LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK 1

LAPORAN HASIL KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI KE NEGARA CHINA DALAM RANGKA MENDAPAT MASUKAN RUU TENTANG PERDAGANGAN Tanggal, 30 April S.D 05 Mei 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sumber daya alam yang melimpah menjadi modal dasar bagi perdagangan Indonesia baik migas maupun non-migas. Dalam perkembangannya, hasil dari perdagangan baik migas maupun non-migas mampu memberikan sumbangan yang besar bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan baik ditengah melemahnya perekonomian global. Hal ini ditunjukkan bahwa perdagangan ekspor Indonesia masih meningkat dengan nilai ekspor yang mencapai US$200 miliar pada tahun 2011. Ini sekaligus memperlihatkan bahwa Indonesia mampu melipatgandakan perolehan ekspor ini sampai 5 (lima) kalinya dalan kurun waktu 5 (lima) tahun. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa sektor riil Indonesia masih mampu bergerak dengan baik. Salah satu upaya untuk meningkatkan volume perdagangan dengan memperluas pasar, Indonesia telah memutuskan untuk ikut serta dalam forum perdagangan internasional melalui World Trade Organization (WTO), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN Frame Work Agreement on Service, dan Asean Tiongkok Free Trade Area (ACFTA). Secara sadar, forum ini telah membawa Indonesia memasuki era liberalisasi perdagangan dalam lingkup globalisasi ekonomi dunia yang menyatukan berbagai macam negara dalam satu wilayah atau kawasan pasar yang sangat luas dan tak batas (borderless). Hal ini dapat disikapi sebagai peluang atau tantangan bagi perdagangan Indonesia. Peluang atau tantangan perdagangan ini harus direspon dengan upaya peningkatan daya saing komoditas perdagangan. Beberapa upaya harus dilakukan adalah meningkatkan standar kualitas, meningkatkan nilai tambah komoditas, meningkatkan keterampilan SDM, meningkatkan aksesibilitas permodalan dan meminimalisir hambatan perdagangan sebagai akibat dari |LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

1

adanya otonomi daerah serta meningkatkan infrastruktur fisik maupun non fisik (aturan). Terkait dengan infrastruktur non fisik (aturan) tentang perdagangan, pemerintah telah memiliki berbagai aturan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan keputusan menteri. Hanya saja sampai saat ini, aturan-aturan ini bersifat mengatur secara teknis atas komoditas yang diperdagangkan, sementara pijakan hukum yang memayungi peraturanperaturan yang bersifat teknis ini belum ada. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tantangan berlakunya perdagangan bebas dan memperkuat daya saing komoditas perdagangan Indonesia, maka pemerintah bersamasama DPR perlu segera membuat kebijakan sebagai payung hukum tentang perdagangan. Payung hukum ini disusun harus bisa mengatur seluruh aspekaspek yang dibutuhkan untuk memperkuat perdagangan nasional sekaligus menjaga posisi Indonesia dalam perdagangan bebas. Untuk itu, pada Tahun 2012 ini DPR dan Pemerintah telah menetapkan Prioritas Tahunan Program Legislasi untuk membahas Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perdagangan. RUU ini merupakan usulan dari Pemerintah. DPR telah mendorong pemerintah untuk segera menyampaikan Draft RUU ini untuk segera dibahas agar pengaturan perdagangan ini mempunyai landasan yang kuat sehingga diharapkan perdagangan nasional mampu dan siap mengantisipasi berlakunya perdagangan global. Mengingat pengaturan tentang perdagangan ini tidak hanya mengatur perdagangan dalam negeri tetapi juga luar negeri maka Panitia Kerja Komisi VI DPR RI memandang perlu untuk melakukan Kunjungan Kerja Luar Negeri dalam rangka studi perbandingan dan survei ke negara yang telah berhasil mengembangkan sistem perdagangannya untuk mengetahui bagaimana pengalaman dalam membuat peraturan dan keberhasilan sistem perdagangan yang telah dicapai, serta penyesuaian secara langsung dengan regulasi perdagangan dunia, termasuk pengembangan dari aspek regulasinya akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi Panitia Kerja Komisi VI DPR RI dalam merumuskan dan menyempurnakan RUU Perdagangan. RUU tentang Perdagangan yang diusulkan terdiri dari 16 bab dan 79 pasal, yang secara garis besar materi atau substansi terdiri dari: 1. Perdagangan dalam negeri ; 2. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; 3. Standarisasi barang dan jasa; 4. Perdagangan luar negeri; 5. Pengembangan ekspor; 6. Perlindungan dan pengamanan perdagangan; 7. Kerjasama perdagangan internasional; |LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

2

8. Perdagangan perbatasan; 9. Perdagangan melalui sistem elektronik; dan 10. Pengawasan. Penyusunan RUU tentang Perdagangan ini di lakukan dengan landasan pemikiran sebagai berikut : 1.

Landasan konstitusional di bidang perdagangan memiliki urgensi yang tinggi, dalam arti “mendesak” dan “penting”. Ketentuan-ketentuan di dalam UndangUndang tentang Perdagangan haruslah bersifat mendasar dan fundamental bagi penguatan perdagangan nasional dalam menghadapi persaingan global.

2.

Berlakunya otonomi daerah dipandang menciptakan hambatan-hambatan dalam lalu-lintas perdagangan barang dan jasa antar daerah. Setiap daerah membuat aturan-aturan sendiri yang berpotensi saling tumpang tindih dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Belum adanya acuan baku yang komprehensif dalam pembuatan aturan perdagangan dipandang sebagai penyebab belum sinkron dan harmonisnya aturan pemerintah daerah dan pusat dalam pengaturan perdagangan.

3.

Konsekuensi berlakunya era perdagangan bebas berdampak kepada terjadinya arus perdagangan barang dan jasa secara bebas. Antisipasi terhadap berlakunya pasar bebas tersebut adalah adanya payung hukum yang kuat untuk mengatur dan melindungi perdagangan nasional yang sekaligus mampu menghadapi persaingan perdagangan global. Perubahan tatanan ekonomi dunia yang sangat cepat, diantaranya membawa implikasi semakin tajamnya persaingan antar pelaku bisnis, sehingga pelaku perdagangan dalam negeri perlu membuat dirinya semakin kuat, efisien, produktif, dan bersaing. Pada situasi tersebut pelaku perdagangan dalam negeri dituntut untuk mampu mempertahankan pangsa pasar domestik, dan menerobos pasar luar negeri.

4.

Aspirasi dan tuntutan para pelaku perdagangan dalam negeri yang menginginkan adanya aturan yang tidak tumpang tindih yang memberatkan pengusaha, yang pada akhirnya akan menjadi beban masyarakat. Aturan yang diharapkan dibuat setidaknya memuat tentang; aturan tentang kelancaran dalam arus barang dan jasa, perlindungan terhadap kepentingan pengusaha nasional, aturan yang mendorong tumbuhnya pasar ekspor dan terjaganya stabilitas pasar domestik, menciptakan kepastian usaha, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, menciptakan persaingan yang sehat, memperlancar dan meningkatkan penanaman modal. Untuk melakukan pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perdagangan ini maka DPR menugaskan kepada Komisi VI DPR RI sebagai komisi yang membidangi perdagangan. Menindaklanjuti penugasan ini dan melakukan pendalaman atas substansi yang kiranya perlu diatur dalam RUU tentang Perdagangan ini maka Panitia Kerja Komisi VI DPR RI |LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

