LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG KE PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2014 - 2015 KE PROVINSI JAWA TIMUR 29 s.d 31 Mei 2015

I. PENDAHULUAN Dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015, Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Timur pada Tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2015.

Sesuai

dengan

ruang

lingkup

tugasnya

dibidang

keuangan,

perencanaan

pembangunan nasional dan perbankan, Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah serta instansi-instansi Pemerintah Pusat dan mitra kerja Komisi XI DPR RI yang ada di daerah. Untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah yang berkesinambungan dan menjaga kesejahteraan masyarakat, maka sangat penting untuk menjaga tingkat inflasi pada level yang terjaga. Karena jika inflasi itu ringan maka akan memiliki pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat masyarakat bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Namun apabila inflasi itu tinggi maka keadaan perekonomian akan menjadi lesu, masyarakat menjadi tidak bersemangat dalam bekerja, menabung atau mengadakan investasi dan melakukan produksi karena harga-harga meningkat dengan cepat. Berdasarkan data BPS Jawa Timur tingkat inflasi pada bulan April 2015 di Jawa Timur tercatat sebesar 0,39% yang merupakan capaian tingkat inflasi tertinggi di pulau Jawa. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir pada periode yang sama. Inflasi Jawa Timur tahun ini juga tercatat melebihi rata-rata inflasi nasional, yakni sebesar 0,36%. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan berfluktuasi dapat memberikan dampak yang negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi berdampak pada tergerusnya

daya beli di masyarakat dan bagi pelaku usaha akan menyulitkan dalam perhitungan biaya produksi selain itu juga dapat mengganggu kinerja pertumbuhan ekonomi secara makro. Sebagaimana kita ketahui tren menjelang puasa dan Lebaran selalu diikuti dengan laju inflasi yang tinggi. Kenaikan permintaan atas beberapa barang sudah pasti terjadi. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI pada tanggal 29-31 Mei 2015 adalah untuk mengetahui bagaimana persiapan TPID dalam mengendalikan stabilitas harga dan inflasi yang terjadi di dalam masyarakat, terutama pada masa menjelang puasa dan Lebaran tersebut. Selain itu Komisi XI DPR RI ingin mendapatkan informasi terkait dengan pengawasan terhadap pengendalian inflasi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Serta faktor-faktor apa saja yang memberikan pengaruh (pendorong) paling besar terhadap inflasi dan jenis komoditas apa saja yang berpengaruh paling besar terhadap capaian inflasi di Provinsi Jawa Timur. Apa saja tugas dan fungsi dari tiap-tiap anggota TPID dan bagaimana mekanisme kerja serta koordinasi yang telah dan akan dilakukan oleh TPID terkait dengan pengendalian inflasi di daerah. Susunan keanggotaan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: No

No.Angg

NAMA ANGGOTA

FRAKSI

KETERANGAN

1.

410

IR.MARWAN CIK ASAN

F. DEMOKRAT

Ketua Tim Watua Komisi XI

2.

189

INDAH KURNIA

F.PDIP

Anggota

3

190

HENKY KURNIADI

F.PDIP

Anggota

4

195

IR.ANDREASEDDY SUSETYO

F. PDIP

Anggota

5.

185

EDISON BETAUBUN, SH, MH.

F.GOLKAR

Anggota

6.

283

H.MUKHAMAD MISBAKHUN,SE

F.GOLKAR

7.

379

H.WILLGO ZAINAR

F.GERINDRA

Anggota Anggota

8.

366

IR.SUMAIL ABDULLAH

F.GERINDRA

Anggota

9.

421

H.AMIN SANTONO,S.Sos

F.DEMOKRAT

Anggota

10.

429

EVI ZAINAL ABIDIN B.COMM

F.DEMOKRAT

Anggota

11.

487

H.SUNGKONO

F.PAN

Anggota

12.

68

HADI ZAINAL ABIDIN

F.PKB

Anggota

13.

111

H.ABDUL KHARIS ALMASYHARI, SE, Msi, Akt

F.PKS

Anggota

14.

116

DR.H.ZULKIEFLIMANSYAH,SE,MSc

F.PKS

Anggota

15.

519

H.DONNY AHMAD MUNIR,ST,MM

F.PPP

Anggota

16.

27

JOHNNY G.PLATE,SE

F.NASDEM

Anggota

17.

11

H.AHMAD SAHRONI,SE

F.NASDEM

Anggota

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik tersebut, Komisi XI DPR RI telah melakukan serangkaian pertemuan, antara lain dengan: 1. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur 2. TPID Provinsi Jawa Timur 3. Perwakilan BPS Jawa Timur 4. Perwakilan Pemprov Jawa Timur

II.

INFORMASI DAN TEMUAN A. KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAWA TIMUR 1. Perkembangan Inflasi Terkini a) Inflasi Jawa Timur dan Kawasan Jawa Inflasi di Jawa Timur secara tahunan mencapai 6,48%, ketiga tertinggi setelah Banten (8,02%) dan DKI Jakarta (7,35%), namun telah melambat dibandingkan tahun 2014 sebesar (7,77%). Inflasi Jawa Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung meningkat, yaitu 4,50% (2012), 7,59% (2013) dan 7,77% (2014), namun masih lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional.

Meningkatnya

inflasi

tersebut

disebabkan

pelaksanaan berbagai kebijakan administered price (seperti penyesuaian harga BBM, tarif listrik, LPG, tarif transportasi) yang terjadi selama tahun 2013 dan 2014.

Wilayah

Nasional DKI Jakarta Jatim* Jateng Jabar DIY Banten

2012 2013 2014

Apr-15 Apr-15 Apr-15 (yoy) (mtm) (ytd)

4.30

8.38

8.36

6.79

0.36

-0.08

4.36

9.65

8.95

7.35

0.27

0.28

4.52

8.00

7.77

6.48

0.39

0.37

4.50

7.59

8.22

5.99

0.17

-0.63

4.24

7.99

7.41

6.03

0.22

-0.19

3.84

9.15

6.59

5.45

0.38

0.25

4.31

7.32

10.20

8.02

0.71

0.14

9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 2

Bulanan (mtm) Tahunan (yoy)

4

6

8 10 12 2

2012

4

6

8 10 12 2

2013

4

6

8 10 12 2

2014

4

2015

NASIONAL : 6,79% (yoy)

NASIONAL : 0,36% (mtm)

Tabel Perkembangan Inflasi Jawa Timur 2012-2015 (mtm dan yoy) 2012 Inflasi

2013

2014

2015

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

Apr

Bulanan (mtm)

0.07

0.58

0.02

0.55

0.89

0.68

-0.23

0.60

0.23

0.36

0.33

2.38

0.31

0.39

-Volatile Food

-0.43

1.10

-0.71

1.69

2.21

0.60

-2.55

1.58

-0.48

0.98

0.00

3.44

-0.44

-1.09

-Administered Price

0.28

0.22

-0.59

0.72

0.47

3.50

-0.37

0.65

0.43

0.21

0.47

6.06

1.01

2.62

Tahunan (yoy)

0.10

0.36

0.42

0.14

0.25

0.07

0.50

0.22

0.38

0.25

0.39

1.01

0.32

0.19

3.97

4.63

4.50

4.50

6.75

5.93

7.78

7.59

6.59

6.66

4.13

7.77

6.07

6.48

4.30

7.12

7.47

6.55

14.71

11.88

15.47

13.48

5.66

6.07

1.26

6.46

3.95

4.56

2.79

2.76

2.82

2.96

3.44

6.96

15.60

16.27

17.28

13.87

6.25

17.03

10.36

12.71

4.28

4.44

4.04

4.27

4.02

3.50

3.57

3.67

4.17

4.91

4.38

5.59

5.54

5.36

-Volatile Food -Administered Price -Core Inflation

b) Disagregasi Inflasi Jawa Timur Berdasarkan disagregasinya, inflasi kelompok administered price mengalami kenaikan yang signifikan yaitu dari 2,96% (2012) menjadi 16,27% (2013) dan 17,03% (2014). Kenaikan mulai terjadi pada Juli 2013, dan Desember 2014 karena adanya kenaikan harga BBM pada 2 (dua) periode tersebut. Administered Price sebagai dampak lanjutan dari kenaikan BBM yang terjadi pada tanggal 28 Marert 2015, LPG 12 kg dan tarif Kereta Api pada tanggal 1 April 2015 sehingga mendorong kenaikan inflasi kelompok administered price.

Inflasi kelompok volatile food Jawa Timur 4,56% (yoy) sebagai koreksi harga beras dan cabai rawit yang mendorong deflasi kelompok volatile food. Inflasi kelompok volatile food walaupun sempat naik signifikan pada tahun 2013 (sebagai

dampak

kebijakan pengendalian impor hortikultura, dampak lanjutan kenaikan harga BBM, serta faktor seasonal hari besar keagamaan) namun pada tahun 2014 telah kembali ke pola normalnya yang berada di kisaran 3% - 5%. Sementara inflasi kelompok core inflation sebesar 5,36% relatif stabil seiring dengan melambatnya permintaan masyarakat terutama untuk barang tahan yang lama, walaupun mulai meningkat pada tahun 2014 seiring dengan peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap dampak lanjutan kebijakan administered dan pengaruh kondisi global yang belum stabil.

c) Komoditas Penyumbang Inflasi Jawa Timur dan Faktor-faktor Penyebab Komoditas Tersebut Menjadi Pendorong Inflasi Paling Besar Pemetaan komoditas penyumbang inflasi di Jawa Timur terus dilakukan berdasarkan besarnya sumbangan serta frekuensi terjadinya inflasi. Komoditas yang sering memberikan sumbangan inflasi Jatim dilihat dari core inflation yaitu masalah upah, dan kelompok volatile food yaitu beras, bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras. Sedangkan dari kelompok administered price yaitu bensin, angkutan dalam kota, bahan bakar rumah tangga (LPG), dan tarip listrik. Beberapa faktor yang menjadi penyebab komoditas tersebut diatas sebagai pendorong inflasi paling besar antara lain terkait dengan aspek produksi, kelembagaan, distribusi, tata niaga pasar, teknologi, serta asimetri harga. Secara detail penyebabnya per kelompok inflasi adalah sebagai berikut : Faktor

Permasalahan

Komoditas di Volatile Food Produksi

Distribusi dan Tata Niaga

Kelembagaan

Asimetri harga Teknologi

- Produksi sangat bergantung pada cuaca - Berkurangnya luas lahan karena alih fungsi lahan - Pola tanam belum berjalan dengan baik karena petani menanam komoditas yang harganya menarik - Petani tidak mau mengikuti pola tanam yang disarankan karena rendahnya daya serap Industri - Produksi peternakan sangat dipengaruhi harga pakan yang mayoritas impor - Mekanisme buffer belum berjalan secara optimal - Distribusi barang sepenuhnya mengikuti mekanisme perdagangan bebas sehingga seringkali terjadi shortage di Jawa Timur - Rantai pasokan yang panjang dari produsen ke konsumen, yang tidak semuanya bernilai tambah - Petani belum memiliki sistem yang terintegrasi dari tanamjual hasil panen - Belum ada perlindungan hasil produksi petani (jaminan serapan inti-plasma, stabilitas harga jual, dll) - Belum terbentuknya mekanisme kerja sama antar daerah secara konsisten dan kontinyu - Terdapat perbedaan harga antar kabupaten/kota di Jawa Timur - Teknologi yang digunakan terbatas (sebatas penggunaan bibit unggul dan pembasmian hama)

- Belum terdapat teknologi utk meningkatkan kuantitas produksi dan produktivitas secara missal sehingga tidak tergantung kepada cuaca - Ekspektasi masyarakat terhadap harga cenderung Ekspektasi meningkat dalam menyikapi situasi tertentu (hari keagamaan, kebijakan administered) Komoditas di Administered Price Regulasi (struktural)

Ekspektasi

- Penetapan harga atau tarif komoditas administered (a.l. BBM, tarif listrik) saat ini mengacu kepada harga internasional (minyak dunia, nilai tukar) sehingga inflasi komoditas ini lebih berfluktuatif dan bersifat uncontrollable - Tingginya ekspektasi masyarakat menyebabkan terjadinya dampak lanjutan (2nd round dan 3rd round) terhadap penerapan kebijakan administered. Contoh: kenaikan sepihak tarif angkutan dalam kota.

