LAPORANKUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI KALIMANTAN UTARA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2015-2016
KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA 2016
A. LATAR BELAKANG Provinsi Kalimantan Utara adalah provinsi pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi mineral dan energi yang cukup besar, diantaranya batu gamping sebanyak 654 ribu ton di Malinau dan 25 ribu ton yang berada di Nunukan, juga terdapat pasir batu 2,50 juta ton di Nunukan, dan pasir kuarsa sebanyak 1 milyar ton di Nunukan. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan Minyak dan Gas Bumi, pertambangan batubara, emas dan mineral lainnya. Sebagai
provinsi
baru, Kalimantan
Utara
sementara
ini
masih
menghadapi permasalahan berupa keterbatasan sumber energi, baik dalam penyediaan bahan bakar maupun masalah kelistrikan, padahal provinsi ini merupakan salah atu provinsi yang sebenarnya mempunyai sumber-sumber energi yang cukup besar.Masalah infrastruktur, pengembangan wilayah dan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi prioritas bagi pembangunan di Kalimantan Utara.Untuk itu, perlu melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang energi dan pemanfaatan sumber daya mineral agar dapat langsung diketahui tentang masalah yang dihadapi dan alternatif solusi yang bisa dilakukan. Kebutuhan energi listrik di Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya meningkat seiring dengan pertumbuhan daerah, apalagi ini merupakan daerah
baru
yang
sedang
giat-giatnya
melakukan
pembangunan
danpengembangan. Dalam percepatan pembangunan diperlukan pasokan sumber energi listrik untuk mencukupi kebutuhan tersebut, termasuk diantaranya dengan pembangunan pembangkit listrik baru. Untuk itu, perlu peninjauan dan melihat langsung perkembangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan kehandalan pasokan listrik. Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang rasio elektrifikasi masih relatif rendah karena terdapat masalah dan hambatan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya di beberapa wilayah karena masalah geografis dan keterbatasan sumber daya
1
yang ada. Untuk itu, perlu dilakukan akselerasi peningkatan rasio elektrifikasi untuk mendukung pengembangan Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, sebagai provinsi baru yang sedang berkembang, Provinsi Kalimantan Utara juga perlu memanfaatkan dan mengembangkan riset dan teknologi untuk akselerasi pembangunan. Ristek juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam pengembangannya. Hal penting yang juga harus diperhatikan adalah tentang perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan dan pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Utara, agar kedepan tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup akibat salah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkankondisi tersebut di atas, Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk menjadikan Provinsi Kalimantan Utara sebagai obyek kunjungan pada reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015 – 2016. Kunjungan ini dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui kunjungan kerja ini diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalahmasalah yang dihadapi serta membawa informasi dan data terkait bidang – bidang kerja Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan fungsinya.
B. DASAR HUKUM Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah: 1. Undang-Undang Permusyawaratan
Nomor
17
Rakyat,
Tahun Dewan
2014
Perwakilan
tentang Rakyat,
Majelis Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. 3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016.
2
C. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN KERJA Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi. Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut: 1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi; 2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Kalimantan Utara khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi; 3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah. 4. Secara khusus, fokus perhatian kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara pada kesempatan ini pada sektor penyediaan energi dan Migas. D. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN Kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 1 – 4 Mei 2016 dan mempunyai lokasi tujuan kunjungan ke Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Kerja adalah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai berikut: 1. Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pertambangan, Badan Lingkungan Hidup, Kementerian Ristek RI, SKK Migas, PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), dan instansi terkait lainnya.
3
2. Pertemuan
dengan
Direksi
PT
PLN
(Persero)
terkait
dengan
permasalahan kelistrikan dan upaya peningkatan rasio elektrifikasi. 3. Pertemuan dengan Direksi PT Pertamina (Persero) terkait dengan permasalahan penyediaan dan distribusi BBM. 4. Pertemuan dengan Direksi PT PGN (Persero) Tbk terkait dengan pengembangan jaringan gas. 5. Pertemuan dengan manajemen KKKS PT Medco Energy terkait dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas. E. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagaimana daftar dalam lampiran.
