TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT RAPAT PANJA RUU PILKADA KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2013-2014 Masa Persidangan : III Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Panja Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Rabu/26 Februari 2014 Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK.III) Acara : Membahas Substansi RUU tentang Pilkada. Ketua Rapat : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP,M.Si/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih, M.Si/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Tamu: 1. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya. 2. Kementerian Hukum dan HAM RI. 3. Kementerian Keuangan 4. Komite I DPD RI. B. 11 dari jumlah 25 Anggota Panja RUU Pilkada Komisi II DPR RI I. PENDAHULUAN 1. Rapat Panja RUU Pilkada Komisi II DPR RI pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 dibuka pukul 14.45 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP,M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Panja dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kementerian Keuangan serta Komite I DPD RI yakni terkait dengan membahas substansi RUU tentang Pilkada. 3. Dirjen Otonomi Daerah menyampaikan beberapa hal terkait substansi RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah diantaranya yakni: a. Terkait pilkada serentak: 1) Pemilihan serentak tahap pertama pada tahun 2015 untuk seluruh gubernur, bupati/walikota yang berakhir masa jabatan tahun 2015. 2) Pemilihan serentak tahap kedua pada tahun 2018 untuk gubernur, bupati/walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2016, 2017 & 2018 dan pada tahun 2016 & 2017 diisi penjabat sampai dengan terpilih gubernur, bupati/walikota defenitif tahun 2018
3) Pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati/walikota serentak secara nasional pertama kali dimulai tahun 2020 b.
Terkait dengan kompensasi gubernur, bupati/walikota yang masa jabatan tidak penuh. 1) Bagi gubernur, bupati/walikota yang dilantik & masa jabatannya 2018-2020 maka tidak dihitung satu periode jabatan & diberikan hak pensiun penuh satu periode 2) Bagi gubernur, bupati/walikota yang berakhir tahun 2018 dan tahun 2020 masa jabatannya berkurang dikarenakan pemilihan serentak, diberikan uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapat hak pensiun penuh
c.
Terdapat alternatif pengisian wakil gubernur/bupati/walikota 1) Mekanisme pengangkatan oleh pemerintah (gubernur, bupati/ walikota) 2) Mekanisme pengangkatan oleh DPRD Wakil gubernur dalam hal ini : 1) Melaksanakan fungsi administratif 2) wakil gub/bupati/walikota diangkat bukan dipilih tidak satu paket 3) berasal dari pns atau non pns
d.
Terkait dengan substansi tidak memiliki konflik kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan petahana diantaranya yakni: 1) Tidak mempunyai ikatan perkawinan 2) Bagi yang mempunyai ikatan dengan petahana dapat maju sebagai kandidat calon jika telah melalui selang waktu satu priode masa jabatan 3) Tidak mempunyai ikatan garis keturunan ke atas, kebawah dan kesamping dengan petahana 4) Pembatasan tempat pencalonan bagi yang mempunyai ikatan dengan petahana
e.
Terkait dengan penyelesaian pelanggaran kode etik 1) Pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan gubernur, bupati dan walikota. 2) Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan gubernur, bupati dan walikota diselesaikan oleh dewan kehormatan penyelenggara pemilihan gubernur, bupati dan walikota.
f.
Terkait dengan penyelesaian pelanggaran administrasi 1) Jika KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak menindaklanjuti rekomendasi bawaslu provinsi dan/atau panwas kabupaten/kota, maka bawaslu provinsi dan/atau panwas kabupaten/kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis 2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota & menyelesaikan sesuai dgn tingkatannya
3) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajian terkait pelanggaran administrasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota 4) Pelanggaran administrasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan walikota di luar tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan gubernur, bupati dan walikota g.
Penyelesaian Sengketa Pemilihan 1) Sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dan sengketa peserta pemilihan gubernur, bupati dan walikota dengan penyelenggara pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 2) Sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang berkaitan dengan penetapan calon gubernur, bupati dan walikota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota 3) Jika sengketa pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang berkaitan dengan penetapan calon gubernur, bupati dan walikota tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
h.
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara pemilihan gubernur, bupati dan walikota antara calon gubernur, bupati dan walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota 1) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara pemilihan gubernur, bupati dan walikota ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota 2) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pemilihan gubernur, bupati dan walikota dibentuk majelis khusus yang terdiri dari hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia 3) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain
i.
Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.
1) Penyidikan oleh polri & menyampaikan berkas ke penuntut umum 2) Berkas dilimpahkan ke pengadilan negeri 3) Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota dilakukan oleh majelis khusus. 4) Dapat melakukan banding ke pengadilan tinggi 5) Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain j.
Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Hasil 1) Penyelesaian sengketa/perselisihan hasil pemilihan bupati/walikota diselesaikan di Pengadilan Tinggi 2) Penyelesaian sengketa/perselisihan hasil pemilihan gubernur diselesaikan di Mahkamah Agung
k.
Dana penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati/walikota dari APBN, namun dapat didukung melalui APBD. Transparansi pencalonan melalui uji publik 1) Diselenggarakan oleh panel terdiri 5 0rang 2) Meliputi kompetensi & integritas 3) Dilaksanakan secara terbuka sebelum pendaftaran calon
l.
Pengaturan kampanye Difasilitasi dan diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menghindari kapitalisasi pemilihan gubernur, bupati & walikota 1) Pembiayaan oleh APBN Untuk seluruh metode kampanye antara lain: • Debat publik • Penyebaran bahan kampanye • Pemasangan alat peraga • Iklan • Rapat umum 2) Pembiayaan di luar APBN • Kegiatan pertemuan tebatas • Tatap muka/dialog
II. KESIMPULAN 1.
Disepakati untuk pembahasan substansi RUU tentang Pilkada yang akan datang, menggunakan 2 draft RUU yang didalamnya terdapat 2 materi substansi yakni mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung dan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
2.
Disepakati terhadap materi pembahasan substansi RUU tentang Pilkada yang belum mendapatkan kesepakatan, diharapkan kepada masing-masing fraksi, telah terdapat keputusannya dan disampaikan dalam Rapat Timus/Timsin yang akan datang.
3.
Disepakati terhadap hasil pembahasan RUU tentang Pilkada akan disampaikan dalam Rapat Kerja untuk Pengambilan Tingkat I dengan Pemerintah pada tanggal 5 Maret 2014 dan selanjutnya disampaikan dalam Rapat Paripurna untuk Pengambilan Keputusan Tingkat II pada tanggal 6 Maret 2014.
III. PENUTUP Rapat ditutup hari Rabu, Pukul 16.50 WIB. KETUA RAPAT, Ttd Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP,M.Si A-219
