LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI KE PROVINSI GORONTALO MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2012-2013 14-15 JUNI 2013
KOMISI VIII DPR RI 2013
[email protected]
1
BAB I PENDAHULUAN A.
UMUM Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR-RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013 membentuk Tim Kunjungan spesifik ke Daerah, yaitu ke Provinsi Gorontalo
B.
DASAR KUNJUNGAN KERJA
C.
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, 21 dan 23 tentang tugas DPR-RI di bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. 2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 4. Keputusan Rapat internal Komisi VIII DPR RI, tanggal 14 Mei 2013 MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR – RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan dibidang Agama, Sosial, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. c. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat. 2. Tujuan Untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum di daerah, dan khususnya pemantauan pelaksanaan program atau kegiatan Kementerian Agama, Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2
D. NAMA NAMA ANGGOTA TIM
DAFTAR NAMA TIM KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI DALAM RANGKA MEMANTAU PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN KEMENAG RI, KEMENSOS RI DAN BNPB TAHUN ANGGARAN 2013 KE PROVINSI GORONTALO MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2012-12013 TANGGAL 14 SD 15 JUNI 2013 NO.
NO. ANGG.
NAMA
FRAKSI
JABATAN
01.
175
H. SAYED FUAD ZAKARIA, SE
PG
WK.KETUA KOMISIVIII/ KETUA TIM
02.
525
DRS.H.MAHRUS MUNIR
PD
ANGGOTA
03.
545
KASMA BOUTY, SE,MM
PD
ANGGOTA
04.
492
IR.H. MUHAMMAD BAGHOWI, MM
PD
ANGGOTA
05.
536
HJ. ADJI FARIDA PADMO ARDANS
PD
ANGGOTA
KH. YUNUS ROICHAN
PD
ANGGOTA
06. 07.
377
HJ.RUKMINI BUCHORI
PDI-P
ANGGOTA
08.
407
HJ.HAYU SHELOMITA
PDI-P
ANGGOTA
09.
80
DR.HM.HIDAYAT NURWAHID, MA
PKS
ANGGOTA
10.
120
DRS.H. ABDUL ROZAQ RAIS
PAN
ANGGOTA
11.
298
KH.ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY
PPP
ANGGOTA
12.
165
PROF.DR.H.ALI MOESA,M.Si
PKB
ANGGOTA
R.ANGGARA
MASCHAN
13.
YANTO SUPRIYANTO
SEKRETARIAT
14.
KALPIKA HENDRA
SEKRETARIAT
15.
ELIEN MULYANI
SEKRETARIAT
16.
DR. ASTRIANA SINAGA
STAF AHLI
3
BAB II GAMBARAN UMUM PROVINSI GORONTALO Gorontalo adalah provinsi yang ke-32 di Indonesia. Sebelumnya Gorontalo merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Madya Gorontalo di Sulawesi Utara. Seiring dengan munculnya pemekaran wilayah berkenaan dengan otonomi daerah, provinsi ini kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember 2000. Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi bagian utara atau di bagian barat Sulawesi Utara. Luas wilayah provinsi ini 11.967,64 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 1.040.164 jiwa (berdasarkan Sensus Penduduk 2010), dengan tingkat kepadatan penduduk 85 jiwa/km². Penjabat Gubernur Gorontalo yang pertama adalah Drs. H. Tursandi Alwi yang dilantik pada peresmian Provinsi Gorontalo pada tanggal 16 Februari 2001. Tanggal ini selanjutnya, sekalipun masih kontroversial, diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Provinsi Gorontalo hingga sekarang (2011). Sampai dengan September 2011, wilayah adminitrasi Provinsi Gorontalo mencakup 5 kabuapten (Kabupaten Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo, Gorontalo Utara, dan Pohuwato), 1 kota (Kota Gorontalo), 75 kecamatan, 532 desa, dan 69 kelurahan. Data ini terus mengalami perubahan seiring dengan adanya proses pemekaran kabupaten/ kota, kecamatan, desa, atau kelurahan yang ada di Provinsi Gorontalo hingga sekarang. Letak Geografis Provinsi Gorontalo terletak pada bagian utara Pulau Sulawesi, tepatnya pada 0,19’ – 1,15‘ LU dan 121,23’ –123,43’ BT. Letaknya sangatlah strategis, karena diapit oleh dua perairan (Teluk Tomini di selatan dan Laut Sulawesi di utara). Kependudukan Hasil Sensus Penduduk 2010 pendduduk Provinsi Gorontalo berjumlah 1.040.164 jiwa yang terdiri atas 521.914 jiwa laki-laki dan 518.250 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Gorontalo tahun 2010 mencapai 2,28 persen/tahun. Kepadatan penduduk terbanyak berada di Kota Gorontalo dengan kepadatan penduduk 2.719 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk terkecil berada di Kabupaten Pohuwato yang hanya sekitar 30 jiwa/km².
