KONSEP
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR-RI KE PROVINSI JAWA TENGAH PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2008-2009
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, MARET 2009
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR-RI KE PROVINSI JAWA TENGAH PADA MASA RESES PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2008-2009 --------------------------------------------------
I
PENDAHULUAN 1. Dasar Kunjungan Kerja. Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke Jawa Tengah berdasarkan pada Keputusan DPR-RI Tentang Penugasan kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2008-2009 dan Rapat Intern Komisi II DPR RI. Tim Kunjungan Kerja Komisi II ke Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI; Ir. Sayuti Asyathri Tim Kunjungan Kerja didampingi oleh staf sekretariat dan tenaga ahli Komisi II DPR RI, mitra kerja Komisi II DPR RI dari Departemen Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet, BPN, ANRI dan dari KPU serta TV Parlemen Setjen DPR RI. 2. Waktu Kunjungan Kerja Kunjungan Kerja dilaksanakan pada bulan Maret 2009 ke Provinsi Jawa Tengah dan telah mengadakan pertemuan dengan Gubernur, KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dan PANWAS Provinsi/Kabupaten/Kota, Kakanwil BPN, dan para Kepala Kantor BPN Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga terkait dengan persiapan penyelenggaraan pemilu 2009, tim mengunjungi salah satu perusahaan percetakan surat suara pemilu 2009 yakni CV. Aneka Ilmu. 3.
Hasil Kunjungan Kerja Dari pertemuan dengan Gubernur, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan PANWAS Provinsi/Kabupaten/Kota, Kakanwil BPN, dan para Kepala Kantor BPN Provinsi Jawa Tengah dan salah satu perusahaan percetakan surat suara pemilu 2009 yakni CV. Aneka Ilmu telah diperoleh masukan yang sangat bermanfaat bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan pasangan kerja pada Masa Persidangan yang akan datang.
II. HASIL/ TEMUAN KUNJUNGAN KERJA DI PROVINSI JAWA TENGAH A. PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH. Pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan membicarakan beberapa masalah yang antara lain : 1. Alokasi Anggaran PNPM Mandiri Tahun 2008 sebesar Rp. 786.460.000.000, digunakan untuk a. Perdesaan (PPK) sebesar Rp. 261.250.000.000,- untuk 29 Kabupaten. 224 Kecamatan, dan 3.530 Kelurahan. 2
b. Perkotaan (P2KP) untuk 35 kabupaten/Kota, 144 Kecamatan, dan 501 Desa dengan anggaran sebesar Rp. 392.710.000.000 c. Pengembangan infrastruktur perdesaan dengan anggaran sebesar Rp. 31.000.000.000 untuk 10 Kabupaten, 33 Kecamatan, dan 124 Desa/ kelurahan. d. Pengembangan usaha agribisnis persesaan dengan anggaran sebesar Rp. 98.700.000.000 untuk 30 Kabupaten/Kota, 265 Kecamatan, dan 987 Desa. e. Pemberdayaan Ekonomi masyarakar Pesisir dengan anggaran sebesar Rp. 2.800.000.000, untuk 7 Kabupaten/ Kota. 2. Alokasi anggaran PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2009 sebesar Rp. 872.000.000.000, untuk 29 Kabupaten, 403 Kecamatan, 106 Kelurahan dan 6154 Desa. 3. Indikator pengukuran keberhasilan Program PNPM Mandiri, antara lain : a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan b. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana sosial dan ekonomi masyarakat. c. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan 4. Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan SIAK di 19 Kabupaten/ Kota, masih perlu adanya perbaikan, karena : a. Jaringan komunikasi data secara on-line dari kecamatan sebagai pusat pelayanan dengan server database di Dinas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/ Kota dengan Provinsi atau dengan Ditjen Adminduk belum dilakukan secara on-line, pengiriman data dilakukan berupa back-up data secara berkala. b. Masih ada Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan komunikasi data belum dilakukan secara on-line, secara berkala data kecamatan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. c. Ada beberapa Kabupaten/ Kota kekurangan tenaga operator karena yang bersangkutan sebelumnya pegawai Keluarga Berencana, sekarang menjadi institusi tersendiri, dan ada juga yang mutasi karena promosi. d. Selain hal tersebut diatas, kendala yang ada masih sangat terbatasnya SDM dalam pengelolaan dan pengembangan data base kependudukan. 5. Terkait dengan pemilikan Kepala Desa perlu diatur : a. Persyaratan pendidikan paling rendah SLTA b. Masa jabatan Kepala Desa tetap 6 tahun. c. Persyaratan, tidak pernah dilakukan karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun perlu diganti dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun. 6. Dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pentahapan Pemilu tahun 2009, khususnya dalam waktu dekat ini adalah penyelenggaraan pemungutan suara untuk untuk anggota DPR, DPD dan DPRD pada 3
tanggal 9 April 2009, sesuai kewenangannya Pemda provinsi, dan Pembda Kabupaten/ Kota Provisni Jawa tengah apabila di minta KPU siap memberikan fasiltas dan bantuan baik berupa personil, ruangan dan dukungan dana untuk kebutuhan Pemilu tahun 2009 antara lain sosialisasi, distribusi logistik dan terselenggaranya pemungutan suara untuk anggota DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 9 April 2009. Pemberian fasilitasi dan bantuan tersebut adalah pelaksanaan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Perpres Nomor 2 Tahun 2009 dan Perpres Tahun 2009. 7. Pemda Provinsi Jawa tengah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, antara lain mentapkan program wilayah bebas korupasi dengan pelaksanaan pelayanan berdasarkan SOP sesuai standar ISO 9001-2000.
4
B. APARATUR NEGARA BKD Provinsi Jawa tengah Penyelesaian tenaga honorer yang belum tertampung dalam penerimaan CPNS adalah pengajuan alternatif kebijakan penerimaan CPNS, adalah pengajuan alternatif kebijakan kepada MENPAN sebagai berikut : 1. Menyediakan formasi tahun 2009 untuk mengangkat sisa tenaga honorer nonAPBN/APBD secara bersamaan. 2. Mengangkat terlebih dahulu tenaga honorer yang data base (9379), setelah itu baru mengangkat tenaga honorer non-APBN/APBD secara bertahap. C. PERTANAHAN. 1. Peta penggunaan tanah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut : a. Penggunaan tanah Kampung 616.220 ha atau 17,92 % ; b. Penggunaan tanah Sawah 1.136.696 ha atau 33,05 % ; c. Penggunaan tanah Tegalan 697.952 ha atau 20,30 % ; d. Penggunaan tanah Kabun Campur 204.232 ha atau 5,94 % ; e. Penggunaan tanah Perkebunan 68.999 ha atau 2,01 % ; f. Penggunaan tanah Rumput 2.102 ha atau 2,06 % ; g. Penggunaan tanah Tambak 44.367 ha atau 1,29 % ; h. Penggunaan tanah Tanah tandus 17.344 ha atau 0,56 % ; i. Penggunaan tanah Hutan 637.081 ha atau 18,53 % ; j. Penggunaan tanah Waduk 13.933 ha atau 0.41 % ; 2. Penggunaan tanah untuk hutan dan perkebunan hanya 20 % sangat tidak memadai untuk melestarikan lingkungan dan menahan bahaya banjir serta tanah longsor. Untuk itu Komisi II DPR RI meminta kepada jajaran KANWIL BPN Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menambah lahan tanah dipergunakan untuk hutan hingga 30 &. 