3

membutuhkan dan memerlukan berbagai informasi berkaitan dengan perdagangan, baik yang bersumber dari dalam negeri untuk mengetahui permasalahan dan hambatan perdagangan yang dihadapi baik pemerintah maupun pihak-pihak yang melakukan perdagangan, maupun bersumber dari luar negeri untuk melakukan pengkajian dan perbandingan aturan perdagangan di negara lain. Indonesia belum memilki Undang-Undang tentang Perdagangan, sehingga dalam menciptakan lalulintas perdagangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing mengeluarkan peraturan sendiri-sendiri sehingga sering terjadi tumpang tindih. Atas dasar hal tersebut, Komisi VI DPR RI berdasarkan surat dari Pimpinan DPR RI/Wakil Ketua Bidang Korpolkam nomor: TU.04/02287/DPR RI/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 menugaskan Komisi VI DPR RI untuk membahas RUU tentang Perdagangan. Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI memilih Negara Cina (yang selanjutnya di sebut dengan Republik Rakyat Tiongkok) dengan pertimbangan, Negara Cina telah berhasil mengembangkan sistem perdagangan. Atas dasar tersebut Komisi VI DPR RI akan berupaya untuk melihat secara langsung, untuk menyempurnakan RUU tentang Perdagangan yang akan dibahas tersebut. B. Tujuan Tujuan diadakan kunjungan studi banding ini untuk berdiskusi dengan Pemerintah dan Parlemen yang terkait dengan tugas dan bidang Komisi VI DPR RI (bidang perdagangan, perindustrian, BUMN, koperasi dan investasi). Kunjungan kerja ke Cina akan menambah wawasan Anggota Komisi VI DPR RI, bagaimana suatu negara mengimplementasikan konsep pembangunan perekonomian terutama dalam hal kerjasama internasional dibidang perdagangan, perindustrian dan investasi, maupun peraturan perdagangan dunia. Hal ini dimaksudkan untuk kemajuan dibidang teknologi, terutama teknologi telekomunikasi, transportasi dan distribusi untuk peningkatan akses pasar bagi kalangan bisnis domestik. C. Kegunaan Adapun kegunaan dilakukannya kunjungan kerja Luar Negeri adalah sebagai bahan masukan dan informasi bagi Panitia Kerja Komisi VI DPR-RI dalam rangka pembahasan dan pembentukan RUU tentang Perdagangan. II. DELEGASI TIM KUNJUNGAN KERJA Berikut adalah nama-nama delegasi Tim Kunjungan Kerja Komisi VI ke Republik Rakyat Tiongkok

|LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

4

NO.

NO. ANGG.

N

A

M

A

KETERANGAN

1.

A-319

IRMADI LUBIS

F.PDIP

2.

A-503

IR. IDRIS SUGENG, M.SC

F.PD

3.

A-429

IMRAN MUCHTAR

F.PD

4.

A-178

DR.H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH. MH

F.PG

5.

A-116

PRIMUS YUSTISIO

F.PAN

6.

A-104

NASRI BAHAR

F.PAN

7.

A-4

H.A. FERDINAND SAMPURNA JAYA

F. HANURA

III. KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA A. Waktu Kegiatan Kunjungan kerja dilakukan selama 6 (enam) hari pada tanggal 30 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2013. B. Kegiatan Pada tanggal 1-5 Mei 2013 telah berlangsung kunjungan studi banding anggota komisi VI ke Beijing yang dipimpin oleh Irmadi Lubis (F.PDIP) dan beranggotakan Ir. Idris sugeng, MSc (F.PD), Imran Muchtar (F.PD), DR.H. Chairuman Harahap, SH., MH (F.PG), Primus Yustisio (F.PAN), Nasri Bahar (F.PAN) dan H.A Ferdinand Sampurna Jaya,(P. Hanura). Selama kegiatan, delegasi anggota Komisi VI DPR RI ini didampingi oleh 3 orang tenaga ahli dari Kementerian Perdagangan, Atase Perdagangan dan Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Beijing. Selama berada di Beijing, delegasi Komisi VI DPR RI melakukan acara temu masyarakat, pertemuan dengan anggota parlemen Republik Rakyat Tiongkok (Nasional People’s Congress/NPC), Sekretaris Jenderal (Sekjen) China-ASEAN Business Council (CABC), Wakil Ketua Tiongkok Council for Promotion of International Trade (CCPIT), kunjungan ke pasar distribusi produk pertanian Xinfadi, dan pertemuan dengan staf KBRI Beijing dan masyarakat Indonesia. |LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

5

Kegiatan delegasi pada Rabu, 1 Mei 2013 a. Meninjau “integrated market” Hong Qiao Pada pukul 10.30-12.00, Delegasi Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI melakukan peninjauan ke pasar Hong Qiao, Beijing. b. Pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Beijing Pada pukul 18.00-21.00, Delegasi Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI melakukan pertemuan di Wisma Duta besar RI di Beijing. Dan diterima oleh Bapak Imron Cotan selaku Duta Besar RI untuk RRT dan Mongolia. Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai berita-berita terbaru mengenai Neraca perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok.

Kegiatan Delegasi pada Kamis, 2 Mei 2013 a. Pertemuan dengan anggota NPC Pada pukul 10-11.30, Delegasi Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI melakukan pertemuan dan diskusi ke gedung kantor NPC mengenai mengenai kunci keberhasilan pembangunan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah Tiongkok dalam mendukung kegiatan ekonomi khususnya dibidang perdagangan. Pada pertemuan ini para Delegasi di terima oleh: 1. Mr.Wang Li dan Mr. Fu Shuangjian, anggota Parlemen NPC dari Komite Keuangan dan Perpajakan; 2. Mr. Li Fei, anggota Parlemen NPC dari Komite Bidang Hukum beserta para stafnya b. Pertemuan dengan Sekjen Tiongkok- ASEAN Business Council (CABC) Pukul 14.00-16.00, para Delegasi melakukan pertemuan dan diksusi dengan Sekretaris Jenderal Tiongkok-ASEAN Business Council Mr. Xu Ningning di kantor Tiongkok-ASEAN Business Council untuk membahas perkembangan kerjasama perdagangan antara Indonesia-Cina.

Kegiatan Delegasi pada Jumat, 3 Mei 2013 a. Xinfadi Shuangqiaoshan Agricultural Product Wholesale Markets Pada pukul 09.00-11.00, para Delegasi melakukan peninjauan ke pusat distribusi produk pertanian Xinfadi di Beijing. Di Xinfadi, Delegasi Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di terima oleh Wakil Direktur Mr. Fu, General Manager Deping Wang. Dalam peninjauan |LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

6

tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Xinfadi sebagai pusat distribusi terbesar komoditas agrikultural di RRT. b. Pertemuan dengan Cina Council for Promotion of International Trade (CCPIT) Pada pukul 14.00-16.00, para Delegasi melakukan pertemuan dengan Wakil Kepala CCPIT yaitu Mr. Yu Ping. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai promosi dibidang perdagangan yang telah dilakukan oleh RI-Cina dan memberikan masukan terhadap RUU tentang perdagangan yaitu mengenai penyederhanaan masalah perijinan usaha dan investasi.

