LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI KE PROVINSI RIAU TENTANG PENANGANAN BENCANA ASAP KEBAKARAN HUTAN MASA PERSIDANGAN IV 2012-2013 RABU 2 s.d 4 JULI 2013
SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI JAKARTA 2013
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ...
2
BAB I : PENDAHULUAN ...
3
BAB II : PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK ...
7
BAB III : TEMUAN DAN REKOMENDASI ...
13
BAB IV : PENUTUP ...
14
2
BAB I PENDAHULUAN A. Umum Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013 telah membentuk Tim Kunjungan Kerja Spesifik, yaitu: ke Madura, Banda Aceh, Kalimantan Barat, Gorontalo, Makassar, Balikpapan, Nusa Tenggara Barat, Bali, Yogyakarta, Sorong dan Riau. Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Riau adalah dalam rangka untuk mengawasi penanganan bencana asap kebakaran hutan. B. Dasar Kunjungan Kerja Pelaksanaan kunjungan kerja ke Provinsi Riau berdasarkan atas: 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Budget, dan Pengawasan; 2. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI : a. Pasal 6 tentang Tugas dan Wewenang DPR RI; b. Pasal 53 Ayat (3) tentang Tugas Komisi di Bidang Pengawasan; c. Pasal 54 Ayat (3) huruf (f) tentang Pelaksanaan Kunjungan Kerja Komisi DPR RI. C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud a. Melakukan komunikasi intensif antara DPR RI khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan pembangunan dibidang Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Zakat, maupun dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan keseluruhan bidang tersebut, seperti: Pimpinan Agama, NGO, Kelompok Penyandang cacat, lembaga sosial, dan lainnya; b. Melaksanakan fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-undang termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
3
a. Menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat. 2. Tujuan Untuk mengumpulkan dan mendapatkan bahan-bahan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan secara umum di daerah, dan khususnya penanganan bencana asap kebakaran hutan.
D. Waktu Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ini berlangsung pada tanggal 3 Juli 2013.
E. Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Ke Provinsi Riau Kunjungan Kerja ke Provinsi Riau ini diikuti oleh 10 Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut.
Daftar Nama Anggota Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI Ke Provinsi Riau Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013 Tanggal 2 s.d. 4 Juli 2013 No
No Anggota
Nama Anggota
Jabatan/ Fraksi
1.
A-168
DRA. HJ. IDA FAUZIYAH, M.Si
2.
A-507
H. GONDO RADITYO GAMBIRO, MBA
3.
A-489
H. NURUL IMAN MUSTOPA, MA
ANGGOTA/FPD
4.
A-204
DRS. H. HUMAEDI
ANGGOTA/FPG
5.
A-412
MANUEL KAISIEPO, S.IP
ANGGOTA/FPDIP
6.
A-134
DRS. H. ACHMAD RUBAIE, SH, MH
ANGGOTA/FPAN
7.
A-282
DRS. H. HASRUL AZWAR, MM
ANGGOTA/FPPP
8.
A-166
H. ACH. FADIL MUZZAKKI SYAH
ANGGOTA/FPKB
4
KETUA KOMISI VIII/ FPKB WAKIL KETUA/FPD
9.
A-36
NOURA DIAN HARTARONY, SE
ANGGOTA/FP. GERINDRA
10.
A-11
DRA. HJ. SOEMINTARSIH MOENTORO, M.Si
ANGGOTA/FP. HANURA
11.
YUSUP KAMALUDIN
SEKRETARIAT
12.
DIDIK SRI HARYANTO
SEKRETARIAT
13.