Faktor

Permasalahan

Komoditas di Core Inflation Regulasi Ekspektasi

- Penyesuaian UMK tiap awal tahun menggiring kenaikan harga barang dan jasa - Dampak lanjutan berbagai kebijakan administered price terhadap kenaikan harga barang dan jasa. Contoh: kenaikan harga LPG mendorong kenaikan harga makanan jadi, kenaikan UMK mendorong kenaikan upah, dll.

d) Kendala Pencapaian Inflasi Dibagi berdasarkan beberapa bagian yaitu Produksi, Kelembagaan, Asimetri Harga, Ekspektasi, Teknologi, Distribusi dan Tata Niaga. Permasalahan yang terjadi dalam sektor produksi yaitu produksi yang tidak tersebar sepanjang tahun, pola tanam yang belum berjalan dengan baik, berkurangnya luas lahan karena alih fungsi lahan. Dalam sektor kelembagaan petani belum memiliki sistem terintegrasi (dari tanam-jual), Belum ada perlindungan/jaminan penyerapan

hasil produksi

petani dan perbedaan kapasitas antar TPID di Jawa Timur dalam mengendalikan inflasi. Pada sektor Asimetri Harga terdapat perbedaan harga yang besar di tingkat produsen dan konsumen serta terdapat perbedaan harga antar kabupaten/kota di Jawa Timur. Kendala pencapaian inflasi di Jawa Timur yang selanjutnya ialah ekspektasi masyarakat terhadap harga cenderung meningkat dalam menyikapi

situasi tertentu contohnya pada hari keagamaan, yang merupakan penetapan kebijakan administered. Teknologi merupakan kendala dalam pencapaian inflasi di Jawa Timur , yaitu masih terbatasnya teknologi yang terbatas untuk meningkatkan kuantitas produksi dan produktivitas dan belum adanya sistem informasi yang komprehensif dari hulu ke hilir di sektor pertanian. Selanjutnya Distribusi & Tata Niaga, dalam hal ini tidak terdapatnya informasi stok di masyarakat, mekanisme buffer (selain beras) belum optimal, penjualan hasil produksi tidak terbatas di Jawa Timur namun bebas dijual ke luar Jawa Timur serta rantai pasokan yang panjang. 2. Kegiatan Pengendalian, Upaya Pengendalian Inflasi Jawa Timur dan

Respon

Kebijakan Yang Diambil a) Kegiatan Pengendalian Inflasi Jawa Timur Kegiatan pengendalian inflasi di Jawa Timur dilakukan dengan frekuensi pelaksanaan kegiatan dan koordinasi TPID yang selalu meningkat setiap tahunnya, diiringi dengan peningkatan kualitas dan output yang dihasilkan. Pada tahun 2012 mengadakan rapat teknis 4 kali, rapat pleno 2 kali, rakorwil 1 kali, rekomendasi kebijakan 4 kali, siaran pers 2 kali, kegiatan lapangan 4 kegiatan. Pada tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu rapat teknis 2 kali, rapat pleno 3 kali, rakorwil 5 kali, rekomendasi kebijakan 6 kali, siaran pers 4 kali, kegiatan lapangan 7 kegiatan, Semakin meningkat pada tahun 2014 yaitu rapat teknis 2 kali, rapat pleno 3 kali, rakorwil 7 kali, rekomendasi kebijakan 8 kali, siaran pers 16 kali, kegiatan lapangan 10 kegiatan. b) Upaya Yang Dilakukan oleh TPID maupun Bank Indonesia Sebagai Salah Satu Anggota TPID Atau Setiap Anggota TPID Beserta Pengaruhnya Terhadap Capaian Pengendalian Inflasi Dalam Kurun Waktu 3 (Tiga) Tahun Terakhir. Instansi 2012 2013 2014 TPID Jawa Timur Upaya - Pelaksanaan - Pelaksanaan - Pelaksanaan Subsidi Ongkos Subsidi Bantuan Ongkos Angkut Ongkos Angkut Angkut - Kebijakan taktis - Penanganan mengatasi dampak terpadu dampak pengendalian erupsi Gunung impor Kelud hortikultura

Dampak

- Inflasi komoditas - Inflasi komoditas - Inflasi komoditas beras, tepung pangan strategis pangan strategis terigu, gula pasir saat Lebaran lebih stabil, sedangkan dan minyak goreng rendah dari inflasi bulanan terkendali provinsi lain di (mtm) ketika Jawa Lebaran jauh lebih - Barang impor rendah dari dapat dikeluarkan Nasional dan harga bawang - Inflasi pasca putih dan bawang erupsi Gunung merah berangsur Kelud terkendali, turun lebih rendah dari proyeksi Bank Indonesia Upaya - Menyampaikan - Menyampaikan - Menyampaikan rekomendasi laporan rutin early warning - Berkoordinasi asesmen signal dan dengan Biro perkembangan berbagai kajian Ekonomi inflasi tentang isu (sekretariat) - Menyampaikan strategis untuk melakukan rekomendasi serta simulasinya Rapat Koordinasi - Melakukan terhadap inflasi berkala diseminasi - Menyampaikan informasi untuk laporan rutin pengendalian asesmen ekspektasi perkembangan - Melakukan inflasi perhitungan - Menyampaikan pergerakan harga rekomendasi kab/kota non inflasi - Memfasilitasi menggunakan data pembentukan SISKAPERBPAO TPID Kab/Kota di Jatim - Diseminasi informasi Biro Ekonomi Upaya - Menjadi - Menjadi koordinator - Bekerjasama koordinator pelaksanaan dengan Bank pelaksanaan Operasi Pasar Indonesia untuk Operasi Pasar - Berkoordinasi berkoordinasi - Melakukan dengan Bank dengan TPID koordinasi lintas Indonesia kab/kota instansi (sekretariat) untuk - Melakukan

melakukan Rapat Koordinasi berkala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Upaya - Me-maintain - Meningkatkan kualitas data administrasi SISKAPERBAPO SISKAPERBAPO - Mengoptimalkan - Mengoptimalkan pelaksanaanlelang penggunaan resi di pasar induk puspa gudang agro - Menjadi koordinator Operasi pasar

Dinas Pertanian Upaya - Meningkatkan Indeks Pertanaman - Memberikan bantuan sarana produksi pertanian - Koordinasi penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman

- Meningkatkan Indeks Pertanaman - Meningkatkan penyuluhan dan pendampingan kepada petani - Perbaikan sarana irigasi

koordinasi lintas instansi - Koordinasi kualitas data dengan admin SISKAPERBAPO 38Kabupaten/Kota di Jatim - Mendorong kerjasama antar daerah melalui pengiriman misi dagang dan KPD - Meningkatkan Indeks Pertanaman - Membuka lahan alternatif untuk kedelai dan cabai - Koordinasi lintas SKPD terkait pengairan & antisipasi banjir - Optimalisasi produksi pangan dan hortikultura

Dinas Informasi dan Komunikasi Upaya - Menyusun - Menyusun - Menyusun pemberitaan pemberitaan pemberitaan terkait terkait terkait pengendalian pengendalian pengendalian inflasi dan inflasi dan pasokan inflasi dan pasokan - Mengkoordinasi pasokan - Mengkoordinasi pelaksanaan - Mengkoordinasi pelaksanaan press press conference pelaksanaan conference dan dan talk show press conference talk show dan talk show Dinas Perhubungan dan DLLAJ Upaya - Menginformasikan - Menginformasikan - Memastikan perkembangan perkembangan tarif infrastruktur

infrastruktur dan kendala di beberapa daerah - Menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur

transportasi - Menetapkan batas atas tarif angkutan pasca kenaikan BBM - Menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur

BULOG Divre Jawa Timur Upaya - Melakukan - Menambah pengadaan komoditas yang beras sesuai ada di Bulogmart target (buffer) (selain beras, a.l. - Menyalurkan bumbu dan telur) raskin dan operasi pasar Pertamina Upaya - Menambah - Melakukan pasokan BBM pengawasan sebesar 10% pada pasca pembatasan saat Lebaran dan BBM bersubsidi menyediakan - Menambah kantong2 pasokan pasokan BBM di wilayah sebesar 10% pada tertentu saat Lebaran dan menyediakan kantong2 pasokan di wilayah tertentu

jalan memadai untuk mendorong kelancaran distribusi - Menetapkan aturan batas maksimal volume kendaraan - Menetapkan batas atas tarif angkutan pasca kenaikan BBM - Menjadi operator pelaksanaan Bantuan Ongkos Angkut - Mengusulkan penyesuaian HPP beras,kedelai - Melakukan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi - Melakukan pengawasan distribusi LPG 3kg - Menyediakan kantong-kantong pasokan BBM di wilayah tertentu pada saat hari besar keagamaan

c) Respon Kebijakan dan Strategi TPID - Penguatan Kelembagaan Terdapat 3 (tiga) kegiatan besar yaitu Meningkatkan efektivitas koordinasi TPID, Fasilitasi pembentukan TPID Kabupaten/Kota, Koordinasi dan pendampingan

TPID Jawa Timur kepada TPID Kab/Kota (penguatan kapasitas). Sehingga dapat meningkatkan efektivitas koordinasi TPID dengan melakukan koordinasi yang telah mampu mengidentifikasi sumber & potensi risiko inflasi , setiap rapat selalu terdapat rekomendasi kebijakan, memberikan respon yang cepat terhadap isu strategis yang terjadi di masyarakat. Fasilitasi pembentukan TPID Kabupaten/Kota ; pada saat ini telah terbentuk 37 TPID Kabupaten/Kota di Jawa Timur, 1 Kota yaitu Kota Surabaya yang telah melakukan fungsi pengendalian inflasi namun tidak dalam bentuk Tim, melainkan forum koordinasi. Koordinasi dan pendampingan TPID Jawa Timur kepada TPID Kabupaten/Kota (penguatan kapasitas) dilakukan secara berkala dengan menyediaan informasi dan sosialisasi perhitungan pergerakan harga melalui SISKAPERBAPO bagi Kabupaten/Kota yang tidak dihitung inflasinya , menjadi narasumber dalam setiap rapat koordinasi dan menyampaikan benchmark pengendalian inflasi dari daerah lain untuk mendorong kemungkinan kerjasama antar daerah - Produksi, Distribusi dan Konektivitas Pada tahun 2014 saat penanganan erupsi gunung Kelud dan Pemetaan Surplus Defisit Pangan. Pada saat rapat pleno yang 18 Feb 2014 untuk penanganan erupsi gunung Kelud menghasilkan beberapa keputusan untuk ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut:

Aspek Produksi

Distribusi

Ekspektasi Ekonomi

Sosial

Tindak Lanjut Dinas Pertanian segera mengkoordinasi penyelamatan komoditas cabai yang masih bisa dipanen, memberikan bantuan benih dan melaksanakan gerakan menanam cabai untuk mengantisipasi berkurangnya produksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan menghimbau berbagai asosiasi untuk melakukan distribusi secara merata di daerah bencana sehingga tidak menimbulkan kelangkaan pasokan Bank Indonesia dan Diskominfo mendiseminasikan informasi tentang kecukupan pasokan ke masyarakat agar ekspektasi inflasi tidak meningkat Bank Indonesia menginisiasi perbankan Jawa Timur untuk mengambil kebijakan relaksasi kredit berupa rescheduling, restructuring dan reconditioning bagi para debitur yang terdampak erupsi Gunung Kelud Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera mengumpulkan dan mendistribusikan bantuan sehingga meminimalkan tindakan spekulasi pihakpihak yang tidak bertanggung jawab

Sehingga inflasi dapat terkendali, bahkan lebih rendah dari prediksi (0,6%0,75%)

Periode Feb-14 Mar-14

Kediri 0.05 0.02

Malang 0.31 0.43

Jatim 0.28 0.23

Nasional 0.26 0.08

Sedangkan dengan melakukan Pemetaan Surplus Defisit Pangan , maka surplus defisit daerah dapat diketahui, dapat menjadi model pembentukan kerjasama daerah serta penguatan buffer pangan.

