DRAF LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI KE CHINA TANGGL 17-23 APRIL 2011
SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI JAKARTA 2011
BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Komisi VIII DPR RI saat ini sedang melakukan
Pembahasan
Tingkat I RUU tentang RUU tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam RUU ada beberapa masalah substantif dan krusial yang memang perlu mendapat penguatan, antara lain rumusan yang terkait dengan (1) bentuk intervensi negara dalam penanganan fakir miskin, (2) Sistem Pendataan dan penetapan Fakir Miskin (3) Cakupan dan indikator kemiskinan dan (4) Model program pemberdayaan, pelindungan, pelayanan dan peran serta masyarakat dalam penanganan fakir miskin. Untuk memformulasikan beberapa materi substansial yang masih krusial tersebut di atas, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan pertama melakukan kajian ulang secara komprehensif berbagai kebijakan nasional, kedua mencari pengalaman negara lain yang telah dianggap berhasil dalam pengaturan dan penerapan kebijakan penanganan kemiskinan. Langkah pertama telah dilakukan oleh Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI dengan melakukan berbagai Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat,
Rapat
Dengar
Pendapat
Umum
bahkan
melakukan
penyerapan aspirasi ke berbagai daerah. Namun demikian dari hasil kerja Panja tersebut dirasa masih belum lengkap karena yang diatur dalam RUU juga berdimensi global, dimana isu penanganan kemiskinan dalam hal ini kesejahteraan sosial telah menjadi isu global yang menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dalam berbagai resolusinya menyerukan tentang pembangunan sosial yang lebih terintegrasi. Demikian
juga,
sebagai
negara
yang
telah
berkomitmen
mewujudkan target capaian Millenium Development Goals (MDG’s) tahun 2015, maka Komisi VIII DPR RI bersepakat melakukan kunjungan luar negeri dan memilik untuk mendapatkan masukan pengalaman negeri
1
China yang banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang dalam penanganan kemiskinan. Pertimbangan
lain
dalam
China
merupakan
negara
yang
mempunyai penduduk paling padat di dunia, dengan jumlah populasi mencapai lebih dari 1,34 milliar pada tahun 2010, upaya pengentasan kemiskinan sudah dilakukan sejak 1976 yang saat itu berjumlah 250 juta orang miskin dan berkurang menjadi 23 juta orang pada tahun 2005. Hal ini diungkapkan Mr. Wu Zhong, Direktur Dewan Negara Urusan Proyek Pengentasan kemiskinan di China. Ada 4 cara keberhasilan China dalam pengentasan kemiskinan. Pertama,
Pemerintah
China
membimbing
warganya
dalam
berbagai bidang dan menyusun kebijakan yang tegas.
Kedua,
meningkatkan
adalah
partisipasi
masyarakat.
Tahap
selanjutnya
kemandirian yang artinya selain bantuan pemerintah atau masyarakat, Ketiga, Pemerintah China menekankan jumlah penduduk yang miskin juga harus mempunyai kemandirian dan berupaya sendiri dalam mengatasi kemiskinan. Keempat eksporasi pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, delegasi DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia bahwa institusi proyek pengentasan kemiskinan di China dapat menjadi alternatif model penanganan kemiskinan di Indonesia. Begitu mudahnya perubahan kebijakan tentunya dapat dilihat segi positif maupun negatif, pertama mungkin untuk melakukan penyesuaian perkembangan masyarakat, namun di sisi lain konsistensi sebuah kebijakan menjadi tidak berkesinambungan. Oleh karena itu, sebagai mitra kerja Komisi VIII DPR RI akan segera mengambil langkah-langkah strategis yang didasarkan pada pemikiran konseptual dan rasional, didukung data yang akurat untuk ditindaklanjuti dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial yang lebih jelas dapat diukur tingkat keberhasilannya. Sebagaimana diketahui, bahwa akar kemiskinan di Indonesia tidak hanya harus dicari dalam budaya. Akan tetapi akar kemiskinan merupakan
keseluruhan
situasi
yang
menyebabkan
tidak
dapat
melaksanakan kegiatan produktifnya secara penuh harus diperhitungkan. Faktor-faktor kemiskinan dapat terjadi sebagai akibat ekses negatif 2
kebijakan pembangunan
yang
kurang tepat,
namun
juga dapat
dikarenakan keterbatasan wawasan, kurangnya keterampilan, kesehatan yang buruk, serta etos kerja yang rendah. Di samping itu kualitas hidup yang rendah dapat dicermati kondisi tingkat kesehatan masyarakat, masih rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumber daya alam. Kualitas pendidikan yang masih rendah pada gilirannya beakibat kurangnya pendapatan sebagai akibat langsung dari keterbatasan lapangan kerja. Oleh sebab itu penting sekali untuk merefleksikan kembali suasana kebatinan dan semangat para pendiri negara bersungguh-sungguh mengatasi kemiskinan mengingat penduduk miskin dalam kondisi rentan, ketidakberdayaan,
