LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI JAWA TIMUR
RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2015-2016
SEKRETARIAT KOMISI VII DPR RI 2016
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 tentang Tata
ayat (3) Peraturan DPR RI No.1/DPRRI/I/2014-2019
Tertib, maka Komisi VII DPR-RI dalam Reses Masa
Persidangan IV Tahun Sidang 2015 - 2016 telah membentuk 3 (tiga) Tim Kunjungan Kerja (Kunker), yaitu ke Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimntan Utara dan Provinsi Papua. Tulisan ini berisi laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Kunker Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jawa Timur selama 4 (empat) hari dari tanggal 1 Mei hingga 4 Mei 2016.
2. Dasar Hukum Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR-RI, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (3) PeraturanDPR RI No.1/DPRRI/I/20014 tentang Tata Tertib, maka Komisi VII DPR-RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melakukan kunjungan kerja komisi VII DPR RI ke Provinsi Jawa Timur.
3. Maksud dan Tujuan Maksud kunjungan kerja adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi serta dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi VII DPR RI. Sedangkan tujuan kunjungan kerja adalah: 1. Mendapatkan masukan dan berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan bidang tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI. 2. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup teknologi;
serta riset dan
3. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Jawa Timur khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup, riset dan teknologi. 4. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah. Hasil kunjungan kerja ini akan digunakan sebagai bahan masukan bagi Komisi VII DPR RI dalam menjalankan peran dan fungsinya, khususnya di bidang pengawasan, anggaran dan legislasi di bidang energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.
4. Waktu dan Lokasi Kegiatan Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 1 Mei hingga 4 Mei 2016 di Provinsi Jawa Timur. Adapun selama melaksanakan Kunjungan Kerja, Komisi VII DPR RI akan melakukan peninjauan lapangan dan pertemuan dengan beberapa mitra
terkait
diantaranya: 1. Kunjungan lapangan di CNG Plant, dan pertemuan denganPT. PJB (Pembangkitan Jawa Bali), PT. PLN (Persero), dan PT. PGN (Persro) Tbk. 2. Pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur beserta jajarannya. 3. Kunjungan dan pertemuan dengan PT. TPPI, PT. Pertamina (Persero), SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Tuban. 4. Peninjauan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral PT. Gebe Industry Nikel di Gresik.
5. Sasaran Kegiatan Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur adalah terkumpulnya masukan, informasi dan berbagai data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Sedangkan hasil kegiatan ini
diharapkan
adalah
dapat
mendorong
kebijakan dalam
pengelolaan dan pemenuhan kebutuhan energi, pengelolaan sumber daya mineral dan migas, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup serta pengembangan riset dan tekonologi khususnya di Provinsi Jawa Timur yang akan dirumuskan bersama dengan mitra terkait.
6. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan, dilakukan dengan menghimpun data dan informasi awal sebagai informasi sekunder. a. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang terkait yang akan menjadi lokasi kunjungan kerja. b. Persiapan administrasi kegiatan. 2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan. 3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya.
7. Susunan Tim Kunjungan Kerja Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari fraksi-fraksi, dengan komposisi sebagai berikut:
NO.
NAMA
NO. ANGG.
FRAKSI
JABATAN
1.
Syaikhul Islam Ali, Lc, M.Sos
A-63
PKB
Ketua Tim
2.
Ir. H. Daryatmo Mardiyanto
A-170
PDI Perjuangan
Anggota
3.
Yulian Gunhar, SH, MH
A-136
PDI Perjuangan
Anggota
4.
Dony Maryadi Oekon
A-167
PDI Perjuangan
Anggota
5.
H. N. Falah Amru, SE
A-203
PDI Perjuangan
Anggota
6.
Ir. H. Satya Widya Yudha, M.Sc
A-290
Golkar
Anggota
7.
Bambang Atmanto Wiyogo, SE
A-250
Golkar
Anggota
8.
Ir. H. Harry Poernomo
A-358
Gerindra
Anggota
9.