B

Pemetaan Surplus Defisit Pangan

M

w

B

Sumber: BPS dan Dinas Pertanian

Sumber: BPS dan Dinas Pertanian Olah

- Regulasi dan Monitoring Dilaksanakan Pemberian bantuan ongkos angkut yang dilakukan untuk 4 (empat) komoditas utama yaitu beras, tepung terigu, gula pasir dan minyak goreng. Komponen yang dibantu adalah biaya packaging, ongkos tenaga kerja dan biaya angkut, seperti yang terlihat dalam tabel realisasi bantuan tahun 2014 dibawah ini:

Komoditas Beras Gula Pasir Minyak Goreng Tepung Terigu

Satuan kg kg liter kg Total

Bantuan 250 750 2,000 500

Volume 821,724 772,629 935,640 190,531

Total Bantuan (Rp) 205,431,000 579,471,750 1,871,280,000 95,265,500 2,751,448,250

Pada periode pelaksanaan, inflasi komoditas pangan strategis stabil. Inflasi bulanan ketika Lebaran juga lebih rendah dari Nasional. Regulasi lainnya diberlakukan pada pembebasan pajak kendaraan bermotor saat terjadi kenaikan BBM tahun 2014, selain itu juga berlaku pada pengawasan penyaluran BBM bersubsidi saat terjadi pembatasan. Monitoring menghitung pergerakan harga Kabupaten/Kota non perhitungan inflasi BPS dengan data SISKAPERBAPO (early warning signal). - Kajian dan Informasi Kajian pada tahun 2014 memberikan analisis dampak dan simulasi kenaikan kebijakan administered yaitu BBM, tarif listrik, dan LPG terhadap inflasi di Jawa Timur. Analisis dampak berbagai bencana alam terhadap produksi dan distribusi yang selanjutnya mempengaruhi inflasi di provinsi Jawa Timur. Sedangkan rekomendasi yang diberikan pada tahun 2014 yaitu memastikan produksi serta distribusi tetap berjalan dengan baik pasca erupsi gunung Kelud sehingga tidak mengganggu ketersediaan pasokan di masyarakat, sentra produksi di Jawa Timur agar memprioritaskan penyaluran komoditas pangan strategis di daerah bencana dan di internal Jawa Timur untuk stabilisasi harga, mengoptimalkan peran kelompok tani/ternak/nelayan guna memperpendek rantai distribusi, himbauan kepada asosiasi komoditas daging sapi untuk menetapkan kuota tertentu prioritas pemenuhan daging sapi di Jawa Timur pada saat permintaan tinggi , dan segera menetapkan tarif angkutan pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. - Pengendalian Ekspektasi Bank Indonesia melalukan banyak hal untuk menggiring ekspektasi masyarakat maupun rumah tangga terhadap dampak-dampak kenaikan harga yang muncul yang dilakukan secara intensif. Pada tahun 2015 ini juga melakukan

kegiatan yang sama pada saat menjelang Lebaran tahun ini dan beberapa pihak seperti Pertamina dan Bulog untuk menjelaskan stok mereka menjelang Lebaran. No Bentuk Kegiatan 1

Tanggal

Press Release dan 18 Februari 2014 Press Conference (7 kali) 8 Maret 2014 29 April 2014 9 Juni 2014 25 Agustus 2014 15 Oktober 2014 19 November 2014

2

Narasumber talk 6 Februari 2014 show 17 Februari 2014 (9 kali) 20 Februari 2014

Tema Hadapi Banjir dan Erupsi Kelud, Ketahanan Pangan Jatim Masih Kuat Perbankan Relaksasi Kredit untuk Korban Kelud Hadapi El-Nino Ketahanan Pangan Jatim Terjamin Jelang Ramadhan, TPID Jatim Operasi pasar di 38 kab/kota Inflasi dan Ketahanan Pangan Jatim Masih Aman TPID Jawa Timur Pastikan Kelancaran Pasokan Energi dan Pangan Hingga Akhir Tahun TPID Perkuat Ketahanan Produksi dan Distribusi Hadapi Kebijakan Reformasi Subsidi BBM Antisipasi dan Penanganan Bencana Alam Penanganan Musibah Gunung Kelud Penanganan Bencana Pasca Erupsi Gunung Kelud

25 Februari 2014

Pemulihan Pasca Bencana Gunung Kelud

12 Juni 2014

Stabilisasi Harga Bahan Pokok Jelang Ramadhan

23 Juni 2014

Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Ramadhan

26 Juni 2014 14 Juli 2014

Antisipasi Kenaikan Harga Sembako Jelang Ramadhan Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Ramadhan

7 Agustus 2014

Pembatasan BBM Bersubsidi

3. Tantangan Inflasi, Strategi Pengendalian Inflasi, Dan Sasaran Inflasi Jawa Timur Tahun 2015 a) Tantangan Inflasi 2015 - Inflasi Inti ditandai dengan meningkatnya permintaan karena faktor musiman (Ramadhan dan Hari Raya Lebaran pada triwulan III-2015, Natal dan Tahun Baru pada triwulan IV-2015). Potensi peningkatan permintaan untuk bahan bangunan pada semester II-2015 seiring percepatan infrastruktur di berbagai bidang dan berbagai daerah yang diprakirakan akan mulai dilakukan pada semester tersebut. Kondisi ekonomi global yang masih belum kondusif dan harga komoditas internasional yang belum stabil. - Administered

Price

terjadinya

peningkatan

volatilitas

harga

kelompok

administered price (BBM, LPG dan Tarip Listrik). Rencana kenaikan cukai rokok

dari 8% menjadi 10% yang rencananya akan dilakukan pada Juli 2015. Rencana kenaikan PPn BM (Pajak Pertambahan Nilai untuk Barang Mewah) secara bertahap pada Semester I-2015 dan kenaikan tarif angkutan menjelang Lebaran. - Volatile Food terjadinya pergeseran musim panen raya padi pada Triwulan I-2015, Potensi kenaikan harga bumbu-bumbuan karena adanya potensi berkurangnya lahan tanam yang digunakan untuk menanam komoditas lain yang lebih menguntungkan untuk petani. Terbatasnya penggunaan teknologi sehingga masih tergantung pada cuaca. Tata Niaga yang belum efisien. Infrastruktur dalam mendukung produktivitas pertanian belum optimal. b) Strategi Pengendalian Inflasi Jatim 2015 Strategi Pengendalian Inflasi Jawa Timur diterjemahkan dalam 5 pilar yang disebut dengan GADIS

REMO KANGEN yaitu Penguatan Kelembagaan,

Produksi, Distribusi & Konektivitas, Regulasi & Monitoring, Kajian & Rekomendasi, Pengendalian Ekspektasi yang sekaligus menjadi fokus kegiataan TPID di Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2015. No 1

Strategi Penguatan Kelembagaan

2

Produksi, Distribusi dan Konektivitas

3

Regulasi dan Monitoring

Program Kerja a. Meningkatkan koordinasi dan fungsi pengendalian inflasi Kota Surabaya b. Meningkatkan koordinasi antar anggota TPID dan mendorong kerjasama antar daerah untuk pemenuhan pangan c. Meningkatkan hubungan kerja antara TPID Provinsi dan TPID Kab/Kota, antar Provinsi dan Pusat (Pokjanas) a. Penyerapan produk pertanian melalui sistem resi gudang dan tunda jual b. Clustering TPID (berdasarkan surplus defisit produksi pangan) untuk menyelesaikan berbagai permasalahan strategis c. Pemberdayaan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) untuk konektivitas daerah d. Pemberdayaan Indonesian Network a. Operasi Pasar dengan menambah komoditas di luar 4 (empat) komoditas utama b. Mengoptimalkan fungsi BULOG sebagai lembaga buffer c. Penyempurnaan SISKAPERBAPO dengan menambahkan besaran produksi pangan d. Forum sharing mitigasi administered prices

4

Kajian dan

a. Meningkatkan analisis potensi risiko inflasi sehingga dapat menjadi early warning signal untuk pengambilan kebijakan pengendalian harga b. Sharing analisis inflasi kepada TPID Kota dan perkiraan ke depan c. Penyusunan laporan tahunan evaluasi TPID Provinsi

Informasi

5

Pengendalian Ekspektasi

a. Memperkuat fungsi kehumasan TPID di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur b. Meningkatkan komunikasi kepada masyarakat terkait kecukupan pasokan dan pengendalian harga melalui berbagai media c. Talkshow radio dan TV lokal d. Release berita media cetak e. Meningkatkan kuantitas penulisan artikel di media massa terkait inflasi oleh anggota TPID Jatim

 Strategi Antisipasi Menjelang Hari Besar Keagamaan Beberapa strategi yang dilakukan untuk menghadapi inflasi seasonal pada saat hari besar keagamaan antara lain :  Menyelenggarakan Operasi Pasar-Bantuan Ongkos Angkut - Dilakukan untuk 4 (empat) komoditas utama yaitu beras, tepung terigu, gula pasir dan minyak goreng. Komponen yang dibantu adalah biaya packaging, ongkos tenaga kerja dan biaya angkut. - Mekanisme pelaksanaan melalui Bulogmart (sebagai penyedia komoditas dan

operator)

dengan

koordinator

adalah

Dinas

Perindustrian

dan

Perdagangan. - Dilaksanakan di 2 (dua) pasar dan mobile (kecuali di Surabaya : 4 pasar). - Waktu penyelenggaraan 1 (satu) bulan sebelum Lebaran dan 1 (satu) minggu setelah Lebaran. Contoh realisasi selama tahun 2014 : Komoditas

Satuan

Bantuan

Volume

Total Bantuan (Rp)

Beras

kg

250

821,724

205,431,000

Gula Pasir

kg

750

772,629

579,471,750

liter

2,000

935,640

1,871,280,000

Minyak Goreng

Tepung Terigu

kg

500

190,531

95,265,500

Total

2,751,448,250

- Pada tahun 2015, direncanakan terdapat beberapa perubahan, yaitu penambahan jumlah komoditas yang akan menjadi sasaran operasi pasarbantuan ongkos angkut menyesuaikan dengan tekanan inflasi, perubahan alokasi bantuan untuk masing-masing komoditas.  Mengadakan talk show atau press conference - Menjelang hari besar keagamaan, umumnya terdapat peningkatan permintaan dan konsumsi masyarakat yang signifikan sehingga berpotensi terjadi shortage untuk komoditas tertentu. - Hal tersebut dapat menjadi sasaran para spekulan untuk meningkatkan harga secara sepihak sehingga merugikan konsumen dan inflasi juga meningkat. Untuk itu diperlukan komunikasi aktif kepada masyarakat melalui berbagai media yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. - Beberapa contoh talk show dan press conference yang dilakukan oleh TPID Jawa Timur maupun TPID Kabupaten/Kota: No 1

Bentuk Kegiatan Press Release dan Press Conference

Tanggal

Tema

9 Juni 2014

Jelang Ramadhan, TPID Jatim Operasi pasar di 38 kab/kota

25 Agustus 2014

Inflasi dan Ketahanan Pangan Jatim Masih Aman TPID Jawa Timur Pastikan Kelancaran Pasokan Energi dan Pangan Hingga Akhir Tahun TPID Perkuat Ketahanan Produksi dan Distribusi Hadapi Kebijakan Reformasi Subsidi BBM Stabilisasi Harga Bahan Pokok Jelang Ramadhan Narasumber:Kepala Disperindag Jatim, Kepala BULOG Jatim dan Komisioner KPP Jatim

15 Oktober 2014

19 November 2014

2

Narasumber show)

(talk

12 Juni 2014 Ajang Wadul TVRI

23 Juni 2014 Sindo FM

26 Juni 2014 Suara Surabaya

14 Juli 2014 RRI Madiun

No

Bentuk Kegiatan

Tanggal 7 Agustus 2014 JTV

Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Ramadhan Narasumber : Bank Indonesia Jatim, Disperindag Kota Surabaya, Pelaku Usaha Antisipasi Kenaikan Harga Sembako Jelang Ramadhan Narasumber : Gubernur Jatim, Kepala Dinas Pertanian Jatim, Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Ramadhan Narasumber : Kabid Disperindag Madiun Tema Pembatasan BBM Bersubsidi Narasumber : Kepala Dinas ESDM, Manajer Pertamina

 Melakukan pengawasan barang beredar - Dilakukan di pasar modern dan pasar tradisional untuk memastikan ketersediaan barang di masyarakat serta meminimalkan peredaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. - Kegiatan ini menjadi penting untuk memberikan efek jera kepada para spekulan dan memberikan

sinyal

kepada

seluruh

pedagang

bahwa

terdapat pihak yang mengawasi dan memantau peredaran barang.  Strategi Pengendalian Inflasi Jatim 2015 - Menjelang Lebaran Tantangan Inflasi

Strategi Pengendalian Inflasi

Meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari-hari besar besar keagamaan

- Melakukan pelaksanaan operasi pasar Bantuan Ongkos Angkut yang rencananya akan dilaksanakan pada 10 Juni 2015 s.d. 15 Juli 2015 untuk 4 (empat) komoditas pangan strategis yaitu Beras, Minyak Goreng, Tepung dan Gula. - Operasi Pasar Situasional apabila terjadi tekanan harga

pada komoditas pangan strategis lainnya diluar 4 komoditas tersebut. Kenaikan tarip angkutan menjelang Lebaran

- Pengawasan intens terhadap penetapan tarip dan menyediakan posko pengaduan selama masa angkutan lebaran dalam rangka mengawasi penetapan tiket Angkutan Kota Dalam Provinsi. - Penyelenggaraan Angkutan Gratis Moda Transportasi Darat (Bus dan kereta Api) dan Laut (Kapal laut).