keterisolasian,
dan
ketidakmampuan
untuk
menyampaikan aspirasi bagi sebagian masyarakat. Pada gilirannya, kondisi tersebut apabila tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan antara lain: (a) tingginya beban sosial masyarakat, (b) rendahnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, (c) rendahnya partisipasi aktif masyarakat, (d) menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, (e) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (f) kemungkinan pada merosotnya mutu generasi yang akan datang. Meskipun Pemerintah telah secara tegas menetapkan bahwa upaya Penanggulangan Kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang dilaksanakan melalui (a) peningkatan pendapatan masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin memperoleh peluang, kemampuan pengelolaan, dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik dan
hukum,
maupun
keamanan,
(b)
pengurangan
pengeluaran
masyarakat miskin dalam mengakses kebutuhan dasar, seperti : pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mempermudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi, namun Komisi VIII DPR RI masih mengangap perlu dilakukan terobosan dan langkah-langkah percepatan serta mengatasi berbagai hambatan terkait regulasi atau perundangundangan. 3
Oleh karena itu Komisi VIII DPR RU dalam rangka menjalankan tugas konstitusional secara kritis dan konstruktif melakukan evaluasi secara
komprehensif
sampai
sejauh
mana
upaya
percepatan
pengurangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah relevansinya dengan berbagai kebijakan yang berdampak langsung terhadap warga miskin, prioritas pembangunan untuk rakyat miskin dan kendala apa saja yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini penting sekali agar Penanggulangan Kemiskinan sebagai salah satu prioritas kebijakan Komisi VIII DPR RI bersama mitra kerja dengan melakukan penajaman program/kegiatan di seluruh sektor terkait melalui langkah kebijakan: (a) penciptaan kesempatan yang berkaitan dengan sasaran pemulihan ekonomi makro, perwujudan kepemerintahan yang baik, dan peningkatan pelayanan umum; (b) pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan sasaran penyediaan akses masyarakat miskin ke sumberdaya ekonomi dan
keterlibatan
masyarakat
dalam
pengambilan
keputusan;
(c)
peningkatan kemampuan yang berkaitan dengan sasaran peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan agar masyarakat makin produktif; dan (d) perlindungan sosial yang berkaitan dengan sasaran pemberian jaminan kehidupan bagi masyarakat yang mengalami kecacatan,
fakir
miskin,
keterisolasian,
konflik
sosial,
kehilangan
pekerjaan sehingga berpotensi menjadi miskin.
2.
Dasar Hukum Kunjungan Kerja
Komisi VIII DPR RI ke Negara China
berdasarkan pada: 1. Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 4
3. tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2009. 3.
Urgensi Kunjungan Kerja ke China Terkait dengan pembahasan RUU tentang Penanganan Fakir Miskin ada beberapa materi substantif yang masih perlu disempurnakan, sehingga pengaturannya lebih komprehensif dan implementatif dari hulu (aspek kebijakan) sampai hilir (pelaksanaan program). Oleh karena itu perlu mengetahui model yang tepat untuk dijadikan proyeksi penanganan kemiskinan
yang
secara
intensif
sedang
melakukan
penaganan
kemiskinan. Atas dasar pertimbangan tersebut Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke China, dengan memfokuskan pada 3 (tiga) aspek strategis: 1) Dari Aspek Regulasi, hendak memperoleh gambaran langsung bagaimana model pengaturan penanganan kemiskinan di China. Peraturan perundang-undangan apa saja yang terkait dan mengatur penanganan kemiskinan
2) Dari Aspek Kebijakan (Policy), Komisi VIII DPR RI hendak melakukan pertemuan langsung dengan The State Council Leading Group Office of Poverty Alleviation and Development, International Poverty Center in China, China Foundation for Poverty, dan National People Congres (NPC) 3) Aspek Implementasi program, Komisi VIII DPR RI hendak mengetahui secara langsung apa dan bagaimana implementasi pengentasan
kemiskinan
melalui
pendekatan
Household
Resposibility System (HRS). Kunjungan lapangan akan ditujukan di daerah/desa yang sedang melakukan program HRS, yaitu implementasi program untuk para rumah tangga miskin khususnya petani yang diberi usaha diatas tanah yang diberi izin untuk memproduksi hasil pertanian.