3. Komis II DPR RI mendukung usul KaKanwil BPN Provinsi Jawa Tengah untuk tidak menkenai BPHTB sebesar 5 % dari NJOP untuk pedaftaran tanah pertama bagi masyarakat kurang mampu. 4. Kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah (PRONA) Tahun Anggaran 2008 target fisik 21.871 bidang dengan anggaran sebesar Rp. 6.342.590.000,- terealisasi secara fisik 26.005 bidang atau 118,9 % dengan anggaran sebesar Rp. 6.194.530.000 atau 97,67 %. 5. Untuk peta citra di Provinsi Jawa Tengah sudah 100 % tetapi peta tanah yang direncanakan 60.000.000 bidang sudah dipetakan kurang lebih baru 12.000.000, sisanya akan diselesaikan kurang lebih dalam jangka waktu 10 tahun dengan menggunakan sertifikat swadaya masyarakat (SMS) dengan biaya setiap bidang berkisar Rp. 400.000, sampai dengan Rp. 500.000. 6. Cara mencegah kemungkinan terjadinya sertifikat ganda yang merugikan masyarakat, sebagai berikut : a. Pemohon diwajibkan memasang tanda batas permanen b. Pada saat pengukuran bidang tanah diupayakan dapat dihadiri oleh para pemilik tanah yang berbatasan (asas kontradiktif deliminatif)
5
c. Setiap petugas lapangan harus melakukan plotting lokasi bidang tanah yang akan diukur pada Peta Dasar Pendaftaran, Peta Pendaftaran, Citra Satelit atau Foto Udara (deliniasi), sehingga tidak terjadi overlap di lapangan/peta. d. Hasil pengukuran diplot ke dalam peta tunggal dalam format digital mauun hard copy dengan mencantumkan NIB, demikian pula plotting terhadap nomor haknya setelah terbit sertifikatnya. 7. Program larasita bisa membantu masyarakat kurang mampu untuk menghemat ongkos transportasi ke Kantor BPN dan terhondari dari calo, karena program ini sudah menjangkau masyarakat pelosok. Jumlah bidang tanah yang telah disertifikatkan dengan program larasita, sebagai berikut : a. Kabupaten Banyumas 117 bidang pendaftaran pertama; b. Kabupaten Pati 215 bidang pendaftaran pertama; c. Kabupaten Pemalang 301 bidang pendaftaran pertama; d. Kabupaten Purworejo 13 bidang pendaftaran pertama; e. Kabupaten Karanganyar 8.162 bidang pendaftaran pertama. 8. Jumlah kendaraan Larasita dieluruh Jawa Tengah sebanyak 22 kendaraan roda empat dan 50 kendaraan roda dua untuk 21 kantor pertanahan Kabupaten/ Kota. 9. Salah satu hambatan program Larasita, pengoperasian larasita masih menggunakan mesin mobil dan solar yang berakibat boros, mesin mobil cepat panas. Oleh karena itu perlu solusi yaitu pengadaan Genset. 10. Komisi II DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri kehutanan dan BPN untuk membahas masalah Pulau Karimunjawa yang ditetapkan menjadi kawasan lindung oleh Menteri Kehutanan, sedangkan di Karimunjawa telah dihuni masyarakat, ada lapangan terbang dan digunakan untuk kegiatan lain, bahkan kedepan berpotensi dijadikan daerah wisata yang handal untuk Provinsi Jawa Tengah. 11. Komisi II DPR RI meminta kepada Kakanwil BPN Provinsi segera mengirim surat kepada Pemerintah daerah dan seluruh instansi perintah utamanya tempat pendidikan atau sekolah-sekolah yang isinya meminta kepada instansiinstansi tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama mendaftarakan dan mensertifikatkan tanahnya. Hal ini agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa pertanahan di instansi dimaksud. 12. Mekanisme kerja dan standar pelayanan publik BPN dalam rangka penerbitan sertifikat sudah diatur dalam Keputusan Nomor 1 tahun 2005 tentang Standar Operasi Pelayanan Pertanahan yang antara lain : a. Pemohon mengajukan permohonan dengan melengkapi surat-surat bukti kepemilikan b. BPN melakukan penelitian data fisik dan data yuridis dan kemudian pengumuman c. Data yuridis dan fisik memenuhi syarat tidak ada sanggahan.
