2.125 1.320 POC BKL 1.228 1.300 244 113 112 POG BKL 182.205 52.513 2.867 4.049 1.684 NEB BKL 11 40 24 Lainnya 91.604 4.835 154.232 136.114 131.380 Total 569.052 355.570 392.358 357.941 338.168 Sumber: PT. Pertani (Persero), Kunker Komisi VI DPR RI, 15-19 Maret 2015.

Selama 5 tahun terakhir, perkembangan komoditi perberasan yang dilakukan oleh PT. Pertani (Persero) mengalami puncaknya pada tahun 2013 sebanyak 58 ribu ton, dengan GKS/GKG sebagai komoditi perberasan terbesar (30,9 ribu ton), menggeser posisi beras kualitas (15,5 ribu ton) yang beberapa tahun sebelumnya menempati posisi pertama. Namun pada tahun 2014, komodisi GKS/GKG kembali

37

menurun menjadi 12,6 ribu ton, di bawah posisi komoditi beras kualitas sebanyak 18,3 ribu ton. Tabel 15. Perkembangan Komoditi Perberasan PT. Pertani (Persero) Menurut Komoditi Tahun 2010-2014 KOMODITI 2010 2011 2012 2013 2014 Satuan (Ton) (prog) GKS/GKG 4.308 717 2.990 30.900 12.648 Beras Medium 7.219 4.825 3.810 1.995 4.587 Beras Kualitas 16.125 13.590 11.275 15.532 18.325 Beras Broken 2.561 1.849 2.290 2.524 3.444 Lainnya 8.266 8.069 6.090 7.142 2.274 Total 38.479 29.050 26.455 58.093 41.278 Sumber: PT. Pertani (Persero), Kunker Komisi VI DPR RI, 15-19 Maret 2015.

Pembenihan padi bersubsidi oleh PT. Pertani (Persero) hanya sampai pada tahun 2012, dan sejak tahun 2013 pembenihan padi dialihkan kepada padi non-subsidi hingga sekarang. Namun, volume benih padi non-subsidi pada tahun 2014 pun menurun drastis sebanyak 30 ribu ton menjadi 10,5 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya (40,8 ribu ton). Tabel 16. Perkembangan Komoditi Pembenihan PT. Pertani (Persero) Menurut Komoditi Tahun 2010-2014 KOMODITI 2010 2011 2012 2013 2014 Satuan (Ton) (prog) Benih Padi Bersubsidi 13.886 18.732 26.046 -Benih Padi Non41.277 8.168 8.980 40.793 10.555 Subsidi Benih Jagung -776 714 258 364 Benih Kedele 98 630 1.097 84 1.093 Benih Kelapa Sawit 43 17 22 -Benih Hortikultura ----Benih Padi Hibrida 22.567 734 290 4.117 2 Total 77.871 29.057 37.149 45.253 12.013 Sumber: PT. Pertani (Persero), Kunker Komisi VI DPR RI, 15-19 Maret 2015.

Strategi yang dilakukan oleh PT. Pertani (Persero) dalam pengembangan usaha adalah sebagi berikut: a) meningkatkan jumlah modal kerja, menaikan kapasitas produksi, penataaan pelanggan dan pemasaran diperluas, b) melayani dan menyediakan kebutuhan petani akan ketersediaan benih varietas unggul, sehingga petani mampu meningkatkan produktifitas usaha taninya, c) pengembangan kerjasama kemitraan untuk menjamin suplai bahan baku melalui program GP3K, d) meningkatkan produktivitas karyawan dan efisiensi biaya operasional, dan e) meningkatkan penjualan produk premium di pasar bebas. Melihat kinerja perusahaan, selama 5 tahun terakhir PT. Pertani mengalami tren yang menurun. Tingkat penjualan yang semula mencapai Rp2,5 miliar pada tahun 2010 mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga mencapai Rp1 miliar pada tahun 2014. Kondisi ini mengakibatkan yang semula mencatatkan laba bersih sebesar Rp36,5 juta pada tahun 2010, menjadikan PT. Pertani (Persero) mengalami