4
BAGIAN II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KUNJUNGAN KERJA 1. Pertemuan
dengan
Gubernur
Provinsi
Kalimantan
Utara,
Bupati/Walikota se Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pertambangan dan Energi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Ristek RI, PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), SKK Migas, dan instansi terkait lainnya. Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara dan semua instansi terkait dengan bidang kerja Komisi VII DPR RI membahas berbagai permasalahan terkait dengan sektor energi dan pertambangan, kelistrikan, lingkungan hidup dan riset dan teknologi. Pada pertemuan tersebut yang menjadi fokus perhatian utama adalah pembahasan masalah kelistrikan, terkait dengan kekurangan pasokan dan upaya menambah rasio elektrifikasi di waktu yang akan datang. Hasil-hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut: a. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai banyak sumber energi, namun saat ini terjadi krisis energi dan masyarakat kesulitan mendapatkan akses listrik, jadi terdapat kebijakan yang salah sehingga terjadi krisis. Untuk itu, perlu ada kebijakan dan rencana pembangunan untuk pengembangan dan memaksimalkan sumber-sumber energi yang ada. b. Terdapat masalah distribusi BBM di beberapa daerah terpencil dan perbatasan, baik masalah ketersediaanya maupun masalah harga. Harga BBM Premium bisa mencapai Rp20.000,-. Untuk itu perlu ada penambahan SPBU di beberapa lokasi di daerah. c. Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah penghasil energi, seha rusnya mendapat perlakuan khusus terkait kebijakan dan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur energi. d. Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah yang mempunyai kondisi geografis yang khusus dan lokasi terdepan berbatasan langsung dengan negara lain, maka unit cost dalam pembangunan nilai berbeda dengan
5
daerah
lain.
Untuk
itu,
Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Utara
mengusulkan perlu ada kebijakan bahwa unit cost dalam pembangunan di daerah-daerah tertentu tidak disamakan secara nasional. e. Salah satu hambatan besar dalam pengembangan infrastruktur energi adalah masalah perizinan, terutama masalah izin untuk pembangunan pembangkit dan transmisi, baik terkait izin-izin maupun masalah pembebasan/penyediaan lahan dan pemanfaatan kawasan hutan. f. Terdapat rencana pengembangan kelistrikan dengan sharing dengan PLTU Sebatik Malaysia yang ada di perbatasan yang pemanfaatannya juga dilakukan untuk kepentingan bersama. g. PLTA Sungai Kayan sejak tahun 2010 telah dilakukan ground breaking, tahun 2014 mulai dibangun dan sampai saat ini belum terdapat perkembangan pembangunannya. Halini perlu mendapat perhatian dan dorongan agar dapat segera diselesaikan karena akan mendukung elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara. h. Terdapat hambatan izin pinjam pakai lahan kawasan hutan untuk pembangunan pembangkit 20-30 ribu MW. i. Jika masalah kelistrikan dan energi dapat diatasi dan bahkan dapat dijamin ketersediaannya, maka Provinsi Kalimantan Utara akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan, sehingga masalah jaminan ketersediaan listrik dan energi menjadi sangat penting. j.
Harga listrik di Serawak Malaysia sebagai tetangga Provinsi Kalimantan Utara sangat murah, untuk itu perlu menjadi rujukan dan komparasi dalam pengembangan kelistrikan di Provinsi Kalimantan Utara.
k. Pengelolaan kelistrikan di Kota Tarakan dilakukan oleh PT PLN yang bukan merupakan PT PLN (Persero) sebagaimana di pusat, namun PT PLN
yang
merupakan
anak
perusahaan
PT
PLN
(Persero),
konsekuensinya listrik di Kota Tarakan dikelola secara mandiri anak perusahaan dan bukan oleh PT PLN (Persero) secara langsung sehingga berakibat harga atau tarif listrik di Kota Tarakan menjadi lebih mahal dari
6
ytarif yang ditetapkan oleh Pemerintah karena tidak mendapatkan subsidi dari negara. Hal ini menjadi keluhan dan masalah serius bagi masyarakat di Kota Tarakan. Atas masalah ini Gubenur Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan rencana kebijakan dan aspirasi yang perlu mendapat dukungan Komisi VII DPR RI sebagai berikut: -
Pengelolaan kelistrikan di Kota Tarakan harus dikembalikan dan dikelola langsung oleh PT PLN (Persero), bukan lagi oleh PT PLN anak perusahaan. Untuk itu, diharapkan agar segera ada keputusan terkait dengan status pengeloaan kelistrikan Kota Tarakan dalam waktu dekat ini (3 bulan).