Bambang Haryadi, SE
A-367
Gerindra
Anggota
10. Muhammad Nasir
A-405
Demokrat
Anggota
11. H. Totok Daryanto, SE
A-489
PAN
Anggota
A-61
PKB
Anggota
13. H. Rofi Munawar, Lc
A-115
PKS
Anggota
14. DR. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc
A-116
PKS
Anggota
15. H. Achmad Farial
A-517
PPP
Anggota
16. H. Joko Purwanto
A-515
PPP
Anggota
A-6
NASDEM
Anggota
12. H. Agus Sulistyono, ST, MT
17. H. Endre Saifoel
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBAHASAN KUNJUNGAN/KEGIATAN
1. Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam pertemuan ini hadir antara lain: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Akhmad Sukardi), Dirjen Migas (I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja), Pejabat Kementerian LHK, Pejabat Kementerian Ristek, Wakil Kepala SKK Migas (MI Zikrullah), Direktur Perencanaan PT PLN (Persero) (Nicke Widyawati), Direktur Komersial PGN (Persero) Tbk (Danny Praditya). Dalam kunjungan ini diperoleh informasi antara lain sebagai berikut : - Penolakan warga di Tanggulangin, Sidoarjo atas rencana eksploitasi gas oleh PT. Lapindo Brantas. Penolakan tersebut disebabkan faktor trauma psikologis akibat semburan lumpur yang telah menyebabkan tenggelamnya 640 hektar pemukiman dan kawasan industri di kecamatan Porong, Tanggulangin, dan Jabon. - Aktivitas pengeboran dihentikan, Gubernur Jawa Timur telah membentuk Tim Kajian Kelayakan Teknis dan Sosial yang terdiri atas puluhan peneliti ITS.
Tim ini sedang melakukan kajian seismik dan bawah permukaan
tanah. Dari kajian tersebut, nantinya bisa dianalisis apakah pengeboran layak dan aman. - Pak Syaikhul Islam berpendapat bahwa eksploitasi gas di Sidoarjo boleh dilanjutkan asalkan bisa memberikan manfaat langsung buat masyarakat sekitar, pastinya seteleh kajian teknis selesai dilakukan. Pak Harry Purnomo menambahkan bahwa jangan sampai terjadi konflik sosial atas kegiatan ekploitasi migas. - Illegal drilling masih ada di beberapa tempat di Jawa Timur, hal ini disebabkan keadaan ekonomi masyarakat disekitar sumur yang masih sangat memperihatinkan. - Pemerintah daerah bersama Kementerian ESDM telah mengembangkan desa wisata sumur tua di desa Wonocolo, kecamatan Kedewan,
Kabupaten Bojonegoro. Kawassan ini menawarkan sejarah penambangan minyak tradisional di kawasan sumur tua Wonocolo ditambah dengan panorama alam yang mempesona. Atas pengembangan desa wisata ini, Pak Totok mengungkapkan ketidaksetujuannya. - Provinsi Jawa Timur merupakan penyerap 20% kebutuhan migas nasional, pemerintah mendesak Pertamina segera membangun kilang di daerah Jawa Timur. - Potensi jaringan gas di Jawa Timur harus terus dikembangkan, harus disertai dengan pembangunan insfrastruktur gas. Di tahun 2016, 4 dari 21 proyek jaringan gas nasional ada di Jawa Timur. Pak Rofi Munawar mendesak PGN dan Pertamina terus mengembangkan jargas di Jawa Timur. - Masih dijumpai problem pemadaman listrik di beberapa tempat di Jawa Timur, meskipun produksi listrik dikatakan surplus. Menurut Direktur Bisnis Regional Jatim PLN, hal ini dikarenakan adanya pekerjaan maintenance dan pemasangan gardu induk. - Ada 11 titik di Jawa Timur yang berpotensi menghasilkan energy panas bumi. Namun dari jumlah tersebut, baru 3 titik yang sudah dieksplorasi yakni WKP Gunung Ijen oleh Medco Cahaya Energi, WKP Telaga Ngebel oleh Bakrie Energi, dan WKP Hyang Argopuro oleh Pertamina Geothermal Energi.