6
13. Masalah alih fungsi tanah pertanian menjadi industri, sangat terkait dengan masalah ketahanan pangan. Oleh karena itu perlu intervensi dari pusat perlunya lahan pertanian yang abadi melalui BPN membuat draft aturan alih fungsi lahan yang tidak menggangu ketahanan pangan dan lahan pertanian yang abadi. D. PEMILU a. KPU : - Jumlah pemilih di Provinsi Jawa tengah untuk pemilu Tahun 2009 yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 18 Februari 2009 sebesar 26.197.936. Berkaitan dengan diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2009, perubahan DPT hanya dilakukan pada kesalahan rekapitulasi, jadi tidak menambah atau mengurangi jumlah pemilih. - KPU Provinsi Jawa Tengah dan seluruh jajarannya, PANWASLU Provinsi Jawa Tengah dan seleruh jajaranya serta unsur pemberi fasilitasi dan bantuan baik Pemerintah Provinsi dan seluruh jajarannya POLDA, KODAM dan Kejaksaan sesuai kewenangan masing-masing yakin bahwa PEMILU Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 tahapan pemungutan suara terselenggara pada tanggal 9 April 2009. - Dengan telah dikeluarkan Perpres Nomor 2 tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan seluruh jajarannya telah mempersiapkan diri apabila KPU Provinsi dan jajarannya meminta bantuan dan fasilitasi baik personil, ruangan maupun dana untuk kegiatan dan atau kebutuhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan PEMILU Tahun 2009. - Kebutuhan yang mendesak untuk KPU Provinsi KPU Kabupaten/ Kota seluruh Jawa Tengah adalah Pemda Provinsi dan seluruh jajarannya segera membantu menyediakan gudang untuk penyimpanan alat kelengkapan kebutuhan atau logistik PEMILU 2009. - Masalah krusial salah satunya adalah pembentukan KPPS yang terkendala oleh persyaratan, antara lain : 1) Usia 25 Tahun 2) Ijazah paling rendah SLTA 3) Keterangan sehat, penyebabnya mencari surat keterangan sehat untuk ukuran desa memerlukan biaya tinggi. - Adanya kendala tentang kurangnya dukungan dana sosialisasi dan distribusi telah teratasi dengan terbitnya Perpres Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7
- Sosialisasi mengenai pemberian tanda pada Surat Suara tetap dilakukan dengan pemberian tanda 1 (satu) kali, tetapi apabila dalam penghitungan suara ditemukan tanda 2 (dua) kali dalam tanda gambar partai dan nama dalam kolom satu partai yang sama dinyatakan sah. Agar spesialisasi tidak tumpang tindih, maka perlu ada strategi bersama antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota. - Perlu alokasi anggaran untuk petugas lapangan dalam melaksanakan penghitungan suara, karena diperkirakan proses penghitungan rumit dan memerlukan waktu hingga malam. - Seleksi anggota KPU Provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2013 bulan Juni s/d Agustus 2008 dan telah ditetapkan serta dilantik pada tanggal 24 September 2008 oleh Ketua KPU di Jakarta. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2013 terdiri dari Ketua (Ida Budhiati, SH, MH), dan Anggota (M. Fajar Subhi S.K,Arif,SH, dan Siti Malikhatun Badriyah,SH, M.Hum, Drs. Andreas Pandiangan,M,Si serta Nuswantoro Dwiwarno,SH,MH) - Dan untuk Sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/ Kota dan telah dilantik pada tanggal 7 November 2008, yakni Sekretaris (Drs. Djoko Sutiono), Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas (Sarwa Pramana,SH,M.Si), Kabag Program Data Organisasi dan SDM (Nunuk Hardiyani, SH, M.Si), Kabag Keuangan, Umum dan Logistik (Didi Haryadi,SH,MH), Kasubag Program Data (Dra. Sri Lestariningsih, M.Si), Kasubag Organisasi dan SDM (Dra. Zesi Anggraheni), Kasubag Hukum (Rr. Widowati, SH, MH), Kasubag teknis dan Hupmas (Hafidz A’am Rudiyono, SE), Kasubag Keuangan (Sri Hadiastuti, S.Sos), dan Kasubag Umum dan Logistik (Agus Surono, S.Sos, M.Si) - Terkait Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu TA. 2009, bahwa : 1) Pembentukan PPK, sebanyak 573 PPK dengan jumlah anggota 2.865 orang (setiap PPK 5 orang terdiri dari Ketua dan 4 anggota) dikukuhkan lagi dari PPK Pemilu TA. 2008. 