LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI KE PROVINSI SULAWESI SELATAN MASA RESES PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI KE PROVINSI SULAWESI SELATAN MASA RESES PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2008 – 2009 -------------------------I.

PENDAHULUAN A. DASAR KUNJUNGAN KERJA Berdasarkan Keputusan DPR-RI Nomor: 13D/PIMP/II/2008-2009 tentang Penugasan kepada Anggota-anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja berkelompok dalam masa Reses Persidangan II Tahun Sidang 2008-2009 dan Keputusan Rapat Intern Komisi II DPR-RI pada tanggal 15 Desember 2008. Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI ke Provinsi Sumatera Utara berjumlah 19 (sembilan belas) orang Anggota yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Yth. Bapak M. Idrus Marham/F-PG dan anggota tim terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14..

E.E. MANGINDAAN, S.IP H. ANDI WAHAB DT. MAJOKAYO FERRY MURSYIDAN BALDAN Hj. NURHAYATI YASIN LIMPO H. FACHRUDDIN Drs. SOEWARNO SURYANA TGK H. MUHAMMAD YUS Hj. NIDALIA JOHANSYAH MAKKI Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, Msc. Drs. H. SYAIFULLAH MA’SHUM H. JAZULI JUWAINI, MA Drs. ZULHENDRI PASTOR SAUT M. HASIBUAN

ANGGOTA/KETUA KOMISI II/F-PD ANGGOTA/F-PG ANGGOTA F-PG ANGGOTA/F-PG ANGGOTA/F-PDIP ANGGOTA/F-PDIP ANGGOTA/F-PDIP ANGGOTA/F-PPP ANGGOTA/F-PAN ANGGOTA/F-PAN ANGGOTA/F-KB ANGGOTA/F-PKS ANGGOTA/F-PBR ANGGOTA/F-PDS

Tim Kunjungan Kerja didampingi 2 (dua) Staf Sekretariat Komisi II DPR-RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR-RI, dan dari Bagian Pemberitaan DPR-RI serta utusan-utusan dari Departemen Dalam Negeri, Badan Pertanahan Nasional, Sekretariat Kabinet, Badan Kepegawaian Nasional dan Arsip Nasional. B. RUANG LINGKUP Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya, Bupati Pangkajene & Kepulauan, Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, KPUD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan, serta peninjauan langsung ke lokasi yang menjadi fokus dari kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan

Kunker Komisi II DPR-RI ke Sulsel MS II 2008-2009

1

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA A. PEMERINTAHAN DAERAH 1. Manajemen Kepegawaian 

Langkah-langkah yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) untuk penyempurnaan manajemen kepegawaian menyangkut aspek klasifikasi jabatan dilakukan dengan membuka peluang besar kepada setiap PNS untuk meniti karir dalam jabatan fungsional, mengingat kedepan jabatan structural akan semakin dirampingkan. Untuk standar kompetensi dan standar kinerja, Pemprov Sulsel berpedoman kepada Surat Edaran Kepala BKN No. 46 A tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi PNS dan Permendagri No.5 tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota. Pola karir PNS akan disusun oleh Pemprov Sulsel dengan berpedoman pada Peraturan Mendagri tentang Pola Karir PNS yang sedang dalam proses penyusunan oleh Departemen Dalam Negeri.



Rekrutmen pegawai didasarkan pada analisis kebutuhan pegawai yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja dengan memperhitungkan jumlah jabatan yang tersedia. Untuk jumlah dan komposisi pegawai yang ideal dan proporsional adalah untuk setiap Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi dibutuhkan 4 (empat) orang staf.



Sistem remunerasi yang digunakan oleh Pemprov Sulsel diupayakan untuk mengarah pada perhitungan kinerja setiap PNS, namun hal tersebut perlu dilakukan dengan dengan kajian yang mendalam.



Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian atau SIMPEG disusun mulai pengangkatan pertama CPNS, mutasi sampai masa pensiun.