2. Kunjungan dan Pertemuan di CNG Plant PT. PLN (Persero) Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Ditjen ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Dari PLN yang hadir antara lain: Direktur Perencananaan Korporat (Ibu Nicke Widyawati), Direktur Bisnis Wilayah Jawa Bagian Timur dan Bali (Bpk Amin Subekti), Direktur Utama PT PJB (Bpk Iwan Agung) beserta jajaran PLN lainnya. Beberapa informasi yang diperoleh antara lain: - Neraca kelistrikan di Jawa Timur : Daya mampu sebesar 8.860 MW, sedangkan beban puncak sebesar 4.995 MW. Dari jumlah tersebut, 2.332 MW disalurkan ke Jateng, Jabar, dan DKI serta sejumlah 334 MW disalurkan ke Bali. Berarti terdapat surplus sebesar 1.198 MW. - Terdapat 9.6 juta pelanggan dengan pertumbuhan pelanggan rata-rata sebesar 554 ribu/tahun. Dari jumlah tersebut 92,59% merupakan pelanggan rumah tangga, 4,42% merupakan pelanggan bisnis, 2,35% merupakan pelanggan sosial, serta 0,64% merupakan pelanggan lainnya. - Rencana penambahan dan uprating trafo GI tahun 2016 sebanyak 10 Gardu Induk (Kediri baru, Pacitan, Trenggalek, Undaan, Sudimoro, Tulunggagung, Sekarputih, Sengkaling, Sumenep, Probolinggo, dan Ngoro), dengan total kapasitas 540 MVA. Di tahun 2017 sebanyak 8 Gardu Induk ( Kertosono, Lumajang, Sukolilo, Tuban, Turen, Alta Prima, Babat, Tanggul, Sutami) dengan total kapasitas 450 MVA. - Kendala pengembangan dan perkuatan hulu sistem kelistrikan Jawa Timur:
a. Gardu Induk Status kepemilikan tanah Proses perijinan IMB Ketidaksediaan warga sekitar Tuntutan kompensasi warga Proses pembangunan lama
b. Transmisi Jalur pembebasan lahan untuk Menara tower Jalur ROW/clearance Isu dampak SUTT & SUTET Overlapping dengan pengembangan tata ruang/ wilayah Pemda Melintasi wilayah Perhutani dan PTPN c. Distribusi Jalur padat penduduk Ketidaksediaan warga ditempati asset system distribusi Overlapping dengan pengembangan tata ruang/wilayah Pemda Distribusi beban tidak merata Penempatan gardu tiang Perabasan pohon yang mengganggu jaringan - Terkait PT PJB (Pembangkitan Jawa Bali). Saat ini memiliki 7 lokasi pembangkit dengan daya mencapai 6.981 MW. Produksi listrik di 2015 sebesar 26,48TWh dengan ekuivalent availability Factor (EAF) sebesar 93,42% dan Ekuivalent Forced Outage Rate (EFOR) sebesar 1,21%. - Peran CNG Marine Gresik Lombok : a. Memanfaatkan kelebihan pasokan gas UP Gresik saat beban rendah sehingga penyerapan gas UP Gresik lebih optimal b. Menekan potensi penggunaan BBM UP Gresik pada saat periode peaker c. Gasifikasi pembangkit Lombok untuk mengurangi penggunaan BBM pembangkit di pulau Lombok. - Bapak Harry Purnomo
meminta ada sinergi lintas BUMN dalam
pengembangan sistem energi nasional. Tidak ada ego sek toral yang mendominasi, namun kepentingan bangsa yang di kedepankan. Dalam usaha pengembangan energi baru terbarukan semestinya PLN, Pertamina, dan PGN bisa bekerjasama dan fokus ke core business masing-masing.
3. Kunjungan
dan
pertemuan
dengan
PT. TPPI (Trans
Pacific
Petrochemical Indotama), PT. Pertamina (Persero) di Tuban Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI disambut oleh Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero), Direktur Utama PT TPP I, Wakil Kepala SKK Migas, perwakilan dari Kementerian LHK, serta Sekretaris daerah Kabupaten Tuban. Dalam kunjungan ini diperoleh informasi antara lain sebagai berikut: - TPPI membangun kilang olefin & aromatic dengan kapasitas 100.000 bbl per hari. Namun karena krisis moneter 1998, hanya kilang BBM dan aromatic yang diselesaikan. - Komposisi Saham : Others Vitol Siam Cement NIPPON UOP
2,92%
PEMERINTAH INDONESIA
8,88%
48,59%
5,15%
PERTAMINA
KEMENKEU
4,51%
19,16%
4,02%
6,77%
Tuban Petro Polytama
TPPI
- Kilang TPPI adalah kilang aromatic dengan kapasitas pengolahan kondensat 100.000 bbls/hari. Menghasilkan hingga 1 juta ton/tahun produk aromatic dan 900 ribu bbl/bulan komponen Mogas. - Sejak Oktober 2012, TPPI dijalankan oleh manajemen perwakilan dari Pertamina dan PPA. TPPI telah menyelesaikan proses PKPU dan mengimplementasikan keputusan pengadilan sehinga struktur hutang menjadi jauh lebih baik dari perusahaan sejenis dan masalah hokum tidak lagi menjadi kendala. - Sejak Oktober 2015 hingga kini kilang Tuban beroperasi melalui kerjasama Tolling dengan Pertamina. a. Rata-rata bahan baku = 2.121.000 bl/bulan b. Rata-rata produksi mogas 88 = 1.511.400 bbl/bulan c. Selain itu juga menghasilkan Gas/Diesel oil, LPG dan Fuel Oil
- Terkait rencana pembangunan kilang baru di Tuban (New Grassroot Refinery), Pertamina berencana memanfaatkan lahan milik LHK seluas 340 ha. Di situ juga akan dibangun pelabuhan umum oleh Pemprov Jatim.