4.
Substansi RUU tentang Penanganan Fakir Miskin Maksud studi banding adalah mendorong penggeseran cara pandang terhadap penanganan kemiskinan di Indonesia, yaitu: 5
1) Bentuk tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah di tingkat daerah kaitannya dengan pembagian tugas dan wewenang penanganan kemiskinan. 2) Pola pengalokasian angaran antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, mekanisme pelayanan atau penanganan kemiskinan. 3) Isu-isu sentral yang terkait dengan kesehatan lingkungan, partisipasi masyarakat dan peran dunia usaha maupun kerjasama internasional. 4) Model penanganan fakir miskin dari yang bersifat respon charity ke model pemberdayaan, bahwa perlu adanya paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan rakyat sebagai subyek dan sasaran dengan menerapkan pola atau model yang variatif sesuai dengan kondisi geografis, potensi sumber daya alam, dan kondisi sosial budaya
masyarakat
dengan
program-program
yang
memberdayakan. 5) Aspek kelembagaan, menyusun,
peran
merumuskan
lembaga dan
yang
secara
melaksanakan
intensif
kebijakan
penanganan kemiskinan
5.
Tujuan dan Target yang Hendak Dicapai a. Studi banding bertujuan untuk membandingkan : 1)
Bagaimana peran parlemen di bidang legislasi, budgeting dan pengawasan di China dalam membangun sistem penanggulangan kemiskinan?
2)
Bagaimana
subtansi
peraturan
perundang-undangan
yang
berpihak pada rakyat miskin dipakai oleh China yang dijadikan landasan hukum untuk penanggulangan kemiskinan. 3)
Bagimana mekanisme kelembagaan, koordinasi dan dukungan pendanaan dalam penanggulangan kemiskinan di China
b. Target 1) Memperoleh alternatif solusi tentang model pembagian tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah. 6
2) Memperoleh
alternatif
model
intervensi
pemerintah
dalam
percepatan penanganan kemiskinan di pedesaan/perkotaan. 3)
Memperoleh alternatif model kelembagaan yang efektif dan koordinasi antar lembaga yang menangani kemiskinan.
4) Memperoleh bentuk partisipasi masyarakat dan operan dunia usaha dalam penanganan kemiskinan.
6.
Obyek Kunjungan Kerja Dalam
Kunjungan Kerja ke China ada beberapa obyek adalah
mengunjungi beberapa instansi penting antara lain : 1. National of People Congress RRT. 2. Ministry of Labor and Social Security. 3. State Council Leading Group Office of Proverty Allievation and Development. 4. Non Goverment Organization (NGO). 5. Melakukan
kunjungan
pembangunan
desa
miskin
yang
melaksanakan program Household Responsibility System (HRS) serta Industri yang menangani pengangguran padat karya.
7.
Bentuk Kegiatan Studi Banding Kegiatan studi banding dilaksanakan melalui tiga bentuk kegiatan, yaitu studi literatur dan studi lapangan (diskusi/pertemuan). a. Studi literatur Studi literature dilakukan melalui
penelusuran informasi
yang bersumber dari internet, Kedutaan
Besar
Republik
Indonesia (KBRI), Kedutaan Besar China, dan Parlemen. b. Pertemuan Formal, dilakukan dengan : 1)
Pertemuan dengan Duta Besar RI
2)
Pertemuan dengan National of People Congress di Beijing.
3)
Pertemuan dengan Ministry of Labor and Social Security, di Beijing.
4)
Pertemuan dengan The State Council Leading Group of Poverty Alleviation and Development 7
5)
Pertemuan dengan Kepala Kantor Urusan Penanganan Kemiskinan.
