TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri
)
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA GABUNGAN KOMISI II, KOMISI III, DAN KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI KOORDINATOR POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI HUKUM DAN HAM, MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, KAPOLRI, DAN KEPALA BADAN INTELEJEN NEGARA SENIN, 30 AGUSTUS 2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat Ke Sifat Jenis Rapat Dengan
: : : : : :
Hari/Tanggal Pukul Tempat Ketua Rapat
: : : :
Sekretaris Rapat Acara Kehadiran
: : :
2010-2011 I -Terbuka Rapat Kerja Gabungan Komisi II, III, dan VIII DPR RI 1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Hukum dan HAM; 4. Menteri Agama; 5. Jaksa Agung; 6. Kapolri; dan 7. Kepala Badan Intelejen Negara. Senin, 30 Agustus 2010 13.00 WIB - selesai Ruang Rapat Bamus DPR RI (Gd. Nusantara/KK.II) Drs. H. Priyo Budi Santoso/Wakil Ketua DPR RI/ Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kabag.Set Komisi II, Komisi III, dan Komisi VIII DPR RI Membahas tentang Organisasi Kemasyarakatan 22 Anggota Komisi II DPR RI 26 Anggota Komisi III DPR RI 24 Anggota Komisi VIII DPR RI
KOMISI II DPR RI : H. Chairuman Harahap, SH.,MH Ganjar Pranowo Ir. Teguh Juwarno, M.Si Drs. H. Djufri Muslim, SH Drs. H. Amrun Daulay, MM Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc Ir. Basuki Tjahaya Purnama, MM Nurul Arifin S.IP.,M.Si Drs. Taufiq Hidayat, M.Si Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si
Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH Arif Wibowo H.M Gamari Sutrisno TB. Soenmandjaja.SD Dr. AW. Thalib, M.Si Hj. Mastitah S.Ag.,M.Pd.I Abdul Malik Haramain, M.Si Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si Miryam S. Haryani, SE.,M.Si
KOMISI III DPR RI: DR. Benny Kabur Harman, SH.,M.Hum DR. M. Aziz Syamsuddin Ir. Tjatur Sapto Edy, MT Ruhut Sitompul, SH Hj. Himatull Alyah Setiawaty, SH.,MH Edi Ramli Sitanggang, SH Drs. Eddy Sadeli, SH H. Daday Hudaya, SH.,MH DR. Pieter C. Zulkifli Simabuea, MH H. Suhartono Wijaya, SE.,MBA H. Nurdiman Munir, SH Hj. Dewi Asmara, SH.,MH I Gusti Ketut Adhiputra, SH
Trimedya Panjaitan, SH.,MH Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH Drs. M. Nurdin, MM Drs. Achmad Basarah, MH KH. Buchori, Lc.,MA Drs. H. Adang Daradjatun Yahdil Abdi Harahap, SH.,MH H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH Drs. H. Ahmad Koerdi Moekri H.A.Dimyati Natakusumah,SH,MH,M.Si H. Bachrudin Nasori, S.Si.,MM Martin Hutabarat, MH H. Sarifuddin Sudding, SH.,MH
KOMISI VIII DPR RI: H. Abdul Kadir Karding, S.Pi.,M.Si H. Gondo Radityo Gambiro Dra. Hj. Charun Nisa, MA Ahmad Zainuddin, Lc H. Imran Muchtar H. Syofwatillah Mohzaib, S.Sos.I H. Amin Santono, S.Sos Inggrid Maria Palupi Kansil, S.Sos Drs. H. Mahrus Munir Ir. Muhammad Baghowi, MM H. Sayed Fuad Zakaria, SE Drs. H. Zulkarnaen Djabar, MA
R. Adang Ruchiatna Puradireja Zainun Ahmadi Ina Ammania Hayu R. Anggara Shelomita Iskan Qolba Lubis, MA H. Rahman Amin Drs. H. Abdul Rozaq Rais H. Muhammad Arwani Thomafi Drs. H. Zainut Tauhid Sa adi Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si Lukman Hakim Dra. Hj. Soemintarsih Moentoro, M.Si