Meningkatnya ekspektasi menjelang menjelang hari-hari besar besar keagamaan

- Talkshow dengan Tema “Antisipasi Kenaikan Harga Menjelang Lebaran” di Radio dan Televisi. - Press Conference dan Siaran Pers. - Sosialisasi dan edukasi publik.

Terbatasnya penggunaan teknologi pertanian

- Meningkatkan dukungan teknologi dalam meningkatkan produktivitas pertanian, antara lain seperti Instalasi Irigasi Tetes Sederhana untuk mendorong Gerakan Tanam Cabai saat kemarau, Pemasangan Netting House untuk antisipasi hama, Rain Shelter sebagai pelindung di musim hujan, peningkatan fasilitas pergudangan (cold storage dan dry storage),dll.

Tata Niaga yang belum efisien

- Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan kerjasama distribusi komoditas pangan strategis antar daerah surplus dengan daerah defisit. - Kerjasama Kabupaten/Kota diformalkan tahun 2015 per Bakorwil termasuk mengupayakan untuk pengoptimalan tol laut (B2B). - Mendukung terselenggaranya elektronifikasi informasi dan transkasi (e-commerce) di PT. Jatim Nusa Utama (JNU) . - Pembangunan Early Warning System untuk memantau pergerakan harga di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur

- Percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti pembangunan dan perbaikan Jaringan irigasi, pembangunan waduk, dll.

 Strategi hadapi kenaikan harga akibat kebijakan administered - Kenaikan kebijakan administered (misal : BBM) bukan merupakan pola seasonal, sehingga strategi yang ditetapkan tidak dapat direncanakan dalam jangka panjang, melainkan responsif pada saat sebelum dan setelah kenaikan

terjadi.

Beberapa strategi

yang dilakukan oleh TPID Jawa Timur dan

Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : Aspek

TPID Jatim

TPID Malang

TPID Kediri

Angkutan

Segera menetapkan tarip batas atas angkutan

Segera menetapkan tarip batas atas angkutan

-Kerjasama dengan Koperasi - Pengawasan melekat dari Polda Jatim

Pemantauan dan monitoring stok BBM bersubsidi di SPBU

Penetapan tarif angkutan. Usulan kenaikan 25% -40% Mengadakan OP kerjasama antara BULOG, Dinas Pasar dan Disperindag 6 komoditas Monitoring Perbaikan bersama stok infrastruktur BBM (jalan utama) bersubsidi untuk antara TPID, memperlancar Hiswana distribusi Migas, Polresta dan Pertamina

Bahan Makanan

Distribusi

Ekspektasi

TPID Jember

Segera menetapkan tarip angkutan dalam kota -Membentuk tim Penyediaan -Mengadakan khusus gudang OP pengamanan kering/basah -Penyaluran pangan(BULOG, untuk raskinda Disperta dan menjaga Disnak) ketersediaan -Mengadakan OP pasokan

Edukasi urgensi kenaikan BBM melalui berbagai media massa

Komunikasi kepada masyarakat (himbauan kepada masyarakat)

Komunikasi kepada masyarakat terkait keamanan stok BBM untuk mencegah panic buying dan kenaikan harga yang tidak terkendali di tingkat

-Komunikasi kepada masyarakat melalui media radio,SMS Blast dan media local - Kerjasama dengan bagian Humas Pemkab

pengecer Energi Alternatif

Rencana integrasi BBG di SPBU Pertamina

Usulan menetapkan HET LPG kepada Bupati agar tidak terimbas kenaikan BBM

c) Sasaran Inflasi Jawa Timur Perlu upaya keras yang terkoordinasi dan terencana dengan baik, serta komitmen penuh dari seluruh stakeholders, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk dapat mencapai sasaran inflasi 3% + 0,5% di tahun 2024.

Maturation Levelering, Inflasi 4% + 1% Identifikasi & Penguatan Koordinasi

Follow Through Antisipasi dan Proaktif Inflasi 4% + 1%

Mature & Well Established Inflasi 4% + 1% Mechanism

Inflasi 3,5% + 1% CI : 5,0 – 5,5 AP : 0,0 – 0,5 VF : 5,0 – 5,5

CI : 4,5 – 5,0 AP : 4,0 – 4,5 VF : 4,5 – 5,0

CI : 4,0 – 4,5 AP : 4,0 – 4,5 VF : 4,5 – 5,0

CI : 4,0 – 4,5 AP : 4,0 – 4,5 VF : 4,5 – 5,0

Inflasi 3,5%

CI : 3,5 – 4 AP : 4,0 – VF : 4,5 –

Strategi Pengendalian Inflasi TPID Jatim Penguatan Kelembagaan

Produksi, Distribusi & Konektivitas

Regulasi & Monitoring

Kajian & Informasi

Pengendalian Ekspektasi

4. Tugas dan Fungsi Dari Tiap-Tiap Anggota TPID, Mekanisme Kerja dan Koordinasi Yang Dilakukan Oleh TPID a) Tugas dan Fungsi tiap-tiap Anggota TPID Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/85/KPTS/013/2015 tanggal 4 Februari 2015 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, tugas TPID adalah : - Memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait perekonomian dan pengendalian inflasi daerah - Memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait dengan perekonomian dan pengendalian inflasi daerah - Merumuskan

rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan

upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindak lanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing - Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah - Melakukan

analisa

permasalahan

perekonomian

daerah

yang

dapat

mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa - Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi ekonomi dan pengendalian inflasi daerah - Melakukan

analisa

permasalahan

perekonomian

daerah

yang

dapat

mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa; - Melakukan inventarisasi data dan informasi tentang perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan inflasi daerah - Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa - Menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung rumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan pengggaran serta upah minimum di daerah

- Melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga - Mengoptimalkan penyediaan

pemanfaatan dan

diseminasi data/informasi

mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses oleh masyarakat - Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui Rapat Koordinasi Wilayah TPID Kabupaten/Kota, Provinsi, serta rapat koordinasi nasional TPID; - Melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan pengendalian inflasi daerah kepada TPID Kabupaten/Kota yang berada di wilayahnya - Membentuk Tim Kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan Sementara tugas masing-masing anggota TPID adalah melaksanakan fungsi pengendalian inflasi di atas dari sisi kewenangan Tupoksi masing -masing SKPD. Sebagai contoh beberapa tugas anggota secara detail : Anggota TPID Bank Indonesia

-

-

-

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

-

-

Tugas Terkait TPID Menyampaikan secara bulanan asesmen inflasi Jawa Timur beserta rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan kepada Gubernur Jawa Timur, Bupati/Walikota, Ketua dan anggota TPID Jawa Timur. Melakukan pemantauan mingguan pergerakan harga 48 komoditas strategis melalui Survei Pemantauan Harga (SPH). Bekerjasama dengan Biro Administrasi Perekonomian Jawa Timur sebagai sekretariat bersama TPID Jawa Timur, mengadakan rapat Tim Teknis bulanan, Rapat Pleno dan Rapat Koordinasi Wilayah. Menginformasikan secara rutin data perkembangan harga (dari www.siskaperbapo.com) per komoditas baik nominal, rata-rata, tertinggi dan terendah dan deviasi serta melakukan koordinasi untuk peningkatan kualitas input informasi harga. Menyampaikan perkembangan kebijakan

-

Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan

-

-

Pemkab/Pemkot terkait pengendalian harga-harga barang, seperti pelaksanaan Operasi Pasar, Kunjungan Pasar maupun kelancaran distribusi komoditas pangan. Melaksanakan kegiatan terkait ketersediaan dan kualitas pasokan (operasi pasar bantuan ongkos angkut, pengawasan barang beredar, kunjungan pasar, dll). Menginformasikan perkembangan jumlah luas lahan pertanian, luas lahan siap panen, siklus pertanian dan peternakan khususnya hasil pertanian yang memberikan kontribusi tertinggi di wilayahnya (periode tanam/awal pembibitan hingga panen). Menginformasikan perkembangan dan hasil produksi baik kuantitatif maupun kualitatif. Melaksanakan kegiatan untuk mengantisipasi gangguan produksi akibat faktor cuaca maupun gangguan saran produksi.

b) Mekanisme Kerja Dan Koordinasi Yang Dilakukan Oleh TPID Mekanisme koordinasi TPID Jawa Timur dilakukan baik antar anggota TPID Jawa Timur maupun antara TPID Jawa Timur dengan TPID Kabupaten/Kota. Mekanisme kerja dan koordinasi antar anggota TPID Jawa Timur dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu : - Rapat Tim Teknis Rapat tim teknis merupakan rapat yang dihadiri anggota inti TPID yang berkaitan erat dengan masalah produksi dan distribusi. Rapat ini biasanya membahas hal-hal atau isu secara khusus yang hasilnya menjadi bahan diskusi dan diputuskan pada rapat pleno. - Rapat Tim Pleno (High Level Meeting) Merupakan tindak lanjut dari rapat tim teknis yang dihadiri oleh seluruh anggota TPID Jawa Timur. Selain membahas permasalahan yang telah didiskusikan pada rapat tim teknis, rapat ini juga membahas hal-hal yang lebih bersifat umum seperti perencanaan program kerja, evaluasi inflasi dan identifikasi isu strategis. - Kegiatan Lapangan TPID Merupakan tindak lanjut dari koordinasi TPID dalam rapat tim teknis maupun rapat tim pleno. Bentuk kegiatan antara lain seperti kunjungan pasar,

pengawasan

barang, pelaksanaan operasi pasar-bantuan ongkos angkut,

optimalisasi pelaksanaan lelang dan resi gudang, pasar rakyat, dll. Sementara mekanisme kerja dan koordinasi antara TPID Jawa Timur dengan TPID Kabupaten/Kota dilakukan dengan : - Rapat Tematik TPID Rapat Tematik merupakan rapat yang mengusung tema tertentu, khususnya terkait surplus defisit komoditas pangan (aspek produksi) dan pemenuhan pasokan (aspek distribusi) di Jawa Timur. Karena sifatnya yang tematik dan spesifik,

rapat

ini

hanya diikuti

oleh

Kabupaten/Kota

yang

memiliki

karakteristik yang memenuhi tujuan pelaksanaan rapat. - Rapat Koordinasi Wilayah Rapat ini dihadiri oleh TPID Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan dapat mengundang TPID provinsi lain. Materi yang didiskusikan adalah isu strategis terkini. Pengkayaan diskusi juga dilakukan dalam bentuk seminar yang mengundang para ahli sebagai narasumber sehingga dapat memberikan wawasan lebih luas dalam perumusan rekomendasi. - Fasilitasi TPID Kabupaten/Kota TPID Jawa Timur hadir di setiap rapat koordinasi TPID Kabupaten/Kota sebagai narasumber terkait perkembangan inflasi terkini, fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program kerja serta pengukuran pergerakan harga untuk Kabupaten/Kota

yang

tidak menjadi dasar perhitungan inflasi Badan Pusat

Statistik (BPS). 5. Rencana Aksi Atau Rekomendasi Kebijakan Yang Sudah Diberikan Oleh Bank Indonesia Sebagai Salah Satu Anggota TPID Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota a) Beberapa peran Bank Indonesia sebagai anggota TPID - Menyampaikan informasi dan analisis tentang perkembangan perekonomian dan inflasi terkini kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seluruh anggota TPID secara berkala (bulanan) - Menyampaikan kajian, analisis, skenario terhadap isu strategis terkait harga dan pasokan, serta simulasi dampaknya terhadap inflasi Jawa Timur - Bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi menginisiasi berbagai koordinasi TPID baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota

b) Rencana Aksi dan Rekomendasi Bank Indonesia - Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur (contoh : selama tahun 2015) Aspek Produksi,

Rekomendasi - Memastikan ketersediaan pasokan pangan menjelang

Distribusi dan

Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri dengan menjalin

Konektivitas

kerjasama antar daerah/provinsi penghasil pangan dan menetapkan alokasi tertentu produksi pangan sebagai buffer - Menjaga ketahanan pangan Jawa Timur khususnya komoditas beras, mengingat belum optimalnya penyerapan beras oleh Bulog Divre Jatim. - Mempertimbangkan BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi sebagai buffer pendukung ketahanan dan kedaulatan pangan Jawa Timur, agar dapat berperan pada periode musiman - Menghidupkan kembali lumbung-lumbung desa sebagai alternatif buffer yang patut dipertimbangkan

Regulasi dan Monitoring

- Menetapkan peraturan mengenai besaran (range) kenaikan tarif angkutan yang disesuaikan dengan kenaikan harga BBM - Meningkatkan pengawasan distribusi LPG 3 kg sehingga penyalurannya dapat tepat sasaran - Meningkatkan fungsi dan peranan PD Pasar di masingmasing Kabupaten/Kota, tidak hanya sebagai penyedia tempat/pasar melainkan juga sebagai lembaga buffer dan pelaku usaha, sehingga dapat mendorong terjaganya ketersediaan pasokan di masing-masing wilayahnya

