LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI RESES MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2008 - 2009
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN Tanggal 4-7 Maret 2009
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2009
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI KE PROVINSI SUMATERA SELATAN TANGGAL 4-7 MARET 2009 ==========================================
I.
PENDAHULUAN Pada reses masa persidangan IV Tahun Sidang 2008 – 2009, Komisi IX DPR RI telah mengadakan Kunjungan Kerja ke Propinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan di Kota Palembang dan Kabupaten Banyu Asin. A. DASAR KUNJUNGAN KERJA 1. Keputusan Rapat Koordinasi antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi tanggal 19 Februari 2009 2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 26 Februari 2009 3. Keputusan Rapat Intern Komisi IX DPR RI tanggal 23 Februari 2009 4. Keputusan Pimpinan DPR RI No. 43/PIMP/III/2008-2009 tanggal 26 Februari 2009 B. WAKTU PELAKSANAAN Kunjungan Kerja dilaksanakan dari tanggal 4 Maret 2009 sampai dengan 7 Maret 2009.
C. SUSUNAN TIM Susunan Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut. No
No Anggota
1. 2.
518 471
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
475 489 538 303 308 312 363 40 51 83 87 123 243 288
Nama
Jabatan
Fraksi
Hj. ASIAH SALEKAN, BA Dra. Hj. MARYAMAH NUGRAHA BESOES Drs. KH. AHMAD DARODJI, M. Si Dra. Hj. FARIDAH EFFENDY Dr. MARIANI AKIB BARAMULI, MM TAUFAN TAMPUBOLON, SE, MM Hj. ELVA HARTATI, S.IP, MM SONNY SOEMARSONO L. SOEPOMO SINTOEWASITO KH AMIN BUNYAMIN, Lc H. M. SYUMLI SYADLI, SH Dr. H. HAKIM SORIMUDA POHAN, SpOG Dr. JUMAINI ANDRIANA S. Ir. FANSHURULLAH ASA, MT ANSHORY SIREGAR Dr. H. FAISAL
KETUA ANGGOTA
PG PG
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
PG PG PG PDI-P PDI-P PDI-P PDI-P PPP PPP PD PD PAN PKS PBR
D. OBYEK YANG DIKUNJUNGI 1. Provinsi Sumatera Selatan Rabu, 4 Maret 2009. a. Pertemuan dengan Gubernur Sumatera Selatan dan DinasDinas terkait lainnya, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PT. Askes, PT. Jamsostek, BKKBN, Balai Pom, DPRD, dan jajaran aparat pemerintah lainnya. b. Kunjungan ke Rumah Sakit DR. Mohammad Hoesin dan dilanjutkan dengan dialog bersama Kepala Dinas Kesehatan se-Sumatera Selatan dan Direktur Rumah Sakit se-Sumatera Selatan. c. Dialog dengan Kadisnakertrans se-Sumatera Selatan, PT. Jamsostek, dan PT. Askes. 2. Kabupaten Banyuasin Kamis, 5 Maret 2009. a. Kunjungan ke KTM Banyuasin. b. Pertemuan dengan Bupati Banyuasin dan Dinas-Dinas terkait lainnya. c. Kunjungan ke Pabrik Indo Mie dilanjutkan dengan dialog bersama Serikat Pekerja di Pabrik Indo Mie. 3. Kota Palembang Jum’at, 6 Maret 2009 Kunjungan ke BKKBN dan dialog bersama Kepala SKPD-KB seSumatera Selatan, Petugas Lapangan, dan Institusi masyarakat. II. HASIL KUNJUNGAN KERJA Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan meliputi areal seluas 87.017 KM2 atau 1,68 % total luas daratan wilayah Indonesia. Propinsi ini dialiri oleh 34 sungai besar dan kecil. Komoditas strategis di wilayah ini meliputi padi, jagung, karet, kopi, kelapa sawit, produksi perikanan, peternakan, batubara, minyak, dan gas. Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi yang ditetapkan sebagai Lumbung Energi Nasional dan Lumbung Pangan. Saat ini, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 7.019.964. Jumlah tersebut tersebar di 11 Kabupaten dan 4 Kota. Sebelas kabupaten yang dimaksud adalah Kabupaten Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Empat Lawang. Sementara, Empat Kota yang dimaksud meliputi Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Lubuk Linggau, dan Kota Prabumulih. Jumlah Kecamatan di Propinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 217 kecamatan. Sementara, jumlah desa di provinsi adalah sebanyak 2.689 desa. Jumlah kelurahan adalah sebanyak 367 buah. Provinsi Sumatera Selatan memiliki berbagai potensi. Beberapa potensi yang dimaksud adalah meliputi padi, jagung, karet, kopi, kelapa sawit, perikanan, peternakan, batu bara, minyak, dan gas. Tidak hanya itu, Provinsi Sumatera Selatan juga ditetapkan sebagai Lumbung Energi Nasional dan Lumbung Pangan.
A. BIDANG KESEHATAN Gambaran Kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan Angka harapan hidup di provinsi ini adalah 68.8. Pada tahun 2006, jumlah Angka Kematian Bayi di wilayah ini adalah 28,2 per 1000. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah ini, pemerintah provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan program terobosan dan akselerasi di bidang kesehatan. Program yang dimaksud adalah program peningkatan kesehatan masyarakat melalui kesehatan gratis. Untuk merealisasikan program ini, pemerintah propinsi ini melaksanakan beberapa kegiatan, meliputi penyediaan fasilitas pelayanan umum yang baku secara merata, mengalokasikan dana yang memadai bagi masyarakat untuk kesehatan baik dan murah, menangani penyakit menular dan endemik secara gratis, cepat, dan profesional, serta menangani gizi buruk dan KKP. Program kesehatan gratis yang dinamakan jaminan sosial kesehatan diberikan kepada masyarakat yang berada di luar jaminan kesehatan lainnya. Masyarakat dapat mengakses program ini dengan mudah karena prosesnya hanya menunjukkan KTP atau Sk dari kepala desa. Permasalahan kesehatan di Provinsi Sumatera Selatan Masih belum dilibatkannya RS swasta secara maksimal dalam pemberian pelayanan Jamsoskes. B. BKKBN Gambaran umum tentang BKKBN di Provinsi Sumatera Selatan Pada tahun 2008, jumlah peserta KB di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 1.459.111 akseptor. Sebagian besar dari para akseptor tersebut menggunakan alat kontrasepsi berupa suntikan dan pil. Alat kontrasepsi terbanyak berikutnya yang digunakan adalah implant, IUD, MOW, Kondom, dan MOP. Jumlah kader PLKB pada tahun 2008 adalah sebanyak 950 orang yang tersebar di seluruh Kabupaten dengan jumlah yang berbeda. Jumlah PLKB terbesar ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir Timur dan Kabupaten Banyuasin. Jumlah tersebut terdiri atas PPLKB sebanyak 143 orang, PKB sebanyak 518 orang, petugas KB desa sebanyak 251 orang. Dari jumlah tersebut, tidak semua petugas mendapatkan pelatihan. Jumlah petugas yang sudah mendapatkan pelatihan adalah sebanyak 587 orang yang terdiri atas 44 orang PLKB, 502 orang PKB, dan 3 orang petugas KB desa. Jika dilihat dari wilayah kerjanya, Provinsi ini mempunyai desa sebanyak 1.096 desa. hal ini selanjutnya menyebabkan 1 orang PLKB membawahi beberapa desa. Para petugas lapangan KB di wilayah ini tidak mendapatkan insentif dari pemerintah daerah. PLKB hanya mendapatkan biaya operasional sebesar Rp. 211.050.000.00 yang bersumber dari APBN. Dengan jumlah tersebut, maka setiap petugas PLKB rata-rata menerima biaya operasional sebesar Rp. 221.924.00. Dalam menjalankan tugasnya PLKB dibantu dengan adanya kendaraan roda dua. Namun, hal ini hanya tersedia di beberapa kabupaten saja.
Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduknya, pada tahun 2008, jumlah laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini adalah 1.45 persen. Jumlah tersebut lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, yaitu 1.48 persen. Sementara, jumlah un met need pada tahun 2008 di daerah ini adalah 17.96 persen yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, yaitu 18.71 persen. Program yang telah dilaksanakan adalah Program Keluarga Berencana meliputi peserta KB baru, peserta KB baru menurut alat kontrasepsi, peserta KB baru pria, PB menurut sarana pelayanan, peserta KB aktif, pembinaan KB aktif pria, un met need. Jumlah peserta KB baru pada Januari 2009 adalah sebesar 29.018 peserta atau 8.45 persen. Penggunaan alat kontrasepsi juga mengalami kenaikan terutama untuk alat kontrasepsi implant sebesar 1.556 peserta atau 5,36 persen dan kondom sebesar 1.400 peserta atau 4,82 persen. Jumlah peserta KB baru pria pada Januari 2009 juga mengalami peningkatan, yaitu sekitar 1.406 orang yang menggunakan kondom sebanyaknya 1.400 orang dan sisanya menggunakan MOP. Jumlah PB pad atahun 2009 yang dilayani melalui jalur pemerintah (klinik KB pemerintah) adalah sebanyak 19.527 peserta, sedangkan jumlah PB yang dilayani di jalur swasta (Klinik KB swasta, dokter, dan bidan praktik swasta) adalah sebanyak 9.491 peserta. Selain program tersebut, program yang juga sudah dilaksanakan di wilayah ini adalah program pemberdayaan keluarga, meliputi perkembangan jumlah kelompok, jumlah anggota UPPKS yang berusaha, jumlah anggota UPPKS yang menggunakan bantuan modal, BKB, BKR, dan BKL, jumlah anggota yang menjadi anggota kelompok Tribina yang hadir dalam pertemuan penyuluhan. Jumlah kelompok yang tercatat pada bulan Januari 2009 adalah sebanyak 1.774 UPPKS. Jumlah anggota UPPKS yang berusaha dalah sebanyak 19.081 orang atau sebesar 20,35 persen. Sementara, jumlah anggota UPPKS yang menggunakan bantuan modal adalah sebanyak 19.626 orang atau sebesar 19,98 persen. Untuk jumlah kelompok tribina di wilayah ini adalah sebanyak 2.415 BKB, 1.910 BKR, dan 1.749 BKL. Sementara, jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok BKB adalah 68.813 keluarga dan yang aktif dalam pertemuan penyuluhan adalah sebanyak 40.359 keluarga. Jumlah keluarga yang menjadi anggota BKR adalah sebanyak 44.404 keluarga dan yang aktif dalam pertemuan penyuluhan hanya 22.587 anggota. Jumlah keluarga yang menjadi anggota BKL adalah sebanyak 33.891 keluarga dan yang aktif dalam pertemuan penyuluhan adalah sebanyak 18.195 anggota. Permasalahan terkait dengan pelaksanaan KB di Provinsi Sumatera Selatan. 1. Pelaksanaan KB di provinsi Sumatera Selatan banyak dibantu oleh tenaga sukarela dari kader PKK yang bekerja secara sukarela, tidak dibayar, tidak naik pangkat, dan tidak naik gaji. Namun, hal ini selanjutnya terkendala oleh banyaknya kader yang drop out akibat krisis moneter dan Posyandu menjadi banyak yang mati suri. Untuk pengaktifaan pelaksanaan KB di desa, maka kader posyandu perlu diberikan biaya transportasi dan diberi kesediaan Alkon terutama bagi masyarakat miskin. 2. Pelaksanaan KB di wilayah ini masih terhambat oleh belum terpenuhinya alkon dan pengambilan alkon dirasakan masih berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang lama.
3. Pelaksanaan KB juga masih terkendala oleh masalah ketenagaan. Masih ada wilayah yang belum mempunyai penyuluh. Tahun 2009, ada kebijakan di Kabupaten pagar alam untuk mengangkat PKN yang tidak ada gajinya. Untuk itu, Komisi IX harus memikirkan atau mengadakan petugas penghubung di kecamatan-kecamatan kabupaten/kota sehingga ketika ada formasi pegawai untuk penerimaan dan sudah menjadi PNS tidak bubar dan SKPD tidak menjadi kosong. 4. Pelaksanaan KB di beberapa Kabupaten di provinsi ini masih baru sehingga masih terhambat oleh beberapa masalah, yaitu kekurangan tenaga, sarana, alkon, tidak ada tenaga penyuluh, serta minimnya petugas yang benar-benar mempunyai latar belakang KB. 5. Pelaksanaan KB di daerah ini juga terhambat oleh adanya PP no. 48 yang mengatur tentang pelarangan untuk mengangkat honda dan honor. Untuk itu, PP no. 48 ini perlu direvisi karena membatasi gerak dan bertentangan dengan PP tentang otoda. 6. Pelaksanaan KB di propinsi Sumatera Selatan menjadi bermasalah dengan adanya program propinsi pelayanan KB gratis karena anggaran di masing-masing Kabupaten/Kota berbeda-beda. Kondisi ini menyebabkan munculnya kekurangan alkon karena tidak adanya alokasi anggaran untuk alkon dan hanya mengandalkan droping dari pusat saja. 7. Pelaksanaan KB juga terhambat oleh keterbatasan anggaran. Untuk itu, beberapa kabupaten/Kota di wilayah ini membutuhkan kucuran dana DAK. Atau stimulan lainnya dari PP. 8. Pelaksanaan KB terhambat oleh masalah penyuluh atau PLKB, meliputi : a. Masalah kesejahteraan penyuluh KB masih timpang dibanding departmen lain seperti penyuluh pertanian. Padahal, medan kerja mereka sama beratnya. Masih banyak gaji petugas yang jauh di bawah UMR, yaitu Rp. 250.000 – Rp. 500.000 per bulan b. jumlah tenaga penyuluh di lapangan sangat jauh dari rasio. Idealnya 1 orang menangani 2 desa. Tetapi, 1 orang petugas dapat menangani hingga 20 desa. c. PPKB D dan PPKB Dusun sebagai perpanjangan dari petugas KB desa tidak mendapat tunjangan serta tidak pernah dilatih kembali. C. Bidang Askes Gambaran PT. Askes (Persero) Regional III Provinsi Sumatera Selatan PT. Askes (Persero) Regional III mempunyai wilayah kerja yang meliputi empat Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung. PT. Askes (Perseo) Regional III ini terdiri atas delapan Kantor Cabang (KC), yaitu KCU Palembang, KC Prabumulih, KC Lubuk Linggau, KC Bandar Sumatera Selatan, KC Metro, KC Kotabumi, KC Bengkulu, dan KC Bangka Belitung. Selain KC tersebut, di PT ASKES regional ini terdapat 20 Area Asisten Manager (AAM) yang tersebar di hamper setiap Kabupaten. Untuk PT. ASKES (Persero) di Provinsi Sumatera Selatan, terdapat 3 Kantor Cabang, yaitu KCU Palembang, KC Prabumulih, dan KC lubuk Linggau. Kantor KCU Palembang meliputi beberapa wilayah kerja, yaitu Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir,
Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Banyuasin. KC Prabumulih juga terdiri atas beberapa wilayah kerja, yaitu Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Tengah, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sementara, KC Lubuk Linggau terdiri atas beberapa wilayah kerja meliputi Kabupaten Lubuk Linggau, Kabupaten Mura, Kabupaten Lahat, Kabupaten P. Alam, dan Kabupaten Empat Lawang. Masing-masing KC di Sumatera Selatan mempunyai jaringan pelayanan. Jaringan dokter keluarga di KCU Palembang adalah sebanyak 17 orang, KC Prabumulih sebanyak 7 orang, KC Lubuk Linggau sebanyak 11 orang. Selain itu PT. Askes di Provinsi Sumatera Selatan juga mempunyai jaringan dengan beberapa sarana kesehatan, yaitu puskesmas sebanyak 132 PKM, RS Pemerintah tipe B sebanyak 1 buah, RS Pemerintah tipe C sebanyak 13 buah, 1 RS Jiwa, 1 RS Kusta, RS pemerintah tipe D sebanyak 3 buah, dan apotik sebanyak 21 buah. Selain itu, PT Askes juga mempunyai jaringan dengan RS Swasta sebanyak 4 buah. . Jika dilihat dari kepesertaan, peserta Askes di wilayah ini terbagi atas 3 kelompok peserta, yaitu penduduk miskin, Asos, dan Askom. Jumlah peserta di masing-masing KC berbeda-beda. Jumlah peserta di KCU Palembang adalah sebanyak 1.521.443 orang penduduk miskin, 110.551 peserta Asos, dan 36.305 peserta Askom. KC Prabumulih mempunyai jumlah peserta sebanyak 750.062 penduduk miskin, 45.551 peserta Asos, dan 6.205 peserta