Kegiatan Delegasi pada Sabtu, 4 Mei 2013 a. Zhungguancun Pada pukul 9.30-11.30, para Delegasi melakukan peninjauan ke Zhungguancun yang merupakan daerah pusat elektronika terbesar di Beijing, Cina. IV. HASIL KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA A. Profil Negara Cina Nama Negara

Ibu kota Negara Jumlah Penduduk Luas wilayah Pembagian Administratif

Bahasa resmi Agama Hari Nasional Lagu Kebangsaan Kepala Negara Bentuk Pemerintahan Kepala Pemerintahan

: People’s Republic of Tiongkok/ Zhonghua Ren min GFonghe Guo/Republik Rakyat Tiongkok : Beijing : 1,3 miliar jiwa (perkiraan 2012) : 9.564.500 km2. 18' LU–54'BT dan 73'BT–135'BT. : 23 provinsi, 5 daerah otonomi yang berpenduduk etnis minoritas (Xinjiang, Tibet atau Xizang, Mongolia Dalam, Guangxi Zhuang dan Ningxia), 4 kotamadya setingkat provinsi yaitu Beijing, Shanghai, Tianjin dan Chongqing, serta 2 Daerah Administrasi Khusus yakni Hong Kong dan Macao : Chinese atau Mandarin : Khonghucu : Proklamasi 1 Oktober 1949 : The March of the People : Presiden (Xi Jinping) : Republik Sosialis : Perdana Menteri (Li Keqiang)


7

Bendera

:

Mata uang GDP

: Renmimbi/Yuan (RMB/CYN) : US$8,24 triliun, dengan pertumbuhan 7,8% (2012) : Tropis dengan suhu 24–35° Celsius

Iklim Perekonomian a. Sumber Daya Alam

b. Ekspor c. Komoditas Ekspor d. Impor e.Volume Perdagang. f. Surplus Perdagang. g. Komoditas Impor

: Batubara, minyak bumi, gas alam, tungsten, fosfat, biji besi, tembaga, alumunium, emas, perak, uranium, mangan, timah, seng, graphit, fosfor, belerang, potasium, kalum. US$ 1,82 triliun (2012) Elektronik, mesin-mesin industri, pakaian, : mainan anak-anak, barang-barang alat : rumah tangga, mobil, keramik, peralatan militer : US$ 1,82 triliun (2012) : US$ 3,87 triliun (2012) ; US$ 233 miliar (2012) : Minyak Bumi, LNG, Minnyak Nabati, batubara, nikel, iron ore, produk pertanian.

Peta:


8

B. Perkembangan perekonomian dan perdagangan RR Cina 1. Total nilai perdagangan RR Tiongkok dengan Dunia pada periode JanuariSeptember 2012 sebesar US$ 2.842,39 miliar atau meningkat 6,24% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011, sebesar US$ 2.675,45 miliar. Total perdagangan tersebut terdiri dari nilai ekspor RR Tiongkok ke Dunia sebesar US$ 1.495,93 miliar, meningkat 7,42% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011, yang tercatat sebesar US$ 1.392,61 miliar. Sementara itu, nilai impor RR Tiongkok dari Dunia pada periode Januari-September 2012 sebesar US$ 1.346,46 miliar meningkat 4,96% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011, yang tercatat sebesar US$ 1.282,84 miliar. 2. Neraca perdagangan RR Tiongkok dengan Dunia periode JanuariSeptember 2012 tercatat surplus sebesar US$ 149,47 miliar, atau meningkat 36,16% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011, yang tercatat surplus sebesar US$ 109,77 miliar. 3. Negara tujuan ekspor RR Tiongkok terbesar pada periode ini adalah Amerika Serikat sebesar US$ 258,25 miliar, meningkat 9,65% dibanding periode yang sama tahun 2011, sebesar US$ 235,53 miliar; kemudian, Hongkong sebesar US$ 223,84 miliar, meningkat 15,11% ; dan, ke Jepang sebesar US$ 112,43 miliar, meningkat 5,00%. Sementara itu, negara asal impor RR Tiongkok terbesar pada periode ini, adalah Jepang dengan nilai US$ 136,18 miliar, turun 6,41% dibanding periode yang sama tahun 2011; Korea Selatan sebesar US$ 120,38 miliar, meningkat 1,17%, dan Taiwan dengan nilai impor US$ 95,46 miliar, naik sebesar 1,42% . 4. Beberapa komoditi impor Non Migas RR Tiongkok terbesar dari Dunia pada periode Januari-September 2012, yang meningkat bila dibanding periode yang sama tahun 2011, antara lain : Electronic Integrated Circuits and Microassemblies (HS 8542) sebesar US$ 137,73 miliar, meningkat 9,36%; Country Specific Special Provisions (HS 9800) sebesar US$ 48,89 miliar, meningkat 45,65% ; Liquid Crystal Devices Nesoi; Lasers, Other Than L (HS 9013) sebesar US$ 40,00 miliar, meningkat 1,16% ; Motor Cars and other Motor Vehicles Designed To Tr (HS 8703) sebesar US$ 36,41 miliar, meningkat 27,56%; Electrical Appartus For Line Telephony Or Line (HS 8517) sebesar US$ 26,03 miliar, meningkat 23,36% ; |LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

9

Automatic Data Processing Machines and Units Thereof (HS 8471) sebesar US$ 25,65 miliar, meningkat 16,62%; Soybeans, Whether Or Not Broken (HS 1201) sebesar US$ 25,49 miliar, meningkat 17,63%. 5. Beberapa komoditi ekspor Non Migas RR Tiongkok terbesar ke Dunia, pada periode Januari-September 2012, yang meningkat bila dibanding periode yang sama tahun 2011, antara lain : Automatic Data Processing Machines and Units Thereof (HS 8471) sebesar US$ 114,20 miliar, meningkat 4,84% dibanding periode yang sama tahun 2011; Electrical Apparatus For Line Telephony or Line Te (HS 8517) sebesar US$ 104,50 miliar, meningkat 11,69% dibanding periode yang sama tahun 2011; Electronic Integrated Circuits and Microassemblies (HS 8542) sebesar US$ 34,75 miliar, meningkat 46,25% dibanding periode yang sama tahun 2011; Liquid Crystal Devices Nesoi; Lasers, Other Than (HS 9013) sebesar US$ 28,34 miliar, meningkat 21,33% dibanding periode yang sama tahun 2011; Furniture, Nesoi (Oth Than Seats, Medical) (HS 9403) sebesar US$ 19,29 miliar, meningkat 28,97% dibanding periode yang sama tahun 2011. C. Perkembangan Perdagangan Bilateral RR Tiongkok dengan Indonesia 1. Total nilai perdagangan RR Tiongkok dengan Indonesia pada periode Januari-September 2012 sebesar US$ 47.755,64 juta, meningkat 9,94% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011, sebesar US$ 43.437,80 juta. Total perdagangan tersebut terdiri dari nilai ekspor RR Tiongkok ke Indonesia sebesar 24.800,89 juta, meningkat sebesar 15,76% bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011, yang tercatat sebesar US$ 21.423,61 juta. Sementara itu, nilai impor RR Tiongkok dari Indonesia pada periode Januari-September 2012 sebesar US$ 22.954,74 juta, meningkat 4,27% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011, yang tercatat sebesar US$ 22.014,19 juta. Pada periode Januari-September 2012, neraca perdagangan Indonesia dengan RR Tiongkok tercatat defisit bagi Indonesia sebesar US$ 1.846,15 juta. Sementara itu, pada periode Januari-September 2011, Indonesia masih berhasil surplus sebesar US$ 590,58 juta, dalam neraca perdagangannya dengan RR Tiongkok. |LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

10

2. Beberapa komoditi ekspor Indonesia ke RR Tiongkok periode JanuariSeptember 2012 antara lain, adalah: Lignite, not Agglomerated, mencapai US$ 2.334,67 juta, naik 44,50% ; Other Bituminous Coal, Not Agglomerated, mencapai US$ 2.060,63 juta, meningkat 62,93%; Other Coal, not Agglomerated,nes, mencapai US$ 2.060,63 juta, naik 62,93%; Nickel Ores & Concentrates, mencapai US$ 1.994,88 juta, naik 5,15%. D. Informasi Lainnya 1. Metode Penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) RR Tiongkok Akan Diperbaharui Badan Statistik Nasional RR Tiongkok akan melakukan pembaruan sistem penghitungan PDB dan pertumbuhan ekonomi mengikuti standar yang lebih baru dari PBB. Saat ini, cara penghitungan total PDB berdasar atas sistem 1993 dari sistem PBB; sistem tersebut telah diperbaharui PBB pada 2008, dan akan diadopsi secara penuh oleh Badan Statistik RR Tiongkok. Adapun data kuartal ketiga yang telah diumumkan bulan lalu, telah menggunakan cara baru sebagian yang memberikan detail-detail baru serta diumumkannya metode akutansinya. Pemerintah RR Tiongkok, juga akan memperbaharui data pertumbuhan ekonomi kuartalnya di masa-masa mendatang. 2. Sensus Ekonomi RR Tiongkok Akan Dimulai Pada 2013 Pemerintah merencanakan sensus ekonomi yang ketiga pada 2013 mendatang. Survey akan memasukkan semua perusahaan yang ada pada sektor sekunder dan tersier. Data kepemilikan perusahaan, status keuangan, kapasitas produksi serta aktivitas riset dan pengembangan menjadi fokus utama selama sensus tersebut. Biayanya ditanggung pemerintah pusat dan daerah; pemerintah pusat mengingatkan pemerintah daerah agar tidak memalsukan atau mengubah data seperti yang sering dilakukan pemerintah daerah. 3. Tingkat Gaji RR Tiongkok Meningkat di Sebagian Besar Provinsi Tingkat gaji minimum ditargetkan pemerintah pada awal tahun sebesar minimum 15%, telah dilewati di sebagian besar provinsi RR Tiongkok bahkan pada akhir September lalu, 18 dari 31 provinsi dilaporkan telah |LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

