LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI SULAWESI UTARA 27-30 April 2015
BAGIAN I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai dengan ketentuan Pasal ayat (..) Peraturan DPR RI No.1/DPRRI/I/2014-2019 tentang Tata Tertib, maka Komisi VII DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014 2015 telah membentuk 3 (dua) Tim Kunjungan Kerja (Kunker), yaitu ke Propinsi Kalimantan Selatan, Propinsi Maluku dan Propinsi Sulawesi Utara. Tulisan ini berisi laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Kunker Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 27-30April 2015 1.2.
Dasar Kunjungan Dasar Hukum dari pelaksanaan kunjungan kerja ini adalah Hasil Keputusan Rapat Komisi VII DPR RI tentang Agenda agenda kerja Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015 dan merujuk pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014 tentang Tata Tertib DPR RI.
1.3. Maksud dan Tujuan Kunjungan Maksud kunjungan kerja adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi serta dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi VII DPR RI. Sedangkan tujuan kunjungan kerja adalah: 1. Mendapatkan masukan dan berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan bidang tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI. 2. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi; 3. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup, riset dan teknologi. 4. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah. Hasil dari Kunjungan Kerja ini akan digunakan sebagai bahan masukan bagi Komisi VII DPR RI dalam menjalankan peran dan fungsinya, khususnya di bidang pengawasan, budgeting dan legislasi untuk bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.
1.4. Agenda Pertemuan dalam Kunjungan Adapun selama melaksanakan Kunjungan Kerja, Komisi VII DPR RI akan melakukan peninjauan lapangan dan pertemuan dengan beberapa mitra terkait diantaranya: a. Pertemuan dengan Direksi PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pertamina MOR VII Sulawesi. b. Pertemuan dengan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara beserta jajarannya. c. Pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero), PT. PLN Wilayah Suluttenggo, dan Direksi PT. Pertamina Geothermal Energi (PT.PGE) dan dilanjutkan peninjauan lapangan ke PLTP Lahendong. d. Pertemuan dengan Direksi PT. J Resources Bolaan Mongondow, PT. Meares Soputan Mining, dan PT. Tambang Tondano Nusajaya. 1.5. Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan kerja berjumlah delapan belas (18) orang dan dibantu 1 (satu) orang tenaga ahli, 3 (Tiga) orang staff sekretariat dan 1 (satu) orang dari Parlementaria. Tabel 1.Susunan Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Pada Reses MP III Tahun Sidang 2014-2015 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16H. 17 18
NAMA Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, DEA. Tamsil Linrung Dony Maryadi Oekon Awang Ferdian Hidayat H.N. Falah Amru, SE H. Indro Hananto H. Mohammad Suryo Alam, Ak.MBA Budi Supriyanto Ramson Siagian Bambang Haryadi, SE Supratman Andi Agtas, SH, MH Katerine A. Oendoen H. Jamaluddin Jafar SH, MH Arvin Hakim Thoha H. Iskan Qolba Lubis, MA H. Achmad Farial H. Endre Saifoel H. Inas Nasrullah Zubir, BE, SE.
NO. ANGG. A.350 A.121 A.167 A.222 A.203 A.305 A.289 A.280 A.342 A.367 A.388 A.382 A.505 A.53 A.86 A.517 A.6 A.556
FRAKSI
JABATAN
P. Gerindra PKS PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan P. Golkar P. Golkar P. Golkar P. Gerindra P. Gerindra P. Gerindra P. Gerindra PAN PKB PKS PPP P. Nasdem P. Hanura
Ketua Tim Wk.Ketua Tim Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
BAGIAN II PROFIL PROVINSI SULAWESI UTARA 2.1. Latar Belakang Provinsi Sulawesi Utara adalah sebuah daerah yang terletak di paling utara pulau Sulawesi dengan ibukota Manado terletak antara 00o15’ – 05o34’ Lintang Utara dan antara 123o07’ – 127o10’ Bujur Timur, yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, Republik Philipina dan Laut Pasifik di sebelah utara serta Laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo. Sektor kelistrikan merupakan salah satu sector yang sangat penting di dalam memajukan pembangunan di suatu daerah.Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjadikan masalah kelistrikan saat ini sebagai salah satu faktor penghambat dalam upaya meningkatkan investasi di daerah. Pemerintah pusat sudah berusaha memacu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan menerbitkan PerPres Nomor 45 Tahun 2014 untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara. Dimana untuk Sulawesi Utara dibangun 2 proyek PLTU yaitu PLTU 1, 2x25 MW, dan PLTU 2, 2x25 MW, selain itu sedang di kembangkan PLTP Lahendong-Tompaso 5&6, dan PLTP Kotamobagu serta berbagai pembangunan infrastruktur kelistrikan lainnya termasuk rencana pemerintah untuk pembangunan pembangkit 35.000 MW yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa barbagai proyek ketenagalistrikan tersebut mengalami berbagai hambatan yang tentunya harus mendapatkan solusi bersama agar pembangunannya dapat berjalan sesuai progress yang di tentukan. Sebagai gambaran singkat menyangkut kebutuhan tenagalistrik di Sulawesi Utara, saat ini Kebutuhan listrik semakin bertambah besar setiap tahunnya seperti tercermin dari laporan penjualan PLN Wilayah Sulawesi Utara tahun 2012 yang tercatat 2,011 milyar KWH, dan tahun 2013 meningkat sebesar 13,38 % atau naik menjadi 2,280 milyar KWH. Jumlah pelanggan listrik pada tahun 2013 sebanyak 1.144.361 pelanggan atau naik sekitar 