4
Batas Wilayah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo[7], batas wilayah Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut: Utara: Laut Sulawesi Timur: Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Bolaang Mongondow Selatan,
Provinsi Sulawesi Utara Selatan: Teluk Tomini Barat: Kabupaten Parigi Moutong dan Buol, Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten dan Kota Provinsi Gorontalo pada awal berdirinya hanya terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota. Namun, setelah adanya pemekaran, Provinsi Gorontalo kini terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. sebagai berikut. Kecamatan dan Desa/Kelurahan Wilayah administrasi Provinsi Gorontalo terdiri atas 75 kecamatan dan 637 desa/kelurahan yang tersebar di semua kabupaten/ Bahasa daerah Sebenarnya ada banyak bahasa daerah di Gorontalo. Namun hanya tiga bahasa yang cukup dikenal masyarakat di wilayah ini, yaitu Bahasa Gorontalo, Bahasa Suwawa, dan Bahasa Atinggola. Dalam proses perkembangannya Bahasa Gorontalo lebih dominan sehingga menjadi lebih dikenal oleh masyarakat di seantero Gorontalo. Saat ini Bahasa Gorontalo telah dipengaruhi oleh Bahasa Indonesia, sehingga kemurnian bahasanya agak sulit diperoleh di Gorontalo. Sejarah Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Kota Makassar, Parepare dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate, Gorontalo, Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondow (Sulut), Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala (Sulteng) bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara.Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesi (bagian utara). Sistem Pemerintahan Pemerintahan di daerah Gorontalo pada masa perkembangan kerajaankerajaan adalah bersifat monarkikonstitusional, yang pada awal mula pembentukan kerajaan-kerajaan tersebut berakar pada kekuasaan rakyat yang menjelmakan diri dalam kekuasaan
5
Linula, yang sesungguhnya menurutkan azas demokrasi. Organisasi pemerintahan dalam kerajaan terbagi atas tiga bagian dalam suasana kerjasama yang disebut "Buatula Totolu", yaitu : Buatula Bantayo; dikepalai oleh Bate yang bertugas menciptakan peraturan-
peraturan dan garis-garis besar tujuan kerajaan. Buatula Bubato; dikepalai oleh Raja (Olongia) dan bertugas melaksanakan peraturan serta berusaha mensejahterakan masyarakat. Buatula Bala; yang pada mulanya dikepalai oleh Pulubala, bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan.