11

meningkatkan gaji minimum rata-rata sebesar 19,4% antar tahun, selama sembilan bulan pertama tahun 2012. Secara nasional, Shenzhen memiliki standar gaji minimum terbesar senilai US$ 240 per bulan. Hingga akhir September lalu, sekitar 20 provinsi telah menyelesaikan panduan kenaikan gaji minimum dengan target terendah 14% akhir tahun 2012. Kementerian Ketenagakerjaan RR Tiongkok, sedang merencanakan sistem pengawasan kenaikan gaji di perusahaan-perusahaan serta menggunakan survei pada perusahaanperusahaan. 4. Penduduk kelas menengah dan atas RR Tiongkok dalam jumlah sangat besar tahun 2020 Badan pemerintah memprediksi struktur kelas ekonomi masyarakat kelas menengah RR Tiongkok pada 2020 mendatang, akan meningkat hingga 600 juta orang didukung urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi di tingkat 7%. Tingkat urbanisasi yang besar mendukung konsumsi lokal dan struktur ekonomi perkotaan lebih baik, mengingat lebih tereksposnya penduduk terhadap kemajuan aktivitas ekonomi. Pada 2011 yang lalu, jumlah penduduk perkotaan melebihi jumlah penduduk pedesaan, dengan proporsi 51,3% dari total. Pada tahun-tahun mendatang, diperkirakan 200 juta pekerja migran lainnya, tinggal di daerah perkotaan. Institut Reformasi dan Pengembangan RR Tiongkok mengumumkan, kebutuhan investasi hingga US$ 6,3 triliun, selama sepuluh tahun ke depan. Jumlah ini, untuk mengimbangi total konsumsi masyarakat yang berlipat ganda pada 2016 mendatang, menjadi US$ 4,77 triliun dari tingkat US$ 2,54 triliun pada 2011 lalu. Di saat yang sama, jumlah penduduk kaya RR Tiongkok diperkirakan akan terus meningkat hingga 2020 mendatang. Perkiraan terakhir, sekitar 20% penduduk RR Tiongkok memiliki status “kaya” dan secara total memiliki kemampuan belanja hingga US$ 3,1 triliun per tahunnya, atau 5% dari total konsumsi global. Definisi “kaya” di sini adalah masyarakat yang berpenghasilan US$ 20 ribu hingga US$ 1 juta. Sifat konsumen yang semakin konsumerisme dalam pembelian barang-barang baru dan mewah untuk meningkatkan derajat social, juga perlu diperhatikan, Analisa dari Bolton Consulting Group menambahkan, bahwa 75% orang kaya tersebut, datang dari kota-kota kecil RR Tiongkok. Dengan 40% pengeluaran untuk barang-barang mewah, yang berasal dari pembelian online/internet. Tren-tren sosial RR Tiongkok merupakan arahan |LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

12

pengembangan pemasaran yang harus diperhatikan untuk dapat sukses bermain di pasar RR Tiongkok. 5. Lanjutan dukungan pemerintah untuk Industri Panel Surya Pemerintah RR Tiongkok berencana kembali menambah dukungan terhadap industri panel surya, dengan proyek-proyek kelistrikan nasional melalui Badan Listrik Negara State Grid. Rencana tersebut, tengah dikaji pemerintah pusat. Salah satu poin yang sedang dinegosiasikan, yakni diperbolehkannya pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas kurang dari 10.000 kW yang terhubung ke jaringan listrik. Perusahaan listrik Negara, menanggung biaya penyambungan serta memudahkan proses persetujuan. Suatu langkah yang memotong banyak biaya dan waktu. Subsidi dengan besaran US$ 0,05 per kWh dari hasil listrik tenaga surya juga tengah dipertimbangkan. Hal ini berguna untuk membantu kinerja industri panel surya, yang turun drastis karena tarif anti dumping Amerika Serikat. Pemerintah juga memberlakukan kebijaksanaan subsidi untuk pemasangan panel surya di hunian penduduk, dengan subsidi hingga US$ 0,88 hingga US$ 1,3 per watt; sedangkan panel surya di daerah terpencil, mendapat subsidi hingga US$ 3,97 per watt. Jumlah total proyek pemasangan yang mendapat subsidi ini, ditetapkan sekitar 1 giga Watt. 6. Pemerintah RR Tiongkok menambah Subsidi Kesehatan Pemerintah menargetkan pemotongan hingga 30%, biaya kesehatan yang dikeluarkan pasien pada 2015 mendatang. Target tersebut ditentukan pada Forum Kesehatan Amerika – RR Tiongkok awal bulan ini. Pencapaian target tersebut, sebagian berasal dari pengeluaran pemerintah. Pada tahun 2003, 17% pengeluaran kesehatan pasien ditanggung pemerintah, dan pada 2010 lalu jumlahnya menjadi 29%. Pada saat ini, biaya kesehatan yang ditanggung pasien disebutkan sebesar 35,5% saja, dan target 30% tersebut disebutkan sebagai target yang ambisius. Pemerintah RR Tiongkok tengah mengusahakan peningkatan kesehatan masyarakat di tengah kurang meratanya tingkat kesejahteraan serta bertumbuhnya tingkat penyakit kronis. Dua hal tersebut, dapat merubah RR Tiongkok menjadi ekonomi negara maju. 7. Pemberian pinjaman kepada bidang agrikultura RR Tiongkok


