LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI MALUKU UTARA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2016-2017
KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 2017
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Di bidang energi kita masih menghadapi tantangan utama, berupa
peningkatan
kebutuhan dan konsumsi yang tidak diimbangi
proporsional
oleh
ketersediaan dan peningkatan
secara
pasokan. Di sektor
ketenagalistrikan kita juga dihadapkan pada persoalan keterbatasan pasokan energi listrik yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Termasuk di Provinsi Maluku Utara,
yang juga masih terdapat masalah
pemenuhan kebutuhan listrik, padahal provinsi ini juga memiliki sumber energi yang cukup banyak dan beragam, selain itu juga memiliki potensi energi yang dapat dikembangkan. Provinsi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 805 buah pulau besar dan kecil, sekitar 82 pulau yang dihuni dan 723 pulau yang belum dihuni. Dalam pemenuhan kebutuhan energi termasuk salah satu wilayah yang akan diterapkan BBM satu harga. Tahap pertama tahun 2017 ini ditargetkan dengan membangun semacam SPBU mini atau Lembaga Penyalur di 22 lokasi dalam 14 provinsi, Provinsi Maluku Utara termasuk di dalamnya. Halmahera akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur dengan program utama adalah pengembangan industri pengolahan tambang yaitu ferro nikel dan industri hilirnya untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Selain itu, di Morotai juga akan dikembangkan kawasan industri pengolahan dan pariwisata. Namun Rasio jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik PLN pada tahun 2015 untuk Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 71,79%.Beban puncak gabungan sistem-sistem kelistrikan di Provinsi Maluku Utara saat ini sekitar 58,6 MW. Padahal Di Pulau Halmahera terdapat beberapa potensi energi panas bumi yang cukup besar yaitu mencapai 40 MW yang akan dikembangkan menjadi PLTP Jailolo. Di Telaga Ranu dengan juga terdapat potensi PLTP dengan cadangan terduga sebesar 85 MWe dan Gunung Hamiding sebesar 265 MWe. Di Pulau Bacan juga terdapat potensi sumber panas bumi yaitu di Songa Wayaua namun tidak terlalu besar. Sumber energi primer lainnya adalah tenaga air namun tidak besar dan hanya dapat
dikembangkan menjadi PLTM untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat setempat PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) akan membangun pabrik pengolahan feronikel dengan kapasitas hingga 13.500 ton di Halmahera Timur. Pembangunan pabrik feronikel ini akan dibangun oleh konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Kawasaki Heavy Industries Ltd. Pembangunan pabrik feronikel terbagi dalam tiga tahap, di tahap pertama Antam menggelontorkan dana sebesar Rp 3,5 triliun yang didapatkan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2015 lalu. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Komisi VII DPR RI memandang perlu untuk menjadikan Provinsi Maluku Utara sebagai obyek kunjungan pada reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016 – 2017. Kunjungan ini dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui kunjungan kerja ini diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi masalah-masalah yang terkait bidang – bidang kerja
dihadapi serta membawa informasi dan data
Komisi VII DPR RI untuk ditindak lanjuti dalam menjalankan fungsinya. 1.2.
Dasar Hukum
Dasar Hukum pelaksanaan kunjungan Komisi VII DPR RI adalah: 1. Undang-Undang Permusyawaratan
Nomor Rakyat,
17
Tahun
Dewan
2014
Perwakilan
tentang
Majelis
Rakyat,
Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. 3. Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2016-2017. 1.3.
Maksud dan Tujuan Maksud diadakannya Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi
Maluku Utara adalah dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat secara langsung perkembangan di daerah khususnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.
Adapun tujuan kunjungan kerja ini adalah sebagai berikut: 1. Mendapatkan informasi dan melihat secara langsung perkembangan sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup
serta riset dan
teknologi; 2. Mengetahui berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi di Provinsi Maluku Utara khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi; 3. Mengetahui tingkat efektivitas peran yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah. 4. Mengetahui kinerja dari mitra Komisi VII DPR RI dalam menjalankan TUPOKSI. 1.4.