11,45% dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 1.026.826 pelanggan (data BPS Sulut Tahun 2014). Semakin meningkatnya konsumsi listrik hendaknya dapat diimbangi dengan peningkatan pasokan listrik yang ditunjang dengan peningkatan infrastruktur kelistrikan khususnya di Provinsi Sulawesi Utara Terkait pendistribusian BBM.Provinsi Sulawesi Utara diperhadapkan oleh terbatasnya suplai BBM untuk nelayan dan daerah terdepan (perbatasan). Dari tiga daerah kabupaten kepulauan, hanya satu kabupaten yang memiliki SPBU yaitu Kabupaten Sangihe, sedangkan Kabupaten Talaud dan Kabupaten Sitaro belum memilikinya. Pemprov Sulut telah meminta PT. Pertamina untuk dapat menyiapkan SPBU di dua kabupaten (Kabupaten Talaud dan Kabupaten Sitaro), namun hingga saat ini belum ada kepastian dari PT. Pertamina. Selain itu Ketersediaan BBM untuk nelayan sangat terbatas dan dengan harga yang mahal. Di Pulau Marore, nelayan sering tidak melaut dikarenakan keterbatasan BBM disamping itu harga BBM dapat mencapai Rp 15.000 perliter
Pada sektor pertambangan, saat ini di Sulawesi Utara terdapat 125 IUP, dimana 70 IUP berstatus C&C dan 55 IUP berstatus non C&C. Kegiatan pertambangan yang berstatus Non C&C tentunya tidak menerapkan kaidah Good Mining Practice sehingga sangat berpotensi besar menimbulkan masalah lingkungan hidup disamping itu tidak akan berkonstribusi besar bagi pembangunan ekonomi masyarakat Sulawesi Utara. Selain perusahaan pemegang IUP, di Sulawesi Utara juga terdapat 3 perusahaan Kontrak Karya (KK) (Generasi VI) yang saat ini sudah Operasi Produksi diantaranya; PT. J. Resources Bolaan Mangondow, PT. Meares Soputan Mining (PT.MSM), dan PT. Tambang Tondano Nusajaya (PT.TTN). Saat ini pemerintah sedang melakukan renegosiasi terhadap seluruh perusahaan pemegang KK terutama menyangkut 6 isu strategis yaitu Luas Wilayah, Kelanjutan Operasi Pertambangan, Penerimaan Negara, Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian, Kewajiban Divestasi, dan Kewajiban Penggunaan Barang/Jasa dan Tenaga Kerja Dalam negeri Pada sektor Lingkungan Hidup, saat ini terdapat kegiatan reklamasi yang berpotensi mengancam kehidupan warga pesisir dan ekosistem bawah laut seperti reklamasi di Pantai Kalasey Minahasa dan Tanjung Merah Bitung. Selain itu berbagai permasalahan lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan yang ada di Sulawesi Utara. Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu objek Kunjungan Kerja pada reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014 – 2015 untuk mendapatkan informasi menyangkut perkembangan dan berbagai permasalahan khususnya paad sektor energi dan sumber daya mineral, aktifitas pertambangan, lingkungan hidup, dan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK. Kunjungan ini diharapkan dapat membawa informasi penting untuk ditindak lanjuti oleh Komisi VII DPR RI bersama mitra-mitra terkait sesuai dengan fungsinya. 2.2. Letak Geografis, Batas Administrasi dan Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Utara terletak di jazirah utara pulau Sulawesi dan merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa memiliki luas wilayah 14.544,36 Km2 atau sekitar 0,72% terhadap luas Indonesia, dimana Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi kabupaten terluas yaitu 3.021,60 Km2 atau 20,78% dari wilayah Sulawesi Utara . Secara geografis, Provinsi Sulawesi Utara terletak pada 00o15’ – 05o34’ LU dan 123o07’ – 127o10’ BT. Sedangkan secara administratif berbatasan dengan; Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Sulawesi, Republik Philipina, dan Samudera Pasific Sebelah Timur : Berbatasan dengan Maluku Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Teluk Tomini Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Gorontalo
Gambar 1. Peta Provinsi Sulawesi Utara 2.3. Jumlah dan Tingkat Kepadatan Penduduk Penduduk Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2013 berjumlah 2.343.527 jiwa, dimana jumlah penduduk laki-laki 1.195.680 jiwa atau lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan yang hanya 1.147.850 jiwa. Dengan luas wilayah yang mencapai 14.544,36 Km 2, berarti tingkat kepadatan penduduknya mencapai 161,13 jiwa/Km 2. 2.4. Struktur Tanah, Topografi, dan Kondisi Geologis Provinsi Sulawei Utara memiliki 46 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 – 1995 m. Kondisi geologi sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda, sejumlah besar erupsi serta bentuk kerucut gunung merapi aktif menghiasi Minahasa bagian tengah, daerah Bolaang Mongondow dan Kepulauan Sangihe. Material-material yang dihasilkan letusannya berbentuk padat dan bahan vulkanik lepas. Semua vulkanik ini berbentuk pegunungan (otogenisa) menghasilkan morfologi yang berbukit-bukit dan gunung-gunung dengan perbedaan relief topografi yang cukup besar. Provinsi Sulawesi Utara memiliki struktur tanah berupa Latosol seluas 531.000 Ha yang tersebar diwilayah Tagulandang, Tamako, Manganitu, Kendahe, Tomohon, Airmadidi, Pinolosian, Bolaang dll. Struktur tanah alluvial seluas 75.000 Ha yang tersebar di wilayah Tabukan Tengah, Lirung, Likupang, Tompaso Baru, Tondano dll. Struktur tanah regosol seluas 81.000 Ha tersebar di wilayah Gunung Klabat, Soputan serta Bitung Utara, Dimembe, Langowan, Tombasian, Tumpaan dll. Struktur Tanah Andosol seluas 15.000 Ha tersebar diwilayah Tomohon, Kawangkoan, Modoinding dll. Selain struktur tanah tersebut, ada pula yang termasuk jenis tanah kompleks yang meliputi luas kurang lebih 76,5% dari luas seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara sehingga daerah ini merupakan wilayah yang subur untuk pertanian. 2.5. Kadaan Iklim dan Cuaca Iklim daerah Provinsi Sulawesi Utara termasuk tropis yang di pengaruhi oleh angin muson. Pada bulan November-April bertiup angin barat yang membawa hujan di pantai utara, sedangkan di bulan Mei-Oktober terjadi perubahan angin selatan yang