Askom. KC Lubuk Linggau juga memiliki peserta sebanyak 521.812 penduduk miskin, 192.587 peserta Asos, dan 50.228 peserta Askom. PT. Askes (Perseo) Regional III mempunyai beberapa program dan kegiatan. Kegiatan Askesos yang telah dilaksanakan di regional ini meliputi up dating master file peserta dan peningkatan pelayanan berupa berbagai bentuk kegiatan, seperti mobile care, delivery service obat kronis, dokter keluarga, OUDD/ODDD, dan PPATRS. Kegiatan Askesos lainnya adalah kegiatan kemitraan berupa forum konsultasi, forum komunikasi, penyuluhan peserta, seminar ilmiah, seminar popular, mobile customer service, dan lainlain. Selain itu, PT askes di wilayah ini juga mempunyai program promotif-preventif dalam berbagai bentuk kegiatan, yaitu senam sehat bersama askes, vaksinasi hepatitis, medical check up, pap smear, dan penyuluhan peserta resti. Selain kegiatan di atas, PT. Askes (Perseo) Regional III ini juga mempunyai kegiatan Jamkesmas. Beberapa kegiatan Jamkesmas yang telah dilakukan adalah berupa pelayanan administrasi peserta di Kantor dan PPK, layanan kepesertaan di (PPATRS), distribusi kartu peserta, dan Tim advokasi. Program lainnya yang juga dilaksanakan di PT. Askes provinsi ini adalah kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu mengunjungi customer dan pertemuan-pertemuan, seperti askes dengan RS, askes dengan distributor obat/apotik/instalasi farmasi RS, forum konsultasi, forum komunikasi, dan askes dengan dewan pertimbangan medik (DPM). Masalah yang dihadapi oleh PT. Askes (Persero) Regional III Provinsi Sumatera Selatan 1. Masih adanya masalah terkait dengan komitmen managemen dan dokter dalam hal penulisan resep obat daftar harga plafon dan harga obat (DPHO) serta ketersediaan obat DPHO di instalasi farmasi RS dan apotik.
2. Masih adanya masalah terkait dengan ketetapan kepastian IUR biaya (askes sosial) yang disepakati Askes dengan RS yang diketahui Pemda. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh faktor sosialisasi ketetapan kepada peserta. 3. Tersedianya standar pelayanan kesehatan dan terapi di RS dan komitmen untuk melaksanakannya. 4. Masih adanya masalah terkait dengan peran dan fungsi puskesmas sebagai pengendali rujukan.
D. Badan POM Dalam menjalankan pengawasan obat dan makanan di wilayah ini, badan POM di Palembang melakukan kerja sama dan koordinasi dengan pemda. Beberapa bentuk koordinasi yang sudah dilakukan meliputi: 1. Penyebarluasan surat edaran dan public warning kepala Badan POM RI kepada pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta dinas kesehatan di seluruh kabupaten/kota di propinsi Sumatera Selatan. 2. Memberikan rekomendasi temuan hasil pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi OMKABA kepada pemerintah daerah melalui dinas kesehatan dan dinas terkait untuk memberikan sanksi sesuai dengan tupoksi masing-masing. 3. Ikut serta menjadi anggota dalam asosiasi atau tim terpadu di provinsi Sumatera Selatan, seperti anggota satgas prekursor propinsi bekerja sama dengan bea cukai, anggota tim pemantauan perdagangan produk/barang ilegal kota Palembang dan provinsi Sumatera Selatan, serta anggota tim pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol di provinsi Sumatera Selatan. 4. Melakukan kerja sama dalam pelaksanaan operasi gabungan. 5. Menjadi nara sumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun dinas terkait yang berhubungan dengan pengawasan obat dan makanan. 6. Mengadakan kerja sama dengan berbagai stake holder dalam berbagai bentuk kegiatan. 7. Melatih tenaga penyuluh. Untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berbahaya, badan POM di wilayah ini melakukan tugas pengawasan melalui berbagai bentuk kegiatan, yaitu: 1. Melakukan sampling dana pengujian OMKA di seluruh kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. 2. Pemeriksaan terhadap sarana produksi. 3. Pelanggaran yang ditemukan ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi berupa pembinaan, teguran, peringatan, pemusnahan, dan projustitia. 4. Melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti pembukaan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), penyuluhan keamanan pangan/SPP IRT (Sertifikat Penyuluhan Produk Industri Rumah Tangga Pangan), penyebaran informasi OMKABA, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta mengadakan kegiatan pameran keamanan pangan.
E. Bidang Ketenagakerjaan Gambaran Umum Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan data Sakernas pada tahun 2008, jumlah angkatan kerja di provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 48,50 persen atau mencapai 3.454.311 orang. Jumlah orang yang bekerja adalah sebanyak 3.162.257 orang, sedangkan angka pengangguran terbuka adalah sebesar 292.054 orang atau sebesar 8,45 persen. Jumlah tersebut hampir setara dengan persentase jumlah pengangguran nasional, yaitu 8,46 persen. Penyerapan tenaga kerja di wilayah ini masih didominasi oleh sektor pertanian, yaitu sebanyak 1.978.361 orang atau 62,56 persen, perdagangan sebanyak 471.520 orang atau sebesar 14,91 persen, jasa sebanyak 266.703 orang atau sebesar 8,43 persen. Selanjutnya adalah sektor transportasi, industri, bangunan, pertambangan, keuangan, dan listrik. Jumlah perusahaan di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 153 buah. Jumlah pekerja adalah sebanyak 14.746 orang. Jumlah perusahaan yang menjadi peserta jamsostek adalah sebanyak 122 buah dengan jumlah pekerja sebanyak 13.874 orang. Jumlah perusahaan jasa konstruksi yang menjadi peserta jamsostek adalah sebanyak 82 buah dengan jumlah pekerja sebanyak 1.672 orang. Sementara, jumlah pegawai pengawas di wilayah ini adalah sebanyak 19 orang. Jumlah tersebut masih mengalami kekurangan sebanyak 34 orang. Jika dilihat berdasarkan sarana hubungan industrial, jumlah organisasi pekerja adalah sebanyak 23 buah. Jumlah LKS Bipartit adalah sebanyak 10 buah. Perjanjian kerja sebanyak 31 buah, peraturan perusahaan sebanyak 75 buah, perjanjian kerja bersama adalah sebanyak 23 buah. Untuk dewan pengupahan dan LKS Tripartit masih dalam proses pembentukan. Pada tahun 2008, UMR di provinsi ini adalah sebesar Rp. 824.730.00. Besaran UMR tersebut berdasarkan pearturan daerah Nomor 838/KPTS/Disnakertrans/2008 yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2008. Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dinas tenaga kerja provinsi Sumatera Selatan mengadakan berbagai kegiatan, yaitu sosialisasi 3 in 1, bimtek lembaga latihan swasta, bimtek pengelolaan lembaga latihan swasta, bimtek pelatihan BCT, sertifikasi kompetensi-kompetensi LLK dan BLK, bimtek 3 in 1, pelatihan berbasis masyarakat, pelatihan berbasis pengguna, pelatihan bimbingan konsultasi UKM, pelatihan kewirausahaan, pelatihan pengembangan kelembagaan. Terkait dengan kondusi BLK, provinsi Sumatera Selatan membawahi BLKI/LLK yang tersebar di 8 kabupaten/kota. Jumlah instruktur yang ada adalah sebanyak 185 orang. Untuk revitalisasi BLK, dinas tenaga kerja propinsi ini melakukan beberapa kegiatan, yaitu peningkatan kualitas sarana dan prasarana secara bertahap, penyusunan kurikulum berbasis kompetensi mengacu pada SKKNI dan BNSP, serta pengkaderan instruktur melalui diklat. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Sumatera Selatan 1. Masih banyaknya jumlah pengangguran akibat dari ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan jumlah kesempatan kerja dan rendahnya tingkat kualitas Angkatan kerja yang di tandai dengan tingkat pendidikan formal yang dimiliki angkatan kerja yang selanjutnya dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja.
