LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KE PROVINSI JAWA TENGAH 14 – 16 APRIL 2016 I. PENDAHULUAN Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2015-2016, Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 14 sampai dengan 16 April 2016. Sesuai dengan ruang lingkup tugasnya di bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional dan perbankan, Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah serta instansi-instansi Pemerintah Pusat dan mitra kerja Komisi XI DPR RI yang ada di daerah. Komisi XI DPR RI merupakan salah satu alat kelengkapan DPR RI yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional serta Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank yang bermitra kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, OJK, Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, BPKP, BPS, Sekretariat Jenderal BPK RI, LKPP, LPS, dan LPEI. Pada kesempatan Kunjungan Kerja pada hari ini Komisi XI DPR RI bermaksud mendapatkan data dan informasi terkini guna mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai perencanaan dan pengawasan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana kita ketahui, pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.
Sebagai
informasi,
Komisi
XI
DPR
RI
telah
menetapkan
target-target
pembangunan dalam kesimpulan Rapat Kerja Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target-target pembangunan tersebut merupakan acuan bagi Pemerintah dalam mengelola APBN bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016 disebutkan: “Pemerintah dalam melaksanakan APBN Tahun Anggaran 2016 mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yang tercermin dalam: a. Penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,0% (sembilan koma nol persen) sampai dengan 10,0% (sepuluh koma nol persen); b. Penyerapan tenaga kerja sebesar 2.000.000 (dua juta) orang; c. Tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 5,2% (lima koma dua persen) sampai dengan 5,5% (lima koma lima persen); d. Penurunan Gini Ratio menjadi sebesar 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan); dan e. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 70,1 (tujuh puluh koma satu). Guna mendukung target-target pembangunan yang sudah disepakati antara Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Keuangan, maka percepatan pembangunan di daerah perlu didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN sehingga dapat meningkatkan investasi, kesempatan kerja dan usaha, konsumsi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sebab pada hakekatnya tujuan dari pembangunan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai target-target pembangunan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 20052025 adalah untuk: a. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional, b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah,
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasaan, d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ini, Komisi XI DPR RI ingin mendapatkan gambaran jelas mengenai sejauh mana rencana pembangunan serta capaian kinerja pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, kami juga ingin melihat efektivitas perencanaan tersebut untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Perbaikan tentunya akan terus kita lakukan bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kami juga ingin mendengar masukan dan input program kerja pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk dapat kami teruskan dalam Rapat-rapat kerja dengan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Sebagai bagian akhir dari pengantar ini, kami berharap kepada semua instansi yang hadir pada hari ini untuk mendukung program pembangunan di Indonesia yang tepat sasaran dan berkesinambungan sehingga dapat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia terutama di Provinsi Jawa Tengah. Adapun susunan keanggotaan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
No.
No. Angg
Nama Anggota
Fraksi
Keterangan Wakil Ketua Komisi XI
1.
365
Ir. H. Soepriyatno
F. GERINDRA
Ketua Tim
2.
463
H. Jon Erizal, SE., MBA
F. PAN
Anggota
3.
185
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
F. PDIP
Anggota
4.
189
Indah Kurnia
F. PDIP
Anggota
5.
218
Ir. G. Michael Jeno, MM
F. PDIP
Anggota
6.
196
Eva Kusuma Sundari
F. PDIP
Anggota
7.
320
Edison Betaubun, SH., MH
F. PG
Anggota
8.
287
M. Sarmuji, SE, M.Si
F.PG
Anggota
9.
379
H. Wilgo Zainar
F. GERINDRA
Anggota
10.
421
H. Amin Santono, S. Sos
F. PD
Anggota
11.
480
Mohammad Hatta
F. PAN
Anggota
12.
68
Hadi Zainal Abidin
F. PKB
Anggota
13.
116
Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc
F. PKS
Anggota
14.
519
H. Donny Ahmad Munir, ST., MM
F. PPP
Anggota
15.
27
Johnny G. Plate, SE
F.NASDEM
Anggota
II. INFORMASI DAN TEMUAN A. PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 1. Arah pelaksanaan kebijakan pada perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah : Arah kebijakan perencanaan pembangnan di Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada upaya pencapaian target sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang setiap tahunnya dijabarkan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan permasalahan dan lingkungan strategis (internal dan eksternal). Sebagaimana Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, maka arah kebijakan perencanaan pembangunan tahun 2016 seseuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016 tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 adalah “Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat Didukung Infrastruktur yang Semakin Mantap”. Penentuan arah kebijakan berdasarkan pada hasil evaluasi pembangunan serta permasalahan yang ada. Permasalahan pembangunan Jawa Tengah antara lain : a. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran Perkembangan kemiskinan di Jawa Tengah selama kurun waktu 20112015 cenderung mengalami penurunan, namun jumlah absolutnya masih
cukup besar, yaitu sebanyak 4,505 juta jiwa (13,32%) pada tahun 2015 dengan garis kemiskinan sebesar Rp309.314 per kapita/bulan. Jika dibandingkan dengan Provinsi lain se Jawa Bali dan Nasional, Provinsi Jawa Tengah menempati urutan ke duaa setelah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemiskinan Nasional dan Provinsi se Jawa – Bali Tahun 2014 – 2015 2014 No.
Provinsi/Nasional
2015
(ribu jiwa)
(%)
(ribu jiwa)
(%)
1.
DKI Jakarta
412,79
4,09
368,67
3,61
2.
Bali
195,96
4,76
218,79
5,25
3.
Banten
649,19
5,51
690,66
5,75
4.
Jawa Barat
4.238,96
9,18
4.485,66
9,57
5.