kering. Curah hujan tidak merata dengan angka tahunan berkisar antara 2.0003.000 mm, dan jumlah hari hujan antara 90-139 hari. Daerah yang paling banyak menerima curah hujan adalah daerah minahasa. Suhu rata-rata 25oC dimana suhu udara maksimum rata-rata tercatat 30oC dan suhu udara minimum rata-rata 22,1oC. adapun kelembaban udara rata-rata tercatat 73,4%. 2.6. Potensi Pertambangan dan Energi Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan, menunjukkan bahwa banyak terdapat singkapan-singkapan bahan galian yang berharga dengan deposit yang cukup besar antara lain: 1. Tembaga terdapat di Kab. Bolaang Mongondow, Kab.Minahasa, dan Kab. Sangihe Talaud; 2. Emas dan Perak terdapat di Kab. Sangihe Talaud, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara, Kab. Minahasa Selatan dan Kab. Bolaang Mongondow; 3. Nikel dan Titanium terdapat di Kab. Sangihe Talaud; 4. Besi terdapat di Kab. Minahasa; 5. Mangan terdapat di Kab. Minahasa; 6. Bahan Baku Semen terdapat di Kab. Bolaang Mongondow; 7. Pasir Besi/ Hitam terdapat di Kab. Sangihe Talaud, Minahasa dan Gorontalo; 8. Belerang terdapat di Kab. Minahasa dan Kab. Bolaang Mongondow. Bahan galian lain yang juga banyak diolah adalah Kaolin yang terdapat di Toraget Minahasa. Sedangkan bahan galian C seperti pasir, batu, krikil, trass dan lainnya hampir merata keberadaannya di seluruh Sulawesi Utara. Bahan tambang yang saat ini cukup memberikan kontribusi kepada daerah adalah tambang emas yang dikelola oleh beberapa perusahaan. Terkait sector energy, Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi sumber daya energy terbarukan berupa panas bumi, dimana saat ini sudah beroperasi PLTP Lahendong dengan total kapasitas sebesar 80 MW
BAGIAN III PELAKSANAAN KEGIATAN Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Sulawesi Utara sejak tanggal 27 April 2015.Pada hari pertama Kunjungan Kerja tersebut dilaksanakan pertemuan dengan jajaran PT. Pertamina (Persero) dan PT. PGE. Hadir pada pertemuan tersebut antara lain; Syamsu Alam selaku Direktur Hulu PT. Pertamina (Persero), Irfan Zainuddin selaku Direktur Utama PT. PGE, Budi Setyo selaku GM PT. Pertamina MOR VII, dan Eko Agung selaku GM Area Lahendong. Selain itu hadir juga anggota Komite BPH Migas yaitu Dr. H. Ibrahim Hasyim, SE, MM dan Fahmi Harsandono.Sedangkan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hadir Asisten II bidang Perekonomian Sanny Parengkuan dan Marly Gumalag selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara.Beberapa hal yang dibahas pada pertemuan tersebut diantaranya quota dan realisasi BBM, masalah pendistribusian BBM khususnya di wilayah kepulauan dan jaminan distribusi, infrastruktur BBM khususnya di wilayah kepulauan. Pada hari kedua pertemuan dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bertempat di ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara.Pada pertemuan tersebut Komisi VII DPR RI diterima oleh Djouhari Kansil selaku Wakil Gubernur beserta jajarannya.Selain itu hadir juga mendampingi Komisi VII DPR RI perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian LH&K, Kementerian Ristek dan Dikti, BPH Migas, PT. PLN (Persero), PT. Pertamina (Persero), dan PT. PGE. Pada pertemuan tersebut ada beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan diantaranya menyangkut permasalahan distribusi BBM terutama di pulau terdepan dan terpencil, masalah kelistrikan, masalah lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan pengembangan di bidang IPTEK yang ada di Sulawesi Utara. Setelah pertemuan di Kantor Gubernur, tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI melanjutkan kegiatan peninjauan lapangan ke PLTP Lahendong dan Pertemuan dengan jajaran PT. PGE dan PT. PLN (Persero). Hadir pada pertemuan tersebut Irfan Zainuddin selaku Direktur Utama PT. PGE dan Eko Agung selaku GM Area Lahendong, sedangkan dari PT. PLN (Persero) hadir Nicke Widyawati selaku Direktur Niaga, Manajemen Resiko, dan Kepatuhan. Pada pertemuan tersebut membahas beberapa hal diantaranya;Kondisi PLTP Lahendong 1,2,3,dan 4 serta progress pengembangan PLTP Lahandong 5&6, Produksi Uap dan pembangkitan pada PLTP Lahendong serta beberapa permasalahan di sector pengembangan PLTP di Sulawesi Utara. Selain itu dibahas juga masalah Kondisi Kelistrikan untuk wilayah Sulawesi Utara, Rencana sistem kelistrikan dan upaya penambahan daya pasok untuk wilayah Sulutgo. Pada hari selanjutnya di lakukan pertemuan dengan beberapa perusahaan pemegang KK yang ada di Sulawesi Utara. Hadir pada pertemuan tersebut Terkelin Purba (President Director PT MSM/PT.TTN), Edi Pramono (Persident Direktor), Asisten II bidang Perekonomian Sanny Parengkuan,Ir. Marly Gumalag (Kadis ESDM Provinsi Sulawesi Utara), Alan Mingkit (Kadis Pertambangan Kab. Minahasa Utara). Selain itu hadir juga Darhamsah selaku Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Wilayah SulawesiMaluku Kementerian LH&K, serta dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Pada pertemuan tersebut di bahas menyangkut perkembangan terakhir mengenai renegosiasi mengenai 6 isu strategis sector pertambangan, konstribusi untuk pemerintah, permasalahan pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi pasca tambang, serta beberap isu yang berkembang didalam pertemuan tersebut.