Pengendalian Ekspektasi

- Perlu dilakukan upaya pengendalian ekspektasi dan pemahaman masyarakat terkait kebijakan administered price agar dapat direspon secara wajar, mengingat inflasi Jawa Timur dalam waktu 4 (empat) bulan terakhir di tahun 2015 lebih disebabkan kebijakan administered price (BBM, LPG 12 kg, listrik dan penyesuaian tarip angkutan)

- Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (contoh : selama tahun 2015) Pemerintah Kota Surabaya

-Perlunya

Rekomendasi melakukan pertemuan secara

berkala

dari

dinas/instansi yang menangani pasokan, distribusi, energi dan

pihak

perkembangan

lainnya harga

untuk di

Kota

melakukan evaluasi Surabaya,

sekaligus

menyampaikan rumusan kebijakan yang perlu diambil oleh Walikota Surabaya - Meningkatkan koordinasi antar instansi yang terkait dengan pengendalian harga, termasuk dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang menjadi pemasok utama bahan pangan strategis Kota Surabaya - Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peruntukan LPG 3 kg dan memperkuat pengawasan distribusi LPG 3 kg sehingga penyalurannya dapat tepat sasaran - Menjaga kecukupan pasokan komoditas pangan strategis di Surabaya terutama menjelang Ramadhan dan Hari Raya Lebaran di bulan Juni-Juli 2015 dengan memperkuat kerjasama dengan daerah penghasil komoditas pangan strategis baik di Jawa Timur maupun daerah/provinsi lain - Menetapkan pengaturan mengenai besaran (range) kenaikan tarif angkutan yang disesuaikan dengan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), sehingga meminimalkan kenaikan tarif angkutan yang terlalu tinggi yang dapat merugikan masyarakat - Menjaga

ketersediaan

pasokan

yang

secara

historis

mengalami kenaikan harga pada saat perayaan Imlek antara lain daging sapi, daging ayam ras dan makanan jadi - Menghimbau para tenant di berbagai pusat perdagangan untuk tidak menaikkan harga di luar kewajaran Kabupaten Sumenep

- Menjalin kerjasama dengan daerah produsen komoditas

pangan strategis di Jawa Timur maupun daerah/provinsi lainnya, guna mengantisipasi tekanan inflasi di Kabupaten Sumenep. Pola kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan pola government to business (G2B) atau business to business (B2B) - Memfasilitasi tempat penyimpanan ikan (cold storage) bagi nelayan, sehingga dapat menjaga ketersediaan pasokan ikan dan mendorong stabilitas harga ikan - Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi bantuan BBM kepada nelayan bilamana

kenaikan

harga

BBM

dinilai

terlalu tinggi (mencapai batas level tertentu) sehingga dapat menghambat aktivitas nelayan dalam melaut -Mengatur pola tanam komoditas pangan strategis sehingga dapat menghasilkan panen pada musim shortage -Memastikan

kelancaran

distribusi

pangan

di

daerah

kepulauan dengan membentuk buffer stock di masing-masing daerah kepulauan 6. Rekomendasi Atau Rencana Aksi Yang Sudah Dihasilkan Oleh TPID Dalam Kurun Waktu 3 (Tiga) Tahun Terakhir Dikaitkan Dengan Hasil Pemantauan Inflasi Dan Upaya Pengendalian Inflasi a) Rekomendasi dan Rencana Aksi Tahun 2013 Selama tahun 2013 terdapat 2 (dua) rekomendasi TPID kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 4 (empat) rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Pusat. No 1

2

Surat

Rekomendasi Kebijakan

No.530/4552/021/20

Ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang

13 tanggal 14 Maret

Perekonomian RI

2013

Rekomendasi :

kepada Menteri

Dalam rangka menstabilkan harga bawang putih di

Koordinator Bidang

Jawa Timur serta mengantisipasi kenaikan angka

Perekonomian RI

inflasi, Jawa Timur meminta kepada Bapak Menteri

No.530/4552/021/20

untuk :

13 tanggal 14 Maret

3

a. Membantu kelancaran pengurusan RIPH

2013

(Rekomendasi Impor Produk Hortikultura) dan

kepada Menteri

SPIPH (Surat Persetujuan Impor Produk

Keuangan RI

Hortikultura),

No.530/4552/021/20 13 tanggal 14 Maret 2013

b. Membuka lokasi pemasukan produk hortikultura di Tanjung Priok untuk kondisi tertentu, c. Evaluasi bagi para importir

kepada Menteri Pertanian RI 4

No.510/5541/021/20

Ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang

13 tanggal 21 Maret

Perekonomian RI,

2013

Menteri Pertanian RI, Menteri Perdagangan RI Rekomendasi : a. Kementerian Pertanian dapat memaksimalkan fungsi Tim b. Mengefektifkan tugas Tim c. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dapat melakukan Pelayanan Terpadu dengan Sistem Online yang terintegrasi

5

No.1/TPID JATIM/13

Jangka Pendek

tanggal 15 Juli 2013

a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu terus memfokuskan kebijakan

operasi

pasar

dan

pengendalian harga pada kota-kota yang tercatat memiliki angka inflasi tinggi, diantaranya dengan memperbanyak jumlah komoditas yang masuk kebijakan Subsidi Ongkos Angkut, yaitu komoditas yang rentan bergejolak harganya pada momen seasonal atau kendala cuaca seperti bawang merah, cabai

dan telur, yang pelaksanaannya

dapat

dilakukan melalui Bulogmart. b. Melakukan evaluasi Laporan Distribusi Impor yang masuk ke Jawa Timur untuk mengantisipasi adanya

penimbunan. c. Meminimalkan asimetri informasi, antara lain melalui: - Pemasangan papan harga elektronik atau video elektronik

yang

SISKAPERBAPO

terintegrasi

dengan

dengan

menampilkan

harga

komoditas dari pasar-pasar utama di Surabaya. - Menambah jenis komoditas yang dilaporkan pada

www.siskaperbapo.com,

termasuk

menyajikan harga produsen, harga distributor, data distributor, data pedagang dan perusahaan penyedia jasa angkutan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. d. Menghimbau para tenant besar (seperti mall dan supermarket) di Surabaya

maupun

kota-kota

lainnya di Jawa Timur untuk tidak menaikkan harga di luar kewajaran menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jangka Panjang a. Menyusun regulasi untuk menciptakan iklim harga yang wajar. b. Perlunya penyusunan blue print ketersediaan dan kelancaran pasokan terhadap komoditas yang bersifat

volatile

(seperti beras, bawang,

cabai,

daging & telur), yang tetap mampu mengatasi kelancaran

pasokan

dampak

dari

tingginya

permintaan pada momen seasonal ataupun kendala cuaca 6

Surat

a. Untuk mencapai target inflasi Jawa Timur sebesar

No.15/24/DKEM/GAE

5% + 1%, diperlukan inflasi kelompok volatile

/Sb tanggal 25

food yang berada pada kisaran kurang dari 10%,

November 2014

kelompok administered price maksimal di kisaran 5% dan kelompok core inflation di kisaran 4,5%.

Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi berbagai

pihak

dalam mengendalikan inflasi di

bidang tugas masing-masing. Koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). b. Perlunya dukungan dari para Bupati dan Walikota dalam memfasilitasi

terbentuknya

masing-masing kabupaten/kota, koordinasi

untuk

kesinambungan

TPID

dalam

upaya

menjaga ketersediaan

pasokan

di dan

barang dan jasa di

daerah setempat. b) Rekomendasi dan Rencana Aksi Tahun 2014 Selama

tahun 2014, terdapat 7

(tujuh) rekomendasi TPID kepada Pemerintah

Provinsi Jawa Timur dan 1 (satu) rekomendasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut : No 1

Surat No.16/1/DKEM/GAE/ Sb tanggal 8 Januari 2014

Rekomendasi Kebijakan Untuk meminimalkan dampak kenaikan harga LPG 12 kg terhadap inflasi, upaya yang dapat dilakukan : a. Memastikan kecukupan pasokan LPG 12 kg dan LPG 3 kg di masyarakat b. Melakukan monitoring dan antisipasi terhadap perubahan perilaku konsumen di kalangan menengah yang dapat beralih ke LPG 3 kg

2

No.16/8/DKEM/GAE/ Sb tanggal 17 Januari 2014

Untuk meminimalkan dampak potensi risiko inflasi tahun 2014, upaya yang dapat dilakukan : a. Mengantisipasi

inflasi

kelompok

volatile food

yang berdasarkan pola seasonal selalu meningkat di awal tahun dengan menjaga kecukupan dan kelancaran pasokan bahan pangan b. Inflasi tahun 2014 diperkirakan kembali ke pola normal

namun penting untuk meminimalkan

ekspektasi inflasi masyarakat 3

Risalah Rapat Pleno

TPID Jatim bergerak cepat dengan melakukan rapat

tanggal 18 Februari

pleno tanggal 18 Februari 2014, pasca erupsi Gunung

2014

Kelud, dengan rekomendasi : a. Masing-masing

anggota

TPID

melanjutkan

kegiatan penanggulangan dampak erupsi Gunung Kelud sesuai tupoksi b. Memastikan

produksi

serta

distribusi

tetap

berjalan dengan baik pasca erupsi Gunung Kelud sehingga tidak mengganggu ketersediaan pasokan di masyarakat c. Sentra

produksi

di

Jawa

Timur

agar

memprioritaskan penyaluran komoditas pangan strategis di daerah bencana dan di internal Jawa Timur untuk stabilisasi harga d. Meningkatkan komunikasi kepada masyarakat tentang

upaya pengendalian

inflasi

dan

ketersediaan pasokan sehingga dapat menekan ekspektasi inflasi 4

No.16/49/DKEM/GAE /Sb tanggal 20 Juli 2014

a. Potensi risiko inflasi diperkirakan berasal dari penyesuaian tarif listrik rumah tangga, berakhirnya musim panen raya, keterbatasan stok sapi & DOC ayam ras, depresiasi Rupiah dan ekspektasi inflasi masyarakat dampak Pemilihan Presiden. b. Melakukan koordinasi secara terpadu antara TPID daerah produsen dan TPID daerah konsumen, baik lingkup dalam provinsi maupun antar provinsi. c. Menjaga kelancaran distribusi antar daerah yang didukung konektivitas yang handal.

5

No.16/55/DKEM/GAE /Sb tanggal 20 Agustus

a. Terus

melakukan

diseminasi

informasi

ketersediaan dan kelancaran distribusi komoditas

2014

pangan strategis. b. Diperlukan

sistem

informasi

harga

tingkat

produsen di 38 kab/kota. c. Pentingnya mengoptimalkan peran kelompok tani/ternak/nelayan guna memperpendek rantai distribusi. d. Terkait

kebijakan

pembatasan

BBM,

perlu

menjaga kelancaran distribusi BBM bagi petani, nelayan dan angkutan barang dan jasa di seluruh wilayah Jawa Timur. e. Dalam menyikapi rencana kenaikan harga LPG 12 kg, Pemerintah Provinsi

Jawa

Timur

beserta

Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menjaga ketersediaan dan distribusi LPG 3 kg serta mengantisipasi potensi peralihan konsumsi dari LPG 12 kg ke LPG 3 kg 6

No.16/58/DKEM/GAE /Sb tanggal 15 September 2014

a. Perlunya menjajaki kerjasama distribusi beras antara TPID Jawa Timur dengan TPID produsen beras di wilayah lainnya, a.l. TPID Sulawesi Selatan, guna mengantisipasi shortage pada periode tertentu (musim tanam). b. Pentingnya mendorong kerjasama penguatan jalur distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit. Misalnya : Jember produsen utama beras di Jawa Timur dapat menjadi pemasok untuk daerah di sekitarnya

(Probolinggo,

Bondowoso

dan

Situbondo), demikian pula dengan Jombang dapat menjadi pemasok untuk Mojokerto, Kediri, Blitar dan Tulungagung. c. Himbauan kepada asosiasi komoditas daging sapi (seperti Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia) untuk menetapkan kuota tertentu prioritas pemenuhan daging sapi di Jawa Timur

pada saat permintaan tinggi (Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru). d. Himbauan kepada pelaku usaha utama komoditas daging

dan telur ayam ras (seperti Wonokoyo

Group, Japfa Comfeed) untuk memprioritaskan pemenuhan permintaan masyarakat Jawa Timur pada periode tertentu (Natal dan Tahun Baru). e. Mengantisipasi gagal panen akibat curah hujan tinggi

atau serangan

komoditas

OPT

sayur-sayuran

khususnya

untuk

dan buah-buahan,

dengan mengoptimalkan penggunaan green house dan bibit unggul yang tahan hama dan curah hujan tinggi. f. Segera menetapkan tarif angkutan pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, seperti angkutan dalam kota, luar kota, taksi, kendaraan carter dan angkutan barang, guna mengantisipasi ekspektasi kenaikan

sepihak

dari

penyedia

sarana

transportasi. g. Memperkuat Timur

peran

kelembagaan

melalui pertemuan

TPID

koordinasi

Jawa TPID

Tematik dengan prioritas bahasan permasalahan utama di Jawa Timur yang mencakup aspek produksi, distribusi dan tata niaga. 7