EDI HAYAT
TENAGA AHLI
5
BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
A. Pertemuan Pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI kali ini dilakukan dengan Satuan Tugas Penanganan Bencana (Satgas PB) Asap dan Wakil Gubernur Provinsi Riau beserta jajaran Muspida yang terkait dengan bencana asap. 1. Satuan Tugas Penanganan Bencana Asap Pertemuan dengan Satgas PB asap dilakukan di Fosko yang berlokasi di Pangkalan Udara Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Satgas PRC-PB Asap TNI/Polri dipimpin oleh Komandan Resort Militer (Korem) 031/Wirabima, Brigadir Jenderal Teguh Rahardjo dengan didampingi oleh staff Satgas Udara, Darat, Kesehatan, dan Penegakan Hukum (Gakum), serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Syamsul Ma’arif. Dalam pertemuan tersebut Komisi VIII DPR RI mendapat penjelasan langsung tentang perkembangan penanganan bencana asap baik yang dilakukan staff Satgas Udara, Darat, Kesehatan, dan Gakum yang tersebat di berbagai titik api di wilyah Provinsi Riau. Kegiatan yang dilakukan oleh masingmasing staf Satgas adalah sebagai berikut: 1.a. Satgas Udara terus melakukan kegiatan modifikasi cuaca dan pengeboman air dari udara ke titik api yang menjadi sasaran. Kegiatan modifikasi cauaca yang telah dilakukan hingga tanggal 3 Juli 2013 adalah sebagai berikut: Tanggal 22-Juni 23-Juni 24-Juni 25-Juni 26-Juni 27-Juni 28-Juni 29-Juni 30-Juni 1-Juli 2-Juli 3-Juli TOTAL
Hercules Sorti Ton 1 1 1 2 1 3 1 3 2 6 1 4 1 2.5 1 2.7 1 2.8 1 2.5 1 4 1 4 13 37,5
Cassa Sorti Ton
6
1
1
1 1 2 1 1 2
1 1 1.5 1.3 1.6 1.1
9
8,5
Total (Ton) 1 2 4 3 7 5 4 4 4.4 3.6 4 4 46
Kegiatan pengeboman air dari udara (water bombing) yang telah dilakukan hingga tanggal 3 Juli 2013 adalah sebagai berikut:
Tgl
Water Bombing Heli
Sorti
Liter
Total
22/6
2
16
500
8,000
23/6
2
14
500
7,000
24/6
2
37
500
18,500
25/6
3
3
500
1,500
26/6
3
47
500
23,500
27/6
3
30
500
15,000
28/6
5
206
500
103,000
29/6
2
29
500
30/6
2
44
500
1/7
4
103
500
2/6
4
111
500
3/6
4
228
500
Total
36
868
Lokasi
Kab. Pelalawan Kab. Siak dan Perawang
14,500 Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir 22,000 Tj. Palas, Kota Dumai Kab. Siak, Kab. Rohil dan Kota 51,500 Dumai Tj. Palas/Teluk Makmur Dumai, 55,500 Rasau Kuning, Perawang, Siak Perawang, Siak, Rumbai, Selatan 114,000 Mandau 434,000
1.b. Satgas Darat melakukan pemadaman titik api melalui darat di titik api dan melakukan patroli di titik api yang telah padam. Rincian pemadaman melalui darat adalah sebagai berikut: No 1 2
Personil Jumlah PUSAT TNI/POLRI 1.524 DAERAH TNI/POLRI dan 2.142 BPBD Jumlah ini belum termasuk dari masyarakat, masyarakat peduli api, dan dinas terkait 7
No 1 2 3 4 5 6 7 8
Lokasi
Jlh 146 300 300 200 300 194 100 110
INHU DUMAI BENGKALIS SIAK ROHIL ROHUL KAMPAR PELALAWAN
Satuan TNI AD dan POLRI TNI AL TNI AL TNI AD TNI AD TNI AD dan POLRI TNI AD BRIMOB
Sumber : DANSATGAS PRC-PB TNI/POLRI
Luas Lahan yang Terbakar Kab/Kota Luas Lahan (Ha)
No 1
Bengkalis
6.300
2
Dumai
50
3
Indragiri Hilir
65
8
4
Indragiri Hulu
510
5
Kep. Meranti
40
6
Kab. Kuasing
20
7
Kota Pekanbaru
13
8
Kab. Pelalawan
250
9
Kab. Rokan Hilir
6.195
10
Kab. Rokan Hulu
900
11
Kab. Siak
892
Jumlah
15.269
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Riau 1.c. Satgas Gakum telah melakukan proses hukum terhadap terduga pelaku pembakaran hutan, baik perseorangan maupun perusahaan. Rinciannya adalah sebagai berikut:
Tersangka 24 + 1 Korporasi dalam 17 kasus, dengan rincian : Kab. Bengkalis 3 kasus (5 tersangka) Kab. Siak 2 kasus (3 tersangka) Kab. Rokan Hilir 4 Kasus (11 tersangka) Kab. Pelalawan 1 kasus (2 tersangka ) Kota Dumai 1 kasus (2 tersangka) Ditreskrimsus1 kasus (1 tersangka) 1 Korporasi masih dalam pendalaman Tim Penegakan Hukum
1.d. Satgas Kesehatan melakukan pemantauan dampak bencana asap terhadap kesehatan dan melakukan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengurangan risiko dampak bencana asap terhadap kesehatan. Berdasarkan data dari dinas kesehatan Provinsi Riau tanggal 10 Juni sampai 3 Juli 2013, laporan penyakit dampak asap adalah 14.214 orang ispa, 883 orang pnemoni, 773 orang asma, 929 orang infeksi kulit, dan 841 orang iritasi mata. Selain itu, Satgas Kesehatan juga membagi-bagikan masker untuk mengurangi risiko bencana asap, yaitu sebagai berikut:
