LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI KE KAB. TORAJA UTARA PROV. SULAWESI SELATAN APRIL 2010

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI KE KAB. TORAJA UTARA PROV. SULAWESI SELATAN 23 – 25 APRIL 2010 I. PENDAHULUAN A. Dasar Hukum 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23; 2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 4. Keputusan Rapat Komisi V DPR-RI tanggal 12 April 2010 tentang Penyusunan Program Kerja dan Pembentukan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V

DPR RI ke Kabupaten Toraja Utara

Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah: a. Untuk melakukan pengawasan secara spesifik terhadap pelaksanaan amanah Undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya, utamanya di bidang yang ditangani Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen

Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kab. Toraja Utara Prov. Sulawesi Selatan

|2

Perhubungan yang menjadi mitra kerja Komisi V DPR RI, di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. b. Untuk

meninjau

dan

mengetahui

permasalahan-

permasalahan terkait terjadinya bencana alam tanah longsor yang

mengakibatkan

terputusnya

jalan

nasional

dan

aksesibiltas di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. c. Untuk meninjau dan menyerap aspirasi masyarakat terkait permasalahan pengembangan transportasi udara di wilayah Kabupaten Tana Toiraja dan Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan. Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI, pada Pasal 53 tentang Tugas Komisi, dimana disebutkan bahwa:

1. Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang (Legislasi) 2. Tugas Komisi di Bidang Anggaran (Budgeting) 3. Tugas Komisi di bidang Pengawasan (Controlling) Utamanya terkait dengan Tata Tertib DPR RI Pasal 53 ayat (3) tentang Tugas Komisi antara lain pada: butir a.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undangundang, termasuk anggaran pendapatan dan belanja negara serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

butir c.

Melakukan pemerintah.

pengawasan

terhadap

kebijakan

Selain itu, terkait pula dalam Tata Tertib DPR RI Pasal 54 ayat (3) huruf f tentang ”Komisi dalam menjalankan tugas sebagaimana dalam pasal 53 ayat (3), dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, dapat”:


|3

”Mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses, atau apabila dipandang perlu, dalam masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”.

C. Lokasi dan Waktu Dalam Masa Sidang III Tahun Sidang 2009 - 2010, Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 – 25 April 2010. Dalam masa kunjungan yang dilakukan selama 3 hari itu, Komisi V DPR RI melakukan peninjauan, pertemuan, penyerapan aspirasi, dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, serta masyarakat luas. Agenda kunjungan di Provinsi Sulawesi Utara adalah: 1. Peninjauan Ruas Jalan Nasional Makale – Rantepao – Palopo. 2. Peninjauan Ruas Jalan Alternatif Rantepao – Palopo. 3. Peninjauan Bandara Pongtiku Tana Toraja. 4. Peninjauan Lokasi usulan pengembangan transportasi udara di Kambuno Toraja Utara. 5. Pertemuan dan Ekspose bersama Bupati dan Muspida Toraja Utara Sulawesi Selatan.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan ini terdiri dari: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. Taufan Tiro, ST Drs. Umar Arsal Usmawarnie Peter Josef A Nae Soi H.M. Malkan Amin Ian Siagian IR. H. Yudi Widiana Adia H. Usman Ja’far DRS. Mohammad Toha, S.Sos, MSi

Ketua Tim/ PAN Anggota/ PD Anggota/ PD Anggota/ PG Anggota/ PG Anggota/ FPDIP Anggota/ PKS Anggota/ PPP Anggota/ KB

A-141 A-553 A-446 A-255 A-264 A-323 A-69 A-311 A-154


10 Nuriswanto, SH, MM 11 DRS. Akbar Faizal, Msi Sekretariat dan Tenaga Ahli 12 Drs. Budi Jatnika, MSi 13 M. Nafies Husnie, SE. MM.

|4

Anggota/ GERINDRA A-20 Anggota/ HANURA A-14 Sekretariat Tenaga Ahli

Mitra Pendamping:

1 2

Ir. Suharyanto Ir. Solo Riyadi Limbong

3 4 5

Daud Fuadani Haryadi

Kasubdit Wiltim Iii Ditjen Bina Marga Kabid Balai Besar Pelaks. Jalan nasional VI Makassar Ka. Bandara Pongtiku Ka. Bandara Masamba Ka. Bandara Bua Palopo

II. KODISI DAERAH Kabupaten Toraja Utara adalah sebuah kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja.

Terkait hal itu maka Kabupaten Toraja Utara Propinsi Sulawesi Selatan yang tingkat ekonomi masyarakat dan pembangunannya relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, memerlukan perhatian khusus terkait upaya penyediaan infrastruktur tersebut. Apalagi merupakan Kabupaten baru hasil pemekaran yang berumur kurang dari 2 tahun.

