LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR-RI DALAM RANGKA KESELAMATAN TRANSPORTASI ANGKUTAN LAUT DAN PENYEBERANGAN KE PROVINSI SULAWESI SELATAN TGL. 09 s.d. 11 JUNI 2016
KOMISI V DPR-RI JAKARTA, 2016
DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN…………………........…………………………………………… 3 I.1. Dasar Hukum ………………..….……………………………………………………… 3 I.2. Maksud dan Tujuan …………….………………..…………………………......... 3 I.3. Lokasi dan Waktu ………….…………………………………………………….. …. 4 I.4.Daftar Anggota Rombongan ……………………………………………
4
II.. GAMBARAN UMUM KECELAKAAN TRANSPORTASI LAUT....................5 III. PRESENTASI OTORITAS PELABUHAN MAKASSAR III. PRESENTASI BASARNAS (KANTOR SAR MAKASSAR)…………………….16 1V. TEMUAN DAN REKOMENDASI …………………………………………………………….22 V. PENUTUP ……………...…………………………………………………….…........23
2
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR RI DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT DAN PENYEBERANGAN DALAM RANGKA ANGKUTAN LEBARAN 2016 DI PROPINSI SULAWESI SELATAN I. PENDAHULUAN I.1 Dasar Hukum 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23; 2. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan
Rakyat,
Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. I.2 Maksud dan Tujuan Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI adalah : a. Untuk melakukan pengawasan dengan melihat secara langsung kondisi infrastruktur angkutan laut dan penyebarangan di Sulawesi Selatan. b. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan infrastruktur angkutan laut dan penyeberangan dalam menghadapi angkutan lebaran tahun 2016 . Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 58, ayat (3), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib 3
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu:
butir a.
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
butir d.
Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 59 ayat (3) juga menyatakan bahwa: ”Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:”
butir f
mengadakan
kunjungan
kerja
dalam
masa
reses
atau
mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti. I.3 Lokasi dan Waktu Dalam Masa Sidang V Tahun Sidang 2015 - 2016, Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka peninjauan
infrastruktur angkutan
laut dan penyeberangan dalam menghadapi angkutan lebaran 2016 jalan pada tanggal 9-11 Juni melakukan
peninjauan,
2016. Dalam kunjungan ini, Komisi V DPR RI pertemuan,
penyerapan
aspirasi,
dialog,
dan
melakukan komunikasi intensif dengan mitra Komisi V yang terkait. Adapun agenda kunjungan di Sulawesi Selatan adalah : 1. Pertemuan dengan mitra Komisi V yang membidangi transportasi laut yaitu Ditjend Perhubungan Laut,
Otoritas Pelabuhan Utama Makassar,
Jajaran Syahbandar Makassar, KSOP Pare-Pare, Basarnas Kantor Sar Makassar dan BMKG. 2. Peninjauan lapangan ke dalam salah satu angkutan laut yakni Kapal Pelni Loro Londa I.4 Daftar Anggota Rombongan Anggota Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka peninjauan jalan Palu-Parigi adalah sebagai berikut:
4
DAFTAR NAMA ANGGOTA KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI V DPR-RI DALAM RANGKA KESELAMATAN TRANSPORTASI ANGKUTAN LAUT DAN PENYEBERANGAN KE PROVINSI SULAWESI SELATAN TGL. 09 s.d. 11 JUNI 2016
NO NO.
NAMA
FRAKSI
JABATAN
PDIP
Anggota
ANG 1
A-162
DRS. YOSEPH UMARHADI, M.SI, MA
2.
A-311
HAMKA B. KADY
PG
Anggota
PG
Anggota
3
A-318
DRS. H. ROEMKONO
4
A-390
H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, SE
P. GERINDRA
Anggota
5
A-331
ADE REZKI PRATAMA, SE
P. GERINDRA
Anggota
6.
A-452
DR. IR. H. BAHRUM DAIDO, M.SI
PARTAI DEMOKRAT
Anggota
7.
A-453
DRS. UMAR ARSAL
PARTAI DEMOKRAT
Anggota
8.
A-502
IR. H. ANDI TAUFAN TIRO
PAN
Anggota
9.
A-44
H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Sg
PKB
Anggota
10
A-103
H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S,SOS
PKS
Anggota
11.