9
No Distribusi Jumlah Masker Cadangan 1 Dumai 2.000 2 Bengkalis 2.000 3 TNI AD dan AU 4.000 4 Pekanbaru 1.000 5 Indah Kiat 30.000 6 Total 39.000 162.500 Stok per 3 Juli 2013 sejumlah 162.500 masker (Informasi dari Dikes Provinsi Riau
2. Wakil Gubernur dan Muspida Provinsi Riau Pertemuan dengan Wakil Gubernur dan Muspida Provinsi Riau dilakukan di Ruang Pertemuan Kantor Gubernur. Wakil Gubernur diwakili oleh Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Riau Bidang Pemerintahan dan juga oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perwakilan dari Dinas Kehutanan, Perwakilan dari Dinas Perkebunan, dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Asisten I Sekretaris Daerah Provinsi Riau Bidang Pemerintahan menjelaskan kepada Komisi VIII DPR RI tentang penyebab kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menimbulkan bencana asap dan dampaknya serta langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk menangani dan tindakan preventifnya. Penyebab terjadinya Karhutla di Provinsi Riau adalah aspek iklim dan georafis serta sosial ekonomi masyarakat. Iklim dan geografis meliputi kemarau yang ekstrem, curah hujan di Riau (pada bulan Juni 2013 75-17 mm/rendah), suhu berkisar 33.5-37 C/tinggi, arah angin Barat Daya – Barat Laut dengan kecapatan 8-30 km/jam, dan Karhutla terjadi di lahan gambut (lahan gambut di Riau 5,7 juta ha, 56.6 persen total gambut Sumatera) sehingga menghasilkan asap yang sangat banyak lintas batas (transboundary haze pollution). Aspek sosial ekonomi meliputi perilaku masyarakat dalam pemanfaatan lahan masih menggunakan cara membakar (open burning), konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan antara dunia usaha dan masyarakat sekitar areal perusahaan yang memicu praktik penguasaan lahan dengan cara membakar, meningkatnya permintaan (demand) masyarakat untuk berkebun sawit dikarenakan membaiknya harga minyak kelapa sawit, dan kurangnya pengetahuan dan peranserta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Karhutla berdampak terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan manusia. Dampak yang pertama meliputi musnahnya sumberdaya hutan dan lahan, rusaknya lahan gambut, hilangnya fungsi penyangga kehidupan, kualitas udara tidak sehat / berbahaya, perubahan iklim global atau pemanasan bumi. Sedangkan dampak terakhit meliputi pernafasan, penglihatan, keracunan darah, dan penyakit (ispa, pnemoni (paru-paru), asma, infeksi kulit dan iritasi mata). 10
Sedangkan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menangani Kahutla adalah sebagai berikut: 1. Pada tanggal 21 Juni 2013 Rapat Wakil Gubernur Riau dengan Kapolda, Kejati BNPB, BPPT dan Anggota PUSDALKARHUTLA : bahwa asap yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan sudah mengkhawatirkan dan perlu segera langkah-langkah penanganan dengan mempertimbangkan penetapan status tanggap darurat bencana asap kebakaran hutan dan lahan; 2. Pada tanggal 21 Juni 2013 Pertemuan dalam kunjungan kerja Menkokesra RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Pertanian RI Provinsi Riau : mempertimbangkan untuk ditetapkannya kondisi tanggap darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, penegakan hukum kepada perorangan/masyarakat maupun perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan; 3. Penetapan “Status Tanggap Darurat Bencana Asap Kebakaran Hutan Dan Lahan di Provinsi Riau “ : Nomor Kpts 510/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013; dan 4. Pembentukan Tim Satuan Tugas Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts 511/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013. Sedangkam pelaksanaan penanganan bencana asap yang disebkan Karhutla adalah sama dengan penjelasan yang disampaikan oleh Satgas PRCPB Asap di posko pada pertemuan sebelumnya. B. Peninjaun Lapangan Peninjauan lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung titik-titik api (hotspot) yang belum. Peninjauan ini dilakukan melalui peninjauan udara dengan helicopter yang disediakan staf Satgas Udara-Satgas PRC-PB Asap. Dalam peninjauan lapangan ini diketahui bahwa titik api telah banyak yang berhasil dipadamkan, yaitu dari 265 titik api menjadi 14 titik api (pada saat peninjauan lapangan).
