LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI RIAU DALAM RANGKA PENGAWASAN SISTEM KETENAGALISTRIKAN, PRODUKSI & RIFINERY MIGAS SERTA DISTRIBUSI BBM 16 – 18 April 2015
KOMISI VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA 2015
BAGIAN I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sesuai
dengan
Kerangka
Ekonomi
Makro
dan
Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal Tahun 2015 dimana program subsektor ketenagalistrikan antara lain meningkatkan pemakaian gas dan energi baru terbarukan, meningkatkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik. Program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah berjalan sejak tahun 2007 adalah Fast Track Program (FTP) I dan II yaitu program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Panas Bumi (PLTP). Namun berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI Terkait Infrastruktur Kelistrikan Tahun 2009 s.d. 2014, status COD PLTU Bengkalis ( 2 x10 MW ) adalah batal sementara COD PLTU ( 2 x 110 MW unit 1 dan unit 2) mengalami penundaan dari Maret 2015 menjadi Juni 2015. Penundaan COD PLTU Tenayan salah satunya diakibatkan belum selesainya pemasangan 7 (tujuh) tower jaringan transmisi dari Tenayan Raya ke Teluk Lembu dan Tenayan Raya ke Pasir Putih. Penyebabnya adalah persoalan pembebasan lahan. Padahal pembangunan PLTU Tenayan pada awalnya direncanakan untuk mendukung pelaksanaan PON ke XVIII Tahun 2012. Namun hingga saat ini pembangunan PLTU Tenayan 2 x 110 MW belum kunjung selesai. Selain kunjungan ke PLTU Tenayan Tim Komisi VII DPR RI juga melakukan kunjungan ke PT Chevron Pacific Indonesia, PT RAPP dan PT Indah Kiat. Sebagaimana bunyi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat minyak dan gas bumi
sebagai kekayaan
alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Air, minyak dan gas bumi
yang terkandung dalam perut bumi wilayah
Indonesia mempunyai peranan penting dalam mendukung kedaulatan dan 1
ketahahan energi nasional, karena itu pengelolaannya harus memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi sementara ini masih menjadi sektor andalan bagi Indonesia, baik dalam hal memberikan pendapatan bagi negara maupun dalam hal pemenuhan kebutuhan energi nasional. Namun demikian, dari waktu ke waktu kegiatan usaha minyak dan gas bumi semakin mendapatkan banyak tantangannya dan berbagai macam permasalahan. Tantangan terbesar adalah semakin tingginya kebutuhan minyak dan gas bumi untuk kegiatan ekonomi dan kebutuhan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, namun
sebaliknya cadangan dan ketersediaannya semakin
berkurang. Hal ini ditandai dengan terus menurunnya produksi dari waktu ke waktu, bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini kita tidak
dapat
mencapai target lifting yang telah ditetapkan. Masalah lain yang saat ini dihadapi adalah terus menurunnya harga minyak mentah dunia yang akan berpengaruh pada operasional perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan penurunan pendapatan bagi negara. Sementara sektor lingkungan hidup tidak kalah pentingnya terutama terkait dengan persoalan penangan limbah cair dan pengelolaan HTI yang dilakukan oleh manajemen PT RAPP dan PT Indah Kiat akhir-akhir ini cukup meresahkan masyarakat terutama terkait dengan limbah cair PT RAPP yang mengalir ke sungai Kampar dan limbah cair PT Indah Kiat yang mengalir ke sungai Siak serta penanganan HTI yang kurang proporsional sehingga berpotensi merusak lingkungan. Dampak eksternalitas negatif akibat deforestasi
dan
persoalan
limbah
langsung
bersinggungan
dengan
masyarakat. Untuk itu dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan energi listrik, kegiatan usaha hulu migas serta lingkungan hidup perlu adanya kepastian bahwa COD PLTU Tenayan 2 x 110 MW tidak mengalami lagi penundaan, operasional kegiatan hulu migas di lapangan Minas Riau berjalan dengan baik serta adanya solusi yang seimbang dalam
2
penanganan limbah cair PT RAPP dan PT Indah Kiat agar tidak mengganggu ketersediaan air bersih warga masyarakat disekitarnya maka Komisi VII DPR RI perlu melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi tersebut. Melalui kunjungan lapangan ini, diharapkan Komisi VII dapat memperoleh masukan, data-data terkini yang kemudian bisa dijadikan bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.