No.14/2/TPID JATIM tanggal 5 Desember 2014

Jangka Pendek a. Untuk meningkatkan produksi pertanian - Kinerja penyuluh pertanian perlu ditingkatkan,

diantaranya dalam

memberikan

pengetahuan tentang fluktuasi harga kepada petani - Meningkatkan produk olahan hasil pertanian (untuk komoditas tidak tahan lama) b. Untuk meningkatkan ketersediaan pasokan (aspek

distribusi) - Membangun buffer stock untuk komoditas tahan lama yang pemenuhannya melalui metode kontrak dengan petani -Membentuk tim task force Kabupaten/Kota untuk

di masing-masing

fasilitasi

distribusi

komoditas pertanian unggulan daerah masingmasing - Membentuk kerjasama antara pasar tradisional dan pasar modern yang saling menguntungkan seperti

MoU antara koperasi dan produsen

dengan pasar modern - Memfasilitasi Koperasi Induk yang

berkinerja

baik agar dapat memperoleh pasokan barang langsung

dari

produsen

sehingga

dapat

memotong jalur distribusi dan harga yang diterima masyarakat menjadi lebih rendah c. Untuk meminimalkan dampak kenaikan BBM - Melaksanakan Bantuan Subsidi Ongkos Angkut di daerah yang mengalami dampak kenaikan BBM terbesar

yaitu

Kabupaten Jember, Kabupaten

Kediri dan Kota Malang - Menetapkan kenaikan tarif angkutan antar kota dalam provinsi pada kesempatan pertama. Sesuai historisnya, setiap kenaikan harga BBM sebesar 1% akan meningkatkan inflasi angkutan antar kota

di

kisaran

0,36%

-

0,47% sehingga

kenaikan tarif dapat berada di kisaran 15% - 25% Jangka Menengah a. Pembuatan kartu alokasi penggunaan BBM (ecard) sehingga tidak terdapat penyalahgunaan BBM bersubsidi b. Mengoptimalkan penggunaan Bahan Bakar Gas

(BBG) melalui integrasi BBG di SPBU Pertamina 8

No.521.1/4637/113.1 6/2014 tanggal 11 Desember 2014

Surat Gubernur Jatim kepada Presiden RI tentang permohonan kenaikan HPP gabah/beras dan kedelai. Kenaikan yang diusulkan yaitu: a. HPP GKP di tingkat petani : Rp 3.300/kg menjadi Rp 4.100/kg b. HPP GKP di penggilingan : Rp 3.350/kg menjadi Rp 4.200/kg c. HPP GKG di penggilingan : Rp 4.150/kg menjadi Rp 5.200/kg d. HPP GKG di gudang BULOG : Rp 4.200/kg menjadi Rp 5.300/kg e. Harga beras di gudang BULOG : Rp 6.600/kg menjadi Rp 8.000/kg f. Harga kedelai : dari Rp 7.600/kg menjadi Rp 8.000/kg

7. Hasil Evaluasi Yang Dilakukan Oleh TPID Setelah Melalui Proses Pemantauan Inflasi, Rencana Aksi Atau Rekomendasi Kebijakan Serta Upaya Yang Dilakukan - Evaluasi dilakukan terhadap 5 (Lima) strategi pengendalian inflasi Jawa Timur beserta masing masing kegiatan utama di dalamnya. Selama tahun 2014 hasil evaluasi menunjukkan bahwa mayoritas program telah terlaksana dengan baik, dengan hasil yang mampu mendukung pengendalian inflasi di Jawa Timur. - Walaupun strategi telah berhasil dilaksanakan, namun dalam realisasinya terdapat beberapa tantangan dan isu strategis yang menjadi bahan perbaikan ke depan. Hasil evaluasi dan tantangan pengendalian inflasi secara detail adalah sebagai berikut: No

Strategi dan Kegiatan

1

Penguatan Kelembagaan

a.

Efektivitas

Evaluasi Pencapaian

- Pelaksanaan rapat teknis maupun koordinasi TPID pleno telah mampu mengidentifikasi sumber-sumber dan potensi risiko inflasi

Isu Strategis

- Belum adanya mekanisme yang komprehensif untuk memantau

b.

c.

- Setiap rapat selalu terdapat rekomendasi kebijakan yang dilaporkan dalam bentuk risalah - Terjadi pertukaran informasi antar anggota TPID sehingga dapat mensinergikan pelaksanaan kegiatan di lapangan - Respon yang cepat terhadap isu strategis yang terjadi di masyarakat sehingga dapat segera ditangani oleh instansi terkait (contoh: penanganan erupsi Gunung Kelud) - Pembahasan TPID Tematik terkait surplus defisit pangan untuk menyelesaikan permasalahan di sektor produksi dan distribusi Fasilitasi - Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri No.027/1696/SJ pembentukan tanggal 2 April 2013 tentang TPID Menjaga Keterjangkauan Barang dan Kabupaten/Kota Jasa, TPID Jawa Timur telah memfasilitasi berbagai pertemuan dan kegiatan untuk mendorong terbentuknya TPID di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. - Saat ini telah terbentuk 1 TPID Provinsi dan 37 TPID Kabupaten/Kota. Walaupun Kota Surabaya belum memiliki TPID, namun fungsi koordinasi untuk pengendalian inflasi telah dilaksanakan dengan baik dan rutin. Koordinasi dan - Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh TPID pendampingan Kabupaten/Kota antara lain : TPID Jatim a. Evaluasi penyebab inflasi di kepada TPID daerahnya masing-masing b. Penggunaan data SISKAPERBAPO Kab/Kota sebagai indikator pergerakan harga c. Koordinasi antar anggota TPID untuk merumuskan penyebab dan sumber-sumber inflasi

tindak lanjut rekomendasi TPID Jatim

- Proses akselerasi peningkatan pemahaman antar SKPD terkait tentang pentingnya TPID - Peningkatan capacity building TPID Kab/Kota di Jawa Timur

- Peningkatan pemahaman Kepala Daerah Kab/Kota tentang pentingnya pengendalian harga

- Bentuk koordinasi dan pendampingan TPID Jatim dengan TPID Kabupaten/Kota adalah : a. Penyediaan informasi pergerakan harga melalui SISKAPERBAPO b. Menjadi narasumber dalam setiap rapat koordinasi dan menyampaikan benchmark pengendalian inflasi dari daerah lain untuk mendorong kemungkinan kerjasama antar daerah 2

Produksi, Distribusi dan Konektivitas

a.

Penanganan permasalahan erupsi Gunung Kelud

- Erupsi Gunung Kelud dan bencana - Perlunya data banjir yang terjadi awal tahun 2014 dan informasi berdampak pada terganggunya tentang produksi bahan pangan strategis Jawa pasokan di suatu Timur (a.l. beras, bumbu, sayur) daerah secara - Hasil rapat Pleno TPID untuk real time untuk meminimalkan dampak erupsi pengambilan Gunung Kelud terhadap inflasi dan keputusan yang ekonomi Jawa Timur ditindaklanjuti cepat dan akurat dengan baik oleh masing-masing pada masa anggota TPID dan dipimpin langsung terjadinya force oleh Gubernur Jawa Timur majeur - Tindak lanjut tersebut antara lain : a. Dari sisi Produksi Dinas Pertanian segera mengkoordinasi penyelamatan komoditas cabai yang masih bias dipanen, memberikan bantuan benih dan melaksanakan gerakan menanam cabai untuk mengantisipasi berkurangnya produksi d. Dari sisi Distribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan menghimbau berbagai asosiasi untuk melakukan distribusi secara merata di daerah bencana

b.

sehingga tidak menimbulkan kelangkaan pasokan c. Dari sisi Ekonomi Bank Indonesia menginisiasi perbankan Jawa Timur untuk mengambil kebijakan relaksasi kredit berupa rescheduling, restructuring dan reconditioning bagi para debitur yang terdampak erupsi Gunung Kelud d. Dari sisi Sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera mengumpulkan dan mendistribusikan bantuan sehingga meminimalkan tindakan spekulasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab e. Dari sisi Ekspektasi Bank Indonesia dan Diskominfo mendiseminasikan informasi tentang kecukupan pasokan ke masyarakat agar ekspektasi inflasi tidak meningkat - Asesmen Bank Indonesia memperkirakan inflasi Jawa Timur pada Februari 2014 (bulan terjadinya erupsi) sebesar 0,60% - 0,75% dan Maret 2014 sebesar 0,40% - 0,55%. - Hasil rilis BPS menunjukkan bahwa inflasi Jatim pada Februari dan Maret 2014 hanya sebesar 0,28% dan 0,23%. - Hal ini menunjukkan penanganan yang efektif oleh TPID Jawa Timur terhadap risiko inflasi di daerah Pemetaan - Pemetaan data telah dilakukan untuk komoditas utama penyumbang surplus defisit inflasi Jawa Timur yaitu beras, bawang daerah merah, cabai merah, cabai rawit, produsen daging sapi, daging ayam ras dan telur ayam ras (neraca pangan) - Hasil pemetaan menunjukkan bahwa

- Perlu meningkatkan data/informasi arus distribusi fisik barang secara komprehensif khususnya

3

tidak terdapat permasalahan pada aspek produksi karena secara kumulatif ke-7 (tujuh) komoditas tersebut berada pada posisi surplus. - Permasalahan terjadi pada tidak meratanya hasil produksi sepanjang tahun (hanya pada musim panen) sementara sisa panen tidak dapat disimpan dalam waktu lama sehingga terdapat masa shortage Regulasi dan Monitoring

peternakan dan pertanian

Pelaksanaan

4

- Bantuan ongkos angkut tahun 2014 - Penyerapan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali komoditas gula Operasi Pasar yaitu menjelang bulan Ramadhan s.d. pasir dan tepung Bantuan Hari Raya Idul Fitri dan akhir tahun terigu relatif Ongkos Angkut (Natal dan Tahun Baru) rendah, sehingga - Terkendalinya inflasi juga tercermin perlu dilakukan dari inflasi komoditas yang menjadi evaluasi tentang sasaran Bantuan Ongkos Angkut. jenis komoditas Inflasi beras relatif terkendali pada yang dilakukan saat pelaksanaan Operasi Pasar Operasi Pasar (0,2% - 0,6%). Demikian pula - Perlu dengan gula pasir (0,09%), mempertimbangk tepung terigu (0,2% - 0,3%) dan an kualitas barang minyak goreng (0,03% -0,5%). OP, waktu - Dengan demikian dapat disimpulkan pelaksanaan dan bahwa kegiatan ini efektif menahan publikasi kepada inflasi dan dapat dilakukan kembali masyarakat pada periode mendatang dengan sehingga penambahan jumlah komoditas. pelaksanaannya dapat menyentuh seluruh masyarakat Jatim Kajian dan Informasi

a.

Penyampaian rekomendasi

- Rekomendasi telah disampaikan pada setiap risalah rapat maupun surat secara langsung kepada Gubernur Jawa Timur - Penyampaian rekomendasi tersebut dinilai cukup efektif dan tepat waktu karena selalu membahas tentang isu inflasi terkini beserta alternatif solusi

- Perlu peningkatan mekanisme tindak lanjut rekomendasi oleh anggota TPID yang lain

b.