2) Pelantikan paling lambat tanggal 30 Januari 2009. 3) PPK yang tidak memenuhi syarat dan atau kinerjanya tidak maksimal diganti melalui mekanisme PAW, apabila tidak tersedia SDM untuk PAW bagi PPK dilakukan rekruitmen dengan mekanisme reguler sebgaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. 4) Masa tugas PPK 5 (lima) bulan terhitung bulan Februari s/d Juni 2009 untuk tugas Pemilu Legistlatif dan 3 (tiga) bulan lagi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 5) Setiap PPK dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 2 orang staf sekretariat yang difasilitasi oleh Pmeda masing-masing melalui Camat. - Terkait Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2009 TA. 2009, bahwa : 1) Pembentukan PPS sebanyak 8.574 PPS dengan jumlah Anggota 25.722 orang (setiap PPS 3 orang terdiri dari Ketua dan 3 Anggota) 8
2) Pelantikan anggota PPS paling lambat tanggal 30 Januari 2009 3) PPS yang tidak memenuhi syarat atau kinerjanya tidak maksimal diganti melalui mekanisme pengusulan kembali, apabila tidak tersedia SDM untuk PAW bagi PPS dilakukan rekruitmen dengan mekanisme reguler sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. 4) Masa tugas PPS 5 (lima) bulan terhitumh bulan februari s/d Juni 2009 untuk tugas Pemilu Legislatif fan 3 (tiga) bulan lagi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 5) Setiap PPS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 2 orang staf sekretariat yang difasiltasioleh Pemda masing-masing melalui Kepala Desa/ Kepala Kelurahan. - Terkait Kelompok Penyelenggara Pemungutan Pemungutan Suara (KPPS), bahwa : 1) Pembentukan KPSS oleh PPS sesuai dengan ketentuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara DPR, DPD, dan DPRD dengan demikian KPPS terbentuk paling lambat pada tanggal 9 Maret 2009. 2) Pembentukan KPPS dapat dilakukan dengan menggunakan personil KPPS pada Pemilu-pemilu sebelumnya. 3) Jumlah TPS se Jawa Tengah 88.965 dengan demikian jumlah personil KPPS (7 orang per TPS) sejumlah 622.755 orang ditambah petugas keamanan didalam TPS (2 orang per TPS) sejumlah 177.930 orang. 4) Sampai saat ini yang menjadi kendala bagi calon anggota KPPS adalah pemenuhan persyaratan administrasi untuk Surat Keterangan Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana hukuman 5 tahun atau lebih serta Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Puskesmas. 5) Untuk mendapatkan keringanan atas kedua surat tersebut diatas KPU Provinsi Jawa tengah sudah mengkoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna memfasilitasi hal tersebut dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota. - Terkait Daerah pemilihan, bahwa : 1) Anggota DPR RI ditetapkan 10 Derah pemilihan (Dapil) 2) Anggota DPRD Provinsi Jawa tengah ditetapkan 10 Dapil 3) Anggota DPRD Kabupaten/ Kota sejumlah 181 Dapil, masing-masing Kabupaten/ Kota antara 4 s/d 7 Dapil. - Seluruh pengadaan logistik oleh KPU Provinsi Jawa tengah sudah harus diterima oleh KPU Kabupaten/ Kota paling lambat tanggal 18 Maret 2009 (H21 hari), namun untuk logistik KPU Provinsi Jawa Tengah diupayakan sudah diterima tanggal 14 Maret 2009.