I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Gabungan Komisi II, Komisi III, dan Komisi VIII DPR RI dibuka pukul 13.30 WIB oleh Drs. H. Priyo Budi Santoso/Wakil Ketua DPR RI /Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan: Organisasi Kemasyarakatan masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan demokrasi saat ini, sehingga perlu dipertimbangkan untuk merevisi undang-undang tersebut. Upaya yang telah dilakukan antara lain, melakukan koordinasi dengan Ormas/LSM, dan menjaga kemitraan Pemerintah dengan LSM. Ormas haruslah menjaga keamanan dan ketertiban, serta menjunjung toleransi antar umat beragama, suku, dan ras, dan juga menghormati hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mendorong Secara fungsional tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga untuk melakukan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
Menteri Dalam Negeri : Relasi antara pemerintah dengan ormas sebagaimana yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan menempatkan posisi pemerintah sebagai pembina, pengawas dan pemberi sanksi, bahkan sampai kepada pembekuan dan pembubaran ormas. Perkembangan ormas sejak reformasi sangat pesat baik dari segi kuantitas maupun dari segi sektor kegiatan, Tahun 2005 jumlah ormas yang terdaftar di tingkat Kabupaten/Kota sampai tingkat Kementerian Dalam Negeri baru sekitar + 3000, pada Tahun 2010 berkisar + 12.305-an. Jumlah ini belum termasuk yang langsung terdaftar pada kementerian sektor. Pemetaan dan pembinaan terhadap ormas dilakukan melalui pendekatan kemitraan yang disesuaikan dengan era refomasi dan era globalisasi dalam program peningkatan wawasan kebangsaan, pendidikan politik dan cinta tanah air yang pelaksanannya bermitra dengan ormas yang telah terdaftar di pemerintahan sesuai lingkup keberadaan, yang sekaligus dijadikan instrumen untuk menentukan kuantitas dan kualitas ormas. Klasifikasi jenis kegiatan ormas yang ada di Indonesia sampai saat ini berkaitan dengan kegiatan keagamaan, sosial budaya, hukum dan pemerintahan, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sumber daya manusia, penguatan demokrasi, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, lingkungan hidup dan sumber daya alam, kepemudaan dan olah raga, profesi dan hobi, serta hak asasi manusia. Pada awalnya pemerintah memberi teguran 3 (tiga) kali sesuai dengan tingkatannya kepada Ormas. Di pusat, teguran diberikan oleh Menteri, di Provinsi oleh Gubernur, dan di Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota. Jika 3 (tiga) kali teguran berturut-turut diabaikan, pemerintah akan meminta Mahkamah Agung membekukan ormas tersebut. Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 dengan prinsip pengaturan menjamin dan menghormati hak kebebasan berserikat dan berkumpul, mewujudkan keseimbangan dan relasi negara/dan masyarakat sesuai dengan prinsip demokrasi dan melindungi kepentingan publik, mewujudkan ormas yang transparan dan akuntabel, mengatur peran dan kedudukan pemerintah sebagai fasilitator, yang direncanakan pada awal Oktober 2010 akan disampaikan kepada DPR RI. Menteri Hukum dan HAM : Dalam hal pembentukan Ormas harus diberitahukan kepada pemerintah terkait dengan pembentukan Ormas tersebut. Tap MPRS No. XXV/1966 larangan hadirnya PKI, Tap MPR tentang TimorTimur, dan Tap MPR tentang Perekonomian Nasional, ketiga Tap MPR tersebut tidak mungkin dicabut selama Negara Kesatuan Republik Indonesia masih berdiri. Perihal Rancangan Undang-Undang tentang Kerukunan Umat Beragama telah masuk kedalam Prolegnas 2010.
