LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI KE PROVINSI SUMATERA SELATAN Tanggal 4 – 6 Maret 2009 I. PENDAHULUAN Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI tanggal..............serta Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor......tanggal......tentang Penugasan Kepada Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi DPR RI untuk melakukan Kunjungan Kerja Kelompok pada Reses Masa Sidang III Tahun Sidang 2008 – 2009, Komisi XI DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 4 – 6 Maret 2009. Dalam Kunjungan Kerja tersebut, Komisi XI DPR RI telah melakukan kegiatan pertemuan dengan beberapa Instansi di daerah Sumatera Selatan yang terdiri dari: Pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bappeda, Pimpinan DPRD Provonsi Sumatera Selatan Pertemuan dengan Bank Indonesia dan Bank Bank BUMN yang terdiri dari Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, PT Askrindo, dan PT Sarana Sumsel Ventura Pertemuan dengan jajaran Departemen Keuangan Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari Kanwil Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara, Kanwil Ditjen Kekayaan Negara. Pertemuan dengan Para Direksi BUMN di Provinsi Sumatera Selatan ( PT Pupuk Sriwijaya, PT Bukit Asam) II. INFORMASI DAN PERMASALAHAN YANG DITEMUKAN A. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 1. Luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan adalah seluas 87.017,42 KM2 yang terdiri dari 11 Kabupaten dan 4 Kota dengan jumlah penduduk sebanyak 7.752.661 jiwa. Data yang di dapat mengenai jumlah penduduk di daerah Sumatera Selatan kemungkinan tidaklah akurat karena kendala yang dihadapi oleh Pemprov Sumatera Selatan di lapangan banyak ditemukan penduduk yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk lebih dari satu KTP yang dimiliki oleh warga, sehingga data jumlah penduduk kemungkinan tidaklah akurat. 2. Postur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2009 adalah sebagai berikut: Pendapatan Daerah Rp. 2.681.672.318.900, Belanja Daerah Rp. 2.751.672.318.900 sehingga terdapat defisit Rp. 70.000.000.000 yang ditutupi dari Pembiayaan daerah yang diambil dari sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya. 3. Realisasi Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Pemprov Sumatera Selatan untuk tahun 2008 – 2009 dimana Penerimaan daerah sebesar Rp. 1.248.259.426.00 dengan Realisasi anggaran sebesar Rp.
1
960.850.875.318. Sehingga prosentase penyerapannya mencapai 76,98% dari total Penerimaan Pemprov Sumatera Selatan. 4. Beberapa usulan perbaikan Dana Perimbangan dalam rangka penyusunan APBN dari Pemprov Sumatera Selatan agar terciptanya penyempurnaan kebijakan perimbangan antara pusat dan daerah: Formulasi perhitungan dana perimbangan yang telah ditetapkan agar lebih transparan Prosentase pembagian kepada daerah penghasil lebih diutamakan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan kebutuhan masyarakat dengan tidak mengabaikan daerah lain yang memilik fiskal gap yang tinggi. Bagi hasil pajak dan bukan pajak untuk triwulan IV agar pembagiannya tepat waktu. 5. Penyerapan APBD tahun 2008 Pemprov Sumatera Selatan dibukukan setiap enam bulan (semester) yaitu untuk semester pertama Semester I (Januari – Juni) : Pendapatan Daerah Rp. 2.472.769.354.600. dengan Realisasi Rp. 1.049.123.867.916,08. atau 42,43%. Sedangkan Belanja Daerah Rp. 2.743.382.539.020,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 781.338.752.910,42 atau 28,48%. 6. Sedangkan Penyerapan untuk semester kedua terjadi peningkatan yang siknifikan dimana Pendapatan Daerah Rp. 2.617.007.898.200 dengan Realisasi Rp. 2.580.262.745.689,25 atau 98,60%. Sedangkan Belanja Daerah Rp. 2.718.409.708.751 dengan Realisasi Rp. 2.386.640.029.309,49 atau 87,80%
7. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemprov Sumatera Selatan dalam permasalahan penyerapan anggaran adalah terdapat efesiensi terhadap pekerjaan yang telah ditetapkan karena keterbatasan pendapatan daerah, akibat keterlambatan penetap APBD-P, dan banyaknya kegiatan yang tidak direncanakan sehingga tidak dapat direalisasikan. 8. Strategi Pembanguna daerah dalam kerangka pembangunan Sumatera Selatan tahun 2010-2014 terdiri dari : Pembangunan Pertanian Peningkatan UMKMK Pemantapan Pengembangan Sumber Daya Manusia Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran serta penyediaan lapangan kerja Percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur strategis. 9. Prioritas program pembanguna Sumatera Selatan untuk tahun 2010 terdiri dari : a. Optimalisasi pengembangan pertanian di daerah rawa, sungai, dan danau b. Peningkatan kualitas produk, diversifikasi dan pemasaran hasil UMKMK c. Pemantapan pembangunan sumber daya manusia melalui kesinambungan pelayanan sekolah gratis dan berobat gratis serta merealisasikan berdirinya sekolah dan rumah sakit internasional
2
d. Mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta penyediaan lapangan kerja melalui program pro-poor, pro-job, dan pro-group e. Percepatan pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api, jaringan rel kereta api, jalan & jembatan serta jaringan irigasi & rawa.
10. Proyek pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Api Api yang mempunyai daya tarik bagi investor karena posisinya yang sangat strategis. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api diperkirakan akan manghabiskan biaya sampai dengan Rp.15 Triliun yang dananya diluar dari APBD. Saat ini Pemprov Sumatera Selatan sudah memiliki banguna rel kereta api sepanjang 320 KM dari Lubuk Lingau sampai Tanjung Api Api 11. Dalam forum World Islamic Economic Forum (WIEF) ke 5 di Jakarta beberapa negara Islam yaitu Iran dan Qatar sudah menyatakan minat menanamkan investasi untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Api Api di Sumatera Selatan. 12. Selain pelabuhan Tanjung Api Api, beberapa proyek investasi di daerah Sumatera Selatan yang sudah ditawarkan kepada investor dari Timur Tengah adalah: Stasiun Peti Kemas Mura dan Martapura, Gas Methane, biofuel, Highway Patung Raya (Palembang-Betung-Indralaya), Industri Hilir Karet, Industri Hilir CPO, Pembangunan RS Islam, Pelabuhan Dermaga Tanjung Api Api, dan Pembangunan Perumahan.
B. BANK INDONESIA DAN KANTOR PERWAKILAN BANK BANK BUMN, PT ASKRINDO, DAN PT SARANA SUMSEL VENTURA 1. Krisis keuangan global berimbas terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi wilayah Sumbagsel pada triwulan IV-2008 yang ditandai dengan kontraksi pertumbuhan sebesar 2,30% (qtq, harga konstan) dan penurunan sebesar 10,52% (qtq, harga berlaku). Namun demikian, secara kumulatif perekonomian Sumbagsel pada tahun 2008 tetap mengalami pertumbuhan sebesar 5,08% (yoy, harga konstan) atau sebesar 21,19% (yoy, harga berlaku). Namun melihat kondisi ekonomi gobal pada tahun 2009 ini kalangan perbankan di Sumatera Selatan masih tetap menunggu dan melihat keadaan dalam menyalurkan kreditnya. 2. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumbagsel terkonfirmasi dari hasil survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia di 4 (empat) kota zona Sumbagsel (Palembang, Pangkalpinang, Bandar Lampung, dan Bengkulu). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang menggambarkan tingkat keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan 6 bulan mendatang, berada pada indeks sebesar 91,33 pada bulan Desember 2008 atau mengalami penurunan indeks dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 103,56. Konsumen dikatakan optimis jika indeks dimaksud berada di atas 100. 3. Di sektor perdagangan luar negeri, berdasarkan kelompok Standard International Trade Classification (SITC); a. Total nilai ekspor non migas di wilayah Sumbagsel sampai dengan akhir tahun 2008 (kumulatif tahun 2008) tercatat sebesar US$7.575,89 juta meningkat sebesar