Jawa Timur
4.748,42
12,28
4.776,97
12,28
6.
Jawa Tengah
4.561,83
13,58
4.505,78
13,32
7.
D.I. Yogyakarta
532,58
14,55
485,56
13,16
27.727,78
10,96
28.513,60
11,13
Nasional
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014 dan 2015
15 Kabupaten/Kota dengan angka kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Wonosobo,
Kebumen,
Brebes,
Purbalingga,
Rembang,
Pemalang,
Banjarnegara, Banyumas, Sragen, Demak, Klaten, Purworejo, Cilacap, Grobogan dan Blora. Jumlah pengangguran di Jawa Tengah selama periode tahun 2011-2015 mengalami penurunan, Tahun 2015 sebesar 860 ribu jiwa (4,99%), menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 996 ribu jiwa (5,68%). 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada di atas rata-rata TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), antara lain Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kota Magelang, Kabupaten Pati, Kota
Surakarta,
Kabupaten
Kendal,
Kabupaten
Sragen
dan
Kabupaten
Pekalongan. b. Potensi Unggulan Daerah yang masih belum dikembangkan : Salah satu potensi unggulan daerah Provinsi Jawa Tengah yang masih belum dikembangkan secara optimal yaitu bidang pariwisata. Jumlah Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Provinsi Jawa Tengah saat ini sebanyak 467 DTW yang terbagi pada: 85 DTW Budaya, 148 DTW Alam, 117 DTW Buatan, 19 DTW Minat Khusus dan 98 event yang tersebar di 35 Kabupaten/Kota. Diantara daerah tujuan wisata tersebut, terdapat 4 destinasi wisata utama yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yaitu Kawasan Candi Borobudur, Museum Purbakala Sangiran, Kawasan Wisata Dieng dan Kepulauan Karimunjawa. Jika dilihat daru jumlah kunjungan, meskipun terdapat kenaikan wisatawan nusantara dari 26,50 juta orang oada tahun 2013 menjadi 29,85 juta orang pada 2014 dan wisatawan mancanegara dari 379.912 pada tahun 2013 menjadi 429.584 orang pada tahun 2014, namun kenaikannya dirasa masih belum signifikan jika dibandingkan dengan jumlah DTW yang ditawarkan. Hal tersebut disebabkan antara lain karena masih rendahnya daya tarik obyek wisata dan kesiapan infrastruktur pariwisata (transportasi, akses jalan masuk obyek wisata dan fasilitas pendukung). c. Rendahnya Kesehatan Masyarakat dan Tingkat Pendidikan Permasalahan yag perlu mendapat perhatian pada bidang kesehatan masyarakat antara lain Angka Kematian IbU (AKI). Capaian AKI pada tahun 2015 sebesar 111,16 per 100.000 kelahiran hidup, menurun dibandingkan tahun 2014 sebesar 126,55 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab utamanya masih tingginya AKI antara lain disebabkan oleh terbatasnya pemerataan jumlah tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang kebidanan di Puskesmas. Pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi berbagai permasalahan, yaitu antara lain Angka Putus Sekolah (APS) jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sampai pada tahun 2015 APS SD/SDLB/MI sebesar 0,077, SMP/SMPLB/MTs sebesar 0,232%, SMA/SMALB/MA/SMK sebesar 0,059%. Hal tersebut disebabkan karena faktor geografis yang belum
didukung oleh akses infrastruktur, faktor ekonomi, dan rendahnya tingkat kepedulian orangtua terhadap pendidikan anak. d. Kualitas dan kapasitas infrastruktur kurang memadai Gambaran umum infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 sepanjang 30,454 km dengan rincian jalan nasional sepanjang 1.390 km, jalan provinsi sepanjang 2.565 km, jalan kabupaten/kota sepanjang 27.040 km. Berdasarkan hasil identifikasi kondisi jalan provinsi sepanjang 2.565 km, dapat dirinsi jalan dalam kondisi baik 86,92% dan dalam kondisi sedang 13,08%. Sedangkan berdasarkan peta kondisi fisik jaringan irigasi yang enjadi kewenagan provinsi, pada tahun 2014 kondisi jaringan fisik jaringan irigasi rusak sebesar 96%. e. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2014 hutan negara di Provinsi Jawa Tengah seluas 651.214,02 ha dan hutan rakyat seluas 637.890 ha, sehingga luas lahan yang berfungsi sebagai kawasan hutan seluas 1.289.104,54 ha, sedangkan berdasarkan hasil review lahan kritis yang dilakukan ada tahun 2013, luas lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah seluas 634.601 ha. 2. a. Target dan indikator kinerja pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang : Pembangunan Jawa Tengah tahun 2017 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD yang menjadi tahun strategis untuk melihat ketercapaian target sasaran RPJMD tahun 2013-2018. Terkait dengan hal tersebut , maka pembangunan din Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 diarahkan untuk “Meningkatkan Penanggulangan
Ketahanan
Pangan
Kemiskinan
dan
dan
Energi
Pengangguran
Berkelanjutan Guna
serta
Mewujudkan
Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Wilayah” , dengan target sasaran: - Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8 % - Laju inflasi sebesar 4,5 +-1% - PDRB per kapita sebesar Rp26,06 juta - Indeks Gini sebesar 0,341 dan Indeks Williamson sebesar 0,6993 - Persentase penduduk miskin sebesar 11,30 – 10,83% - Indeks
Pembangunan
Gender
(IPG)
Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 71,49
sebesar
69,40
dan
Indeks
