LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI KE PROVINSI SUMATERA SELATAN 23 s.d 25 November 2015 I. PENDAHULUAN
Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI, dalam rangka pelaksanakan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan pada Tanggal 23 s.d 25 November 2015. Kunjungan Kerja ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pembiayaan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada proyek pembangunan jalan Tol Trans Sumatera ruas Palembang–Indralaya. Sebagaimana kita ketahui, PT. SMI (Persero) memiliki peran aktif dalam pembiayaan infrastruktur Indonesia dan membantu persiapan proyek infrastruktur, baik yang dilakukan melalui layanan konsultasi maupun pengembangan proyek bagi proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. PT. SMI (Persero) memiliki mandat untuk mendukung percepatan pengembangan infrastruktur dengan fokus Program Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang mengikutsertakan berbagai institusi keuangan, baik swasta maupun multilateral. Sejalan dengan rencana pemerintah untuk mentransformasi PT. SMI (Persero) menjadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI), PT. SMI mendapat perluasan sektor yang dapat dibiayai, yaitu bukan hanya infrastruktur publik tetapi juga infrastruktur sosial. Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI mengharapkan agar PT. SMI (Persero) dapat terus meningkatkan kinerja dan sumbangsihnya bagi perkembangan infrastruktur nasional. Dalam kunjungan kerja spesifik yang dilakukan, Komisi XI DPR RI ingin memperoleh data dan informasi mengenai kondisi terkini dari pelaksanaan pembiayaan pada proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Palembang–Indralaya yang dilaksanakan oleh PT. SMI (Persero).
1
Selain itu, Komisi XI DPR RI juga ingin mendapatkan informasi mengenai perkembangan pembiayaan, skema dan tata kelola pembiayaan, serta kendala dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan proyek ini. Susunan keanggotaan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut: No.
No. Angg
Nama Anggota
Fraksi
Keterangan Ketua Tim
1.
410
Ir. H. Marwan Cik Asan, MM
Demokrat
2.
211
I.G.A.Rai Wirajaya, SE., MM
PDIP
Anggota
3.
218
Ir. G. Michael Jeno, MM
PDIP
Anggota
4.
283
H. Mukhamad Misbakhun, SE
Golkar
Anggota
5.
320
Edison Betaubun, SH., MH
Golkar
Anggota
6.
366
Ir. Sumail Abdullah
Gerindra
Anggota
7.
379
H. Wilgo Zainar
Gerindra
Anggota
8.
400
Rooslynda Marpaung
Demokrat
Anggota
9.
471
Ahmad Najib Qudratullah, SE
PAN
Anggota
10.
41
Bertu Merlas
PKB
Anggota
11.
541
H.M. Amir Uskara, M.Kes
PPP
Anggota
12.
27
Johnny G. Plate, SE
Nasdem
Anggota
Wakil Ketua Komisi XI
2
II. INFORMASI DAN TEMUAN A. PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) 1. Proyek Jaringan Tol Trans Sumatera
2. Proyek Jalan Tol Trans Sumatera ruas Palembang – Indralaya Jalan tol Trans Sumatera ruas Palembang – Indralaya merupakan jaringan jalan tol Trans Sumatera yang memiliki nilai strategis bagi kegiatan transportasi manusia, barang dan jasa serta akan mengurangi kemacetan di sepanjang jalur tersebut serta memperpendek waktu tempuh. Proyek pembangunan jalan tol ini berlokasi di Palembang – simpang Indralaya Provinsi Sumatera Selatan dengan panjang jalan ± 21,93 km. Masa konsesi proyek ini selama 40 tahun dengan nilai investasi sebesar Rp3.301 miliar dan porsi PT. SMI (Persero) sebesar Rp1.240 miliar.
3
Aspek teknis dari proyek pembangunan jalan Tol Trans Sumatera ruas Palembang – Indralaya adalah sebagai berikut:
3. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Masa konsesi dalam PPJT Jalan Tol Palembang – Indralaya adalah 40 tahun sejak penerbitan SPMK oleh Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT) setelah pengadaan tanah selesai dilaksanakan untuk satu ruas jalan tol. Pengadaan tanah bagi jalan tol menjadi kewajiban dan ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah. Dalam hal terjadi keterlambatan Pengadaan Tanah oleh Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) berhak untuk meminta kompensasi kepada Pemerintah dalam bentuk penyesuaian tarif tol awal dan/atau perpanjangan masa konsesi yang akan disepakati kemudian oleh para pihak. Terkait dengan tarif tol, tarif tol awal ditetapkan oleh Menteri. Kemudian BUJT berhak memperoleh penyesuaian tarif tol setiap 2 (dua) tahun sekali, berdasarkan pengaruh laju inflasi.
