LAPORAN KUNJUNGAN PANITIA KERJA RUU TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN KOMISI VIII DPR RI KE AUSTRALIA MASA SIDANG III TAHUN SIDANG

LAPORAN KUNJUNGAN PANITIA KERJA RUU TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN KOMISI VIII DPR RI KE AUSTRALIA MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2010-2011 TANGGAL 26 APRIL – 2 MEI 2011

2 MEI 2011

1

DAFTAR ISI

BAB I.

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ................................................................................ 3 B. Dasar Hukum ................................................................................. 5 C. Urgensi Kunjungan Kerja ..................................... 6 D. Substansi RUU......................................................... 6 E. Tujuan dan Target Kunjungan Kerja................... 7 F. Objek Kunjungan Kerja..................................................................... 7 G. Bentuk Kegiatan Kunjungan Kerja................................................... 8 H. Jadwal Kegiatan............................................................................. 8 I. Nama Tim Kunjungan.................................................................... 12

BAB II

HASIL KUNJUNGAN A. Pelaksanaan .Kunjungan............................................................................ B. Data dan Fakta Hasil Kunjungan............................................

14 32

BAB III

RENCANA TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI .....................

39

BAB IV

PENUTUP...........................................................................................

43

............................................................................................

44

LAMPIRAN

LAPORAN 2

KUNJUNGAN PANITIA KERJA RUU TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN(FM) KOMISI VIII DPR RI KE AUSTRALIA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Komisi VIII DPR RI saat ini sedang melakukan Pembahasan Tingkat I RUU tentang RUU tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam RUU ada beberapa masalah substantif dan krusial yang memang perlu mendapat penguatan, antara lain rumusan yang terkait dengan (1) bentuk intervensi negara dalam penanganan fakir miskin, (2) Sistem Pendataan dan penetapan Fakir Miskin (3) Cakupan dan indikator kemiskinan dan (4) Model program pemberdayaan, pelindungan, pelayanan dan peran serta masyarakat dalam penanganan fakir miskin. Untuk memformulasikan beberapa materi substansial yang masih krusial tersebut di atas, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan pertama melakukan kajian ulang secara komprehensif berbagai kebijakan nasional, kedua mencari pengalaman negara lain yang telah dianggap berhasil dalam pengaturan dan penerapan kebijakan penanganan kemiskinan. Langkah pertama telah dilakukan oleh Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI dengan melakukan berbagai Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum bahkan melakukan penyerapan aspirasi ke berbagai daerah. Namun demikian dari hasil kerja Panja tersebut dirasa masih belum lengkap karena yang diatur dalam RUU juga berdimensi global, dimana isu penanganan kemiskinan dalam hal ini kesejahteraan sosial telah menjadi isu global yang menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dalam berbagai resolusinya menyerukan tentang pembangunan sosial yang lebih terintegrasi.Demikian juga, sebagai negara yang telah berkomitmen mewujudkan target capaian Millenium Development Goals (MDG’s) tahun 2015, maka Komisi VIII DPR RI bersepakat melakukan kunjungan luar negeri untuk mendapatkan masukan pengalaman dari negeri Australia dalam penanganan kemiskinan atau orang-orang yang berpendapatan rendah. Australia adalah salah satu negara welfare state (Negara sejahtera) yang memiliki kebijakan sosial (social policy) yang mencakup strategi dan upaya-upaya dalam 3

meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (social protection) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial (social safety nets). Selain itu juga Australia memiliki cara pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services), dan juga sistem pendekatan yang menjadikan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial sebagai haknya. Sejak didirikannya Australia tahun 1901, Australia menjalankan sistem jaminan sosialnya melalui program bantuan sosial (pilar pertama dalam sistem Australia). Pada tahun 2008, dana untuk jaminan sosial berjumlah enam persen dari GDP Australia Sampai dengan awal tahun 70-an, penduduk yang memasuki usia pensiun dan memiliki penghasilan dan aset di bawah jumlah tertentu mendapat uang pensiun otomatis dari pemerintah. Karena sifatnya bantuan sosial, maka tidak semua penduduk berhak mendapatkan dana pemerintah yang dikumpulkan dari pajak umum (general tax revenue). Oleh karenanya pemerintah mengembangkan instrumen seleksi, means test untuk menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan bantuan sosial hari tua. Sedangkan jaminan kesehatan sudah menjadi hak setiap penduduk yang pendanaanya dibiayai dari dana pajak. Baru pada tahun 1973 dirasakan perlunya mengembangkan asuransi kesehatan wajib dan pada tahun 1983 dirasakan perlunya asuransi hari tua wajib. Praktek jaminan sosial dengan sistem asuransi wajib atau asuransi sosial baru diterapkan sepenuhnya sejak tahun 1992 yang pada waktu itu, sekitar 40% pekerja memiliki asuransi hari tua. Pada tahun 2001, dengan program asuransi sosial, maka sudah 97% pekerja tetap telah menjadi peserta. Pada tahun 2001, 65% penduduk lansia menerima pensiun (Aged Pension) dari sistem asuransi wajib yang dikenal dengan superannuation.Tidak hanya senior citizens yang mendapatkan tunjangan dan pensiun dari Pemerintah, tetapi para pemuda yang telah lulus sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan juga mendapatkan tunjangan dari Pemerintah yang disebut dengan New Start Allowance. Meskipun demikian, mereka diharuskan untuk segera mencari pekerjaan dan Pemerintah Australia mengawasi mereka agar benar-benar mendapatkan pekerjaan sehingga New Start Allowance mereka dapat dihentikan. Sistem jaminan sosial di Australia menggunakan subsidi silang, dimana masyarakat yang mampu membayar lebih dalam bentuk pajak yang dibayarkan kepada pemerintah, sehingga dapat membiayai masyarakat yang kurang beruntung ataupun yang masih berada di bawah mereka. Kebijakan Pelayanan Sosial di Negara Australia menerapkan Model welfare pluralism: peran negara dan masyarakat relatif seimbang. Tentunya Hal ini juga penting untuk dibandingkan artinya Negara Indonesia yang termasuk sebagai Negara menengah namun di sisi lain secara konstitusional (misalnya Pembukaan UUD 1945 beserta pasal 27, 31, 33, dan 34; ) Indonesia sejatinya dapat dikategorikan sebagai penganut welfare state. Tentunya Indonesia bisa membandingkan bagaimana

4

pengelolan perlindungan sosial di Australia dan menyesuaikannya dengan kemampuan dan kondisi yang ada di Indonesia. Di sisi lain juga seiring dengan menguatnya otonomi di daerah, dimana penanganan kemiskinan atau pengorganisasian kesejahteraan (welfare) atau pelayanan sosial (social services), juga tidak harus terpusat, sehingga tanggungjawab Pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan dapat menerapkan jenis-jenis pelayanan dan bahkan sistem pengorganisasiannya bisa dilakukan secara terdesentralisasi sesuai dengan karakteristik dan keperluan masyarakat setempat, yang terpenting, framework dan substansi dari pendekatan itu tetap menekankan pentingnya perlindungan sosial sebagai hak warga negara.

B. Dasar Hukum Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Negara Australia berdasarkan pada: 1. Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasal 143 ayat (3),(4), dan (5) Tahun 2009. 4. Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui surat Nomor : PW.01/3314/DPR RI/IV/2011 tanggal 13 April 2011.

C. Urgensi Kunjungan Kerja ke Australia

5

Terkait dengan pembahasan RUU tentang Penanganan Fakir Miskin ada beberapa materi substantif yang masih perlu disempurnakan, sehingga pengaturannya lebih komprehensif dan implementatif dari hulu (aspek kebijakan) sampai hilir (pelaksanaan program). Oleh karena itu perlu mengetahui model yang tepat untuk dijadikan proyeksi penanganan kemiskinan yang secara intensif sedang melakukan penanganan kemiskinan. Atas dasar pertimbangan tersebut Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Australia, dengan memfokuskan pada 3 (tiga) aspek strategis: 1. Dari Aspek Regulasi, hendak memperoleh gambaran langsung bagaimana model pengaturan penanganan kemiskinan di Australia. Peraturan perundang-undangan apa saja yang terkait dan mengatur penanganan kemiskinan, 2.

Dari Aspek Kebijakan (Policy), Panja RUU Tantang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI hendak melakukan pertemuan langsung dengan Kementerian keluarga, perumahan, pelayananan Komunitas dan Urusan Adat (Ministry of Familias, Housing, Community Service and Indigenous Affairs (FaHCSIA),National Manager for Aged and Internasional Program, Departemen Pelayanan Manusia (Departemen of Human Service ).yang membawahi Centerlink dan Medicare dan, Departement of Immigration and Citizenship (DIAC).

3. Dari Aspek Implementasi program, Komisi VIII DPR RI hendak mengetahui secara langsung apa dan bagaimana implementasi pengentasan kemiskinan atau kebijakan sosial di Australia melalui perlindungan sosial yang menggunakan skema jaminan sosial. D. Substansi RUU tentang Penanganan Fakir Miskin Maksud Kunjungan Kerja ini banding adalah mendorong penggeseran cara pandang terhadap penanganan kemiskinan di Indonesia, yaitu: 1. Bentuk tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah di tingkat daerah kaitannya dengan pembagian tugas dan wewenang penanganan kemiskinan. 2. Pola pengalokasian angaran antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, mekanisme pelayanan atau penanganan kemiskinan. 3. Isu-isu sentral yang terkait dengan kesehatan lingkungan, partisipasi masyarakat dan peran dunia usaha maupun kerjasama internasional. 4. Model penanganan fakir miskin dari yang bersifat respon charity ke model pemberdayaan, bahwa perlu adanya paradigma baru dalam penanggulangan kemiskinan rakyat sebagai subyek dan sasaran dengan menerapkan pola

atau 6

model yang variatif sesuai dengan kondisi geografis, potensi sumber daya alam, dan kondisi sosial budaya masyarakat dengan program-program yang memberdayakan. 5. Aspek kelembagaan, peran lembaga yang secara intensif menyusun, merumuskan dan melaksanakan kebijakan penanganan kemiskinan

E. Tujuan dan Target yang Hendak Dicapai a. Kunjungan Kerja bertujuan untuk membandingkan : 1. Bagaimana peran parlemen di bidang legislasi, budgeting dan pengawasan di Australia dalam membangun sistem penanggulangan kemiskinan? 2. Bagaimana subtansi peraturan perundang-undangan yang berpihak pada rakyat miskin

dipakai

oleh

Australia

yang

dijadikan

landasan

hukum

untuk

penanggulangan kemiskinan. 3. Bagimana mekanisme kelembagaan, koordinasi dan dukungan pendanaan dalam penanggulangan kemiskinan di Australia b. Target 1. Memperoleh alternatif solusi tentang model pembagian tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah. 2. Memperoleh

alternatif

model

intervensi

pemerintah

dalam

percepatan

penanganan kemiskinan di pedesaan/perkotaan. 3. Memperoleh alternatif model kelembagaan yang efektif dan koordinasi antar lembaga yang menangani kemiskinan. 4. Memperoleh bentuk partisipasi masyarakat dan peran dunia usaha dalam penanganan kemiskinan. F. Obyek Kunjungan Kerja

Dalam Kunjungan Kerja ke

Australia ada beberapa obyek Kunjungan Kerja adalah

mengunjungi beberapa instansi penting antara lain :

7

1. Pertemuan dengan Excellency Mr Tony Issa,

Anggota Parlemen dari daerah

Pemilihan New South Wales 2.

Pertemuan dan dialog dengan Mr Iqbal, Australian Federation Of Islamic Councils (AFIC) di Sidney

3. Pertemuan dengan Malik Fahd Islamic School councils di Sidney. 4. Pertemuan dan silaturahim dengan KJRI dan mahiswa Indonesia di Sidney. 5. Pertemuan dengan Mr. Hugh Borrowman, First Assistant Secretary, South East Asia Division, DFAT di Canberra. 6. Pertemuan dan Diskusi dengan Mr.Arati Waldergrave, Acting Branch Manager Social House, Kementerian keluarga, perumahan, pelayananan Komunitas dan Urusan Adat (Ministry of Familias, Housing, Community Service and Indigenous Affairs (FaHCSIA), di Canberra. 7. Pertemuan dan dialog dengan Dubes RI di Canberra, masyarakat Indonesia dan PPIA . 8. Pertemuan dan Dialog dengan Mr Stephen Kelly, National Manager for Aged and Internasional Program,

Departemen Pelayanan Manusia (Departemen of Human

Service ). 9. Pertemuan dan Diskusi

dengan

Mr . Peter Van Vilet, Assistant Secretary,

Multicultural Affairs, Departement of Immigration and Citizenship (DIAC). 10. Pertemuan dengan

Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Australia

(AusAID). 11. Pertemuan dan Diskusi dengan

Oxfam (NGO penanganan Kemiskinan) di

Melbourne. 12. Pertemuan dengan KJRI, Tokoh Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Melborne.

8

G. Bentuk Kegiatan Kunjungan Kerja Kegiatan Kunjungan Kerja

dilaksanakan melalui tiga bentuk

kegiatan, yaitu studi

literature dan studi lapangan (diskusi/pertemuan). 1. Studi literature Studi literature dilakukan melalui penelusuran informasi yang bersumber dari internet, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Kedutaan Besar

Australia, dan

Parlemen. 2. Pertemuan Formal, dilakukan melalui : Pertemuan dan diskusi.

H. Jadwal Kegiatan

JADWAL KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI KE AUSTRALIA 26 APRIL S.D. 2 MEI 2011

1.

2.

Selasa, 26 April 2011 Pukul 21.00 Pukul 23.20 Rabu, 27 April 2011 Pukul 09.00 Pukul 10.30

Tim berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta Pesawat lepas landas (GA 712)

Tiba di Sydney International Airport Pertemuan dan Diskusi dengan Excellency Mr Tony Issa, Anggota Parlemen Daerah Pemilihan New South Wales, di Sidney

9

Pukul 11.15 Pukul 11.45 Pukul 12.15 Pukul 12.35 Pukul 14.00 Pukul 15.30 Pukul 18.00 Pukul 19.00 Pukul 21.00 Pukul 21.20

3.

Kamis, 28 April 2011 Pukul 10.00 Pukul 13.30 Pukul 14.45 Pukul 15.15

Pukul 17.15 Pukul 18.40 Pukul 19.00 Pukul 21.00 Pukul 21.30

4.

Jumat, 29 April 2011 Pukul 08.40

Perjalanan menuju tempat pertemuan dengan Australian Federation of Islamic Councils (AFIC) Pertemuan dan diskusi dengan Pengurus AFIC (didahului makan siang) Perjalanan menuju Malek Fahd Islamic School (MFIS) 405 Waterloo Road, Greenacre, New South Wales Pertemuan dan diskusi dengan Pengelola MFIS Peninjauan MFIS Menuju hotel, istirahat Menuju Konsulat Jenderal RI di Sydney 25 Kent Road, Rose Bay, New South Wales 2029 Pertemuan ramah tamah dengan Konsul Jenderal RI di Sydney. Kembali ke hotel Pertemuan internal tim, evaluasi pertemuan dengan MFIS, AFIC, dan Konjen RI.

