PEMBERDAYAAAN KOPERASI & UMKM DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
1)
Ir. H. Airlangga Hartarto, MMT., MBA Ketua Komisi VI DPR RI A. Muhajir, SH., MH Anggota Komisi VI DPR RI 2)
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Koperasi dan UKM dengan Dinas Koperasi dan UKM Seluruh Indonesia Selasa, 10 Desember 2013, Hotel Mercure, Convention Center,Taman Impian JayaAncol,, Jakarta
Outline
Posisi Strategis Koperasi & UMKM (SMEs)
Perekonomian Global/Sejumlah Kawasan
Perekonomian Sejumlah Negara
Perekonomian Indonesia
Dukungan Perundang-Undangan
Permasalahan & Tantangan yang dihadapi
Produktivitas Rendah
Akses Pendanaan & Pasar yang Terbatas
Penurunan Share Ekspor UMKM
Upaya-Upaya Pemberdayaan Koperasi & UMKM
Peningkatan Akses Pendanaan
Peningkatan Produktivitas & Daya Saing
Peningkatan Ekspor
2
Posisi Strategis Koperasi &UMKM (SMEs): Perekonomian Global/Kawasan
Sekitar 95% dari total unit usaha di dunia merupakan SMEs, yang menyediakan lapangan kerja bagi 60% dari total tenaga kerja, dan memberikan kontribusi terhadap hampir 50% GDP;
OECD: 95% dari total unit usaha; mempekerjakan 77% dari total tenaga kerja; serta berkontribusi terhadap 54% GDP dan sekitar 30% ekspor;
Non-OECD: lebih dari 90% dari total unit usaha; mempekerjakan 61% dari total tenaga kerja; dan menyumbang sekitar 45% GDP;
Uni Eropa: 99,8% dari total unit usaha; menyediakan lapangan kerja bagi hampir 67% dari total tenaga kerja; dan menyumbang sekitar 58% GDP;
APEC: 90% dari total unit usaha; menyerap sekitar 60-80% dari total tenaga kerja; dan berkontribusi terhadap 30% ekspor;
ASEAN: 96% dari total unit usaha; menyediakan lapangan kerja untuk 50%-85% dari total tenaga kerja; berkontribusi terhadap 3053% GDP; dan 19-31% Ekspor; 3
Posisi Strategis UMKM (SMEs): Perekonomian di Sejumlah Negara
China (2008): 99% dari total unit usaha; menyerap 75% dari tenaga kerja; serta berkontribusi terhadap 60% GDP dan 68% ekspor;
India (2012): lebih dari 90% dari total unit usaha; dan berkontribusi terhadap 40% ekspor;
Jepang (2007): 99,7% dari total unit usaha; menyerap hampir 69% dari tenaga kerja; dan berkontribusi terhadap 53% PDB;
Korea Selatan (2009): 99,9% dari total unit usaha; menyerap sekitar 75% dari total tenaga kerja; dan berkontribusi terhadap sekitar 60% PDB;
Singapura: 99% dari total unit usaha; menyerap sekitar 70% dari total tenaga kerja (7 dari 10 pekerja berada di sektor UMKM); dan berkontribusi terhadap 60% PDB;
Malaysia (2012): 99,2% dari total unit usaha; menyerap 56% tenaga kerja; serta berkontribusi terhadap 32% PDB dan 19% Ekspor;
Thailand (2010): 99,8% dari total unit usaha; serta berkontribusi terhadap 37,1% PDB dan 28,4% Ekspor;
Filipina (2009): 99,6% dari total unit usaha; menyerap 61,2% tenaga kerja; dan berkontribusi terhadap 35,7% PDB; 4
Posisi Strategis UMKM: Perekonomian Indonesia (1)
Peran Koperasi & UMKM di Indonesia sebagaimana halnya di negara-negara lain, yaitu sebagai tulang punggung perekonomian nasional; Berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan GDP; Penyedia mayoritas lapangan kerja; dan Sumber devisa; Umumnya menggunakan modal sendiri, dan memanfaatkan bahan baku di sekitarnya sehingga Koperasi & UMKM lebih tahan terhadap krisis ekonomi/krisis mata uang, dan bahkan menjadi penyelamat perekonomian dimasa krisis Selama krisis ekonomi tahun 1997/1998, mayoritas usaha koperasi dan UMKM tetap beroperasi; sementara banyak usaha besar yang berhenti beroperasi dan memPHK/merumahkan karyawannya; 5