6
BAB III HASIL KUNJUNGAN Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI diterima oleh Wakil Gubernur, Dr.Drs.Idris Rahim, MM beserta para jajarannya. Tujuan kunjungan ini adalah untuk memantau pelaksanaan program atau kegiatan Kemenag RI, Kementrian Sosial dan Penanggulangan Bencana tahun anggaran 2013. Saat melakukan pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo di Ruang Dulohupa Kantor Gubernur Ketua Tim Mahurs Munir menyampaikan, pihaknya ingin mendapatkan informasi mengenai upaya Pemerintah Provinsi dalam mengurangi resiko bencana dan penguatan kapasitas masyarakat karena Gorontalo oleh Badan Penanggulan Bencana Nasional ditetapkan sebagai type A daerah rawan bencana. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan dalam menekan angka kemiskinan. Pada kesempatan itu Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim memaparkan mengenai program dan kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo diantaranya untuk penanggulangan bencana rencana strategis yang sudah dibuat meliputi penanganan dan penyelamatan korban bencana, Mitigasi dan pengadaan sarana dan fasilitas penanggulangan bencana. Wagub menambahkan untuk arah dan kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Gorontalo 2012-2018 terwujudnya percepatan pembangunan diberbagai bidang serta peningkatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan. Pada pertemuan itu Komisi 8 DPR RI menyerahkan bantuan Kementrian Sosial RI yaitu Program PKH untuk 2 ribu 558 RTSM masing-masing 450 ribu rupiah perkeluarga atau total 1 milyar rupiah lebih. Bantuan Progran Asistensi orang dengan Kecacatan Baru bagi 15 ODK masing-masing 3 juta 600 ribu rupiah pertahun atau 414 juta serta bantuan asistensi lanjut usia keterlantaran untuk 600 lansia masingmasing akan menerima 2 juta 400 ribu rupiah pertahun. Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Data mengenai jenis atau klasifikasi bencana alam serta jumlah kejadiannya yang terjadi di provinsi gorontalo antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor dan tsunami. hal ini dipengaruhi oleh kondisi topografi provinsi gorontalo yang bergunung dan terletak pada jalur sesar aktif. dari sekian jenis bencana alam tersebut diatas ,yang sering terjadi adalah banjir, dan tanah longsor . 2. Pola penanganan terhadap bencana alam, pola koordinasi lintas sektor, apa saja kendala dan masalah – masalah yang dihadapi dalam pnanganan bencana alam di provinsi gorontalo yaitu : a. Pola penanganan terhadap bencana alam yaitu : dimana memaksimalkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam hal penyelenggaraan kebencanaan baik pada pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. b. Kendala dan masalah yang dihadapi yaitu : 1) kurangnya pemahaman masyarakat akan bahaya yang akan terjadi dimana dirasakan oleh tenaga evakuasi di lapangan jika terjadi bencana,
7
masyarakat enggan untuk evakuasi ke tempat-tempat pengungsian maka akan berpengaruh pada saat pendistribusian jumlah kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak. 2) Kurang harmonisnya hubungan pemerintah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal masalah politik. 3. Rencana tindak lanjut program kesiapsiagaan dan rencasna aksi daerah dalam pengurangan resiko bencana di provinsi gorontalo : a. melaksanakan kegiatan pada pra bencana bagi aparat, masyarakat, dan dunia kabupaten / kota se – provinsi gorontalo b. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam hal penguatan desa tanggah, guna penyelenggaraan kebencanaan secara mandiri di masyarakat. 4. Provinsi gorontalo telah menyiapkan atau menyusun peraturan daerah dalam pengurangan resiko bencana di provinsi gorontalo kedepan, tetapi masih ada kendala dalam dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi gorontalo, dimana belum diakomodir menjadi peraturan daerah, maka hal ini dapat menyebabkan fungsi masing – masing sektor didalam penyelenggaraan kebencanaan belum mencakup seluruh rangkaian penyelenggaraan di daerah. olehnya itu diharapkan tahun depan rencana aksi daerah pengurangan rasiko bencana di provinsi gorontalo akan menjadi sebuah peraturan daerah sebagai langkah menuju penyelenggaraan bencana daerah. 5. Kebijakan pemerintah provinsi gorontalo dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi : a. aspek program dan rencana strategi kebijakan pembangunan daerah yang berperspekstif bencana yaitu : 1) Melakukan penguatan kelembagaan yang bermaksud untuk meningkatkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia secara menyeluruh dan mengupayakan pemenuhan peralatan secara bertahap sesuai kemampuan didaerah. 2) Memasukkan kurikulum tentang pengurangan resiko bencana kepada seluruh anak usia didik sebagai salah satu mata pelajaran ditingkat pendidikan. b. Penyusunan peta rawan bencana dan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana yaitu peta rawan bencana di provinsi gorontalo telah tersusun sejak tahun 2011 yang diterbitkan oleh bakosurtanal yang sekarang dikenal dengan big. setelah itu ditindak lanjuti dengan penyusunan zona prioritas rawan bencana dengan melakukan survei wilayah terdampak , bekerja sama dengan aparat badan penanggulangan bencana daerah kabupaten / kota. c. Dukungan anggaran dari apbn dan lainnya unruk program penanggulangan bencana adalah : 1) dana on call 2) dana siap pakai kedaruratan 3) dana sosial berpola hibah untuk rekonstruksi dan 4) dana penguatan kelembagaan.