Di bidang prasarana jalan misalnya dibutuhkan peningkatan panjang dan kualitas ruas jalan terutama ruas jalan nasional yang menghubungkan berbagai sentra kegiatan masyarakat guna meningkatkan perekonomian dan mendukung aktivitas perikehidupan masyarakat.


|5

Di bidang transportasi udara, dibutuhkan upaya mendekatkan jarak dan waktu tempuh ke kota provinsi yaitu Makasar agar pertumbuhan investasi naik signifikan, baik sektor pariwisata, industri, maupun sektor lainnya yang berujung peningkatan secara signifikan pada pendapatan asli daerah demi kesejahteraan masyarakat Toraja Utara dan sekitarnya.

Kabupaten Toraja Utara dengan ibu kotanya Rantepao terletak di sebelah Timur Laut Kota Makasar dengan batas-batas : Luwu, Enrekang, Pinrang, Tana Toraja, dan Provinsi Sulawesi Barat.

Kabupaten Toraja Utara dengan dengan Topografi peguningan dan perbukitan memiliki luas wialayah 1.215,55 KM2, 21 Kecamatan, 112 Desa/ Lembang, dan 40 Kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2009 sebesar 219.711 jiwa.

Aksesibiltas transportasi yang menghubungkan Kabupaten Toraja Utara dengan daerah lain adalah sebagai berikut: 1. Makassar – Pare-Pare – Enrekang – Tana Toraja – Toraja Utara (jalan nasional/ arteri primer ). 2. Toraja Utara -- Palopo (jalan nasional/ arteri primer ). 3. Toraja Utara - Mamasa (jalan propinsi/ kolektor) . 4. Transportasi udara melalui Bandar Udara Pongtiku Tana Toraja.

Aksebilitas transportasi ini menjadi sangat penting bagi pengembangan dan pembangunan Toraja Utara. Pengembangan transportasi , baik melalui darat maupun udara, sangat mendukung pembangunan industri pariwisata yang mampu menggerakkan kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Kegiatan pariwisata ini diharapkan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat di daerah wisata serta penerimaan devisa bagi negara.


|6

II. HASIL PENINJAUAN DAN PERMASALAHAN

Dari hasil kunjungan kerja, permasalahan dan usulan daerah adalah sebagai berikut: A. Peningkatan

dan

Pengembangan

Aksesibilitas

melalui

Transportasi Darat. Dalam

rangka

Kabupaten

peningkatan

Toraja

Utara

dan

Pengembangan

Provinsi

aksesibilitas

SulawesiSelatan

melalui

Transportasi Darat, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI melakukan peninjauan menyusuri ruas Jalan Nasional Makale – Rantepao – Palopo yang terkena dampak bencana alam tanah longsor pada 9 November 2009 dan menyusuri ruas Jalan Alternatif Rantepao – Palopo. a. Kronologis terjadinya longsor 

8 November 2009 hujan dgn intensitas tinggi disertai angin kencang mulai pukul 17.30 WITA sampai 01.00 WITA dini hari. Hal ini menjadi penyebab utama terjadinya longsoran.



Di desa Tanete Palopo km 366 terdapat 6 rumah tertimbun dan tertimpa

longsoran batu besar (debris

flow) menyebabkan 13 jiwa meninggal dunia.

b. Data Teknis  Nama Ruas jalan

: Makale-Palopo

 Nomor Ruas

: 042

 Panjang Ruas

: 78 km (km. 310-km. 388)

 Panjang Longsoran

: 10, 5 km (km 355+600 – km 366+100)

 Jenis Longsoran i. Besar

: 40 titik (15 titik Jalan Putus)

ii. Kecil

: 80 titik


 Jenis Tanah

: sandstone

yang

|7

mengalami

weathering/ pelapukan  Land Use

: hutan Lindung

 Train

: bukit- bukit dengan tebing yang curam

c. Peta Lokasi Longsoran

d. Ruas jalan Rantepao-Palopo berada di punggung bukit, sisi kanan bukit hutan dan sisi kiri lembah.


|8

e. Pada lokasi tersebut daerah rawan longsor: 

Intensitas hujan tinggi



Topographi perbukiran dengann lereng yang tinggi dan curam



Deforestasi



Jenis tanah yang lepas dan lapuk

f. Tipe longsoran bervariasi, debris flow dengan batu besar/ boulders besar sekali dan soil flow, disertai tumbangnya pepohonan yg dipicu angin kencang menerjang badan jalan bahkan sampai ke lembah di bawahnya.

g. Penanganan longsor 

Penanganan darurat/ fungsional : jalan dapat berfungsi secepatnya

melayani

dipertahankan

sampai

lalu

lintas

penanganan

dan

dapat

permanen

dilaksanakan. 

Penanganan bersifat permanen : melakukan perkuatan struktur lereng dan tebing, pemasangan box culvert, buffer zone, perbaikan trase jalan dan membangun jembatan.



21 Desember 2009 Ruas Rantepao – Palopo selesai penanganan darurat dan telah difungsikan kembali.

h. Rencana Jalan Alternatif 

Rantepao Km 326 - Buntao – Rantebua – dan wilayah Basten – Bua (Kabupaten Luwuk)



Perkiraan panjang ruas ± 81 km.