38

kerugian sejak tahun 2012 sebesar –Rp33 juta, dan membengkak menjadi –Rp158,5 juta pada tahun 2014.. Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut: 1. Kemampuan usaha perseroan semakin berkurang dangan adanya kesulitan permodalan yang disebabkan tinggi bunga pinjaman dari perbankan menyebabkan kesulitan memperoleh tambahan permodalan. 2. Kemampuan jual dan pengembangan pasar yang rendah, disebabkan produk tidak kompetitif karena mutu rendah dan kontiunitas pasokan tidak terjamin serta kepercayaan pemasok minim. 3. Cash flow negatif karena piutang macet disebabkan penjualan kredit cukup besar dan tidak dapat segera ditagih. 4. Perolehan pendapatan masih rendah disebabkan tidak tersedia persediaan yang cukup saat dibutuhkan dan konsentrasi pada pasar pangan yang perolehan marjinnya rendah. 5. Beban tetap maupun variabel tinggi disebabkan kegiatan usaha belum dapat mencapai skala ekonomi dan beban bunga tinggi akibat jumlah pinjaman cukup besar. 6. Kemampuan perolehan marjin kecil disebabkan komposisi produk sebagian besar barang dagangan subsidi, pengadaan sebagian besar dilakukan secara kredit, dan pengadaan gabah sebagian besar dilakukan diluar masa panennya. 7. Kontinuitas pasokan bahan baku/barang dagangan tidak terjamin karena ketersediaan modal kerja tidak sesuai dengan jadwal dan kebutuhan. Terkait rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2015 pada PT. Pertani (Persero) Cabang Sulawesi Selatan adalah: 1. Investasi sarana produksi untuk lantai jemur pada UPB Sidrap senilai Rp746 juta dengan luas 2.000m2 dan pada UPB Pangkep senilai Rp634 juta dengan luas 1.700 m2. 2. Investasi produksi perberasan untuk instalasi penggilingan pada UPA Sidrap dan UPA Pinrang yang dialokasikan masing-masing lokasi untuk Rp310 juta KIBI dan Rp2,2 miliar color sorter. Adapun alokasi dana untuk KIBI bertujuan untuk memoles beras lebih putih seperti kristal dengan kapasitas 3-4 ton/jam, sementara alokasi dana untuk color sorter bertujuan untuk mensortir beras sehingga kualitas beras lebih baik. PMN juga dialokasi pada UPA Bone dan UPA Blkumba masing-masing senilai Rp5,3 miliar untuk 1 set Kibi, color sorter, dan rotary shifter. Selain itu, PMN juga dialokasikan untuk gudang tipe kecil senilai Rp1,5 milar pada UPA Bone. 3. Modal kerja perbenihan untuk produksi benih padi inbrida senilai Rp29,7 miliar, yang dialokasikan sebesar Rp14,58 miliar UPB Pangkep dan Rp15,12 UPB Sidrap. 4. Modal kerja perberasan sebesar Rp338,4 miliar, yang dialokasikan sebesar Rp172 miliar UPA Sidrap, Rp70,7 UPA Pinrang, Rp54,4 UPA Bone, dan Rp41,3 UPA BLkumba.