-
Tarif listrik di Kota Tarakan harus disamakan dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah, untuk itu atas hal ini Gubernur akan menggunakan kewenangannya dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang tarif sehingga pihak PT PLN di Kota Tarakan harus mematuhinya.
l.
Organisasi perusahaan PT PLN (Persero) sudah terlalu besar dengan jangkauan pelayanan yang harus ditangani sangat luas, sehingga dengan perkembangan saat ini dan ke depan sudah tidak tepat pola monopoli pengelolaan kelistrikan oleh PT PLN (Persero). Oleh karena itu perlu dipikirkan untuk “memecah” organisasi perusahaan PT PLN (Persero) dengan ada perusahaan di masing-masing region dan PT PLN (Persero) dapat bertindak sebagai holdingnya.
m. Provinsi Kalimantan Utara juga mengalami kelangkaan penyediaan gas LPG 3 kg, hal ini disebabkan salah satunya karena kuota yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan dan perhitungan yang riil, selain itu juga terdapat kendala hambatan transportasi dalam disktribusi. Untuk itu, perlu menjadi perhatian dalam penyediaan dan distribusinya. n. Harga gas LPG di Kota Tarakan dan daerah lain di Provinsi Kalimantan Utara melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. o. Pemerintah daerah mengusulkan agar dibangun SPBE oleh PT Pertamina (Persero) untuk mengatasi masalah distribusi dan hambatan 7
dalam penyediaan gas LPG di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Utara. p. Pemerintah daerah diharapkan untuk proaktif memberikan dukungan mengatasi hambatan dan masalah dalam penyediaan lahan bagi pembangunan infrastruktur kelistrikan. q. Gubernur Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan usulan dan aspirasi agar dapat diundang ke Komisi VII DPR RI untuk menyampaikan masukan terkait dengan pengembangan energi dan masukan untuk RUU Migas dan RUU Minerba. r. Pengembangan jaringan gas untuk rumah tangga saat ini telah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat untuk masyarakat. dengan jaringan gas menjadi jauh lebih efisien dan meringankan masyarakat, hal ini juga merupakan bagian untuk mengatasi tidak tersedianya gas LPG.Untuk itu pemerintah daerah mengusulkan agar jaringan gas bagi rumah tangga dikembangkan dengan jangkauan dan wilayah yang lebih luas. s. Terdapat masalah atas lahan-lahan yang merupakan wilayah kerja Blok Migas PT Pertamina yang telah “dikuasai” oleh warga masyarakat dengan telah didirikan bangunan rumah dan menjadi tempat tinggal warga masyarakat. hal ini merupakan masalah serius karena setiap waktu semakin banyak masyarakat yang “menduduki” lahan-lahan Pertamina dan sampai saat ini kesulitan untuk mengatasi warga masyarakat yang memanfaatkan lahan Pertamina. t. Di
Provinsi
Kalimantan
Utara
juga
perlu
dimaksimalkan
dalam
pengembangan potensi listrik melalui mikro hidro. Untuk itu perlu ada kebijakan
khusus
tentang
percepatan
pengembangan,
perizinan,
pemanfaatan kawasan hutan dan harga khusus untuk listrik mikrohidro. u. Telah ada rencana kerja sama dengan Petronas Malaysia untuk penyediaan BBM di Krayan, saat ini proses perizinan import dan pengadaan BBM oleh Pertamina (persero) sudah terpe nuhi dan tidak ada masalah, namun masih menunggu perizinan dari pihak pemerintah
8
Malaysia tentang perizinan bagi Petronas untuk melakukan eksport ke Indonesia oleh PT Pertamina, khususnya di wilayah perbatasan. v. Perlu dukungan pemerintah pusat dalam konservasi hutan mangrove di Kota Tarakan. Untuk itu perlu ada kerja sama dan sinergi antara LIPI, BPPT dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pemerintah daerah. w. TNI AL menyampaikan usulan untuk dibangun bunker BBM di Nunukan sebagai penyediaan dan cadangan operasi bagi TNI di wilayah perbatasan. x. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang
cukup
besar dan saat ini
sedang
dilakukan
pembangunan PLTA sebagai berikut: KAPASITAS
LOKASI
PELAKSANA
6.080 MW
Sungai Kayan
PT. KayanHidroEnergi
50 MW
Sungai Kayan
PT. KayanHidroEnergi
3430 MW
Sungai Mentarang
PT Kalimantan Electricity
500 MW
Sungai Sembakung
PT. Hanergy Power
Total kapasitas PLTA 1.060 MW
y. Secara umum disamping masalah yang telah disebutkan di atas, masalah terkait dengan ketenagalistrikan yang dialami yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut: -
Belum bisa terpenuhinya kebutuhan energi listrik untuk masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang terus meningkat dengan rasio elektrifikasi
baru
mencapai
61.06%,
terutama
pada
daerah
perdesaan. -
Pemadaman listrik secara bergilir di beberapa daerah, terutama saat terjadinya
kerusakan mesin
utama, akibat masih terbatasnya
9
kapasitas mesin pembangkit dan mesin cadangan, dan khususnya di Kota Tarakan hal ini sudah berlangsung cukup lama. -
Tarif listrik
di
Kota
Tarakan dirasakan sangat memberatkan
masyarakat (mahal), jika dibandingkan tarif listrik pada daerah lainnya. -
Terbatasnya daya pembangkit serta mesin cadangan yang dimiliki PT. PLN (Persero).
-
Belum maksimalnya produksi listrik dari PT. PLN Tarakan untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tarakan, akibat terbatasnya pasokan gas dari PT. MKI.
-
Belum selesainya (mangkrak), pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT. PLN (Persero) di beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Utara.
-
Belum terbangunnya interkoneksi jaringan listrik antar daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.
-
Terbatasnya peluang investasi di Provinsi Kalimantan Utara yang disebabkan karena minimnya dukungan infrastruktur terutama energi listrik.
-
Terbatasnya investasi di bidang ketenagalistrikan yang disebabkan karena panjangnya prosedur perizinan dan persoalan lahan.
2. Pertemuan dengan Direksi PT PLN (Persero). Hasil pertemuan dan pembahasan dengan direksi dan jajaran PT PLN (Persero) area Kalimantan Utara serta PT PLN Tarakan adalah sebagai berikut: a. Kelistrikan di Kota Tarakan dikelola bukan oleh PT PLN (Persero) tetapi oleh PT PLN Tarakan yang merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero). PT PLN Tarakan dibentuk pada tahun 2000 dengan latar belakang sebagai berikut:
10
-
Kondisi kelistrikan pada saat itu (tahun 2000) terjadi krisis listrik dimana-mana, keterbatasan kemampuan finansial dimana harga jual listrik (TDL) secara Nasional jauh di bawah Biaya Pokok Penyediaan, dan PLN belum memiliki direktorat yang mengurus khusus di luar Jawa-Bali.
-
Inisiatif Pemerintah Daerah Kota Tarakan dilatarbelakangi semangat otonomi daerah, ketersediaan sumber energi primer gas alam di Pulau Tarakan masih berlimpah, semangat untuk mengatasi krisis listrik di kota tarakan, dan penerapan tarif regional di atas harga BPP
b. Masalah-masalah kelistrikan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara yang disampaikan oleh PT PLN sebagai berikut: -
Keterbatasan Suplai Gas Alam sebagai Sumber Energi Primer.
-
Pembangkit yang ada sebagian berbahan bakar gas dan pembangkit sendiri sudah derating (berusia di atas 25 Tahun).
-
Keterbatasan lahan untuk lokasi pembangkit.
-
Banyaknya
pelanggan
Pertambangan
(WKP)
yang sehingga
bermukim tidak
di
bisa
Wilayah
Kerja
mendapatkan
Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai syarat Pemasangan Aliran Listrik dari PLN c. Sampai saat ini kerap kali masih terjadi pemadaman listrik untuk masyarakat,
upaya-upaya
jangka
pendek
yang
dilakukan
untuk
mengatasi pemadaman listrik tersebut adalah: -
Mendorong percepatan perbaikan pembangkit excess po wer PLTU Idec.