9
b. PANWASLU - PANWAS Provinsi dan PANWAS Kabupaten/ Kota serta seluruh jajarannya sesuai kewenangannya telah siap melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pentahapan PEMILU Tahun 2009 dan menyatakan siap berkoordinasi dengan instansi terkait. - Dalam rangka mensukseskan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2009, PANWASLU Provinsi Jawa Tengah melakukan pelatihan dan pembekalan bagi jajarannya selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 3 dan 4 Maret 2009. - Beberapa hambatan yang dihadapi PANWASLU, antara lain 1) Persyaratan pendidikan untuk PPL paling rendah (SLTA) dan usia paling rendah 25 tahun ditingkat Desa menjadi hambatan. 2) Terbatasnya daya dukung Pemerintah Daerah untuk mendapatkan tenaga sekretariat, disebabkan bagi PNS yang ditugaskan menjadi enggan karena takut jabatan yang ditinggalkan akan diisi orang lain, sedangkan tugas di PANWASLU bersifat ad hoc. 3) Anggaran untuk PPL/ Kecamatan tahun 2009 kurang memadai, sedangkan alokasi anggaran Tahun 2008 memadai, sehingga mempengaruhi kinerja PPL. Masalah ini oleh Komisi II DPR RI, akan dibicarakan dengan KPU. c. Kunjungan ke CV. ANEKA ILMU (salah satu perusahaan percetakan surat suara Pemilu 2009) Sehubungan akan dilaksanakannya Pemilu Tahun 2009, Komisi II DPR RI juga melakukan kunjungan ke salah satu perusahaan percetakan surat suara Pemilu 2009. Perusahaan tersebut adalah CV. Aneka Ilmu, di mana perusahaan ini adalah salah satu konsorsium PT. Pura Baru Utama yang memperoleh S.P.K dari KPU pada tanggal 3 Februari 2009untuk pengadaan percetakan Surat Suara, namun karena ada validasi dari dari KPU dan terdapat kesalahan data dati KPU sebanyak 162.000 lembar, maka baru tanggal 12 Februari 200, CV. Aneka Ilmu melaksanakan pekerjaan percetakaan surat suara. Jadi mundur selama 9 hari. Oleh karena itu CV. Aneka Ilmu minta pengunduran waktu penyelesaian pekerjaan selama 4 (empat) hari dari batas waktu yang dijadwalkan KPU yaitu tanggal 10 Maret 2009, kalau tidak diijinkan maka sisa pekerjaan akan dikembalikan kepada Konsorsium. Hal ini disebabkan antara lain oleh : 1) Adanya pengunduran waktu mulai pekerjaan selama 9 hari dari KPU, yaitu SPK diterima tanggal 3 Februari 2009, karena validasi data dari KPU baru tanggal 12 februari 2009 mulai bekerja. 2) Posisi pekerjaan percatakan Surat Suara untuk Pemilu Legislatif Tahun 2009 yang telah dikerjakan oleh CV. Aneka Ilmu sampai dengan Rabu, 4 Maret 2009 sebagai berikut : CV. Aneka Ilmu memperoleh pekerjaan percetakan Surat Suara sebanyak 37 Juta lembar untuk provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 10
1 (satu) hari mampu mencetak 1.800.000 lembar surat suara, sehingga dari 37.000.000 lembar surat suara telah selesai dicetak 76 % dan telah didistribusikan 62,4 %. 3) Komisi II DPR RI meminta kepada CV. Aneka Ilmu berkoordinasi dengan KPU dan KPU Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi kendala percetakan tersebut dengan rumus 1 (satu) hari CV. Aneka Ilmu harus mampu mencetak 2.000.000 lembar surat suara. 4) Komisi II DPR RI kepada KPUD agar tidak memperoleh kerusakan surat suara lebih dari 2 % dan terhadap kesalahan cetak harus dibuat berita acara . 5) Komisi II DPR RI meimnta kepada aparat kepolisian memperketat keamanan dengan menambha personil dan membuat SOP yang mengatur mengenai : Memeriksa kepada semua pihak yang masuk dan keluar dari CV. Aneka Ilmu. Mengawasi dan memeriksa berita acara pembakaran surat suara yang rusak. D. BIDANG DOKUMEN / ARSIP 1. Terkait Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka meningktakan sadar arsip dan wawasan kearsipan di masyarakat serta aparat pemerinatahan, badan Arsip dan perpustakan Provinsi Jawa Tengah telah mencanangkan Program Arsip Masuk Desa. Program ini pada bulan Februari dan Maret 2006 disosialisasikan ke 29 Kabupaten oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. 2. Perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, yaitu Bab VII Bagian Kedua Pengumpulan Pasal 40 ayat 1. Untuk memperjelas hal tersebut dapat ditambahkan tentang ganti kerugian atas arsip yang diserahkan (hak ekonomi badan swasta dan perorangan), selanjutnya diatur lebih diperjelas dengan Peraturan Pemerintah. III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan 1. Semua instansi terkait yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, POLDA, KODAM, PANWAS Provinsi, dan PANWAS Kabupaten/ Kota sesuai kewenangan masing-masing bersepakat dan bertekad serta terus berkoordinasi secara sinergi untuk mensukseskan semua pentahapan penylenggaraan Pemilu Tahun 2009, khususnya Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tanggal 9 April 2009. 2. Terhadap perlunya bantuan untuk kebutuhan pemilu tahun 2009, baik fasilitasi, personil maupun dukungan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan Dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 11
3.
