LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI KE PROVINSI ACEH TANGGAL 12 S.D. 14 JULI 2013
SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI JAKARTA 2013
1
BAB I PENDAHULUAN A.
DASAR KUNJUNGAN KERJA 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Budget, dan Pengawasan 2. Peraturan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib DPR RI : a. Pasal 4 fungsi DPR RI meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi Anggaran ; b. Pasal 5 ayat (3) bahwa Fungsi pengawasan sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf C dilaksanakan melalui pengawasan atas undang-undang dan APBN; c. Pasal 6 tentang tugas dan wewenang DPR RI 3. Keputusan rapat Komisi VIII DPR RI
B.
MAKSUD DAN TUJUAN
Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan program penanganan bencana gempa bumi sesuai perencanaan. Selain itu kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, termasuk terhadap APBN Tata Tertib DPR RI pasal 5 ayat (3) khususnya dana BA 999, serta menggali dan menyerap aspirasi Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Sedangkan tujuankunjungan kerja ini secara khusus bertujuan mendapatkan penjelasan langsung berupa data faktual tentang pelaksanaan penanganan bencana gempa bumi baik dalam penanganan darurat, penanganan korban dan perencanaan pemulihan.
2
BAB II DATA DAN FAKTA
I.
Kejadian Gempa Bumi 1. Gempabumi 6,2 SR dengan kedalaman 10 km, Selasa (2/7) pukul 14:37:03 WIB di Provinsi Aceh. Pusat gempa di daratan berada 35 km Barat Daya Kab. Bener Meriah atau 43 km Tenggara Kab. Bireuen, atau 50 km Barat Laut Kab. Aceh Tengah; 2. Gempa dirasakan 15 – 45 detik oleh warga Bener Meriah dan Aceh Tengah sangat kuat. Masyarakat panik dan berhamburan ke laura rumah; 3. Sumber gempa berasal dari sesar aktif di daratan pada segmen Aceh dari sesar Sumatera atau Sesar Semangko. Sesar Sumatera memiliki 19 segmen dengan panjang keseluruhan 1.900 km, sangat aktif dan berupa, strike-slip atau sesar geser; 4. Total terjadi gempa susulan sebanyak 15 kali gempa susulan; 5. Daerah terdampak Kabupaten Bener Meriah (8 Desa di 5 Kecamatan) dan Kabupaten Aceh Tengah (232 Desa di 12 Kecamatan).
3
II.
Dampak Gempa
4
5
III. Upaya yang dilakukan 1. Posko BNPB berkoordinasi dengan BPBA Aceh, BPBA Bener Meriah, BPBA Aceh Tengah; 2. Kepala BNPB melaporkan kepada Presiden mengenai dampak dan penanganan gempa Aceh pada Selasa (3/7) pukul 18.00 WIB; 3. Presiden menginstruksikan kepada Kepala BNPB dan aparat terkait untuk melaksanakan penyelamatan terhadap korban dan mengerahkan potensi yang ada membantu penanganan gempa di Aceh; 4. BNPB, SRC PB, Kemkes, Kemsos dan Kem PU berangkat ke Aceh pada Selasa, 19.00 WIB menggunakan pesawat charter untuk melakukan koordinasi dan kaji cepat dengan Pemda. BNPB memberikan pendampingan (memperkuat) Pemda dalam penanganan bencana; 5. BPBA, TNI, Polri, SKPD dan PMI di daerah melakukan upaya pencarian, penyelamatan korban dan distribusi bantuan; 6. Tim BNPB, SRC PB, Kemsos, Kemkes dan KemPu menuju Bener Meriah melakukan koordinasi dengan Bupati Bener Meriah. Pendirian Posko Tanggap Darurat di Pendopo Kantor Bupati Bener Meriah; 7. Gubernur Aceh menyatakan bencana tingkat provinsi dan menetapkan masa tanggap darurat selama 2 minggu (3 – 17 Juli 2013), serta dievaluasi sesuai dengan kondisi di lapangan; 8. BNPB mengirimkan : 1. Helicopter Collibri TNI AU yang berada di Pekanbaru ke Aceh untuk membantu penyelamatan dan pencarian korban, khususnya di daerah perbatasan antara Bener Meriah dan Aceh Tengah. 2. Pesawat CN 235 ke Aceh untuk melakukan foto udara dan kaji cepat dampak kerusakan akibat gempa. 6
9. Pasukan TNI/Polri sebanyak 1.524 personil siap digerakkan ke Aceh jika diperlukan. Pasukan tersebut masih berada di Riau untuk melakukan penanganan bencana asap di Riau. 10. Menkokesra, Mensos, Sestama BNPB, es 1 Kemen PU dan es 1 Kemkes berangkat ke Aceh pada pukul 10.00 Wib. Setiba di Bener Meriah segera melakukan rapat koordinasi; 11. Menkokesra menyerahkan dana siap pakai Rp 250 juta untuk masing-masing BPBA Bener Meriah dan BPBA; 12. Stock Buffer bantuan BNPB yang ada di BPBA Aceh dan Logistik Peralatan (daftar terlampir); 13. Pencarian dan penyelamatan korban, pelayanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar ditingkatkan; 14. Kepala BNPB memimpin rapat koordinasi di Posko Bener Meriah dihadiri