13

Pemerintah melalui beberapa kebijakan baru, tengah mengurangi pengembangan usaha pertanian karena keterbatasan keuangan. Salah satunya, melalui regulasi baru pinjaman kepada petani yang diberlakukan awal tahun depan. Kebijakan tersebut, mempermudah pemberian pinjaman kepada petani serta membantu kebijakan penjaminan khusus. Pertumbuhan pemberian pinjaman kepada pihak petani tergolong lambat di RR Tiongkok. Sejak akhir 2007 hingga akhir Juni 2012, jumlah total pinjaman hanya bertumbuh sebesar 160%. Secara detail hanya sekitar 21,4% dari total pinjaman yang diterima oleh petani langsung. Selain kebijakan tersebut, beberapa daerah RR Tiongkok mulai mengusahakan kebijakan regionalnya. Salah satunya, adalah Wenzhou yang mengizinkan penggunaan unggas dan ternak sebagai jaminan pinjaman. Tindakan ini diperlukan mengingat petani RR Tiongkok tidak memiliki tanah; karena tanah merupakan milik pemerintah RR Tiongkok. Jumlah pinjaman bank yang diterima ditentukan 80%, dari nilai pasar asset tersebut. Sebelumnya, pinjaman petani diperoleh dari koperasikoperasi desa dan uang dari kerabat. Langkah serupa juga telah diberlakukan di Zaozhuang, provinsi Shandong pada 2010. 8. Standar lingkungan pada Industri Berat akan diperketat Pemerintah terus mengusahakan peningkatan keamanan lingkungan terutama dari industri berat seperti pembangkit listrik dan produsen besi – baja. Usaha tersebut, merupakan langkah pemerintah untuk mencapai target pemotongan intensitas emisi hingga 40% pada 2015 mendatang, dari tingkat 2005 lalu. Beberapa tindakan yang dilakukan, merupakan peningkatan kemampuan pengolahan polusi udara dan teknologi beberapa pembangkit listrik. NDRC, unit tertinggi pengambil keputusan ekonomi RR Tiongkok, memutuskan proyek untuk itu dengan total sebesar US$ 1,66 miliar. Dari jumlah total tersebut, ada 4 unit pembangkit berkapasitas masingmasing 300 MW, satu unit pembangkit 600 MW di Nanjing, Jiangsu, serta dua pembangkit super critical 350 MW di Xinjiang. Pemerintah menginginkan adanya investasi pembangkit di daerah-daerah dekat produsen batu bara utama serta pembangunan proyek-proyek baru teknologi pembangkit batu bara, disebabkan permintaan batu bara RR Tiongkok yang tetap meningkat hingga beberapa tahun ke depan. Pemerintah juga mengisyaratkan tingkat konsumsi listrik RR Tiongkok akan meningkat berlipat ganda pada 2020 mendatang. |LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

14

9. RR Tiongkok Membran

Membangun

Proyek-Proyek

Desalinasi

Teknologi

Teknologi membran dalam desalinasi air laut akan dikembangkan dan diaplikasikan dalam jumlah besar pada tahun-tahun mendatang. Pada saat ini, kalangan edukator RR Tiongkok berasumsi bahwa kekurangan air di RR Tiongkok akan mencapai 400 miliar ton pada 2050 mendatang. Hal ini, akan merugikan bidang industri hingga US$ 32 miliar, dan pada bidang agrikultura US$ 24 miliar. Teknologi membran tersebut dilaporkan telah dipakai pada 80% proyek desalinasi air RR Tiongkok, dan dapat mengurangi biaya memperoleh air tawar bagi daerah-daerah pinggir pantai. Tiongkok National Bluestar (Group) Co., Ltd. memiliki fasilitas-fasilitas desalinasi air laut, di pesisir timur RR Tiongkok. Teknologi mirip reverseosmosis tersebut, telah diaplikasikan pada sebuah pulau dengan produksi 20.000 ton air tawar per hari. Kota lain seperti Tianjin telah memompa 6.000 ton air desalinasi per harinya. Penggunaan teknologi tersebut, memerlukan biaya produksi 4 – 5 RMB per ton, yaitu biaya yang dapat diterima dan layak guna di RR Tiongkok. NDRC memperkirakan RR Tiongkok memiliki kemampuan desalinasi air total hingga 2,2 – 2,6 juta ton per hari pada 2015 mendatang, yaitu empat kali lipat angka saat ini. Sedangkan, secara nilai akan mencapai US$ 1,59 miliar. Potensi bahaya utama adalah, pemrosesan polusi desalinasi air berkadar garam tinggi. E. Pokok-Pokok Hasil Pertemuan Adalah Sebagai Berikut: a. Pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Beijing Pertemuan berlangsung pada tanggal 1 Mei 2013 bertempat di wisma Duta KBRI Beijing. Pertemuan dihadiri oleh Duta Besar RI untuk RRT dan Mongolia Bapak Imron Cotan beserta staf KBRI Beijing dan perwakilan anggota masyarakat dan pelajar/mahasiswa Indonesia di Beijing dan sekitarnya. Tujuan pertemuan adalah untuk melakukan konsultasi publik dan mendapatkan masukan dari masyarakat Indonesia mengenai substansi penyusunan RUU Perdagangan Indonesia.


15

Gambar 1. Pertemuan Delegasi Kunjungan Kerja Komisi VI dengan Duta Besar RI untuk Tiongkok, staf KBRI, masyarakat, dan mahasiswa Indonesia Duta besar RI menyampaikan mengenai keberhasilan pembangunan di Tiongkok yang mendorong banyak pihak untuk bekerjasama dan belajar dari keberhasilan tersebut, tidak terkecuali Indonesia. Salah satu hal yang telah dipelajari Indonesia adalah cara Tiongkok membangun infrastruktur yang terencana dan berskala besar seperti kemudian tercermin dalam masterplan percepatan pembangunana ekonomi Indonesia (MP3EI). Upaya ini sangat tepat mengingat RRT adalah negara yang memiliki puluhan mega-airport dan mega– harbor sehingga mendukung perpindahan orang, barang dan jasa secara massal dan cost effective. Dalam kaitannya dengan hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi RI-RRT, RRT saat ini menjadi mitra dagang terbesar bagi Indonesia dengan nilai perdagangan tahun 2012 mencapai US$ 66,6 Milyar atau nail 9,4% dibandingkan tahun 2011. Kenaikan ini sejalan pula dengan kecenderungan peningkatan investasi RRT di Indonesia yang mencapai US$ 2,02 Milyar pada tahun 2023, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai US$ 1,2 Milyar, serta peningkatan jumlah wisatawan RRT dari 775 ribu di tahun 2011 mencapai 850 ribu di tahun 2012. Meski demikian Duta Besar RI mencatat adanya masalah trust deficit antara pelaku bisnis Indonesia dan Tiongkok. Karenanya Duta Besar RI membuka diskusi dengan mengusulkan dibentuknya sebuah lembaga penjamin transaksi dagang kedua negara untuk mengantisipasi masalah dan sengketa perdagangan. Lembaga ini dapat memiliki fungsi pengawasan dan penjaminan atas kualitas dan kuantitas barang, fungsi financing atau pendanaan bagi para pelaku bisnis atau UKM yang memerlukan, serta asuransi, sehingga pelaku bisnis Indonesia bisa menembus pasar RRT scara lebih luas dan terencana. |LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

16

Dalam sesi diskusi, muncul masukan-masukan mengenai pentingnya dukungan pemerintah dalam bidang perdagangan produk pertanian baik untuk konsumsi domestik maupun untuk ekspor. Atase Perdagangan KBRI Beijing, Marolop Nainggolan, memberikan gambaran singkat mengenai sikap protektif dan besarnya subsidi serta dukungan kebijakan yang diberikan Pemerintah RRT kepada pelaku dunia usaha Tiongkok. Ketimpangan perdagangan anatara RI dan RRT salah satunya terjadi akibat peran Pemerintah RRT yang sangat besar dalam memberikan dukungan dan subsidi bagi infant Industri, dan pemberian disincentive bagi industri yang tidak kompetitif agar mereka pindah kebidang usaha lain. b. Pertemuan dengan anggota (National People’s Congress) NPC Pertemuan dengan anggota NPC dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2013 bertempat di kantor pusat NPC dan diterima dengan baik oleh 2 (dua) orang anggota NPC dari Komite Keuangan dan Perpajakan yaitu Mr. Wang Li dan Mr. Fu Shuangjian dan seorang anggota NPC dari Komite Hukum yaitu Li Fei.