3
51,97% dari sebesar US$4.985,20 juta pada akhir tahun 2007 (kumulatif tahun 2007). b. Dampak krisis terhadap ekspor mulai terlihat pada kinerja ekspor triwulan IV2008 yang anjlok menjadi USD1.298,79 juta dari sebesar USD2.276,34 juta pada triwulan III-2008. PERKEMBANGAN EXPORT IMPORT SITC
4. Inflasi tahunan (yoy) zona Sumbagsel pada tahun 2008 sebesar 14,90%, jauh lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang tercatat sebesar 11,06%. Laju inflasi tahunan (yoy) tertinggi selama triwulan IV-2008 terjadi pada sektor : a. Kelompok kesehatan sebesar 18,30%. b. Kelompok bahan makanan sebesar 18,20%. c. Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 18,10%. d. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, & tembakau sebesar 13,30%. e. Kelompok sandang sebesar 7,60%. f. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 7,00%, dan g. Kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 7,00%. PERBANDINGAN INFLASI PERKELOMPOK
5. Kinerja sektor perbankan wilayah Sumbagsel pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya; a. Total aset perbankan tumbuh sebesar 15,39% (yoy) menjadi sebesar Rp73,14 triliun, atau meningkat secara triwulanan sebesar 2,53% (qtq) dibandingkan dengan triwulan III-2008.
4
b. Penghimpunan dana tumbuh sebesar 18,21% (yoy) menjadi sebesar Rp55,42 triliun, atau meningkat secara triwulanan sebesar 6,45% (qtq) dibandingkan dengan triwulan III-2008. PERKEMBANGAN PERBANKAN
6. Di sisi penyaluran kredit, penyaluran kredit/pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 31,52% menjadi Rp51,70 triliun jika dibanding tahun sebelumnya, namun jika dibanding triwulanan sebelumnya hanya mengalami peningkatan sebesar 0,05%. Persentase loan to deposit ratio (LDR) meningkat dari 83,85% pada tahun 2007 menjadi 93,29% dengan tingkat NPL sebesar 3,22% 7. Pemberian kredit mikro dan menengah pada PT BRI masih spesifik sampai dengan Rp. 50 juta. Kendala yang dihadapi oleh kalangan Perbankan di Sumatera Selatan masih dalam hal jaminan kredit kepada petani yang tidak memilik sertifikat. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan sinergi dengan kantor BPN dengan memberikan kemudahan biaya pembuatan sertifikat sehingga kalangan petani mempunyai akses ke Perbankan. 8. Selain masalah jaminan, kelangkaan bibit unggul juga menjadi masalah yang terjadi di lapangan. Selain itu juga banyaknya bibit unggul palsu beredar di Sumatera Selatan serta distribusi pupuk bersubsidi yang masih terkendala. Dalam hal distribusi pupuk bersubsidi, hanya kelompok tani yang terdaftar saja yang bisa mendapatkan akses pupuk bersubsidi sedangkan yang tidak terdaftar masih banyak jumlahnya. Beberapa hal tersebut diatas masih menjadi kendala pihak Perbankan dalam meberikan kredit kepada petani karena akan meningkatkan resiko pemberian kredit tersebut. 9. Di daerah Sumatera Selatan masih banyaknya petani atau nasabah yang tidak Bankable karena terkendala masalah jaminan. Hal ini akan sangat terasa oleh kalangan petani jika fluktuasi harga produk pertanian terjadi sehingga akan mempengaruhi aktivitas para petani di Sumatera Selatan karena mereka kekurangan modal untuk usahanya. Dalam rangka optimalisasi penyaluran kredit untuk menopang UMKM, kiranya dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah antara lain bentuk dukungan untuk meningkatkan kelayakan calon debitur dalam mengakses kredit dan penguatan lembaga keuangan mikro antara lain melalui bantuan sertifikasi pertanahan dan pendampingan para calon debitur sektor perkebunan oleh dinas terkait.
5
10. Jumlah kredit yang telah diberikan kepada sektor UMKM hingga Desember 2008 di Propinsi Sumatera Selatan adalah sbb: No. 1. 2. 3. 4.