Bupati Bener Meriah dan Aceh Tengah, TNI, Polri, BPBA, dan SKPD terkait. Ka. BNPB berkunjung daerah terparah di Kec. Ketol, Aceh Tengah; 15. Tim dan alat kesehatan dari Kemenkes mencukupi semua kebutuhan senilai Rp. 228.825.200,-; 16. Kemen PU telah mengerahkan alat berat untuk penanganan kerusakan jalan. Kebutuhan air bersih dipenuhi dari 2 uniy tangki mobil dan 20 hidran umum di Bener Meriah; 17. Kemensos telah mengirim bantuan logistik beras 30 ton, sarden, tenda dll senilai Rp 2,1 milyar; 18. Masing-masing Dinsos telah mengeluarkan 2 ton beras di Bener Meriah dan Aceh Tengah; 19. Basarnas mengerahkan 82 personil untuk SAR; 20. Sudah tidak ada daerah yang terisilor. Semua dapat dijangkau; 21. Pencarian dan penyelamatan korban, pelayanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar ditingkatkan; 22. Telah dilakukan upaya pembersihan dan perbaikan darurat jalan yang rusak akibat longsor sebanyak 7 titik di Kabupaten Bener Meriah dan 15 Titik di Kabupaten Aceh Tengah; 23. Pemulihan aliran listrik; 24. Upaya pembersihan jalan yang mengalami longsor dengan mengerahkan alat berat. IV. Rencana Tindak lanjutPercepatan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari kondisi darurat ke pemulihan darurat, yang meliputi : a. Sektor perumahan: agar pengungsi tidak terlalu lama tinggal di tenda – tenda, diperlukan adanya bantuan perumahan b. Sektor Infrastruktur: agar dapat membantu kelancaran pendistribusian bantuan dan kegiatan perekonomian. 2. Untuk mengatasi mata pencaharian korban bencana yang terganggu maka diperlukan adanya penggunaan tenaga kerja dalam berbagai kegiatan penanganan bencana (Cash for Work); 7
3. Mengingat kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi, maka diperlukan peningkatan dana cadangan bencana alam sebagaimana yang telah diusulkan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI sebesar 6,5 Trilyun.
8
BAB III REKOMENDASI Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, Komisi VIII DPR RI menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR RI mendesak BNPB segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan perencanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempabumi di Provinsi Aceh. yang meliputi recana kegiatan dan dukungan anggarannya. dengan mengutamakan perumahan masyarakat pada tahap transisi darurat kepemulihan.
2. Komisi VIII DPR RI mendesak BNPBMelakukan pendataan dan perencanaan pemulihan perumahan masyarakat korban gempa bumi di Aceh dengan mengupayakan agar bagi Rumah Rusak Berat mendapat bantuan Rp 60.000.000,-, Rumah Rusak Sedang Rp 30.000.000,- dan Rumah Rusak Ringan Rp 20.000.000,- dengan pertimbangan letak geografi jauh.
Jakarta, 13 Juli 2013
PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI WAKIL KETUA,
H. SAYED FUAD ZAKARIA, SE
9
KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN SEKRETARIS UTAMA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2012-2013 SELASA, 09 JULI 2013
Setelah mendapat penjelasan secara lisan dan tertulis, serta mendengarkan jawaban Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan (BNPB) atas pertanyaan Anggota Komisi VIII DPR-RI tentang ”Evaluasi Penanganan Bencana Kebakaran Hutan di Provinsi Riau dan Gempabumi di Provinsi Aceh,”maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
3. Komisi VIII DPR RI
dapat memahami penjelasan Sekretaris Utama BNPB atas Evaluasi Penanganan Bencana Kebakaran Hutan di Provinsi Riau dan Gempabumi di Provinsi Aceh. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI mendesak kepada BNPB melakukan tindak lanjut beberapa hal sebagai berikut: a. Melakukan langkah cepat dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pencegahan dampak bencana kebakaran hutan. b. Berkoordinasi dengan aparat yang berwenang untuk mengambil langkah penegakan hukum. c. Melakukan penanganan bagi korban bencana gempabumi di Aceh.
4. Komisi VIII DPR RI mendesak BNPB segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan perencanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempabumi di Provinsi Aceh. yang meliputi recana kegiatan dan dukungan anggarannya. dengan mengutamakan perumahan masyarakat pada tahap transisi darurat kepemulihan,
PIMPINAN KOMISI VIII DPR-RI WAKIL KETUA,
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA SEKRETARIS UTAMA,
H. GONDO RADITYO GAMBIRO,
IR. FATCHUL HADI, Dipl.H,E.
10