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,49 – 4,27%. b. Kinerja pelaksanaan pembangunan selama 3 (tiga) tahun terakhir : - Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada kurun waktu 2013-2015 menunjukkan trend positif, berturut-turut pada posisi 5,14%, 5,3%, dan 5,4%. - Inflasi Inflasi di Jawa Tengah pada kurun waktu 2013-2015 cenderung fluktuatif, pada tahun 2013 sebesar 7,99%, tahun 2014 sebesar 8,22%, dan tahun 2015 sebesar 2,73%. - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM Jawa Tengah periode tahun 2012-2014 cenderung mengalami peningkatan, sebesar 67,21 pada tahun 2012, 68,02% pada tahun 2013, dan sebesar 68,78 pada tahun 2014. - Nilai Tukar Petani (NTP) Capaian NTP dari tahun 2013 – 2015 cenderung menunjukkan trend yang meningkat, yaitu pada tahun 2013 sebesar 101,42 menjadi 100,65 pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 102,03. - Infrastruktur Jalan Panjang jalan kewenangan Provinsi Jawa Tengah sebesar 2.565,621 km dengan kondisi baik secara berturut-turut dari tahuun 2013 hingga 2015 adalah sebagai berikut : Tahu 2013 sebesar 86,54%, tahun 2014 sebesar 86,92%, dan sebesar 87,88% pada tahun 2015. - Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi - Pada kurun waktu 2013 – 2015 cakupan pelayanan air minum dan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : a) Air Minum Perkotaan Cakupan pelayanan air minum perkotaan mengalami peningkatan yaitu seebsar 63,99% pada tahun 2013, 72,48% pada tahun 2014, dan sebesar 75,76% pada tahun 2015. b) Air Minum Pedesaan
Cakupan pelayanan air minum pedesaan dari tahun 2013 hingga 2015 yaitu : sebesar 49,13% pada tahun 2013, 65,57% pada tahun 2014, dan meningkat menjadi 68% pada tahun 2015. c) Sanitasi Cakupan pelayanan sanitasi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 64,5% meningkat menjadi 76,94% pada tahaun 2014, dan 77% pada tahun 2015. 3. Program dan kegiatan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir di Provinsi Jawa Tengah beserta dengan rencana pagu anggarannya : Prioritas pembangunan di Provinsi Jawa Tengah disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 hingga 2018. Prioritas beserta pagu anggarannya (persentase berdasarkan total belanja langsung) adalah sebagai berikut ini : a) Tahun 2013 - Menurunkan Angka Kemiskinan sebesar Rp384.512.713.000,-(10,95%) - Memantapkan Ketahanan Pangan sebesar Rp295.799.621.000,- (8,24%) - Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat sebesar Rp197.120.302.000,(5,61%) - Meningkatkan potensi daya saing yang didukung peningkatan infrastruktur sebesar Rp788.808.972.000,- (22,46%) - Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian Lingkungan Hidup dan PRB sebesar Rp92.541.026.000,- (2,64%) - Memantapkan
Tata
Kelola
Pemerintahan
yang
baik
sebesar
wilayah
sebesar
Rp250.025.982.00 (7,12%) - Pemantapan
demokratisasi
dan
kondusivitas
Rp55.943.160.000,- (1,59%). b) Tahun 2014 - Penanggulangan
kemiskinan
dan
pengangguran
sebesar
Rp279.894.596.000,- (6,14%) - Peningkatan daya saing ekonomi daerah sebesar Rp319.496.495,- (7,01%) - Peningkatan kualitas SDM sebesar Rp595.411.863.000,- (13,06%)
- Peningkatan
Infrastruktur
dan
Pengambangan
Wilayah
sebesar
Rp1.098.076.849.000,- (24,08%) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta PRB sebesar Rp121.062.540.000,- (2,65%) - Tata Kelola Pemerintahan sebesar Rp278.525.121.000,- (6,11%) - Demokratisasi dan kondusivitas daerah sebesar Rp39.415.324.000,(0,86%). c) Tahun 2015 - Peningkatan sinergitas dan harmonisasi program engurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan sebesar Rp217.015.013.000,(3,71%) - Peningkatan infrastruktir yang makin berkualitas guna mendukung pengembangan wilayah sebesar Rp2.159.905.725.000 (36,93%) - Peningkatan kualitas SDM dan Pelayanan Dasar yang semakin luas sebesar Rp577.061.540.000,- (9,87%) - Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan sebesar Rp272.019.341.000,- (4,65%) - Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya sebesar Rp87.795.584.000,(1,5%) - Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas wilayah sebesar Rp292.021.005.000,- (4,99%). d) Tahun 2016 - Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan sebesar Rp166.755.856.000,- (2,61%) - Peningkatan perekonomian daerah bernasis potensi unggulan daerah sebesar Rp342.323.428.000,- (5,36%) - Peningkatan Kualitas SDM dan perluasan cakupan layanan dasar sebesar Rp487.188.792.000,- (7,63%) - Optimalisasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi guna meningkatkan daya saing daerah sebesar Rp2.854.325.180.000,(44,69%)
- Peningkatan pengendalian pemanfaatn ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung serta pengurangan potensi ancaman bencana sebesar Rp104.346.117.000,- (1,63%) - Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah sebesar Rp324.376.013.000,(5,68%). 4. Gambaran umum pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Tengah di bidang pembangunan yang akan diselenggarakan : Bappeda Provinsi Jawa Tengah memiliki Tugas Pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik melalui fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan
dan
statistik,
pengkoordinasian
penyusunan
perencanaan
pembangunan dan statistik, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat, perekonomian, pemerintahan dan kependudukan, infrastruktur dan pengembangan wilayah, serta pelaksanaan statistik lingkup provinsi dan kabupaten/kota, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. Dalam
rangka
memberikan
pelayanan
di
bidang
perencanaan
pembangunan daerah, sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 , serta Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, dilaksanakan tahapan perencanaan pembangunan untuk penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Tahapan dimaksud diimplementsikan dalam forum perencanaan pembangunan antara Pemda dan berbagai stakeholders untuk meningkatkan keterlibatan berbagai pihak melalui : a) Focus Group Discussion untuk penyusunan embrio kebijakan pembangunan yang akan dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur kepada SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan unsur Komisi DPRD, Perguruan Tinggi, perwakilan SKPD Provinsi dan pelaku pembangunan (antara lain petani, Kades, pemerhati lingkungan) dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember sebelum tahun perencanaan (n-1). b) Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD dalam rangka mensosialisaikan kebijakan dan prioritas pembangunan.