Dalam rangka pembinaan karir sekaligus peningkatan kualitas PNS, Pemprov Sulsel telah memberikankesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap PNS untuk ikut dalam berbagai pendidikan dan pelatihan jabatan, diklat teknis maupun diklat fungsional. Disamping itu kepada PNS Pemprov Sulsel dan PNS Kabupaten/Kota difasilitasi untuk mengikuti program tugas belajar pada berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.



Menyangkut distribusi PNS di wilayah Provinsi Sulsel, baik antar daerah maupun antar instansi dilakukan berdasarkan kebutuhan pada tiap-tiap unit kerja Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah ideal PNS untuk setiap unit kerja.

2. Rekrutmen CPNS & Penanganan Tenaga Honorer a. Terkait dengan pemberlakuan PP No. 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil telah dilakukan sosialisasi dan penerapannya diprioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, pertanian dan peternakan serta tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan. Pengangkatan tenaga honorer tersebut dilakukan dengan didasarkan pula pada usia dan Kunker Komisi II DPR-RI ke Sulsel MS II 2008-2009

2

masa kerja, yang selanjutnya diangkat setelah melalui proses seleksi dan pengisian daftar pertanyaan. b. Terkait dengan data penanganan Tenaga Honorer untuk Pemprov Sulsel adalah sebagai berikut:  Tenaga Honorer yang terdata dalam database berjumlah 2.548 orang.  Tenaga Honorer yang terangkat menjadi PNS adalah sebanyak 213 orang (formasi tahun 2005), 878 orang (formasi tahun 2006), 613 orang (formasi tahun 2007), 14 orang (formasi usia kritis) dan 514 orang (formasi tahun 2008).  Khusus untuk formasi tahun 2008, sebanyak 440 orang masih dilakukan verifikasi di BKN Pusat karena double-data, sementara 74 orang sudah terangkat menjadi CPNS di Kabupaten/Kota.  Dengan demikian jumlah tenaga honorer yang terangkat menjadi CPNS sampai dengan tahun 2007 adalah 1.736 orang, sedangkan sisa tenaga honorer yang belum terangkat adalah sebanyak 298 orang. c. Penyelesaian untuk tenaga honorer yang belum tertampung dala penerimaan CPNS akan diupayakan seluruhnya pada tahun 2009. d. Dalam hal adanya isu penyimpangan dalam pelaksanaan penerimaan CPNS, Pemprov Sulsel telah memberikan tanggapan-tanggapan terhadap anggapan-anggapan negatif mayarakat 3. Kearsipan Daerah a. Kelembagaan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terbentuk pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah No.30 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulsel yang merupakan peralihan dari Arsip Nasional RI Wilayah Provinsi Sulsel. Pada saat ini di Provinsi Sulsel terdapat 18 Kabupaten/Kota yang telah terbentuk lembaga kearsipannya. Tenaga fungsional arsiparis yang ada di Provinsi Sulsel saat ini berjumlah 64 orang yang tersebar di beberapa SKDP, sedangkan untuk Kabupaten/Kota hanya berjumlah 3 orang arsiparis.

b. Kegiatan yang Menonjol 

Pembinaan Kearsipan - melaksanakan pembinaan tenaga kearsipan yang akan diangkat dalam jabatan fungsional arsiparis yang pendanaannya bersumber dari dana dekonsentrasi - membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pembentukan lembaga kearsipan di daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan PP No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah



Penyelamatan Arsip


3

-

-

Penyelamatan arsip sebanyak 60.000 box yang berasal dari SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, BUMN/BUMD, swasta/perorangan dan arsip tokoh pejuang Sulawesi Selatan. Penyelamatan dalam bentuk microfilm manuscript (naskah lontarak) Sulawesi Selatan sebanyak 5.400 judul naskah.



Layanan Informasi Kearsipan - memberi layanan informasi arsip kepada peneliti dalam maupun luar negeri, baik mahasiswa maupun masyarakat umum yang rata-rata mencapai 270 orang pertahun. - Menyiapkan perangkat layanan sistem kearsipan statis yang berbasis komputerisasi yang dapat diakses oleh seluruh dunia melalui Sistem jaringan Kearsipan Nasional (SJKN).