2. Kondisi pengawasan ketenagakerjaan di provinsi Sumatera Selatan belum optimal, karena beberapa hal, yaitu terbatasnya jumlah tenaga pengawas yang ada, tidak semua Kabupaten/Kota memiliki pegawai pengawas ketenagakerjaan serta adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pengawas. 3. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan BLKI Palembang menjadi Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) guna menyiapkan tenaga kerja terampil untuk menyongsong era industri di Sumatera Selatan. F. Bidang Ketransmigrasian Gambaran Umum Ketransmigrasian di Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah penerima transmigrasi. Sampai dengan tahun 2007, jumlah transmigran yang telah ditempatkan adalah sebanyak 231.123 KK atau sebanyak 963.202 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di 624 UPT/desa. Untuk tahun 2008, penempatan transmigran akan dilaksanakan di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Muba sebanyak 75 KK, Kabupaten Banyuasin sebanyak 50 KK, Kabupaten Lahat sebanyak 50 KK, kabupaten Ogan Ilir sebanyak 150 KK, dan kabupaten OKI sebanyak 150 KK. Para transmigrans tersebut berasal dari berbagai provinsi, yaitu provinsi Banten, propinsi DKI Jakarta, provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Tengah, provinsi DI Yogyakarta, dan provinsi Jawa Timur. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para transmigran, provinsi Sumatera Selatan mendapatkan program pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM). Pembangunan KTM tersebut akan dilaksanakan di 3 wilayah, yaitu KTM Parit Rambutan di Kabupaten Ogan Ilir, KTM Telang di Kabupaten Banyuasin, dan KTM Belitang/Tanjung Kuku di Kabupaten Oku Timur. Selain transmigran dari berbagai provinsi, di wilayah ini juga dilakukan terdapat transmigran yang berasal dari penduduk lokal. Transmigran lokal tersebut meliputi penduduk Mahagin di Oku Selatan sebanyak 150 KK, Pauh di Kabupaten Musi Rawas sebanyak 300 KK, dan Lebak palas di Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 50 KK. Permasalahan transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan 1. Sertifikasi lahan milik transmigrasi harus segera diselesaikan guna menghindari masalah pertanahan di kemudian hari. 2. Kondisi wilayah transmigrasi masih banyak mengalami kekurangan sarana infrastruktur, terutama jalan raya dan akses terhadap sarana kesehatan dan ekonomi dalam memasarkan hasil produksi. 3. Pembangunan KTM tidak terfokus pada wilayah transmigrasi yang jauh dari akses. G. Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Gambaran Umum TKI di Provinsi Sumatera Selatan Proses pengiriman CTKI asal Sumatera Selatan dilaksanakan oleh BP3TKI Palembang. BP3TKI Palembang berkedudukan di Palembang. Wilayah kerja BP3TKI ini meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pada tahun 2008, BP3TKI Provinsi Sumatera Selatan menempatkan TKI sebanyak 2.426 orang yang terdiri atas laki-laki sebanyak 126 orang dan perempuan sebanyak 2.300 orang. Para TKI tersebut ditempatkan di beberapa negara tujuan, yaitu Malaysia, Singapura, Saudi Arabia, dan Amerika Serikat. Para TKI tersebut bekrja di sektor formal sebanyak 1.940 orang dan sektor informal sebanyak 486 orang. Pada tahun 2009, jumlah TKI yang sudah ditempatkan oleh BP3TKI Sumatera Selatan hingga bulan Februari adalah sebanyak 172 orang yang terdiri atas 37 orang laki-laki dan 135 orang perempuan. Negera tujuan dari para TKI adalah Malaysia dan Singapura. Dari jumlah tersebut, TKI yang bekerja di sektor formal adalah sebanyak 123 orang dan di sektor informal sebanyak 49 orang. Untuk meningkatkan kompetensi TKI, BP3TKI Sumatera Selatan melakukan pelatihan ketrampilan di BLKI Palembang dan pelatihan untuk calon TKI di BLKLN. Selanjutnya, para calon TKI akan menempuh proses uji kompetensi. Permasalahan-permasalahan TKI di wilayah ini pada tahun 2008 terdapat 21 kasus. Kasus berupa TKI melarikan diri sebanyak 14 kasus. Kasus gaji TKI belum dibayar dan dipindahkan ke perusahaan lain adalah sebanyak 7 kasus Permasalahan terkait dengan TKI di Provinsi Sumatera Selatan Di Provinsi Sumatera Selatan masih terdapat adanya TKI ilegal. Untuk menghindari peningkatan jumlah TKI ilegal, maka BP3TKI akan membuka terminal khusus untuk TKI di Bandara dan pembentukan tim pelayanan satu atap. H. Bidang Jamsostek Gambaran umum tentang PT. Jamsostek unit Kerja Kantor Wilayah II di Sumatera Bagian Selatan PT. Jamsostek di wilayah Sumatera Selatan adalah PT. Jamsostek Unit Kerja Kantor Wilayah II di Sumatera Bagian Selatan. Kantor Wilayah II ini meliputi 7 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung. Sementara, jumlah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerja PT. Jamsostek Kantor Wilayah II ini adalah sebanyak 72 Kabupaten/ Kota. Kantor Wilayah II PT. Jamsostek ini mempunyai 16 cabang yang tersebar di 7 Provinsi. Kantor Cabang PT. Jamsostek di Provinsi Riau adalah sebanyak 5 buah. Kantor Cabang di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebanyak 3 buah. Jumlah Kantor Cabang di Provinsi Jambi adalah 2 buah. Jumlah Kantor Cabang di Provinsi Bengkulu adalah 1 buah. Kantor Cabang di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 2 buah. Jumlah Kantor Cabang di Provinsi Bangka Belitung adalah sebanyak 1 buah. Sementara, jumlah Kantor Cabang di Provinsi Lampung adalah sebanyak 2 buah. Gambaran umum PT. Jamsostek di Provinsi Sumatera Selatan Dua Kantor Cabang di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kantor Cabang Palembang yang terletak di Kota Palembang dan Kantor Cabang Muara Enim yang terletak di Kabupaten Muara Enim. Kantor Cabang Palembang meliputi 5 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Musi Banyu Asin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten
Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Sementara, Kantor Cabang Muara Enim meliputi 10 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Batu Raja, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, dan Kota Lubuk Linggau. Dilihat dari jumlah realisasi pembayaran jaminan pad atahun 2008, jumlah JKK adalah sebanyak 6.389.596, jumlah JHT adalah sebanyak 54.194.184, dan jumlah JK adalah sebanyak 5.741.800. Sementara, jumlah kasus jaminan pada tahun 2008 untuk JKK adalah sebanyak 1.277 kasus, untuk JHT adalah sebanyak 12.010 kasus, dan untuk JK adalah sebanyak 416 kasus. Jika dilihat dari jumlah kepesertaan jamsostek di wilayah ini, jumlah peserta aktif pada tahun 2008 adalah sebanyak 137.395. Jumlah peserta non aktif adalah sebanyak 452.105 dan jumlah akumulasi adalah sebanyak 589.500. Jumlah peserta di luar hubungan kerja di wilayah ini adalah sebanyak 699 orang. Sementara, jumlah perusahaan peserta aktif Jamsostek di wilayah ini pada tahun 2008 adalah sebanyak 1.934. Jumlah perusahaan peserta non aktif jamsostek adalah sebanyak 3.469 dan jumlah akumulasi perusahaan peserta jamsostek adalah sebanyak 5.403. PT. Jamsostek di wilayah ini juga telah membangun beberapa relasi. Pertama adalah peningkatan koordinasi fungsional dengan pemda setempat. Kedua, melakukan sosialisasi dengan mitra kerja, seperti Serikat Pekerja, APINDO, dan LPJK. Ketiga, mempersiapkan kerja sama dengan Kejati dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan program jamsostek. Selain itu, PT. Jamsostek di daerah ini juga telah melakukan peningkatan citra perusahaan dengan penerapan program jamsostek online untuk mempermudah pengambilan JHT di seluruh Kantor Cabang. Dalam menjalankan program Jamsostek, Pemda mengelurakan beberapa kebijakan. Kebijakan yang dimaksud meliputi SK Gubernur no. 17 tahun 2004 tentang pelaksanaan program jamsostek bagi tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor jasa konstruksi di provinsi Sumatera Selatan, SK Gubernur No. 357/KPTS/NAKER/2004 tentang Tim Pembina pelaksanaan Program jamsostek bagi tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian waktu tertentu serta sektor informal, dan SK Gubernur No. 189/KPTS/NAKER/2004 tentang pembentukan tim koordinasi fungsional (KF) pelaksanaan program Jamsostek di provinsi Sumatera Selatan. PT. Jamsostek di wilayah ini juga mempunyai beberapa program. Program dana bergulir yang dilaksanakan adalah berupa pemberian uang muka perumahan serta pinjaman penambahan modal usaha kecil dan koperasi karyawan/pekerja. PT. Jamsostek di daerah ini juga mempunyai program Tidak bergulir dalam bentuk pemberian beasiswa, bantuan ambulan, pelayanan kesehatan cumacuma, bina lingkungan, dan bantuan renovasi RS. Masalah-Masalah yang dihadapi oleh PT. Jamsostek di Provinsi Sumatera Selatan 1. Tingkat kepatuhan pelaksanaan program jamsostek masih rendah oleh pengusaha sehingga masih banyak Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), dan Perusahaan Daftar Sebgian (PDS) baik tenaga kerja maupun upah. 2. Potensi perusahaan skala kecil.
3. Peningkatan kepesertaan TK LHK terhambat oleh adanya beberapa hal, yaitu sulitnya pembentukan wadah di sektor informal, pelaksanaan sosialisasi kepada calon peserta yang belum maksimal, pengumpulan iuran yang sulit karena tidak ada orang yang bertanggungjawab, dan tingkat kemampuan membayar iuran peserta masih terbatas. 4. Ceiling Upah tidak berubah untuk program JPK. 5. Penegakan hukum masih kurang optimal terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan program Jamsostek. I. Hasil Kunjungan Ke Rumah Sakit Umum Pusat DR. Mohammad Hoesin Provinsi Sumatera Selatan dan Dialog dengan Dinkes seProvinsi Sumatera Selatan Gambaran umum RSUP Dr. Mohammad Hoesin Propinsi Sumatera Selatan RSUP Dr. Mohammad Hoesin didirikan pada tahun 1953 atas prakarsa Menteri Kesehatan RI Dr. Mohammad Ali dengan biaya pemerintah pusat. RSUP ini mulai beroperasional pada tanggal 03 Januari 1957. RSUP ini memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat di wilayah Sumatera Bagian Selatan, meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung. Pada tahun 2000, RSUP ini ditetapkan sebagai salah satu dari 13 RSUP menjadi RS perusahaan jawatan di Indonesia (Perjan) dan beroperasional sejak tanggal 01 Januari 2002. Sebagai RS Perjan, RSUP ini masih melaksanakan fungsi pelayanan sosial bagi masyarakat ekonomi kurang mampu melalui program JPSBK (Gakin) yang selanjutnya berubah menjadi Askeskin. Selanjutnya, berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No. 1243/ Menkes/SK/VIII/2005 pada tanggal 11 Agustus 2005. SK tersebut berisi tentang penetapan 13 eks RS Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Depkes RI 2005 dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang mempunyai layanan unggulan, yaitu dio bidang Cardiologi dan Rawat Darurat. RSUP telah dinyatakan lulus akreditasi penuh tingkat lanjut sehingga RSUP ini telah memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang meliputi 16 pelayanan. RSUP Dr. Mohammad Hoesin ditetapkan sebagai Rumah sakit kelas B pendidikan. RS ini mempunyai kapasitas tempat tidur sebanyak 832 buah. Alokasi tempat tidur RS ini adalah 11 buah untuk super VIP, 76 tempat tidur untuk kelas utama (VIP), 83 buah untuk kelas I, 188 buah untuk kelas II plus intensive care, dan 474 buah untuk kelas III. RS ini mempunyai tenaga pelaksana sebanyak 1.739 orang. Jumlah dokter spesialis dan Sub spesialis adalah sebanyak 149 orang. Jumlah dokter spesialis gigi adalah 1 orang. Jumlah dokter PPDS adalah sebanyak 238 orang. Jumlah dokter umum adalah 45 orang. Jumlah Dokter Brigade Siaga Bencana adalah sebanyak 14 orang. Jumlah Dokter gigi adalah sebanyak 4 orang. Jumlah apoteker adalah sebanyak 7 orang. Jumlah perawat/bidan adalah sebanyak 540 orang. Jumlah paramedis non perawatan adalah sebanyak 158 orang. Jumlah tenaga non kesehatan adalah sebanyak 583 orang. Jika dilihat dari sisi pendidikannya, jumlah SDM yang lulus SD adalah sebanyak 77 orang, lulus SMP adalah sebanyak 37 orang, lulus SMA sebanyak 449 orang, lulusan sarjana muda/D3 adalah sebanyak 522 orang, lulusan strata I adalah sebanyak 486 orang, dan lulusan strata II adalah sebanyak 171 orang.