c) Pra Forum dan Forum SKPD yang terbagi dalam kelompok kerja prioritas pembangunan daerah untuk sinkronisasi permasalahan, prioritas, dan program pembangunan yang akan dilakukan dengan melibatkan lintas sektor SKPD Provinsi , dilaksanakan pada bulan Maret. d) Pra Musrenbang Wilayah dan Musrenbang Wilayah “Rembugan Bareng Gubernur” di 6 wilayah eks karesidenan. Dalam Forum ini juga diadakan Video Conference antara Gubernur dengan unsur desa terpilih (Kades/Lurah, perwakilan warga), dilaksanakan pada bulan April, e) Musrenbang Provinsi Jawa Tengah merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan agar lebih memantapkan Rancangan RKPD Provinsi, yang dilaksanakan pada bulan April. f) Dialog interaktif Legislatif – Eksekutif yang merupakan forum dialog antara Legislatif
dan Eksekutif dalam rangka penyempurnaan Rancangan Akhir
RKPD, yang dilaksanakan pada bulan Mei sebelum RKPD ditetapkan. Bappeda Provinsi Jawa Tengah juga menyediakan media untuk meningkatkan
keterlibatan
masyarakat
dalam
penyusunan
program
pembangunan, antara lain: a. Sistem Informasi melalui website rembugan.jatengprov.go.id b. Website resmi bappeda.jatengprov.go.id c. Media SMS Center untuk menampung masukan/saran dari masyarakat. 5. Efektivitas pelaksanaan Musrenbang dalam penyusunan RPJMD selama ini: Dalam rangka penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), forum Musrenbang merupakan sarana untuk: - Penajaman sasaran pembangunan jangka menengah daerah - Penyelarasan terhadap strategi arah kebijakan pembangunan sesuai kewenangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Penyelarasan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan progran kepala daerah dan wakil kepala daerah - Penyelarasan indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan
- Kesepakatan capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD - Klarifikasi bersama antara pemangku kepentingan untuk menjadi pedoman RPJMD dan berkomitmen dalam pelaksanaannya. Musrenbang RPJMD merupakan salah satu tahpan strategis yang sangat efektif untuk dilaksanakan bersama antara unsur Eksekutif, Legislatif dan perwakilan masyarakat sehingga tercapai kesepakatan dan komitmen bersama
dalam
pelaksanaan/implementasi
dokumen
perencanaan
pembangunan. 6. Instrumen-instrumen yang digunakan untuk menangkap aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan daerah di Provinsi Jawa Tengah , antara lain: a) Instrumen Media Sosial, Media Massa dan Media Elektronik - SMS Center dikelola oleh Biro Humas - Gubernur Menyapa dikelola oleh Dishubkominfo bekerjasama dengan stasiun radio swasta - Website Laporgub dikelola oleh Dishubkominfo - Twitter Gubernur b) Kunjungan Gubernur di berbagai Wlayah Jawa Tengah c)Penyampaian
usulan
perencanaan
pembangunan
oleh
unsur
DPRD,
Pemerintah Kabupaten.Kota dan masyarakat melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) www.sippd-jateng.go.id, website www.rembugan.jatengprov.go.id
dan
dialog
Gubernur
dengan
Bupati/Walikota yang biasa disebut “Rembug Gayeng Bareng Gubernur” pada Musrenbang Wilayah di 6 eks karesidenan. Dalam upaya meyerap aspirasi masyarakat dilakukan berbagai diskusi dalam forum informal antara Gubernur denan kelompok masyarakat di daerah yang pelaksanaannya bersamaan dengan kunjungan Gubernur. 7. Kendala yang dihadapi dan peluang pengembangan oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pembangunan: a) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan: - Rentang waktu penyusunan dokumen perencanaan singkay (Januari hingga Minggu ketiga di bulan Mei)
- Tidak adanya keseragaman sistem perencanaan di tingkat pusat, provinsi, dan
Kabupaten/Kota,
belum
terintegrasinya
sistem
perencanaan,
penganggaran dan monev antar tingkatan Pemerintahan. - Bappeda selaku SKPD yang memiliki fungsi koordinatif perencanaan dalam implementasinya
terbelenggu
pada
pekerjaan
administratif
guna
memenuhi ketentuan perundangan, hal ini berdampak pada waktu untuk meningkatkan kemampuan berinovasi dalam rangka mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan yang baik. - Ketersediaan data yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan tidak semuanya dalam kondisi real time. - Masih terdapat peraturan Kementerian/Lembaga (K/L) khususnya yang mengatur tentang perencanaan pembangunan bersifat ego sektoral K/L, bahkan dari sisi waktu tidak dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan karena penerbitan ketentuan tersebut telah melampaui waktu yang telah ditetapkan. b) Peluang pengembangan pelaksanaan pembangunan: - Bappeda Provinsi Jawa Tengah menggunakan sistem
informasi
perencanaan yang berbasis teknologi informasi dalam menjaring aspirasi seluruh stakeholders pembangunan. - Bersama Tim TAPD, dibantu dengan Tim IT Provinsi mencoba untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan, penganggaran dan monev (level provinsi). 8. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja Bappeda dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, antara lain : - Sistem IT Penggunaan sistem IT dapat mempermudah proses perencanaan dan akses masyarakat, mengefisienkan waktu, meningkatkan kemanan data perencanaan serta menjamin transparansi publik. - Validitas Data Dengan data yang valid dan realtime dihapkan agar program pembangunan yang disusun tepat sasaran dan menjawab permasalahan masyarakat.