5

yang dapat dilakukan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penyampaian - Berbagai analisis terkait dampak potensi risiko inflasi terhadap analisis potensi realisasi inflasi Jatim telah dilakukan risiko inflasi (a.l. dampak kenaikan kebijakan administered, kegagalan panen, dll) Pengendalian Ekspektasi Diseminasi inflasi kepada masyarakat

- TPID secara rutin menyampaikan siaran pers kepada berbagai media - Dalam setiap kegiatan lapangan sebisa mungkin telah mengikutsertakan wartawan dan media sehingga dapat mendiseminasikan penanganan inflasi ke seluruh masyarakat dan mencegah timbulnya ekspektasi berlebihan serta tindakan spekulasi

- Perlu koordinasi kuat antar anggota TPID untuk memperkaya cakupan asesmen - Perlunya peran aktif seluruh anggota TPID Jatim untuk diseminasi inflasi

8. Data Time Series Per Tahun Selama Kurun Waktu 3 (Tiga) Tahun Terakhir TPID Melakukan Rapat Teknis TPID Dan Rekomendasi Kebijakan Yang Dihasilkan Serta Frekuensi Konferensi Pers dan Kegiatan Lapangan Yang Diadakan TPID a) Kegiatan TPID Jatim Tahun 2012 No 1

Frekuensi 4 kali

5

Kegiatan Rapat Tim Teknis TPID Jatim Rapat High Level Meeting TPID Jatim Rapat Koordinasi Wilayah TPID Jatim Rekomendasi Kebijakan Siaran Pers

6

Kegiatan Lapangan

4 kegiatan

2 3 4

2 kali 1 kali 4 kali 2 kali

Keterangan Diselenggarakan pada bulan Februari, Juni, Juli, dan Oktober 2012 Diselenggarakan pada bulan Maret dan Juni 2012 Diselenggarakan pada bulan November 2012 Disusun pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November 2011 Disusun sebagai bahan publikasi kegiatan TPID yaitu pada bulan Januari, Maret Meliputi Bantuan Ongkos Angkut, kunjungan pasar, kunjungan resi gudang, dan kunjungan pasar induk puspa agro

b) Kegiatan TPID Jatim Tahun 2013 No 1

Kegiatan Rapat Tim Teknis

Frekuensi 2 kali

TPID Jawa Timur

2

Rapat High Level

3 kali

Meeting TPID Jawa Timur 3

Rapat Koordinasi

5 kali

Wilayah TPID Jawa Timur 4

Rekomendasi

6 kali

Kebijakan 5

Siaran Pers

6

Kegiatan Lapangan

4 kali 7 kegiatan

Keterangan Diselenggarakan pada bulan Juli dan September 2013. Rapat ini kemudian ditindaklanjuti oleh rapat secara sektoral antara instansi terkait Diselenggarakan pada bulan Maret, Juni dan Juli 2013. Rapat ini kemudian ditindaklanjuti oleh rapat secara sektoral antara instansi terkait Diselenggarakan pada bulan April dan November 2013. Diikuti pula dengan rapat koordinasi lintas TPID se-Jawa Timur pada bulan September, Oktober dan November Disusun pada bulan Maret, Juli dan November Disusun sebagai bahan publikasi kegiatan TPID yaitu pada bulan Maret, April dan November Meliputi kunjungan ke PT. Terminal Petikemas Surabaya, Bantuan Ongkos Angkut, kunjungan pasar, pertemuan tani-nelayan, kunjungan ke pasar induk puspa agro, TV pasar, pasar rakyat

c) Kegiatan TPID Jatim Tahun 2014 No 1

Kegiatan Rapat Tim Teknis TPID Jawa Timur

Frekuensi 2 kali

2

Rapat High Level Meeting TPID Jawa Timur

3 kali

3

Rapat Koordinasi Wilayah TPID Jawa Timur Rekomendasi Kebijakan Siaran Pers

7 kali

4 5

8 kali 16 kali

Keterangan Diselenggarakan pada bulan Juni dan Juli 2014. Rapat ini kemudian ditindaklanjuti oleh rapat secara sektoral antara instansi terkait Diselenggarakan pada bulan Februari, April dan Oktober 2014. Rapat ini kemudian ditindaklanjuti oleh rapat secara sektoral antara instansi terkait Diselenggarakan pada bulan April, Juni, Juli, Agustus dan November 2014. Disusun pada bulan Januari, Februari, Juni, Juli, Agustus dan Desember 2014 Terbagi menjadi 7 kali siaran pers (disusun sebagai bahan publikasi kegiatan TPID yaitu pada bulan

6

Kegiatan Lapangan

10 kegiatan

Februari, April, Juni, Juli, Agustus dan November) dan 9 kali talk show (untuk diseminasi informasi yang lebih luas kepada masyarakat) Meliputi penanganan erupsi Gunung Kelud, Bantuan Ongkos Angkut, kunjungan pasar lelang, kunjungan resi gudang, pelaksanaan misi dagang, penguatan lumbung pangan, koordinasi pengisian SISKAPERBAPO, pengawasan barang beredar, pasar rakyat, pemberantasan penyakit ternak

9. Road Map Provinsi Jawa Timur Dalam Pengendalian Inflasi Daerah Untuk Jangka Pendek, Jangka Menengah Dan Jangka Panjang TPID Jawa Timur telah memiliki road map pengendalian inflasi daerah yang mengacu kepada 5 strategi utama “GADIS REMO KANGEN” - Dalam menyusun road map, TPID Jawa Timur mengacu kepada sasaran inflasi jangka pendek, menengah dan panjang sesuai Gambar 1. Dalam jangka pendek (20152016) inflasi Jawa Timur diarahkan mencapai 4% + 1% (fase maturation), sedangkan jangka menengah (2017-2018) sasaran inflasi Jawa Timur akan berada di kisaran 3,5% + 1% (fase follow through). Sementara untuk jangka panjang (2019-2014), inflasi diharapkan sebesar 3% +0,5%. Dengan ditetapkannya sasaran inflasi, diharapkan dapat menjadi jangkar ekspektasi bagi pelaku usaha maupun masyarakat sehingga pergerakan harga dapat lebih terkendali. Selain itu, penetapan sasaran inflasi juga dapat menjadi arah bagi dunia usaha yang menggunakannya sebagai determinan upah minimum. - Roadmap juga ditujukan untuk memberikan gambaran tentang berbagai kendala yang dihadapi dalam pengendalian inflasi serta langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya.

Roadmap Pengendalian Inflasi - TPID

Penguatan Kelembagaan

Produksi, Distribusi dan Konektivitas

Regulasi & Monitoring

Terbentuknya - Terbentuknya kerjasama antar kerjasama Kabupaten/Kota antar provinsi dalam 1 (satu) secara provinsi secara G to G - Terbentuknya G to G. kerjasama antar TPID surplus dengan TPID defisit.

Kerjasama perdagangan antar daerah secara efektif dan efisien.

Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dan Monitoring

- Peningkatan Produksi meningkatkan koordinasi dengan PD Pasar dan asosiasi produsen di Jawa Timur - Operasi Pasar melalui Bantuan Ongkos angkut Terbentuknya mekanisme EWS

Meningkatkan dukungan teknologi 40% dan penguatan jaringan distribusi antar pasar dan antar daerah

Meningkatkan dukungan teknologi dan KPD (Kantor Perwakilan Dagang) berperan sebagai pusat informasi alur distribusi produksi Jawa Timur.

Tersedianya gudanggudang (baik Pemerintah maupun Swasta) dengan fasilitas storage yang memadai

Dukungan teknologi mencapai 100% dari operasional.

- Mekanisme early warning system (EWS) siskaperbapo secara otomatis & bekerjasama dengan telkomsel - Tersedianya

Evaluasi dan

Evaluasi dan

Evaluasi dan

Monitoring

Monitoring

Monitoring

Juklak Tindak Lanjut EWS - Identifikasi karakteristik dan sumber inflasi Jawa Timur Kajian dan - Review dan Informasi update regulasi yang menghambat/ mendukung pertumbuhan ekonomi dan inflasi  Terbentuknya mekanisme penanganan berita negatif pendorong ekspektasi Pengendalian  Tagline info harga pasar Ekspektasi melalui TV & Radio.  Talkshow, press conference, dan press release.

Membentuk

Tersusunnya

Evaluasi dan

Evaluasi dan

Pokja Pangan,

kajian resilien

Monitoring

Monitoring

Pokja Energi &

inflasi Jawa

Pokja Kajian.

Timur

Penguatan dan penajaman komunikasi

Penguatan dan penajaman komunikasi

terhadap MEA

 Kolom inflasi di media lokal  Talkshow, press conference, dan press release.

Penguatan dan penajaman komunikasi

B. BADAN PUSAT STATISTIK 1) Inflasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2015 Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi)

di

tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun, pada tahun 2013 dan 2014 inflasi Jawa Timur berada di bawah inflasi nasional, tetapi pada tahun 2012 dan 2015 inflasi Jawa Timur berada di atas inflasi nasional , yaitu sebesar 4,50 persen pada tahun 2012 dan sebesar 0,37 persen pada tahun kalender 2015. a) Inflasi tahun 2012 - Sepanjang tahun 2012 inflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar 1,28 persen dan terendah pada bulan September sebesar 0,02 persen. Momentum kenaikan terbesar terjadi pada bulan Agustus karena pada bulan Agustus bertepatan dengan Hari Besar Agama Islam yaitu Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriyah. Pada tahun yang sama tercatat beberapa kebijakan Pemerintah yang memicu tingginya inflasi seperti pengurangan kuota impor sapi dan daging sapi yang berdampak terhadap naiknya harga daging sapi di pasaran, harga tertinggi berkisar Rp. 90.000 sampai dengan Rp. 100.000. - Komoditi yang mendorong tingginya inflasi di Jawa Timur selama tahun 2012 adalah daging sapi, rokok kretek filter, gula pasir, bawang putih, emas perhiasan, angkutan udara, tempe, tukang bukan mandor, rokok kretek, dan tahu. Komoditi daging sapi, rokok kretek filter, bawang putih, dan gula pasir merupakan komiditi penyumbang inflasi di semua kota IHK Jawa Timur. - Sedangkan komoditi yang menghambat inflasi di Jawa Timur adalah tomat sayur, cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, beras, kepiting, pindang asin, telepon seluler, sepatu, dan tomat buah. Komoditi tomat sayur, cabe merah, dan cabe rawit merupakan penghambat inflasi disemua kota IHK di Jawa Timur. b) Inflasi tahun 2013 - Tahun 2013 merupakan tahun yang terberat bagi masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Tingkat inflasi tahunan mencapai 7,59 persen dan merupakn inflasi tertinggi dalam kurun waktu empat (empat) tahun terakhir. Selama tahun 2013 masyarakat harus membayar lebih mahal untuk tarif dasar listrik (TDL) yang mengalami kenaikan sebanyak empat (empat) kali selama satu tahun, yaitu pasa bulan Januari, April, Juli, dan Oktober 2013. Kenaikan TDL pada bulan-bulan tersebut tidak terlalu membebani masyarakat karena bertepatan dengan musim

panen dimana kelompok bumbu-bumbuan mengalami penurunan harga sehingga menekan laju inflasi. - Komoditi yang mendorong tingginya inflasi di Jawa Timur selama tahun 2013 adalah bensin, tarif listrik, bawang merah, angkutan dalam kota, beras, daging sapi, rokok kretek filter, daging ayam ras, tukang bukan mandor, dan kelapa. Komoditi bensin, tarif listrik, dan bawang merah merupakan komoditi penyumbang inflasi di semua kota IHK (Indeks Harga Konsumen) pada tahun 2013. - Sedangkan komoditi yang menghambat tingginya inflasi di Jawa Timur selama tahun 2013 adalah emas perhiasan, bawang putih, gula pasir, gurame, telepon seluler, salak, minyak goreng, papaya muda, gula merah, dan kol putih/kobis. c) Inflasi tahun 2014 - Sepanjang tahun 2014 Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2014 sebesar 2,38 persen dan inflasi terendah terjadi pada bulan April 2014 sebesar 0,01 persen. Inflasi sepanjang tahun 2014 dipicu oleh beberapa kebijakan pemerintah, yaitu kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebanyak 4 (empat) kali, yaitu 1 Mei 2014, 1 Juli 2014, 1 September 2014 dan 1 November 2014, kenaikan harga elpiji 12 kilogram mulai 10 September 2014 sebesar Rp 1.500 per kilogram atau Rp 18 ribu per tabung, dan kenaikan BBM bersubsidi (premium dan solar) per 18 November 2014. - Tingginya inflasi di bulan Desember 2014 ini dipicu oleh beberapa faktor, antara lain dampak langsung kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi sejak tanggal 18 November 2014 yaitu premium dan solar. Kenaikan tarif angkutan dalam kota dan angkutan antar kota sebagai multiplier effect adanya kenaikan bahan bakar minyak subsidi, kenaikan harga komoditi yang menggunakan jasa angkutan dalam pendistribusiannya, dan kenaikan tarif listrik bulan November 2014 khusunya bagi pelanggan pasca bayar. - Komoditi yang mendorong tingginya inflasi di Jawa Timur selama tahun 2014 adalah bensin, tarif listrik, bahan bakar rumah tangga, beras, angkutan dalam kota, angkutan udara, semen, cabai merah, mie, dan telur ayam ras.