B. DASAR HUKUM Dasar Hukum
pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII
DPR RI adalah: 1. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2014
tentang
Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. 3. Keputusan Rapat Komisi VII DPR RI tentang Agenda Kerja Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015.
C. TUJUAN KUNJUNGAN LAPANGAN Maksud kunjungan lapangan adalah terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi VII DPR RI, khususnya fungsi pengawasan. Sedangkan tujuan kunjungan lapangan ini secara khusus adalah: 1. Melihat realisasi progres pembangunan PLTU Riau (2 x 110 MW unit 1 dan 2) serta memastikan kapan COD PLTU Riau unit 1 dan unit 2. 2. Memperoleh informasi yang up to date terkait potensi ketidakhematan akibat penundaan konversi energy primer pembangkit dari BBM ke batubara. 3. Memperoleh informasi tentang potensi krisis listrik serta supply dan demand listrik di propinsi Riau yang merupakan bagian dari jaringan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).
3
4. Untuk
melihat
langsung
dan
mendapatkan
informasi
tentang
pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi di daerah. 5. Untuk mendapatkan informasi tentang kontribusi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi terhadap negara, daerah dan masyarakat sekitar. 6. Mendapatkan informasi tentang masalah dan hambatan yang dihadapi oleh KKKS di Blok Minas Provinsi Riau dan menghimpun aspirasi masyarakat terkait dengan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di bidang energi. 7. Mendapatkan informasi penanganan limbah cair ke sungai Kampar dan Siak.
D. WAKTU, LOKASI KUNJUNGAN DAN AGENDA KEGIATAN Kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 16 – 18 April 2015 dan mempunyai lokasi tujuan kunjungan ke Provinsi Riau. Sedangkan agenda kegiatan Kunjungan Lapangan adalah melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait di daerah dan meninjau langsung ke lokasi, dengan agenda sebagai berikut: 1. Pertemuan dan kunjungan lapangan dengan manajemen PLTU Riau. 2. Pertemuan dan kunjungan lapangan dengan manajemen PT RAPP. 3. Pertemuan dan kunjungan lapangan dengan manajemen PT Chevron Pacific Indonesia di Blok Minas, SKK Migas serta pihak-pihak terkait lainnya.
E. ANGGOTA TIM KUNJUNGAN LAPANGAN Kunjungan lapangan ini diikuti oleh Anggota Komisi VII DPR RI, yang merupakan representasi dari fraksi-fraksi, sebagaimana daftar dalam lampiran.
4
BAGIAN II PELAKSANAAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK Pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke provinsi Riau dengan mitra PT PLN (Persero) membahas berbagai hal kelistrikan diantaranya mengenai:
1. Subsistem Kelistrikan di provinsi Riau Sistem kelistrikan di provinsi Riau merupakan bagian (sub) dari sistem Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Daya mampu Sumbagut adalah 1.744 MW sementara beban puncak sebesar 1.863 MW. Tidak adanya cadangan listrik mengakibatkan neraca kelistrikan di Sumbagut defisit. Hal yang sama juga terjadi pada subsistem kelistrikan di provinsi Riau dimana Beban Puncak (BP) sebesar 528 MW sementara supply-nya sebesar 404 MW sehingga terjadi defisit pasokan listrik kurang lebih sebesar 124 MW. Implikasinya frekwensi pemadaman listrik di provinsi Riau relatif tinggi. Diagram di bawah ini menggambarkan subsistem kelistrikan di provinsi Riau tahun 2015. Dlam diagram tersebut terlihat gap antara supply pembangkit dengan beban puncak.
Pembangkit
Transfer dari Sumbar
Beban
700 600 500 400 300 200 100
23.30
22.30
21.30
20.30
19.30
18.30
17.30
16.30
15.30
14.30
13.30
12.30
11.30
10.30
09.30
08.30
07.30
06.30
05.30
04.30
03.30
02.30
01.30
00.30
0
Sumber: PT PLN (Persero) 2015
5
Defisit pasokan listrik di provinsi Riau sekitar 124 MW diinjeksi dari kelebihan pasokan listrik sistem Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yaitu dari Jambi, Sumatera Barat kemudian koneksi ke provinsi Riau. Hal ini disebabkan COD PLTU Riau 2 x110 MW mengalami keterlambatan sekitar 1 tahun dari target awal COD Desember 2014 menjadi desember 2015 untuk unit 1 (satu). Sedangkan unit 2 (dua) direncanakan maret 2016.