Tata Laksana Kearsipan - Dalam bidang tata laksana kearsipan, Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah telah menerbitkan beberapa pedoman penyelenggaraan kearsipan di daerah sebagai penjabaran teknis kebijakan kearsipan nasional seperti yang menyangkut pola klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, pedoman pemeliharaan dan perawatan arsip, dll yang pada prinsipnya telah dilaksanakan dengan baik di lingkup pemerintah Provinsi Sulsel.



Kerjasama dan Sosialisasi Bidang Kearsipan - Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulsel telah menjalin kerjasama bidang kearsipan dengan berbagai institusi yang pada dasarnya ditujukan untuk penataan arsip dinamis, pengembangan sumber daya manusia kearsipan dan penyelamatan arsip. Institusi-institusi tersebut antara lain Universitas Hasanuddin, UIN Makassar, PT. Semen Tonasa, PT. Pelindo Makassar, Inhutani, Bulog dan tokoh-tokoh masyarakat. - Terkait dengan upaya untuk meningkatkan sadar arsip di lingkungan masyarakat dan pemerintahan, telah dilakukan upayaupaya kegiatan pemasyarakatan atau sosialisasi anatara lain melalui pameran kearsipan secara berkala, penerbitan naskah sumber arsip, penerbitan brosur kearsipan, pemberian layanan informasi arsip kepada masyarakat, dan lain-lain. Mulai tahun 2009 ini, akan dioperasikan pula mobil layanan masyarakat sadar arsip bantuan dari ANRI untuk melayani kebutuhan masyarakat dan pemerintah dalam rangka penyelamatan arsipnya.

c. Permasalahan 

Adanya peraturan perundang-undangan kearsipan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang sehingga terjadi kontra produktif dengan peraturan perundang-undangan yang lain seperti UU No..7 tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kearsipan.



Adanya kebiasaan pemerintah pusat yang mengeluarkan kebijakan kearsipan dengan mengatur secara teknis dan menggenaralisasi semua daerah tanpa mempertimbangkan kondisi yang ada di masing-masing daerah.


4



Adanya sebagian kewenangan kearsipan yang selama ini menjadi kewenangan daerah ditarik kembali menjadi kewenangan pusat melalui Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.



Minimnya dana dekonsentrasi dalam bidang kearsipan yang diberikan oleh pemerintah pusat.



Masih minimnya jumlah tenaga fungsional arsiparis terutama pada tingkat Kabupaten/Kota sehingga lembaga kearsipan tidak dapat melaksanakan tugas kearsipan secara optimal.



Masih rendahnya kesadaran aparatur pemerintah yang memandang arsip sebagai sumber informasi dan bahan akuntabilitas pemerintah yang perlu dipelihara dan diselamatkan.

d. Masukan kepada Komisi II DPR-RI Untuk meningkatkan kinerja organisasi kearsipan, ada beberapa hal penting yang strategis yang memerlukan perhatian mendesak yaitu : 

Perlu ada penambahan dana dekonsentrasi dalam bidang kearsipan yang tidak hanya terfokus pada anggaran peningkatan sumber daya manusia, tetapi juga untuk kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip.



Tenaga fungsional arsiparis di Provinsi dan kabupaten/Kota perlu ditingkatkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Khusus yang berkaitan dengan revisi UU No.7 tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu : 





Judul UU No.7 tahun 1971 yang menggunakan kata Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan perlu dirubah karena regulasi yang hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok saja akan cenderung cenderung melahirkan persepsi yang beragam dan mengandung konsekwensi untuk pembentukan peraturan pelaksanaan, sehingga sulit untuk terpenuhi secepatnya. Untuk itu sebaiknya diberi nomenklatur UU tentang Kearsipan yang isinya mengatur secara jelas tentang kearsipan. Pada Bab II pasal 7 ayat 3 perlu lebih diperjelas tentang jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah kepada para arsiparis, karena kenyataannya selama ini yang mendapat jaminan kesehatan untuk pekerja arsip hanya terbatas pada petugas arsip yang berada di lingkungan Arsip Nasional RI sehingga seolah-olah mendiskriminasi antara pekerja arsip yang ada di pusat dengan di daerah. Bab III Pasal 8 perlu dirubah karena bertentangan dengan peraturan perundangan lain dan tidak relevan lagi dengan kondisi otonomi daerah sekarang ini.

