LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI KE JAWA TENGAH 5 s.d. 7 Juli 2009 KOMISI XI DPR RI KOMISI XI DPR RI KOMISI XI DPR RI KOMISI XI DPR RI KOMISI XI DPR RI KOMISI XI D
I.
PENDAHULUAN Berdasarkan
Surat
Pimpinan
Dewan
Nomor
91C/PIMP/IV/2008-2009 tanggal 18 Juni 2009, perihal : Penugasan Anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Kelompok pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2008-2009. Komisi XI DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah pada tanggal 5 s.d. 7 Juli 2009. Adapun susunan Anggota Delegasi adalah sebagai berikut : 1.
Walman Siahaan, SH., SE., MM., MBA
Ketua Delegasi
2.
Dr. H. Harry Azhar Azis, MA.
Anggota
3.
Natsir Mansyur
Anggota
4.
I.G.A. Rai Wirajaya, SE., MM
Anggota
6.
Yulianto Sumarli
Anggota
7.
Drs. Saidi Butar Butar
Anggota
8.
Ir. Denny Sultani Hasan, MM
Anggota
9.
Vera Febyanthy, BBA
Anggota
10. Drs. E.B,. Sinaga, MM., Ph.d
Anggota
11. Dr. Marwoto Mitrohardjono, SE.,MM
Anggota
12. Drs. Nurul Falah Eddy Pariang
Anggota
13. H. Bahrudin Nasori, S.Si., MM
Anggota
14. Mustafa Kamal, S.Si
Anggota
15. Nursanita Nasution, SE., ME
Anggota
16. Anthon Frisco Kagoya, S. Pak.
Anggota
2
Dalam kunjungan kerja ini, Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI melangsungkan pertemuan-pertemuan dengan : a.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah
b.
Kantor Wilayah Departemen Keuangan Provinsi Jawa Tengah
c.
Kantor Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah dan Perbankan Jawa Tengah (PT. BNI, PT. Bank Mandiri, PT. BRI, dan PT. BTN)
d.
II.
PTPN IX Jawa Tengah
HASIL-HASIL KUNJUNGAN 1.
Pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
o Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan I tahun 2009 sudah mencapai 5,5 persen dan 5,3 persennya merupakan kontribusi dari sektor pertanian. o Pada sektor perbankan, kinerja perbankan Jawa Tengah triwulan I – 2009 tetap tumbuh meskipun agak melambat. Total aset, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun, dan kredit yang diberikan, serta rasio pinjaman dengan dana pihak ketiga atau Loan to Deposits Ratio (LDR) tumbuh positif. Aset DPK dan Kredit masing masing sebesar 1, 29 %, 4,64 % dan 0, 64 %. Lebih lambat dibanding pertumbuhan triwulan IV – 2008 yang masing masing tumbuh 3,8 %, 5,75 % dan 2,80 %. o Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 terdiri atas : Pendapatan sebesar Rp 5,21 trilyun dan Belanja
Daerah
sebesar
Rp.
5,37
tilyun,
secara
3
administrastif terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 160,37 milyar. Namun, defisit anggaran tersebut dapat ditutup dari surplus pada pembiayaan daerah sebesar Rp. 160,37 milyar sehingga secara riil defisit anggaran tidak terjadi. o Terjadi
peningkatan
terhadap
komponen-komponen
Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang pada Tahun 2008 meningkat menjadi 3,7 trilyun yang sumber terbesarnya berasal dari pendapatan pajak daerah. o Beberapa hal yang sampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Komisi XI DPR RI sebagai berikut :
Menghimbau kepada Menteri Negara BUMN agar mendorong Bank Bank Pemerintah untuk memberikan akses yang lebih luas bagi UMKM dalam memperoleh kredit dengan memberiktan banyak kemudahan dan tingkat suku bunga yang rendah.
Perlu dievaluasi kembali persyaratan ter terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih mudah diakses oleh pengusaha UMKM.
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar lebih mendapatkan perhatian lagi, kerena telah menjadi agen pembiayaan yang cukup handal dalam menopang kebutuhan dana bagi pengusaha ekonomi lemah.
4
2.
Kanwil Departemen Keuangan.
Penyerapan anggaran APBN tahun 2009 sampai dengan bulan Mei 2009 adalah sebesar Rp. 5.463.084.724.230 dari pagu sebesar Rp. 21.420.638.869.228 atau realisasi sebesar 25,5 %. Realisasi penerimaan pajak sampai dengan semester I, telah mencapai 37,95 % atau sebesar Rp. 2.802.307.470.581,dari
target
penerimaan
Rp.
7.283.317.617.000.
Dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2008 tanpa PBB dan BPHTB mengalami pertumbuhan sebesar 8,84 % dan apabila termasuk PBB dan BPHTB maka mengalami pertumbuhan sebesar 1,38 %. Adapun faktor yang menjadi kendala dari penerimaan pajak di Jawa Tengah antara lain :
Pengaruh
dari
krisis
global
yang
panjang
yang
mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Adanya penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh Badan dari tarif progresif 10 %, 15 % dan 30 % menjadi tarif tunggal 28 % untuk tahun 2009. Sedangkan PPh OP dari 5 lapisan tarif 5 %, 10 %, 15 %, 25 % dan 35 % menjadi 4 lapisan tarif 5 %, 15 %, 25 % dan 30 %.