-
Mendorong percepatan pelaksanaan tapping gas Pertamina EP di Lokasi Binalatung.
-
Melakukan penambahan kapasitas pembangkit PLTD (dalam proses).
-
Berkoordinasi dengan PT. Pertamina EP dan PT. Medco untuk dapat meningkatkan suplai gas ke PLN.
11
-
Melakukan
koordinasi
dengan
para
vendor
agar
menjaga/meningkatkan keandalan pembangkitnya. -
Mengajak masyarakat
untuk melakukan penghematan ¼ dari
penggunaan listrik. -
Melakukan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik).
d. Sedangkan upaya jangka panjang untuk mengatasi krisis listrik adalah sebagai berikut: -
Penambahan PLTMG Dual fuel (HSD-Gas) sebesar 30 MW.
-
Melakukan diversifikasi energi primer dengan membangun PLTU 2x25 MW yang beroperasi tahun 2019.
-
Pembangunan gardu Induk (2x30 MVA) dan Transmisi 70/150 kV sepanjang ± 45 km.
e. Terdapat hambatan dan masalah pembebasan dan pemanfaatan tanah dalam pembangunan pembangkit maupun fasilitas transmisi. f. PT PLN (Persero) telah mempunyai rencana pengembangan kelistrikan di Provinsi Kalimantan Utara untuk tahun 2016 sebagai: N O 1.
FUNGSI
Jaringan Distribusi
URAIAN KEGIATAN
Pembangunan express feeder ke PLTU PT SAS 3 MW Pembangunan jaringan tersebar di Kalimantan Utara dan Pemasangan pengaman sistem (LBS, Recloser, dan Relay)
2.
Listrik Pedesaan
Pembangunan jaringan ke Desa Minapolitan dan Desa Sesua Seberang, Kab. Malinau
SASARAN KEGIATAN
Evakuasi Daya dan Kehandalan Sistem
Meningkatkan Rasio Elektrifikasi
Pembangunan jaringan ke Desa Tellan dan Binalawan, Kab, Nunukan Pembangunan jaringan ke Desa Seilancang dan Desa Binusan,
12
Kab. Nunukan 3.
Pembang kitan
Relokasimesin PLTD dari sebatik ke Tidung Pale
Mengatasi Defisit Sistem
g. Hambatan dan kendala yang terjadi dalam proses pembangunan PLTU Tanjung Selor (2 X 7 MW) karena Terjadi sengketa berkepanjangan antara Kontraktor dengan vendor utama (dispute) dan Harga peralatan pembangkit naik tajam disebabkan depresiasi Rp terhadap USD, sehingga kontraktor merasa nilai kontrak eksisting tidak mencukupi untuk penyelesaian pekerjaan. Atas hambatan dan masalah tersebut dilakukan Upaya Penyelesaian melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4P)KEJAGUNG RI. Masalah harga peralatan pembangkit yang naik tajam juga menjadi masalah untuk pembangunan PLTU Malinau (2X 3 MW), atas masalah tersebut saai ini sedang dalam proses Upaya penyelesaian melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
3. Pertemuan dengan SKK Migas dan KKKS yang mempunyai lokasi kegiatan Provinsi Kalimantan Utara Pertemuan dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas se Kalimantan Utara dilakukan untuk membahas perkembangan pelaksanaan operasi migas di masing-masing wilayah kerja, upaya peningkatan lifting dan pembahasan permasalahan yang terjadi untuk dapat dilakukan upaya penanganannya secara tepat. Hasil pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: a. Potensi gas Kaltara yang berlimpah belum termanfaatkan dan belum berkontribusi terhadap pendapatan daerah, Disebabkan minimnya market gas dan rendahnya daya beli gas di daerah frontier seperti Simenggaris
dimana
belum
terdapat
infrastruktur
pipa.Terkaitdenganhaltersebut, makaperlumalakukan substitusi bahan bakar pembangkit listrik di Kalimantan Utara dari diesel menjadi gas 13
untuk mengurangi impor dieseldanupaya lain berupamemberikaninsentif PSC
yang
memungkinkan gas
dijual ke
PLN/ industri
pupuk/
petrochemical tanpa melanggar nilai minimum government take yang ditentukan
pemerintah
dalam
POD
dan
tetap
memenuhi