- Sedangkan komoditi yang menghambat tingginya inflasi di Jawa Timur selama tahun 2014 adalah bawang merah, gula pasir, emas perhiasan, telepon seluler, semangka, anggur, kelapa, jagung muda, kembung rebus, dan ikan mernying. d) Inflasi Tahun 2015 - Pada bulan April 2015 Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,39 persen. Semua kota IHK (Indeks Harga Konsumen)

di Jawa Timur mengalami inflasi. Inflasi

tertinggi terjadi di kota Malang sebesar 0,49 persen, diikuti kota Surabaya sebesar 0,41 persen, Kota Madiun sebesar 0,39 persen, Kabupaten Banyuwangi dan Kota Probolinggo masing-masing sebesar 0,36 persen. Kota Kediri sebesar 0,31 persen, dan Kabupaten Jember sebesar 0,17 persen. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 0,05 persen. - Dari tujuh kelompok pengeluaran, lima kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Kelompok pengeluaran yang mengalami iinflasi adalah kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 2,47 persen, diikuti kelompol makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,51 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,42 persen, kelompok sandang sebesar 0,24 perrsen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,14 persen. - Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi adalah bensin, tarif kereta api, angkutan dalam kota, bawang merah, tomat sayur, bawang putih, gula pasir, nangka muda, bahan bakar rumah tangga, dan solar. - Dari 6 ibukota provinsi di Pulau Jawa , semua kota mengalami inflasi, Inflasi tertinggi terjadi di kota Serang sebesar 0,94 persen, diikuti kota Bandung sebesar 0,43 persen, kota Surabaya sebesar 0,41 persen, kota Yogyakarta sebesar 0,38 persen, dan kota Jakarta sebesar 0,27 persen. Inflasi terendah terjadi di kota Semarang sebesar 0,17 persen. - Laju inflasii tahun kalender (Desember 2014-April 2015) di Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,37 persen. Inflasi year-on-year (April 2015 terhadap April 2014) Jawa Timur sebesar 6,48 persen , angka ini lebih rendah dari pada inflasi year-onyear bulan April 2014 sebesar 6,75 persen.

2) Inflasi Berdasarkan Kelompok Komponen Disamping pengelompokan inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran, BPS juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan disagregasi inflasi/ kelompok komponen yang bertujuan untuk menghasilkan suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Komponen inti pada April 2015 mengalami inflasi sebesar 0,19 persen, komponen yang harganya diatur oleh Pemerintah mengalami inflasi sebesar 2,63 persen, dan komponen bergejolak mengalami deflasi sebesar 1.09 persen. Sumbangan inflasi komponen inti sebesar 0,11 persen, komponen yang harganya diatur Pemerintah menyumbang inflasi sebesar 0,48 persen, dan komponen bergejolak menghambat inflasi sebesar 0,20 persen. Inflasi di Jawa Timur pada bulan April 2015 dipicu oleh komoditi pada komponen yang harganya diatur oleh Pemerintah. Kenaikan harga bensin, tarif kereta api, angkutan dalam kota, bahan bakar rumah tangga, dan solar mampu memicu inflasi. Sedangkan penyesuaian tarif dasar listrik pada bulan April 2015 hanya mampu menghambat inflasi sebesar 0,02 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi komponen inti antara lain gula pasir, teh manis, sepeda motor, tempe, dan surat kabar harian. Harga gula pasir mengalami kenaikan karena menipisnya stok di pasaran dan adanya pengketatan impor gula kristal rafinasi (gula kristal putih). Sedangkan komoditi yang menghambat terjadinya inflasi komponen inti antara lain batu bata, telepon seluler, besi beton, pasir, dan semen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi komponen bergejolak antara lain bawang merah, tomat sayur, bawang putih, nangka muda, papaya, cabai merah, dan telur ayam ras. Sedangkan komoditi yang menghambat terjadinya inflasi komponen bergejolak antara lain beras, cabai wawit, kentang, minyak goreng, daging sapi, apel, dan udang basah. 3) Penyebab Terjadinya Inflasi Jawa Timur, Komoditas Pendorong serta Penghambat Terjadinya Inflasi di Jawa Timur pada 2015 Penyebab terjadinya inflasi di Jawa Timur adalah naiknya indeks harga konsumen pada kelompok pengeluaran transport, komunikasi dan keuangan sebesar

2,47 persen, diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,51 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,42 persen, kelompok sandang sebesar 0,24 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,14 persen. Inflasi pada bulan April 2015 ini dipicu oleh beberapa komoditi, antara lain bensin, tarif kereta api, angkutan dalam kota, bawang merah, tomat sayur, bawang putih, gula pasir, nangka mud, bahan bakar rumah tangga, dan solar. Kementrian ESDM RI siaran pers No.16/SJI/2015 tanggal 27 Maret 2015 tanggal 27 Maret 2015 mengumumkan penetapan harga bahan bakar minyak berlaku mulai tanggal 28 Maret 2015 pukul 00.00 WIB, untuk harga premium naik dari Rp. 6.900 menjadi Rp 7.400 dan harga solar naik dari Rp 6.400 menjadi Rp 6.900. Selama bulan April 2015 tidak terjadi kenaikan harga komoditi bensin dan solar, sehingga rata-rata harga komoditi bensin dan solar pada bulan April 2015 lebih tinggi dibandingkan rata-rata harga komoditi tersebut pada bulan Maret 2015. Untuk komoditi bahan bakar rumah tangga, PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga elpiji non-subsidi tabung 12 kilogram per 1 April 2015 sebesar Rp 666,67 per kg atau Rp 8.000,04 per tabung. Akibatnya, harga elpiji 12 kg di agen menjadi Rp 142.000 per tabung dari sebelumnya Rp 134.000. Selain komoditi bensin dan solar, kenaikan tarif kereta api juga memicu tingginya indeks harga konsumen pada kelompok pengeluaran transport, komunikasi dan jasa keuangan. Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan No. PM. 17 Tahun 2015, per 1 April 2015 tarif kereta api kelas ekonomi jarak sedang dan jarak jauh mengalami penyesuaian. Fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, perubahan margin dalam perhitungan biaya operasional kereta ekonomi yang semula 8 % menjadi 10 %, fluktuasi kurs dollar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah yang mempengaruhi biaya perawatan kereta api (90% suku cadang kereta api merupakan barang impor), merupakan faktor utama perlunya dilakukan penyesuaian tarif kereta api kelas ekonomi. Menipisnya stok di pasaran. Hasil panen yang kurang melimpah, curah hujan yang masih cukup tinggi menyebabkan kenaikan harga komoditi bawang merah, tomat sayur, bawang putih, dan nangka muda, serta pengketatan impor gula kristal rafinasi (gula kristal putih) menyebabkan komoditi gula pasir mengalami kenaikan harga selama bulan April 2015.

Komoditi yang mampu menghambat inflasi di bulan April antara lain beras, batu bata, tarif listrik, cabai rawit, telepon seluler, kentang, minyak goreng, daging sapi, apel, dan udang basah. Komoditi beras dan cabai rawit mengalami penurunan harga karena stok yang melimpah setelah memasuki musim panen. Melimpahnya stok daging sapi dan lesunya kondisi pasar menyebabkan turunnya harga sapi di pasaran. Komoditi minyak goreng mengalami penurunan harga akibat turunnya harga minyak kelapa sawit, dikarenakan cadangan yang menumpuk di negara-negara produsen, termasuk Indonesia. Turunnya harga minyak kelapa sawit akibat anjloknya harga minyak bumi yang memotong daya tarik minyak goreng sebagai biofuel/biodiesel. 4) Peran BPS Dalam Pengendalian Inflasi di Propinsi Jawa Timur Yang Dilakukan Oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terkait Dengan Pengendalian Inflasi di Daerah a) Penyebab inflasi di seluruh kota di Jawa Timur umumnya adalah sama. Kenaikan harga komoditas di suatu kota umumnya juga terjadi di kota lain walaupun dengan tingkat perubahan yang berbeda. Perbedaan besarnya inflasi yang terjadi dapat disebabkan perbedaan penimbang masing-masing komoditas. b) Dalam pengendalian inflasi di Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) , BPS Jawa Timur berperan sebagai narasumber. c) Sebagai nara sumber dalam TPID yang dikoordinir oleh Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, BPS Provinsi Jawa Timur berupaya memberikan penjelasan tentang komoditas yang mendorong terjadinya inflasi (terutama komoditas kebutuhan bahan pokok), serta data harga barang pokok yang mengalami gejolak sebagai bahan informasi dini (early warning) dan bahan pertimbangan rekomendasi TPID kepada Pemerintah Daerah untuk kebijakan stabilitas harga oleh Pemerintah Daerah. III. SARAN DAN MASUKAN Dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI pada saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur, diperoleh beberapa saran dan masukan diantaranya sebagai berikut:

1. Bank Indonesia menyampaikan inflasi di Jawa Timur Inflasi Jawa Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung meningkat, yaitu 4,50% (2012), 7,59% (2013) dan 7,77% (2014), namun masih lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional. Meningkatnya

inflasi

tersebut

disebabkan

pelaksanaan

berbagai

kebijakan

administered price (seperti penyesuaian harga BBM, tarif listrik, LPG, tarif transportasi) yang terjadi selama tahun 2013 dan 2014. Faktor-faktor yang menjadi penyebab inflasi di Jawa Timur antara lain terkait aspek produksi, kelembagaan, distribusi, tata niaga pasar, teknologi, serta asimetri harga. 2. BPS menyampaikan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 khususnya Surabaya begitu rentan dan sangat sensitif terhadap kebijakan yang diambil oleh negara. Begitu banyak daerah-daerah yang bergantung pada sumber-sumber kebutuhan pangan. Pada tahun 2015 kebijakan terkait administrasi inflasi paling berpengaruh di daerah Jawa lainnya, 7 kota di Jawa Timur inflasinya berdampak langsung karena tarif Kereta api di Jawa Timur paling banyak memberi sumbangsih di Jatim. Kenaikan LPG & TDL paling kuat pengaruhnya karana struktur ekonomi kelas menengah paling banyak. 3. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur menyampaikan hal yang terkait dengan infrastruktur dan pemacu pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Permasalahan Inflasi di Jawa Timur terkait dengan masalah Supply Chain. 4. Perum Bulog menyampaikan kesiapannya dalam stok beras pada 15 juni-16 juli 2015 masih sangat cukup persediaan beras termasuk untuk raskin dalam kurun waktu 8 bulan mendatang. Penyimpanan beras dalam gudang beras di Lumajang hampir 50 ton. IV. TINDAK LANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA Berdasarkan informasi dan permasalahan yang diperoleh oleh Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI pada saat melaksanakan kunjungan ke Provinsi Jawa Timur, Tim Kunjungan Kerja menyampaikan beberapa rekomendasi untuk ditindak lanjuti sebagai berikut: a. Komisi XI DPR RI meminta BI lebih berperan dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam menjaga nilai rupiah dan menekan rendahnya inflasi. Pilihan kebijakan yang bisa diambil oleh Bank Indonesia , sehingga Undang-Undang Bank Indonesia diharapkan akan bisa mengatur laju inflasi. Konsep manajemen inflasi yang

dimana inflasi bukan dijadikan sebagai resiko namun menjadi hal yang terencana dengan baik. Sangat penting adanya komitmen bersama antara Pemerintah dan BI. b. Komisi XI DPR RI meminta TPID agar bisa menjaga dan mengendalikan inflasi di Provinsi Jawa Timur menjelang puasa dan Lebaran. c. Komisi XI DPR RI meminta kepada BPS untuk lebih siap menghadapi inflasi terutama menjelang Lebaran, menjaga stabilitas tenaga kerja, dan pemerintah diharapkan menyediakan infrastruktur yang memadai. d. Komisi XI DPR RI meminta kepada BPS terkait dengan data kemiskinan makro dan mikro diharapkan sinkron dengan data lain yang aktual di lapangan. Operasi pasar yang dilakukan menjelang lebaran diharapkan proaktif dalam memberikan bantuan. e. BULOG dan BPS diharapkan berkoordinasi dalam supply penyediaan raskin dan bantuan sosial yang akan diberikan oleh negara. Bulog diharapkan mempersiapkan stok pangan yang lebih besar jika revalidasi data diperbaiki dan harus bisa menjaga ketahan pangan. f. Terkait kendala dan permasalahan yang telah disampaikan baik oleh BI, BPS, dan Pemerintah Daerah dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Jawa Timur, Komisi XI DPR RI akan segera melakukan pembahasan lanjutan dalam rapat-rapat Komisi XI DPR RI dengan kementerian terkait/pemerintah agar kendala dan permasalahan yang terjadi dapat segera diselesaikan. IV. PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh didalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI. Jakarta, Juni 2015 TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI PROVINSI Jawa Timur Ketua, Ir. MARWAN CIK ASAN, MM A- 410