- Peningkatan kapasitas SDM perencana Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi SDM Perencana agar responsif tanggap, dan dapat memberikan solusi permasalahan. 9. Ketentuan khusus/sanksi bagi keterlambatan pelaksanaan terhadap target yang sudah ditetapkan: Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.68 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, setiap Triwulan diadakan Rakor Pengendalian Tingkat Provinsi yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah, menegaskan kembali kebijakan pimpinan dan pedoman peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan APBD, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya. Rakor tersebut dipimpin oleh Gubernur, dalam Rakor tersebut dapat diketahui keterlambatan pelaksanaan kegiatan terhadap target yang sudah ditetapkan, namun tidak ada sanksi secara khusus atas keterlambatan tersebut, namun menjadi bahan evaluasi Gubernur atas kinerja Kepala SKPD. B. BANK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TENGAH 1. Fungsi Kantor Perwakilan Bank Jawa Tengah dalam mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, antara lain: a. Pengembangan ekonomi dan advisor kebijakan b. Memelihara kestabilan sistem keuangan c. Pengeolaan uang kartal d. Pengawasan dan pelaksanaan sistem pembayaran e. Pelaksanaan financial inclusion dan UMKM f. Melakukan komunikasi kebijakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah berperan aktif dalam memberikan masukan dalam penyusunan RPJMD mencakup proyeksi pertumbuhan ekobnomi, inflasi, dan indikator makroekonomi regional lainnya. Melakukan riset-riset terkait isu yang dihadapi oleh ekonomi daerah, memberikan rekomendasi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah daerah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
2. a. Faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah : Dari sisi pengeluaran, konsumsi swasta dan Pemerintah (share 70,76%) dan investasi (share 30,30%) selain itu share (38,60%) masih memiliki peran yang dominan dalam perekonomian di Jawa Tengah. Ekspor luar negeri Jawa Tengah mengalami kontraksi sejak tahun 2013, seiring dengan ekonomi global. Sedangkan dari sisi lapangan usaha, ekonomi Jawa Tenagh didukung oleh 2 lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan (industri makanan dan minuman) yang mempunyai share terbesar yaitu 35,22%; industri pengolahan tembakau, industri tekstil, dan industri pengolahan kayu. Lapangan usaha utama lainnya yaitu lapangan usaha perdagangan besarecer dan reparasi mobil-sepeda motor (share 14,32%); serta lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (share 14,11%). b. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun terakhir serta pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tahun-tahun selanjutnya (perencanaan) dikaitkan dengan pelaksanaan Undang-Undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 di Jawa Tengah serta pelaksanaan Undang-Undang Bank Indonesia terutama pasal 7 tentang tujuan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan rupiah : Selama tiga tahun terakhir perekonomian di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan
diatas
pertumbuhan
nasional.
Pada
tahun
2013,
perekonomian Nasional maupun Jawa Tengah mengalami perlambatan. Ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,1% (yoy) dari 5,3% (yoy) pada tahun 2012. Perlambatan tersebut terjadi terutama pada lapangan usaha pertanian, sektor konstruksi, dan lapangan usaha perdangan. Pada tahun 2014 perekonomian Jawa Tengah mulai mengalami Pertummbuhan ke level 5,3% (yoy), sementara ekonomi nasional mengalami perlambatan. Pada tahun 2015 perekonomian Jawa Tengah masih menunjukkan trend peningkatan dengan tumbuh sebesar 5,4% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh perbaikan kinerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan lapangan usaha konstruksi.