BAGIAN IV HASIL KUNJUNGAN KERJA 4.1. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam kunjungan kerja yang telah dilaksanakan pada tanggal 27-30 April 2015 tersebut, terdapat beberapa penjelasan dan informasi penting, termasuk beberapa permasalahan yang menjadi temuan oleh Tim Kunker Komisi VII DPR RI di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain: Sektor Ketenagalistrikan - PT. PLN (Persero) wilayah Suluttenggo yang mencakup luas wilayah 95.519 Km2, dengan jumlah KK sebanyak 1.545.220 KK memiliki rasio elektrifikasi mencapai 75,89% atau lebih rendah dari rasio elektrifikasi Provinsi Sulawesi Utara yang mencapai 84,97% dari jumlah KK yang mencapai 613.228 KK (data Maret 2015) - PT. PLN (Persero) wilayah Sulawesi Utara yang mencakup area Manado, Kotamobagu dan Tahuna memiliki jumlah pelanggan pada tahun 2014 sebanyak 541.454 pelanggan dan hingga Maret 2015 telah mencapai 553.037 pelanggan yang sebagian besar berada di Area Manado yang mencapai 373.833 pelanggan, dimana sebanyak 93,5% merupakan pelanggan rumah tangga. Sedangkan pertumbuhan penjualan kelistrikan di Provinsi Sulawesi Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 penjualan mencapai 1.192.521.427 kWh, meningkat menjadi 1.204.318.999 kWh (4.01%) pada tahun 2014 dan diperkirakan pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi 1.297.944.732 kWh (4,65%). - Pada tahun 2013 Biaya Pokok Produksi (BPP) mencapat Rp. 2.154,- per kWh dengan harga jual rata-rata sebesar Rp. 741,- per Kwh. Pada tahun 2014 BPP meningkat menjadi Rp. 2.846,- per kWh dengan harga jual rata-rata menjacapai Rp.861 per kWh. Diperkirakan pada tahun 2015 BPP dapat dikurangi menjadi Rp. 2.476,- per kWh dan harga jual rata-rata mencapai Rp. 956,- seiring dengan beberapa efisiensi yang dilakukan oleh PT. PLN - Komposisi pembangkit (Fuel Mix) yang ada di Provinsi Sulawesi Utara per Maret 2015 sebagian besar berasal dari PLTP yaitu 34,60%, kemudian disusul oleh pembangkit yang menggunakan HSD sebanyak 24,89%, PLTA 18,79%, PLTU 13,19%, Biofuel 5,73%, MFO 2,75% dan PLTS 0,04%. Dimana produksi listrik sebanyak 71% berasal dari pembangkit PLN, sewa sebanyak 28% dan IPP sebanyak 1%. - Sistem kelistrikan Sistem Sulawesi Utara-Gorontalo mengalami krisis listrik dimana daya mampu hanya mencapai 320 MW, sedangkan beban puncak mencapai 325 MW. Untuk mangatasi hal tersebut diharapkan PLTMG MPP Amurang 120 MW dapat masuk ke sistem pada November 2015 dan PLTMG Gorontalo Peaker 100 MW dapat masuk kesistem pada Desember 2015. Sehingga pada desember 2015 Daya Mampu pada Sistem Sulawesi UtaraGorontalo dapat mencapai 557 MW dengan Beban Puncak sebesar 536 MW atau surplus sebesar 21 MW (6,25%)
-
Aliran Daya Sistem Sulawesi Utara-Gorontalo saat memiliki panjang saluran transmisi 1.447,68 kms dengan jumlah Gardu Induk yang tersebar di 17 lokasi (interkoneksi). Adapun rencana Pengembangan Pembangkit dan pengembangan Transmisi Sistem Sulawesi Bagian utara yaitu: Tabel 2. Rencana Pengembangan Pembangkit dan pengembangan Transmisi Sistem Sulawesi Bagian utara Tahun Pengembangan Pembangkit Pengembangan Transmisi 2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 2022
2023 2024
- PLTG/MG Mobile PP Amurang - Likupang-Bitung (32 kms) (Proses 120 MW Lelang) - PLTG/MG Gorontalo Peaker - Teling-Paniki (22 kms) 100 MW - Paniki-Kema (56 kms) - Molotabu-Incomer-Botupingge-Isimu (30 kms) PLTU Gorontalo 25 MW (FTP I) - Otam-Molibagu (132 kms) - PLTMG Minahasa Peaker-Likupang (1 kms) - Likupang-Paniki (42 kms) - PLTMG Gorontalo Peaker-Marisa (20 kms) - PLTU Gorontalo 25 MW (FTP - PLTP Lahendong-Kawangkoan (10 I) kms) - PLTU Sewa Amurang 50 MW - Marisa-Moutong (180 kms) - PLTU IPP Gorontalo 14 MW - Moutong-Bangkir (220 kms) - PLTG/MG Minahasa Peaker - Toli-Toli-Leok (216 kms) 150 MW - Toli-Toli-Bangkir (180 kms) - PLTP Lahendong 5 (20 MW) - Tambu-Bangkir (90 kms) - PLTU Sulut I 50 MW - PLTU Sulut 1-Incomer Lolak-Buroko (10 kms) - PLTP Lahendong 6 (20 MW) - Teling-Sario (8 kms) - PLTU Sulut 3 (100 MW) - PLTU Sulut 3-Kema (20 kms) - PLTU Sulbagut 1 (100 MW) - Paniki-Pandu (24 kms) - PLTU Sulbagut 3 (100 MW) - PLTU Toli-Toli 50 MW - PLTA Sawangan-Sawangan (1 kms) - PLTA Sawangan 12 MW - Molibagu-Molotabu (206 kms) - PLTA Poigar-Incomer Otam-Lopana (30 kms) PLTA Poigor 30 MW PLTU Sulbagut 2 (200 MW) - Kema-Belang (130 kms) - Belang-Molibagu (240 kms) - Bolontiu-PLTU Anggrek (70 kms) - Leok-Bolontiu (220 kms) - PLTG/MG Sulbagut Peaker PLTP Kotamobago-Incomer Belang (24 kms) 100 MW - PLTP Kotamobago 80 MW (FTP II)
Kema-
-
Untuk Area Tahuna yang merupakan pulau terdepan dan perbatasan, dikembangkan PLTD di pulau Karatung, Desa Karatung, Kecamatan Nanusa, dengan kapasitas (2x100 kW). dan PLTD di pulau Miangas, Desa Miangas, Kecamatan Miangas dengan Kapasitas (2x100 kW) masing-masing berada di Kabupaten Kepulauan Talaud. Ditargetkan kedua PLTD tersebut akan COD sebelum 17 Agustus 2015