Nama Bank BNI BRI Mandiri BTN
Nominal Kredit UMKM (Rp. Miliar) 1.934,81 2.094,36 936,19 1,22
11. Untuk Program KUR di Sumatera Selatan beberapa Bank BUMN mempunyai program yang tidak sama. a. PT BNI : Dalam tahun 2009 akan lebih fokus dalam pengembangan KUR dengan menambahkan dana bagi program KUR sebanyak Rp. 160 Miliar b. PT Bank Mandiri : Sampai dengan bulan Oktober 2007 pihak bank mandiri sudah menyalurkan KUR di daerah Sumatera Selatan sebesar Rp. 155 miliar dan pada tahun 2009 ini juga akan melakukan penambahan dana bagi program KUR. Namun dalam pelaksanaannya pihak bank Mandiri masih meminta agunan sebesar 30% kepada para nasabah KUR karena pihak Askrindo hanya menjamin kredit KUR sebesar 70%. Hal ini dilakukan pihak Bank Mandiri untuk menjaga posisi NPL agar tidak meningkat akibat program tanpa agunan kredit KUR ini. c. PT BRI : Masih menjadi Bank terbesar pelaksana pemberian KUR di Indonesia. Penyaluran KUR secara nasional posisi sampai dengan Desember 2008 untuk Propinsi Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp. 384.298 Juta dengan jumlah debitur sebanyak 34.161 nasabah.
C. KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN SUMATERA SELATAN
KEUANGAN
PROVINSI
1. Rencana Penerimaan Pajak Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 adalah sebesar Rp. 5.785.174,05 juta, sedangkan realisasi penerimaan pajak Kanwil DJP Sumsel dan Kep Babel tahun 2008 adalah sebesar : Rp. 6.183.194,02 Juta atau 106,88% dari Rencana Penerimaan.
6
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2008
No.
Jenis Pajak
Rencana 2008
Realisasi 2008
% Pencapaian
1 PPh PPN DAN 2 PPnBM PAJAK 3 LAINNYA PBB DAN 4 BPHTB
2,562,198.03 2,486,949.17
97.06%
1,480,829.35 1,600,407.37
108.08%
Jumlah
57,705.73
66,824.70
115.80%
1,684,440.94 1,759,603.82
104.46%
5,785,174.05 6,183,194.02
106.88%
2. Penerimaan pajak untuk daerah Sumatera Selatan dapat ditingkatkan lagi agar terjadi pemerataan di daerah jika UU PPh pasal 21 dapat diatur lagi dengan cara sentralisasi Kantor Pusat yang dikembalikan ke domisili daerah asal. Saat ini aturan pajak yang ada membolehkan Kantor Pusat suatu perusahaan berdomisili dimana saja. Jika Kantor Pusat perusahaan perkebunan dan pertambangan di daerah Sumatera Selatan berada di lokasi tempat usahanya, maka pemerintah daerah akan mendapatkan porsi 20% dari setiap PPh yang di potong dari gaji pegawai. 3. Pembetulan SPT dalam rangka program Sunset Policy memberikan tambahan pajak kurang bayar sebesar Rp. 7,9 Miliar pada tahun 2008 dan Rp. 44,5 pada periode Januari sampai dengan Februari 2009. Sedangkan Penambahan Wajib Pajak pada tahun 2008 sebesar 61.463 wajib pajak yang terdiri dari WP orang pribadi sebanyak 56.025 dan WP badan sebanyak 5.438. 4. Faktor penyebab berkurangnya penerimaan pajak di daerah Sumatera Selatan adalah kondisi ekonomi global yang memburuk sehingga menyebabkan penurunan harga komiditi andalan Sumsel seperti CPO dan karet. Dalam hal ini karet lebih memprihatinkan karena penurunannya sangat tajam. Selain itu juga daya beli masyarakat menjadi menurun yang menyebabkan transaksi Wajib Pajak akan berkurang yang berimplikasi kepada penerimaan PPN yang akan turun. 5. Penerimaan Kanwil DJBC Sumbagsel Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 145.987.260.000
mencapai
93,98
%
dari
targetnya
sebesar
Rp.