Waktu, Lokasi Kunjungan dan Agenda Kegiatan Kegiatan kunjungan
kerja Komisi VII DPR RI
direncanakan akan
dilaksanakan pada tanggal 14 Mei sd. 17 Mei 2017 dan mempunyai lokasi tujuan kunjungan ke Provinsi Maluku Utara. Sedangkan
agenda
kegiatan
Kunjungan
Kerja
adalah
melakukan
pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai berikut: 1. Kunjungan ke Depot PT. Pertamina (Persero) di Ternate, 2. Pertemuan dengan Dirjen Migas, Anggota Komite BPH Migas, dan Direksi PT. Pertamina (Persero), beserta jajarannya. 3. Pertemuan dengan Gubernur Maluku Utara, DPRD Provinsi Maluku Utara, Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Kementerian Ristek Dikti RI, Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Direksi PT. Pertamina (Persero), Direksi PT. PLN (Persero), Anggota Komite BPH Migas, SKK Migas, Direksi PT. Antam (Tbk), Direktur Utama PT. Bay Nickel, Direktur Utama PT. NHM dan instansi terkait lainnya. 4. Kunjungan lapangan ke PLTD 2x3 MW di Sofifi; 5. Pertemuan dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen PPKL Kementerian LHK RI, Direksi PT. Antam (Tbk), Direktur Utama PT. Bay
Nickel, Direktur Utama PT. NHM, Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Maluku Utara, BLHD, dan Badan Geologi beserta jajarannya. 6. Pertemuan dengan Direksi PT. PLN (Persero) beserta jajarannya; 1.5.
Sasaran dan Hasil Kegiatan Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi
Maluku Utara adalah melihat langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup (LH), serta Riset dan Teknologi (RISTEK) serta ketenagalistrikan. Hasil kegiatan kunjungan Komisi VII DPR RI diharapkan bisa menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rapat-rapat Komisi VII DPR RI dengan mitra terkait, khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.
1.6.
Metodologi Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan (menghimpun data
dan informasi awal sebagai informasi
sekunder, koordinasi dengan pihak terkait, dan persiapan administrasi kegiatan) 2. Pelaksanaan kegiatan, dilakukan pertemuan dengan berbagai instansi dan melihat langsung objek kunjungan. 3. Pelaporan, berisi seluruh rangkaian kegiatan dan hasil kegiatan beserta rekomendasinya. 4. Pembahasan dan tindaklanjut hasil-hasil kunjungan lapangan pada rapatrapat Komisi VII DPR RI.
1.7.
Anggota Tim Kunjungan Kerja
Kunjungan kerja ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari tiap-tiap fraksi, sebagaimana daftar dalam lampiran.