PLTP Lahendong - Proyek pengembangan yang dilakukan oleh PT. PGE di sulawesi utara saat ini adalah PLTP Lahendong/Tompaso unit 5 dan 6. Dimana realisasi pemboran telah mencapai 12 sumur, dengan jumlah uap yang tersedia mencapai 22 MW. Sejak penandatanganan EPCC (Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning) pada tanggal 1 Desember 2014, progress pekerjaannya telah mencapai 12,68% dan ditargetkan COD pada Desember 2016 untuk unit 5 dan Juni 2017 untuk unit 6 - Sumur-sumur Geothermal di area Lahendong terdiri dari 31 sumur yang tersebar di 10 cluster, dengan perincian 12 sumur produksi, 4 sumur reinjeksi, 12 sumur monitoring, dan 3 sumur abandoned. Sedangkan untuk area Tompaso terdiri dari 12 sumur yang tersebar di 5 cluster. - Produksi Uap dan Pembangkitan Listrik di PLTP Lahendong 1,2,3,&4 per April 2015 adalah; untuk produksi uap telah mencapai 147.055 (x10 ton) (35,66%) dari RKAP 2015 sebesar 412.395 dan diperkirakan produksi uap berdasarkan Prognosa 2015 dapat mencapai 454.619 atau meningkat 110% dibanding RKAP 2015. Sedangkan kinerja pembangkitan telah mencapai 170.454 MWh (30,17%) dari target RKAP 2015 sebesar 564.924 MWh dan diperkirakan kinerja pembangkitan berdasarkan Prognosa hingga Desember 2015 dapat mencapai 602.526MWh atau meningkat 602.526 MWh (107%). Realisasi pembangkitan listrik hingga April 2015 secara rata-rata melampaui RKAP 2015, hal ini dikarenakan efektifnya program strategi optimalisasi produksi melalui program Interchange dan Interconnection sejak tahun 2014. Namun khusus untuk PLTP unit 2 pada bukan februari 2015 tidak beroperasi dikarenakan PT. PLN melaksanakan Major Overhaul Selama 35 hari kerja - PT. PLN (Persero) dianggap tidak serius didalam mengembangkan PLTP terutama jika dikaitkan dengan penetapan harga jual. Harga jual eksisting ke PT. PLN untuk PLTP Lahendong 5&6 sebesar 8,25 sen US$/kWh, padahal harga jual berdasarkan hasil kajian lembaga independent dari Norwegia pada 12 Desember 2013 sebesar 16,70 sen US$/kWh. Sedangkan harga jual berdasarkan Permen ESDM No 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT. PLN (Persero) ditetapakan secara bervariasi dimana untuk PLTP yang berada di wilayah II, PLTP Lahendong 5 yang akan COD pada tahun 2016 diberikan harga patokan tertinggi sebesar 17,6 sen US$/kWh. Dan PLTP Lahendong 6 yang akan COD pada tahun 2017 diberikan harga patokan tertinggi sebesar 18,2 sen US$/kWh. - Permasalahan yang dihadapi di area Lahendong adalah menyangkut proses perijinan yang membutuhkan waktu yang lama (lambat). Selain itu masalah sosial kemasyarakatan dimana kurangnya pemahaman masyarakat terhadap
-
Industri Geothermal dan permintaan lapangan kerja oleh masyarakat yang melampaui Batas kebutuhan Tenaga kerja perusahaan Realisasi kegiatan CSR PT. PGE di Area Lahendong pada tahun 2014 sebesar Rp. 1,92 Miliar. Direncanakan pada tahun 2015 anggaran untuk CSR sebesar Rp. 1,80 Miliar atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kegiatan CSR tersebut akan diarahkan untuk kegiatan Pemberdayaan Ekonomi sebesar Rp. 535 Juta (30%), Pendidikan sebesar Rp. 418,5 Juta (23%), Kesehatan sebesar Rp. 375 Juta (21%), Lingkungan sebesar Rp. 248 Juta (14%), dan Infrastruktur sebesar Rp. 228 Juta (12%)
Sektor Hilir Migas - Saat ini di wilayah MOR VIII terdapat 927 lembaga penyalur, dimana khusus untuk sulawesi utara terdapat 117 lembaga penyalur dengan perincian: Untuk jenis BBM jumlah lembaga penyalur yaitu 49 SPBU, 6 APMS, 8 SPDN, 8 AMT, 3 Agen BBM Industri. Untuk jenis LPG jumlah lembaga penyalur yaitu, 32 Agen LPG 3 Kg, 3 Agen LPG 12/50 Kg, 3 SPPBE, 1 SPPEK. Untuk jenis non BBM jumlah lembaga penyalur yaitu 3 Agen Pelumas, 1 aspal. Sedangkan untuk lembaga penyalur jenis SPBN dan Agen Bulk hingga saat ini belum ada di sulawesi utara. Terkait lembaga penyalur untuk SPBU di Kabupaten Bolaan Mongondow Timur hanya ada satu SPBU itupun hanya menjual BBM jenis Premium, sehingga kelangkaan BBM di wilayah tersebut sering terjadi. - Pola suplai Jenis BBM ke MOR VII di peroleh dari kilang RU V Balikpapan dan Import. Sedangkan untuk Avtur untuk kebutuhan Bandara Sam Ratulangi di pasok dari TBBM Bitung. Sedangkan untuk Gas melalui STS (ship-to-ship Transfer) di Kalimantan Bagian Utara lalu dipasok ke SPPEK Bitung. Untuk Suplay Pelumas, MOR VII memiliki 4 titik suplay Pelumas yang meliputi; Gudang Makassar, Gudang Agen Kendari, DSP Palu, dan DSP Bitung. Dimana ke empat titik suplay tersebut menerima pasokan dari Depot Pelumas Gresik. Untuk Aspal, di wilayah Sulawesi Utara dipasok dari Pabrik Aspal di Gresik - PT Pertamina MOR VII hingga saat ini memiliki sarana dan fasilitas sebanyak 17 TBBM dan 7 DPPU Avtur. 17 TBBM tersebut terdiri dari 143 Tanki yang di peruntukkan untuk produk Premium, Solar, Kerosene, MFO, Avtur, dan Pertamax dengan total kapasitas 355.284 KL dengan perincian (Premium 140.155 KL, Solar 149.993 KL, Kerosene 29.505 KL, MFO 16.274 KL, Avtur 11.945 KL, dan Pertamax 7.412 KL - Secara umum realisasi BBM PSO untuk MOR VII pada tahun 2014 tidak terjadi over quota, kecuali untuk jenis produk Kerosene dimana dari jumlah quota 138.190 KL realisasinya mencapai 145.172 KL (over 5,1%). Hal ini terjadi dikarenakan beberapa wilayah di Sulawesi belum melaksanakan konversi kerosene ke LPG. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi Utara, pada tahun 2014 dari jumlah quota sebanyak 474.244 KL realisasinya hanya 462.077 KL (-2,6%) (tidak terjadi over quota) dengan perincian; dari 339.384 KL quota BBM jenis Premium, realisasi sebanyak 334.901 KL. Dari 24.642 quota Kerosene, realisasinya mencapai 19.052 KL. Dari 110.218 KL quota Solar, realisasinya mencapai 108.124 KL. Walaupun tidak terjadi over quota namun sejak tahun 2009 hingga 2013, untuk jenis Premium terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar
-
-
-
-