Posisi Strategis UMKM: Perekonomian Indonesia (2)
Penyebaran Koperasi dan UMKM lebih merata dibandingkan jenis usaha besar, sehingga sangat berperan dalam: pertumbuhan sekaligus pemerataan ekonomi; peningkatan sekaligus pemerataan pendapatan; dan pengentasan kemiskinan;
Saat ini perekonomian nasional masih bertumpu pada wilayah Jawa (57,6% terhadap total GDP), Sumatera (23,8% terhadap total GDP), sedangkan wilayah lainnya relatif rendah (kurang dari 20%);
Ketimpangan pendapatan (Gini ratio) dalam satu dekade terakhir meningkat dari 0,32 pada tahun 2003, menjadi 0,41 pada tahun 2012;
Sekalipun tingkat kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami penurunan, namun jumlahnya masih tetap besar, yaitu mencapai 28 juta jiwa per maret 2013 (di perkotaan sebanyak 10,3 juta, dan di pedesaan sebanyak 17,7 juta) 6
Posisi Strategis UMKM: Perekonomian Indonesia (3) Berdasarkan data
tahun 2012:
Dari total unit usaha (56,5 juta), sebanyak 99,9% merupakan UMKM (Usaha Mikro: 98,79%, Usaha Kecil: 1,11%, dan Usaha Menengah: 0,09%), sedangkan Usaha Besar hanya 0,01%; Dari total tenaga kerja (110,8 juta), sebanyak 97,16% terserap di sektor UMKM (Usaha Mikro: 90,12%, Usaha Kecil: 4,09%, Usaha Menengah: 2,94%), sedangkan Usaha Besar hanya sebesar 2,84%; Dari total PDB-harga berlaku (Rp 8.241,9 triliun), sebanyak 59,08% berasal dari UMKM (Usaha Mikro: 35,81%, Usaha Kecil: 9,68%, Usaha Menengah: 13,59%), sedangkan dari Usaha Besar adalah 40,92%; Jumlah koperasi yang aktif adalah sebanyak 139 ribu unit; dengan jumlah anggota mencapai 33,9 juta; jumlah karyawan mencapai hampir 400 ribu; volume usaha sebesar hampir Rp 120 triliun; dan SHU mencapai hampir Rp 7 triliun;
40,92 2,84 0,01
Usaha Besar
13,59 2,94 0,09
Usaha Menengah
9,68 4,09 1,11
Usaha Kecil
35,81 90,12 98,79
Usaha Mikro
0
50
100
Kontribusi Terhadap PDB (%) Tenaga Kerja (%) Unit Usaha (%) Sumber: Kementerian Koperasi & UKM, 2013, diolah 7
Dukungan Perundang-Undangan (1)
Pemberdayaan koperasi sebagaimana diatur dalam dalam UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, antara lain mengamanatkan adanya peran Pemerintah/pemerintah daerah dalam:
Pengembangan kelembagaan, bantuan diklat, penyuluhan, bimbingan usaha dan penelitian;
Pengembangan jaringan kerja sama usaha dan penyertaan modal;
Pemberian insentif pajak dan fiskal serta prioritas sektor ekonomi khusus untuk koperasi;
Pemberdayaan UMKM sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, antara lain mengamanatkan Pemerintah/pemerintah daerah dalam:
Pemberian kredit,;
kemudahan/mendorong
perluasan
sumber
pendanaan/akses
Pembangunan prasarana umum, lokasi pasar, pemanfaatan bank data; jaringan informasi bisnis; dan fasilitasi kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual
Pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan antara UMKM dan usaha besar;
Pembebasan biaya perizinan untuk usaha mikro; dan pemberian keringanan untuk usaha kecil;
Promosi dan pengutamaan penggunaan produk UMKM 8