A-521
HJ. NURHAYATI
PPP
Anggota
12
A-543
HJ. FATMAWATI RUSDI, SE
PPP
Anggota
13.
A-32
H. AHMAD H.M. ALI, SE
P. NASDEM
Anggota
14.
A-548
FAUZIH AMRO, M.SI
P. HANURA
Anggota
SEKRETARIAT 16.. 17.
AAN YULIANINGSIH, S.SOS MUHAMMAD SODIK, SE
JABATAN SEKRETARIAT SEKRETARAT
18.
MUHAMMAD SUBQI
SEKRETARIAT
19.
SALIHUDIN
TENAGA AHLI 5
20..
MASTUR PRANTONO
PEMBERITAAN
21.
SYAMSUL BAKHRI
TV PARLEMEN
II. GAMBARAN UMUM KECELAKAAN TRANSPORTASI LAUT
Karakteristik Kecelakaan Transportasi Laut pada umumnya menurut KNKT adalah :
a. Kecelakaan Sebagai Kejadian Yang Langka b. Kecelakaan Sebagai Suatu Peristiwa Yang Tidak Tahu Kapan Akan Terjadi c. Kecelakaan Sebagai Peristiwa-Peristiwa Multi Faktor Kecelakaan yang terjadi di sungai, danau, dan penyeberangan yang sampai ke Mahkamah Pelayaran pada tahun 2006 lebih disebabkan oleh faktor kesalahan manusia (88%), dan hanya sedikit kejadian kecelakaan di perairan yang disebabkan oleh faktor alam.
Kecelakaan angkutan air sebagian besar terjadi karena overcrowding dan sistem navigasi, yang ditandai dengan lebih tingginya jumlah penumpang dan barang jika dibandingkan dengan daya muat kapal. Keberadaan penumpang yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan dalam kondisi kecelakaan, juga menjadi penting untuk diperhatikan, mengingat pengguna transportasi air ini masuk dalam kategori kelompok rentan (vulnerable).
Dapat di simpulkan bahwa penyebab kecelakaan kapal terjadi pada : 1. Operator a. Keselamatan Kapal o Banyak kapal dibuat secara tradisional/ tidak mempunyai sertifikat o Banyak pembuatan kapal tidak mengikuti arahan gambar kapal yang sudah disyahkan. o Banyak sertifikat kapal sudah Kadaluarsa o Peralatan komunikasi/ navigasi kapal kurang berfungsi b. Pemuatan o Pemuatan berlebihan terutama on-deck o Penempatan muatan/ peningkatan tidak benar o Pemuatan penumpang berlebihan o Kesadaran penumpang masih kurang 2. Pengawasan Aparat 6
o Kapal dapat keluar/ masuk tempat dimana saja o Jumlah lokasi aparat pengawas terbatas o Tidak semua tempat singgah kapal dapat diawasi o Kemungkinan pemeriksaan kurang teliti 2. Pengawasan Aparat o Kapal dapat keluar/ masuk tempat dimana saja o Jumlah lokasi aparat pengawas terbatas o Tidak semua tempat singgah kapal dapat diawasi o Kemungkinan pemeriksaan kurang teliti 3. Pengguna Jasa / Masyarakat o Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya keselamatan pelayaran o Sering memaksakan kehendak tanpa memperdulikan keselamatan pelayaran o Sedangkan faktor-faktor penyebab yang secara langsung sebagai penyebab kecelakaan transportasi laut adalah : 1. Faktor manusia Faktor manusia merupakan faktor yang paling besar yang antara lain meliputi:
kemampuan
awak
kapal
dalam
menguasai
berbagai
permasalahan yang mungkin timbul dalam operasional kapal,
Secara sadar memuat kapal secara berlebihan
2. Faktor teknis Faktor teknis biasanya terkait dengan kekurang cermatan didalam desain
kapal,
penelantaran
perawatan
kapal
sehingga
mengakibatkan kerusakan kapal atau bagianbagian kapal yang menyebabkan kapal mengalami kecelakaan, terbakarnya kapal seperti yang dialami Kapal Tampomas diperairan Masalembo, Kapal Livina. 3. Faktor alam Faktur cuaca buruk merupakan permasalahan yang seringkali dianggap
sebagai
penyebab
utama
dalam
kecelakaan
laut.