- Saat ini, tinggal 1 strategic partner yang serius untuk bekerjasama dalam pengembangan kilang Tuban yakni Rosneft, perusahaan migas asal Rusia. Sebelumnya ada beberapa investor yang berminat diantaranya : Saudi Aramco (Arab Saudi), Kuwait Petroleum (Kuwait), Sinopec (China), dan Thai Oil (Thailand). - Bpk Syaikhul Islam mengingatkan dalam proses pemilihan investor, agar Pertamina berkonsultasi dengan Lemhanas. Hal ini dimaksudkan supaya Pertamina mendapatka n masukan komprehensif tentang situasi/peta geopolitik, tidak hanya melihat aspek bisnis semata. Sehingga dalam jangka panjang kepentingan bangsa dan negara tidak dirugikan. Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Eni Maulani Saragih.
- Bpk Satya Yudha mendesak percepatan pembangunan kilang baru Pertamina,
hal
ini
dimaksudkan
untuk
mengurangi
angka
ketergantungan impor BBM.
4. Kunjungan lapangan ke PT. Gebe Industry Nikel Tim kunjungan Komisi VII DPR RI diterima langsung oleh Direktur Utama PT Gebe Industri Nikel, Perwakilan dari AP3I (Asosiasi Perusahaan industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia) dan pejabat dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Beberapa informasi yang diperoleh antara lain: - Perusahaan ini merupakan perusahaan swasta nasional (100% kepemilikan nasional), dengan kapasitas produksi 6.000 ton per tahun. Perusahaan ini masih menyelesaikan pembangunan pabriknya, namun saat ini sudah beroperasi. Total nilai investasi yang ditanamkan sebesar US$ 150 juta.
- Fakta
lapangan
menunjukkan bahwa
industri
pengolahan
dan
pemurnian bijih mineral menunjukkan perkembangan baik. Bapak Satya Yudha mendorong industri hilirisasi ini terus dikembangkan, karena hal ini selaras dengan amanat UU no.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. - Bapak Syaikhul mengapresiasi terhadap kegiatan hilirisasi yang telah berjalan di PT. Gebe Industri Nikel, dan berharap adanya duplikasi oleh perusahaan-perusahaan lain. - PT Gebe Indutri Nikel memberikan masukan mengenai perijinan usaha ini. Semestinya perijinan hanya dilakukan di 1 atap saja, tidak ada duplikasi ijin. Saat ini, perusahaan harus mengurus ijin di 2 Kementerian yakni Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian.
BAB III KESIMPULAN
Berdasarkan hasil Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Provinsi Jawa Timur memiliki potensi panas bumi yang c ukup besar (1.206 MW) yang tersebar di 11 titik. Namun potensi ini hanya baru dikembangkan di 3 titik yakni WKP Gunung Ijen, WKP Telaga Ngebel, dan WKP Hyang Argopuro. Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI mendesak Pemerintah cq Dirjen EB TKE untuk melakukan eksplorasi panas bumi di Jawa Timur. 2. Kegiatan Eksploitasi gas di Tanggulangin, Sidoarjo bisa dilakukan setelah mempertimbangkan hasil kajian teknis dari Tim yang dibentuk oleh Gubernur
Jawa
Timur.
Namun
kegiatan
tersebut
tetap
harus
mendatangkan manfaat langsung buat masyarakat sekitar. 3. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta pemerintah (Dirjen Migas) untuk terus menambah jaringan gas di Provinsi Jawa Timur. 4. BUMN energi (PLN, Pertamina, dan PGN) harus bersinergi untuk pengembangan CNG plant di Gresik. 5. Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI mendorong percepatan pembangunan kilang minyak baru di Tuban. Namun tetap berhati-hati dalam
pemilihan
mitra
bisnisnya,
dengan
terlebih
dahulu
mengkonsultasikan calon mitranya ke lembaga terkait (Lemhanas). Terkait kegiatan yang
telah dilakukan di
TPPI Tuban, Tim menyatakan
dukungannya. 6. Tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI menerima aspirasi dari PT Gebe Industri Nikel terkait proses simplifikasi perijinan perusahaan industry pemurnian dan pengolahan mineral.
BAB IV PENUTUP
Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jawa Timuryang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Mei sampai dengan 4 Mei 2016. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan Komisi VII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Jakarta, Mei 2016 Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI Ketua Tim,
Syaikhul Islam Ali, Lc, M.Sos