Kurangnya kerjasama dari pihak ketiga, diantaranya Pemerintah Daerah dalam merespon permintaan data.
5
Total penerimaan Bea masuk , Bea keluar
dan Cukai
sampai dengan tanggal 15 Juni 2009 sebesar Rp. 7.687.593.926.000 (52,92 % dari target 2009). 3. Kantor Bank Indonesia Semarang.
Terkait dengan tingkat kesehatan bank, Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menerapkan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko tersebut dapat mendorong terciptanya praktek tata kelola yang baik, dimana fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian setiap risiko yang terjadi pada setiap aktifitas Bank.
Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko (risk based supervision) terhadap Bank, pengawasan bank berbasis risiko memungkinkan dilakukannya pengawasan bank dengan pendekatan penilaian terhadap risiko-risiko yang ada pada bank, baik risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pasar, risiko strategis, risiko reputasi, risiko hukum dan risiko kepatuhan.
NPL perbankan apabila dibandingkan posisi tahun 2007 sedikit mengalami peningkatan. Peningkatan ini terutama terjadi pada Bank Umum.
Diperkirakan kondisi ini merupakan salah satu dampak dari krisis keuangan global.
6
Sementara Loan to deposit ratio (LDR) walaupun sedikit menurun dibanding posisi akhir tahun 2008, namun relatif masih cukup tinggi (di level 88%)
Sampai dengan posisi Mei 2009, kredit UMKM di wilayah Jawa
Tengah
mencapai
Rp65,26
trilyun.
Posisi
ini
mengalami pertumbuhan sebesar 22,01% (yoy) atau apabila dibandingkan posisi Akhir tahun 2008 tumbuh sebesar 6,57%.
Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit mencapai 81,32% dari total kredit perbankan.
Diperkirakan hingga akhir tahun 2009, posisi kredit UMKM yang disalurkan perbankan di Jawa Tengah akan tumbuh sebesar 15%-20% (yoy)
• Walaupun mengalami sedikit perlambatan, kredit yang disalurkan perbankan di Jawa Tengah masih mengalami pertumbuhan sebesar 18,92% (yoy). • Secara sektoral, pangsa terbesar kredit adalah sektor lainlain (37,61%), sektor perdagangan (32,91%) serta sektor industri (18%). • Berdasar jenis penggunaan, pangsa terbesar adalah jenis kredit modal kerja (55,65%), kredit konsumsi (36,74%) dan kredit Investasi (7,61%).
7
4. PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero)
Selama 2 Tahun terkahir PTPN IX telah memberikan kontribusi kepada Negara berupa pembayaran pajak dan deviden dengan rincian sebagai berikut : No. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Uraian PPN PBB/BPHTB PPh Psl 4 ayat 2 PPh Psl 21 PPh Pasal 22 PPh Pasal 23 PPh Pasal 25 PPh Pasal 29 Pajak lain/retrb air Deviden Jumlah
2007 29.65.816.000 10.922.457.000 702.000 3.684.028.000 1.266.081.000 45.802.919.000 15.549.909.000 1.209.023.000 3.042.400.700 111.123.335.700
2008 22.919.092.000 15.784.488.000 40.422.000 3.686.080.000 219.640.000 25.434.138.000 2.273.067.000 13.085.000 6.872.182.608 77.242.194.608
% naik/(turun) (22,69) 44,51 5.658,12 0,06 (82,65) (44,47) (85,38) (98,92) 125,88 (30,49)
Penurunan kontribusi pajak kepada Negara disebabkan oleh penurunan laba setelah pajak yang diakibatkan oleh tidak adanya penjualan gula impor dan adanya pembebanan pembayaran Dapenbun.
Berikut kinerja keuangan perusahaan selama dua tahun terakhir sebagai berikut : No. 1 2. 3. 4.
Rasio Keuangan Return On Equity (%) Return On Onvestment (%) Cash Ratio (%) Current Ratio (%)
2007 276,71 20,17 31,60 87,09
2008 115,15 13,30 38,16 86,18
PTPN XI mengemukakan pandangan pandangan dan saran agar kiranya mendapatkan perhatian terhada mesin pabrik gula yang sudah sangat tua karena untuk merevitalisasinya memerlukan dana yang sangat besar. Meminta kepada Komisi XI DPR RI agar dapat dibuat regulasi yang mengatur
8
perbankan untuk bisa memberikan kredit jangka panjang dengan bunga kompetitif.
III.
PENUTUP Dengan melihat interaksi Tim Kunjungan Kerja Komisi XI dan pasangan kerja maupun dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dapat disampaikan bahwa program kunjungan ke Jawa Tengah tersebut cukup bermanfaat terkait dengan Bidang Tugas Komisi
XI
diantaranya
Bidang
Keungan,
Perencanaan
Pembangunan, Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik dan Sekretariat Jenderal BPK RI.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Provinsi Jawa Tengah
Lampiran-lampiran : SK Pimpinan Dewan tentang Penugasan Anggota Komisi I – XI dan Badan Legislatif DPR RI.