8
d. Aspek kelembagaan dalam menjalankan fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam penanggulangan bencana yaitu untuk menjalankan fungi penanggulangan bencana sebagaimana amanat undang – undang nomor. 24. tahun 2007, untuk ketiga fungsi mendapatkan prioritas sebagai sekertaris daerah secara officio selaku kepala badan penanggulangan bencana daerah , penyelenggaraan penanggulangan bencana berjalan dengan baik, namun masalah yang sering timbul yaitu koordinasi dan ketidak harmonisnya hubungan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten / kota berakibat pada kurang efektifnya pelayanan kebencanaan didaerah dimaksud Berkaitan dengan Program Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsu Gorontalo menyampaikan antara lain; berkaitan dengan keinginan Masyarakat untuk adanya penambahan jumlah MAN sepertio Insan Cendikia, masalah kebijakan pengurangan kuoata haji untuk Proinvi sebagai akibat kebijakan Kemntrian Urusan Haji Arab Saudi serta rencana pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren tingkat Nasional (Pospenas) ke-VI di Provinsi Gorontalo. Selanjunta Tim Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan terhadap masyarakat dan Pemerintah Gorontalo agar sukses melaksanakan Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren tingkat Nasional (Pospenas) ke-VI di Provinsi Gorontalo. Dimana diharapkan bahwa pelaksanaan Pospenas adalah upaya untuk mendorong kebersamaan antar pondok pesantren di Indoensia. Bukan hanya itu, pospenas juga nanti akan menjadi ajang membina potensi, bakat dan minat para santri dalam bidang olahraga dan seni. Sehingga banyak sisi positif yang bisa dipetik dari kegiatan yang sifatnya nasional ini. Selanjutnya Anggota Tim yakni Dr. Hidayat Nur Wahid, MA juga mengatakan, bahwa Popenas merupakan tantangan dan kebanggaan bagi masyrakat Gorontalo. Kebanggaan karena gorontalo dipercaya menjadi tuan rumah nasional pelaksanaan pospenas. Beliau ini mengingatkan agar Pospenas jangan hanya sukses dalam pelkasanaannya, tetapi bagaimana output pospenas memiliki pesan moral untuk semua pihak. “Pospenas jangan hanya merepotkan, tapi sebagai sarana menggugah pesan moral untuk kita semua. Dan perlu diketahui salah satu kebanggaan indonesia adalah pesantren. Pesantren hanya ada di indonesia, tidak ada dinegara lain didunia. Dan ini akan berkumpul di Gorontalo.
9
BAB IV REKOMENDASI
Berdasarkan hasil kunjungan yang dilakukan maka dapat disimpulkan antara lain: Perlunya adanya kerjasama dan dukungan Pemerintah daerah terhadap berbagai permasalahan implementasi program dan kegiatan dari dinas sosial, kementerian agama, dan BPBD baik berkaitan dengan anggaran maupun dengan regulasi. Perlunya bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama, ormas berkaitan dengan sosialisasi terkait dengan pengurangan kuota haji, agar dapat menimalkan permasalahan dan konflik pada masyarakat Perlu dilakukan peningkatan kualitas kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko bencana melalui kegiatan sosialisasi, fasilitasi, pemberdayaan masyarakat, pendididkan dan latihan kebencanaan untuk memperkuat kesiapsiagaan dari ancaman bencana Peningkatan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana, termasuk di dalamnya pemerintah daerah, Ormas, LSM tokoh agama, dll Peningkatan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah baik melalui fasilitasi, ketersedian regulasim kelengkapan data kebencanaan, kemampuan teknis, penyediaan dan distribusi peralatan dan logistik
BAB IV PENUTUP
Demikianlah laporan hasil kunjungan Spesifik ke Provinsi Gorontalo ini dibuat, yang dapat dijadikan bahan serta masukan dalam membangun serta perbaikan siistem kebencanaan secara nasional
PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI KETUA TIM,
DRS.H.MAHRUS MUNIR
10
11