4.
5.
6.
dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum, apabila diminta KPU, Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/ Kota siap melaksanakan termasuk bantuan gudang untuk penyimpanan alat kelengkapan kebutuhan Pemilu. Penyelesaian tenaga honorer yang belum tertampung dalam penerimaan CPNS, solusi yang diambil BKD Provinsi Jawa Tengah mengajukan alternatif kebijakan kepada MENPAN, sebagai berikut : a. Menyediakan formasi tahun 2009 untuk sisa tenaga honorer non APBN/APBD b. Mengangkat terlebih dahulu tenaga honorer yang data base ((93791), setelah itu baru mengangkat tenaga honorer non APBN/ APBD secara bertahap. Penggunaan tahap untuk hutan dan perkebunan hanya 20 % santa kurang memadai untuk menaha bahaya banjir dan tanah longsor. Untuk itu Komisi II DPR RI meminta kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah terus berupaya menambah luas lahan tanah dipergunakan untuk hutan hingga 30 %. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kelestarian dan keharmonisan lingkungan. Masalah alih fungsi tanah pertanian menjadi lahan industri sangat terkait dan berpengaruh dengan masalah ketahan pangan. Oleh karena itu perlu intervensi dari pusat perlunya tetap mempertahankan lahan pertanian yang abadi melalui BPN. Membuat draft aturan alih fungsi lahan yang tidak menggangu ketahanan pangan dan tidak mengganggu lahan pertanian. Pendaftaran tanah pertama bagi masyarakat kurang mampu yang tidak dikenai BPHTB sebesar 5 % dari NJOP.
B. Rekomendasi 1. Terhadap masalah Pulau Karimunjawa yang ditetapkan menjadi kawasan lindung oleh Menteri Kehutanan, sedangkan di Karimunjawa telah dihuni masyarakat, , ada lapangan terbang dan digunakan untuk kegiatan lain, bahkan kedepan berpotensi dijadikan daerah wisata yang handal untuk Provinsi Jawa Tengah, Komisi II DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri kehutanan dan BPN untuk membahas masalah Pulau Karimunjawa. 2. Terkait dengan pendaftaran dan pensertifikatan tanah instansi Pemerintah Daerah, Komisi II DPR RI meminta kepada Kakanwil BPN Provinsi segera mengirim surat kepada Pemerintah Daerah dan seluruh instansi pemerintah utamanya tempat pendidikan atau sekolah-sekolah yang isinya meminta kepada instansi-instansi tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk mendaftarkan dan mensertifikatkan tanahnya. Hal ini agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa pertanahan di instansi dimaksud.
12
IV. P E N U T U P. Demikian beberapa masalah aktual yang ditemukan Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI, hasil pertemuan dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah, PANWASLU Provinsi, PANWASLU Kabupaten/ Kota, KANWIL BPN Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya, Sekretaris Daerah, BKD dan Badan Arsip Daerah serta Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Dan kunjungan lapangan guna melihat langsung proses pencetakan surat suara Pemilu 2009 ke CV. Aneka Ilmu di Genuk, Kota Demak yang dapat kami laporkan untuk ditindaklanjuti dan dapat dijadikan bahan rapat dengan mitra kerja Komisi II DPR RI. Jakarta, Maret 2009 KETUA TIM / WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI
IR. SAYUTI ASYATHRI A - 152
13