4. Administrasi Kependudukan a. Umum  Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Provinsi Sulsel sudah dikembangkan sejak tahun 2006 dengan memanfaatkan bantuan


5





stimulan dari pemerintah pusat masing-masing sebuah server dan 2 client untuk provinsi dan sebuah server dan 8 client untuk kabupaten/kota. Sistem di Provinsi Sulsel saat ini belum sepenuhnya on line dan baru mencakup 3 kabupaten/kota yakni Makassar, Gowa dan Bantaeng. Teknologi yang digunakan melalui saluran telepon di ketiga daerah tersebut ke server Provinsi (tahun 2009 diupayakan sudah seluruh daerah yang bisa terhubung ke server provinsi). Sistem operasi yang digunakan adalah Windows Server dan Windows XP dimana sistem back up data yang dilakukan di server provinsi adalah dengan cara posting (aliran data dari Kabupaten/Kota disimpan di server Provinsi sebagai data base kependudukan). Adapun sistem keamanannya menggunakan sistem Fire Wall dan Mc Afee Anti Virus. Kesiapan sumber daya aparatur pengelola SIAK belum memadai sehingga masih diperlukan pihak konsultan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem tersebut. Namun demikian, pada tahun 2009 ini sudah akan dilakukan pelatihan yang dilaksanakan/dikelola oleh Pemprov Sulsel.

b. Hasil Peninjauan di Lokasi Dari hasil peninjauan yang dilakukan ke Kantor Pemerintahan Kabupaten Maros, tercatat bahwa sistem belum terlaksana secara on line sehingga sangat memungkinkan terjadinya ketidak akuratan data, apalagi mengingat lokasi Kabupaten Maros yang berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Sulsel yang menyebabkan mobilitas masyarakatnya sangat tinggi, sehingga dapat menimbulkan rekayasa data dalam kaitan dengan pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu Nasional. Disamping itu minimnya alokasi anggaran untuk biaya perawatan juga menjadi permasalahan tersendiri. 5. PNPM-Mandiri a. Profil Lokasi Peninjauan 



Daerah yang menjadi lokasi peninjauan Komisi II DPR-RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun 2008-2009 terkait pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-Mandiri) di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Pangkajene & Kepulauan (Pangkep). Kabupaten Pangkep terletak di pantai barat Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 293.221 yang terdiri atas 62.665 KK (30% KK dikategorikan sebagai KK miskin) dan tersebar di 12 Kecamatan. Mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah Petani, dan ada juga yang bekerja sebagai nelayan, buruh, PNS, wiraswasta, dan lain-lain.

b. Realisasi Anggaran dan Pelaksanaan PNPM-Mandiri 

Kabupaten ini mulai mengikuti PNPM-Mandiri (dulu dikenal dengan istilah Program Pengembangan Kecamatan /PPK) sejak tahun 2003 dengan jumlah Kecamatan yang berpartisipasi adalah sebanyak 4 Kecamatan. Pada tahun anggaran 2008, seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pangkep (12 Kecamatan dan 102 Desa/Kelurahan) telah mendapat alokasi dana PNPM-Mandiri Pedesaan dengan total sebesar Rp 18 milyar yang dananya berasal dari APBN dan APBD. Untuk tahun anggaran 2009, Program ini juga akan tetap dilaksanakan di 12 Kecamatan (10 Kecamatan Inti dan 2 Kecamatan Penguatan) dengan total anggaran sebesar Rp 18,1 milyar. Rincian jumlah anggaran


6

PPK/PNPM-Mandiri Kabupaten Pangkep tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 adalah sebagai berikut :

TAHUN

APBN (Rp)

APBD (Rp)

Total (Rp)