Tim berangkat menuju Canberra dengan bus. Tiba di Canberra langsung menuju Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Tiba di DFAT, disambut oleh Mr. Hugh Borrowman, Asisten Sekretaris Pertama Divisi Asia Tenggara DFAT. Pertemuan dan diskusi dengan Department of Families, Housing, Community Services, and Indigenous Affairs (FaHCSIA). Menuju hotel, istirahat Menuju Rumah Dinas Duta Besar RI di 16 Monaro Crescent, Red Hill, ACT 2600 Pertemuan ramah tamah dengan Duta Besar LBDBP RI untuk Australia. Menuju hotel Pertemuan internal tim, evaluasi pertemuan dengan DFAT, FaHCSIA, dan Dubes RI.

Menuju Gedung Kedutaan Besar RI di 8 Darwin Avenue, Yarralumla, ACT 2600 10

Pukul 09.00

Pukul 11.00

Pukul 13.00 Pukul 14.00 Pukul 15.00 Pukul 16.30 Pukul 20.00

5.

Sabtu, 30 April 2011 Pukul 08.30 Pukul 10.05 Pukul 11.15 Pukul 13.30

Pukul 14.00 Pukul 18.30 Pukul 19.00 Pukul 21.00 Pukul 22.00

6.

Minggu, 1 Mei 2011 Pukul 10.00 Pukul 14.00

7.

Pertemuan dengan Mr. Stephen Kelly, National Manager for Aged Care and International Programs, Department of Human Services Pertemuan dengan Mr. Peter Van Vliet, Assistant Secretary, Multicultural Affairs, Department of Immigration and Citizenship (DIAC) Menuju Canberra Mosque, Empire Circuit, Yarralumla, ACT 2600, sholat jumat. Menuju Gedung Parlemen, dilanjutkan perjalanan ke Gedung AusAID di 255 London Circuit. Pertemuan dengan AusAID Kembali ke hotel, istirahat. Pertemuan internal tim, evaluasi pertemuan dengan Department of Human Services, Department of Immigration and Citizenship (DIAC), dan AusAID.

Menuju Bandara Canberra Pesawat takeoff menuju Melbourne dengan penerbangan domestik Virgin Blue. Tiba di Melbourne Menuju Oxfam, NGO yang bergerak dalam penanganan kemiskinan, Keadilan Gender, Bencana, dan Pelayanan Kebutuhan Dasar Pertemuan dengan Oxfam Menuju KJRI Pertemuan dengan KUAI Konjen RI di Melbourne beserta masyarakat dan PPIA. Kembali ke hotel Pertemuan internal tim, evaluasi terhadap pertemuan dengan Oxfam dan PPIA.

Pertemuan internal tim, evaluasi terhadap keseluruhan pertemuan dengan pihak-pihak terkait di Australia. Persiapan kembali ke Jakarta

Senin, 2 Mei 2011 11

Pukul 06.30 Pukul 09.55 Pukul 14.05

Menuju Bandara Internasional Melbourne Pesawat takeoff menuju Jakarta dengan GA 717. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta

DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI PANJA RUU TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN KOMISI VIII DPR RI KE AUSTRALIA 12

NO.

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

NAMA

KETERANGAN

Abdul Kadir Karding, MP

Ketua

Chairun Nisa Radhi, MP

Wk. Ketua

Ahmad Zainuddin, MP

Wk. Ketua

Adji Farida Padmo, MP

Anggota

Muhammad Syaiful Anwar, MP

Anggota

Ratu Siti Romlah, MP

Anggota

Zulkarnaen Djabar Abdul Djabar, MP

Anggota

Rukmini Buchori Kastoebi, MP

Anggota

Ina Ammania Syuhul, MP

Anggota

Jazuli Juwaini Sabag, MP

Anggota

Abdul Rozaq Rais, MP

Anggota

Soemientarsih Moentoro Selamet, MP

Anggota

BAB II

HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Pelaksanaan Kunjungan

1. Delegasi tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin ke Australia berangkat pada hari Selasa, 26 April 2011. Delegasi Panja RUU tentang Penanganan 13

Fakir Miskin, Komisi VIII DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Abdul Kadir Karding SPi MSi dan telah menyelesaikan kunjungan Pada hari Senin, 2 Mei 2011, sesuai yang direncanakan. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka menggali informasi yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan di Australia sebagai bahan masukan untuk menyusun RUU tentang penanganan fakir miskin di Indonesia.

2. Kegiatan Pertama, Pertemuan dan Diskusi dengan Excellency Mr Tony Issa, Anggota Parlemen Daerah Pemilihan New South Wales dan mantan menteri sosial di salah satu negara bagian di Sidney, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2011 Dalam pertemuan ini bertukar pikiran dan berdiskusi permasalahan tugas keparlemenan dan kebijakan sosial terkait dengan penanganan kemiskinan.

3. Kegiatan Kedua, Pertemuan dengan AFIC dilaksanakan hari Rabu, tanggal 27 April 2011. Ada beberapa yang dapat dicatat dari pertemuan ini yakni: a. Federasi Dewan Islam Australia (AFIC) didirikan pada tahun 1964 sebagai payung berbagai kelompok Islam atau dewan, dan merupakan organisasi Islam yang paling penting. b. Misi AFIC adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam dan dalam kerangka undang-undang Australia, melakukan advokasi atas nama komunitas Muslim pada semua hal-hal tersebut yang akan mempengaruhi relevansi masyarakat, pemukiman dan integrasi dalam masyarakat Australia. c. Peran utama AFIC adalah untuk mewakili Islam dan umat Islam Australia sebagai salah satu "umat" kepada badan pemerintah dan lainnya nasional dan internasional. d. AFIC mengkoordinasikan dan menyediakan sumber daya untuk kegiatan perusahaan Dewan Islam Negara dan masyarakat Islam anggota. e. Ruanglingkup kegiatan AFIC adalah bidang kesehatan, pendidikan dan sosial. f. Salah satu contoh dalam bidang Pendidikan adalah mendirikan Malik Fahd Islamic School ( MFIS). MFIS merupakan salah satu sekolah swasta yang terbaik di Sidney, ini dibuktikan bahwa betapa sulit dan ketatnya untuk masuk ke sekolah ini. Lulusannya diterima di sekolah swasta. Dana yang di dapat untuk kelangsungan sekolah tersebut berasal sebagian besar dari pemerintah, 14

sehingga para siswa yang bersekolah tidak dipungut untuk kegiatan ekstrakulikuler.

biaya, termasuk juga

g. Dalam pertemuan ini juga membahas masalah produk halal yang ada di Australia. Menurut AFIC, sertifikasi produk halal di Australia, terutama untuk yang diekspor ke Indonesia ternayata mengalami hambatan, yang dikeluhkan pihak AFIC sendiri ternyata adalah hubungan kerjasama dengan MUI yang dilakukan I pihak saja dengan menunjuk 1 badan/pihak pemotongan daging untuk perusahaan swasta yang bisa mengeluarkan sertifikasi halal. Namun, pihak yang yang ditunjuk ini bisa berubah=berubah atau berganti-ganti sesuai dengan penunjukkan MUI dalam waktu yang tidak teratur, bisa berganti dalam 1 minggu, bulan, dst. Hal ini menyulitkan pihak AFIC, karena jika yang ditunjuk adalah badan swasta/ perorangan maka dananya tidak akan masuk ke lembaga yang dapat digunakan untuk masyarakat.

4. Kegiatan Ketiga, Pertemuan dengan Malik Fahd Islamic School councils di Sidney. Pertemuan dilakukan dilaksanakan hari Rabu, tanggal 27 April 2011.Pertemuan ini didahului dengan peninjauan sekolah MFIS. MFIS adalah salah sekolah terbaik dan terbesar di Australia dibawah paying AFIC. Dalam pertemuan ini diperoleh penjelasan dan informasi bagaimana sekolah itu didirikan sehingga menjadi sekolah yang terbaik dan sekolah ini terbuka untuk umum artinya yang menjadi siswanya tidak semuanya Muslim. Tidak ada perbedaan agama, ras, dan tingkat kehidupan sosial. Anak-anak miskin atau tidak beruntung mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah itu. Anggaran MFIS diperoleh dari pemerintah 70% dan 30 % dari umat.

5. Kegiatan Keempat, Pertemuan dan silaturahim dengan KJRI dan mahasiswa Indonesia di Sidney. Pertemuan dan silaturahim dengan Bapak Konsul Bapak Gery.R.M.Yusuf, MA di KJRI termasuk berdialog langsung dengan Persatuan Pelajar Indonesia Australia (PPIA). Delegasi mengadakan pertemuan dengan Konsul Jenderal saat makan malam bersama masyarakat Indonesia di Sidney dikediaman Konjen.Pada kesempatan pertemuan tersebut Ketua Komisi VIII DPR RI menyampaikan maksud dan tujuan ke Sidney.

15

6. Kegiatan Kelima, Pertemuan dengan Mr. Hugh Borrowman, First Assistant Secretary, South East Asia Division, DFAT di Canberra. Pertemuan adalah pertemuan ucapan selamat datang dari Kementerian Luar Negeri Australia Divisi Asia Timur Selatan atas kunjungan Tim Panja RUU tentang Penanganan Fakir Miskin. Harapan bahwa dengan Kunjungan Kerja ini memberikan dampak semakin baiknya hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia.

7. Kegiatan Keenam, Pertemuan dan Diskusi dengan Kementerian keluarga, perumahan, pelayananan Komunitas dan Urusan Adat (Ministry of Familias, Housing, Community Service and Indigenous Affairs (FaHCSIA), di Canberra.

a. Sistem jaminan sosial di Australia dimulai pada tahun 1908. Jaminan sosial di Australia saat ini meliputi sistem pembayaran dan tunjangan yang sangat kompleks. Pada tahun 2008, dana untuk jaminan sosial berjumlah enam persen dari GDP Australia. b. Ada lebih empat institusi di Australia yang menangani jaminan sosial bagi masyarakat Australia, yaitu : FaHCSIA, the Department of Human Services yang membawahi Centrelink dan Medicare, Department of Health and Ageing (DoHA), dan Department of Education, Employment and Workplace Relations (DEEWR). c. FaHCSIA merupakan salah satu lembaga Pemerintah Australia yang menangani masalah jaminan sosial bagi penduduk Australia. Jumlah penduduk Australia adalah 22.391.073 orang, dimana 2.7% (sekitar 517.200) orang di antaranya adalah penduduk asli. d. FaHCSIA mempunyai 3000 orang staff yang tersebar di seluruh pelosok Australia, sehingga memudahkan FaHCSIA dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. e. Tujuan FaHCSIA adalah untuk meningkatkan kehidupan penduduk Australia dengan menciptakan kesempatan di bidang ekonomi dan partisipasi sosial bagi individu, keluarga, dan masyarakat. f. Peranan FaHCSIA adalah untuk memberikan masukkan kepada Pemerintah Australia dalam bidang kebijakan sosial. FaHCSIA juga mengelola 1/5 (seperlima) anggaran Pemerintah Australia (72.9 miliar dollar) untuk tahun 2010-2011. g. Ada empat kunci utama bagi FaHCSIA dalam memberikan pelayanan, yaitu (i) membayar langsung kepada individu; (ii) bekerjasama dengan Negara Bagian dan Territory (Australia Capital Territory/Canberra dan Western Territory); (iii)

16

pembayaran bagi Community Services (biasanya berupa hibah); dan (iv) pengembangan masalah kebijakan, kepemimpinan, dan koordinasi. h. Mitra FaHCSIA dalam menjalankan tugasnya adalah institusi Pemerintah Australia lainnya, Pemerintah Negara Bagian dan Territory, Pemerintah Lokal, Pemerintah negara lain, pengusaha, organisasi masyarakat yang bersifat non-profit, penyedia pelayanan sosial, lembaga penelitian, dan individu, keluarga serta masyarakat. i. Keputusan utama dari rekomendasi FaHCSIA diambil oleh Council of Australian Government (COAG), yang merupakan lembaga inter-governmental pembuat keputusan bagi kebijakan nasional Australia. COAG terdiri dari Perdana Menteri, Premier, dan Chief Minister dari semua Negara Bagian dan Territory. Adapun peran COAG adalah untuk mengambil inisiatif, mengembangkan, dan mengawasi pelaksanaan reformasi kebijakan, yang signifikan secara nasional dan membutuhkan kerjasama dari seluruh unsur Pemerintah Australia. j. Benefit dan bantuan yang diberikan oleh FaHCSIA meliputi : (i) pembayaran dan tunjangan bagi perawat penyandang cacat; (ii) bagi komunitas – pembayaran pemulihan akibat bencana melalui Australian Government Recovery Payment; (iii) untuk keluarga, meliputi Family Tax Benefit, Child Care Benefit, Baby Bonus, dan kartu perawatan kesehatan.(iv) Dalam bidang perumahan : bantuan biaya sewa rumah; (v) untuk penyandang cacat : dana pensiun bagi penyandang cacat, tunjangan sakit, dan tunjangan untuk mobilitas bagi penyandang cacat; dan (vi) untuk kaum manula (senior citizens), berupa tunjangan pensiun serta kartu kesehatan. k. Outcomes FaHCSIA ditujukan bagi 7 unsur, yaitu keluarga dan anak-anak, perumahan, peningkatan kapabilitas bagi masyarakat dan masyarakat lemah, warga negara senior (berusia di atas 65 tahun), penyandang cacat dan pengasuhnya, wanita, dan yang terakhir adalah warga asli (indigenous). l. Dalam bidang keluarga dan anak-anak, hal-hal yang telah dilakukan oleh FaHCSIA adalah memberikan bantuan finansial bagi keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah untuk menciptakan keluarga dan anak-anak yang baik, memberikan bantuan pembayaran parental leave scheme (cuti bagi orang tua wanita selama 18 minggu agar dapat memberikan perhatian bagi anak dengan tetap mendapatkan gaji minimal dari pemerintah, akan berlaku mulai 1 Januari 2011), membentuk kerangka nasional untuk melindungi anak-anak Australia dari tindak kekerasan maupun terabaikan, melakukan reformasi pembayaran kesejahteraan, membuat program dukungan keluarga, dan melakukan penelitian untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan anak-anak. m. Dalam bidang perumahan, tugas FaHCSIA adalah untuk mengurangi masyarakat Australia yang tidak memiliki rumah dan membuat rumah menjadi lebih nyaman 17

untuk ditempati, termasuk di dalamnya memberikan bantuan rumah dan memberikan bantuan sewa rumah. n. Untuk orang-orang yang tidak mampu dan kurang beruntung secara ekonomi, FaHCSIA mempunyai program untuk meningkatkan kapasitas mereka. o. Bagi senior citizens, prioritas utama FaHCSIA adalah untuk membantu mereka dalam menghadapi masa transisi dari keadaan bekerja menjadi tidak bekerja dan untuk menjamin bahwa mereka mendapatkan dukungan yang memadai. FaHCSIA memberikan bantuan berupa pensiun, konsesi kesehatan, bantuan pelayanan di bidang informasi dan teknologi, berupa tunjangan untuk broadband internet, dan melakukan reformasi pembayaran pensiun yang menjamin dan bersifat sustainable. p. Bagi penyandang cacat dan para perawat penyandang cacat, FaHCSIA memberikan pensiun, tunjangan dan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti gaji mereka. q. Bagi kaum wanita, FaHCSIA memiliki program untuk meningkatkan persamaan gender melalui bidang ekonomi, keamanan dan status. Hal-hal yang dilakukan antara lain dengan mengembangkan kebijakan persamaan gender, membuat rencana nasional untuk mengurangi kekerasan terhadap wanita, melibatkan wanita dalam kepemimpinan, dan memberikan kesempatan yang sama di tempat kerja bagi wanita. r. Untuk penduduk asli (indigenous people), FaHCSIA bertugas memperkecil jurang pemisah antara penduduk asli dan bukan penduduk asli. Tingkat pengangguran bagi penduduk asli Australia menurun dari 23% pada tahun 2002 menjadi 17% pada tahun 2008, tetapi masih lebih tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran masyarakat Australia non-indigenous yang berjumlah 5% pada tahun 2008. s. Dari total anggaran FaHCSIA sebesar 72.9 miliar dollar tahun 2010-2011, maka 62 miliar dollar di antaranya digunakan untuk biaya pembayaran pensiun.