6)
Kunjungan ke lembaga
yang menangani pengentasan
kemiskinan/ Panti lansia 7)
Pertemuan Center of Social Security Service
c. Kunjungan lapangan-meninjau program pengentasan desa miskin atau
pusat
industri
(program
penanganan
kemiskinan
di
pedesaan/perkotaan) di Xian. 8. Daftar Delegasi
No.
Nama
No. Anggota/ Fraksi
Keterangan
1.
Gondo Radityo Gambiro
A-507/PD
Wakil Ketua Komisi VIII/ Ketua Tim
2.
Imran Muchtar Alifia
A-429/PD
Anggota
3.
Anita Yacoba Gah
A-541/PD
Anggota
4.
Mahrus Munir Mawardi
A -525/PD
Anggota
5.
Zainun Ahmadi Nasuha
A-391/PDIP
Anggota
6.
Manuel Kaisiepo
A-412/PDIP
Anggota
7.
Sayed Fuad Zakaria
A-175/PG
Anggota
8.
Muhammad Oheo Sinapoy
A-270/PG
Anggota
9.
Tetty Kadi Bawono
A-217 PG
Anggota
10.
Herlini Amran
A-52/ PKS
Angota
11.
Amran Arfan Sarang
A-142/PAN
Anggota
12.
Achmad Fadil Muzzaki Syah
A-166/PKB
Anggota
13.
Zainut Tauhid Sa’adi
A-305/ PPP
Anggota
8
BAB II HASIL KUNJUNGAN KERJA 1.
Pelaksanaan Kunjungan a.
Delegasi tim ke RRT berangkat pada hari Minggu, 17 April 2011. Delegasi Panja RUU tentang Penanganan Fakir Miskin, Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi, H. Gondo Radityo Gambiro, telah menyelesaikan berkunjung ke Beijing dan Xi’an, pada tanggal 17-21 April 201 sesuai yang direncanakan. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menggali informasi yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di RRT sebagai bahan masukan untuk menyusun RUU tentang penanganan fakir miskin di Indonesia.
b.
Kegiatan Pertama, pada hari Senin, 18 April 2011, Kunjungan Kerja ke RRT diawali dengan melakukan pertemuan dengan State Council Leading Group of Poverty Alleviation and Development (LGOP). Dalam pertemuan tersebut Pemerintah RRT mengakui bahwa jumlah penduduk miskin di Tiongkok masih sangat tinggi, mencapai 40 juta orang. Oleh karenanya berbagai upaya terus dilakukan untuk membantu masyarakat miskin Tiongkok, antara lain dengan memberikan bantuan keuangan, pinjaman lunak untuk usaha
kecil
dan
pertanian,
bantuan
perumahan,
bantuan
pendidikan, dan bantuan perawatan kesehatan. Hal ini dipaparkan oleh Direktur State Council Leading Group of Poverty Alleviation and Development (LGOP), Fan Xiaojian, dalam pertemuannya dengan delegasi Panja. LGOP merupakan suatu lembaga di bawah State Council yang bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan proyek-proyek
penelitian,
menyusun
konsep
kebijakan
dan
perencanaan bagi pengembangan perekonomian di wilayah miskin di RRT, dan mengkoordinasikan pemecahan permasalahan pengentasan kemiskinan.
9
c.
Kegiatan kedua, Senin,
18
April
2011
malam, delegasi
melakukan pertemuan Duta Besar RI dan Staff KBRI RRT. d.
Kegiatan ketiga, pada hari Selasa, 19 April 2011, delegasi melakukan pertemuan dengan mitra parlemen Tiongkok, National People’s Congress of the People’s Republic of China (NPC). Dalam pertemuan, Wakil Ketua Komisi Urusan Dalam Negeri dan Hukum, Liu Zhenhua, menjelaskan bahwa masalah kemiskinan di RRT, walaupun semakin tahun semakin berkurang, namun masih tetap memerlukan perhatian yang serius. Saat ini RRT belum memiliki Undang-Undang ataupun peraturan yang secara khusus menangani masalah pengentasan kemiskinan, namun dalam setiap peraturan mengenai masalah-masalah sosial selalu dicantumkan pasal-pasal mengenai hal tersebut.
e.