155.328.390.000, terdiri dari Penerimaan Bea Masuk dan cukai. Sedangkan target penerimaan untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 845.772.560.000. Terdiri dari Bea Masuk, Cukai dan Pungutan Ekspor / Bea Keluar, yang pada
7
tahun 2009 menjadi pendapatan DJBC. Sampai dengan 28 Pebruari 2009 sudah terealisasi sebesar Rp. 94.612.810.000.
No
Tabel Penerimaan Bea Masuk dan Cukai Tahun 2008 (Jutaan rupiah) JENIS TARGET 2008 REALISASI 2008 PENERIMAAN
1
Bea Masuk
2
Cukai Total
%
154,484.02
145,195.50
93.99
844.37
791.76
93.77
155,328.39
145,987.26
93.98
6. Sedangkan realisasi penerimaan Bea dan Cukai Sumbagsel sampai dengan 28 Februari 2009 adalah sbb: (Jutaan Rupiah) No
JENIS PENERIMAAN
1
Bea Masuk
2
Cukai
3
Pungutan Ekspor / Bea Keluar Total
TARGET 2009
REALISASI 2009*)
%
153,409.60
94,371.95
61.51
907.28
121.26
13.36
691,455.68
119.60
0.02
845,772.56
94,612.81
11.19
7. Beberapa kendala yang menyebabkan target penerimaan Bea dan Cukai tidak terpenuhi di daerah Sumbagsel adalah sebagai berikut: a. Adanya penurunan Bea Masuk dari 5% menjadi 0% sehubungan dengan diberlakukannya Tarif CEPT ( Impor dari Negara-negara ASEAN ), sebagai contoh impor asphalt dari Singapura dan mesin/ sparepart mendapat penurunan tarif dari 5% menjadi 0%; b. Bertambahnya Perusahaan-perusahaan yang mendapat fasilitas Pembebasan dan Penangguhan Bea Masuk; c. Adanya penurunan volume impor sehubungan dengan gejala umum perlambatan pertumbuhan ekonomi. 8. Untuk meningkatkan penjualan produksi dalam negeri seharusnya struktur penerimaan Bea dan Cukai dalam APBN mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun pada kenyataannya Pemerintah selalu menetapkan target yang meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini sangat kontradiksi dengan program Pemerintah dalam mengalakan penggunaan produksi dalam negeri sebab dengan meningkatnya penerimaan Bea Cukai dari tahun ketahun merupakan indikasi masuknya produk impor ke Indonesia yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.
8
9. DIPA TA. 2008 untuk seluruh satker di propinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 384 DIPA untuk 38 Bagian Anggaran Departemen/Lembaga Non Departemen yang terdiri dari 476 Satker dengan jumlah dana Rp. 5.179.511.677.000,- penyerapan dana pagu satker pada umumnya cukup bagus yaitu realisasi pencairan dananya sebesar 93,34 % , sedangkan dana yang tidak terserap sebesar 6,66 %. Dana yang tidak terserap tersebut disebabkan karena adanya hasil lelang dibawah dari harga yang ditentukan dan penghematan penggunaan dana sesuai kebutuhan. 10. Penilaian aset Barang Milik Negara (BMN) sudah dilakukan sesuai petunjuk dan arahan pelaksanaan dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kegiatan Penertiban BMN termasuk penilaian aset BMN untuk satker TNI-POLRI dilakukan setelah pelaksanaan satker K/L, saat ini dalam pelaksanaan kegiatan. 11. Gambaran umum kegiatan penilaian aset BMN di lingkungan Kantor Wilayah IV DJKN Palembang, sebagaimana berikut: UNIT KERJA
TARGET
SELESAI
KANWIL IV
100
KPKNL PLMBG KPKNL LAHAT KPKNL JAMBI KPKNL PANGKLPINANG JUMLAH
%
SALDO AWAL
SALDO AKHIR
100
100
3,882,933,991,593
6,471,656,537,413
110
110
100
779,095,076,906
1,942,679,197,141
91
91
100
216,307,139,437
302,607,867,383
250
243
97.2
726,057,507,307
1,407,726,264,213
97
97
100 98.9
695,091,354,337 6,299,485,069,580
908,656,697,289 11,033,326,563,439
648
641