c. Peranan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah dalam Pembangunan dan Perekonomian di daerah : Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemda dalam bentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan secara bersama-sama dengan anggota TPID lainnya menjaga stabiltas moneter dengan menjaga stabilitas harga, baik dari sisi demand maupun supply. Dalam melaksanakan fungsi sistem pembayaran, Bank Indonesia senantiasa memenuhi permintaan uang Rupiah layak edar sesuai kebutuhan perbankan maupun masyarakat. Kegiatan pemenuhan kebutuhan uang kartal diantaranya: a. Memenuhi permintaan penarikan uang perbankan b. Memonitor posisi cash flow pada perbabkan c. Meningkatkan peran serta Perbankan dalam mengoptimalkan kegiatan Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB) d. Layanan penukaran uang oleh masyarakat (uang rusak, uang cacat, dan uang yang dicabut dari peredaran). e. Sosialisasi penggunaan Rupiah kepada masyarakat. Terkait asesmen makroekonomi regional daerah, Bank Indonesia juga memberikan masukan kepada Pemda dalam rangka untuk pengendalian inflasi maupun pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. 3. Kebijakan yang telah diambil oleh Bank Indonesia untuk mendukung pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah : Stabilitas harga adalah salah satu syarat untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Upaya yang telah dilakukan Bank Indonesia adalah pengendalian inflasi dengan memberdayakan fungsi TPID. Saat ini di Jawa Tengah telah terbentuk 36 TPID yang terdiri atas 1 TPID Provinsi Jawa Tengah dan 35 TPID Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilakukan adalah koordinasi melalui forum teknis di masing-masing kabupaten/provinsi dan high level meeting untuk membahas hal-hal strategis dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu Bank Indonesia juga mengembangkan sistem informasi pertama yang menampilkan harga-harga komoditas dan berbagai informasi anekdotal
yang terkait dengan perkembangan harga yang disebut dengan SiHaTi. Sistem ini dibangun untuk meminimalkan risiko kesenjangan informasi (asymetric information), saat ini telah dikembangkan sebagai aplikasi mobile berbasis android yang memiliki beberapa keunggulan, diantaranya: a. Sebagai Early Warning Indicator yang digunakan untuk pemantauan harga setiap hari. b. Virtual meeting mempercepat koordinasi dalam rangka pengambilan kebijakan tanpa bertemu sehingga keputusan yang diambil cepat dan tepat waktu. Hingga tahun 2015, terdapat beberapa program pengendalian inflasi yang telah dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, yaitu : - Klaster Sapi potong di Kab. Semarang - Klaster Sapi perah di Kab. Semarang - Klaster tanaman obat/bifofarmaka di Kab. Semarang - Klaster ikan air tawar di Kab. Magelang - Klaster padi organik di Kab. Semarang - Klaster sapi perah terintegrasi holtikultura di Kab. Magelang - Klaster jagung terintegrasi peternakan di Kab. Grobogan. Bank Indonesia juga secara rutin menyampaikan masukan dan rekomendasi bagi perkembangan ekonomi daerah. Dalam rangka mendukung pemberian rekomendasi Bank Indonesia telah melakukan penelitian/riset terkait isu-isu ekonomi daerah. 4. Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pembangunan di daerah : Secara umum tidak ada kendala atau permasalahan yang signifikan yang dialami oleh Bank Indonesia dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Koordinasi dengan Pemda sudah berjalan dengan baik. Untuk lebih meningkatkan dukungan terhadap pembangunan di daerah, perlu terus dilakukan peningkatan koordinasi, dan penyampaian informasi terkini yang lebih cepat.
C. BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH 1. a. Hasil temuan dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah terhadap pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara dan Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. • Pada Semester I : - Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 36 Entitas - Output : Opini dan Temuan Pemeriksaan • Pada Semester II : - Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) - Output PDTT : Simpulan Kepatuhan, Temuan Pemeriksaan, Rekomendasi - Pemeriksaan Kinerja - Output Pemeriksaan Kinerja : Simpulan Aspek 3E, Temuan Pemeriksaan, Rekomendasi b. Tindak lanjut hasil temuan tersebut selama 3 (tiga) tahun terakhir : - Pemantauan tindak lanjut (TL) atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang dimuat dalam LHP - Pembahasan TL dilaksanakan bersama entitas setiap semester Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Sampai dengan Semester II tahun 2015, dari 505 rekomendasi, 81,41% telah selesai ditindaklanjuti, 16,00% sudah ditindaklanjuti tapi belum
sesuai
dengan
rekomendasi,
dan
sebesar
2,53%
belum
ditindaklanjuti. Dari hasil keseluruhan tindak lanjut tersebut, telah masuk ke kas daerah sebesar Rp498.350.410.535,76. Perkembangan Ikhtisar Hasil Pemerikasaan Semester 4 Tahun Terakhir Entitas Di Wilayah Jawa Tengah
Tahun 2015, temuan pemeriksaan SPI sebanyak 453 Kasus, sedangkan temuan pemeriksaan yang melanggar kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
sebanyak 1.122 kasus dengan nilai Rp80,9 Milyar,
dengan pengembalian dalam proses pemeriksaan senilai Rp23,65 Milyar. 2. a. Hasil audit/pemeriksaan yang dilakukan BPK terhadap pembangunan di daerah : - Pemeriksaan Kinerja dan PDTT dilaksanakan pada Semester II - Program Pemerintah yang menjadi prioritas nasional dari RPJMN Pemerintah. - Dituangkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) BPK a.1 Topik pemeriksaan 2015 (Semester II) : PDTT Infrastruktur PDTT Infrastruktur Provinsi Jawa Tengah - Lingkup dan anggaran terdiri dari: • Belanja modal infrastruktur Provinsi Jawa Tengah TA 2015 (realisasi pekerjaan s.d. 23 November 2015) • Anggaran belanja modal infrastruktur (gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan) senilai Rp2.049.302.067.000,00 dan telah direalisasikan (s.d 31 Oktober 2015) senilai Rp1.192.621.629.481,00 (58,20%) - Pelaksanaan Pengumuman RUP Tidak Tertib :