Sebagaimana umumnya, RSUP ini memberikan kegiatan pelayanan, meliputi layanan rawat jalan melalui poliklinik umum dan poliklinik graha spesialis, layanan rawat darurat, layanan ambulance 118, pelayanan spesialistik, pelayanan jantung, health medical check up, dan layanan penunjang medis. Pelayanan spesialis meliputi bedah, penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, kesehatan anak, penyakit kulit dan kelamin, penyakit syaraf, penyakit THT, mata, anasthesi, radiologi, laboratorium, dan patologi anatomi. Layanan penunjang medis meliputi laboratorium patologi klinik, layanan farmasi, radiologi (diagnostik dan radioterapi), layanan gizi, layanan patologi anatomi, layanan pemulasaran jenazah, pelayanan rekam medis, pelayanan administrasi keuangan, pelayanan informasi/penyuluhan, pelayanan kerohanian, pelayanan kamar bedah/operasi, pelayanan umum, pelayanan unggulan, dan pengelolaan limbah. Pelayanan unggulan yang dimaksud adalah general check-up, pelayanan wanita korban kekerasan, poli klinik tumbuh kembang, stroke unit, ESWL, dan poli menopause. Untuk meningkatkan pelayanan, RSUP ini melakukan beberapa kegiatan. Beberapa kegiatan yang dimaksud adalah meliputi survei kepuasan pelanggan, peningkatan mutu SDM melalui sistem reward dan pusnishment, pembentukan tim pengawas managemen pelayanan, pembentukan komite MUTU, dan menindaklanjuti keluhan pelanggan baik internal maupun eksternal. Permasalahan yang dihadapi oleh RSUD DR. Mohammad Hoesin Sumatera Selatan 1. Pelayanan kesehatan di RSUP ini terhambat oleh adanya masalah tenaga kesehatan, meliputi adanya kesenjangan tenaga pensiun bagian radiologi dengan beberapa bagian lain karena tenaga sudah tua, masih kurangnya tenaga ahli, dan masih adanya keilmuan tenaga kesehatan yang kurang/terbatas. 2. Pemberian pelayanan kesehatan di RSUP Mohammad Hoesin terhambat oleh beberapa masalah terkait dengan kondisi masyarakat, yaitu masyarakat yang berpendidikan rendah, banyaknya masyarakat yang miskin, dan banyaknya masyarakat yang datang dari beberapa wilayah atau propinsi lain 3. Struktur yang besar dan miskin fungsi. 4. Pelayanan kesehatan RSUP ini juga terkendala oleh masalah infrastruktur, seperti adanya keterbatasan bangunan, keterbatasan alat, UGD yang sudah tidak layak sesuai dengan kebutuhan atau tidak representatif, kondisi radioterapi yang juga kurang layak, dan lain sebagainya. 5. Masalah anggaran juga ikut memberikan hambatan dalam pemberian pelayanan kesehatan di RSUP ini, terutama adalah angaran untuk pembangunan gedung perawatan anak kelas 3 untuk lantai 1 dan 2, perluasan UGD, dan beberapa fasilitas atau infrastruktur lainnya. 6. Adanya masalah teknis dalam implementasi sistem rujukan. 7. RS swasta di wilayah ini juga mengalami beberapa permasalahan, yaitu kurangnya tenaga medis dokter yang full time, terbatasnya atau kurangnya peralatan dan obat-obatan, pajak, serta masalah terkait dengan lingkungan.
2.
KABUPATEN BANYUASIN Gambaran Umum Kabupaten Banyuasin Kabupaten Banyuasin merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin. Luas kabupaten ini adalah 11.832.99 km2. Kabupaten Banyuasin mempunyai 15 Kecamatan, yaitu Banyuasin II, Pulau Rimau, Tungkal Ilir, Betung, Rantau Bayur, Banyuasin III, Talang Kelapa, Tanjung Lago, Muara Telang, Makarti Jaya, Muara padang, Muara Sugihan, Air Saleh, Banyuasin I, dan Rambutan. Kabupaten Banyuasin terdiri atas 265 desa dan 13 Kelurahan. Jumlah penduduk di Kabupaten ini adalah sebanyak 778.627 jiwa. Pada tahun 2007, jumlah KK miskin di wilayah ini adalah sebanyak 54.198 KK. Jumlah ini meningkat dari jumlah KK miskin pada tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 32.291 KK. Angka pengangguran di kabupaten ini pada tahun 2007 adalah 7.30 persen. Jika dilihat dari derajat kesehatan pada tahun 2007, jumlah Angka Kematian Bayi adalah 46 per 1000. Jumlah Angka Kematian Ibu melahirkan adalah 184 per 100.000. Kabupaten Banyuasin mempunyai potensi di bidang pertanian. Luas lahan pasang surut yang reklamasi adalah seluas 325.000 Ha. Luas lahan lebak adalah 44.982 ha, luas tadah hujan adalah 10.122 ha, dan luas lahan ladang adalah 3.049 ha. Di bidang pertanian, kabupaten Banyuasin merupakan penyumbang 27-30 persen produksi beras Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin memiliki area perkebunan seluas 225.796 ha. Hasil perkebunan dari daerah ini meliputi karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, dan kakao. Di bidang peternakan, jenis ternak yang populasinya paling banyak hádala ayam petelur dan ayam potong. Peluang investasi yang ada di wilayah ini meliputi penggemukan sapi pola kemitraan, peternakan ayam, dan usa ternak itik/pembibitan ternak. Selain itu, wilayah ini juga mempunyai potensi di bidang kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Permasalahan-Permasalahan di Kabupaten Banyuasin 1. Kabupaten Banyuasin masih menghadapi masalah kesehatan terutama untuk fasilitas kesehatan dasar, yaitu puskesmas yang masih banyak memerlukan pembiayaan dalam pelaksanaannya. 2. Kabupaten Banyuasin juga masih menghadapi masalah infrastruktur berupa jalan raya yang masih banyak berupa tanah, terutama untuk daerah atau kawasan transmigrasi sehingga kondisi ini banyak menghambat pembangunan. 3. Kabupaten Banyuasin juga masih membutuhkan adanya sarana perairan berupa pembangunan sarana irigasi.
A. Hasil Kunjungan ke KTM Telang, Kabupaten Banyuasin. Gambaran KTM Telang, Kabupaten Banyuasin KTM Telang terdiri atas dua kawasan, yaitu kawasan Telang I dan kawasan Telang II. Kawasan Telang I terdiri atas 11 desa Eks UPT. Desa-desa tersebut adalah Sumber Jaya sebanyak 500 KK, Marga Rahayu sebanyak 480 KK, Sumber Mulya sebanyak 512 KK, Panca Mukti sebanyak 448 KK, Telang Jaya sebanyak 488 KK, Telang Makmur sebanyak 504 KK, Mukti Jaya sebanyak 370 KK, Sumber Hidup sebanyak 480 KK, Telang Rejo sebanyak 512 KK, Telang Karya sebanyak 588 KK, dan Mekar Sari sebanyak 510 KK.