D. JAJARAN BUMN PT PUSRI DAN PT BUKIT ASAM PT PUPUK SRIWIJAYA 1. Laba tahun 2007-2009 lebih tinggi dibandingkan laba tahun 2005 & 2006 karena pada tahun 2005 dan 2006 Pemerintah menerapkan Subsidi Gas yang tidak dapat menutupi biaya produksi dan distribusi (sampai dengan bulan September 2006). Tahun 2007 laba tinggi karena adanya ekspor urea eks tahun 2006 yang cukup tinggi. Tahun 2008 laba cukup tinggi karena harga urea ekspor dan kebun cukup tinggi, namun pada akhir tahun menurun akibat pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada naiknya kurs dan harga bahan baku. 2. Tahun 2009 laba lebih rendah dari tahun 2008 karena harga jual pupuk lebih rendah dibanding prognosa 2008 dan penjualan pupuk lebih diutamakan pada sektor pangan dibandingkan sektor komersil.
9
3. Besar sumbangan PPh dan Dividen PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) adalah sebagai berikut :
Keterangan 2004 PPh 354.419 Deviden 221.969
2005 292.146 228.597
2006 213.949 131.203
2007 518.405 138.015
(Rp. Juta) 2008 N/A 376.500
* Perhitungan PPh badan audited tahun 2008 belum selesai
4. Permasalahan yang dihadapi PT Pusri saat ini adalah :
Jaminan supply gas untuk PT PIM (sebesar 17.250 BSCF) dengan harga yang wajar supaya produksi urea nasional cukup dan harganya wajar untuk dapat memenuhi semua sektor. Anggaran subsidi harus cukup untuk memenuhi kenaikan tonase pupuk yang disubsidi. SK Gubernur yang mengacu kepada Permentan (untuk penyaluran sebesar 5,2 juta ton) agar segera dapat dikeluarkan. SK Bupati yang mengacu kepada SK Gubernur juga harus segera dapat dikeluarkan agar kelangkaan pupuk tidak terjadi. Perlu dukungan bagi PT Petrokimia Gresik untuk mendapatkan pinjaman modal kerja dalam USD untuk impor bahan baku non urea pada saat diperlukan. Transaksi dalam negeri mohon digunakan Rupiah karena sebagian besar pendapatan Produsen Pupuk dalam Rupiah. Untuk jangka panjang, perlu dilakukan revitalisasi dan pengembangan Pabrik Pupuk. Untuk itu diperlukan jaminan supply gas minimum selama 20 tahun dan dana pinjaman sebesar Rp 36,6 Trilyun dengan D/E Ratio 70/30. PT BUKIT ASAM
1. Volume penjualan PT Bukit Asam pada tahun 2008 mencapai 12,8 juta ton batu bara dengan produksi mencapai 10,8 juta ton. Prediksi penjualan pada tahun 2009 mencapai 14,5 juta ton dengan total produksi meningkat menjadi 12,7 juta ton. Dengan komposisi penjualan domestik sebesar 65% dan expor 35%. Berdasarkan rencana kerja tahun 2009, target pendapatan usaha PTBA naik sekitar 20%-25%. 2. Pendapatan dan laba bersih PTBA dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 menunjukan angka yang selalu meningkat. Pendapatan pada tahun 2007 Rp. 4.126 Miliar dengan laba bersih Rp. 760 Miliar. Sedangkan Pendapatan pada tahun 2008 meningkat tajam menjadi Rp. 7.220 Miliar. 3. Kontribusi PTBA kepada negara berupa pajak dan PNBP lainnya selalu meningkat juga sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008. Kontribusi PTBA pada tahun 2007 sebesar Rp. 928 Miliar dan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 1.255 miliar. 4. Kontribusi PTBA kepada negara yang diberikan dalam bentuk deviden pada tahun 2007 sebesar Rp. 158 Miliar dan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 247
10