8. Kegiatan Ketujuh, Pertemuan Indonesia (PPIA) di Canberra .

dan dialog dengan Dubes RI dan masyarakat

Pertemuan dengan Duta Besar, Bapak Primo Alui Joelianto dilaksanakan malam kamis, tanggal 29 April 2011 di Kediaman Bapak Duta Besar RI. Dalam pertemuan dan dialog ini Bapak Duta Besar menjelaskan hubungan bilateral Indonesia dan Australia saat ini dalam kondisi yang sangat baik dan konfrehensif. Ini dibuktikan dengan banyaknya bantuan yang diberikan Pemerintah Australia untuk Indonesia baik 18

dalam bidang pendidikan( memberikan beasiswa, membangun sekolah dll). Termasuk juga bantuan yang berkaitan dengan capacity building . Harapannya dalam kondisi seperti diharapkan agar dapat memanfaatkan berbagai hal termasuk juga di dalam kunjungan TIM.

9. Kegiatan Kedelapan, Pertemuan dan Dialog dengan Mr Stephen Kelly, National Manager for Aged and Internasional Program, Departemen Pelayanan Manusia (Departemen of Human Service ). Pertemuan ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 di Ruangan Balai Kartnim KBRI di Canberra

Pertemuan diawali dengan perkenalan anggota Tim Kunjungan selanjutnya dengan menjelaskan tujuan Kunjungan dengan memberikan paparan yang mengatakan bahwa walaupun fakir miskin mendapat jaminan hukum dalam UUD 1945, namun belum ada payung hukum secara Undang-undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang membeirkan jaminan secara sosial kepada mereka yang miskin, janda, dan orang cacat. Pertemuan dan diskusi dengan Departemnt of Human Service ( DHS) pemerintah Australia diharapkan mendapat berbagai informasi dalam menangani kemiskinan, menggali data-data untuk mendapatkan indikator yang jelas dalam penanganan yang jelas terhadap kemiskinan, mengetahui sejauh mana pemerintah Australia melakukan intervensi dalam menangani kemiskinan, termasuk mengetahui anggaran untuk fakir miskin seperti APBN di pemerintah Australia untuk pendidikan dan bagaimana pemerintah Australia mengelola bantuan sosial seperti yang dilakukan Centerlink. Selanjutnya Mr Stephen Kelly memberikan penjelasan mengenai struktur DHS, ada 6 organisasi yang berada dibawah DHS, termasuk Centerlink yang mengatur bagaimana mereka yang berpendapatan rendah dan tidak beruntung, dengan berbagai macam derivasinya, dibantu oleh pemerintah Australia.

Ada beberapa hal penting yang dijelaskan oleh Mr Stephen Kelly berdasarkan point-point paparannya antara lain:

a. Centerlink dimulai sejak tahun 1997 yang ditujukan untuk memberikan pembayaran jaminan sosial. Dengan adanya centerlink ini maka semua pelayanan sosial dapat dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah Australia. b. Sebelum tahun 1997 jaminan sosial, bantuan tenaga kerja, dan lainnya dilakukan terpisah. Seringkali hal ini menjadi tidak efektif dan menimbulkan kebingungan 19

diantara pelanggan Centerlink. Akuntabilitas Centerlink melalui mekanisme yang melibatkan CEO Centerlink, pertimbangan apakah sesuai dengan harapan pemerintah, dan pernyataan outcome statement Centerlink. c. Ada 119 produk yang diberikan oleh Centerlink dan tersebar serta melibatkan 36 departemen pemerintah. Setiap departemen memiliki kebijakan untuk memberikan informasi termasuk memperoleh informasi baik dalam cakupan nasional maupun internasional kepada Centerlink. d. Koordinasi antar departemen adalah isu krusial bagi Centerlink, karena seringkali menimbulkan kebingungan, seperti kepentingan dan harapan business yang berbeda, kebingungan pelanggan untuk harapan yang berbeda. Centerlink melakukan meeting secara reguler dan laporan kepada departemen, berdasarkan input dari proposal yang masuk dalam rangka membuat kebijakan yang baru serta memberikan masukan kepada pemerintah. e. Pelayanan yang diberikan Centerlink diantaranya : network approach to service delivery, service delivery innovations, multilingual services, service delivery role in fulfilling election commitments. Mereka berusaha untuk memberikan pelayan online yang maksimal, membeirkan pelayanan didaerah terpencil, ada juga visiting services yang mendatangi pelanggan. f. Ada 1,3 juta orang Australia yang membutuhkan penerjemah, karena mereka memiliki latar belakang linguistic dan budaya yang berbeda. Ada servicing unit yang juga diberikan secara mobile untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dengan mengunjungi 275 kota, melewati 52,000 km, mengeluarkan > 2500 klaim bantuan, mengatur 4500 perjanjian dan membantu korban bencana alam. Ada juga pelayanan hubu based untuk memberikan pelayanan yang konsisten kepada masyarakat yang tertinggal, sehingga mereka tinggal menuju ke tempat-tempat ini untuk mendapatkan pelayanan. Enam hub yang disediakan Centerlink berlokasi di Northern Territory. Income management diberikan secara relevan untuk setiap pengunjung di Northern Territory. Meski pelayanan utama ditujukan kepada masyarakat non-indigenous yang membutuhkan. Tantangan yang dihadapai oleh Centerlink diantaranya; demografi dimana sedikitnya penduduk usia produktif kerja, dan lebih satu tantangan, perubahan teknologi, perekrutan para staff, memberikan kesempatan alternative, dalam hal infrastruktur, reformasi pelayanan, dan pembentukan lokasi centerlink dan medicare yang dapat terintegrasi di satu lokasi. g. Pembayaran jaminan social Centerlink paling banyak diberikan kepada pensiunan, 65 (M) dan 64,5 (F). hal ini dimulai sejak usia 60 dan dilanjutkan sampai usia 65, dan diberikan kepada mereka yang tidakmampu, dengan mempertimbangkan 20

pendapatan mereka. Government pension, superannuation dari perusahaan, individual investment dalam bentuk saham, dsb. Tingkat pendapatan diterima dari pemerintah. Disability support pension dibeirkan kepada mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, dan psikologis, secara permanent. Ada 2.1 juta pension, dan 80 ribu orang cacat yang menerima bantuan semacam ini. h. Pembayaran diberikan dengan membagi rata kepada mereka yang membutuhkan perawat, antara penerima pensiun dan sang perawat. Jaminan perawat diberikan untuk mereka yang mengalami keterbatasan mental dan membutuhkan bantuan kesehatan dan berlokasi dirumah. i. Pembayaran juga diberikan kepada mereka yang tidak mendapat kerja, namun sedang mencari kerja, ada juga youth allowance, yaitu bantuan yang dibeirkan kepada pelajar di usia 16-24 tahun, dan mereka yang tidak bekerja. Untuk memberikan beberapa yang diterima, faktor yang diperhatikana adalah berapa penghasilan orang tuanya, dan pengaturan hidupnya. Mereka yang tinggal secara terpisah dari orang tuanya memperoleh lebih dibandingkan mereka yang tinggal bersama orang tuanya. Adapun pembayaran ayang diberikan kepada keluarga, termasuk imunisasi, chlid care, family tax benefits, dan kepada mereka yang baru saja melahirkan. j. Pelayanan yang diberikan oleh Centerlink meliputi multilingual services, indigenous, call center, emergency, social worker, financial information services, job capacity assessment, health professional advisory. Kartu konsesi diberikan untuk meliputi pensiunan, health care, dan commonwealth senior dan juga single parent, kartu buat student, mereka yang berpendapatan rendah, kartu kesehatan buat mereka yang sudah pension secara pribadi. Semuanya diharapkan bermanfaat dalam mendapat kemudahan pelayanan dalam pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transport. Konsesi ini tidak memberikan pelayanan yang sama dan ditawarkan secara berbeda oleh masing-masing state. k. Medicare benefit diberikan oleh medicare, meliputi pelayanan kesehatan yang murah, memberikan appointment dokter, pemotongan biaya perawatan di rumah sakit.

Selanjutnya Mr Stephen Kelly juga memberikan penjelasan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Tim yakni:

21

a. Cara memperoleh data valid angka kemiskinan, Di Australia, setiap orang memiliki Tax Payment Number (NPWP kalau di Indonesia) TPN ini bisa digunakan untuk mengetahui berapa banyak gaji, siapa bekerja dimana, dan sebagainya. Dari data berbagai departemen. Dalam memberikan payment dianut sistem level service of income ( pelayanan yang diberikan berdasarkan tingkat pendapatan) Ada elektronik record yang diperoleh Centerlink berdasarkan transaksi yang dilakukan para Warga Negara Australia (WNA) dan Permanent Resident (PR), namun masih ada kewajiban dari pelanggan di antara WNA dan PR itu kepada Centerlink untuk memberikan laporan secara utuh. b. Untuk pensiunan dan mereka yang miskin, Centerlink yang menentukan apa bentuk bantuan dan berapa banyak yang bisa diberikan kepada mereka, artinya bahwa semua warga Australia yang sudah pensiun akan menerima dana pensiun ( hanya 1 jenis), namun jika dalam perkembangan waktu terjadi kecatatan tertentu maka tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan disability support pensiun. Mengenai sistem pembayaran pensiun, sistem di Australia bukanlah insurance based system, sehingga semua warga senior Australia yang lolos dari means test berhak mendapatkan tunjangan pensiun tanpa memperhatikan pekerjaan mereka sebelumnya. Usia pensiun bagi kaum pria Australia adalah 65 tahun, sedangkan bagi wanita adalah 64 tahun. c. Means test dilakukan bagi para senior citizens untuk mengetahui tingkat penghasilan mereka setelah pensiun. Hasil dari tes tersebut akan menjadi acuan dalam pemberian dana pensiun, yaitu disesuaikan dengan tingkat kemakmuran mereka. Dengan demikian, maka senior citizen yang tidak mampu akan mendapatkan lebih banyak dari yang lebih mampu. Adapun yang masih mempunyai penghasilan tinggi dan mempunyai kekayaan yang berlebih, maka tidak akan mendapatkan pensiun. d. Terdapat 3 (tiga) pilar pembayaran pensiun di Australia, yaitu : (i) age pension, pembayaran oleh publik (pembayar pajak) yang dipungut oleh pemerintah bagi mereka yang tidak punya penghasilan atau pun berpenghasilan rendah, dan berupa tambahan pembayaran bagi mereka yang mempunyai penghasilan ataupun tabungan tetapi masih di bawah standar hidup di Australia; (ii) superannuation, yang merupakan kewajiban dari pengusaha untuk memberikan asuransi bagi para karyawan mereka sebesar 9 persen dari gaji karyawan, yang akan diberikan secara lumpsum pada saat mereka pensiun, dan (iii) superannuation sukarela, tabungan pribadi maupun investasi pribadi. 1. Pilar pertama (age pension), sudah berlaku sejak tahun 1909, dimana pembayaran pensiun dilakukan terhadap para senior citizens melalui means test, dimana penilaian pendapatan dinilai berdasarkan kajian pendapatan, dan penilaian atas asset dilakukan berdasarkan kajian asset, dan diberikan kepada 22

mereka yang berhak tanpa memperhatikan pekerjaan dan penghasilan mereka sebelumnya. 2. Untuk penerima age pension satu orang, maka maksimal mereka dapat menerima 16.749,20 dollar setahun ditambah suplemen sebesar 1.479.40 dollar setahun, sehingga total penghasilan pensiun mereka adalah 18.228,60 dollar pertahun. 3. Untuk pasangan suami istri penerima age pension, masing-masing orang secara maksimal berhak mendapatkan 12.625,60 dollar pertahun dan suplemen sebesar 1.115,40 dollar setahun sehingga masing-masing mereka berhak mendapatkan 13.741,00 dollar per-tahun, atau total mereka berdua mendapatkan penghasilan sebesar 27.482.00 dollar per-tahun. Jumlah ini masih jauh di bawah penghasilan pria Australia per-tahun 60.460,40 dollar pertahun. e. Jumlah orang-orang berusia 65 tahun ke atas di Australia diperkirakan akan meningkat dari 13.3 persen di tahun 2010 menjadi 23 persen di tahun 2050, dan tiga pilar sumber pendanaan pensiun tersebut sudah memenuhi kebutuhan para senior citizens Australia di masa mendatang. f. Untuk suku Aborigines, tidak ada pensiunan secara khusus hanya untuk Aborigines. Pensiunan diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan ras. Berubunga banyak susuk Aborigines yang tidak berbahasa Inggris, penanganannya diberikan dalam form sederhana, atau diberikan secara verbal. g. Dana anggaran centerlink diterima dari dana pemerintah. dimana APBN Australia sebanyak 30% memang ditujukan untuk jaminan social. h. Untuk yang mendapat santunan karena tidak bekerja, Centerlink mengadakan jobs services Australia, yang diekskusi oleh lembaga swasta bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Centerlink, dan mereka memberikan masukan penuh kepada pelanggan dalam mencari kerja. i. Centerlink adalah bagian pemerintah, para petugasnya adalah pegawai negeri pemerintah Australia. Layanan yang diberikan oleh Centerlink sifatnya berdasarkan kebutuhan. Peran penting Centerlink terlihat pada saat memberian input kepada departemen pemerintah yang mengeksekusi kebijakan, mengingat masing-masing departemen pemerintah memiliki kebijakan yang berbeda. Untuk emegency response, respon yang diberikan oleh pemerintah dilakukan DFAT dalam kasus Bom Bali, karena itu merupakan isu luar negeri. Sementara itu bencana dalam negeri ditangani secara langsung ole state goverment. Dalam eksekusi pelayanan, tidak ada pelayanan yang berbeda antara laki-laki dan wanita, namun yang dibebankan adalah PR dan non PR. Mayoritas pembayaran diberikan kepada PR 23