SKPD tidak mengumumkan RUP dan mengumumkan RUP tidak tepat waktu serta belum memiliki Sistem Operasi dan Prosedur (SOP) Penyusunan dan Penginputan RUP yang mengakibatkan keterbukaan,
transparansi,
akuntabilitas
serta
prinsip
persaingan/kompetisi yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa tidak tercapai. - Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan: Penyelesaian
pekerjaan
melampaui
waktu
yang
telah
ditentukan dalam kontrak/perjanjian dan penyedia jasa harus dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga terjadi kekurangan penerimaan dan Pemerintah tidak dapat segera memanfaatkan hasil kegiatan sesuai dengan rencana. - Kekurangan Volume Pekerjaan, meliputi : Volume pekerjaan dalam laporan pendukung perhitungan volume pekerjaan yang menjadi dasar pembayaran tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan di lapangan sehingga terjadi kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran. PDTT Manajemen Aset Pemeriksaan Kinerja Pemda penyediaan akses air minum berbasis masyarakat yang layak dan berkelanjutan Pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Pemeriksaan Kinerja Implementasi a.2 Topik pemeriksaan 2016 (Semester II) : Pemeriksaan Kinerja Kesiapan Mitigasi Bencana Letusan Gunung Merapi Pemeriksaan Kinerja Kesiapan Mitigasi Bencana Banjir Rob Pemeriksaan Kinerja Pelayanan Perijinan Samsat Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan KIS PDTT Pelayanan Kependudukan PDTT Penyediaan Fasilitas Infrastruktur dan Penyelenggaraan Transportasi laut PDTT Analisa Penurunan Produksi Pangan a.3 Topik pemeriksaan 2017 (Semester II) : PDTT Manajemen Aset Pemeriksaan Kinerja GCG BUMD
Pemeriksaan Kinerja Pelayanan BPJS pada RSUD Pemeriksaan Kinerja pelayanan Publik Pedesaan Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Dana Perimbangan keuangan Pemeriksaan Kinerja Program Sertifikasi Guru
b. Pengawasan yang dilakukan terhadap pegawai BPK yang melakukan Audit/pemeriksaan: - Pengawasan terhadap pemeriksa : Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) BPK sesuai Keputusan BPK RI No 5/K/I-XIII.2/10/2015 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan BPK RI. - Supervisi Berjenjang Ketua Tim - Pengendali Teknis- Penanggung Jawab pemeriksaan Tahap : perencanaan – pelaksanaan - pelaporan - Evaluasi pemeriksaan Ditama Revbang - evaluasi LHP dalam proses penyusunan IHPS, Itama -reviu SPM pelaksanaan pemeriksaan AKN - evaluasi hasil pemeriksaan internal sebagai penyempurnaan LHP, KKP dan penilaian kinerja pemeriksa - Independensi, integritas, dan profesionalisme Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Kode Etik Majelis Kehormatan Kode Etik 3. Langkah dan pembinaan yang sudah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memperbaiki kinerja laporan keuangan di daerah baik pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota: a. Kerjasama dengan APIP Kerjasama dengan inspektorat melalui workshop, bimbingan teknis terkait reviu atas LKPD berbasis akrual. b. Pemeriksaan Kinerja implementasi SAP berbasis akrual Pemeriksaan kinerja atas kesiapan Pemda dalam mengimplementasikan SAP Berbasis Akrual dan memberikan pendapat kepada Presiden untuk perbaikan regulasi, SDM dan TI dalam rangka percepatan implementasi SAP Berbasis Akrual di daerah : Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang, Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo dan Kota
Magelang dan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan (17 September sampai dengan 11 Oktober 2015). c. Rekomendasi BPK Rekomendasi perbaikan atas kelemahan SPI dalam penyajian LKPD dalam pemeriksaan keuangan. 4. Saran-saran dan pandangan yang ingin disampaikan Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah kepada Komisi XI DPR RI sebagai masukan perbaikan kinerja dan pengawasan mendatang, yaitu sebagai berikut : a. SDM : Jumlah auditor yang memadai melalui penambahan auditor. b. Struktur
: Permintaan APH untuk PKN dan PKA dapat dipenuhi melalui unit khusus dan spesialisasi pemeriksa investigative.
c. Koordinasi
: Peningkatan Kerjasama kelembagaan dengan APH (PI, PKN, PKA), Intansi Vertikal Bidang Keuangan (Pemeriksaan Keuangan).
d. Anggaran
: Pemeriksaan tematik berbasis pada RPJMN/RPJMD, BPK perlu didukung dengan anggaran operasional yang cukup, seperti : jasa ahli/konsultan, biaya uji laboratorium, dsb.
D. BPKP PERWAKILAN JAWA TENGAH 1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah : Pelaksanaan pengawasan atas akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah meliputi 4 fokus pengawasan, yaitu: a.
Pengawalan Pembangunan Nasional (Infrastrukur, Maritim, Energi, Pangan, Kesehatan, Pendidikan, Kemiskinan, dan Reformasi Birokrasi), termasuk pengawalan atas Program Strategis Nasional (Perpres No. 3 Tahun 2016);
b.
Peningkatan Ruang Fiskal (OPAD, PNBP, Audit Penyesuaian Harga, Monitoring DAK);
c.
Pengamanan Aset Negara (Audit PKKN, Audit Investigasi, Pemberian Keterangan Ahli, Audit Klaim, Manajemen Aset, Korsupgah dengan KPK); dan
d.
Perbaikan Peningkatan
Governance Kapabilitas
SIA PDAM, FCP).
System APIP,
(Pembinaan SIMDA,
penyelenggaraan
SISKEUDES,
SIA
SPIP, BLUD,
2. Pelaksanaan audit, review, pemantauan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan daerah dan akuntabilitas pengeluaran daerah serta pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah meliputi: a. Audit atas laporan keuangan proyek yang dibiayai dengan PHLN, antara lain: - Audit atas Health Professional Education Quality (HPEQ) Project (Loan IBRD No. 7737-ID); - Audit atas Program Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP); - Audit SRIP Loan IBRD No. 4834-IND; - Audit atas Water Irigation Sector Management Project (WISMP); b.
Audit Operasional/Kinerja atas Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, antara lain Audit Kinerja pelayanan pemerintah daerah bidang pendidikan, kesehatan, dan kemaritiman;
c.
Audit Kinerja BUMN/BUMD/BLUD, antara lain: - Audit kinerja 35 PDAM Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah; - Audit kinerja Perusda Percetakan dan Penerbitan Kabupaten Sragen; - Audit kinerja BLUD RSUD; - Audit Kinerja Pabrik Gula BUMN pada PTP IX.
d.