Gambar 2. Pertemuan Delegasi Kunjungan Kerja Komisi VI dengan anggota NPC NPC merupakan institusi tertinggi di RRT yang beranggotakan 2.987 orang yang dipilih dan diangkat mewakili daerah, kelompok-kelompok masyarakat dan militer, tanpa melalui pemilihan umun, dan memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Masa tugas anggota NPC adalah 5 tahun dan setiap tahunnya melakukan pertemuan pleno di Beijing. Untuk dapat menjalankan tugasnya, NPC dibagi kedalam 9 Komite, dimana setiap komitenya didukung oleh tenaga administratif yang dipimpin seorang pejabat setingkat direktur jenderal dan tenaga ahli yang memadai. NPC memiliki fungsi dan kekuasaan kolektif, termasuk memilih Presiden RRT dan meneyetujui penunjukkan Perdana Menteri. Berdasarkan Organic Law of the NPC (1982) dan NPC Procedural Rules (1989), proses penyususan rancangan undang-undang diawali dengan penyiapan naskah UU |LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

17

oleh sebuah kelompok kecil. Selanjutnya rancangan tersebut dibahas oleh kelompok-kelompok yang lebih besar degab menekankan pada prinsip consensus pada setiap tahapannya. Jika semua tahapan dianggap selesai, seluruh anggota NPC akan memberikanpersetujuan pada sidang pleno dimana elemen-elemen utam dalam RUU telah dibahas dan disepakati pada pertemuan sebelumnya. Standing Committee (NPC) yang beranggotakan 194 orang atau seluruh anggota NPC pada pertemuan tahunan. Pada sesi tanya jawab, beberapa hal yang mengemukakan antara lain adalah mengenai kunci keberhasilan pembangunan ekonomi RRT setelah proses refomasi dan keterbukaan, keragaman undang-undang perdagangan di RRT, amandemen yang pernah dilakukan dibidang perdagangan, dan perbedaan perlakuan bagi pengusaha dibidang perpajakan. Mengenai kunci keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi RRT pasca reformasi dan keterbukaan, kuncinya terletak pada keputusan dan komitmen kuat Pemerintah RRT dan Partai Komunis Tiongkok untuk melaksanakan pembangunan nasional yang didasarkan pada sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. DIbidang ekonomi misalnya, salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan perhatian besar pada perubahan struktur ekonomi dan mendorong peningkatan kemampuan usaha kecil dan menegah (UKM) seperti merubah pajak usaha menjadi pajak pertambahan nilai, memberikan preferential tax bagi UKM dan potongan pajak tambahan bagi UKM yang memenuhi syarat. Mengenai keragaman undang-undang perdagangan di RRT, dikemukakan antara lain bahwa sejak reformasi dan keterbukaan di RRT, pertumbuhan ekonomi RRT sangat tergantung pada investasi dan perdagangan. Karena itu, Pemerintah RRT membuat berbagai undang-undang yang dapat mendorong investasi dan perdagangan internasional seperti undang-undang perdagangan internasional, bea dan cukai, anti monopoli, keimigrasian, karantina pertanian, pemeriksaan produk dan kawasan ekonomi khusus. Mengenai amandemen undang-undang, Pemerintah RRT sangat jarang melakukan amandemen. Hal tersebut bisa terjadi karena dalam proses pembuatannya telah dibahas dengan seksama dalam berbagai tahapan dan melibatkan semua elemen terkait. Dengan demikian, ketika sudah diundangkan tinggal melaksanakannya secara konsekuen. Namun demikian dengan memperhatikan kepentingan nasional dan perkembangan global, Pemerintah RRT pernah melakukan amandemen terhadap berbagai macam undang-undang yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi. Sebagai contoh, ketika RRT masuk WTO, RRT melakukan amandemen terhadap 10 undang-undang dan menghapuskan 70 undang-undang yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional RRT sebagai anggota WTO. |LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

18

c. Pertemuan dengan Sekjen Tiongkok- ASEAN Business Council (CABC) Pertemuan antara anggota Komisi VI DPR RI dengan Sekjen CABC Xu Ningning berlangsung pada tanggal 2 Mei 2013 di kantor pusat CABC. CABC merupakan salah satu organisasi yang dibentuk pada tahun 2001 dalam kerangka kerjasama ASEAN-RRT. Tujuan pembentukan organisasi ini adalah untuk mempromosikan China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) dan program kerjasama ekonomi ASEAN-China Keberadaan CABC ini didukung CCPIT dan ASEAN Chamber of Commerce and Industry (ACCI), para pengusaha Tiongkok dan ASEAN serta para pakar dari ASEAN.

Gambar 3. Delegasi Kunjungan Kerja Komisi VI berdiskusi dengan Mr. Xu Ningning Sekjen CABC. Sekjen CABC menyambut baik upaya DPR-RI untuk menyusun RUU Perdagangan. Keberadaan UU Perdagangan ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan perdagangan dan ivestasi ASEAN-RRT yang terus meningkat dari waktu ke waktu. ASEAN kini telah menjadi mitra dagang terbesar ketiga Tiongkok dan sebaliknya Tiongkok menjadi mitra terbesar ASEAN. Dalam kaitan ini, CABC sangat berharap bahwa dengan keberadaan UU perdagangan di Indonesia nantinya, akan terjadi peningkatan kerjasama, termasuk kerjasama antar asosiasi yang saat ini dirasakan masih belum maksimal.

d. Pertemuan dengan China Council for Promotion of International Trade (CCPIT) Pertemuan antara anggota Komisi VI DPR RI dengan Wakil Kepala CCPIT, Mr. YU Ping, berlangsung pada tanggal 3 Mei 2013 dikantor pusat CCPIT. CCPIT adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah RRT pada tahun 1952 untuk mempromosikan perdagangan luar negeri, memanfaatkan investasi asing, mengenalkan teknologi baru dan melaksanakan kegiatan kerjasama ekonomi luar negeri, dan hubungan perdagangan antara RRT dan negara mitranya. Ketua dan Wakil ketua CCPIT adalah pejabat yang diangkat oleh Pemerintah RRT dengan kedudukan setingkat menteri. |LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

19

Gambar 4: Delegasi Kunjungan Kerja Komisi VI berdiskusi hangat dengan Mr. Yu Ping Ketua CCPIT Mr. Yu Ping menyambut baik kunjungan anggota Komisi VI DPR RI dalam rangka mendapatkan masukan terkait rencana penyususnan RUU Perdagangan. Untuk itu CCPIT menyampaikan beberapa masukan anatara lain mengenai perlunya penyerderhanaan proses perijinan bagi pengusaha dan investor asing yang berusaha dan berinvestasi di Indonesia. Selain itu perlu kiranya dimasukkan mengenai perlunya peningkatan pelayanan kerjasama dan kemudahan untuk mendapatkan mitra kerjasama, termasuk prosedur penyelesaian sengketa. e. Kunjungan ke Pasar Hongqiao Pasar Hongqiao, Beijing atau dikenal juga dengan sebutan Beijing Hongqiao Pearl Market Terletak di Tiantan Donglu, Chongwen District, Pasar Hongqiao terletaktidak jauh dari Tiantan Park. Ini adalah pasar yang terkenal di dunia dengan mutiaranya. Lebih dari 1.000.000 pengunjung datang ke Pasar Hongqiao untuk membeli mutiara tahunan. Selain mutiara, pasar tersebut juga menawarkan seafood, produk digital dan sutra. Dengan luas total 32.000 meter persegi (sekitar 1,1 hektar), pasar tersebut memiliki 8 lantai tediri atas 1000 kios dan 2500 pengusaha. Fasilitas internal Hong Qiao tergolong canggih, lengkap dengan ruang penyimpanan yang besar.


