LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MASA RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2012 – 2013 TANGGAL 15 – 19 APRIL 2013
KOMISI VIII DPR RI 2013
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Kunjungan Kerja (Kunker) dalam masa reses adalah salah satu mekanisme DPR RI untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya, yaitu menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pengawasan DPR RI adalah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Alat kelengkapan DPR RI seperti Komisi memiliki ruang lingkup tugas dan mitra kerja masing-masing. Komisi VIII DPR RI memiliki ruang lingkup tugas dalam bidang agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sedangkan mitra kerjanya adalah Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Daerah yang menjadi tujuan Kunker Komisi VIII DPR RI dalam masa reses persidangan III tahun sidang 2012 – 2013 adalah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi tujuan Kunker Komisi VIII DPR dengan pertimbangan; pertama, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah otonom baru terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2000. Sebagai daerah otonom baru, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentunya telah melaksanakan program-program pembangunan yang terkait dengan sosial-kegamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan penanggulangan secara optimal. Namun demikian, pelaksanaan program-program pembangunan tersebut menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan baik dalam hal legislasi, anggaran, dan pengwasannya. Kedua, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rentan terjadi permasalahan sosialkeagamaan. Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari beragam etnis; Melayu, Jawa, Minangkabau, Bugis, Bawean, dan Cina, sedang bahasanya adalah Melayu, Mandarin, dan Jawa. Agama yang dianut penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Ketiga, lima dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diklasifikan tinggi rawan terjadi bencana, yaitu Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Bangka Selatan. Keempat, indeks pembangunan gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih rendah dari rata-rata nasional. Pada tahun 2011 IPG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah terendah nomor tiga dari seluruh provinsi di Indonesia.
B.
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), pasal 20A, ayat 1, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. 2. Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pasal 96, ayat 3 dan 4, Komisi di DPR RI melakukan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya antar lain dengan melakukan Kunjungan Kerja.
C.
Tujuan Mengumpulkan informasi dan menyerap aspirasi tentang berbagai permasalahan sosial keagamaan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
D.
Target Target yang hendak dicapai dalam Kunjungan Kerja pada masa reses persidangan III tahun sidang 2012 – 2013 adalah terumuskannya rekomendasi kebijakan kepada satuan kerja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah
E.
Daftar Tim Daftar Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Ke Provinsi Bangka Belitung Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012 – 2013 Tanggal, 15 – 19 April 2013
NO. URUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
NO. ANGG A-63 A-448 A-512 A-476 A-465 A-792 A-204 A-202 A-377 A-412 A-326 A-66 A-44 A-134 A-282 A-165 A-36
NAMA H. Jazuli Juwaini, Lc, MA. Drs. Sofyan Ali, MM Sholeh Soe’aidy, SH H.M. Syaiful Anwar Hj. Yetti Heryati, SH, BA Ir. HM. Baghowi, MM Drs. H. Humaedi TB. H. Ace Hasan Syadzily, M.Si Hj. Rukmini Buchori Manuel Kaisiepo HR Erwin Moeslimin Singanjuru Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T M. Nasir Jamil, S.Ag Drs. H. Ach. Ruba’ie, SH, MH Drs. Razak Rais Drs. H. Hasrul Azwar, MM Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesha, M.Si Noura Dian Hartarony, SE Sigit Bawono Prassetyo, S.Sos, M.Si Hj. Husnul Latifah, S.Sos Sumarman, S. Sos Edi Hayat, MA Rizka Arinindya
24
Edison Pasaribu
25 26 27
I Made Sutresna, S.Ag H. Budiyono, SPd.I M. Arif Efendi. S.SosI, MA
FRAKSI
JABATAN
F-PKS F-PD F-PD F-PD F-PD F-PD F-PG F-PG F-PDIP F-PDIP F-PDIP F-PKS F-PKS F-PAN F-PAN F-PPP F-PKB F-Gerindra Gol. III Gol. III Gol. III
Ketua Tim Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Setkom. 8 Setkom. 8 Setkom. 8 TA Kom. 8 TV Parlemen Dir. Urs. Agama Kristen Kemenag RI Kemenag RI Kemenag RI Kemenag RI
Gol. III
KET