11
BAB III TEMUAN DAN REKOMENDASI A. Temuan Temuan dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Riau tentang penanganan bencana asap ini adalah sebagai berikut: 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau belum memperoleh alokasi anggaran secara langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau. Selain itu, Sumber Daya Manusianya masih kurang, yaitu sebanyak 35 orang; 2. Struktur BPBD di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau belum dibentuk semua. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen politik (political will) dari pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan bencana asap, padahal bencana asap terjadi di kabupten/kota; 3. Koordinasi antar lembaga dan dinas yang terkait dengan penanganan bencana asap lemah. Misalnya koordinasi antara Gubernur/Wakil Gubernur dengan Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD Provinsi Riau, dan lainnya masih lemah, padahal lembaga dan dinas tersebut memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menangani bencana asap. Sebagai contoh, Dinas Kehutanan memiliki aparat polisi hutan, Dinas Lingkungan memiliki aparat polisi lingkungan, dan lainnya; 4. Pemadaman api belum menggunakan teknologi canggih yang dapat memadamkan api di lahan gambut hingga paling dalam secara efektif dan cepat. Kedalaman api di lahan gambut bisa mencapai 1 meter di bawah permukaan gambut. Pemadaman api yang digunakan selama ini belum efektif dan cepat menjangkau api yang paling dalam di lahan gambut, melainkan hanya menjangkau api yang dipermukaan, sementara untuk menjangkau api yang paling dalam menggunakan cara manual; 5. Titik api (hotspot) telah berkurang. Pada saat Kunjungan Kerja Spesifik ini dilakukan, titik api tinggal 14 dari 265. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan timbul titik api baru, karena kebakaran hutan dan lahan gambut cepat menjalar; dan 6. Cara yang dipakai untuk membuka lahan (land clearing) sering dengan cara membakar karena biayanya murah, sedangkan kalau menggunkan teknologi biayanya mahal. C. Rekomendasi 1. Pemerintah Provinsi Riau hendaknya mengalokasikan anggaran secara langsung dan memadai kepada BPBD Provinsi Riau; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau hendaknya meningkatkan komitmen politiknya terkait penanggulangan asap dengan membentuk BPBD dan menyediakan anggarannya yang memadai;
12
3. Peningkatan koordinasi antar lembaga dan dinas terkait dengan penanggulangan bencana asap di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Riau serta memobilisasi berbagai sumber daya yang dimiliki untuk menanggulangi bencana asap terulang kembali; 4. BNPB hendaknya melakukan langkah-langkah terobosan, seperti mencari alternatif teknologi canggih untuk memadamkan api secara efektif dan cepat di hutan dan lahan gambut hingga yang paling dalam; 5. Satgas Penanganan Bencana Asap hendaknya terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan agar titik api yang masih tersisa padam dan tidak timbul titik api baru, misalnya dengan melakukan pemadaman dan melakukan patroli untuk mencegah timbulnya titik api baru; dan 6. Pemerintah Provinsi Riau bersama-sama lembaga dan dinas yang terkait dengan pengelolaan hutan dan perkebunan hendaknya mencari cara yang murah, efektif, dan aman untuk membuka lahan (land clearing), baik dengan cara yang kovensional maupun dengan menggunakan teknologi canggih.
BAB IV PENUTUP Demikian laporan ini dibuat dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Riau dan temuan beserta rekomendasinya. Hasil Kunjungan Kerja Spesifik ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam rapat-rapat Komisi VIII DPR RI terkait dengan penanggulangan bencana asap secara khusus dan bencana lainnya secara umum.
Jakarta,
13