BAB II SEKILAS LOKASI KUNJUNGAN KERJA
Provinsi Maluku Utara merupakan daerah hasil pemekaran dari Provinsi Maluku yang resmi berpisah pada tanggal 12 Oktober 1999. Provinsi Maluku Utara berada diantara 3º Lintang Utara sampai 3º Lintang Selatan dan 124º – 129º Bujur Timur. Provinsi Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 805 buah pulau besar dan kecil, sekitar 82 pulau yang dihuni dan 723 pulau yang belum dihuni. Luas wilayah Provinsi Maluku Utara 145.801,10 km2, terdiri dari luas lautan 113.796,53 km2 atau 69,08 persen dan luas daratan 32.004,57 km 2 atau 30,92 persen. Provinsi Maluku Utara secara administratif memiliki batas wilayah sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Halmahera;
Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku;
Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; dan
Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram. Penduduk Provinsi Maluku Utara berdasarkan Sensus Penduduk (SP)
Tahun 2010 sebanyak 1.038.087 jiwa dan sampai tahun 2013 berjumlah 1.114.897 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 569.264 jiwa dan penduduk perempuan 545.633 jiwa. Jika dibandingkan dengan luas wilayah maka tingkat kepadatan penduduk mencapai 24,74 jiwa/km2 . Terdapat empat kabupaten/kota yang mempunyai kepadatan penduduk lebih tinggi dari kepadatan penduduk provinsi, yaitu Ternate (807,89 jiwa per km2), Halmahera Utara (55,26 jiwa per km²), Halmahera Barat (40,91 jiwa per km²), dan Pulau Morotai (24,85 jiwa per km 2). Laju pertumbuhan rata-rata 2,24 persen pertahun pada periode 20102013. Penyebaran penduduk tidak merata dan hanya terpusat pada pulaupulau kecil, sedangkan beberapa pulau besar dan sedang tidak mengalami peningkatan yang signifikan seperti di Kepulauan Sula (Pulau Taliabu, Sulabesi dan Mangoli) serta Halmahera secara keseluruhan yang terdiri dari Halut,
Halbar, Halteng, Haltim, dan beberapa pulau di Halmahera Selatan (Pulau Obi, Morotai, Bacan, Makian dan Kayoa). Kawasan andalan dan potensi di tiap Kabupaten / Kota di lingkungan Provinsi Maluku Utara dapat dilihat pada halaman berikut ini. 1. Kota Ternate Kawasan Andalan di Kota Ternate adalah: Pulau Ternate, Ternate Selatan, Ternate Utara dan Moti. Sektor unggulan di Kota Ternate ini adalah adalah: Perikanan, Perkebunan, Pariwisata, Industri, Perikanan laut, Pemerintahan, Perdagangan, Hotel & Restoran, serta Angkutan laut. Sedangkan sub sektor unggulan di Kota Ternate adalah: Perikanan budidaya, Kopra, cengkeh, pala, kakao, Wisata bahari, wisata budaya industri gerabah, serta industri perikanan laut. 2. Kota Tidore Kawasan Andalan di Kota Tidore adalah: Tidore, Tidore Selatan, Tidore Utara, Obi Utara dan Obi. Sektor unggulan di Kota Tidore ini adalah adalah: Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan laut, Pemerintahan, air bersih, angkutan laut. Sedangkan sub sektor unggulan di Kota Tidore adalah: tanaman pangan, Jambu mete, cengkeh, pala, Wisata bahari, wisata sejarah, wisata alam, serta Cakalang. 3. Kabupaten Halmahera Tengah Kawasan Andalan di Kabupaten Halmahera Tengah adalah: Weda, Patani dan Pulau Gebe. Sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Tengah ini adalah
adalah:
Perkebunan,
Pariwisata,
Industri,
Pertambangan,
Pemerintahan, air bersih, serta Perikanan laut. Sedangkan sub sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Tengah adalah: Industri kayu, wisata alam, wisata bahari, Industri perikanan laut, serta pertambangan nikel. 4. Kabupaten Halmahera Timur Kawasan Andalan di Kabupaten Halmahera Timur adalah: Wasile, Maba, Maba Selatan dan Wasile Selatan. Sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Timur ini adalah adalah: Perkebunan, Pertanian, Perikanan laut, Pertambangan, Air bersih, serta Pariwisata.