Jumlah Kecamatan

Jumlah Desa

2003 2004 2005 2006 2007  2008

4M 4M 4M 3,2 M 5,2 M 14,4 M

800 jt 1,3 M 3,6 M

4M 4M 4M 4M 6,5 M 18 M

4 4 4 4 6 12

46 46 46 46 63 102

TOTAL

34,8 M

5,7 M

40,5 M

 

Dari hasil pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat ini dapat dikatakan bahwa program ini telah menghasilkan berbagai perubahan yang cukup signifikan dan berdampak postif terhadap kehidupan masyarakat pedesaan. Berbagai kegiatan pembangunan prasarana fisik yang merupakan prasarana dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun peningkatan ekonomi dapat direalisasikan berkat adanya program ini. Realisasi pelaksanaan PNPM-MP/PPK sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

JENIS KEGIATAN 1. Infrastruktur - Jalan - Jembatan - Air bersih/Sumur - MCK - Drainase - Irigasi - Pasar - Listrik - Cekdam - Lain-lain Infrastruktur - Jmlh Hari Orang Kerja 2. Ekonomi - Jmlh Kelompok SPP* - Pemanfaat SPP - Jmlh Kelompok UEP - Pemanfaat UEP 3. Pendidikan & Kesehatan - Pos Kesehatan - Lain-lain Kesehatan - Sekolah (bangun baru) - Sekolah (Rehab) - Paket Beasiswa Kunker Komisi II DPR-RI ke Sulsel MS II 2008-2009

SATUAN

PNPM/PPK 2003-2007

PNPM-MP 2008

TOTAL

Km Unit Unit Unit Unit Km Unit Unit

59,130 21 39 56 11 12,924 0 7

38,013 8 47 24 14 10,936 2 3

97,143 29 86 80 25 23,860 2 10

Unit HOK

7 48 106.667

2 2 34.355

9 50 141.022

Klmpk Orang Klmpk Orang

371 1.482 190 1.937

151 1.208 0 0

522 2.690 190 1.937

Unit

44 150 2 8 3

23 11 16 0 0

67 161 18 8 3

7

B. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULSEL 1. Sengketa Tanah a. Jumlah sengketa tanah di wilayah Provinsi Sulsel selama 5 tahun terakhir adalah sebanyak 434 kasus, dengan perincian :  Tahun 2004 berjumlah 65 kasus  Tahun 2005 berjumlah 92 kasus  Tahun 2006 berjumlah 131 kasus  Tahun 2007 berjumlah 65 kasus  Tahun 2008 berjumlah 81 kasus b. Secara umum ada 4 faktor yang menjadi sumber timbulnya sengketa tanah yaitu Konflik kepentingan, konflik struktur, konflik nilai dan konflik data. Berdasarkan validasi data yang dilakukan permasalahan yang sering terjadi adalah masalah penguasaan dan pemilikan tanah serta masalah letak/batas tanah yang disebabkan oleh :  Alas hak atas kepemilikan yang tidak benar dan kemudian diproses oleh BPN.  Tumpang tindih alas hak dengan alat bukti lama, disebabkan karena status tanah tidak jelas akibat pluralisme hukum tanah dimasa kolonial Belanda (bekas Eigendom atau tanah milik adat) dan juga daftar tanah pada Kantor Desa/Kelurahan yang tidak up to date.  Penguasaan dan pemilikan tanah melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah yang saling berbatasan, disebabkan oleh tanda batas yang tidak jelas. Pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan pertanahan yang paling dominan di wi wilayah Provinsi Sulsel adalah antara perorangan dengan perorangan dan antara perorangan dengan Badan Hukum. c. Pola strategi yang diterapkan dalam rangka penyelesaian sengketa  Penerimaan pengaduan pada Pos Pengaduan Masalah Pertanahan.  Penelitian masalah pertanahan, dimana hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penelitian dan Laporan hasil Penelitian.  Gelar Perkara, yang ditujukan untuk membedah perkara yang dibicarakan serta menetapkan tindakan yang akan ditempuh untuk penyelesaiannya. Hasil dari gelar perkara ini merupakan keputusan final yang selanjutnya akan dilaksanakan sesuai dengan amar dari keputusan tersebut oleh petugas.  Mediasi, dilaksanakan oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dengan melibatkan para pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap masalah yang dimediasikan.  Khusus Masalah pertanahan yang mengandung aspek pidana perlu dilakukan pengkajian, asistensi dan penanganan oleh Tim Ad Hoc Badan Pertanahan Nasional RI dan Kepolisian Negara RI berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 26 Tahun 2007. d. Penyelesaian kasus sengketa tanah Kasus sengketa tanah yang telah diselesaikan selama kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 berjumlah 109 kasus dari 434 kasus dengan rincian : Kunker Komisi II DPR-RI ke Sulsel MS II 2008-2009