Miliar. Sedangkan Royalti pada tahun 2007 sebesar Rp. 141 Miliar dan pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 186 Miliar. III. PERMASALAH YANG PERLU DITINDAKLANJUTI PEMDA SUMSEL 1.Dana Bagi Hasil tahun 2008 Provinsi Sumatera Selatan masih tersisa Rp. 235 Miliar yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat. PERBANKAN SUMSEL 1.Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah bersubsidi di daerah Palembang mendapatkan harga yang lebih murah, namun harga yang murah tersebut tidak merata diseluruh Sumatera Bagian Selatan. Ada usulan dari Bank Tabungan Negara Palembang untuk membebaskan biaya IMB khusus untuk tipe RSS. 2.Usulan dari PT Askrindo agar Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dari Bank Rakyat Indonesia dapat diperluas skimnya, sehingga usaha pengemukan sapi yang sedang digalakan oleh Pemrov Sumsel juga dapat mengunakan fasilitas KKP. 3.Daerah Sumbagsel merupakan lumbung dari sawit dan karet namun tidak terdapat industri hilirnya di Sumbagsel yang berakibat banyaknya tanaman sawit yang tidak dapat terolah atau busuk. DEPARTEMEN KEUANGAN SUMSEL 1.Pembebasan PPh pasal 22 untuk barang pertanian yang dipotong dimuka. Pajak tersebut tidak dapat menjaring WP nya yaitu pengumpul (trader) dan exportir karena yang terjadi dilapangan para petanilah yang dipotong pajak oleh para pengumpul sehingga mengurangi keuntungan para petani. 2.PPh pasal 21 agar ditinjau ulang karena didalam aturan KUP yang baru kantor pusat suatu perusahaan tidak harus berada didomisili tempat mereka melakukan usaha. Untuk pemerataan ke daerah sebaiknya domisili kantor pusat harus berada di lokasi kegiatan usahanya sehingga daerah dapat menikmati hasilnya karena jika kantor pusat berada di daerah kegiatan usaha maka daerah akan mendapatkan 20% dari PPh yang diambil dari pegawai kantor pusat. 3.Mempermudah pemberian Sertifikat Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa oleh Bappenas agar panitia lelang di daerah tidak mengalami kesulitan yang akan berakibat terganggunya proses tender pengadaan barang dan jasa. 4.Melakukan penyempurnaan terhadap Keppres No. 80 yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, perlunya menaikan batasan nilai pengadaan barang dan jasa untuk penunjukan langsung dan pemilihan langsung. Terdapat juga usulan agar norma standar harus sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran ditambah PPh dan PPN saja. 5.Melakukan revisi terhadap Keppres No. 42 tahun 2002 mengenai standar harga.
11
BUMN PT PUSRI DAN PT BUKIT ASAM PT BUKIT ASAM 1.Meminta menghilangkan pajak sebesar Rp. 100 Miliar akibat penyertaan/Inbreng PT Kereta Api Indonesia dalam pembentukan perusahaan patungan antara PTBA dan PTKA. Dalam skema konsorsium tersebut PTBA memiliki saham 30% dan PTKA 70%, dengan total investasi +/- USD 694 juta. Saat ini PT Bukit Asam sudah mengirimkan surat kepada Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Untuk Inbreng di atas Rp. 100 Miliar harus mendapat persetujuan DPR RI. PT PUSRI 1.Rencana holding PT Pusri saat ini terkendala dengan masalah perpajakan. Pada saat PT Pusri akan melakukan spinn off kepada anak perusahaannya, PT Pusri harus membayar pajak Rp. 2,5 Triliun kepada Ditjen Pajak. Agar proses Holding Company ini dapat berjalan lagi maka PT Pusri sudah mengirimkan surat kepada Meneg BUMN yang akan diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk meminta penghapusan pajak tersebut.
Jakarta, 9 Maret 2009 TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI KE PROVINSI SUMATERA SELATAN Ketua,
Ir. AHMAD HAFIZ ZAWAWI, M.Sc
12