keekonomian/IRR kontraktor migas . b. Terdapat masalah dalam wilayah kerja PT Medco E&P Tarakan yaitu adanya klaim lahan WKP (lapangan Hakebabu) oleh Dewan Adat Dayak Tidoeng, selain itu juga terdapat masalah tentang Kejelasan alur dan wewenang proses perizinan, misal: sertifikasi lahan. Atas masalah ini telah ada dukungan penyelesaian dari SKKMigas, Walikota, BPN, Polres Tarakan, dan telah dilakukan kunjungan lapangan oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri. c. SKK Migas turut mendukung upaya pemerintah dan PT PLN dalam mengatasi masalah kelistrikan dengan melakukan upaya bahwa sesuai KB PEP-PLN Tarakan, Jumlah Penyerahan Harian (“JPH”) tahun 2016 46
MMSCFD. Terkait dengan
hal
tersebut Pertamina
EP
akan
menyampaikan usulan penambahan pasokan gas hingga 9 MMSCFD kepada PLN Tarakan. SKK Migas akan menyampaikan permohonan alokasi gas kepada MESDM setelah diterimanya permohonan dari PertaminaEP. d. Terhadap masalah-masalah terkait dengan penggunaan lahan oleh masyarakat tanpa hak di lahan wilayah kerja KKKS, maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut: patroli pengamanan area WKP / sumur, sosialisasi
stakeholderdan
peneguran
surat
danlangsungbersama,
pembongkaran bangunan, penertiban / pencabutan patok, pemasangan papan / plank asset negara, koordinasi yang intensifuntukpengamanan asset barang milik negara obvitnaskegiatan usaha hulu migas wilayah Tarakan. e. Pengamanan terhadap Area Objek Vital Nasional Bidang Minyak dan Gas Bumi di Tarakan sebagai AssetNegara perlu dilakukan secara sinergi melibatkan semua pihak dan pemangku kepentingan dalam hal
14
initermasuk Pemerintah Kota Tarakan dan Aparutur Keamanan baik melalui upaya pencegahan maupun upayapenegakan hukum. f. Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum perlu dilakukan secara progresive, cepat dan efektif gunamencegah perambahan lahan area WKP yang lebih luas lagi yaitu salah satunya melalui penegakan PeraturanDaerah di bidang Tata Ruang terhadap pendirian bangunan tanpa izin.
4. Pertemuan dengan Direksi dan jajaran PT Pertamina (Persero) Wilayah Kalimantan Utara Hasil pertemuan dan pembahasan dengan direksi dan jajaran PT Pertamina (Persero) adalah sebagai berikut: a. Untuk mendukung pengembangan fasilitas distribusi BBM yang saat ini masih mengalami hambatan dan kendala, maka perlu ada anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur distribusi BBM. b. Perlu ada pembenahahan dalam distribusi gas LPG, terutama dalam menentukan
dan
memperhitungkan
kuota
yang
sesuai
dengan
kebutuhan masyarakat serta mengatasi masalah hambatan distribusi dan transportasi. c. Perlu ada perhatian khusus tentang adanya gas LPG dan BBM yang masuk secara ilegal ke Provinsi Kalimantan Utara terutama di wilayah perbatasan. Masalah ini penting karena tidak hanya masalah energi dan ekonomi namun juga merupakan masalah kedaulatan negara. Apalagi BBM yang berasal dari Malaysia harganya lebih murah, hal ini berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari. Perlu ada tindaklanjut oleh Pemerintah untuk memastikan bagaimana BBM ilegal dari Malaysia bisa masuk ke Indonesia, termasuk juga perlu ada upaya untuk memberikan jaminan ketersediaan BBM dari dalam negeri.
15
d. Saat ini juga banyak beredar gas LPG dari Malaysia ya ng belum diketahui siapa pihak yang melakukan import tersebut. Perlu ada tindaklanjut dari Pemerintah untuk mengambil tindakan atas masalah tersebut. e. Dengan masuknya barang-barang dan kebutuhan BBM, Gas dan barang lain dari Malaysia di wilayah perbatasan, maka suatu saat dapat mendelegitimasi
kedaulatan
NKRI
oleh
masyarakat
di
wilayah
perbatasan. Atas hal ini, Delegasi Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta agar: -
PT Pertamina (Persero) menyampaikan laporan atau pengaduan kepada pihakyang berwenang tentang permasalahan masuknya gas LPG dan BBM ilegal di wilayah perbatasan.