Permasalahan yang biasanya dialami adalah badai, gelombang yang 7
tinggi yang dipengaruhi oleh musim/badai, arus yang besar, kabut yang mengakibatkan jarak pandang yang terbatas.
Sumber : KNKT, 2009 II.2. PRESENTASI OTORITAS PELABUHAN MAKASSAR Dasar pelaksanaan angkutan lebaran tahun 2016 Instruksi presiden no.3 tahun 2004 tanggal koordinasi
19 oktober 2004 tentang
penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu;
Instruksi direktur jenderal perhubungan laut no : um.008/41/2/djpl-16 tanggal 31 mei 2016 tentang persiapan penyelenggaraan angkutan laut lebaran tahun 2016 (1437 h); Keputusan
kepala
kantor
otoritas
pelabuhan
utama
makassar
no.
01/sk/01/op.mks-16 tanggal 08 juni 2016 tentang pembentukan tim posko angkutan laut lebaran 2016 (1437 h) di pelabuhan makassar; Rapat koordinasi teknis instansi terkait tanggal 8 juni 2016 tentang kesiapan pelaksanaan posko angkutan lebaran tahun 2016 (1437 h) di pelabuhan makassar.
8
9
10
11
12
13
14
Kekuatan Personil Kekuatan personil untuk seluruh instansi terkait selama Angkutan Laut Lebaran 2016 (1437 H) Berjumlah 107 personil Permasalahan : Fasilitas terminal penumpang perlu ditingkatkan Tingkat disiplin penumpang yang dirasa masih kurang, terutama pada saat bersamaan 2 kapal penumpang yang sandar; Kurangnya disiplin penumpang terhadap kebersihan, ukuran dan jumlah barang bawaan Banyaknya pedagang kaki lima pada area terminal penumpang Langkah & Tindakan untuk menunjang kesiapan angkutan laut lebaran 2016 (1437 h) di Pelabuhan Makassar :
15
PT. Pelindo akan memasang tenda tambahan terkait dengan fungsi pelayanan Dilakukan sosialisasi melalui media massa dan memasang spanduk – spanduk yang isinya menghimbau agar calon penumpang dapat menyesuaikan keberangkatan kapal
( sesuai schedule )
Telah dilakukan rapat koordinasi bila kelebihan barang bawaan agar dimasukkan dalam bagasi melalui ekspedisi Meningkatkan peran dan fungsi petugas keamanan untuk menertibkan pedagang kaki lima ( PKL ) guna terciptanya kelancaran arus lalu lintas kendaraan dan orang. II.3. Presentasi Basarnas (Kantor Sar Makassar) Secara ringkas kantor sar Makassar mempresentasikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tugas pokok kantor Sar 2. Fungsi kantor Sar 3. Luas wilayah kerja kantor Sar Makassar 4. Jumlah Personil Kantor Sar Kelas A Makassar 5. Pelaksana Tugas Pos Sar 6. Klasifikasi Pendidikan Sar 7. Sarana Sar yang terdiri sarana darat, laut dan udara 8. Peralatan Sar Pendukung
16
17
18
Kegiatan Pembinaan, Latihan Potensi SAR dan Koordinasi Kegiatan Internal: •
Kegiatan Pembinaan Pengetahuan dan keterampilan (materi Kelas, Pendidikan Lanjutan, Simulasi dan Latihan)
•
Kegiatan Pembinaan Fisik (Kesemaptaan Rescuer)
•
Latihan Potensi SAR Daerah 2 (MFR,Water Rescue)Kab.Bone
Kegiatan Pembinaan, Latihan Potensi SAR dan Koordinasi Kegiatan Eksternal : •
Koordinasi dan MoU dengan MATC dan hal penanganan kecelakaan penerbanagan
•
Pembinaan Potensi SAR melalui Pemberian Keterampilan SAR (Latihan Potensi SAR Daerah)
•
Rapat Koordinasi
•
Latihan SAR Daerah
•
Permintaan kerjasama dari Instansi Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan berupa pemberian pengetahuan SAR
•
SAR Goes To School (Pemberian pengetahuan dasar SAR Ke sekolah-sekolah TK,SD, SMP, SMA)
Pembinaan Yang bersifat permintaan Kerjasama Potensi KeKantor SAR Makassar : Kegiatan Tahun 2013 •