9,3 % per tahun. Sedangkan untuk Solar terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 11% per tahun Realisasi BBK dan BBM Non PSO di Sulawesi utara pada tahun 2014 untuk jenis Pertamax sebesar 3.084 KL atau meningkat jika dibandingkan tahun 2013 yang hanya 2.660 KL (atau tumbuh sekitar 363% jika dibandingkan realisasi tahun 2009 yang hanya 91 KL). Untuk jenis Kerosene Non PSO pada tahun 2014 mencapai 3.180 KL atau turun jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 8.625 KL. Penurunan ini dikarenakan adanya kebijakan konversi kerosene ke LPG. Sedangkan untuk Solar Non PSO pada tahun 2014 realisasinya mencapai 710 KL atau naik jika dibandingkan tahun 2013 yang hanya 616 KL dan 200 KL pada tahun 2012. Terjadinya pertumbuhan konsumsi Solar hingga 208% dikarenakan fluktuasi Solar yang mengikuti perkembangan harga keekonomian dan pertumbuhan outlet Solar Non PSO Pendistribusian BBM di wilayah Kepulauan Sulawesi Utara saat ini: untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe didistribusikan sebanyak 965 KL perbulan (premium), 264 KL perbulan (Solar), dan 610 KL perbulan (Kerosene).direncanakan jika pembangunan APMS telah selesai akan menambah pasokan BBM sebanyak 300 KL perbulan (Premium) dan 60 KL perbulan (Solar). Untuk Kabupaten Kepulauan Talaud, didistribusikan sebanyak 385 KL perbulan (Premium), 145 KL perbulan (Solar), dan 440 KL perbulan (Kerosene). Jika pembangunan 2 AMPS tahun ini maka aka nada penambahan sebanyak 130 KL perbulan (Premium) dan 40 KL perbulan Solar. Sedangkan untuk Kabupaten Sitaro, didistribusikan sebanyak 140 KL perbulan (Premium), 40 KL perbulan (Solar), dan 255 KL perbulan (Kerosene). Dan akan ada penambahan sebanyak 30 KL perbulan (Premium) dan 10 KL perbulan (Solar) jika 1 APMS telah selesai dibangun. Untuk distribusi BBM di wilayah Kepulauan, terutama di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Talaud. PT. Pertamina MOR VII Sulawesi, dibantu oleh beberapa lembaga penyalur diantaranya: di Kepulauan Sangihe terdapat 2 SPBU, 1 APMS dan 3 AMT. di Kepulauan Sitaro terdapat 1 APMS, dan 2 AMT. Sedangkan di Kepulauan Talaud terdapat 2 APMS dan 2 AMT. Untuk SPDN hingga saat ini belum ada di ketiga kepulauan tersebut. Pada tahun 2015 ditargetkan dibangun 5 APMS (2 APMS di Kepulauan Sangihe, 1 APMS di Kepulauan Sitaro, dan 2 AMPS di Kepulauan Talaud). Terkait infrastruktur BBM di kepulauan, untuk pulau Miangas di Kepulauan talaud telah dibangun tanki penyimpanan BBM namun hingga saat ini pasokan dari PT. Pertamina sering tidak ada sehingga hal tersebut mempengaruhi harga jual BBM di wilayah tersebut yang berkisar antara Rp. 15.000 hingga Rp. 25.000,Menyangkut terbatasnya dan mahalnya harga BBM di wilayah perbatasan dan terisolasi, BPH Migas mengusulkan Pemerintah pengeluarkan Perda yang mengatur harga eceran tertinggi atau meminta rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM. Pemprov Sulawesi Utara mengusulkan agar keberadaan Pertamini/pengecer diwilayah perbatasan dan terisolasi dapat dibina agar menjadi pengecer pertamina dalam bentuk koperasi yang memiliki ijin resmi.
-
-
-
-
-
-
Realisasi BBM untuk Industri, PLN dan TNI di Sulawesi Utara mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2014 dari total BBM sebesar 271.276 KL, untuk industry mencapai 62.181 KL, PLN 202.251 KL, dan TNI sebesar 6.844 KL atau mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 221.223 KL dengan perincian; untuk Industri sebanyak 52.872 KL, PLN sebanyak 161.382 KL, dan TNI sebanyak 6.969 KL Realisasi penyaluran Avtur untuk wilayah MOR VII mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 mencapai 267.360 KL atau turun dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 324.430 KL. Khusus untuk Bandara Sam Ratulangi di Sulawesi Utara, realisasi Avtur juga mengalami penurunan. Pada tahun 2014 realisasinya mencapai 39.431 KL atau turun jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 45.057 KL Realisasi penyaluran LPG PSO untuk wilayah Sulawesi Utara, pada tahun 2014 dari quota sebanyak 43.835 MT realisasinya mencapai 42.437 MT atau mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2013 yaitu quota sebanyak 33.835 MT realisasi mencapai 29.069 MT. Peningkatan realisasi LPG 3 Kg pada tahun 2014 dikarenakan kegiatan konversi Kerosene ke LPG 3 Kg di Sulawesi Utara yang dimulai pada pertengahan 2011 hingga saat ini belum tuntas dilaksanakan dan akan dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun 2015 ini. Sedangkan untuk penyaluran LPG Non PSO, pada tahun 2014 realisasi LPG 12 Kg mencapai 2.137 MT atau turun dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 2.365 MT dan realisasi LPG 50 Kg mencapai 1.023 MT atau turun dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 1.138 MT. Penurunan ini dikarenakan pada tahun 2014 terjadi penetrasi produk baru Bright Gas yang mereposisi sebagian prodik LPG 12 Kg. selain itu sebagian Konsumen LPG 50 Kg beralih menggunakan electric dalam proses produksi sehingga terjadi penurunan sales LPG 50 Kg di tahun 2014 Realisasi total penjualan Pelumas di Wilayah MOR VII mencapai 22.002 KL pada tahun 2014 atau turun jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 25.507 KL. Sedangkan untuk Wilayah Sulawesi Utara yang dipasok dari DSP Bitung, realisasi penjualannya mencapai 6.604 KL tahun 2014 atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 6.616 KL Realisasi ASPAL pada MOR VII mengalami tren penurunan sejak tahun 2011, dimana pada tahun 2011 mencapai 120.640 KL, menurun menjadi 112.141 KL (2012), 43.867 KL (2013) dan 31.008 KL (2014) Realisasi PBBKB PSO dan Non PSO di Wilayah Sulawesi Utara pada tahun 2014 mencapai Rp. 125,233 Miliar atau turun dibandingkan tahun 2013 yang mencapai Rp. 128,731 Miliar. Adapun perinciannya, untuk PBBKB PSO pada tahun 2014 mencapai Rp. 110,392 Miliar atau turun dibandingkan tahun 2013 yang mencapai Rp. 112,846 Miliar. Untuk PBBKB Non PSO pada tahun 2014 mencapai Rp. 14,841 Miliar atau turun dibandingkan tahun 2013 yang mencapai Rp. 15,885 Miliar Kendala yang di hadapi di Sulawesi Utara didalam pendistribusian BBM adalah; menyangkut keterbatasan infrastruktur mengingat Varian produk yang disediakan semakin banyak (dari 4 menjadi 8 produk), Kapasitas tanki timbun yang terbatas, adanya pertumbuhan tren penjualan, dan masih bermasalahnya status tanah pada TBBM Bitung. Selain masalah infrastruktur juga dipengaruhi