2. Keterlambatan COD PLTU Riau 2 x 110 MW PLTU Riau merupakan bagian dari Fast Track Program (FTP) I. Informasi lengkap mengenai profil pembangunan PLTU ini terlihat pada Tabel 1., di bawah ini:
Tabel 1. Profil Pembangunan PLTU Riau
Manufacturer
Kawasan Industri Tenayan, Kel. Sail Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru T/L 150 kV GI PLTU Riau - GI Teluk Lembu 9 Km/30 tower (Kontrak terpisah dilaksanakan oleh PLN UIP II) T/L 150 kV GI PLTU Riau - GI Pasir Putih – GI Garuda Sakti 44 kmr/163 tower (Kontrak terpisah dilaksanakan oleh PLN UIP II) DongFang Boiler Industri Group Co.
Bahan Bakar Utama
Batubara Kalori Rendah - 4000 kcal/kg
Jadwal Operasi Komersial
Unit #1 – 11 Desember 2015 ; Unit #2 – 11 Maret 2016
Nilai Kontrak (+ VAT)
150.162.607,10 (USD) + 1.318.628.340.300,70 (IDR)
Sumber Dana
15 % APLN Murni + 85 % Pinjaman Perbankan Dalam Negeri
Lokasi
Transmisi
Kontraktor (Konsorsium)
Konsultan
PT. Rekayasa Industri (REKIND) Hubei Hongyuan Power Engineering Co., Ltd. (HYPEC) PLN Enjinering. (Review Desain & Engineering)
PT PLN Jasa Manajemen Konstruksi (Supervisi Konstruksi & QA/QC) Sumber: PT PLN (Persero) 2015
6
3. Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan COD PLTU Riau Keterlambatan COD PLTU Riau 2 x 110 MW disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: a. Lokasi proyek terletak di tanah gambut yang harus ditimbun 6-8 meter. Proses konsolidasi tanah memakan waktu relatif sangat lama. b. Selain itu dalam pelaksanaan pekerjaan pondasi sering terjadi sliding seperti pada area Circulating Water Pump House dan Sewage Treatment. c. Kondisi
Jalan
akses (Jalan 70 milik Pemda) yang sebelumnya
diharapkan selesai pada saat proyek akan dimulai, namun masih terkendala dan sampai saat ini kondisi jalan tanah sehingga pada saat hujan jalan sulit dilalui d. Ada kendala pada pengiriman shipment no 9 – 11 terkait perhitungan SKB (Surat Keterangan Bebas) PPN di di shipment 1-8
(custom
clearance) sehingga shipment 9-11 sempat tertahan di Pelabuhan
Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) adalah a. Untuk mempercepat waktu konsolidasi tanah, berdasarkan hasil studi Konsultan Geosinindo, digunakan metoda Vertical & Horizontal drain sehingga waktu konsolidasi bisa dicapai dalam waktu sekitar 1 tahun. b. Ditambahkan
perkuatan
pada
saat
dilakukan
galian
pondasi
menggunakan sheet pile. Sehingga waktu pelaksanaan menjadi relatif lebih panjang (permasalahan telah selesai). c. Sudah dilakukan koordinasi dengan Dinas PU Provinsi Riau untuk menyelesaikan sebagian jalan yang menuju lokasi proyek oleh PLN d. Selanjutnya
PLN
sudah
menginstruksikan
Kontraktor
untuk
menyelesaikan sebagian pekerjalan jalan yang menuju lokasi proyek sebagai VO. e. Telah dilakukan penelitian ulang bersama KPP BC Pekanbaru terhadap PIB Shipment 1-8 dan dibuat revisi PIB-nya sehingga shipment 9 – 11 dapat diproses pembebasan bea masuknya.
7
4. Realisasi Progres Pembangunan PLTU Riau Realisasi progres pembangunan PLTU Riau sebesar 93 % dengan rincian progres seperti yang tertera pada Tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2. Realisasi progres PLTU Riau sampai dengan Maret 2015
Sumber: PT PLN (Persero) 2015
Sumber dana pembangunan PLTU Riau adalah 15 % APLN Murni + 85 % pinjaman perbankan Dalam Negeri. Namun realisasi progres invoice untuk nilai kontrak dalam USD dan Rupiah yang masing-masing telah mencapai 93,86 % dan 87,27 % (Tabel 1) semuanya dibiayai oleh APLN. Hal ini dikarenakan pendanaan PLTU Riau belum mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan akibat terjadi perubahan kapasitas terpasang dari proyek awal
dengan kapasitas 2 x 100 MW menjadi 2 x 110 MW.