dan Australian Citizen. Kerjasama G2G juga memungkinkan, seperti dalam kasus penduduk Australia dan Ne Zealand yang dapat mengunjungi satu sama lain tanpa paspor dan warga negara New Zealand yang tinggal di Australia uga mendapat bantuan Centerlink, sekiranya membutuhkan. Dalam kaitannya dengan bencana banjir di QLD beberapa waktu lalu, pemerintah memberikan pembayaran kepada mereka yang mengalami penderitaan, tapi bantuan ini hanya diberikan WNA dan PR. j. Peran dunia usaha dalam memberikan bantuan dalam mengatasi kemiskinan, maka Pemerintah memberikan prosentase yang berada dan insentif kepada perusahaan yang memperkejakan orang cacat, selain itu kewajiban-kewajian tertentu lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan swasta. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan superannuation sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap mereka yang bekerja. k. Mekanisme pembayaran dalam bencana alam, apakah hanya diberikan kepada para korban, atau juga untuk mengganti infrastruktur. Ternyata di Australia Pemerintah pusat memberikan pembayaran kepada mereka yang membutuhkan, berupa uang tunai, mereka hanya perlu memberikan bukti bahwa mereka memang terkena bencana, berapa banyak kerugian yang diterima, dan uang dapat diberikan secara langsung. Bentuk pendataan dilakukan secara elektronik. Sementara bagi mereka yang bukan pelanggan Centerlink, rekaman dapat dilakukan secara maksimal. Bentuk bantuan yang diberikan tidak ahanya uang, tapi juga berupa makanan, paket, dan menggunakan IT untuk mendpaat informasi dari pelanggan. l. Mereka yang menerima bantuan Centerlink adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari 62 dollar/minggu. Semakin besar penghasilan yang diterima, maka semakin kecil jaminan sosial yang diberikan pemerintah lewat Centerlink. m. Ada beberapa perusahaan yang mempekerjakan orang-orang cacat, maka jaminan bagi orang cacat yang bekerja tersebut adalah adanya kewajiban perusahaan yang wajib dibayarkan oleh perusahaan serta insentif.

10. Kegiatan Kesembilan, Pertemuan dan Diskusi dengan Mr . Peter Van Vilet, Assistant Secretary, Multicultural Affairs, Departement of Immigration and Citizenship (DIAC). Pertemuan ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 April di Ruangan Balai Kartini Canberra.

24

Pertemuan diawali dengan penjelasan dari Ketua Komisi VIII DPR RI yang mengatakan bahwa Indonesia adalah masyarakat yang beragam, baik dari segi budaya, bahasa, etnis, dan agama. Keragaman budaya ini, yang seharusnya menjadi kekayaan, justru kadang-kadang dapat menjadi sumber konflik. Contohnya seperti kasus yang marak baru-baru ini, yaitu tentang kasus Ahmadiyah. Kondisinya ininya tentunya memerlukan bagaimana model penanganan konflik yang berbasis kepda latar belakang masyarakat yang beragam. Justru pertemuan ini diharapkan selain kunjungan khusus terkait dengan Penanganan Fakir Miskin juga bisa bertukar pandangan bagaimana. Australia menangani masyarakatnya yang beragam.

Selanjutnya Mr . Peter Van Vliet menjelaskan bahwa Australia adalah masyarakat multikultur yang berbeda dengan Indonesia artinya multikulturdi Australia karena imigran, sementara Indonesia adalah multikultur karena keturunan. Meski demikian, tentu ada banyak kesamaan di antara keduanya. Secara umum, pemerintah Australia memberikan kebijakan bahwa keberagaman budaya di Australia merupakan satu hal yang dijunjung tinggi dan mesti dihormati. Statistik menunjukkan bahwa 1 dari 4 orang Australia adalah lahir di luar Australia atau memiliki orang tua yang lahir diluar negeri. Pemerintah Australia memiliki kebijakan yang menyeluruh yang tidak membedakan latar belakang kesukuan atau agama, meskipun Australia terdiri dari berbagai macam imigran yang berasal dari agama dan etnis yang berbeda. Jika dulu pola imigrasi Australia lebih banyak diisi oleh imigran dari Eropa, namun dalam dua masa belakangan ini pola imigrasi itu berubah dan banyak imigran dari Asia. Kemudian penjelasannya mengharapkan tim agar penjelasan dan informasi dapat diketahui dari booklet yang bagikan atau website dari DIAC dan mengharapkan lebih banyak diisi dengan pertanyaan atau tanyajawab.

Kemudian ada beberapa penjelsan yang didapatkan dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh anggota Tim antara lain:

a. Fungsi pelayanan teknis Departement of Immigration and Citizenship (DIAC) tidak memerlukan undang-undang, tapi memerlukan sebuah keputusan yang diberikan oleh kabinet. Sesudah itu tidak ada keputusan secara langsung yang dibuat oleh pemerintah melainkan diberikan oleh DIAC sendiri. Untuk pelayanan yang adil dan bebas diskriminasi, contohnya adalah kebijakan utama DIAC dimana semua refugee dan imigran diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti program bahasa Inggris sebanyak 500 jam, untuk memudahkan mereka dalam mengakses pelayanan pemerintah yang diberikan dalam bahasa Inggris. Pelayanan 25

ini diberikan tanpa melihat latar belakang etnis. Mereka menyadari bahwa di antara imigran, terutama para pengungsi, kebanyakan adalah orang-orang yang tidak dapat berbahasa Inggris. Aksesnya diberikan tidak secara diskriminatif kepada mereka yang tidak bisa berbahasa Inggris. Itu sebabnya Australia berhasil dalam menyatukan para imigrasi dalam 20 tahun terakhir. b. Di Australia sendiri, ada kelompok yang tidak menyetujui multikulturalisme. Terdapat lebih dari 50 % penduduk Australia yang mendukung multiculturalism, 15% tidak setuju, dan kurang dari 35% abstain. Ada beberapa group agama di Australia, termasuk sayap kanan dan ekstremis agama. Keduanya sudah ditangani Polisi, dan agen inteligen, yang mengawasai mereka secara terus-menerus. Tindakan diambil sekiranya mereka sudah melakukan kekerasan. Budget yang disediakan pemerintah Australia di antaranya 500 juta dollar/tahun untuk AMEP, settlement, dan membantu pengungsi menjadi warga negara. Sebagai tambahan, state goverment juga menganggarkan 50-100 juta untuk festival multicultural. c. Ada prinsip orang Australia bahwa untuk bersatu, caranya adalah harus mendukung demokrasi, toleransi hukum dan kesamaan antara laki-laki dan perempuan, dan inilah yang menjadi core dari Australia. Ketika juga mendukung bahasa Inggris sebagai bahasa nasional. Ini adalah policy umum sebagaimana menjadi seorang Australia adari multicultural society. d. Australia memiliki keanekaragaman agama, namun tidak sebanyak agama di Indonesia, 3% Budha, 2% Muslim, 2% Hindu, 1% Yahudi, 35% tidak beragama atau tidak menyatakan agama mereka. Sisanya adalah mayoritas terjadi dimasa lalu. Sebagai negara sekuler, di Australia ada pemisahan antara gereja dan negara, dan ini diatur dalam undang-undang. Meski demikian Australia mendukung penuh kebebasan beragama di bawah payung hukum yang berlaku. Ketika ada penyebaran kebencian atau kejahatan antara agama, maka institusi pemerintah dapat dipastikan terlibat. Mengenai keterlibatan perempuan, Australia tidak punya data mengenai jumlah perempuan diparlemen, tapi secara kasar dapat dikatakan kurang lebih 20% adalah wanita, dan Perdana Menteri dan Gov. General Australia keduanya adalah wanita e. Dalam kurikulum, ada subject bernama kewarganegaraan, yang berisi isu hukum, demokrasi, dll. National kurikulum isu multikultralisme dalam kurikulum. Hal ini menjadi penting, terutama terkait dengan pelajar internasional, karena sebelumnya banyak orang yang menjadikan bisa pelajar untuk menjadi sebuah tugas rumah, sekarang hal ini akan diubah untuk menghimbau orang untuk menjadi pelajar. Australia ingin memberikan kesempatan yang baik bagi orang asing.

26

f. Harmony Day diadakan setiap tahun pada tanggal 21 Maret / tahun, sesuai dengan semangat yang dipancangkan UN tentang harmony dunia. Harmony Day diselenggarakan dalam bentuk selebrasi di sekolah-sekolah dan universitas, dimana anak-anak menggunakan kostum daerah masing. Hal ini penting untuk mengusung tema bahwa semua orang merupakan bagian dari masyarakat seluruhnya. g. Imigran miskin di Australia jumlahnya ada 180 ribu orang, dimana 120 ribu orang memiliki potensi kerja. Tantangannya adalah 60 ribu orang yang mencakup pengungsi, family reunion, terutama orang-orang Afrika yang tidak punya latar belakang bahasa Inggris dan tidak punya pendidikan. Mereka tidak dibayari rumahnya oleh pemerintah Australia, tapi dibantu mencari rumah. Ada keuntungan yang sama yang diterima. Pemerintah Australia sudah membantu mereka, namun pada kenyataannya mereka banyak yang tidak giat bekerja. Karenanya pemerintah Australia mengharapkan perbaikan terjadi di generasi kedua. h. Kasus women trafficking di Autralia banyak terjadi, Pemerintah Australia memiliki undang-undang sangat tegas buat penegak hukum buat diskriminasi terhadap wanita. Mereka yang melanggar dihukum. i. Untuk menghindarkan kecemburuan sosial antara aborigin dan pendatang yang sukses maka Australia mempunyai kebijakan untuk menangani orang-orang indigenous. Secara umum rata-rata harapan hidup dan pendapatan mereka memang berbeda lebih rendah. Tentu menjadi masalah ketika imigran datang dan memiliki skill yang baik sehingga mereka menjadi lebih sukses. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Australia memiliki policy closing the gap, yaitu untuk meningkatkan living standard orang-orang indigenous agar sesuai dengan oz pada umumnya. Hubungan orang-orang indigenous sangat kompleks secara historis, karena hal ini sudah berlangsung sejak kedatangan imigran yang datang ke Australia sejak 1778.

11. Kegiatan Kesepuluh, Pertemuan dengan Internasional Australia (AusAID).

Badan Kerjasama Pembangunan

Pertemuan dilakukan tanggal 29 April 2011 di Kantor AusAID di Kantor AusAid. Tim Kunjungan diterima oleh Mr Brod beserta jajaran AusAid yang selama ini mengurusi program-program AusAID di Indonesia. Tujuan Program Ausaid di Indonesia adalah untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia , dengan berbagai program yang dijalankan, misalnya dibidang edukasi/ pendidikan, 27

kessehatan dll. Salah satu cara yang dilakukan adalah memeberikan bantuan kepada PNPM, dan baru-baru ini mengeluarkan bantuan 30 juta dollar adalah indonesia. Dana PNPM yang ada 80 % berasal dari pemerintah, 20 % dari AusAid. Indonesia telah membantu lebih 2000 sekolah di Indonesia, dan 500 diantaranya adalah madrasah. Australia dan Indonesia telah menjadi mitra pembangunan selama bertahun-tahun, dan memiliki hubungan kuat yang telah dijalin semenjak tahun 1950an. Melalui AusAID, program bantuan luar negeri Pemerintah Australia di Indonesia akan mengalokasikan estimasi dana Bantuan Pembangunan Resmi sejumlah A$452 juta (Rp 3.7 triliun) untuk tahun 2009-10. Bantuan ini memperluas dukungan Australia di sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, manajemen bencana, dan air bersih dan sanitasi. Bantuan ini sesuai dengan komitmen Australia untuk memberikan bantuan pembangunan kepada Indonesia sejumlah A$2,5 milyar untuk lima tahun mendatang sampai tahun 2012-13. Indonesia adalah penerima dana bantuan pembangunan Australia terbesar. Australia memiliki komitmen kemitraan yang kontinyu dengan Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan usaha pembangunan kembali sejak peristiwa tsunami Samudera Hindia tahun 2004, dan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan jangka panjang.

Australia akan terus mengutamakan penguatan ekonomi dan manajemen keuangan, membangun lembaga demokratis, mempromosikan stabilitas dan keamanan, dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa di Indonesia, khususnya di propinsi-propinsi termiskin di wilayah bagian Timur. Melalui anggaran bantuan pembangunannya, Australia akan menyediakan A$3,8 milyar untuk total bantuan pembangunan resmi periode 2009-10, yang mengutamakan bantuan bagi negara-negara mitra, termasuk Indonesia, menghadapi dampak resesi global.