39

Rekomendasi untuk PT. Pertani (Persero) adalah sebagai berikut: 1. Komisi VI DPR RI mengundang PT. Pertani (Persero) pada rapat yang akan diadakan di Jakarta untuk membahas project plan perusahaan selama 5 tahun ke depan terkait usulan Penyertaan Modal Negara pada PT. Pertani (Persero). Selain itu, diharapkan PT. Pertani (Persero) memaparkan kajian berupa resiko kerugian yang dialami akibat penugasan Public Service Obligation (PSO) dan melakukan koordinasi dengan kementerian teknis terkait. 2. Komisi VI DPR RI mendorong adanya sinergi BUMN sebagai solusi menciptakan efisiensi perusahaan. 3. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Pertani (Persero) untuk tetap meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan dan dapat menjaga kualitas benih padi. 4. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Pertani (Persero) sebagai BUMN tidak hanya berorientasi terhadap keuntungan, namun juga dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat. 5. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Pertani (Persero) untuk melakukan inovasi dan efisiensi sebagai strategi proteksi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

14. PT. Pupuk Kaltim Untuk memperkuat sektor pertanian bidang pangan, PT. Pupuk Kaltim, anak perusahaan dari BUMN Pupuk, PT Pupuk Indonesia (holding) (Perseroan) memegang peranan yang penting untuk menunjang program ketahanan pangan nasional khususnya melalui penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor tanaman pangan, dan mendistribusikan pupuk di Sulawesi sebagai salah satu area distribusinya. Mekanisme kontrol penyaluran dilakukan secara berjenjang dari produsen hingga pengecer yang terkontrol. Penyaluran dilakukan dengan : a) secara tertutup dengan RDKK, b) pewarnaan produk subsidi dan pemberian bag code pada karung, c) pengawasan oleh KP3, d) audit dilakukan baik oleh pihak eksternal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun internal perusahaan, SPI.

40

Gambar 1. Mekanisme Kontrol Penyaluran Pupuk PT. Pupuk Kaltim PT. Pupuk Kaltim telah menyalurkan PKBL dalam bentuk: a. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. b. Pembinaan berupa bantuan pembinaan dalam peningkatan kualitas mitra-binaan dalam bentuk pendidikan, penelitian, pelatihan, pemagangan dan promosi; pinjaman modal kerja dan investasi untuk meningkatkan modal usaha; pinjaman langsung yang diberikan kepada mitra binaan PT. Pupuk Kaltim; pinjaman khusus berupa pinjaman permodalan bersifat jangka pendek yang diberikan kepada mitra binaan; hibah yang bertujuan membiayai pendidikan, pelatihan, penelitian, pemagangan, pemasaran, dan promosi. Kendala yang dihadapi oleh PT. Pupuk Kaltim terkait: 1. aspek bahan baku dan produksi, adalah sebagai berikut: a. Pasokan bahan baku gas bumi yang dibutuhkan dalam memproduksi urea terhambat karena terbatasnya cadangan gas dan tingginya harga gas bumi. Komponen gas bumi merupakan 70 persen dari komponen biaya produksi pupuk urea sehingga diperlukan pasokan gas yang stabil dengan harga yang ekonomis. b. Konsumsi energi pabrik yang tua relatif tinggi terjadi karena karena sebagian peralatan pabrik yang ada sudah mulai ketinggalan kemampuan teknologinya (sebagian besar di atas 20 tahun), mengakibatkan produksi pupuk menjadi tidak efisien. c. Kepastian pasokan gas bumi jangka panjang untuk pabrik pupuk baik existing maupun pengembangan belum tersedia dan harga yang semakin mahal. d. Kemampuan pendanaan tergantung dana dari luar. 2. aspek penyaluran pada umumnya berupa keterbatasan sarana distribusi, yaitu sebagai berikut : a. Kapasitas pelabuhan dan belum adanya prioritas penyandaran untuk muatan pupuk.