BAB II PROFIL SINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1. Sejarah Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari dua pulau besar; Bangka dan Belitu. Selain itu juga ada pulau-pulau kecil lainnya. Pada zaman pra kemerdekaan, kepulauan Bangka Belitung berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, Majapahit dan Mataram. Setelahnya, Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah jajahan Inggris dan menjadi daerah jajahan Belanda pada tanggal 10 Desember 1816. Tokoh kepulauan Bangka Belitung yang mengorganisir perlawanan kepada Belanda adalah Depati Barin dan anaknya Depati Amir. Setelah Indonesia merdeka, Kepulauan Bangka Belitung menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. 2. Daerah Otonom Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah otonom sendiri dan terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan UU No. 27 tahun 2000 tentang Pembetukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menjadi provinsi yang ke-31. Provinsi Kepulauan Bangkan Belitung terdiri dari 7 (tujuh) Kabupaten/kota; Kota Pangkal Pingang, Kab. Bangka, Kab. Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, dan Kab. Belitung Timur. Ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Pangkalpinang. 3. Letak Geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 104 50’ sampai 10930’ Bujur Timur dan 050’ sampai 4 10’ Lintang Selatan. Batas wilayah Provinsi KepulauanBangka Belitung adalah : Di sebelah Barat dengan Selat Banngka Di sebelah Timur dengan Selat Karimata Di sebelah Utara dengan Laut Natuna Di sebelah Selatan dengan Laut Jawa Sedangkan luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 81.725.14 km2 dengan rincian 16.424.14 km2/20.10% (Daratan) dan 65.301 km2/79.90 % (Lautan). 4. Fokus Pembangunan dan Penduduk Fokus pembangunan Provinsi Kepuluan Bangka Belitung berdasarkan masing-masing kabupaten/kota agar berkontibusi terhadap pencapaian pembangunan nasional dengan rincian sebagai berikut: No 1
Kab./Kota Bangka
Fokus Pemb. Perdagangan dan jasa Industri Pariwisata Perkebunan Pertambangan
Penduduk L P 148.899 137.016
Jml. 285.915
2
3 4
5
6
7
Perdagangan Pertanian Perkebunan Pertambangan Industri Pengolaha Bangka Tengah Perkebunan Pertambangan Bangka Selatan Pertambangan Pertanian Perkebunan Perikanan laut Perdagangan Belitung Perdagangan dan jasa Pertanian Pariwisata Industri pengolahan Perikanan laut Belitung Timur Industri pengolahan Pertanian Perkebunan Perikanan laut Pertambangan Pangkalpinang Industri pengolahan Perdagangan dan jasa Pariwisata Jumlah total Bangka Barat
94.132
86.522
180.654
87.077
79.217
166.294
92.322
85.627
177.949
83.248
77.618
160.886
57.061
52.478
109.809
92.313
87.937
180.520
655.051
606.686
606.686
5. Ekonomi1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Pada tahun 2011, PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan migas mengalami peningkatan dari 26.565.032 juta rupiah pada tahun 2010 menjadi 30.254.777 juta rupiah pada tahun 2011. Sedangkan PDRB tanpa migas juga mengalami peningkatan dari 25.959.503 juta rupiah di tahun 2010 menjadi 29.620.050 juta rupiah di tahun 2011. Sedangkan Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010. Berdasarkan penghitungan PDRB atas dasar harga konstan 2000, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 dengan migas adalah 6,40 persen dan pertumbuhan ekonomi tanpa migas adalah 6,47 persen. Struktur perekonomian di Provinsi Kepulau Bangka Belitung tahun 2011 kontribusi terbesarnya berasal dari sektor tersier dengan kontribusi sebesar 35,85 persen. Sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan,hotel dan restoran (19,18 persen), sektor pengangkutan dan komunikasi (3,27 persen), sektor keuangan real estate dan jasa perusahaan (2,61 persen), dan sektor jasa jasa (10,79 persen). Penopang kedua adalah sektor primer dengan kontribusi 35,14 persen yang meliputi sektor pertanian (18,41 persen) dan sektor pertambangan dan penggalian (16,73 persen). Sedangkan kontribusi 1
BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2011