8

 

106 kasus diselesaikan melalui Operasi Tuntas Sengketa 2008 yang bentuk penyelesaiannya adalah 60 kasus melalui mediasi, 13 kasus melalui Surat Keputusan dan 33 kasus melalui Surat Rekomendasi. 3 kasus diselesaikan melalui Operasi sidik Sengketa 2008, dimana 2 kasus diselesaikan oleh Tim Ad Hoc Provinsi Sulsel dan 1 kasus diselesaikan oleh Tim Ad Hoc Kota Makassar.

e. Hambatan/kesulitan yang dihadapi BPN dalam penyelesaian sengketa tanah :  Administrasi data sengketa, konflik dan perkara pertanahan belum optimal disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana khususnya dalam hal kesiapan Pos Pengaduan Masalah Pertanahan beserta perangkatnya. Untuk itu pada tahun 2009 Badan Pertanahan Nasional meningkatkan anggaran dalam rangka penyiapan Pos Pengaduan Masalah Pertanahan dan dalam rangka optimalisasi administrasi data sengketa, konflik dan perkara pertanahan disiapkan Jaringan Untuk Sistem Tata Laksana Informasi Sengketa Seluruh Indonesia (JUSTISIA) yang akan dipasang ditiap Pos Pengaduan Masalah Pertanahan di seluruh Indonesia;  Sumber Daya Manusia yang menangani sengketa khususnya dalam hal pelaksanaan Mediasi kurang memadai disebabkan oleh pelaksanaan Mediasi baru dilaksanakan setelah dikeluarkannya Petunjuk Teknis Penanganan Masalah Pertanahan pada tahun 2007. Untuk itu dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia, Badan Pertanahan Nasional akan mengadakan pelatihan dalam penanganan sengketa pertanahan khususnya dalam hal pelaksanaan Mediasi. f.

Kasus yang Menonjol Untuk kasus pertanahan yang menonjol di Provinsi Sulawesi Selatan saat ini adalah kasus antara masyarakat di daerah Batumallipung, Kabupaten Gowa, dengan TNI AU, dimana masyarakat di wilayah tersebut mengklaim bahwa pihak TNI AU telah melakukan penyerobotan dan pengrusakan tanah perkebunan milik rakyat di daerah tersebut. Sebaliknya pihak TNI AU menganggap bahwa tanah tersebut adalah hak mereka yakni eks pangkalan udara Jepang yang telah diserahkan kepada TNI AU. Berdasarkan keterangan dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, dinyatakan bahwa jika dilihat dari dokumen yang ada, maka masyarakat di wilayah itulah yang lebih memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut. Berkaitan dengan kasus tersebut diatas, Komisi II DPR-RI akan melakukan pembahasan di Timja Pertanahan dan mengadakan kunjungan spesifik ke lokasi.