Sementara, jumlah desa Eks UPT yang berada di kawasan Telang II adalah sebanyak 8 buah. Desa-desa tersebut adalah Suka Tani sebanyak 502 KK, Suka Damai sebanyak 592 KK, Mulya Sari sebanyak 510 KK, Telang Sari sebanyak 413 KK, Banyu Urip sebanyak 384 KK, Bangun Sari sebanyak 592 KK, Sumber Mukti sebanyak 368 KK, dan Muara Sugih sebanyak 396 KK. Selain desa tersebut, di kawasan Telang I dan II juga terdapat desa Eks Marga sebanyak13 buah. Desa-desa tersebut adalah Muara Batu, Sti Tiga, Muara Telang, Karang Anyar, Terusan Tengah, Terusan Dalam, Karang Baru, Upang Jaya, Sri Menanti, Tanjung Lago, Kuala Puntian, Telang Lubuk, dan Purwosari. KTM Telang memiliki potensi di beberapa bidang. Potensi KTM Telang di bidang Pertanian meliputi lahan persawahan yang merupakan lahan pasang surut dan daratan. Potensi hasil pertanian di KTM Telang meliputi padi, jagung, palawija, dan tanaman holtikultura. Sementara, potensi KTM Telang di bidang perkebunan ditunjang oleh adanya areal perkebunan seluas 166.172 ha. Hasil komoditi perkebunan di wilayah ini meliputi kelapa sawit, karet, dan kelapa. Untuk bidang peternakan, KTM Telang merupakan salah satu sentra pengembangan ternak sapi dan kambing. Potensi lainnya yang juga ada di KTM Telang ini adalah di bidang perikanan. Potensi perikanan di wilayah ini ditopang oleh adanya garis pantai sepanjang 275 km di wilayah ini serta adanya beberapa sungai besar yang mengelilingi kawasan ini, yaitu sungai Musi, sungai Banyuasin, sungai Sebalik, dan sungai Gasing. Permasalahan-Permasalahan di KTM Telang, Kabupaten Banyuasin 1. KTM Telang sebelumnya merupakan desa yang terisolir. Dengan dibangunnya desa menjadi KTM, ada beberapa hal yang masih menjadi kekurangan atau keluhan, yaitu : a. pembangunan jalan cor sepanjang 13 km b. dermaga. c. bantuan sarana pelayanan kesehatan puskesmas 2. Pembangunan KTM harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: a. Senantiasa melibatkan masyarakat dalam proses pembangunannya. b. Mengantisipasi persoalan terkait dengan hak milik tanah setelah terbangunnya KTM. c. Proses pembangunan beberapa gedung jangan terlalu lama sehingga bangunan baru belum selesai dibangun sementara, bangunan yang lama sudah rusak dan perlu direhab. Hal ini juga dimaksudkan agar alokasi dana rehab dapat diperuntukkan untuk bangunan lain yang belum selesai. d. Kualitas bangunan gedung hendaknya disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada dan hendaknya mengarah kepada penghematan anggaran. B. Hasil Kunjungan ke PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Cabang Palembang dan Dialog dengan Serikat Pekerja Gambaran PT Indofood Sukses Makmur Tbk Cabang Palembang PT. Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan industri dengan jenis industri makanan olahan/mie instan. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1982 dan berstatsu PMDN. Perusahaan ini dibangun di atas tanah seluas 2,92 ha.
Perusahaan ini menghasilkan produk berupa Mie Instan dengan berbagai jenis, yaitu Indomie, Supermi, Sarimi, Sakura, Pop Mie, Mie telur, Mie bihun, dan Vitami. Produk tersebut dibuat dari bahan baku utama berupa Terigu, Minyak Goreng, Bumbu dan lainlain. Produk perusahaan tersebut dipasarkan ke beberapa wilayah, meliputi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Dalam pelaksanaannya, perusahaan ini menggunakan sistem jaminan mutu berupa ISO 9001 Versi 2000, SNI, Sertifikasi Halal dari BPOM MUI, HACCP, Safety dan Health. Untuk pengelolaan limbahnya, perusahaan ini melaksanakannya dalam 2 proses. Pertama, Limbah cair diproses melalui IPAL ( WWT ) sehingga sesuai baku mutu lingkungan limbah cair. Kedua, Limbah padat diproses melalui pembakaran dengan Incinerator sehingga tidak menimbulkan polusi udara. Sementara, sistem pola kerja perusahaan ini menggunakan mekanisme 3 (tiga) shift kerja. Tiga shift tersebut dimulai dari Shift 1 yang bekerja sejak jam 07.00 s/d 15.00, dilanjutkan dengan Shift 2 sejak jam 15.00 s/d 22.00, dan Shift 3 sejak jam 22.00 s/d 07.00. Perusahaan ini memiliki karyawan sebanyak 779 orang yang terdiri atas 383 orang laki-laki dan 396 orang perempuan. Jika dilihat dari pendidikannya, jumlah karyawan yang lulus SD adalah sebanyak 119 orang, lulus SMP adalah sebanyak 102 orang, lulus SLTA sebanyak 503 orang, lulus Diploma sebanyak 26 orang, dan lulusan S1/S2 adalah sebanyak 29 orang. Jika dilihat dari tingkat jabatannya, jumlah manager di perusahaan ini adalah sebanyak 7 orang. Jumlah supervisor adalah sebanyak 18 orang. Jumlah staff adalah sebanyak 41 orang. Sementara, jumlah operatif adalah sebanyak 713 orang. Karyawan di perusahaan ini mempunyai beberapa benefit. Benefit yang dimaksud meliputi upah terendah di atas UMP/UMK yang ditinjau setiap tahun, Tunjangan Hari Raya (THR), Tunjangan Kesehatan, Subsidi Transportasi, dan Bantuan Perawatan Rumah Sakit. Selain itu, para karyawan juga dapat memanfaatkan beberapa fasilitas yang ada, meliputi Kantin, Poliklinik, Sarana Olah Raga, Sarana Ibadah (Masjid), Koperasi Karyawan, dan Perpustakaan. Tidak hanya itu, para karyawan juga mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang didapat berupa perlindungan Jamsostek, Pemeriksaan Kesehatan Berkala (Medical Check up) setiap tahun, dan pakaian kerja serta perlengkapan kerja untuk seluruh karyawan. Di perusahaan ini terdapat sarana hubungan industrial. Sarana hubungan industrial yang dimaksud adalah Serikat Pekerja PUK FSPSI SP RTMM, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Lembaga Kerja Sama Bipartit, dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Selain untuk karyawan, perusahaan ini juga mempunyai program untuk masyarakat di sekitar perusahaan. Program terkait yang dimaksud meliputi Bantuan korban bencana alam, Pembinaan Posyandu yang ada di sekitar perusahaan, Bantuan kegiatan keagamaan di masyarakat, Bantuan sarana pendidikan/sekolah, dan Bantuan sosial kepada panti asuhan. Untuk itu, perusahaan juga membangun beberapa relasi untuk pengembangan koperasi dengan beberapa Universitas, yaitu Koperasi Universitas Sriwijaya, Koperasi Universitas IAIN Raden Fatah, dan Koperasi Universitas IBA.
Permasalahan-Permasalahan di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Cabang Palembang Beberapa permasalahan yang dialami oleh pekerja di PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Cabang Palembang, yaitu: 1. Adanya beberapa ketidakadilan yang dialami oleh pekerja perempuan, seperti perempuan yang sudah bersuami masih dianggap lajang sehingga ia hanya menerima gaji dan tunjangan sebagaimana pekerja lajang lainnya. 2. Kondisi pekerja dengan gaji yang tidak seberapa tinggi sudah harus dipotong dengan NPWP. 3. Masih ada pekerja yang belum mempunyai rumah. III.
KESIMPULAN Setelah Kunjungan Kerja selama 5 (lima) hari di Propinsi Sumatera Selatan, melalui kegiatan dialog dan kunjungan lapangan, Komisi IX DPR RI dapat menyimpulkan beberapa hal yang mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PT. ASKES, Badan POM, BKKBN, PT. JAMSOSTEK, dan BNP2TKI sebagai berikut: A. BIDANG KESEHATAN 1. Masih belum dilibatkannya RS swasta secara maksimal dalam pemberian pelayanan jamsoskes. 2. Pelayanan kesehatan di RSUP Mohammad Hoesin dan beberapa RS di wilayah ini terhambat oleh adanya masalah terkait dengan tenaga kesehatan, meliputi adanya kesenjangan tenaga pensiun bagian radiologi dengan beberapa bagian lain karena tenaga sudah tua, masih kurangnya tenaga ahli, kurangnya tenaga medis dokter yang full time, dan masih adanya keilmuan tenaga kesehatan yang kurang/terbatas, . 3. Pemberian pelayanan kesehatan di RSUP Mohammad Hoesin terhambat oleh beberapa masalah terkait dengan kondisi masyarakat, yaitu masyarakat yang berpendidikan rendah, banyaknya masyarakat yang miskin, dan banyaknya masyarakat yang datang dari beberapa wilayah atau propinsi lain 4. Pelayanan kesehatan RSUP dan beberapa RS di wilayah ini juga terkendala oleh masalah infrastruktur, seperti adanya keterbatasan bangunan, keterbatasan alat, UGD yang sudah tidak layak sesuai dengan kebutuhan atau tidak representatif, kondisi radioterapi yang juga kurang layak, dan lain sebagainya. 5. Masalah lain yang juga ikut menghambat pemberian pelayanan kesehatan di wilayah ini adalah terbatasnya atau kurangnya peralatan dan obat-obatan. 6. Masalah anggaran juga ikut memberikan hambatan dalam pemberian pelayanan kesehatan di RSUP ini, terutama adalah angaran untuk pembangunan gedung perawatan anak kelas 3 untuk lantai 1 dan 2, perluasan UGD, dan beberapa fasilitas atau infrastruktur lainnya. 7. Adanya masalah teknis dalam implementasi sistem rujukan. 8. Beberapa kabupaten/kota di wilayah ini mengalami masalah terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu kondisi puskesmas yang masih banyak memerlukan pembiayaan dalam pelaksanaannya.