41

b. Tenaga bongkar muat di daerah terbatas c. Sarana jalan dan alat transportasi terbatas. Solusi masalah bahan baku dan produksi meliputi: 1. Untuk menurunkan konsumsi energi dilakukan revitalisasi pabrik pupuk. 2. Melakukan Revamp Pabrik Pupuk antara lain; Revamping Kaltim-2 3. Meningkatkan koordinasi dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM serta K3S untuk mendapatkan alokasi pasokan gas bumi jangka panjang 4. Menggunakan batubara untuk pembangkit steam Solusi masalah penyaluran antara lain sebagai berikut: 1. Memperkecil disparitas harga antara subsidi dan non subsidi 2. Meningkatkan akurasi RDKK sebagai dasar penebusan pupuk bersubsidi 3. Sosialisasi penggunaan pupuk berimbang 4. Peningkatan pengawasan oleh KP3 Rekomendasi untuk PT. Pupuk Kaltim adalah sebagai berikut: Komisi VI DPR RI meminta PT. Pupuk Kaltim untuk membuat kajian secara komprehensif mengenai perhitungan kapasitas pupuk dengan prioritas pemenuhan kebutuhan domestik (simulasi tanpa kegiatan ekspor). 2. Komisi VI DPR RI mengharapkan PT. Pupuk Kaltim berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan nasional dengan mengembalikan konsep pupuk untuk kebutuhan nasional. 3. Komisi VI DPR RI mendukung PT. Pupuk Kaltim untuk mengidentifikasi masalah terbesar dalam distribusi pupuk dan memperbaiki jalur distribusi pupuk khususnya pupuk PSO. 4. Komisi VI DPR RI mendukung adanya sinergi dengan PT. Pelindo dan kementerian teknis terkait guna mengantisipasi keterlambatan distribusi pupuk yang sering diakibatkan oleh antrian kapal. 1.

Dari diskusi, terdapat rekomendasi terhadap Pemerintah Pusat terkait PT Pupuk Kaltim adalah bahwa: Komisi VI DPR RI meminta kerjasama Pemerintah Pusat untuk mengusahakan harga energi gas yang lebih murah untuk mendukung ketersediaan alternatif bahan baku produksi pupuk, seperti di negara tetangga Indonesia.

15. Perum Perhutani Perum Perhutani memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutannya. Persoalan sengketa lahan dan pembalakan liar tentunya telah menghambat kinerja Perum Perhutani.

42

Dalam pemanfaatan hasil hutan, tentunya menjadi tantangan bagi Perum Perhutani untuk meningkatkan kualitas produk yang berdaya saing, khususnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Upaya yang telah dilaksanakan oleh Perum Perhutani dalam mengembangkan bisnisnya adalah terkait: 1. sumber daya manusia, adalah sebagai berikut: a. Restrukturisasi PSA Soppeng saati ini di bawah pengelolaan KBM Agroforestry Jawa Timur b. Pembinaan karyawan yang intensif c. Implementasi sistem manajemen kinerja 2. koordinasi, di mana peningkatan kerjasama dengan stakholders, antara lain dengan Pemda, BPA, perguruan tinggi, praktisi, dan petani 3. produksi telur & kokon, adalah sebagai berikut: a. Penanaman murbei 10 Ha dan pengkayaan 30 ha di soppeng. b. Pembinaan, penyuluhan dan pendampingan kelompok tani. c. Uji Coba pengembangan telur induk unggul dari BPA dan Litbang. d. Pembelian kokon binaan dengan harga 35 – 40 ribu. 4. benang sutera, adalah sebagai berikut: a. Mengoprasionalkan 2 unit mesin di Wajo ( 1 unit ex kediri) b. Terus melakukan trading benang rakyat c. Pembelian benang petani cash and carry sesuai harga pasar. Keberadaan Perum Perhutani perlu dipertahankan karena masih sangat diperlukan masyarakat Sulawesi Selatan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjalankan amanah pemerintah. Melalui sinergitas antar pihak terkait, secara terus menerus, terprogram dan konsisten guna mendorong pola kemitraan dengan kelompok binaan dan pelaku pasar yang lebih terarah dari Hulu – Hilir. Untuk itu, perlu dilakukan upaya konkrit dan sesegera mungkin dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas produk, untuk lebih meningkatkan daya saing, pada bidang SDM, Teknis, pembinaan dan pemasaran. Adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Pemetaan wilayah potensi usaha yang fokus untuk produksi telur dan atau benang sutera, sebagai dasar implementasi pola kemitraan 2. Perbaikan kualitas telur dengan mengganti induk yang unggul dan penanganan yang baik, serta pendampingan petani mitra secara intensif 3. Mengoptimalkan mesin pemintalan yang telah operasional (2 Unit) dan rekondisi ( 2 Unit) 4. Peningkatan kualitas SDM, baik teknis, pendampingan binaan dan pemasaran. 5. Membangun networking pemasaran lokal dan ekspor. 6. Meningkatkan hubungan yang sinergis dengan stakholder, koordinasi yang intensif dengan Pemda, Dephut, dan praktisi ulat sutera. 7. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan

43

Kendala yang dihadapi Perum Perhutani terkait: 1. sumber daya manusia, adalah sebagai berikut: a. dominasi pegawai usia tua dan kurang produktif. b. kapasitas dalam membangun akses pasar terbatas. c. kepastitas dalam membangun sinergi dan melakukan pendekatan dan pendampingan keompok masih belum memadai. 2. koordinasi, dimana hubungan kerja dengan stakeholders belum optimal. 3. produksi telur & kokon, adalah sebagai berikut: a. Potensi terpasang jauh dari optimal, dan pola kemitraan belum mampu dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan yang ada. b. Produktifitas kebun murbei rendah. c. Produksi telur F1 masih rendah baik dari kualitas maupun kuantitas. d. Belum mampu memasok kokon untuk alat pemintalan yang ada e. Persaingan impor telur China. 4. benang sutera di mana dari 4 unit mesin pintal hanya 2 yang operasionalnya itupun tidak optimal dan bangunan pabrik pintal perlu perbaikan. Rekomendasi untuk Perum Perhutani adalah sebagai berikut: 1. Komisi VI DPR RI mengundang Perum Perhutani pada rapat yang akan diadakan di Jakarta untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh Perum Perhutani. 2. Komisi VI DPR RI mendorong Perum Perhutani untuk fokus dalam pengembangan usaha sesuai dengan core business-nya. 3. Komisi VI DPR RI mendorong Perum Perhutani untuk memanfaatkan lahan milik Perum Perhutani yang masih idle. 4. Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani untuk lebih berperan dalam pengawasan hutan Indonesia. 5. Komisi VI DPR RI mendukung Perum Perhutani untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 6. Komisi VI DPR RI meminta Perum Perhutani untuk melengkapi data mengenai kinerja Perum Perhutani selama 5 tahun terakhir.

16. PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV PT. Perkebunan Nusantara XIV yang disingkat PTPN XIV merupakan anak perusahaan BUMN Holding Perkebunan, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero). Bidang usaha yang dikelola oleh PTPN XIV adalah bidang pertanian/perkebunan, dengan komoditi gula tebu, minyak kelapa sawit, kakao, karet, kopra dan ternak sapi. Komoditi unggulan yang menjadi core business adalah gula, kelapa sawit dan karet. Selama 15 tahun, PTPN XIV telah mengalami kerugian sejak tahun 1999 hingga sekarang. Menurut komoditi, unit usaha yang