Kegiatan Keempat pada hari Selasa, 19 April 2011siang, delegasi juga melakukan kunjungan ke Beijing Social Welfare Institution No. 1—panti wreda pertama di Beijing,
f.
Kegiatan kelima, pada hari Rabu 20 April 2011 Delegasi melakukan kunjungan Xi’an Handicapped Children Rehabilitation & Training Center dan Xi’an Welfare Institution—panti asuhan terbesar di provinsi asal Terracotta, Shaanxi. Dari kunjungan ini, para anggota Delegasi memperoleh informasi yang komprehensif terkait pengelolaan lembaga sosial di RRT, termasuk manajemen SDM, anggaran, fasilitas dan pelayanan.
g.
Kegiatan keenam, pada hari Kamis, 21 April 2011, delegasi melakukan kunjungan ke Pusat Kerajinan keramik dan patung tanah liat milik pemerintah daerah Xi’an
h.
Kegiatan Ketujuh, pada hari Jumat, 22 April 2011, delegasi melanjutkan perjalanan ke Guangdong dan dijadualkan bertemu dengan Biro Perencanaan dan Pembangunan Kota Shenzhen.
i.
Kegiatan kedelapan, pada hari Sabtu, 23 April 2011, delegasi melakukan pertuan informal dengan Konjen Hongkong, pada saat singgah di Bandara Internasional Hongkong.
10
2.
Data dan Fakta Hasil Kunjungan -
Antara Indonesia dan China ada kesamaan isu dibidang sosial antara lain dalam hal pengentasan kemiskinan.
-
Isu aktual:
Pada tanggal 23 April 2011 Media resmi China
menyiarkan berita bahwa anggota parlemen sedang membahas tentang bagaimana melindungi rumah tangga miskin, bagaimana dengan penarikan pajak kekayaan, pajak investasi, bagaimana memberikan insentif penelitian dan inovasi, dan bagaimana untuk memperoleh dan memverifikasi informasi mengenai individu pajak sendiri. Xinhua mengatakan anggota masyarakat juga menyerukan perbaikan yang luas dari sistem pajak tanah. Dalam versi sekarang perubahan draft, Dewan Negara mengusulkan menaikkan ambang batas pendapatan untuk pembayaran pajak pribadi untuk 3.000 yuan sebulan dari 2.000 yuan. Dengan inflasi pada kenaikan dan berbagi penduduk miskin 'dari menyusut pendapatan nasional keseluruhan, Premier Wen Jiabao berjanji tahun ini bahwa pemerintah RRT akan menerapkan pemotongan pajak penghasilan pribadi, sehingga pada tahun 2011 ekonomi tumbuh 9,7 persen dan pendapatan per kapita pakai perkotaan naik 7,1 persen. -
Bagi warga miskin diberikan pelayanan dan kemudahan akses dalam berusaha, di pedesaan focus pada pertanian dan di kota focus pada program-program bidang industry.
-
Di RRT ada Dewan Pembangunan Negara yang Berorientasi Memimpin
Kelompok
Pembangunan Pengentasan
Pengentasan
Negara Kemiskinan
Berorientasi adalah
Kemiskinan. Memimpin
organ
Dewan
Kelompok
musyawarah
dan
koordinasi. dibentuk 16 Mei 1986 dan dikenal sebagai dewan Negara Pembangunan Ekonomi yang memimpin kelompok di Daerah Tertinggal, hal itu tidak berubah sebutannya dari dulu sampai dengan 28 Desember 1993. Dan pada bulan Mei 1998, mengalami reshuffle dengan wakil perdana menteri Wen Jiabao pos Grup. Anggotanya antara lain: memimpin kawan-kawan dari Kantor Dewan Negara umum, perencanaan komisi, ekonomi dan 11
perdagangan komisi, pelayanan keuangan, Bank, pelayanan masyarakat
pendidikan,
ilmu
pengetahuan
dan
pelayanan
teknologi, sipil urusan komisi, kementerian tenaga kerja dan jaminan sosial, tanah dan sumber daya, komunikasi, pemeliharaan air, pertanian dan kesehatan masyarakat, keluarga komisi perencanaan, biro lingkungan, biro statistik, hutan biro, bank pertanian, serikat buruh, liga pemuda, federasi perempuan, pasokan dan penjualan koperasi, federasi penyandang cacat. Grup bertugas dengan persiapan penelitian, penyusunan kebijakan dan program, mengkoordinasikan upaya untuk menyelesaikan isu-isu utama
dalam
pembangunan
dan
konstruksi,
mendorong,
memeriksa dan meringkas serta berbagi pengalaman.Tugas utama dari grup terkemuka ini ditetapkan sebagai berikut: Mengatur investigasi dan penelitian berikutnya, merumuskan pedoman, kebijakan dan rencana untuk mengembangkan ekonomi di daerah tertinggal, koordinasi upaya-upaya untuk mengatasi masalah utama yang timbul dari inisiatif pembangunan, mengawasi, memeriksa pertukaran
proyek-proyek pelajaran
Institusi/Lembaga/Badan terkemuka,
pembangunan
yaitu
Penanggulangan
memfasilitasi
yang
diperoleh.