20

Gambar 5: Suasana Pasar Hongqiao Lantai 1 s.d 3 basement, di isi oleh aneka Seafood: Seafood telah memainkan peran penting sejak pertama kali pasar berdiri. Ada banyak jenis makanan laut yang dijual di pasar, mulai dari ikan, udang dan kepiting dan yang juga langka seperti sirip ikan hiu, labu laut dan abalone. Sebagian besar makanan laut terutama dipasok ke restoran dan hotel sekitar Beijing. Lantai 1 di isi dengan berbagai macam digital produk dan jam: Ada banyak digital produk internasional yang terkenal dijual di sini yang membuat pasar ini berdiri setara dengan Zhongguancun (pasar digital yang paling terkenal di Beijing). Lantai 2 di isi dengan sutra dan Pakaian: sutra yang berkualitas tinggi asli Tiongkok dapat ditemukan di pasar ini Lantai 3 s.d. 5 di isi dengan berbagai jenis mutiara, di sinilah pusat distribusi terbesar mutiara di Tiongkok Ada banyak jenis mutiara, warna, ukuran atau kehalusan. g. Zhungguancun Sedangkan pasar Zhongguancun merupakan pusat perdagangan elektronik terbesar di Beijing terletak di distrik Haidian. Pasar tersebut selain sebagai tempat penjualan barang-barang elektronik, terdapat pula tempat ruang pamer perkembangan teknologi terkini di Zhinguancun Park. Daerah Zhongguancun ini disebut juga sebagai Tiongkok Silicon Valley, karena di daerah ini tumbuh banyak universitas dan perusahaan berbasis IT.


21

Pasar Hongqiao dan pasar Zhongguancun, kedua pasar ini sangat menarik untuk dicermati karena pembangunannya didasarkan pada konsep pengembangan usaha yang mendukung UKM. Sebagian besar pedagang yang berusaha di kedua pasar ini awalnya adalah UKM yang terus berkembang dan meningkat dari waktu ke waktu.

h. Xinfadi Shuangqiaoshan Agricultural Product Wholesale Markets Di Xinfadi, Delegasi Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di terima oleh Wakil Direktur Mr. Fu, dan General Manager Deping Wang. Adapun pasar Xinfadi adalah pasar produk impor dari berbagai negara. Tujuan pembangunan pasar ini adalah untuk menampung produk-produk pertanian dari berbagai negara secara langsung, tanpa melewati Hong Kong, sebelum didistribusikan ke berbagai wilayah di RRT. Xinfadi didirikan pada Mei 1988, awalnya seluas 15 hektar. Terdiri atas 15 staf manajemen dengan dana awal 150.000 yuan. Pasar memiliki luas 2000 hektar. Komoditas utama yang diperjualbelikan berupa sayuran, buah-buahan, biji-bijian, minyak, daging, produk air, makanan non-pokok, rempah-rempah, telur, teh dan produk pertanian lainnya.

Gambar 6: Diskusi antara Para Delegasi Tim Kunker Komisi VI dengan Mr. Fu - Beberapa Kebijakan Pemerintah RRT Untuk Mendukung Perdagangan 1. Beberapa kebijakan Perdagangan Olahan Holtikultura dan Hewan Impor agrikultur RRT dalam beberapa tahu terakhir terus menunjukkan peningkatan signifikan. Diperkirakan jumlahnya dapat lebih besar lagi mengingat terbatasnya ketersediaan factor alam seperti tanah daerah pertanian untuk mendukung kebutuhan RRT dalam hal masalah pangan. Salah satunya adalah kebutuhan jagung yang terus meningkat, dipicu oleh permintaan untuk pakan ternak (babi,ayam) dan minyak goreng. a. Tiongkok menandatangani persetujuan impor jagung dari Argentina pertama kalinya pada bulan Maret 2012 |LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

22

Perkembangan terakhir untuk pemenuhan kebutuhan ini adalah perjanjian impor dengan Argentina. Perjanjian ini memberikan RRT alternatif penyedia jagung selain dari Amerika Serikat. Menyimak perkembangan tahun-tahun sebelumnya, tingkat impor jagung RRT pada tahun 2012 dapat mencapai 2 juta ton. b. RRT mengizinkan impor jagung dari Ukraina, November 2012 Pemerintah RRT dan Ukraina telah menandatangani protokoluntuk jagung Ukraina dapat memasuki pasar RRT. Dari potensi ekspor total jagung dari Ukraina ke RRT sekitar 3 juta ton telah dijanjikan diimpor oleh RRT. Jagung dari Ukraina berpotensi untuk lebih disukai mengingat belum ada modifikasi genetic pada varietas produksinya. c. Tahun 2011 RRT hanya mengizinkan impor 3 macam kedelai modifikasi genetika Kenyataan jenis yang tersedia dipasar Amerika dan Brazil dapat mencapai 8-20 macam. Walaupun selama 10 tahun terakhir tiga macam produk tersebut tidak ditolak masukke RRT mengingat tingginya tingkat ketergantungan untuk impor, namun tidak adanya penambahan penyetujuan jenis tersebut merupakan contoh pembatasan dagang melalui regulasi RRT. Kebijakan yang mirip juga diberlakukan untuk impor jagung hasil modifikasi genetika asal Amerika Serikat. 2. Mengendalikan stabilitas harga dalam negeri melalui kebijakan pemebelian kelbihan stok di pasaran, seperti: a. meningkatkan harga minimum pembelian Beras, September 2012. b. Katun, Juni 2012 c. Gandum 3. Sistem Kuota untuk komoditas penting kategori pangan, seperti gula. Kuota impor gula oleh RRT dengan batas 1,9 juta ton pada 2012 dan selebihnya dikenakan pajak tambahan 50%. Pasar gula RRT diwarnai besarnya proporsi gula impor “ïlegal” dimana perkiraan terakhir menyebutkan impor illegal sebanyak 750 juta metric ton selam 2011-2012. 4. Standar untuk produk-produk impor tertentu yang belum diberlakukan dengan tingkat yang sama untuk produk dalam negeri, seperti; a. Peraturan standard pemeriksaan impor produk akuatik No. 135 dan No. 286 tahun 2012 bulan April. Peraturan ini mempersyaratkan perlunya penambahan pengecekan/pengetesan standard kesehatan produk-produk air (laut dan tawar) mengingat standard lama yang kurang lengkap b. Beberapa standard umum yang berlaku secara umum untuk produk impor tanaman dan hewan yaitu: |LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

23

- Form E untuk perdaganagn ASEAN bagi produk yang berasal dari tanaman - certificate of Origin, tanggal produksi dan certificate of sanitary inspection - melalui karantina tanaman dan hewan dari departemen yang bersangkutan - imprtir RRT harus memiliki lisensi sanitasi dan izin ekspor impor. 5. Pemerintah mulai memberlakukan sistem registrasi dan tracebility untuk berbagai produk agrikultur khususnya makanan-minuman. 6. Pemberlakuan pajak tarif impor masuk yang lebih tinggi untuk produk yang kurang mendukung industri dalam negeri RRT. 7. Pemerintah memberikan export rebate untuk produk-produk yang strategis serta mendukung industri pemrosesan. 8. Pemerintah berusaha membawa semakin banyak proporsi pemrosesan ke dalam negeri melalui strategi kebijakan sektor hilir. 9. Pemerintah local juga ikut terlibat dalam pemebrian insentif untuk pengembangan industry daerahnya, sebagai contoh adalah provinsi Shandong yang memeberikan pengembalian biaya sewa tanah untuk satu tahun bagi investasi bernilai US$ 1-5 juta dan bahkan pengembalian biaya sewa tanah hingga dua tahun untuk unvestasi bernilai US$5 juta. -Berbagai Pengetatan Impor Dalam Bentuk Non Tariff Untuk Produk Agrikultural. Berbagai standar nasional untuk karantina dan pemeriksaan produk impor serta prosedur yang ketat. 1. Adanya isu sanitasi dan phytosanitary, Beberapa produk dibatasi oleh permintaan sanitasi yang lebih tinggi dibanding standar global. Contohnya pembatasan impor beberapa varietas apel Amerika ke RRT dengan alasan penyakit “fire blight” 2. Standar kesehatan dan penyakit hewan, adanya pembatasan yang terlalu ekstrim untuk melindungi industrinya. Contohnya toleransi 0% untuk Samonella, E. Coli dan residu ractopamine pada produk daging. 3. Lisensi dan sertifikasi, semua importer harus mendaftar lisensi impor, khusunya untuk produk tertentu. Eksportir harus melalui berbagai proses seperti departemen perdagangan, agrikultura dan AQSIQ yang kadang tidak saling terhubung.