4
4. Progres Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Palembang-Indralaya
Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Palembang – Indralaya terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu: Seksi 1 : Palembang – Pemulutan, dengan panjang jalan 7,1 km dan telah 100% dilakukan pembebasan tanah. Seksi 2 : Pemulutan – Kota Terpadu Mandiri (KTM), dengan panjang jalan 4,9 km. Pembebasan tanah pada seksi 2 ini telah dilaksanakan sebesar 14%. Seksi 3 : Kota Terpadu Mandiri (KTM) – Indralaya dengan panjang jalan 9,9 km. Pembebasan tanah yang telah dilakukan 2%. 5. Skema Pembiayaan Skema pembiayaan proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Palembang – Indralaya daat dilihat sebagai berikut:
5
6. Tata Kelola Pembiayaan a. Perjanjian Pembiayaan antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT. Hutama Karya (Persero) telah ditandatangani pada tanggal 11 November 2015. b. Saat ini belum dilakukan penarikan atas Fasilitas Pembiayaan karena belum terpenuhinya beberapa syarat penarikan antara lain Jaminan Pemerintah dan Pembebasan Tanah. c. Pengelolaan pembiayaan akan dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang ada di PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan sesuai dengan kondisi dan persyaratan yang telah disepakati antara kreditur dan debitur. 7. Dampak Ekonomi Pembangunan Jalan Tol a. Tanpa Konektivitas
Terbatasnya perkembangan industri dan aktivitas ekonomi.
Terbatasnya kesempatan ekspor dan impor.
Infrastruktur maritim (pelabuhan) tidak digunakan secara optimal.
Biaya logistik yang tinggi dan waktu perjalanan yang panjang.
Terbatasnya efek spillover dari satu daerah ke daerah lain dan dari satu sektor ke sektor lain.
Hanya beberapa kota yang berkembang, sedangkan sisanya akan tetap tidak berkembang. 6
b. Konektivitas terbatas
Industri dan aktivitas ekonomi akan berkembang.
Ekspor dan impor tumbuh.
Infrastruktur maritim (pelabuhan) berkembang.
Biaya logistik turun.
Efek spillover kota – kabupaten terbentuk.
Lebih banyak kota dan kabupaten berkembang.
c. Konektivitas penuh
Industri dan aktivitas ekonomi tumbuh secara optimal, memanfaatkan skala ekonomi/economies of scale.
Kesempatan ekspor dan impor yang optimal.
Penggunaan infrastruktur maritim, karena terbukanya akses ke pedalaman/hinterland.
Efek spillover penuh dari daerah ke daerah dan sektor ke sektor, serta spesialisasi regional yang optimal.
Seluruh kota dan kabupaten akan berkembang.
8. Permasalahan Pembiayaan Tol Trans Sumatera a. Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) ruas Tol Trans Sumatera yang relatif rendah jika dibandingkan dengan LHR ruas tol di Jawa sehingga dibutuhkan struktur pembiayaan dengan waktu jatuh tempo yang panjang. b. Pembebasan tanah. Diharapkan dengan telah diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dapat memberikan kepastian yang lebih baik terhadap permasalahan pembebasan tanah.
7
B. PT. HUTAMA KARYA (PERSERO) 1. PT. Hutama Karya (Persero) sebagai pelaksana pembangunan Tol Trans Sumatera Pemerintah RI tengah mempersiapkan dan memprioritaskan pembangunan Tol Trans Sumatera dengan menunjuk PT. Hutama Karya (Persero) sebagai BUMN pelaksana penugasan. Pada bulan Juli 2008, Pemerintah memperoleh bantuan USD 3 juta dari Korea International Cooperation Agency (KOICA) untuk penyusunan Master Plan Jalan Trans Sumatera. Master Plan Jalan Trans Sumatera ini rampung disusun pada bulan Juli 2010. Kajian mengenai rencana pembangunan Tol Trans Sumatera oleh Kementerian PU dan Kementerian BUMN dilakukan pada bulan Maret 2012. Pada tanggal 18 September 2013 DPR RI telah memberikan tanggapan atas rencana penugasan dan PMN kepada BUMN untuk pembangunan Tol Trans Sumatera. Melalui Peraturan Presiden No. 100/2014 pada tanggal 18 September 2014, kepada PT. Hutama Karya (Persero) mendapat penugasan atas 4 (empat) ruas pertama Tol Trans Sumatera. Pada tanggal 8 Januari 2015 Tol Trans Sumatera dicantumkan pada RPJMN 2015 - 2019. Melalui PP No.27 tahun 2015 yang dikeluarkan pada bulan Juni 2015, pencairan dana PMN tahun 2015 tol trans sumatera sebesar Rp3,6 triliun. Kemudian pada tanggal 22 oktober 2015 Perpres 117 tahun 2015 mengamandemen Perpres 100 tahun 2014 untuk memperluas penugasan PT. Hutama Karya (Persero) menjadi 8 (delapan) ruas Tol Trans Sumatera.