Dukungan Perundang-Undangan (2); Rencana UU Perindustrian & UU Perdagangan yang Baru Dukungan bagi pemberdayaan UMKM, selain telah diatur dalam UU No. 2008 tentang UMKM, juga akan diperkuat dalam UU Perindustrian dan UU Perdagangan, yang saat ini masih dalam proses pembahasan; RUU Perdagangan Pemberian
pemasaran
fasilitasi; insentif; bimbingan teknis; bantuan promosi dan
RUU Perindustrian Pembangunan
IKM ditujukan untuk memperkuat struktur industri nasional; Perumusan
fasilitasi;
daya
saing
dan
kebijakan; Penguatan kapasitas kelembagaan; dan Pemberian
Bentuk fasilitasi Diklat
membangun
yang bisa diberikan:
, bimbingan teknis, dan bantuan peralatan;
Promosi dan
pemasaran, serta kemudahan pembiayaan;
Pengembangan
hubungan kemitraan antara industri kecil dan industri menengah, industri kecil dengan industri besar, industri besar dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan; 9
Permasalahan & Tantangan yang Dihadapi: Produktivitas Rendah
Kualitas SDM yang rendah (kemampuan inovasi & manajemen usaha); Akses dan rendah;
diseminasi
teknologi
yang
Usaha Besar
Usaha Menengah
Kesenjangan produktivitas antara UMKM dan Usaha Besar sangat tinggi, misalnya dari aspek output/GDP per unit usaha maupun per tenaga kerja;
Rata-rata output UMKM per unit usaha adalah sebesar Rp 86 juta, dan per tenaga kerja adalah sebesar Rp 45,2 juta; Sedangkan rata-rata output Usaha Besar per unit usaha adalah sebesar Rp 678,8 miliar, dan per tenaga kerja adalah sebesar Rp 1,07 miliar;
Sedangkan untuk koperasi, dari total 334 ribu unit, sekitar 60% berstatus tidak aktif;
Usaha Kecil
1,07 678,81 0,34 22,87 0,18 1,27 0,03
Usaha Mikro
0,05 0,05
UMKM
0,09 0 200 400 600 800
Output per Tenaga Kerja (Rp miliar) Output per Unit Usaha (Rp miliar) Sumber: Kementerian Koperasi & UKM, diolah 10
Permasalahan & Tantangan yang Dihadapi: Akses Keuangan dan Pasar yang Terbatas
Akses pendanaan, terutama koperasi, usaha mikro dan kecil, yang masih terbatas;
Umumnya masih mengandalkan modal sendiri/keluarga atau pinjaman dari pemodal/sektor informal;
Kemampuan pendanaan Pemerintah terbatas;
Jaringan/jangkauan lembaga keuangan formal (bank & non bank) masih terbatas;
UMKM, terutama skala mikro & kecil, umumnya tidak bankable (antara lain terkait:legalitas, keuangan, pengelolaan usaha);
Akses pasar, terutama untuk pasar ekspor yang masih terbatas;
Mayoritas koperasi dan UMKM yang menghasilkan produk ekspor tidak melakukan ekspor secara langsung, tetapi melalui perantara sehingga benefit yang diperoleh lebih rendah;
Kendala kapasitas/kontinuitas produksi, dan standar/kualitas produk untuk pasar ekspor;
Kendala komunikasi dan Informasi pasar yang terbatas;
Proses yang rumit dan resiko kegiatan ekspor yang tinggi (resiko pembayaran; resiko pengiriman produk; time lag pembayaran; dan biaya ekspor yang tinggi);
Dukungan pembiayaan dan penjaminan ekspor yang masih terbatas; 11
Permasalahan & Tantangan yang Dihadapi: Penurunan Share Ekspor UMKM
Kontribusi sektor UMKM dalam satu dekade terakhir terhadap GDP cukup tinggi dan stabil di atas 50% dalam satu dekade terakhir;
2005
Mayoritas UMKM masih berbasis sektor pertanian (50%); dan sektor jasa dan lainnya (43%); sedangkan untuk sektor manufaktur sangat kecil, yaitu sekitar 7%;
2007
Pada periode yang sama, share ekspor dari sektor UMKM terhadap total ekspor non Migas mengalami penurunan, dari 20% tahun 2003 menjadi 18% tahun 2008, dan menjadi 14% tahun 2012;