44

terbesar yang mengakibatkan kerugian perusahaan terbesar selama 5 tahun terakhir adalah unit usaha gula. Pada tahun 2014, kerugian perusahaan dari unit usaha gula mencapai –Rp227 miliar, sementara unit usaha aneka tanaman telah mencatat laba sebesar Rp7,25 miliar. Kendala utama yang dihadapi oleh PTPN XIV dalam melakukan pengembangan komoditas adalah tidak adanya sumber pendanaan untuk investasi. Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut: 1. Tanaman kelapa sawit dan karet sudah tua dan perlu di-replanting. 2. Masalah keuangan: kesulitan mendanai eksploitasi dan investasi, tuntutan hukum dan pailit dari supplier, sita dan blokir rekening bank dari kantor pajak, dikeluarkan dari kepesertaan Dapenbun, penurunan kolektibilitas perbankan. 3. Beberapa bisnis/komoditas yang dikelola tidak feasible (ubi kayu, kelapa dan kakao). 4. Lahan tertanami/termanfaatkan 30% (30.239 ha dari total lahan konsesi 102.085 ha). 5. Legalitas dan penyerobotan lahan. Beberapa upaya telah dilakukan oleh PTPN XIV untuk meningkatkan kinerja antara lain melalui kerjasama pengelolaan Pabrik Gula dengan PT RNI dan PTPN X, dan kerjasama pendirian perusahaan patungan dalam pengembangan tanaman kelapa sawit dan pembangunan pabrik di Unit Kebun Tomata dengan PTPN IV. Kerjasama tersebut belum memberikan kontribusi. Dalam rangka penyehatan perusahaan secara menyeluruh, maka telah disusun Road Map Rencana Penyehatan Perusahaan namun belum bisa dijalankan karena program optimalisasi aset sebagai sumber pendanaan pada Tahap Konsolidasi belum terlaksana. PTPN XIV telah mengajukan usulan PMN kepada Kementerian BUMN untuk dimasukkan dalam APBN Tahun 2016, dengan harapan bisa mendapat dukungan dari DPR-RI, khususnya Komisi VI, agar PTPN XIV dapat bangkit dari keterpurukan. Bentuk-bentuk/program kemitraan adalah penyaluran dana kemitraan dan pemberian sumbangan bina lingkungan. Jumlah dana kemitraan yang disalurkan sampai dengan tahun 2001 sebesar Rp1.506 juta kepada 112 mitra binaan di Sulawesi Selatan dan 1 mitra binaan di Sulawesi Tengah. Piutang mitra binaan banyak yang macet, pengembaliannya mengalami kesulitan oleh karena mitra binaan tersebut sudah tidak mempunyai usaha (bangkrut) atau alamatnya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, yaitu sebanyak 79 mitra binaan dengan jumlah piutang sebesar Rp893 juta. Sejak tahun 2002 tidak ada penyaluran dana lagi karena PTPN XIV selaku BUMN Pembina masih mengalami kerugian.

45

Rekomendasi untuk PTPN XIV adalah sebagai berikut: 1. Komisi VI DPR RI mengundang PTPN XIV pada rapat yang akan diadakan di Jakarta untuk membahas mengenai permasalahan yang dihadapi perusahaan selama ini. 2. Komisi VI DPR RI mendorong PTPN XIV untuk membuat strategi bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek. Dengan potensi lahan yang sangat luas namun modal usaha yang terbatas, Komisi VI DPR RI mendorong PTPN XIV untuk mengalihkan tanaman berjangka panjang menjadi tanaman semusim, misalnya tanaman jagung. 3. Komisi VI DPR RI meminta PTPN XIV berkoordinasi dengan PTPN III, sebagai induk perusahaan, untuk menyelesaikan masalah keuangan dan operasional, dan belajar dari succes story BUMN holding lainnya. 4. Komisi VI DPR RI mendorong PTPN XIV untuk melakukan inovasi dan efisiensi sebagai strategi proteksi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