B. BKKBN 1. Pelaksanaan program KB di provinsi Sumatera Selatan terhambat oleh masalah ketenagaan, berupa tidak adanya atau kurangnya tenaga penyuluh, minimnya tenaga atau petugas yang benar-benar mempunyai latar belakang KB, banyaknya tenaga sukarela dari kader PKK, adanya kesenjangan kesejahteraan penyuluh KB dibanding petugas penyuluh di bidang lainnya, masih banyaknya gaji petugas yang jauh di bawah UMR, yaitu Rp. 250.000 – Rp. 500.000 per bulan, jumlah tenaga penyuluh di lapangan sangat jauh dari rasio, yaitu 1 orang petugas dapat menangani hingga 20 desa, serta PPKB Desa dan PPKB Dusun sebagai perpanjangan dari petugas KB desa tidak mendapat tunjangan serta tidak pernah dilatih kembali. Kondisi ini selanjutnya membutuhkan upaya Komisi IX DPR RI untuk memikirkan atau mengadakan petugas penghubung di kecamatan-kecamatan kabupaten/kota sehingga ketika ada formasi pegawai untuk penerimaan dan sudah menjadi PNS tidak bubar dan SKPD tidak menjadi kosong. 2. Pelaksanaan KB di wilayah ini masih terhambat oleh belum terpenuhinya kebutuhan alkon terutama dengan adanya program pelayanan kesehatan gratis dan pengambilan alkon dirasakan masih berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang lama. 3. Pelaksanaan KB juga masih terkendala oleh masalah sarana prasarana, yaitu gedung dan alat transportasi, terutama kendaraan roda dua untuk menjangkau wilayah yang jauh. 4. Pelaksanaan KB di daerah ini juga terhambat oleh adanya PP no. 48 yang mengatur tentang pelarangan untuk mengangkat honda dan honor. Untuk itu, PP no. 48 ini perlu direvisi karena membatasi gerak dan bertentangan dengan PP tentang otoda. 5. Pelaksanaan KB juga terhambat oleh keterbatasan anggaran. Untuk itu, beberapa kabupaten/Kota di wilayah ini membutuhkan kucuran dana DAK. Atau stimulan lainnya dari PP. C. Bidang Askes 1. Masih adanya masalah terkait dengan komitmen managemen dan dokter dalam hal penulisan resep obat daftar harga plafon dan harga obat (DPHO) serta ketersediaan obat DPHO di instalasi farmasi RS dan apotik. 2. Masih adanya masalah terkait dengan ketetapan kepastian IUR biaya (askes sosial) yang disepakati Askes dengan RS yang diketahui Pemda. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh faktor sosialisasi ketetapan kepada peserta. 3. Tersedianya standar pelayanan kesehatan dan terapi di RS dan komitmen untuk melaksanakannya. 4. Masih adanya masalah terkait dengan peran dan fungsi puskesmas sebagai pengendali rujukan. D. Bidang Ketenagakerjaan 1. Masih banyaknya jumlah pengangguran akibat dari ketidakseimbangan antara angkatan kerja dan jumlah kesempatan kerja dan rendahnya tingkat kualitas Angkatan kerja yang di tandai dengan tingkat pendidikan formal yang dimiliki angkatan kerja yang selanjutnya dapat mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja.
2.
Kondisi pengawasan ketenagakerjaan di provinsi Sumatera Selatan belum optimal, karena beberapa hal, yaitu terbatasnya jumlah tenaga pengawas yang ada, tidak semua Kabupaten/Kota memiliki pegawai pengawas ketenagakerjaan serta adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pengawas. 3. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan BLKI Palembang menjadi Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) guna menyiapkan tenaga kerja terampil dalam menyongsong era industri di Sumatera Selatan. 4. Masih adanya beberapa ketidakadilan yang dialami oleh pekerja perempuan, seperti perempuan yang sudah bersuami masih dianggap lajang sehingga ia hanya menerima gaji dan tunjangan sebagaimana pekerja lajang lainnya. 5. Adanya masalah terkait dengan kesejahteraan pekerja, meliputi adanya potongan gaji pekerja untuk NPWP padahal jumlah gaji pekerja masih belum seberapa dan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta masih ada pekerja yang belum mempunyai rumah. E. Bidang Ketransmigrasian 1. Sertifikasi lahan milik transmigrasi harus segera diselesaikan guna menghindari masalah pertanahan di kemudian hari. 2. Kondisi wilayah transmigrasi masih banyak mengalami kekurangan sarana infrastruktur, terutama jalan raya dan akses terhadap sarana kesehatan dan ekonomi dalam memasarkan hasil produksi. 3. Pembangunan KTM tidak terfokus pada wilayah transmigrasi yang jauh dari akses. 4. Pembangunan KTM masih mempunyai beberapa kekurangan terkait dengan sarana infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat, yaitu pembangunan jalan cor sepanjang 13 km, dermaga, dan bantuan sarana pelayanan kesehatan berupa puskesmas. 5. Pembangunan KTM harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: a. Senantiasa melibatkan masyarakat dalam proses pembangunannya. b. Mengantisipasi persoalan terkait dengan hak milik tanah setelah terbangunnya KTM. c. Proses pembangunan beberapa gedung jangan terlalu lama sehingga bangunan baru belum selesai dibangun sementara, bangunan yang lama sudah rusak dan perlu direhab. Hal ini juga dimaksudkan agar alokasi dana rehab dapat diperuntukkan untuk bangunan lain yang belum selesai. d. Kualitas bangunan gedung hendaknya disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada dan hendaknya mengarah kepada penghematan anggaran. F. Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Adanya kebutuhan untuk membuka terminal khusus untuk TKI di Bandara dan pembentukan tim pelayanan satu atap guna meminimalisir jumlah TKI ilegal.
G. Bidang Jamsostek 1. Tingkat kepatuhan pelaksanaan program jamsostek masih rendah oleh pengusaha sehingga masih banyak Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), dan Perusahaan Daftar Sebgian (PDS) baik tenaga kerja maupun upah. 2. Peningkatan kepesertaan TK LHK terhambat oleh adanya beberapa hal, yaitu sulitnya pembentukan wadah di sektor informal, pelaksanaan sosialisasi kepada calon peserta yang belum maksimal, pengumpulan iuran yang sulit karena tidak ada orang yang bertanggungjawab, dan tingkat kemampuan membayar iuran peserta masih terbatas. 3. Ceiling Upah tidak berubah untuk program JPK. 4. Penegakan hukum masih kurang optimal terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan program jamsoste IV.
PENUTUP
Demikian laporan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke daerah Provinsi Sumatera Selatan Reses masa Persidangan III Tahun Sidang 2008 - 2009 yang dilaksanakan mulai tanggal 4-7 Maret 2009. Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan program pemerintah di daerah. Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI, Pemerintah Daerah, para Kepala Dinas, dan Instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Tim Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 10 Maret 2009 TIM KUNKER KOMISI IX DPR RI KETUA,
Hj. ASIAH SALEKAN, BA