Sementara hari berikutnya Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI melakukan serangkaian kegiatan secara simultan yaitu pertemuan dengan manajemen PT Chevron Pacifik Indonesia, PT Pertamina Rifinery Unit II Dumai dan PT Pertamina MOR I. Agenda pembahasanya diantaranya mengenai:
5. Implementasi Metode Chemical EOR di Blok Minas Produksi Migas di Blok Minas pada tahun 1973 adalah 440 MBOPD sementara produksi tahun 2015 hanya sebesar 50 MBOPD. Penurunan
8
yang tajam ini disebabkan oleh banyaknya imobile oil akibat terkendala oleh air mengingat kadar air di blok Minas bisa mencapai 99,5 %. Untuk mengembalikan produksi Blok Minas ke volume yang ekonomis yaitu sebesar 100 MBOPD maka dilakukan metode Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) yang sebelumnya telah diterapkan metode Secondary Recovery namun mengalami ketidakberhasilan. Metode CEOR yang dilakukan saat ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar efektivitas pengaruh surfactan dan polymer sebagai chemical agent untuk memobilisasi pergerakan Minyak yang terkendala oleh tingginya kadar air. Injeksi CEOR di Blok Minas diyakini efektivitasnya dan akan dikembangkan lebih lanjut untuk Field Trial di Blok A pada tahun 2016. Keberhasilan metode CEOR untuk merecovery produksi Migas di Blok Minas baru bisa dirasakan pada tahun 2021. Implementasi metode CEOR dapat dilihat pada diagram di bawah ini:
Area A Prove it works at a Polymer Field Trial commercial Evaluate Polymer scale in performance Minas
Minas First Expansion
Surfactant Field Trial 2 Prove the Chemical technology works in Minas
Diagram di atas menunjukkan implementasi CEOR dengan menggunakan spesial surfactan yang didesign hanya untuk lapangan Minas. Berikutnya dilakuakan kombinasi dengan polymer dan akan dikembangkan lebih lanjut pada tahun 2015+ atau 2016 tahun depan.
6. Capital Investment PT Chevron pacifik Indonesia Total Investasi yang dikeluarkan selama 2005-2014 lebih dari $4.9 Milyar
9
a. Mengoptimalkan
pemeliharaan
existing
assets
untuk
menjaga
kehandalan operasi: asset integrity, reliability and process safety, environment compliance b. Investasi pada pengeboran sumur: Membor +/- 400 sumur per tahun lebih dari 4,700 sumur baru yang sudah dibor selama 2005-2014 c. Kontribusi produksi dari program pemboran sumur sampai tahun 2014 +/- 160,000 BOPD (53%) d. Laju penurunan untuk baseline sebesar ~19% Laju penurunan secara keseluruhan berkisar 3.5-6.5% e. Major capital projects: NDD Area 13, Minas Surfactant, and Asset Integrity Projects
Tabel 3. Capital Investment PT CPI 2005-2014
Sumber: PT CPI, April 2015
7. Performance Kilang RU II Dumai Produksi Kilang Rifinery Unit II Dumai disitribusikan ke provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Sumatera Barat dan sisanya di ekspor
10
yang berupa Green Coke. Distribusi produk Rifinery Unit II Dumai selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini
Tabel 4. Distribusi Produk Kilang RU II Dumai Lokasi
Produk
NAD Premium, Solar Sumut Premium, Solar, Avtur, LPG Riau Premium, Solar, Avtur, LPG Sumbar Premium, Solar, Avtur, LPG DKI Avtur Export Green Coke Sumber: PT Pertaminan, RU II Dumai, 2015
8. Penyaluran HSD ke PLTD Provinsi Riau Penggunaan HSD sebagai bahan energi primer Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di provinsi Riau dari tahun 2012 ke tahun 2014 trend-nya semakin menurun dengan penurunan yang cukup signifikan sebesar 47 % dari 136.558 KL pada tahun 2012 menjadi 233,526 KL pada tahun 2014. Data selengkapnya ada pada Tabel 5 di bawah ini:
Tabel 5. Penggunaan HSD untuk PLTD di provinsi Riau 2012-2014 Wilayah
2012
2013
2014
%
PLN Wilayah Riau
136.558
146.989
233.526
-47
PLNKITSBU
300.605
233.953
75.287
-
Sumber: PT Pertamina MOR I, 2015
11
BAGIAN III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari pelaksanaan kegiatan kunjungan lapangan Komisi VII DPR RI ke Provinsi Riau dapat diambil kesimpulan dan rekomendasi, sebagai berikut: A. Hasil Pertemuan Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT PLN (Persero)dan Manajemen PLTU Tenayan 1. Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI meminta Direksi PT PLN (Persero) untuk menghitung ketidakhematan serta memnyampaikan laporan secara menyeluruh atas keterlambatan dan penundaan Commercial Operation Date (COD) PLTU Tenayan 2 x 110 MW unit 1 dan unit 2. 2. Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI sepakat untuk melakukan konsultasi dengn Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk membahas kemungkina dilakukanya audit investigasi atas atas keterlambatan dan penundaan Commercial Operation Dtae (COD) PLTU Tenayan 2 x 110 MW unit 1 dan unit 2. B. Hasil Pertemuan Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) sebagai berikut. 1. Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI mendesak Direksi PT RAPP untuk membangun kolam ikan pada akhir proses pengolahan limbah cair sebagai indikator pengolahan limbah telah dilaksanakan secara baik dan aman bagi lingkungan . 3. Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI meminta Direksi PT RAPP untuk menyampaikan secara tertulis data dan laporan proses pengolahan limbah secara menyeluruh termasuk diantaranya jenis dan volume limbahnya..