Di dalam pertemuan ini juga dijelaskan beberapa hal sebagai jawaban yang diberikan AusAid atas pertanyaan anggota Tim antara lain:

a. Ada beberapa lembaga yang mendapatkan funding dari AusAid yakni: Kementerian( contohnya dalam pendidikan Mediknas), Kontraktor, NGO, dll b. AusAid memiliki sistem Auditing atau control yang ketat yakni melalui badan audit Australia seperti BPK di Indonesia. Melakukan review/ framework monitor pada

28

awal dan final term untuk menilai efektifitas program yang dilakukan . Terdapat Kemitraan Auditing anatara Australia-Indonesia sebagai control audit c. Koordinasi AusAid di Indonesia dilakukan dengan BAPENAS sehingga lebih terarah dalam pengembangan program d. AusAid tidak mempunyai peran di dalam menangani kemiskinan di Australia karena sudah ditanganai oleh Departemen seperti FaCHSIA, Departemn of Human Service, dll e. Sumber dana AusAid hampir seluruhnya berasal dari Pemerintah ( Pajak) yang dialokasikan untuk AusAid . Namun tidak menutup kemungkinan untuk bekerjasama dengan sektor swasta dalam pendanaan AusAid walaupun nominalnya sangat kecil. f. Menurut AusAid kerjasama dengan Pemerintah Indonesia maksudnya kerjasama antar Departemen/Kementerian di Indonesia sudah cukup bagus, walaupun ada kesulitan dan kerumitan. Kondisi ini cukup dimaklumi karena ternyata di Australia sendiri juga terjadi hal yang sama. g. Permasalahan kesetaraan Gender menjadi prioritas utama dalam setiap programprogram AusAid sehingga di dalamnya harus melibatkan peran perempuan h. Pada semua program AusAid memilki prinsip zero tolerance untuk korupsi. Jika di lapangan ditemukan ada korupsi maka akan diinvestigasi atau dilaporkan ke kepolisian i. Masukan AusAid terkait dengan Penanganan Kemiskinan untuk Indonesia, adalah untuk memperhatikan masalah pertumbuhan ekonomi dan juga memperhatikan agar jangan sampai Perda atau Pemerintah Daerah menghambat UKM yang merupakan mesin atau motor pengerak sector ekonomi riil dalam penanganan kemiskinan

12. Kegiatan kesebelas, Pertemuan dan Diskusi dengan Oxfam (NGO penanganan Kemiskinan) di Melbourne.

Pertemuan ini dilakukan di kantor Oxfam pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 di Melboune yang diterima langsung Mr Adrew, Executive Oxfam beserta jajarannya,

Tujuan Oxfam Australia adalah gerakan global orang yang berdedikasi bekerja keras untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan.Oxfam bermitra dengan Australia untuk kampanye pada isu-isu yang penting - lebih dari 85.000 Australia 29

mengambil tindakan dengan kami pada tahun 2007/2008. Memberdayakan masyarakat di negara-negara berkembang untuk mewujudkan hak-hak mereka dan meningkatkan kehidupan mereka Melibatkan dengan organisasi dan pemerintah untuk mengubah kebijakan yang menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan Oxfam difokuskan pada empat tujuan : 1) Keadilan Ekonomi Mendukung orang untuk membuat kehidupan yang layak, menjalani hidup yang bermartabat bebas dari kemiskinan dan kelaparan. 2) Pelayanan dasar ( kesehatan, pendidikan, sanitasi, perumahan, dll) Membantu orang untuk mengakses air bersih, kesehatan, pendidikan dan

sanitasi.

3) Hak dalam krisis( situasi bencana) Mendukung orang untuk hidup aman dari perang, kekerasan dan bencana alam. 4) Keadilan Gender Mendukung perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak yang sama, dan hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Oxfam Australia merupakan salah satu anggota dari OXFAM internasional. Oxfam adalah NGO yang tersebar di lebih 100 negara di dunia. Sumber dana Oxdam adalah 65% donasi yang diperoleh dari masyarakat Australia, 25% bekerjasama dari AusAid dan 10% dari lainnya.Program Oxfam tersebar di negara-negara seperti Afrika Selatan, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Indigenous ( Masyakat Asli Australia). Salah satu program usaha oxfam adalah memiliki jaringan toko yang berjumlah lebih kurang 20 toko australia yang menjual produk-produk di tempat negara-negarayang terdapat oxfam dengan sistem ”fair trade‖.

Tujuan oxfam adalah dunia tanpa kemiskinan‖karena kemiskinan bukan merupakan satu hal yang terjadi secara alamiah,namunmerupakan suatu hal yang di sebabkan oleh keputusan manusia (male mind dominant decision). Program yang dilakukan oxfam memiliki prinsip ‖rights based approach‖ atau pendekatan yang berlandaskan hak-hak manusia.karena merupakan milik semua orang dan merupakan tugas utama

30

pemerinta untuk memastikan bahwa tiap orang atau warga negara mendapatkan hakhaknya.(sipil,polotik,ekonomi,sosial,budaya). Hal-hal yang dilakukan meliputi 1.investasi dalam program pengembangan jangka panjang. 2.respon dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan atau bencana. 3.aduokasi kebijakan-kebujakan pemerintah untuk mencapai tujuan—tujuan.

Contoh dalam tanggap bencana.hal yang pertama yang di tangani adalah yang bersifat emergency atau darurat.namun,hal yang di lakukan setelah itu adalah upayaupaya recovery (perbaikan) dan pembangunan selanjutnya sehingga nantinya masyarakat bisa melakukan upaya pencegahan dan penanganan bencana secara mandiri. Untuk melakukan hal-hal tersebut oxfam harus mendapatkan informasi langsung dari masyarakat oleh karena itu oxfam bermitra dengan 1.organisasi masyarakat lokal, 2.pemerintah daerah, 3.LSM lokal. Tujuan kerja sama ini juga untuk memastikan bahwa program terlaksana dengan baik dan berkesinambungan. Program yg dilakukan oleh oxfam pada negara-negara yang di bantu melalui pendekatan yang berbeda-beda,di fokuskan sesuai dengan kebutuhan di area tersebut ( local content) misalnya Di Afrika Selatan fokus pada penanggulangan HIV/AIDS, di Salomon, fokus pada kesetaraan Gender, sementara di Indigenous ( Suku Aborigin) fokus pada masalah kesehatan, karena angka harapan hidup masyarakat Aborigin 14 tahun lebih rendah dibandingkan masyarakat Australia lainnya. Pada masalah Humanitarians/Disaster Response berkaitan dengan climate change dan empowerment. Selama tahun 2010 Oxfam sudah melakukan Humanitarians/Disaster Response sebanyak 28 kasus, mulai dari yang berskala besar sampai yang kecil seperti outbreak. Kejadian luar biasa kolera di Papua Nugini. Saat ini advokasi atau kampanye yang dilakukan Oxfam adalah tentang keadilan pangan ( Food Justice). Di dunia ini lebih 1 Milyar orang mengalami kekurangan pangan padahal makanan sebenarnya tersedia hanya saja pendistribusiannya yang tidak merata.

Selanjutnya penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan dari Anggota Tim antara lain: a. Di Australia terdapat peraturan yaitu yang menyatakan apabila masyarakat Australia / Perusahaan memberikan donasi untuk kemanusiaan, maka bukti 31

donasinya bisa digunakan sebagai klaim untuk potongan pajak terhadap negara sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang yang dibayarkan ke negara. b. Dana yang didapatkan dari sektor swasta atau perusahaan kadang-kadang seperti menjadi buah simalakama dan untuk kasus seperti ini menjadi perhatian khusus bagi OXFAM karena disamping memberikan donasi kemanusian perusahaan ini juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan . Oleh karena itu Oxfam juga tetap mengusahakan advokasi atau pendekatan kepada perusahaan tersebut untuk meningkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan akibat keberadaan perusahaannnya. c.

Tolak Ukur yang dijadikan Oxfam untuk mengukur keberhasilan program adalah dengan melakukan penilaian dengan adanya perubahan-perubahan positif yang terjadi di masyarakat. Misalnya perubahan ketrampilan, pendapatan, kesehatan, dll. Hal lain juga adalah melihat adanya keterlibatan perempuan. Karena yang paling merasakan dampak dari permasalahan kemiskinan adalah perempuan dan anka. Selanjutnya juga perempuan adlah sebagai agen perubah.

d. Setiap program yang dilakukan Oxfam memiliki objektifitas atau tujuan-tujuan yang jelas dan tertentu. Kemudian dilakukan kemitraan dengan organisasi /pemerintah lokal. Selama pelaksanaan program dilakukan monitoring, begitu juga pada sat pelaksanaan maupun evaluasi setelah selesai pelaksanaan. e. Setiap tahun , paling tidak ada 20 % program yang berjalan akan dievaluasi melalui kunjungan staf ke lokasi secara langsung, mengundang pakar maupu peer evaluasi program

Untuk melakukan peningkatan taraf hidup suku Aborigin maka Oxfam melakukan  Community Development/ Pemberdayaan Masyarakat untuk bertujuan untuk mengembangkan ide-ide bagi kaum wanita Aborigin karena sebahagian besar wanitalah yang menjadi tulangpunggung keluarga  Mediasi antara Pemerintah dan kaum Aborigin, untuk memastikan pemerintah mendukung kebijakan-kebijakan yang juga menguntungkan suku Aborigin.  Memperhatikan issu kesehatan terutama kaum Aborigin yang berusia lebih 25 tahun  Berusaha membuat kaum Aborigin mandiri dalam memenuhi hak-haknya Masukan Oxfam terkait dengan RUU Penanganan Fakir Miskin 32

 Yang perlu diperhatikan adalah kualitas penanganan Kemiskinan, karena justru 75% fakir miskin di dunia ini berada pada negara yang berpendapatan pada middle Income. Oelh karena itu pertumbuhan pembangunan ekonomi harus disertai dengan pemerataan. Karena bisa jadi kemiskinan terjadi karena pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ini berjalan tdak seimbang. Jika pemerataan pembangunan tidak terjadi, maka kesenjangan sosial antara sikaya dan simiskin akan semakin besar, Mak beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam pemerataan pembangunan untuk mengurangi kemiskinan adalah;  Program yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam penanganan kemiskinan  Fokus pada orang-orang yang terpinggirkan ( perempuan dan anak)  Memberikan peluang dan ruang bagi para kaum miskin untuk berpartisispasi sehingga mengambil peran dalam membuat kebijakan dan memastikan pemerintah menjalankan program pengentasan kemiskinan

Peran Oxfam terhadap pemerintah terkait penanganan kemiskinan adalah Memastikan pemerintah melakukan proses akuntabilitas Masyarakat bisa aktif terlibat dalam proses pembangunan Memastikan pemerintah benar-benar menjalankan pembangunan

13. Kegiatan Keduabelas, Pertemuan dengan KJRI, Tokoh Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Melborne.

Pertemuan ini dilakukan pada Sabtu malam tanggal 30 April bersama Bapak Hadi Sapto Pambrastoro di KJRI. Pertemuan ini dilakukan bersama PPIA , yang diawali penjelasan ketua Tim, yakni ketua Komisi VIII DPR RI yang menyampaikan tujuan dari kunjungan sekaligus ruanglingkup tugas Komisi VIII dan juga menyampaikan banyak hal yang sudah didapatkan dari berbagai pertemuan selama di Australia dan kemudian dilanjutkan dengan dialog. Namun suasana dialog bukan lagi kepada masalah substansi RUU tetapi lebih kepada hal-hal yang tidak substansi yakni masuk kepada hal-hal yang teknis dan sangat terkesan didasari emosi dan diskusi yang tidak objektif karena sikap yang tidak kooperatif dan saling menghargai. Pertemuan ini 33

menjadi sebuah catatan penting betapa membangun komunikasi yang konstruktif diatas komunikasi yang beretika tampaknya masih sangat jauh dari harapan. Kaum intelektual yang seharusnya mengedepankan sikap rasional dan memandang sesuatu dengan perspektif yang lebih luas dan bijaksana juga masih jauh dari realitas yang terjadi, agaknya kita perlu merenungkan diri, ketika Pendidikan hari masih gagal membangun etika bermoral dalam cara berkomunikasi yang santun dan substantif

B. Data dan Fakta Hasil Kunjungan

1. Australia walaupun termasuk Negara welfare State namun, di Australia kemiskinan juga terjadi meski dalam situasi dan kondisi yang jauh berbeda dibandingkan negara kita. Kemiskinan di Australia diidentikkan dengan Absolute poverty yang diduga banyak dialami penduduk asli Australia (Aborigin) dan Relative Poverty yang dialami sebagian besar warga Australia. Lebih lanjut, kemiskinan disebabkan oleh pengangguran, orangtua tunggal (single parent), kecacatan, warga pribumi (aborigin), imigran dan pengungsi kemanusiaan. Pada tahun 2007, jumlah orang miskin di Australia meningkat dari 7.6 % menjadi 9.9 % atau satu dari sepuluh orang Australia adalah orang miskin. Angka tersebut menjadikan Australia berada di peringkat 14 (di bawah Inggris Raya, AS, Irlandia dan Italia) dari 18 peringkat angka kemiskinan di negara-negara maju. Diperkirakan dua juta penduduk Australia, dari total 23 juta penduduk, adalah orang miskin. Jumlah penduduk Australia adalah 22.391.073 orang, dimana 2.7% (sekitar 517.200) orang di antaranya adalah penduduk asli.Di Australia definisi orang miskin dapat ditentukan dari garis kemiskinan (Poverty Line) apakah seseorang atau suatu keluarga memiliki pendapatan yang berada di bawah garis median (pertengahan) atau mean (rata-rata) tersebut. Poverty Line didapat berdasarkan angka index pendapatan bersih satu keluarga per kapita. Index tersebut dihitung dari perkiraan pendapatan bersih satu rumah tangga dibandingkan dengan total populasi. Bedasarkan riset Universitas Melbourne, kategori orang miskin menurut Poverty Line pada tahun 2008 terbagi menjadi : 1). Mereka yang berada dalam angkatan kerja : a. Satu Keluarga yang berpendapatan kurang dari AU$ 372,07/minggu(Rp 2.790.525). Terdiri dari dua orang dewasa (salah satunya bekerja) dan dua anak b. Seseorang yang berpendapatan kurang dari AU$255,92/minggu (Rp 1.919.400) 2). Mereka yang tidak berada dalam angkatan kerja (pensiunan atau manula)

34

a. Satu Keluarga yang berpendapatan kurang dari AU$ 300,07/minggu (Rp 2.250.525) Terdiri dari dua orang dewasa (mendapatkan tunjangan dari pemerintah) dan dua anak b. Seseorang yang berpendapatan kurang dari AU$ 184/minggu (Rp1.380.000) Pada umumnya, kelompok yang berada di bawah Poverty Line adalah kelas pekerja (working class) atau para pensiunan yang memiliki penghasilan yang terbatas untuk membiayai ongkos hidup yang mahal; terutama untuk membeli rumah dan perawatan dokter gigi. Selain itu distribusi kekayaan tidak merata. Tercatat 10% rumah tangga menguasai lebih dari 45% distribusi kekayaan di Australia sementara 50% lainnya hanya mendapatkan 7% . Sebagai tambahan, perubahan sistem kerja pada berbagai industri di Australia ditengarai sebagai penyebab kemiskinan. Dimana sistem kerja casual dan part-time atau outsourced menggantikan full-time sehingga mengurangi banyak kesempatan kerja dan meningkatkan biaya operasional yang dibebankan kepada masyarakat (terutama masyarakat miskin, atau Mereka yang menerima bantuan Centerlink adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari 62 dollar/minggu.

2. Kemiskinan tidak dapat dihapuskan hanya dengan perlindungan sosial. Karenanya, perlindungan sosial harus terintegrasi dengan strategi penanggulangan kemiskinan lainnya. Meskipun secara konseptual pendekatan kesejahteraan negara tidak difokuskan untuk menangani kemiskinan. Sejatinya ia tetap memiliki pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Hanya saja, jika proyek-proyek program kesejahteraan negara lebih bermatra holistik, preventif, melembaga dan berkelanjutan. Karena, menurut pendekatan yang dilakukan di Australia, cara yang terbaik untuk membantu orang miskin tidaklah dengan mentargetkan program-programnya hanya pada orang miskin saja. Dengan begitu, program dapat menjamin bahwa terdapat kerangka umum pengelolaan dan pendistribusian sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan orang dan dapat dijangkau oleh setiap orang. Dengan kata lain, dalam mengatasi kemiskinan, sistem negara Australia tidak hanya berupaya memberi bantuan pada orang miskin. Melainkan memberikan perlindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dari kemiskinan.