terkecil adalah sektor sekunder sebesar 29,01 persen yang terdiri dari sektor industri pengolahan (20,56 persen), sektor listrik,gas dan air bersih (0,67 persen) dan sektor konstruksi ( 7 ,78 persen). Dilihat dari sisi pengeluaran, PDRB atas dasar harga berlaku terbesar digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 51,56 persen. PDRB per kapita merupakan salah satu ukuran indikator kesejahteraan penduduk dan sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 2011, PDRB perkapita penduduk berdasarkan harga berlaku di wilayah ini dengan migas sebesar Rp. 23.978.672 sedangkan tanpa migas sebesar Rp. 23.475.613. Jika dibandingkan tahun 2010, pendapatan perkapita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. 6. Sosial-Kemasyarakatan Penduduk asli Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah suku laut. Orang-orang laut berasal dari berbagai pulau. Orang laut dari Belitung berlayar dan menghuni pantai-pantai di Malaka. Sementara mereka yang sudah berasimilasi menyebar ke seluruh Tanah Semenanjung dan pulau-pulau di Riau. Kemudian kembali dan menempati lagi Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan mereka yang tinggal di Riau Kepulauan berlayar ke Bangka. Datang juga kelompok-kelompok Orang Laut dari Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Pada gelombang berikutnya, kemudian dikenal Suku Bugis yang datang dan menetap di Bangka, Belitung dan Riau. Lalu datang pula orang dari Johor, Siantan yang Melayu, campuran Melayu-Cina, dan juga asli Cina, berbaur melakukan akulturasi dan kulturisasi. Kemudian datang pula orang-orang Minangkabau, Jawa, Banjar, Kepulauan Bawean, Aceh dan beberapa suku lain. Akhirnya penduduk pulau Bangka dan Pulau Belitung menjadi Orang Melayu Bangka Belitung. Bahasa yang paling dominan digunakan oleh penduduk Bangka Belitung adalah Bahasa Melayu. Sedang bahasa lain yang digunakan antara lain Mandarin dan Jawa2. Agama yang dianut oleh penduudk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari Islam (81.83 %), Budha (8.71 %), Kong Hu Cu (5.11 %), Kristen (2.44 %), Katolik (1.79 %), dan Hindu (0.13 %). Jadi yang mayoritas adalah Islam3. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahun meningkat walau sedikit. Tetapi peningkatan APBD tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan diinginkan, karena masih defisit. Perbandingan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 dan 2013 sebagai berikut : Tahun APBD Defisit 2013 1, 9 Trilyun 93 Milyar 2012 1, 5 Trilyun 65 Milyar
2
Selayang pandang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/19/kepulauan-bangka-belitung 4 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 6 Tahun 2011 tenrtang APBD tahun 2012 dan www.radarbangka.co.id, tanggal 11 Januari 2013 3
BAB III PERMASALAHAN SOSIAL KEAGAMAAN Permasalahan sosial-kegamaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirinci sebagai berikut : 1.
Penduduk Miskin Provinsi Bangka Belitung5 Bulan/Tahun
Prosentase Pend. Miskin (%) 5.37
Nasional (%)
September 2012
Jumlah Pend. Miskin (000) 70.20
Maret 2012 2011 2010
71.40 72.06 67.80
5.53 5.75 6.51
11.96 12.49 13.33
11.66
Prosentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun ke tahun semakin TURUN, lebih rendah dari rata-rata penduduk miskin Indonesia secara nasional. Walau demikian, bahwa Provinsi Kepulauan Banka Belitung rentan terhadap masalah sosial, karena angka kemiskinannya masih di atas 5 %. 2.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)6 Bulan/Tahun Babel 2011 73.37 2010 72.86 2009 72.55 2008 72.19
IPM Nasional 72.77 72.27 71.76 71.17
Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitun dari tahun ke tahun semakin NAIK, lebih tinggi dari rata-rata IPM Indonesia secara nasional. Namun demikian IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus ditingkatkan agar berkontribusi dalam pengurangan penduduk miskin. 3.
Indeks Pembngunan Gender (IPG)7 Bulan/Tahun 2011 2010 2009 2009
5
IPG Babel 60.79 60.36 60.05 59.69
Nasional 67.80 67.20 66.77 66.38
BPS Republik Indonesia, Jumlah Penduduk Menurut Provinsi BPS Republik Indonesia, Indeks Pembangunan Provinsi dan Nasional 1996 - 2011 7 IPG yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bekerjasama dengan BPS RI. 6
Angka Indeks Pembangunan Gender (IPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahun semakin NAIK, akan tetapi masih lebih rendah dari rata-rata angka IPD Indonesia secara nasional. Bahkan IPG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk yang terendah no. 3 bersama dengan Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus terus ditingkatkan. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2008 telah membentuk lembaga yang memiliki tugas khusus untuk menangani pemebrdayaaan perempuan dan perlindungan anak. Lembaga tersebut berbentuk badan, yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (BPPKBPA), yang dibentuk berdasarkan Perda Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008. 4.