2. Penugasan oleh Pemerintah kepada PT. Hutama Karya (Persero) Selain penugasan kepada PT. Hutama Karya (Persero), Peraturan Presiden No. 117/2015 jo No. 100/2014, juga mengatur mengenai berbagai bentuk dukungan pemerintah untuk pembiayaan terkait penugasan pembangunan tol trans sumatera. Ringkasan Perpres Penugasan Ruas Penugasan
24 ruas jalan tol
Ruas tahap pertama 1. Medan-Binjai (pengoperasian akhir 2. Palembang-Indralaya 3. Pekanbaru-Dumai tahun 2019) 4. Bakauheni-Terbanggi Besar 5. Terbanggi Besar-Pematang Panggang 6. Pematang Panggang-Kayu Agung 7. Palembang-Tanjung Api-api
8
8. Kisaran-Tebing Tinggi Lingkup penugasan
Pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan
Masa konsesi
40 tahun
Sumber pendanaan
Lain-lain
Menteri, kepala lembaga, gubernur dan/atau bupati memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan masing-masing Pembangunan tahap berikutnya ditetapkan oleh Menteri PUPR Setelah konstruksi jalan tol selesai dilakukan, PT. Hutama Karya (Persero) dapat mengalihkan hak pengusahaan jalan tol kepada anak perusahaan dan/atau pihak lain atas persetujuan Menteri PUPR.
PMN Penerusan pinjaman dari pemerintah Obligasi perusahaan dijamin oleh pemerintah Pinjaman dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan multilateral, dijamin oleh pemerintah Pinjaman/bentuk pendanaan lain dari badan investasi pemerintah Pendanaan lain sesuai peraturan perundang-undangan
3. Profil 8 Ruas Tol Trans Sumatera Tahap I No.
Ruas
Panjang (km)
Kebutuhan Investasi (Rp Miliar)
Biaya Investasi per KM (Rp Miliar)
1.
Medan – Binjai
17
1,604
94
2.
Palembang – Indralaya
22
3,301
150
3.
Bakauheni – Terbanggi Besar
140
16,795
120
4.
130
17,917
137
100
11,907
119
6.
Pekanbaru – Dumai Terbanggi Besar – Pematang Panggang *) Pematang Panggang – Kayu Agung *)
85
10,121
119
7.
Palembang – Tanjung Api-api *)
90
14,289
159
8.
Kisaran – Tebing Tinggi *)
6,991 82,926
117
TOTAL
60 644
TOTAL RUAS 1 – 4
309
39,617
TOTAL RUAS 5 – 8
335
43,308
5.
9
Catatan: *) diluar biaya IDC dan Financial Cost
4. Sumber Pembiayaan Proyek Tol Trans Sumatera Pendanaan Proyek
Porsi Ekuitas
8 Ruas Tol Trans Sumatera Tahap I membutuhkan investasi sekitar Rp83 triliun
Porsi Hutang
Porsi ekuitas akan berkisar 50% - 80% dari total kebutuhan investasi sebagai akibat dari proyek yang tidak layak secara finansial. Kepastian PMN sangat dibutuhkan oleh perbankan.
Hutang harus mendapatkan penjaminan pemerintah. suku bunga harus non komersial proyek tidak sanggup menanggung tingkat bunga komersial.
5. Vacuum Consolidation Method (VCM) Jalan tol ruas Palembang – Indralaya secara umum berada diatas lahan dengan kondisi tanah rawa/soft soil. VCM dimaksudkan untuk mempercepat penurunan dan meningkatkan daya dukung tanah asli yang lunak dengan melakukan pemompaan vakum pada tanah yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar air maupun kadar udara pada butiran tanah sehingga dapat mempercepat penurunan jangka panjang dan perbedaan penurunan (differential settlement). Keunggulan VCM:
Tidak dibutuhkannya material tanah sebagai beban sementara. Penggunaan sumber daya yang minim juga meminimalisir penggunaan alat berat.
Konsolidasi bersifat isotropik sehingga resiko ketidakstabilan lereng dapat dieliminir.
Membutuhkan proses konsolidasi yang singkat, antara 3 – 4 bulan per area kerja.
Memiliki gangguan yang rendah terhadap kegiatan pekerjaan lainnya, bahkan dapat melakukan overlap dengan pekerjaan lain sehingga jadwal konstruksi secara keseluruhan dapat dipersingkat.
Ramah lingkungan, perbaikan tanah bersifat mekanis tanpa penggunaan bahan-bahan kimia.
10
III. PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh didalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI.
Jakarta, November 2015 TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI PROVINSI SUMATERA SELATAN Ketua,
Ir. H. MARWAN CIK ASAN, MM A- 410
11