3. Council of Australian Government (COAG), yang merupakan lembaga intergovernmental pembuat keputusan bagi kebijakan nasional Australia. COAG terdiri dari Perdana Menteri, Premier, dan Chief Minister dari semua Negara Bagian dan Territory. Adapun peran COAG adalah untuk mengambil inisiatif, mengembangkan, dan

35

mengawasi pelaksanaan reformasi kebijakan, yang signifikan secara nasional dan membutuhkan kerjasama dari seluruh unsur Pemerintah Australia.

4.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pengorganisasian perlindungan sosial kepada warganegara ada banyak model yang membuat Australia berhasil meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat antara lain:

a. Penanganan kemiskinan atau kebijakan sosial di Negara Australia ada di 36 Namun Centerlink adalah Badan pemerintah yang memberikan pembayaran jaminan sosial. Dengan adanya centerlink ini maka semua pelayanan sosial dapat dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah Australia. Ada 119 produk yang diberikan oleh Centerlink dan tersebar serta melibatkan 36 departemen pemerintah. Setiap departemen memiliki kebijakan untuk memberikan informasi termasuk memperoleh informasi baik dalam cakupan nasional maupun internasional kepada Centerlink. Dengan menerapkan satu pintu yang memberikan informasi dan pelayanan ke semua Departemen. Departemen/ Kelembagaan itu antara lain: 





    

 

Pusat Hukum Masyarakat Australia Dewan Australia Pelayanan Sosial (ACOSS) Dewan nasional puncak sektor kesejahteraan masyarakat Australia Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Baik sumber statistik kesehatan dan kesejahteraan dan informasi (-Jenderal Departemen Agung) Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs (FaHCSIA) Departemen Keluarga, Perumahan, Pelayanan Komunitas dan Urusan Adat (FaHCSIA) Department of Health and Ageing Departemen Kesehatan dan Penuaan Department of Veterans' Affairs Departemen Urusan Veteran Gilbert & Tobin Centre of Public Law, Homelesness Legal Rights Project Gilbert & Tobin Pusat Hukum Publik, Hukum Hak Homelesness Proyek National Association of Community Legal Centres (NACLC) Asosiasi Nasional Pusat Hukum Masyarakat (NACLC) NWRN adalah jaringan layanan yang menyediakan informasi bebas dan independen, saran dan representasi untuk individu tentang hukum jaminan sosial dan administrasi melalui Centrelink. National Women's Justice Coalition Perempuan Nasional Koalisi Keadilan Pusat Advokasi Kepentingan Umum Sebuah pusat hukum dan kebijakan yang ikut campur dalam masalah36



masalah kepentingan publik untuk mendorong masyarakat yang adil dan demokratis dan untuk memberdayakan warga negara, konsumen dan masyarakat Public Interest Law Clearing House (PILCH) (Victoria) Kepentingan Umum Hukum Clearing House (PILCH) (Victoria) Koordinat jasa hukum pro bono bagi yang membutuhkan. Includes text of Street Rights: Newsletter of the Homeless Persons' Legal Clinic Termasuk teks Street Hak: Newsletter dari Orang Tunawisma 'Hukum Klinik

b. Koordinasi antar departemen adalah isu krusial bagi Centerlink, karena seringkali menimbulkan kebingungan, seperti kepentingan dan harapan business yang berbeda, kebingungan pelanggan untuk harapan yang berbeda. Centerlink melakukan meeting secara reguler dan laporan kepada departemen, berdasarkan input dari proposal yang masuk dalam rangka membuat kebijakan yang baru serta memberikan masukan kepada pemerintah. c. Pelayanan yang diberikan Centerlink diantaranya : network approach to service delivery, service delivery innovations, multilingual services, service delivery role in fulfilling election commitments. Mereka berusaha untuk memberikan pelayan online yang maksimal, membeirkan pelayanan didaerah terpencil, ada juga visiting services yang mendatangi pelanggan. d. Adanya kemitraan antara Departemen yang berhubungan dengan Kebijakan sosial dalam menjalankan tugasnya dengan institusi Pemerintah Australia lainnya, Pemerintah Negara Bagian dan Territory, Pemerintah Lokal, Pemerintah negara lain, pengusaha, organisasi masyarakat yang bersifat non-profit, penyedia pelayanan sosial, lembaga penelitian, dan individu, keluarga serta masyarakat. e. Sasaran dari Kebijakan sosial ditujukan bagi 7 unsur, yaitu keluarga dan anak-anak, perumahan, peningkatan kapabilitas bagi masyarakat dan masyarakat lemah, warga negara senior (berusia di atas 65 tahun), penyandang cacat dan pengasuhnya, wanita, dan yang terakhir adalah warga asli (indigenous). 

bidang keluarga dan anak-anak, adalah memberikan bantuan finansial bagi keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah untuk menciptakan keluarga dan anak-anak yang baik, memberikan bantuan pembayaran parental leave scheme (cuti bagi orang tua wanita selama 18 minggu agar dapat memberikan perhatian bagi anak dengan tetap mendapatkan gaji minimal dari pemerintah, akan berlaku mulai 1 Januari 2011), membentuk kerangka nasional untuk melindungi anak-anak Australia dari tindak kekerasan maupun terabaikan, melakukan reformasi pembayaran

37

kesejahteraan, membuat program dukungan keluarga, dan melakukan penelitian untuk meningkatkan taraf hidup keluarga dan anak-anak. 

Dalam bidang perumahan, adalah untuk mengurangi masyarakat Australia yang tidak memiliki rumah dan membuat rumah menjadi lebih nyaman untuk ditempati, termasuk di dalamnya memberikan bantuan rumah dan memberikan bantuan sewa rumah.



orang-orang yang tidak mampu dan kurang beruntung secara ekonomi, melalui program untuk meningkatkan kapasitas mereka.



Bagi senior citizens, adalah untuk membantu mereka dalam menghadapi masa transisi dari keadaan bekerja menjadi tidak bekerja dan untuk menjamin bahwa mereka mendapatkan dukungan yang memadai. FaHCSIA memberikan bantuan berupa pensiun, konsesi kesehatan, bantuan pelayanan di bidang informasi dan teknologi, berupa tunjangan untuk broadband internet, dan melakukan reformasi pembayaran pensiun yang menjamin dan bersifat sustainable.



Bagi penyandang cacat dan para perawat penyandang cacat, memberikan pensiun, tunjangan dan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti gaji mereka.



Bagi kaum wanita, memiliki program untuk meningkatkan persamaan gender melalui bidang ekonomi, keamanan dan status. Hal-hal yang dilakukan antara lain dengan mengembangkan kebijakan persamaan gender, membuat rencana nasional untuk mengurangi kekerasan terhadap wanita, melibatkan wanita dalam kepemimpinan, dan memberikan kesempatan yang sama di tempat kerja bagi wanita.



Untuk penduduk asli (indigenous people), memperkecil jurang pemisah antara penduduk asli dan bukan penduduk asli. Tingkat pengangguran bagi penduduk asli Australia menurun dari 23% pada tahun 2002 menjadi 17% pada tahun 2008, tetapi masih lebih tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran masyarakat Australia non-indigenous yang berjumlah 5% pada tahun 2008.

f. Subsidi Negara langsung diberikan kepada pemerlu pelayanan sehingga tepat sasaran, tepat waktu dan tempah jumlah.

g. Tantangan yang dihadapai oleh Centerlink diantaranya; demografi dimana sedikitnya penduduk usia produktif kerja, dan lebih satu tantangan, perubahan teknologi, perekrutan para staff, memberikan kesempatan alternative, dalam hal infrastruktur, 38

reformasi pelayanan, dan pembentukan lokasi centerlink dan medicare yang dapat terintegrasi di satu lokasi. h. Pelayanan yang diberikan oleh Centerlink meliputi multilingual services, indigenous, call center, emergency, social worker, financial information services, job capacity assessment, health professional advisory. Kartu konsesi diberikan untuk meliputi pensiunan, health care, dan commonwealth senior dan juga single parent, kartu buat student, mereka yang berpendapatan rendah, kartu kesehatan buat mereka yang sudah pension secara pribadi. Semuanya diharapkan bermanfaat dalam mendapat kemudahan pelayanan dalam pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transport. Konsesi ini tidak memberikan pelayanan yang sama dan ditawarkan secara berbeda oleh masing-masing state. i.

Medicare benefit diberikan oleh medicare, meliputi pelayanan kesehatan yang murah, memberikan appointment dokter, pemotongan biaya perawatan di rumah sakit.

j.

Di Australia, setiap orang memiliki Tax Payment Number (NPWP kalau di Indonesia) TPN ini bisa digunakan untuk mengetahui berapa banyak gaji, siapa bekerja dimana, dan sebagainya. Dari data berbagai departemen. Dalam memberikan payment dianut sistem level service of income ( pelayanan yang diberikan berdasarkan tingkat pendapatan) Ada elektronik record yang diperoleh Centerlink berdasarkan transaksi yang dilakukan para Warga Negara Australia (WNA) dan Permanent Resident (PR), namun masih ada kewajiban dari pelanggan di antara WNA dan PR itu kepada Centerlink untuk memberikan laporan secara utuh.

k. Means test dilakukan bagi para senior citizens untuk mengetahui tingkat penghasilan mereka setelah pensiun. Hasil dari tes tersebut akan menjadi acuan dalam pemberian dana pensiun, yaitu disesuaikan dengan tingkat kemakmuran mereka. Dengan demikian, maka senior citizen yang tidak mampu akan mendapatkan lebih banyak dari yang lebih mampu. Adapun yang masih mempunyai penghasilan tinggi dan mempunyai kekayaan yang berlebih, maka tidak akan mendapatkan pensiun. l.

Terdapat 3 (tiga) pilar pembayaran pensiun di Australia, yaitu : (i) age pension, pembayaran oleh publik (pembayar pajak) yang dipungut oleh pemerintah bagi mereka yang tidak punya penghasilan atau pun berpenghasilan rendah, dan berupa tambahan pembayaran bagi mereka yang mempunyai penghasilan ataupun tabungan tetapi masih di bawah standar hidup di Australia; (ii) superannuation, yang merupakan kewajiban dari pengusaha untuk memberikan asuransi bagi para karyawan mereka sebesar 9 persen dari gaji karyawan, yang akan diberikan secara lumpsum pada saat mereka pensiun, dan (iii) superannuation sukarela, tabungan pribadi maupun investasi pribadi. 39

m. Untuk suku Aborigines, tidak ada pensiunan secara khusus hanya untuk Aborigines. Pensiunan diberikan berdasarkan kebutuhan, bukan ras. Berubunga banyak susuk Aborigines yang tidak berbahasa Inggris, penanganannya diberikan dalam form sederhana, atau diberikan secara verbal. n. Dana anggaran centerlink diterima dari dana pemerintah. dimana APBN Australia sebanyak 30% memang ditujukan untuk jaminan social. o. Peran dunia usaha dalam memberikan bantuan dalam mengatasi kemiskinan, maka Pemerintah memberikan prosentase yang berada dan insentif kepada perusahaan yang memperkejakan orang cacat, selain itu kewajiban-kewajian tertentu lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan swasta. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan superannuation sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap mereka yang bekerja. p. Untuk menghindarkan kecemburuan sosial antara aborigin dan pendatang yang sukses maka Australia mempunyai kebijakan untuk menangani orang-orang indigenous. Secara umum rata-rata harapan hidup dan pendapatan mereka memang berbeda lebih rendah. Tentu menjadi masalah ketika imigran datang dan memiliki skill yang baik sehingga mereka menjadi lebih sukses. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Australia memiliki policy closing the gap, yaitu untuk meningkatkan living standard orang-orang indigenous agar sesuai dengan orang pada umumnya. Hubungan orang-orang indigenous sangat kompleks secara historis, karena hal ini sudah berlangsung sejak kedatangan imigran yang datang ke Australia sejak 1778.

BAB III

RENCANA TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI

Setelah melaksanakan kunjungan kerja di Australia, ada beberapa point penting yang dapat dijadikan bahan masukan, diadopsi sebagian atau seluruhnya ke dalam RUU tentang Penanganan Fakir Miskin antara lain:

40

1. Prinsip dasar: Masyarakat miskin (kurang beruntung atau berpendapat rendah ) di Australia benar-benar merasakan kehadiran dan peran Negara bagi dirinya dalam memberikan perlindungan maupun jaminan kehidupan yang layak. 2. Penanganan Fakir Miskin (orang yang kurang beruntung atau berpendapat rendah) di Australia adalah memberikan perlindungan sosial dengan menggunakan skema Jaminan sosial yakni dengan pembayaran dan tunjangan

3. Perlindungan sosial dengan skema jaminan sosial bisa menjadi salah satu bentuk penanganan kemiskinan. Perlindungan sosial tidak dapat mengentaskan kemiskinan, karenanya perlindungan sosial harus terintegrasi dengan bentuk penanggulangan kemiskinan lainnya. Karena, menurut pendekatan yang dilakukan di Australia, cara yang terbaik untuk membantu orang miskin tidaklah dengan mentargetkan program-programnya hanya pada orang miskin saja. Dengan begitu, program dapat menjamin bahwa terdapat kerangka umum pengelolaan dan pendistribusian sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan orang dan dapat dijangkau oleh setiap orang. Dengan kata lain, dalam mengatasi kemiskinan, sistem negara Australia tidak hanya berupaya memberi bantuan pada orang miskin. Melainkan memberikan perlindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dari kemiskinan( penambahan angka orang miskin)

4. Pendataan dan Penetapan Fakir Miskin (orang yang kurang beruntung atau berpendapat rendah) adalah dengan menggunakan a.

Kategori orang miskin menurut Poverty Line pada tahun 2008 terbagi menjadi :1). Mereka yang berada dalam angkatan kerja : i. Satu Keluarga yang berpendapatan kurang dari AU$ 372,07/minggu(Rp 2.790.525). Terdiri dari dua orang dewasa (salah satunya bekerja) dan dua anak. ii. Seseorang yang berpendapatan kurang dari AU$255,92/minggu (Rp 1.919.400) 2). Mereka yang tidak berada dalam angkatan kerja (pensiunan atau manula)

41

i.

ii.