24

4. Pajak pertambahan nilai, produsen agrikultur RRT dibebaskan dari pajak pertambahan nilai sedangkan importir harus membayar secara penuh. 5. Pelabelan dan standarisasi. WTO pada tahun 2010 menyebut bahwa hanya 46% dari total standard nasional RRT yang sesuai dengan standar internasional. Standanr nasional dapat bertumpukan dengan standar daerah yang lebih ketat dan untuk label harus dalam bahasa mandarin, serta beberapa informasi tidak boleh dibuat dalam bentuk stiker. 6. Prosedur bea cukai. Hal ini dapat dihambat dengan pembatasan pemberian sertifikat QIP dari badan kualitas dan sanitasi negara (AQSIQ), beberapa barang telah dituntut untuk dalam nilai referensi tertentu sehingga pajak masuk menjadi lebih mahal. II. Kebijakan Untuk Perdagangan Dan Industri Domestik Kebijakan serupa untuk produk holtikultura dan hewan juga diterapkan pada berbagai aktivitas perdagangan dan industri RRT. Pemerintah mengutamakan produsen otomotif domestik serta mengusahakan membawa lebih banysk proses produksi untuk dilaksanakan dalam negeri, yaitu: a. Kebijakan insentif investasi industri otomotif luar negeri dihapus b. Pembatasan untuk impor suku cadang luar negeri c. Pemerintah membantu industri yang belum menguntungkan dan industri dalam kategori bidang strategis untuk masa depan ekonomi, seperti kemudahan pajak bagi industri animasi, untuk produsen IC (Integrated circuit) dan software mendapat tarif pajak preferensial. d. Pengetatan ekspor lewat pendaftaran lisensi ijin ekspor RRT e. Pemerintah RRT memberikan pemberlakuan kuota, lelang kuota dan perizinan yang diperlukan untuk mengekspor sekitar 49 kategori komoditas pada 2012. f. Pemerintah juga memegang kendali yang kuat atas perkembangan industri nasional dengan berbagai kebijakan bertarget seperti konsolidasi industri. g. Industri domestik dibantu pengembangannya oleh pemerintah, terutama pada saat kritis, seperti program subsidi pembelian alat-alat elektronika yang hemat energi. h. subsidi penjualan peralatan rumah tangga hemat energi i. Penyesuaian tarif impor dari pemerintah untuk mendukung kekompetitifan RRT. |LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

25

j. Untuk industri yang sulit untuk dikendalaikan secara langsung oleh pemerintah atau adanya ketergantungan terhadap produk luar negeri maka pemerintah akan melakukan penyesuaian kebijakan. k. Adanya intervensi pemerintah RRT untuk kenaikan harga minyak masak, seperti minyak kacang. l. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menberhentikan pembarian ijin baru importir bijih besi. III. Pengembalian Pajak Ekspor Atau Pajak Penambahan Nilai Barang Ekspor. Salah satu lat yang digunakan RRT untuk mendukung kinerja ekspor adalah pengembalian pajak ekspor, dimana kebijakan ini terus diubah oleh pemerintah untuk mengendaliaka atau mendukung. Sisitem ini berarti pada saat sebuah perusahaan memproduksindengan biaya 100RMB dan pengembalian pajak ekpor 10% maka ada subsidi pemerintah yang diberikan senilai 10RMB, berarti perusahaan dapat menjual sengan harga 90 RMB tanpa rugi. Disaat yang sama, hanya barang yang di ekspor yang mendapat perlakuan tersebut, barang yang dijual didalam negeri tidak berhak mendapatkan “subsidi” tersebut. Kebijakan ini ditargetkan untuk mendorong kinerja ekspor sehingga perusahaan dapat memiliki dana untuk memajukan dan mengembangkan nilai ekspor perusahaannya. Kebijakan pengembalian pajak ekspor di sisi lain memberikan efek negatif dan positif bagi industri dalam negeri terutama untuk harga-harga bagi konsumen dalam negeri. Efek positifnya adalah adanya celah untuk ekspor dan reimpor melalui Hongkong untuk mengambil celah perolehan pengembalian pajak ekspor dan potongan pajak impor terutama bagi produk-produk yang akan digunakan sebagai bahan manufaktur ekspor. Efek negatif adalah lebih mahalnya produk-produk RRT di dalam negerinya sendiri sebagai akibat tidak adanya pengembalian pajak seperti pada kasus ekspor.

V. PENUTUP A. Kesimpulan 1. Kunjungan Kerja Delegasi Tim Komisi VI DPR RI telah melakukan tugasnya dan memperoleh sambutan yang hangat di setiap kunjungannya. 2. Keberadaan RUU tentang perdagangan diharapkan dapat memberikan legal clarity, legal certainty, legal enforceability dan legal effectiveness bagi para pelaku di bidang perdagangan. |LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

26

3. Perlunya koordinasi antar instansi yang terkait dalam hal penyusunan undangundang tentang perdagangan supaya tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan antara daerah dan pusat, begitu pula perlunya pengecekan dengan peraturanperaturan dan kerja sama baik itu bilateral maupun internasional. 4. Adanya masalah kurangnya kepercayaan antar pengusaha, dikarenakan masih minimnya komunikasi yang cepat, akurat dan efektif. 5. Adanya peran Pemerintah RRT yang sangat besar dalam memberikan dukungan dan subsidi bagi infant Industri, dan pemberian disincentive bagi industri yang tidak kompetitif agar mereka pindah ke bidang usaha lain. 6. Walaupun terjadi peningkatan kerjasama antara Indonesia-RRT, termasuk kerjasama antar asosiasi, saat ini dirasakan masih belum maksimal. 7. Mengusulkan dibentuknya sebuah lembaga penjamin transaksi dagang kedua negara untuk mengantisipasi masalah dan sengketa perdagangan. Lembaga ini dapat memiliki fungsi pengawasan dan penjaminan atas kualitas dan kuantitas barang, fungsi financing atau pendanaan bagi para pelaku bisnis atau UKM yang memerlukan, serta asuransi, sehingga pelaku bisnis Indonesia bisa menembus pasar RRT secara lebih luas dan terencana. B. Rekomendasi 1. Pentingnya komunikasi yang aktif baik dari pemerintah, DPR, dan juga para pengusaha dalam meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia. Karena dengan adanya komunikasi diharapkan dapat menghilangkan atau meminimalisir trust defisit yang terjadi. 2. Dalam menyusun RUU tentang Perdagangan, DPR harus melibatkan para ahli di bidang perdagangan dan hukum internasional yang mengerti, memahami aturan perdagangan yang berlaku di internasional, untuk mengambil peluang yang ada dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perkembangan UKM di Indonesia. 3. Perlunya meningkatkan frekuensi promosi hasil produk-produk buatan Indonesia dengan melakukan pameran yang informatif sehingga dapat menarik konsumen domestik maupun luar negeri. 4. Pentingnya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung baik dari pemerintah maupun swasta dalam meningkatkan dan memakmurkan para petani dimana sebagian besar bahan pangan bangsa Indonesia adalah hasil dari pertanian. 5. Perlunya melakukan seleksi yang lebih cermat dalam melakukan kerja sama baik secara regional, bilateral maupun internasional agar tidak merugikan kepentingan nasional dan melindungi para pelaku usaha kecil menengah. |LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

27

Demikian Laporan hasil Kunjungan Kerja Delegasi Tim Komisi VI ke Republik Rakyat Tiongkok (Cina) dengan harapan hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukkan dalam pembahasan RUU tentang Perdagangan yang segera akan dilakukan oleh Komisi VI DPR RI dan Pemerintah.

KOMISI VI DPR-RI


28

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI VI DPR RI KE REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK 1

Recommend Documents