Kondisi jalan exsisting perkerasan aspal kondisi rusak, sebagian besar masih jalan tanah.



Lebar jalan bervariasi antara 3 m sd 4,5 m.




Train lebih landai



Rencana pengembangan: i. Lebar Jalan

|9

: 5,50 Meter ( AC-WC dan AC-

BC) ii. Lebar Bahu : 2 x 1,75 Meter. iii. Jembatan

: 2 x 20 m dan 3o m

iv. Bangunan Pelengkap jalan

i.

Kesimpulan dan Rekomendasi : 

Ruas Rantepao-Palopo masih rawan longsor. Jika intensitas hujan yang tinggi disertai angin kencang selama 5 jam dapat memicu longsor besar.



Direkomendasikan untuk melakukan realinyement trase jalan dan segera melakukan penangan permanen dengan perkuatan dan stabilitas tebing yang sesuai baik dengan metode konstruksi penahan tebing maupun dengan vegetasi.



Relokasi trase jalan eksisting dari km 365+500 s.d km 366+550 sangat direkomendasikan.



Perlu peningkatan status jalan ruas jalan Rantepao Pelopo melalui Bua (Rantepao Km 326

- Buntao –

Rantebua – dan wilayah Basten – Bua (kab. Luwuk)) menjadi jalan strategis nasional. 

Mengingat dekatnya waktu dengan musim libur pada bulan

Agustus

-

Oktober

yang

menjadi

puncak

kunjungan pariwisata sebagai sumber devisa di Toraja Utara, maka direkomendasikan dapat dialokasikan anggaran pada APBN Perubahan 2010.


B. Peningkatan

dan

Pengembangan

Aksesibilitas

| 10

melalui

Transportasi Udara.

Dalam

rangka

Kabupaten

peningkatan

Toraja

Utara

dan

Pengembangan

Provinsi

aksesibilitas

SulawesiSelatan

melalui

Transportasi Udara, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI melakukan peninjauan Bandar Udara Pongtiku dan Lokasi usulan pengembangan transportasi udara di Kambuno Toraja Utara.

a. Permasalahannya adalah terjadi peningkatan permintaan (demand) dan penyediaan layanan (supply) rendah sehingga perlu peningkatan kapasitas.

b. Bandar Udara Pongtiku yang hanya dapat melayani jenis pesawat tipe C-212, tentunya memberikan batasan pelayanan untuk

menunjang

pelaksanaan

kegiatan

kepariwisataan.

Pengembangan bandar udara seringkali yang paling mendasar adalah landasan pacu yang dimiliki karena mempengaruhi jenis/tipe pesawat yang dapat beroperasi.

c. Pengembangan Bandar Udara Pongtiku sulit dilakukan karena faktor topografi bandar udara sehingga

berpengaruh

berada daerah pegunungan

terhadap

perpanjangan

landasan

karena areal tanah yang terbatas dan ini terkait dengan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

d. Perpanjangan landasan pacu dari 1.240 M menjadi 1.500 M atau

1.600

M

dapat

diarahkan

untuk

mendukung

pengoperasian pesawat dengan kapasitas 40 – 50 seat atau


| 11

jenis Dash Seven, Dash Eight, ART 42, ART 72 atau F-50, dan F-27

e. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah setempat pada tahun 2006 telah melakukan kajian studi kelayakan lokasi yang orientasinya adalah relokasi Bandar Udara Pongtiku. Dari hasil Pra Survey yang dilakukan, ditetapkan 3 lokasi yang diamati, yaitu: 

Mapongka Kelurahan Rantekalau Kecamatan Makendek



Pong Torra Desa Lembang Kado Kecamatan Rinding Allo



Kambuno Kelurahan Sampiak Salu Kecamatan Nanggala

f. Dari ketiga lokasi tersebut yang telah diamati oleh tim pra survey atas rencana pemerintah setempat dalam rangka pengembangan Bandar Udara di Tana Toraja pada tahun 2006, lokasi Kambuno memiliki tingkat penilaian kelayakan lebih baik dibandingkan dengan lokasi Pong Torra dan Mapongka.

g. Rekomendasi Terkait dengan hal tersebut diatas, Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan untuk menindaklanjuti studi kelayakan lokasi Kambuno tersebut menjadi arah kebijakan pengembangan pembangunan transportasi udara di Toraja Utara sesuai dengan Tatanan Kebandarudaraan Nasional guna menunjang pengembangan perekonomian dan pembangunan wilayah menuju kesejahteraan masyarakat.


| 12

III. PENUTUP Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR-RI ke Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan aksesibilitas Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan pasca bencana alam tanah longsor.

Laporan ini menjadi masukan bagi komisi V DPR-RI dan semoga dapat ditindaklanjuti Pemerintah untuk melakukan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur bagi kesejahteraaan rakyat khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya.

Jakarta, 27 April 2010 TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR-RI KE SULAWESI SELATAN KETUA,

A. TAUFAN TIRO, ST

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI KE KAB. TORAJA UTARA PROV. SULAWESI SELATAN APRIL 2010

Recommend Documents