Indeks Rawan Bencana8 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010 telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan berdasarakan Peraturan Daerah Provinsi Kepualauan Bangka Belitung No. 2 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Lembaga Lain Daerah. Menurut Indeks Rawan Bencana Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di urutan No. 33 dari 33 provinsi dengan nilai 46 dan kerawanannya terhadap bencana dikategorikan SEDANG. Rincian Indeks Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut: Kab./Kota Pangkalpinang Belitung Belitung Timur Bangka Tengah Bangka Selatan Bangka Bangka Barat
5.
Skor 46 41 40 37 37 35 32
Kelas Rawan Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Sedang
Rangking Nasional 320 359 365 387 388 397 411
Konflik Sosial Walau sampai sekarang belum terjadi, tetapi di Provinsi Bangka Belitung RENTAN TERJADI KONFLIK SOSIAL yang berbasis agama dan suku. Penduduk Provinsi Bangka Belitung beragam baik secara suku, agama, dan bahasa. Faktor-faktor yang biasanya menjadi penyebab terjadinya konflik sosial antara lain: a. Konflik sumber daya alam; b. Konflik identitas karena berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan; c. Konflik nilai karena berbeda latar belakang budaya dan agama d. Konflik karena perebutan kekuasaan
8
Indeks Rawan Bencana Indonesia tahun 2011.
BAB IV REKOMENDASI 1. Kementerian Agama Republik Indonesia a. Alokasi kouta jamaah haji hendaknya proporsional berdasarkan jumlah penduduk, karena di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih kekurangan kouta dan daftar tunggu calon jamaah haji banyak. b. Kementerian Agama Republik Indonesia hendaknya mempercepat proses Peraturan Pemerintah (PP) Undang- Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, karena PP tersebut tekait dengan perumusan Perauran Daerah Provinsi Kepulau Bangka Belitung tentang Pengelolaan Zakat c. Alokasi bantuan kepada masjid, madrasah dan pesantren hendaknya merata dan adil terutama untuk daerah-daerah terpencil tidak terkecuali di Provinsi Kepualaun Bangka Belitung 2. Kementerian Sosial Republik Indonesia a. Kementerian Sosial Republik Indonesia hendaknya mengalokasikan KUBE dan PKH secara proporsional ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan juga hendaknya merenovasi rumah-rumah tidak layak huni untuk masyarakat yang tidak mampu. b. Mengoptimalkan pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan seperti PT Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengurangi angka kemiskinan. 3. Badan Nasioan Penanggulangan Bencana Hendaknya meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk : a. Meningkatkan kesiapsiapsiagaan dalam menghadapi ancaman dan resiko bencana, baik dalam hal peralatan maupun sumber daya manusian, karena daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk rawan bencana. b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang daerah-daerah yang rawan bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Meneg PP dan PA RI) Kementerian PP dan PA RI hendaknya meningkaatkan koordinasi dengan PEMDA dan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (BPPKBPA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk: a. Meningkatkan pelayanan kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga melalui sistem pelayanan terpadu. b. Mempercepat realisasi kabupaten/kota layak anak. 5. Badan Amil Zakat Nasional Badan Amil Zakat Nasional hendaknya meningkatkan koordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah Provinsi Kepuluan Bangka Belitung untuk: a. Meningkatkan program-program pengelolaan zakat agar dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. b. Mengalokasikan dana zakat untuk beasiswa bagi para murid dan mahasiswa yang berasal dari kelurga yang tidak mampu sehingga mereka tidak putus sekolah.
BAB V PENUTUP Demikian laporan ini dibuat dengan harapan memberikan tentang aspirasi yang didapat dari pelaksanaan Kunjungan Kerja dan rekomendasi kepada mitra Komisi VIII DPR RI untuk ditindak lanjuti.
Jakarta, April 2013