17. PT. Semen Tonasa PT. Semen Tonasa yang berlokasi di Sulawesi Selatan merupakan salah satu anak perusahaan dari Holding BUMN Semen, PT. Semen Indonesia (Persero) memproduksi semen dan memenuhi kebutuhan semen dalam negeri, khususnya di Kawasan Indonesia Timur. Perusahaan ini memiliki fasilitas pendukung berupa unit pengantogan semen yang tersebar di seluruh wilayah pasar, Pelabuhan Biringkassi, dan pembangkit listrik unit I dan unit II. Kapasitas produksi PT. Semen Tonasa mencapai 6,7 juta ton/tahun, terdiri dari Tonasa 2 dan Tonasa 3 masing-masing berkapasitas 590 ribu ton/tahun, Tonasa 4 berkapasitas 2,3 juta ton/tahun, dan Tonasa 5 berkapasitas 2,5 juta ton/tahun. Market share semen PT. Semen Tonasa mencapai 63% dari total kebutuhan semen di di Sulawesi, sementara di Sulawesi Selatan, produk perusahaan ini mencapai 61% dari total kebutuhan semen di wiayah ini. Volume konsumsi semen di Sulawesi Selatan pada tahun 2014 telah mencapai 2,2 juta ton, sementara konsumsi semen di Kawasan Timur Indonesia telah mencapai 13,6 juta ton pada tahun 2014. Rencana proyek pengembangan perusahaan ini adalah sebagai berikut: a) new finish mill dengan kapasitas 1,6 juta t/y direncanakan pada tahun 2016, b) long belt transport dari pabrik ke pelabuhan sepanjang 13 km direncanakan pada tahun 2016, dan c) packing plant di Papua, Maluku Utara dan Gorontalo direncanakan pada tahun 20152017. PT. Semen Tonasa telah memberikan deviden kepada negara sebanyak Rp304,2 miliar pada tahun 2014

46

Kendala yang dihadapi oleh PT. Semen Tonasa terkait: 1. energi, adalah masalah ketersediaan energy (listrik dan fuel) menjadi sangat dominan karena merupakan komponen cost terbesar dalam industri semen. 2. distribusi, adalah sebagai berikut: a. Daerah pasar sebagian besar daerah kepulauan b. Kapasitas pelabuhan yang belum memadai c. Unloading time yang lama di pelabuhan d. Biaya distribusi yang tinggi 3. potensial entrants, adalah sebagai berikut: a. Tidak ada bea masuk/impor semen b. Potensi kemungkinan pembangunan pabrik baru oleh pemain semen internasional. Karena tantangan di atas, maka usulan untuk solusi industri semen di Kawasan Timur Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan Packing Plant di beberapa daerah pasar yang potensial (konsumsi minimal 300.000 ton/tahun). 2. Percepatan Program “TOL LAUT”. 3. Peningkatan kapasitas loading dan unloading di pelabuhan tujuan khususnya di Kawasan Timur Indonesia. 4. Meningkatkan draft pelabuhan dan Kapasitas Dermaga sehingga dapat disandari kapal dengan kapasitas minimal 5.000 ton. 5. Membuat regulasi yang mendukung pabrikan semen dalam negeri sehingga produksi semen impor tidak mengganggu pasar dalam negeri. Rekomendasi untuk PT. Semen Tonasa adalah sebagai berikut: 1. Komisi VI DPR RI mendukung PT. Semen Tonasa untuk meningkatkan peran dan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan semen di Kawasan Timur Indonesia sesuai dengan laju pembangunan di Kawasan Timur Indonesia, dan tetap menjaga kedaulatan nasional dengan mempertahankan market share produknya. 2. Dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia, Komisi VI DPR RI mendorong PT. Semen Tonasa untuk mulai mencari sumber bahan baku produksi semen dari tempat lain yang bersifat renewable untuk meningkatkan kapasitas. 3. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Semen Tonasa untuk mengantisipasi pabrik semen mini supaya dapat berkembang. 4. Komisi VI DPR RI mendorong PT. Semen Tonasa untuk terus melakukan inovasi dan efisiensi sebagai strategi proteksi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

47

18. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero). Catatan: Pada Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI ini, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) tidak diagendakan untuk melakukan paparan baik secara tertulis maupun lisan. Komisi VI DPR RI hanya melakukan kunjungan ke beberapa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang ada di bawah naungan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero).

III. A.

PENUTUP KATA PENUTUP Demikianlah gambaran laporan Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI pada reses masa persidangan II tahun 2014 – 2015 ke Provinsi Sulawesi Selatan.

B.

KETERANGAN LAMPIRAN Laporan ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:  Galeri Foto

KOMISI VI DPR RI