Sebuah
didirikan
berdasarkan
kelompok
Dewan
Institusi/Lembaga/Badan
dan
Negara
yang
Kemiskinan
dan
ini
merupakan
Memimpin
Kelompok
Pembangunan,
yang
bertanggung jawab atas pekerjaan sehari-hari pengentasan kemiskinan dan pembangunan. (1) Penelitian dan merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan dan
pembangunan,
bekerja
mengatur
perencanaan
dan
pelaksanaan kebijakan; (2) Mengkoordinasikan semua kalangan masyarakat dalam upaya pengentasan
kemiskinan,
mengkoordinasi
dan
mengatur
pengentasan kemiskinan yang berorientasi target-karya yang diberikan
oleh
organ-organ
pemerintah
pusat
dan 12
mengkoordinasikan
upaya-upaya
pengentasan
kemiskinan
dipasangkan antara Timur berkembang dengan baik dan Barat yang dilanda kemiskinan; (3) Pekerjaan keluar standar mendukung populasi kemiskinan di daerah pedesaan dan kabupaten kunci di bawah pengentasan kemiskinan negara dan program penelitian, pengembangan dan mengusulkan untuk mengidentifikasi / include dan membatalkan kabupaten kunci seperti ke / keluar dari daftar; PERSANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN DAN PRINSIP DASAR PENANGANAN KEMISKINAN NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.
UNSUR Ideologi Bentuk Negara Bentuk Pemerintahan Sistem Pemerintah Kepala negara Kepala Pemerintah Susunan kabinet
CHINA
INDONESIA
Komunis Kesatuan Republik Sosialis
Pancasila Kesatuan Republik
Parlementer
Presidensial
Presiden Perdana Menteri
Presiden Presiden
Perdana Menteri Ada 4 Wkl Perdana Menteri
Presiden Wakil Presiden
Ada 5 Penasihat Negara (state Councilors)
Ada 3 Menko Ada 34 Menteri
Ada 1 Sekjen Dewan Negara Ada 27 Menteri 7.
Konstitusi
UU tentang Penanganan Fakir Miskin UU terkait dengan
Belum ada
Ada
Pasal 34 Fakir Miskin dan Anakanak terlanjar dipelihara oleh negara Sedang dalam Proses pembahasan Ada 13
Penanganan kemiskinan
Model Pendekatan penanganan orang miskin
Pelaksanaan Program
-
- UU Perlindungan Anak, Penanganan Penyandang Cacat Semua dikendalikan dan dilakukan oleh Lembaga Pemerintah
UU Perlindungan Anak, Penanganan Penyandang Cacat Dilakukan Pemerintah dan dibuka ruang partisipasi public, baik swasta, kelompok, mapun perorangan
Intensif, subsidi langsung kepada orang miskin, tidak bersifat karitatif dan ad hoc semata.