Sedangkan sub sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Timur adalah: Kopra,
kakao,
cengkeh,
pala,
tanaman
pangan,
cakalang,
serta
pertambangan emas. 5. Kabupaten Halmahera Selatan Kawasan Andalan di Kabupaten Halmahera Selatan adalah: Makian, Kayoa, Gane Timur, Gane Barat, Obi, Obi Selatan, Bacan, Bacan Timur dan Bacan Barat. Sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Selatan ini adalah adalah: Perkebunan, Perikanan, Industri, pertambangan, serta Pariwisata. Sedangkan sub sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Selatan adalah: kopra, kakao, vanili, cengkeh, pala, kenari, tuna dan cakalang, Industri kelautan, dan industri kayu/gerabah. 6. Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Barat berada di Pulau Halmahera, secara geografis terletak di antara 10 lintang utara sampai 30 lintang utara, serta 1250 bujur timur sampai 1280 bujur timur. Kawasan Andalan di Kabupaten Halmahera Barat adalah: Jailolo, Jailolo Selatan, Sahu, Ibu dan Loloda. Sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Barat ini adalah adalah: Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Air bersih, serta Perikanan laut. Sedangkan sub sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Barat adalah: tanaman pangan, Kopra, cengkeh, serta wisata bahari. 7. Kabupaten Kepulauan Sula Kawasan Andalan di Kabupaten Kepulauan Sula adalah: Sanana, Mangole Timur, Sulabesi Barat, Taliabu Barat, Taliabu Timur dan Mangole Barat. Sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Sula ini adalah adalah: Perikanan laut, Pertambangan, Perkebunan, Kehutanan, Industri, serta Pariwisata Sedangkan sub sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Sula adalah: cakalang, tuna, pasir, kuarsa, koral, Kopra, jambu mete, cengkeh, pala, damar, rotan dan bambu, industri kelautan gerabah, serta industri anyamanyaman. 8. Kabupaten Halmahera Utara Secara geografis, Kabupaten Halmahera Utara berada pada posisi kordinat 10,57′-20,0′ lintang Utara dan 128,17′-128,18′ bujur timur. Kabupaten
Halmahera Utara (Halut) terbentuk pada 31 Mei 2003 dengan ibukota Tobelo. Secara administratif Kabupaten Halmahera Utara berbatasan dengan Kabupaten Pulau Morotai di sebelah utara, Kabupaten Halmahera Timur di sebelah timur, Kabupaten Halmahera Barat di sebelah selatan maupun barat. Kawasan Andalan di Kabupaten Halmahera Utara adalah: Tobelo, Tobelo Selatan, Galela, Morotai Utara, Morotai Loloda Utara, Kao dan Malifut. Sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Utara ini adalah adalah: Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, serta Perikanan Sedangkan sub sektor unggulan di Kabupaten Halmahera Utara adalah: tanaman pangan, kopra, wisata alam, serta wisata bahari. 9. Kabupaten Morotai Pulau Morotai (695 mil persegi/1.800 km²) adalah nama sebuah pulau, sekaligus kabupaten definitif baru yang terletak di kepulauan Halmahera, Kepulauan Maluku, Indonesia. Sebagai bagian dari Provinsi Maluku Utara, ia merupakan salah satu pulau paling utara di Indonesia. Kabupaten Pulau Morotai diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara. Kawasan Andalan di Kabupaten Morotai adalah: Morotai Utara, Morotai Selatan, Morotai Selatan Barat, Morotai Jaya, serta Morotai Timur. Sektor unggulan di Kabupaten Morotai ini adalah adalah: Pertanian, Perikanan, Pariwisata, Industri Kelautan, serta Pertahanan Keamanan. Sedangkan sub sektor unggulan di Kabupaten Morotai adalah: Wisata Bahari, wisata alam, wisata, budaya, wisata khusus, serta Tanaman pangan.
BAB III PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA
3.1.