-
Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM perlu segara melakukan langkah tindak lanjut atas permasalahan tersebut dan segera mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan.
f. Terkait dengan usulan TNI AL agar dibangun bunker penyimpanan BBM di Nunukan, PT Pertamina memberi penjelasan bahwa saat ini proses pengadaan BBM bagi TNI dilakukan sampai lokasi, artinya biaya distrubusi sampai lokasi ditanggung oleh PT Pertamina (Persero). g. MasalahdistribusiBBM di Krayankarenainfrastuktur yang tidak memadai berupa sarana jalan yang belum memadai, jangkauan distribusi berupa akses yang hanya dapat ditempuh melalui udara . Atas masalah ini solusi yang ditempuh untuk mengatasi adalah melakukan pengiriman BBM ke Krayan import dari Malaysia melalui anak perusahaan Pertamina Patra Niaga, yang dijadwalkan minggu ke 2 bulan Mei 2016 BBM datang, saat ini masih menunggu Izin Ekspor dari Pemerintah Malaysia. h. Sedangkan masalah distribusi
gas
LPG terjadi
masalah terkait
pengiriman LPG 3 Kg masih dikirim dari Balikpapan dengan LCT dimana proses
pengiriman dapat terkendala
cuaca
yang
mengakibatkan
gangguan stok LPG di Tarakan dan sekitarnya. Untuk mengatasi hal tersebut, langkah yang ditempuh untuk solusi adalah dengan rencana 16
didirikan SPPBE di Kota Tarakan serta pengembangan mini LPG. Selain itu
dengan
menambah
outlet/jaringan
lembaga
penyalur
guna
meningkatkan akses masyarakat terhadap Produk-produk Pertamina.
5. Pertemuan dengan Direksi PT PGN (Persero) Tbk. Hasil pertemuan dan pembahasan dengan direksi dan jajaran PT PGN (Persero) Tbk adalah sebagai berikut: a. Kegiatan PT PGN (Persero) Tbkberupamenyalurkan gas dari pemasok ke pengguna akhir menggunakan pipa gas bumi. Pipa Transmisi menyalurkan gas dari sumber gas s.d City Gate, sementara Pipa Distribusi merupakan sistem jaringan yang menyalurkan gas bumi dalam suatu wilayah. Apabila pengguna akhir belum tersambung dengan pipa gas bumi maka dapat digunakan CNG untuk mendistribusikan gas bumi dari CNG Station menuju lokasi pengguna akhir. b. Pembangunan jaringan gas yang dikelola oleh PGN di Tarakan sebanyak 21.000 SRT. c. PGN perlu mengembangkan jaringan gas kota untuk rumah tangga dengan jangkauan yang lebih luas agar dapat memberikan manfaat yang lebih
besar
bagi
masyarakat
terutama
yang
terkendala
untuk
mendapatkan gas LPG tabung. d. Terdapat hambatan masalah perizinan dalam pengembangan dan pembangunan fasilitas jaringan gas. Untuk itu perlu ada koordinasi antar lintas instansi untuk mengatasi masalah hambatan perizinan. e. Perlu ada dukungan alokasi anggaran untuk rencana pengembangan jaringan gas bagi masyarakat, khususnya di beberapa lokasi yang menjadilokasi pilot project. f. Jargas Kota Tarakan dibangun Pemerintah dengan dana APBN pada 2010 dengan total sambungan rumah (SR) 3.366 sambungan yang tersebar di Kelurahan Sebengkok dan Kelurahan Karang Balik.