2. Program Sertifikasi & Pengukuran a. Pelaksanaan Program Nasional Pertanahan (Prona)  Pelaksanaan Prona tahun 2007 dilaksanakan di 18 Kabupaten/Kota dengan target fisik sebanyak 20.200 bidang (terealisir 100%).  Pelaksanaan Prona tahun 2008 dilaksanakan di 20 Kabupaten/Kota dengan target fisik sebanyak 24.700 bidang (terealisir 24.260 bidang). b. Permasalahan yang menyangkut Instansi Pemerintah Sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2008 telah diterbitkan sertifikat tanah instansi pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 18.558 bidang yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Namun demikian hingga saat ini masih banyak tanah instansi pemerintah di Sulsel yang belum bersertifikat dan tidak dilengkapi dengan Bukti perolehan tanah/alas tanah yang jelas. Kunker Komisi II DPR-RI ke Sulsel MS II 2008-2009

9

c. Program Larasita Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di Kantor Pertanahan Kota Makassar dan Kantor Pertanahan Kab. Pinrang dengan alokasi dana sebagai berikut :  Kantor Pertanahan Kota Makassar Rp460.000.000.Berupa pengadaan : Peralatan di mobil Rp 63.000.000.Peralatan Tambahan Central Node dan client node Rp 92.000.000.Kendaraan Roda Empat 1 Unit Rp225.000.000.Kendaraan Roda Dua 4 Unit Rp 80.000.000.

Kantor Pertanahan Kab. Pinrang Sampai saat ini layanan aplikasinya sudah dipergunakan dan ada 17 unit perangkat computer dan 2 server, sedangkan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua belum diterima (pengadaan dari BPN Pusat) jumlah seluruh anggarannya dialokasikan BPN RI (Pusat).

d. Permasalahan Permasalahan utama yang dihadapi Kanwil BPN Provinsi Sulsel dalam kegiatan pengukuran adalah minimnya jumlah tenaga juru ukur sehingga berpengaruh pada kelancaran penyelesaian 3. Fungsi & Peruntukan Lahan  Di Provinsi Sulawesi Selatan utamanya wilayah perkotaan telah terjadi pergeseran fungsi-fungsi peruntukan lahan dari pertanian menjadi non pertanian, yaitu untuk komplek perumahan, perdagangan (mall), pergudangan dan kawasan industri.  Arah perubahan fungsi ini mengacu pada Rencana Ruang Kota / Ibu Kota Kabupaten.  Setiap kegiatan pembangunan yang membutuhkan tanah diarahkan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota.  Peranan BPN dalam kegiatan ini adalah mengadakan evaluasi antara Rencana Tata Ruang dengan keadaan yang ada dengan menggunakan Neraca Penatagunaan Tanah, dengan klasifikasi : sesuai, mendukung dan tidak sesuai.


10

C. KPUD & PANWASLU PROVINSI SULSEL 1. KPUD a. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada di Sulawesi Selatan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan penting antara lain : 

Tahap Persiapan Masalah yang kerap kali muncul adalah pada Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4), dimana data yang diterima tidak akurat sehingga menyulitkan penyelenggara khususnya tingkat PPS untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dalam rangka penyusunan DPS.



Tahap Pelaksanaan Masalah yang dihadapi pada tahap ini adalah pada inkonsistensi regulasi atau aturan-aturan teknis pelaksanaan Pilkada yang seringkali berubah, misalnya aturan tentang posisi dan status Incumbent, tentang calon perseorangan, dan tentang pengelolaan keuangan Pilkada (Permendagri)



Masalah Lainnya Selain masalah-masalah tersebut diatas, masalah lainnya yang cukup menonjol dalam penyelenggaraan Pilkada adalah isu seputar money politic, konflik internal partai, pemalsuan ijazah dan tingkat partisipasi aktif masyarakat untuk berperan serta yang masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi selatan yang mencapai 37%.

b. Upaya Pemecahan Masalah Upaya yang dilakukan dalam menghadapi berbagai masalah tersebut antara lain: 







Melakukan perbaikan sistem pendataan kependudukan dan memperpanjang waktu penetapan pemilih, serta melibatkan RT dan RW serta masyarakat dalam bekerja sama dengan petugas DP4 secara maksimal dalam melakukan pendataan. Melakukan koordinasi dengan KPU Pusat dan instansi terkait apabila ada perubahan aturan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada di Sulsel, dan meminta petunjuk teknis tentang calon perseorangan dan peraturan pengelolaan keuangan Pilkada. Dalam mengatasi permasalahan diseputar konflik internal partai politik, KPUD melakukan konfirmasi kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mengetahui keabsahan partai politik yang mengajukan pasangan calon. . Disamping itu, untuk menghindari penafsiran definisi kampanye yang berbeda-beda, KPUD juga mengatur lebih lanjut tahapan dan tata cara serta bentuk kampanye yang disesuaikan dengan kondisi daerah, yang dimaksudkan juga untuk menghindari permasalahan dan meminimalisasikan biaya kampanye bagi masing-masing calon. Dalam konteks pemalsuan ijazah, KPUD malakukan klarifikasi dan pengecekan kepada instansi yang berwenang (Dinas/Kantor Diknas).