Audit Investigatif atas permintaan Aparat Penegak Hukum, antara lain: - Pekerjaan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan T.A. 2012; - Kasus Dugaan TPK Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen; - Kasus Dugaan Penyimpangan dalam penyaluran Kredit pada PD BKK Wedi Cabang Klaten Selatan Tahun 2007 s.d. 2010; - Kasus dugaan penyalahgunaan Pupuk Bersubsidi pada PG Sumberharjo Tahun 2012 s.d. 2013.
e.
Reviu, Evaluasi, dan Konsultatif antara lain pada PBJ UNS Surakarta, Universitas Tidar Magelang, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Universitas Negeri Semarang, Universitas Diponegoro Semarang. Disamping itu, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah juga melakukan reviu dan observasi lapangan atas:
- Pembangunan PLTU 2 x 1.000 MW di Batang; - Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Tengah (Ruas Pejagan-Pemalang; Pemalang-Batang; Batang-Semarang; dan Semarang-Solo). f.
Pemantauan/Monitoring DAK antara lain pada Kabupaten Boyolali, Brebes, Jepara, dan Tegal.
g.
Evaluasi
Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
pada
35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, dan Evaluasi SAKIP pada 8 Kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Batang, Boyolali, Demak, Jepara, Semarang, Temanggung, dan Kendal. 3. Mekanisme pemberian konsultasi terkait degan manajemen risiko pengendalian interen dan tata kelola instansi/badan dilakukan dengan cara: Pemberian konsultasi dalam bentuk pendampingan, nara sumber, asistensi atas
Manajemen
Risiko
dan
Sistem
Pengendalian
Interen
Instansi
Pemerintah/Pemerintah Daerah/Badan. 4. Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan upaya yang sudah dan akan dilakukan dalam mengatasinya, antara lain : a. Internal: Keterbatasan jumlah SDM, dan keterbatasan jumlah anggaran; - Langkah yang dilakukan untuk mengatasinya dengan melakukan optimalisasi SDM BPKP, capacity building, efisiensi biaya. b. Eksternal : Keterbatasan SDM Pemerintah Daerah yang memahami akuntansi terbatas. - Langkah yang dilakukan untuk mengatasinya dengan melakukan capacity building. 5. Perkembangan temuan hasil audit dan tindak lanjut selama 3 tahun terakhir di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: Tahun
SALDO AWAL (TPB)
TEMUAN TAHUN BERJALAN (TP) Kej Nilai Rp
Kej
Nilai Rp
Kej
Nilai Rp
TINDAK LANJUT (TPL)
SALDO AKHIR (TPB)
Kej
Nilai Rp
2013
846
60.444.421.936,51
635
12.740.644.420,94
535
38.232.610.137,63
946
34.952.456.219,82
2014
946
34.952.456.219,82
1160
48.681.601.742,92
632
20.100.901.253,32 1474
63.533.156.709,42
2015 1474 63.533.156.709,42
554
38.864.031.322,72 1031
20.081.832.138,74
82.315.355.893,40
997
6. Strategi pengawasan BPKP Provinsi Jawa Tengah melalui strategi preemtif, preventif, dan represif: - Preemtif
: Sosialisasi (SPIP, PAK, SIMDA Desa, GCG BUMD);
- Preventif
: Korsupgah, Bimtek, Asistensi, FCP, Audit Operasional/ Kinerja/Keuangan;
- Represif
:Audit Investigatif, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Pemberian Keterangan Ahli;
- Hambatan
: Keterbatasan SDM dan Anggaran BPKP;
- Tantangan : Gugatan Hukum atas hasil Pengawasan BPKP. 7. Program pendampingan dan pembinaan yang dilakukan BPKP terhadap Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah : BPKP menggunakan Program Aplikasi SIMDA (Keuangan, BMD, Gaji, Pendapatan dan Desa) utamanya terkait dengan penerapan Accrual Basis sesuai PP No. 71 Tahun 2010 dan Pembinaan SPIP sesuai PP No. 60 Tahun 2008. 8. Saran dan pandangan dari kantor perwakilan BPKP Jawa Tengah yang akan disampaikan kepada Komisi XI DPR RI demi perbaikan kinerja dan pengawasan mendatang yaitu : SDM dan Anggaran BPKP dicukupi sesuai kebutuhan. E. BADAN PENGATUR JALAN TOL (BPJT) 1. Perkembangan pembangunan ruas jalan tol Semarang–Solo saat ini:
Tenaga Kerja Kontraktor Konsultan Supervisi JUMLAH
Jumlah (Orang) Tahun 2015 1,037
Tahun 2016 1,470
117
164
1,154
1,634
2. Dampak pembangunan ruas jalan tol Semarang – Solo bagi penduduk sekitar : a. Menghubungkan 2 (dua) kota besar di Jawa Tengah b. Mengembangkan dan menambah infrastruktur jaringan jalan di Provinsi Jawa Tengah (menambah aksesibilitas) c. Mempermudah pergerakan transportasi, baik transportasi barang dan manusia sehingga biaya transportasi lebih efisien d. Meningkatkan
perekonomian
baik
di
Provinsi
Jawa
Tengah
dan
DI Yogyakarta, karena dengan adanya Jalan Tol Semarang Solo akan mempersingkat waktu tempuh dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Mas e. Menambah lapangan kerja baru f. Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya lokal g. Diharapkan menjadi katalisator proses produksi, distribusi ke pasar dan konsumen. III. PENUTUP Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh di dalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI.
Jakarta, April 2016 Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Ketua
Ir. H. Soepriyatno A. 365