Pertemuan dengan Dirjen Migas, Anggota Komite BPH Migas, Direksi PT. Pertamina (Persero), beserta jajarannya Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Ibu
Setyorini Direktur Pembinaan
Usaha Hilir Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM, Bapak Martin Ritonga Anggota Komite BPH Migas, Bapak Muchammad Iskandar Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero) dan Bapak Hendry Achmad Drektur Bahan Bakar Minyak BPH Migas. Pertemuan dilaksanakan di ruang rapat Hotel Grand Dafam-Ternate, Maluku Utara, dalam pertemuan ini diperoleh infomasi antara lain sebagai berikut: - Pada tahun 2017 direncanakan terdapat 40 lokasi BBM satu harga akan dilaksanakan oleh PT. Pertamina (Persero). Terdapat dinamisasi dalam implementasinya karena penetapan formula baru yang ditetapkan. Dengan kondisi tersebut, PT. Pertamina (Persero) akan defisit sebesar Rp 15 Trilliun. - Wilayah kerja PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII termasuk Provinsi Maluku Utara. Khusus Maluku terdapat 4 Terminal BBM yaitu Tobelo (Caps Safe: 4.677 KL, Cov Days: 15 hari), Ternate (Caps Safe: 11.676 KL, Cov Days: 21 hari), Labuha (Caps Safe: 2.146 KL, Cov Days: 20 hari) dan Sanana (Caps Safe: 1.389 KL, Cov Days: 16 hari). - Harga jual ke konsumen (One Price Policy) yaitu Premium: Rp 6.450 per liter dan Solar: Rp. 5.150 per liter, dengan ongkos angkut sebesar Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp. 18,71 Milliar/Bulan yang ditanggung oleh PT. Pertamina (Persero). - Pertumbuhan penjualan BBM dari tahun 2012-2016 untuk solar mengalami kenaikan sebesar 3%, Kerosene mengalami kenaikan sebesar 9%, Premium mengalami kenaikan sebesar 3%, dan BBK (Pertamax dan Pertalite) naik lebih dari 100%.
- Program nusantara 1 harga apabila menggunakan pesawat Hercules sebesar 9500 belum termasuk ongkos handling, Ada juga yang hingga mencapai 40ribu per liter. Harga saat ini sebesar 6500 per liter. - Saat ini kendala di lapangan adalah standar pengangkutan BBM. Selama ini menggunakan kapal kayu, dengan adanya aturan dari Perhubungan yaitu dengan kapal dari besi maka bisa dipastikan investasi tidak bisa tercapai. - Kondisi geografis Indonesia yang terdiri banyak kepulauan menjadi tantangan utama dalam melakukan pendistribusian BBM. Namun hal itu bisa dicarikan solusi. Yang patut diperhatikan juga adalah koordinasi dari semua pihak (pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku usaha, dll). Terdapat juga aturan-aturan yang saling bertentangan yang menjadi kendala implementasikan di lapangan. - PT. Pertamina (Persero) - Setyorini: NKRI seperti ini memiliki banyak pulau sehingga upaya yang bisa lakukan adalah mengkonsolidasikan biaya. - Semoga ke depan ada hasil yang nyata dan model yang baik dalam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
Gambar 1. Pertemuan dengan Direktur Pemasaran PT. Pertamina (Persero) dan BPH Migas
3.2.
Pertemuan dengan PT. PLN dan PT. Antam. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Direktur PT. PLN (Persero),
Pertemuan dilaksanakan di ruang pertemuan Hotel Dafam Bela dalam pertemuan ini diperoleh infomasi antara lain sebagai berikut: - Rasio elektrifikasi di provinsi Maluku Utara sekitar 76% masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Maluku sebesar 77%. - Pembangkit listrik dengan menggunakan diesel di Maluku utara sebesar 37 MW milik PT. PLN, sedangkan 46 MW merupakan sewa. - Tipikal desa di provinsi Maluku Utara berada di pantai, sehinga apabila infrastruktur jalan yaitu trans-halmahera bisa segera diselesaikan maka akan memudahkan dalam pendistribusian listrik. - Tantangan utama yang ada di provinsi Maluku Utara adalah sarana transportasi. Dan juga sarana komunikasi yang masih banyak area yang blank spot. - Beberapa tantangan lainnya: keterbatasan data yang akurat jumlah KK, - Total pembangkit yang akan dibangun hingga tahun 2019 sebesar 171 MW, yang berada di 13 lokasi. - Pada tahun 2017 sebanyak 30 MW, tahun 2018 sebanyak 81 MW dan sebanyak 60 MW pada tahun 2019. - Yang sedang dilakukan pembenahan beberapa proyek yang mengalami kendala antara lain: PLTU Sofifi 2x3 MW, PLTMG – MPP Ternate 30 MW. - PLTP Jailolo statusnya saat ini WKP dikembalikan kepada Pemerintah karena pengembang meminta evaluasi terhadap investasi di Jailolo. - Kebutuhan listrik untuk pabrik ferronikel diperkirakan sebesar 80 MW, saat ini belum tersedia saat ini. - Dengan diresmikannya pembangkit 2 x 7 MW di Tidore, belum bisa mencukupi kebutuhan listrik di pulau tersebut. - Beberapa
daerah
di
kepulauan
Maluku
Utara
pendistribusian
ketenagalistrikan dengan sistem isolated karena infrastruktur yang belum memadai. Diperlukan dukungan dari Pemda agar segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan.