oleh kondisi cuaca dan geografis yang berakibat pada terhambatnya supply kapal tanker, adanya Potensi tanah longsor yang menghambat supply via jalur darat (SPBU) dan kondisi wilayah kepulauan yang dapat menghambat pendistribusian. Terkait hal tersebut PT. Pertamina perlu melakukan Penambahan frekuensi supply penyaluran, Penambahan kapasitas tanki timbun, Menerapkan pola RAE (regular alternative emergency), Penambahan stock lembaga penyalur dan TBBM, dan Penambahan lembaga penyalur di wilayah kepulauan Sektor Pertambangan Minerba - Perusahaan pemegang IUP di Sulawesi Utara, berdasarkan data Kementerian ESDM berjumlah 125 IUP, dimana 70 IUP berstatus C&C dan 55 IUP berstatus Non C&C. Sedangkan data Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Utara jumlah perusahaan pemegang IUP berjumlah 141 IUP dimana 44 berstatus C&C dan sisanya Non C&C (terjadi perbedaan data IUP antara Kementerian ESDM dengan DInas ESDM Provinsi Sulawesi Utara). - Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan pemberian ijin usaha sector pertambangan diserahkan ke Provinsi berakibat Dana Dekonsentrasi untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan IUP yang selama ini diberikan ke kabupaten/kota saat ini dihentikan dan diberikan ke tingkat provinsi - PT. MSM dan PT. TTN pada tahun 2014 memproduksi bijih yang digiling sebanyak 2.102.443 Ton, yang menghasilkan ems sebanyak 149.339 Oz dan perak sebanyak 372.438 Oz dan untuk tahun 2015 di targetkan jumlah produksi mencapai 1.721.917 Ton untuk bijih yang menghasilkan 134.017 Oz emas dan 248.636 Oz perak. - Program CSR PT. MSM pada tahun 2014 mencapai US$ 851.352, sedangkan untuk tahun 2015 direncanakan berjumlah US$ 1.882.909. sedangkan PT. J Resources mengalokasikan anggaran pengembangan masyarakat untuk kegiatan hubungan masyrakat, pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur, operasional, dan bencana alam pada tahun 2014 sebesar US$ 624.000 dengan tingkat realisasi mencapai US$ 659.965 (106%) - Konstribusi PT. MSM dari sector pajak pada tahun 2014 mencapai RP. 291,566 Miliar, atau mengalami penurunan jika di bandingkan tahun 2013 yang mencapai Rp. 322,129 Miliar. Untuk PT. TTN pada tahun 2014 mencapai Rp. 190,511 Miliar atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 255, 732 Miliar. Sedangkan untuk PT. J Resources konstribusi pada sector pajak pada tahun 2014 mencapai Rp. 99,688 Miliar. Sedangkan konstribusi PT. J. Resources pada sector non pajak pada tahun 2013 mencapai US$ 216.189,35 (Royalty) dan US$ 174.450 (Deadrent). Untuk tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi US$ 618.942,32 (Royalty) dan US$ 174.450 (Deadrent) - Terkait perkembangan Renegosiasi KK menyangkut 6 isu strategis, PT. J Resources pada 24 September 2014 telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian ESDM. Sedangkan untuk PT. MSM dan PT.TTN pada dasarnya menyetujui seluruh isu strategis tersebut, namun masalah luas wilayah masih perlu pendalaman lebih lanjut.
4.2. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Beberapa informasi yang didapatkan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Tim Kunker Komisi VII DPR RI, antara lain: - Kegiatan pertambangan di beberapa wilayah di Minahasa hingga Bolaan Mongondow Sulawesi Utara diduga menggunakan bahan sianida (CN) dan merkuri (Hg) didalam proses ekstraksi emas untuk Kegiatan pertambangan. Terkait hal tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hendaknya melakukan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang ada di Sulawesi Utara - Panas Bumi (Geothermal) memberikan konstribusi yang cukup signifikan dalam mensuplai pasokan listrik di Sulawesi Utara. Adanya beberapa kendala yang dihadapi didalam pengembangan Panas Bumi, maka kementerian LH dan K diharapkan dapat melakukan kajian mengenai dampak lingkungan dari keberadaan Panas Bumi tersebut. - Masalah perijinan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya didaerah, masih sering tidak sinkron antara pemerintah Kabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi. 4.3. Sektor Riset dan Teknologi dan Dikti Pada kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Provinsi Sulawesi Utara beberapa waktu yang lalu, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terutama menyangkut pengembangan potensi sumberdaya alam khususnya energy baru dan terbarukan yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Utara, antara lain; Perlunya Kementerian Ristek dan Dikti untuk melakukan kerjasama dengan Balai Pengembangan dan Penelitian SDA yang dimiliki Provinsi Sulawesi Utara. Terkait hal tersebut, Kementerian Ristek dan Dikti akan membantu dan memberikan insentif sepanjang hasil riset yang dilakukan sangat dibutuhkan dan dapat digunakan untuk kemajuan Sulawesi Utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga mengharapkan agar wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Maluku Utara di bentuk Kopertis tersendiri atau lepas dari naungan Kopertis 9 seperti yang selama ini terjadi. Selain itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga mengharapkan agar pemberian beasiswa kepada mahasiswa perlu ditingkatkan termasuk mahasiswa di perguruan tinggi swasta.