Untuk mengatasi persoalan fundamental terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan ada banyak model yang membuat China berhasil menurunkan jumlah penduduk miskinnya, antara lain: a. Semua program pengentasan kemiskinan menjadi tangung jawab sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah b. Penerapan jaminan dan perlindungan sosial secara baik, yang meilupti aspek pelayanan kesehatan dan pendidikan serta perumahan/tempat tinggal. c. Subsidi Negara langsung diberikan kepada pemerlu pelayanan sehingga tepat sasaran, tepat waktu dan tempah jumlah. d. Bagi masyarakat petadi di pedesaan ada sistem “Household Responsibility System” yang memberikan setiap rumah tangga petani “use rights” melakukan usaha tani di atas tanah yang diberikan ijin. Sehingga petani memiliki kesempatan untuk memproduksi hasil pertanian dengan jumlah yang memadai. e. Pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan sosial bagi anak-anak maupun lanjut usia. f. Adanya perbaikan hukum secara gradual di bidang agrarian sehingga petani dapat memiliki lahan, menjual produk pertaniannya secara bebas, dan bisa melakukan transfer hak atas kepada generasi penerus petani lahan termasuk sewa beli kecuali pemindahan hak milik kepada pihak lain dan pegadaian karena semua tanah adalah milik Negara g. Adanya percepatan pembangunan infrastruktur yang baik, karena ketersediaan infra struktur akan memudahkan dalam memberikan pelayanan. h. Setiap daerah memiliki indicator kemiskinan yang berbeda-beda namun tetap dalam kendalai pemerintah pusat. 14
i.
j.
Program pengentasan kemiskinan didukung oleh penelitian, riset dalam mendisain land-tenure system, pelaksanaan pilot project yang ditikberatkan pada masyarakat akar rumput. Dalam hal pelayanan dan jaminan sosial Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di RRT memastikan bahwa menjadi tugas dan kewajiban Negara/Pemerintah memberikan pelayanan dan jaminan sosial yang baik kepada masyarakat miskin dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi anak-anak (bantuan pemerintah sekitar 1.300 Yuan/anak/bln) dan lanjut usia (2.300 yuan/anak/bln) dalam suatu panti/shelter yang dikelola oleh Negara/Pemerintah. Kecuali untuk lanjut usia ada panti yang dikelola oleh masyarakat. Alokasi anggaran yang diberikan kepada setiap panti/shelter kurang lebih Rp 23 M diambil dalam APBN dan APBD secara memadai dan bertambah setiap tahunnya seiring dengan jumlah orang yang harus dilayani.
15
BAB II RENCANA TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI Setelah melakukan
kunjungan kerja di China, ada beberapa point
penting yang dapat dijadikan bahan masukan, diadopsi sebagian atau seluruhnya ke dalam RUU tentang Penanganan Fakir Miskin antara lain: 1. Prinsip dasar : masyarakat miskin di China benar-benar merasakan kehadiran dan peran Negara karena Pemerintah mengambil alih sepenuhnya dalam memberikan perlindungan maupun jaminan kehidupannya yang layak. 2. Penanganan
kemiskinan
di
Negara
China
ada
33
kementerian/lembaga pemerintah yang dikoordinasikan oleh State Council Leading Group On Poverty Alleviation dengan programprogram yang fokus seperti
jaminan dan perlindungan sosial,
pengentasan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan serta dukungan anggaran yang besar. 3. Peran dan sinergi Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sangat kuat dalam penanganan kemiskinan, hampir semua sistem, mekanisme, pola penganggaran dan program-program dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah. 4. Adanya kemudahan akses yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat miskin seperti pemberian subsidi pupuk, bibit tanaman/pertanian,
transportasi,
pembelian
hasil
produksi
pertanian, pengairan dan infrastruktur. 5. Penerapan pelayanan dan jaminan sosial minimum secara ketat bagi masyarakat miskin baik pelayanan kesehatan maupun pendidikan serta perumahan. 6. Pembinaan/pemberdayaan
bagi
masyarakat
miskin
yang
dilakukan baik terhadap anak-anak yatim, yatim piatu, dan cacat (terlantar) serta kelompok lanjut usia.
16
7. Ada beberapa regulasi terkait penanganan masyarakat miskin, antara lain Undang-Undang
tentang Jaminan Sosial yang mengatur
berbagai kewajiban negara dalam memberikan pelayanan dan jaminan sosial bagi orang miskin, anak-anak, orang cacat dan lanjut usia. Juga ada UU tentang perlindungan anak dan penyandang cacat yang harus dilayani oleh negara. 8. Sistem pengawasan yang ketat oleh negara/pemerintah dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.
Jakarta, 25 April 2011 PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI WAKIL KETUA,
H. GONDO RADITYO GAMBIRO
17