- Ditjen ketenagalistrikan, Pak Mahendra, publikasi dari rasio elektrifikasi merupakan kewenangan dari kementerian ESDM cq Ditjen Ketenagaslitrikan. Hal-hal ini bersumber dari Pemda, PLN sehingga diperoleh bauran berbagai sumber dalam memutuskan rasio elektrifkasi. - Ditjen EBTKE, Ibu Maritje, kondisi geografis Indonesia yang terdapat banyak pulau menyadari bahwa PLN kesulitan dalam menyediakan energi listrik. Pemerintah memiliki program untuk melistriki daerah2 yang terpencil. Dan berdasarkan
permen
38
tahun
2017
membolehkan
swasta
untuk
menyediakan tenaga listrik. - Program lampu tenaga surya hemat energi merupakan bagian dari Program Indonesia Terang, diharapkan sebagai pra-elektrifikasi untuk daerah-daerah pelosok yang selama ini belum memperoleh listrik. - PT. PLN (Persero) dan Pemerintah cq Ditjen EBTKE dan Ditjen Ketenagalistrikan sudah berjalan dengan baik, terutama desa-desa mana yang menjadi tanggung jawab dari PLN dan yang akan dikerjakan oleh Pemerintah. - Desa-desa yang mengkuti program Indonesia terang dan menggunakan sumber yang atau teknologi yang belum sustain maka pada setelah tahun 2019 akan dikerjakan oleh PT. PLN (Persero) agar supplai energi dapat berjalan dengan sustain. - PT. Antam memerlukan 80 MW untuk pengoperasian smelter di Halmahera untuk 1 line. Diupayakan dengan menggunakan swadaya. Diharapkan menggunakan energi yang murah sekitar 10 sen dollar/Kwh. Rencana terdapat 3 line, jadi kebutuhannya adalah 240 MW. - SKK Migas, Pasokan gas dari Maluku utara dimungkinkan berasal dari tangguh. Karena WK yang berada di Maluku Utara yang berjumlah 3 WK tidak menemukan sumber gas. - September 2016, 45VA tidak mengalami kenaikan, 900 VA berdasarkan data mensos yang 19 jt penduduk diterapkan pengecualian subsidi. Penyesuain bertahapa yaitu januari, maret, dan mei. Misal : 74 ribu >>> 98ribu >> 108ribu >> 160ribu. Penyesuainnya sebesar 1320 rupiah/Kwh. Untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara sebanyak 38.871 pelanggan.
- Info dari Ditjen Minerba, CNC: 181, Non CNC: 56. - Info dari Kemenristek Dikti, terdapat 530 jt untuk 5 judul penelitian di bidang energi.