Satu Keluarga yang berpendapatan kurang dari AU$ 300,07/minggu (Rp 2.250.525) Terdiri dari dua orang dewasa (mendapatkan tunjangan dari pemerintah) dan dua anak Seseorang yang berpendapatan kurang dari AU$ 184/minggu (Rp1.380.000)

b. Tax Payment Number (NPWP kalau di Indonesia) TPN ini bisa digunakan untuk mengetahui berapa banyak gaji, siapa bekerja dimana, dan sebagainya. Dari data berbagai departemen. Dalam memberikan payment dianut sistem level service of income ( pelayanan yang diberikan berdasarkan tingkat pendapatan) Ada elektronik record yang diperoleh Centerlink berdasarkan transaksi yang dilakukan para Warga Negara Australia (WNA) dan Permanent Resident (PR), namun masih ada kewajiban dari pelanggan di antara WNA dan PR itu kepada Centerlink untuk memberikan laporan secara utuh. c. Untuk pensiunan dan mereka yang miskin, Centerlink yang menentukan apa bentuk bantuan dan berapa banyak yang bisa diberikan kepada mereka, artinya bahwa semua warga Australia yang sudah pensiun akan menerima dana pensiun ( hanya 1 jenis), namun jika dalam perkembangan waktu terjadi kecatatan tertentu maka tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan disability support pensiun. d. Mengenai sistem pembayaran pensiun, sistem di Australia bukanlah insurance based system, sehingga semua warga senior Australia yang lolos dari means test berhak mendapatkan tunjangan pensiun tanpa memperhatikan pekerjaan mereka sebelumnya. Usia pensiun bagi kaum pria Australia adalah 65 tahun, sedangkan bagi wanita adalah 64 tahun. e. Means test dilakukan bagi para senior citizens untuk mengetahui tingkat penghasilan mereka setelah pensiun. Hasil dari tes tersebut akan menjadi acuan dalam pemberian dana pensiun, yaitu disesuaikan dengan tingkat kemakmuran mereka. Dengan demikian, maka senior citizen yang tidak mampu akan mendapatkan lebih banyak dari yang lebih mampu. Adapun yang masih mempunyai penghasilan tinggi dan mempunyai kekayaan yang berlebih, maka tidak f.

Mereka yang menerima bantuan Centerlink adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari 62 dollar/minggu. Semakin besar penghasilan yang diterima, maka semakin kecil jaminan sosial yang diberikan pemerintah lewat Centerlink

42

5. Sumber pendanaan untuk penanganan kemiskinan ( orang-orang tidak beruntung dan pendapatan rendah) adalah 30 % dari APBN Australia.

6. Peran dan sinergi Pemerintah federal (pusat) dengan pemerintah lokal sangat kuat dalam penanganan kemiskinan, hampir semua sistem, mekanisme, pola penganggaran dan program-program dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah Pusat (Baca dalam Konstitusi dan sistem pemerintahan Australia).

7. Sistem jaminan sosial di Australia menggunakan subsidi silang, dimana masyarakat yang mampu membayar lebih dalam bentuk pajak yang dibayarkan kepada pemerintah, sehingga dapat membiayai masyarakat yang kurang beruntung ataupun yang masih berada di bawah mereka.

8. Penanganan kemiskinan di Negara Australia ada di 36 kementerian/lembaga Namun Centerlink adalah Badan pemerintah yang memberikan pembayaran jaminan sosial. Dengan adanya centerlink ini maka semua pelayanan sosial dapat dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah Australia.

9. Ada beberapa regulasi terkait penanganan masyarakat miskin di Australia ( Ada lebih 10 UU terkait yang bisa jadi rujukan), antara lain a. Undang-Undang Jaminan Sosial 1991 (SSA) yang menggantikan UndangUndang Jaminan Sosial 1947.adalah suatu tindakan yang disahkan oleh Parlemen Australia pada tahun 1991 untuk menyediakan pembayaran, kepada orang-orang yang memenuhi syarat di Australia, pensiun tertentu, manfaat dan tunjangan, dan untuk tujuan terkait lainnya. b. Undang-Undang Bantuan Siswa 1973 c. Undang-Undang Aged Care Act 1997 Aged Care Act 1997 d. Undang-Undang Perawatan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia 1991 e. Undang- Undang Pemeliharaan Anak (Child Care Act 1972) f. Undang-Undang Layanan Cacat Act 1986 g. Undang-Undang Asuransi Kesehatan 1973 h. Undang-Undang Administrasi Pelayanan Pendengaran Undang-Undang 1997 43

i. Home and Community Care Act 1985 Rumah dan Undang-Undang Perawatan Masyarakat 1985 j. Housing Assistance Act 1996 Bantuan Perumahan Act 1996 k. National Health Act 1953 Undang-Undang Kesehatan Nasional 1953 l. Undang-Undang Tunjangan Keluarga

(Family Assistance)

1. Tunjangan Pajak Keluarga Bagian A - untuk orang tua atau wali untuk membantu dengan biaya membesarkan anak-anak. 2. Tunjangan Pajak Keluarga Bagian B - untuk keluarga penghasilan tunggal atau orang tua tunggal. 3. Tunjangan Imunisasi Bersalin - untuk anak-anak diimunisasi lengkap atau mereka dibebaskan dari imunisasi 4. Child Care Benefit - bagi keluarga untuk membantu dengan biaya penitipan anak.

10. Adanya kemudahan akses yang diberikan Negara kepada masyarakat untuk mendapat pelayanan sosial yang meliputi (i) pembayaran dan tunjangan bagi perawat penyandang cacat; (ii) bagi komunitas – pembayaran pemulihan akibat bencana melalui Australian Government Recovery Payment; (iii) untuk keluarga, meliputi Family Tax Benefit, Child Care Benefit, Baby Bonus, dan kartu perawatan kesehatan.(iv) Dalam bidang perumahan : bantuan biaya sewa rumah; (v) untuk penyandang cacat : dana pensiun bagi penyandang cacat, tunjangan sakit, dan tunjangan untuk mobilitas bagi penyandang cacat; dan (vi) untuk kaum manula (senior citizens), berupa tunjangan pensiun serta kartu kesehatan;(vii) untuk kaum perempuan: memiliki program untuk meningkatkan persamaan gender melalui bidang ekonomi, keamanan dan status; (viii) untuk para pemuda yang telah lulus sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan memberikan tunjangan dari Pemerintah yang disebut dengan New Start Allowance. namun mereka diharuskan untuk segera mencari pekerjaan dan Pemerintah Australia mengawasi mereka agar benar-benar mendapatkan pekerjaan sehingga New Start Allowance mereka dapat dihentikan; (ix)untuk penduduk asli (indigenous people) dengan memperkecil jurang pemisah antara penduduk asli dan bukan penduduk asli.

44

11. Sistem Pengawasan yang ketat oleh Negara/Pemerintah dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan (model pengawasan).

12. Penerapan pelayanan dan jaminan sosial `secara ketat bagi masyarakat miskin seperti kesehatan dan pendidikan, perumahan, transport.dll.

13. Adanya peran dunia usaha dalam memberikan bantuan dalam mengatasi kemiskinan, maka Pemerintah memberikan prosentase yang berada dan insentif kepada perusahaan yang memperkerjakan orang cacat, selain itu kewajibankewajian tertentu lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaanperusahaan swasta. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan superannuation (pengusaha memberikan asuransi bagi para karyawan mereka sebesar 9 persen dari gaji karyawan) sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap mereka yang bekerja.

14. Program Penanganan berkesinambungan

Kemiskinan

itu

haruslah

15. Penanganan Kemiskinan sebaiknya memiliki fokus pada terpinggirkan yakni perempuan dan anak.

berkelanjutan

dan

orang-orang yang

16. Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) adalah satu bentuk penanganan yang dilakukan kepada suku aborigin (penduduk asli) atau kalau di Indonesia disebut suku Daerah adat terpencil yang difokuskan sesuai dengan kebutuhan/ kondisi di area tersebut ( local content), maka untuk suku aborigin, fokusnya adalah perempuan untuk mengembangkan ide-ide bagi kaum wanita Aborigin karena sebahagian besar wanitalah yang menjadi tulangpunggung keluarga.

17. Adanya perhatian khusus yang diberikan Pemerintah Australia sebagai bentuk perlindungan Sosial bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dengan unit pelayanan yang bersifat bergerak (servicing unit) atau pemberian pelayanan bantuan yang dilakukan secara mobile.

45

Selain point-point penting yang berkaitan langsung dengan substansi RUU, maka ada beberapa point penting juga yang bermanfaat dari hasil Kunjungan Kerja ini:

1. Pertemuan ini juga menjadi bagian penting dan strategis dalam membangun hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Australia, khususnya dengan Departemen yang terkait dengan Kebijakan sosial dan juga Lembaga Donor Dana baik yang merupakan bagian dari Pemerintah maupun NGO internasional di Australia yang selama telah berkontribusi dalam penanganan Kemiskinan di Indonesia.

2. Pertemuan dengan Australian Federation Of Islamic Councils (AFIC) di Sidney memberikan diskripsi betapa besarnya peranan Ormas atau NGO keagamaan dalam perlindungan kepada komunitas Muslim di tengah mayoritas dan upaya yang dilakukan untuk peningkatan partisipasi Ummat Islam dalam bidang pendidikan, kesehatan, kerukunan beragama, ekonomi dan peranan sosial di Australia, Permasalahan lain yang juga terungkap dalam pertemuan ini berhubungan langsung dengan Indonesia yakni masalah Jaminan Produk halal (ini menjadi masukan penting bagi Komisi VIII karena saat ini dalam pembahasan RUU Jaminan Produk Halal).

3. Kunjungan Ke Malik Fahd Islamic School ( MFIS) mendapatkan bandingan bagaimana peran Pemerintah memberikan perhatian dari aspek anggaran, regulasi dan program untuk peningkatan mutu sekolah Swasta atau lembaga yang didirikan dan dikelola masyarakat atau lembaga Pendidikan Islam. Sekaligus menjadi bahan masukan bagi Kementerian Agama Di Indonesia dalam membuat ―Blue Print” atau “Grand Design” Lembaga Pendidikan Agama (Khususnya Islam) agar menjadi Lembaga Pendididan bermutu dan Unggul,

4. Pertemuan dengan Departement of Immigration and Citizenship (DIAC) mendapatkan masukan bagaimana mengelola multikultural dari sisi agama, ras, budaya dan tingkat sosial yang berbeda yaitu dengan memberikan pelayanan yang adil dan bebas diskriminasi. Kebijakan ini didukung oleh regulasi dan anggaran yang memadai. Implementasi pengelolaan mulktikultural di Australia ini juga menjadi

46

penting bagi Komisi VIII DPR RI dalam kaitan dengan RUU Kerukunan Ummat Beragama ( KUB)

BAB IV. PENUTUP

47

Demikian Laporan Kunjungan Kerja ini hendaknya menjadi masukan Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI dalam pembahasan RUU ini

bagi Panja RUU

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI

KETUA

H.ABDUL KADIR KARDING SPi MSi

LAMPIRAN 1

HASIL EVALUASI TIM PANJA RUU TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN 48

DALAM KUNJUNGAN KERJA KE AUSTRALIA 26 APRIL - 2 MEI 2011

Setelah melaksanakan semua agenda kegiatan selama kunjungan kerja maka dapat dicatat sebagai kesimpulan antara lain: 1, Kunjungan Kerja Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI jelas memiliki Dasar Hukum yakni : a. Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, artinya kunjungan ke Luar Negeri adalah meruapakan bagian tugas konstitusional, atau fungsi kedewanan, b. Diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasal 143 ayat (3),(4), dan (5) Tahun 2009. Yang intinya Kunjungan Kerja ke Luar Negeri dapat dilakukan

dengan pertimbangan urgensi yang jelas,

aspek kemanfaatan, dan

keterkaitan dengan UU yang sedang dibahas. 2. Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI perlu menjelaskan bahwa alokasi anggaran biaya Kunjungan Kerja ke Luar Negeri dilakukan sesuai aturan dan mendapat persetujuan Kementerian Keuangan dan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, efesiensi dan efektifitas 3. Kunker ke luar negeri fokus kepada aspek kebijakan,pengorganisasian/manajemen,dan pelakasanaan/implementasi.di satu sisi ada yang bisa di kaji melalui studi literature,rapat dengar pendapat umum dengan unsure masyarakat/LSM/pakar/dll,rapat dengar pendapat dengan instansi pemerintah yang terkait,kunjungan kerja ke beberapa daerah dan termasuk kunjungan kerja ke luar negeri.artinya ada materi yang memang harus di perlukan untuk melihat secara langsung dan pelaksanaan di lapangan. 4. Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI menyampaikan bahwa Kunjungan Kerja Ke Luar Negeri sudah dilakukan melalui Perencanaan dan memiliki manfaat langsung untuk menjalankan tugas, penguatan kelembagaan serta peningkatan hubungan baik dengan Negara yang dikunjungi 5. Tim Panja RUU Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI menyampaikan bahwa dengan kunjungan kerja Anggota dapat bertukar pikiran dan pengalaman secara langsung dengan pihak pengambil/penentu kebijakan pemerintah Negara 6. Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI menyampaikan bahwa aspirasi/masukan.beberapa masukan dari elemen masyarakat dapat di kirim ke 49

[email protected] atau dapat juga melalui email masing-masing anggota dan tenaga ahli. 7. Tim Panja RUU Tantang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR RI perlu menjelaskan bahwa masalah Bahasa yang digunakan dalam komunikasi dengan lembaga Negara lain sudah di atur dalam PP 16 tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia bagi presiden dan wakil presiden serta bejabat` negeri lainnya. oleh karena itu posisi penterjemah/interpreter menjadi releven.demikian menjadi periksa.

8. Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin Komisi VIII DPR Ri telah melakukan semua agenda kegiatan Kunjungan Kerja sesuai dengan yang direncanakan secara maksimal antara lain : a. Pertemuan dan kunjungan lapangan ke Malik Fahd Islamic School (MFIS) di Sidney. b.

Pertemuan dan dialog dengan Australian Federation Of Islamic Councils (AFIC) di Sidney.

c.

Pertemuan dan silaturahim dengan KJRI dan mahiswa Indonesia di Sidney.

d.

Pertemuan dengan Mr. Hugh Borrowman, First Assistant Secretary, Spatouth East Asia Division, Departement Of Foreign Affairs And Trade (DFAT) di Canberra.

e. Pertemuan dan Diskusi dengan Mr.Arati Waldergrave, Acting Branch Manager Social House, Departemen Keluarga, Perumahan, Pelayanan Masyarakat Dan Urusan Ada (State Department Of Familias, Housing, Community Service And Indigenous Affairs- Affairs-) di Canberra. f.

Pertemuan

dan dialog dengan Dubes RI, masyarakat

Indonesia di Canberra . g.

Pertemuan dan Dialog dengan Mr Stephen Kelly, National Manager for Aged and Internasional Program, Departemen Pelayanan Masyarakat (Departemen of Human Service ).di Canberra

h.

Pertemuan dan Diskusi dengan Mr . Peter Van Vilet, Assistant Secretary, Multicultural Affairs, Departement of Immigration and Citizenship (DIAC).di Canberra

i. Pertemuan dengan Badan Kerjasama Pembangunan Internasional Australia (AusAID). Di Canberra 50

j. Pertemuan dan Diskusi dengan Melbourne.