12
C. Hasil Pertemuan Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Manajemen PT Chevron Pacific Indonesia, Perwakilan SKK serta Direksi PT Pertamina (Persero) sebagai berikut 1. Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI meminta Manajemen PT Chevron
Pacific
Indonesia
untuk
meningkatkan
akselerasi
pelaksanaan metode Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) di Blok Minas agar target lifting Minyak dan Gas Bumi tahun 2015 dapat tercapai. 2. Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI meminta SKK Migas untuk menyampaikan secara berkala status dan perkembangan Indonesia Deepwater Development (IDD) di selat Makassar. 3. Tim Kunker Spesifik Komisi VII DPR RI meminta untuk menyampaikan perkembangan rencana beauty contest pembangunan pipa distribusi BBM dari Dumai ke Pekanbaru.
D. Rekomendasi Perlu dilakukan Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat dengan mitra terkait, untuk menindaklanjuti hasil temuan dan aspek strategis lainya sebagi hasil Kunjungan Kerja Spesifik, diantaranya: 1. Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk melakukan pembahasan RTRW provinsi Riau yang menjadi salah satu kendala Plant of Development (POD) PT Chevron Pacifik Indonesia dalam upaya peningkatan produksi Migas. 2. Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI untuk melakukan pembahasan mengenai perkembangan status IDD di selat Makasar dan evaluasi PLTU Riau 3. RDP dengan PT Pertamina (Persero) terkait rencana beauty contest pembangunan jaringan distribusi BBM dari Dumai ke Pekanbaru.
13
PENUTUP Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Riau, dengan harapan dapat
memberi masukan dan
pertimbangan bagi Komisi VII DPR RI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
Jakarta, 20 April 2015 Tim Kunjungan Komisi VII DPR RI Ketua Tim,
Ir. H. MULYADI
14
LAMPIRAN
DAFTAR NAMA ANGGOTA KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VII DPR RI KE PROVINSI PEKANBARU RIAU PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2014-2015 TANGGAL 16 APRIL s/d 18 APRIL 2015 NO.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
NO. ANGG.
FRAKSI
JABATAN
Ir. H. MULYADI
403
F.PD
KETUA TIM
MUHAMMAD NASIR
405
F.PD
ANGGOTA
MAT NASIR
438
F.PD
ANGGOTA
AWANG FERDIYAN HIDAYAT
222
F.PDI-P
ANGGOTA
TONI WARDOYO
231
F.PDI-P
ANGGOTA
H. DITO GANINDUTO, MBA
278
F.PG
ANGGOTA
MELCHIAS MARKUS MEKENG
299
F.PG
ANGGOTA
BOWO SIDIK PANGARO, SE
272
F.PG
ANGGOTA
ANDRIYANTO JOHANSYAH
485
F.PAN
ANGGOTA
LUCKY HAKIM
474
F.PAN
ANGGOTA
ISKAN QOLBA LUBIS
86
F.PKS
ANGGOTA
ENDRE SAIFOEL
6
F. NASDEM
ANGGOTA
INAS NASRULLAH ZUBIR
556
F.HANURA
ANGGOTA
JOKO PURWANTO
515
F.PPP
ANGGOTA
RAMSON SIAGIAN
362
NAMA
F.
GERINDRA
ANGGOTA
15
16