11

c. Persiapan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 



 

Secara umum, pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2009 sampai saat ini berjalan lancar, aman dan tertib sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Saat ini tahapan pelaksanaan Pemilu memasuki masa kampanye tertutup (12 Juli 2008 sampai dengan 15 Maret 2009, sedangkan kampanye terbuka akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2009 sampai dengan 5 April 2009. Tahapan Pemilu yang sudah dilaksanakan adalah pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu (partai politik maupun perseorangan), penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal kapabilitas atau kemampuan dari sumber daya pelaksana Pemilu di Sulawesi Selatan pada umumnya cukup memuaskan baik dari tingkat pendidikan maupun dari segi pengetahuan/pengalaman. Pada penyelenggara tingkat PPK, PPS dan KPPS, KPUD merekrut warga yang berpengalaman dibantu dengan pegawai negeri yang diperbantukan di sekretariat. Namun hal yang perlu diperhatikan disini adalah perlunya penempatan pegawai-pegawai di sekretariat yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di KPU. Hal ini dikarenakan pegawai yang ada di sekretariat KPU adalah pegawai yang diperbantukan dari sejumlah SKPD pemerintah daerah.

d. Permasalahan dan Hambatan Beberapa permasalahan mendasar yang menghambat dalam persiapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut :  





Hambatan dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, yang diakibatkan karena tidak akuratnya DP4, anggaran pemutakhiran data pemilih yang terlambat cair, dan banyaknya jenis formulir yang harus diisi. Sangat terbatasnya anggaran yang dialokasikan dari APBN. Walaupun dalam UU No.22 tahun 2007 (pasal 11) juga dimungkinkan adanya bantuan dari APBD, namun hal ini belumlah cukup sebagai payung hukum hingga adanya ketegasan normatif lebih lanjut. Jumlah uang kehormatan terhadap penyelenggara di PPK, PPS dan KPPS yang kurang memadai jika dibandingkan dengan beban dan tanggung jawab yang harus diemban. Akibatnya banyak anggota PPK yang mengundurkan diri dan lebih memilih menjadi anggota Panwas Kecamatan, yang mendapatkan honor lebih tinggi. Minimnya alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi, apalagi ditambah dengan adanya beberapa hal baru dalam pemilu 2009 dibandingkan dengan pemilu sebelumnya (misalnya dalam hal teknis pemberian suara). Kebutuhan anggaran untuk sosialisasi juga akan semakin besar untuk daerah-daerah yang susuah dijangkau, seperti di Kabupaten Kepulauan Selayar dan sebagian wilayah di Kabupaten Pangkep.

2. Panwaslu a. Hampir seluruh Panwaslu di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulsel telah dilantik pada tanggal 14 November 2008, kecuali untuk daerah-daerah yang masih melaksanakan Pilkada yakni Kabupaten Wajo, Kabupaten Jeneponto dan Kota Pare-pare serta di Kabupaten Tator Utara yang baru saja terbentuk.


12

b. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Panwas Provinsi Sulsel dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu 2009 adalah sebagai berikut :

III. KESIMPULAN

IV.

PENUTUP Demikian laporan Kunjungan Kerja yang dapat kami sampaikan, dengan harapan dapat ditindaklanjuti sehingga memberikan manfaat kepada semua pihak. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,

Januari 2009

KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR-RI

Dr. M. IDRUS MARHAM A - 532


13

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI KE PROVINSI SULAWESI SELATAN MASA RESES PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG

Recommend Documents