Gambar 2. Pertemuan dengan Dirut PT. Antam
Gambar 3. Pertemuan dengan Direktur Regional Maluku Utara dan Papua PT. PLN (Persero)
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dalam kunjungan kerja di Provinsi Maluku Utara diperoleh kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut: 1. Tim kunjungan Kerja Komisi VII memahami bahwa PT. Pertamina (Persero) memiliki tanggung jawab melakukan pendistribusian BBM ke seluruh NKRI, namun dengan adanya program nasional BBM satu harga berpotensi mengalami defisit ratusan milliar. Oleh karena itu, Tim kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI merekomendasikan diperlukan konsolidasi biaya-biaya pendistribusian BBM ke seluruh NKRI dengan satu harga. 2. Tim kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk menjaga keamanan
dari
tindakan
penyalahgunaan
dari
pelaku
usaha
yang
memanfaatkan program BBM satu harga. Karena adanya disparitas harga yang tinggi tentu akan memunculkan potensi penyalahguanan tersebut. Oleh karena itu, tim kunjungan kerja Komisi VII DPR RI meminta agar PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan kerjasama dengan aparat keamanan. 3. Tim kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan topik Implementasi Program Nasional BBM satu harga. 4. Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI memperoleh informasi tentang kondisi kelistrikan di Provinsi Maluku Utara yang memerlukan sekitar 171 MW. 5. Beberapa
daerah
di
kepulauan
Maluku
Utara
pendistribusian
ketenagalistrikan dengan sistem isolated karena infrastruktur yang belum memadai. Diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah agar segera menyelesaikan
pembangunan
infrastruktur
jalan.
Sehingga
akan
mempercepat dan memudahkan dalam pembangunan infrastruktur. 6. Tim kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meminta bahwa program-program Pemerintah dalam menyediakan tenaga listrik bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan (sustainable).
7. Tim kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk mengagendakan rapat dengar pendapat PT. Antam terkait dengan kinerja perusahaan (termasuk progress pembangunan smelter)
BAB V PENUTUP
Demikian Laporan Kegiatan Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Maluku Utara pada tanggal 14-17 Mei 2017, sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya fungsi pengawasan.
Ternate, 17 Mei 2017 Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI Ketua Tim,
Syaikhul Islam Ali, Lc., M.Sos
.
Lampiran: Lampiran 1. Daftar Anggota Komisi VII DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara
DAFTAR ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR-RI KE PROVINSI MALUKU UTARA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2016- 2017 TANGGAL 14 S.D 17 MEI 2017
NO.
NAMA
NO. ANGG.
FRAKSI
JABATAN
1.
SYAIKHUL ISLAM ALI, Lc, M.Sos
A-63
PKB
KETUA TIM
2.
AWANG FERDIAN HIDAYAT
A-222
PDI-P
ANGGOTA
3.
DONY MARYADI OEKON
A-167
PDI-P
ANGGOTA
4.
Dr. Ir. H. FADEL MUHAMMAD
A-317
P. GOLKAR
ANGGOTA
5.
BAMBANG HARYADI, S.E
A-367
GERINDRA
ANGGOTA
6.
SAYED ABUBAKAR S. ASSEGAF
A-404
P. DEMOKRAT
ANGGOTA
7.
H. AGUS SULISTYONO, ST. M.T.
A-61
PKB
ANGGOTA
8.
TAMSIL LINRUNG
A-121
PKS
ANGGOTA
9.
H. ACHMAD FARIAL
A-517
PPP
ANGGOTA
10.
Ir. FIRMANSYAH MARDANOES, MM
A-537
PPP
ANGGOTA
11.
H. ENDRE SAIFOEL
A-6
NASDEM
ANGGOTA
Lampiran 2: Dokumentasi Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Maluku Utara
Gambar 4. Pertemuan dengan Direksi Pertamina dan BPH Migas
Gambar 5. Sambutan Ketu Rombongan Ketua Komisi VII
Gambar 6. Foto Bersama
Gambar 7. Pertemuan dengan Direksi PT. PLN dan Dirut PT. Antam
Gambar 8. Mitra Komisi VII DPR RI dari SKK Migas, Ristek Dikti dan LHK
Gambar 9. Mitra Komisi VII DPR RI dari Ditjen EBTKE, Ditjen Ketenagalistrikan
Gambar 10. Foto Bersama