BAGIAN V KESIMPULAN Dari hasil Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara, dapat disimpulkan antara lain: - Kondisi sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Utara-Gorontalo mengalami krisis listrik dimana daya mampu hanya mencapai 320 MW, sedangkan beban puncak mencapai 325 MW. PT. PLN (Persero) menjanjikan bahwa masalah tersebut dapat teratasi dari PLTMG MPP Amurang 120 MW dapat masuk ke sistem pada November 2015 dan PLTMG Gorontalo Peaker 100 MW dapat masuk kesistem pada Desember 2015. Sehingga pada desember 2015 Daya Mampu pada Sistem Sulawesi Utara-Gorontalo dapat mencapai 557 MW dengan Beban Puncak sebesar
-
-
-
-
536 MW atau surplus sebesar 21 MW (6,25%). Namun komitmen tersebut oleh Pemerintah Provinsi diragukan dapat terealisasi tepat waktu mengingat hal tersebut sudah pernah disampaikan oleh PT. PLN namun Sulawesi Utara tetap mengalami krisis listrik. Untuk itu Tim Kunker Komisi VII DPR RI mengharapkan Pemerintah Provinsi bersama PT. PLN (Persero) untuk membahas permasalahan kelistrikan yang terjadi di Sulawesi Utara untuk kemudian disampaikan ke Komisi VII DPR RI mengenai hasil kesepakatan diantara para pihak paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal 28 April 2015 Di beberapa wilayah di Sulawesi Utara masih mengalami keterbatasan pasokan BBM. Di Kabupaten Bolaan Mongondow Timur hanya ada satu SPBU itupun hanya menjual BBM jenis Premium, sehingga kelangkaan BBM di wilayah tersebut sering terjadi. Untuk kebutuhan nelayan hingga saat ini lembaga penyalur SPBN belum ada di Sulawesi Utara sehingga nelayan kesulitan memperoleh BBM. Untuk wilayah kepulauan Sangihe, Sitaro dan Talaud pasokan BBM sangat terbatas, kalaupun ada harganya sangat mahal. Di Miangas Kabupaten Talaud telah dibangun tangki penyimpanan BBM namun pasokan BBM dari PT. Pertamina sering tidak tersedia. Untuk mengatasi hal tersebut, Tim Kunker Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah Provinsi, BPH Migas dan PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan koordinasi secara intensif untuk kemudian disampaikan ke Komisi VII DPR RI mengenai hasil kesepakatan diantara para pihak paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal 28 April 2015 Salah satu permasalahan terkait pengembangan PLTP adalah menyangkut harga jual ke PT. PLN (Persero) yang tidak sesuai dengan harga keekonomian. Harga jual untuk PLTP Lahendong 5&6 sebesar 8,25 sen US$/kWh dianggap masih sangat rendah padahal berdasarkan hasil kajian lembaga independent dari Norwegia pada 12 Desember 2013 idealnya harga jual sebesar 16,70 sen US$/kWh. Sedangkan harga jual berdasarkan Permen ESDM No 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT. PLN (Persero) ditetapakan secara bervariasi dimana untuk PLTP yang berada di wilayah II, PLTP Lahendong 5 yang akan COD pada tahun 2016 diberikan harga patokan tertinggi sebesar 17,6 sen US$/kWh. Dan PLTP Lahendong 6 yang akan COD pada tahun 2017 diberikan harga patokan tertinggi sebesar 18,2 sen US$/kWh. Sulitnya penyesuaian harga tersebut mengakibatkan PLTP sulit berkembang. Secara umum PT. J Resources, PT. MSM dan PT.TTN selaku pemegang KK menyetujui 6 isu strategis yang menjadi focus renegosiasi KK yang dilakukan oleh Pemerintah. Walaupun PT. MSM, PT. TTN masih memerlukan pembahasan lebih lanjut menyangkut luas wilayah, namun hal tersebut perlu mendapatkan apresiasi sebagai suatu komitmen untuk melaksanakan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba. Terkait agenda Komisi VII DPR RI dibidang legislasi pada tahun 2015 adalah revisi UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, maka Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI mengharapkan agar perusahaan pemegang KK yang ada di Sulawesi Utara dapat menyampaikan usulan/masukan terhadap revisi UU Pertambangan Minerba tersebut ke Komisi VII DPR RI Kegiatan pertambangan di beberapa wilayah di Minahasa hingga Bolaan Mongondow Sulawesi Utara diduga menggunakan bahan sianida (CN) dan merkuri (Hg) didalam proses ekstraksi emas untuk Kegiatan pertambangan. Terkait hal tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hendaknya memperketat
-
-
pemberian ijin lingkungan dan melakukan monitoring terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang ada di Sulawesi Utara. Untuk itu kewenangan perijinan kegiatan pertambangan dibidang lingkungan hidup antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan provinsi perlu di perjelas karena berpotensi menimbulkan konflik. Terkait penggunaan Sianida dan Merkuri, Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data import Sianida dan Merkuri (Pengimport dan volume) yang ada di Sulawesi Utara ke Komisi VII DPR RI. Panas Bumi (Geothermal) memberikan konstribusi yang cukup signifikan dalam mensuplai pasokan listrik di Sulawesi Utara. Adanya beberapa kendala yang dihadapi didalam pengembangan Panas Bumi, diantaranya proses perijinan yang lambat (Ijin Lingkungan dan IPPKH), perlu diatasi bersama. Untuk itu Kementerian LH dan K diharapkan dapat melakukan kajian mengenai dampak lingkungan dari keberadaan Panas Bumi tersebut agar hasil kajian tersebut dapat dijadikan dasar untuk mempercepat proses perijinan. Menyangkut pengembangan IPTEK, Sulawesi Utara mengharapkan adanya bantuan dan kerjasama antara Kementerian Ristek dan Dikti dengan Balai Pengembangan dan Penelitian SDA yang dimiliki Provinsi Sulawesi Utara terutama menyangkut pengembangan energy baru dan terbarukan, dan pengembangan teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar di wilayah kepulauan di Sulawesi Utara. Selain itu mengharapkan adanya peningkatan pemberian beasiswa kepada mahasiswa termasuk mahasiswa di perguruan tinggi swasta, dan pendirian Kopertis yang meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Maluku Utara..
BAGIAN VI PENUTUP Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara yang telah dilaksanakan pada tanggal 27-30 April 2015. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi Komisi VII DPR RI untuk berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh Provinsi Sulawesi Utara, khususnya di bidang pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi. Jakarta, Mei 2015 Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Ketua Tim,
Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, DEA.
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI SULAWESI UTARA RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2014-2015 27– 30 April 2015
KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA 2015