Oxfam (NGO penanganan Kemiskinan) di

k. Pertemuan dengan KJRI, Tokoh Masyarakat, Pelajar dan Mahasiswa Indonesia di Melborne.

9. Tim Panja RUU Tentang Penanganan Fakir Miskin perlu menyampaikan Hasil yang di dapatkan dari Kunjungan antara lain: a. Secara Umum. 1) Pertemuan ini juga menjadi bagian penting dan strategis dalam membangun hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan Australia, khususnya dengan Departemen yang terkait dengan Kebijakan sosial dan juga Lembaga Donor Dana baik yang merupakan bagian dari Pemerintah maupun NGO internasional di Australia yang selama tellah berkontribusi dalam penanganan Kemiskinan di Indonesia.

2) Pertemuan dengan Australian Federation Of Islamic Councils (AFIC) di Sidney memberikan diskripsi betapa besarnya peranan Ormas atau NGO keagamaan dalam perlindungan kepada komunitas Muslim di tengah mayoritas dan upaya yang dilakukan untuk peningkatan partisipasi Ummat Islam dalam bidang pendidikan, kesehatan, kerukunan beragama, ekonomi dan peranan sosial di Australia, Permasalahan lain yang juga terungkap dalam pertemuan ini berhubungan langsung Indonesia yakni masalah Jaminan Produk halal (ini menjadi masukan penting bagi Komisi VIII karena saat ini dalam pembahasan RUU Jaminan Produk Halal).

3)

Kunjungan Ke Malik Fahd Islamic School ( MFIS) mendapatkan bandingan bagaimana peran Pemerintah memberikan perhatian dari aspek anggaran, regulasi dan program untuk peningkatan mutu sekolah Swasta atau lembaga yang didirikan dan dikelola masyarakat atau lembaga Pendidikan Islam. Sekaligus menjadi bahan masukan bagi Kementerian Agama Di Indonesia dalam membuat ―Blue Print” atau “Grand Design” Lembaga Pendidikan Agama (Khususnya Islam) agar menjadi Lembaga Pendididan bermutu dan Unggul,

4)

Pertemuan dengan Departement of Immigration and Citizenship (DIAC) mendapatkan masukan bagaimana mengelola multikultural dari sisi agama, ras, budaya dan tingkat sosial yang berbeda yaitu dengan memberikan 51

pelayanan yang adil dan bebas diskriminasi. Kebijakan ini didukung oleh regulasi dan anggaran yang memadai. Implementasi pengelolaan mulktikultural di Australia ini juga menjadi penting bagi Komisi VIII DPR RI dalam kaitan dengan RUU Kerukunan Ummat Beragama ( KUB)

b. Secara Khusus Beberapa point penting sebagai masukan, yang dapat diadopsi secara keseluruhan, sebahagian atau tidak sama sekali ke dalam RUU Tentang Penangan Fakir Miskin adalah sebagai berikut:

1. Prinsip dasar: Masyarakat miskin (kurang beruntung atau berpendapat rendah ) di Australia benar-benar merasakan kehadiran dan peran Negara bagi dirinya dalam memberikan perlindungan maupun jaminan kehidupan yang layak. 2. Penanganan Fakir Miskin (orang yang kurang beruntung atau berpendapat rendah) di Australia melalui perlindungan sosial yang menggunakan skema Jaminan sosial yakni dengan pembayaran dan tunjangan

3. Perlindungan sosial dengan skema jaminan sosial bisa menjadi salah satu bentuk penanganan kemiskinan. Perlindungan sosial tidak dapat mengentaskan kemiskinan, karenanya perlindungan sosial harus terintegrasi dengan bentuk penanggulangan kemiskinan lainnya. Karena, menurut pendekatan yang dilakukan di Australia, cara yang terbaik untuk membantu orang miskin tidaklah dengan mentargetkan program-programnya hanya pada orang miskin saja. Dengan begitu, program dapat menjamin bahwa terdapat kerangka umum pengelolaan dan pendistribusian sumber-sumber, pelayanan-pelayanan dan kesempatan-kesempatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan orang dan dapat dijangkau oleh setiap orang. Dengan kata lain, dalam mengatasi kemiskinan, sistem negara Australia tidak hanya berupaya memberi bantuan pada orang miskin. Melainkan memberikan perlindungan sosial bagi semua orang agar terhindar dari kemiskinan( penambahan angka orang miskin)

52

4. Pendataan dan Penetapan Fakir Miskin (orang yang kurang beruntung atau berpendapat rendah) adalah dengan menggunakan a.

Kategori orang miskin menurut Poverty Line pada tahun 2008 terbagi menjadi :1). Mereka yang berada dalam angkatan kerja : iii. Satu Keluarga yang berpendapatan kurang dari AU$ 372,07/minggu(Rp 2.790.525). Terdiri dari dua orang dewasa (salah satunya bekerja) dan dua anak. iv. Seseorang yang berpendapatan kurang dari AU$255,92/minggu (Rp 1.919.400) 2). Mereka yang tidak berada dalam angkatan kerja (pensiunan atau manula) iii.

iv.

Satu Keluarga yang berpendapatan kurang dari AU$ 300,07/minggu (Rp 2.250.525) Terdiri dari dua orang dewasa (mendapatkan tunjangan dari pemerintah) dan dua anak Seseorang yang berpendapatan kurang dari AU$ 184/minggu (Rp1.380.000)

b. Tax Payment Number (NPWP kalau di Indonesia) TPN ini bisa digunakan untuk mengetahui berapa banyak gaji, siapa bekerja dimana, dan sebagainya. Dari data berbagai departemen. Dalam memberikan payment dianut sistem level service of income ( pelayanan yang diberikan berdasarkan tingkat pendapatan) Ada elektronik record yang diperoleh Centerlink berdasarkan transaksi yang dilakukan para Warga Negara Australia (WNA) dan Permanent Resident (PR), namun masih ada kewajiban dari pelanggan di antara WNA dan PR itu kepada Centerlink untuk memberikan laporan secara utuh. c. Untuk pensiunan dan mereka yang miskin, Centerlink yang menentukan apa bentuk bantuan dan berapa banyak yang bisa diberikan kepada mereka, artinya bahwa semua warga Australia yang sudah pensiun akan menerima dana pensiun ( hanya 1 jenis), namun jika dalam perkembangan waktu terjadi kecatatan tertentu maka tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan disability support pensiun. d. Mengenai sistem pembayaran pensiun, sistem di Australia bukanlah insurance based system, sehingga semua warga senior Australia yang lolos dari means test berhak mendapatkan tunjangan pensiun tanpa

53

memperhatikan pekerjaan mereka sebelumnya. Usia pensiun bagi kaum pria Australia adalah 65 tahun, sedangkan bagi wanita adalah 64 tahun. e. Means test dilakukan bagi para senior citizens untuk mengetahui tingkat penghasilan mereka setelah pensiun. Hasil dari tes tersebut akan menjadi acuan dalam pemberian dana pensiun, yaitu disesuaikan dengan tingkat kemakmuran mereka. Dengan demikian, maka senior citizen yang tidak mampu akan mendapatkan lebih banyak dari yang lebih mampu. Adapun yang masih mempunyai penghasilan tinggi dan mempunyai kekayaan yang berlebih, maka tidak f. Mereka yang menerima bantuan Centerlink adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari 62 dollar/minggu. Semakin besar penghasilan yang diterima, maka semakin kecil jaminan sosial yang diberikan pemerintah lewat Centerlink

5. Sumber pendanaan untuk penanganan kemiskinan ( orang-orang tidak beruntung dan pendapatan rendah) adalah 30 % dari APBN Australia.

6. Peran dan sinergi Pemerintah federal (pusat) dengan pemerintah lokal sangat kuat dalam penanganan kemiskinan, hampir semua sistem, mekanisme, pola penganggaran dan program-program dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah Pusat (Baca dalam Konstitusi dan sistem pemerintahan Australia). 7. Sistem jaminan sosial di Australia menggunakan subsidi silang, dimana masyarakat yang mampu membayar lebih dalam bentuk pajak yang dibayarkan kepada pemerintah, sehingga dapat membiayai masyarakat yang kurang beruntung ataupun yang masih berada di bawah mereka. 8. Penanganan kemiskinan di Negara Australia ada di 36 kementerian/lembaga Namun Centerlink adalah Badan pemerintah yang memberikan pembayaran jaminan sosial. Dengan adanya centerlink ini maka semua pelayanan sosial dapat dilakukan secara terintegrasi oleh pemerintah Australia.

9. Ada beberapa regulasi terkait penanganan masyarakat miskin ( UU terkait yang bisa jadi rujukan), antara lain a. Undang-Undang Jaminan Sosial 1991 (SSA) yang menggantikan Undang-

Undang Jaminan Sosial 1947.adalah suatu tindakan yang disahkan oleh 54

Parlemen Australia pada tahun 1991 untuk menyediakan pembayaran, kepada orang-orang yang memenuhi syarat di Australia, pensiun tertentu, manfaat dan tunjangan, dan untuk tujuan terkait lainnya. b. Undang-Undang Bantuan Siswa 1973 c. Undang-Undang Aged Care Act 1997 Aged Care Act 1997 d. Undang-Undang Perawatan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia 1991 e. Undang- Undang Pemeliharaan Anak (Child Care Act 1972) f. Undang-Undang Layanan Cacat Act 1986 g. Undang-Undang Asuransi Kesehatan 1973 h. Undang-Undang Administrasi Pelayanan Pendengaran Undang-Undang

1997 a. Home and Community Care Act 1985 Rumah dan Undang-Undang Perawatan Masyarakat 1985 b. Housing Assistance Act 1996 Bantuan Perumahan Act 1996 c. National Health Act 1953 Undang-Undang Kesehatan Nasional 1953 d. Undang-Undang Tunjangan Keluarga

(Family Assistance)

 Tunjangan Pajak Keluarga Bagian A - untuk orang tua atau wali untuk membantu dengan biaya membesarkan anak-anak.  Tunjangan Pajak Keluarga Bagian B - untuk keluarga penghasilan tunggal atau orang tua tunggal.  Tunjangan Imunisasi Bersalin - untuk anak-anak diimunisasi lengkap atau mereka dibebaskan dari imunisasi  Child Care Benefit - bagi keluarga untuk membantu dengan biaya penitipan anak.

10. Adanya kemudahan akses yang diberikan Negara kepada masyarakat untuk mendapat pelayanan sosial yang meliputi (i) pembayaran dan tunjangan bagi perawat penyandang cacat; (ii) bagi komunitas – pembayaran pemulihan akibat bencana melalui Australian Government Recovery Payment; (iii) untuk keluarga, meliputi Family Tax Benefit, Child Care Benefit, Baby Bonus, dan kartu perawatan kesehatan.(iv) Dalam bidang perumahan : bantuan biaya sewa rumah; (v) untuk penyandang cacat : dana pensiun bagi penyandang cacat, tunjangan sakit, dan tunjangan untuk mobilitas bagi penyandang cacat; dan (vi) untuk kaum manula 55

(senior citizens), berupa tunjangan pensiun serta kartu kesehatan;(vii) untuk kaum perempuan: memiliki program untuk meningkatkan persamaan gender melalui bidang ekonomi, keamanan dan status; (viii) untuk para pemuda yang telah lulus sekolah dan belum mendapatkan pekerjaan memberikan tunjangan dari Pemerintah yang disebut dengan New Start Allowance. namun mereka diharuskan untuk segera mencari pekerjaan dan Pemerintah Australia mengawasi mereka agar benar-benar mendapatkan pekerjaan sehingga New Start Allowance mereka dapat dihentikan; (ix)untuk penduduk asli (indigenous people) dengan memperkecil jurang pemisah antara penduduk asli dan bukan penduduk asli.

11. Sisten Pengawasan yang ketat oleh Negara/Pemerintah dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan (model pengawasan).

12. Penerapan pelayanan dan jaminan sosial `secara ketat bagi masyarakat miskin seperti kesehatan dan pendidikan, perumahan, transport.dll.

13. Adanya peran dunia usaha dalam memberikan bantuan dalam mengatasi kemiskinan, maka Pemerintah memberikan prosentase yang berada dan insentif kepada perusahaan yang memperkejakan orang cacat, selain itu kewajiban-kewajian tertentu lainnya yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan swasta. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk memberikan superannuation sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap mereka yang bekerja.

14. Program Penanganan berkesinambungan

Kemiskinan

itu

haruslah

15. Penanganan Kemiskinan sebaiknya memiliki fokus pada terpinggirkan yakni perempuan dan anak.

berkelanjutan

dan

orang-orang yang

16. Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) adalah satu bentuk penanganan yang dilakukan kepada suku aborigin (penduduk asli) atau kalau di Indonesia disebut suku Daerah adat terpencil yang difokuskan sesuai dengan kebutuhan/ kondisi di area tersebut ( local content), maka untuk suku aborigin, fokusnya adalah perempuan untuk mengembangkan ide-ide bagi kaum 56

wanita Aborigin karena sebahagian besar wanitalah yang menjadi tulangpunggung keluarga.

17. Adanya perhatian khusus yang diberikan Pemerintah Australia sebagai bentuk perlindungan Sosial bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dengan unit pelayanan yang bersifat bergerak (servicing unit) atau pemberian pelayanan bantuan yang dilakukan secara mobile.

LAMPIRAN 2

57

“Undang-Undang Kesejahteraan Yang Ada Di Australia”

1. Aged Care Act 1997 Aged Care Act 1997 2. Undang-Undang Perawatan Penyandang Cacat dan Lanjut Usia 1991 3. Undang- Undang Pemeliharaan Anak (Child Care Act 1972) 4. Undang-Undang Layanan Cacat Act 1986 5. Undang-Undang Asuransi Kesehatan 1973 6. Undang-Undang Administrasi Pelayanan Pendengaran Undang-Undang 1997 7. Home and Community Care Act 1985 Rumah dan Undang-Undang Perawatan Masyarakat 1985 8. Housing Assistance Act 1996 Bantuan Perumahan Act 1996 9. National Health Act 1953 Undang-Undang Kesehatan Nasional 1953 10. New Tax System (Family Assistance) Act 1999 Sistem Perpajakan Baru (Bantuan Keluarga) Act 1999 11. Nursing Homes Assistance Act 1974 Perawatan Rumah Bantuan Undang-Undang 1974 12. Social Security Act 1991 Undang-Undang Jaminan Sosial 1991 Includes the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs guide to the Act, as well as the Social Security (Administration) Act 1999 and the Social Security (International Agreements) Act 1999 Termasuk Departemen Keluarga, Perumahan, Pelayanan Komunitas dan Adat panduan Negeri untuk UU, serta Jaminan Sosial (Administration) Act 1999 dan Jaminan Sosial (Perjanjian Internasional) Undang-Undang 1999 13. Veterans Entitlements Act 1986 Veteran hak Act 1986

58