2011
2003
Peran Ekspor UMKM Indonesia berada di bawah beberapa negara antara lain: China, India, Thailand, dan Malaysia;
2008
2009 2010
2012 0
20
40
60
Kontribusi UMKM Terhadap Ekspor Non Migas (%) Kontribusi UMKM terhadap PDB (%)
Sumber: Kementerian Koperasi & UKM, dan BPS, diolah 12
Upaya-Upaya Pemberdayaan Koperasi & UMKM; Peningkatan Akses Pendanaan
Peningkatan alokasi anggaran Pemerintah (pusat dan daerah), terutama difokuskan untuk:
Meningkatkan jumlah wirausaha (pengembangan SDM dan modal awal usaha);
Dukungan permodalan bagi Koperasi & UMKM yang berada di wilayahwilayah yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan;
Asistensi, terutama jenis Usaha Mikro dan Kecil agar bankable sehingga dapat mengakses pendanaan dari lembaga keuangan;
Perluasan dan optimalisasi peran lembaga keuangan mikro, baik yang berbasis konvensional maupun syariah dalam pembiayaan usaha koperasi dan UMKM;
Pengembangan sistem database koperasi dan UMKM yang dapat memudahkan pihak penyedia dana (lembaga keuangan) dalam melakukan penilaian (credit appraisal), atau bisa juga melalui pembentukan lembaga rating UMKM, sebagaimana yang telah dilakukan di sejumlah negara;
Lembaga Pemeringkat di beberapa negara: Jepang (Japan SMEs Rating); Singapura (SME Credit Bureau); Bangladesh (Credit Information Bureau)
Mendorong UKM, terutama jenis Usaha Menengah, untuk menjadi perusahaan publik; 13
Upaya-Upaya Pemberdayaan UMKM; Peningkatan Produktivitas & Daya Saing
Pengembangan SDM, antara lain mencakup aspek entrepreneurship, manajemen pengelolaan usaha (operasi dan keuangan), kemampuan komunikasi dan pemasaran, serta kreativitas dan daya inovasi;
Bantuan/kemudahan akses peralatan/teknologi untuk meningkatkan kualitas (keseragaman kualitas, kontinuitas, desain, dan kemasan), efisiensi produksi, produktivitas dan daya saing produk yang dihasilkan;
Perluasan pengembangan usaha koperasi dan UMKM berbasis kluster, antara lain berdasarkan: keunggulan lokal, rantai supply bahan baku dan pasar, serta keterkaitan dengan industri;
Mendorong diversifikasi produk-produk usaha koperasi dan UMKM bernilai tambah tinggi, khususnya di sektor manufaktur yang hingga saat ini peranannya masih sangat kecil, sekitar 7% dari keseluruhan unit usaha UMKM;
Pembangunan infrastruktur (sistem logistik/distribusi dan energi) dan efisiensi pelayanan birokrasi untuk mereduksi biaya produksi/distribusi; 14
Upaya-Upaya Pemberdayaan UMKM; Peningkatan Ekspor
Pengembangan dan optimalisasi pusat-pusat “Koperasi dan UMKM Service Center” yang berfungsi sebagai pusat informasi pasar dan peluang bisnis di pasar internasional;
Desain kebijakan yang bisa mendorong peningkatan dan diversifikasi produk ekspor Koperasi & UMKM, antara lain berupa:
Prioritas asistensi untuk Koperasi & UMKM yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan potensial untuk ekspor;
Dukungan pembiayaan, penjaminan, dan insentif (fiskal dan non fiskal) untuk kegiatan ekspor;
Fasilitasi untuk promosi, pemasaran, dan diversifikasi pasar ekspor;
Optimalisasi kerja sama perdagangan internasional (bilateral, regional, dan multilateral) yang bisa mendorong perluasan pasar ekspor produk-produk Koperasi dan UMKM;
15
Terimakasih
16