Kunjungan Peminatan Gawat darurat PSIK UNHAS,
•
Latdas XVII TBM Calcaneus Unhas
19
•
Ekspedisi NKRI Komando resor Militer 141 Toddopuli, National Rafting And River Rescue KSR 105 Univ 45,
•
Life Guard Penyelamatan diair Aston mks Hotel and Convention Center
•
Simulasi Arum Jeram Rescue Swuara Bhuwana
•
Latihan Survivel dasar Komando operasi TNI AU II
•
Peminatan Gawat Darurat STIKES Mega Reszki
Dari Beberapa Potensi SAR, 280 orang telah berlisensi Sertifikat Basarnas Kegiatan Tahun 2014 •
materi penyuluhan dan gladi penanggulangan Bencana BPBD Kota Makassar
•
Jungle Rescue Korps Sukarela PMI Unhas
•
Pelatihan petugas penanggulangan bencana alam Dinas Sosial
•
Pembinaan tanggap darurat bencana terhadap aparat Pemda, Dunia Usaha dan masyarakat
kegiatan Tahun 2015 •
Road accident rescue Tol Nusantara Makassar
•
MFR SAR Unm
•
Simulasi Uji Coba Protab Penanggulangan bencana Banjir dan tanah longsor KKN Unhas dan Kodam VII/ Wrb,
Kegiatan Tahun 2016 •
Tanggap Darurat Bencana Dinas Sosial Prov. Sul-sel
•
Siaga SAR Khusus Latihan Kesiapsiagaan Banjir dan Tanah Longsor Kab Pangkep
20
KENDALA Wilayah laut yang luas merupakan jalur ALKI 2 serta wilayah darat meliputi 2 provinsi belum sebanding dengan kekuatan penanganan SAR (Jumlah Pos SAR, jumlah SDM, jumlah sarana prasarana, pembinaan Potensi SAR) sehingga mengurangi kecepatan response time SOLUSI USULAN Penambahan 4 Pos SAR baru: - Pos SAR Palopo - Pos SAR Bantaeng - Pos SAR Pare-Pare - Pos SAR Pasang Kayu Peningkatan Pos SAR Mamuju agar menjadi Kantor SAR Mamuju Penambahan jumlah SDM (tenaga Rescuer, Medis dan ABK) Penambahan 1 unit rescue boat 60 mtr (bahan dari besi/alumunium), 2 unit
rescue boat 40 meter Penempatan 1 unit helikopter Penambahan 8 unit sea rider dan 4 unit Rubber Boat Peningkatan jumlah pembinaan dan koordinasi potensi SAR
21
III.
Temuan
Pada kunjungan ke Pelabuhan Makassar Komisi V DPR memuji
Ditjen
Perhubungan Laut yang menggelar ramp check terhadap seluruh kapal penumpang dalam menyongsong hajat besar angkutan Lebaran. Namun Komisi V menekankan perlunya koordinasi dan pengawasan dalam menangani angkutan lebaran tahun 2016 ini. Karena, Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) sudah
ada,
tinggal
pengawasan
dan
kedisplinan yang harus
ditingkatkan supaya arus mudik dan balik ini berjalan maksimal. Selama ini kecelakaan terjadi karena ketidakdisiplinan, keteledoran dan kelalaian masingmasing bandara dan pelabuhan. IV . Rekomendasi 1. Komisi V DPR menyampaikan salut dan memberikan apresiasi atas kesiapan pemangku kepentingan transportasi laut dalam menyambut arus mudik lebaran tahun 2016 ini.
22
2. Komisi V DPR RI meminta kepada pihak ditjen Perhubungan Laut tentang perlunya
peningkatan pengawasan dan pengendalian
system, untuk
menambah sisi pengawasan dan pengendalian transportasi lebaran.
IV. PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur Angkutan Laut dan Penyebarangan di Propinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan angkutan lebaran 2016. Komisi menjadikan laporan ini sebagai data/informasi yang akan disampaikan dalam Rapat Komisi V DPR RI dengan mitra pemerintah.
Jakarta, 30 Juni 2016
Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI KETUA TIM KUNKER
DRS. YOSEPH UMARHADI, M.SI, MA No.Anggota : A-162
23