17
g. Pada bulan Juni 2011 dilakukan pengaliran gas perdana (gas in) pada jaringan pipa dengan pengelola Perusda Tarakan. Pasokan gas bumi dari
PT
Medco
EP
Indonesia
dengan
alokasi
sebesar
0,2
MMSCFD.Selanjutnya menindaklanjuti Keputusan Menteri ESDM Nomor 3337 K/12/MEM/2015 tanggal 10 Juli 2015 maka mulai 8 Januari 2016, pengelolaan Jargas efektif dialihkan ke PGN. h. Pada tahun 2016, Kementerian ESDM akan melakukan pengembangan jargas
di
Kota
Tarakan
sebanyak
21.000
SR,
yang
dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh PGN.Pada Tahun 2017, PGN akan tetap melakukan pengembangan sambungan Rumah Tangga di Kota Tarakan.
18
BAGIAN III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari hasil kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara yang telah dilakukan ini, terdapat kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut: 1. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai banyak sumber energi, namun saat ini terjadi krisis energi dan khususnya tidak terpenuhinya kebutuhan listrik. Oleh karena ituperlu ada kebijakan dan perencanaan yang mendukung untuk pengembangan energi di Provinsi Kalimantan Utara mengingat adanya potensi besar bagi Provinsi Kalimantan Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan. 2. Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri ESDM RI untuk membahas secara khusus tentang peningkatan dan masalah elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Utara dan wilayah perbatasan, khususnya terkait dengan: -
Percepatan pembangunan pembangkit dan transmisi,
-
Permintaan Gubernur Kalimantan Utara tentang pengelolaal listrik di Kota Tarakan perlu dikembalikan kepada PT PLN (Persero) bukan oleh PT PLN Tarakan yang merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero),
-
Hambatan masalah perizinan dan penggunaan lahan-lahan untuk insfrastruktur kelistrikan.
-
Rencana
kerja
sama
dengan
Malaysia
untuk
sharing
daalam
pengembangan listrik di perbatasan, -
Wacana tentang reorganisasi atau regionalisasi pengelolaan listrik oleh PT PLN (Persero) serta pembentukan holding perusahaan listrik,
3. Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan Gubernur Kalimantan Utara untuk melakukan audiensi dan mendengarkan secara langsung tentang aspirasi dan masukan pemerintah daerah terkait
19
dengan RUU Migas dan RUU Pertambangan Minerba serta terkait kebijakan energi secara umum maupun di Kalimantan Utara. 4. Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan rapat dengar pendapat umum dengan SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan pembahasan masalah tentang penguasaan atau pemanfaatan aset-aset lahan di wilayah kerja PT Pertamina. 5. Provinsi Kalimantan Utara mempunyai potensi gas yang cukup besar namun belum termanfaatkan dan belum berkontribusi terhadap pendapatan daerah secara maksimal karena terbatasnya infrastruktur gas.Terkait dengan hal tersebut, maka perlu upaya percepatan pembangunan infrastruktur gas dan malakukan substitusi bahan bakar pembangkit listrik di Kalimantan Utara dari diesel menjadi gas. 6. Untuk mendukung pengembangan fasilitas distribusi BBM yang saat ini masih mengalami hambatan dan kendala, maka perlu ada anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur distribusi BBM dan gas LPG. 7. Perlu ada perhatian khusus tentang adanya gas LPG dan BBM yang masuk secara ilegal ke Provinsi Kalimantan Utara terutama di wilayah perbatasan. Masalah ini penting karena tidak hanya masalah energi dan ekonomi namun juga merupakan masalah kedaulatan negara. Atas hal ini, Delegasi Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta agar: -
PT Pertamina (Persero) menyampaikan laporan atau pengaduan kepada pihakyang berwenang tentang permasalahan masuknya gas LPG dan BBM ilegal di wilayah perbatasan.
-
Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM perlu segara melakukan langkah tindak lanjut atas permasalahan tersebut dan segera mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan.
8. PT PGN
(Persero) Tbk perlu mengembangkan jaringan gas kota untuk
rumah tangga dengan jangkauan yang lebih luas agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat terutama yang terkendala untuk mendapatkan gas LPG tabung.
20
9. Komisi VII DPR RI perlu menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala BPPT, Kepala LIPI untuk pembahasan tentang kebijakan dan upaya konservasi konservasi hutan mangrove dan kawasan pesisir.
PENUTUP Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kalimantan
Utara
sebagai
bahan
masukan
dan
pertimbangan
untuk
ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Jakarta, 10 Mei 2016
Pimpinan Delegasi Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI
H. Tamsil Linrung
21