Menteri Agama: Telah dibentuk Forum Kerukunan Umat Bergama yang difasilitasi oleh Pemerintah, telah berdiri di 33 Provinsi dan 392 Kabupaten/Kota, diharapkan dapat meminimalisir konflik antar umat beragama. Pembinaan terhadap kelompok dan aliran keagamaan yang dilakukan oleh Pemerintah selama ini antara lain: 1. Pembinaan Organisasi a. Penyusunan database. b. Pemberdayaan organisasi keagamaan melalui peningkatan mutu administrasi dan manajemen. c. Pengembangan komunikasi kemitraan tingkat pusat dan daerah. 2. Pembinaan Aliran a. Preventif Menyelenggarakan program peningkatan pendalaman, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama sesuai landasan ajaran agama masingmasing antara lain melalui workshop, lokakarya, sarasehan di tingkat pusat maupun daerah. b. Kuratif 1) Memberikan perlindungan sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundangan. 2) Bersama dengan instansi dan lembaga terkait, melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan keputusan atau ketetapan terhadap suatu aliran atau kelompok keagamaan. 3. Penelitian dan Pengkajian Melaksanakan penelitian dan pengkajian terhadap aliran-aliran yang diindikasikan menyimpang baik itu aliran keagamaan lokal dan mundial. Kapolri : Menjelaskan tidak ada lagi keraguan bagi Polri dalam menindak setiap orang atau sekumpulan orang yang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Menginstruksikan kepada jajarannya untuk menindak tegas siapapun yang melakukan kekerasan terhadap orang lain, bahkan jika ada anggota Kepolisian yang ragu untuk menindak, maka anggota tersebut akan diberikan peringatan sampai dengan sanksi kepada anggota yang bersangkutan. Perihal kaitan antara Oknum Ormas tertentu dengan teroris, Polri sangat berhati-hati mengaitkan kedua hal tersebut. Kepolisian tidak gentar untuk menindak organisasi kemasyarakatan yang bermasalah, bahkan seharusnya ormas bermasalah dibekukan, namun pembekuan ormas bukanlah kewenangan Polri. Pada Tahun 2007 terjadi 10 (sepuluh) kekerasan oleh massa FPI dan FBR, sedangkan pada Tahun 2008 terjadi 8 (delapan) kasus FPI dan FBR, pada Tahun 2009 ada 40 (empat puluh) kasus FPI, FBR, dan Barisan Muda Betawi, serta pada Tahun 2010 terjadi 49 (empat puluh sembilan) kasus FPI dan FBR. Tindakan kekerasan itu direncanakan secara diam-diam sehingga seolah spontanitas, dan tidak terdeteksi kepolisian.
Jaksa Agung : Kejaksaan Agung tidak banyak terlibat dalam penanganan permasalahan Ormas, hanya yang berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengenai larangan Ormas yang menganut paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UndangUndang Dasar Tahun 1945, maka Kejaksaan Agung mengawasi Ormas agar tidak menganut atau mengembangkan Paham-Paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kepala Badan Intelejen Negara: BIN telah melakukan koordinasi dalam berbagai bentuk dengan institusi terkait untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, melalui Forum Intelijen Comunnity dengan memberikan masukan dan rekomendasi atas hal-hal yang dilakukan oleh instansi terkait. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Ormas dengan jumlah massa yang besar. III. KESIMPULAN Setelah Pemerintah menyampaikan penjelasannya serta Pimpinan dan Anggota Komisi II, Komisi III, dan Komisi VIII DPR RI menyampaikan masukan dan pendapatnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Rapat Gabungan Komisi II, Komisi III, dan Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah menolak seluruh bentuk tindakan kekerasan atas nama apapun (suku, agama, kelompok etnis, kelompok kepentingan, dan lain-lain) karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 2. Mendorong Pemerintah dan aparat penegak hukum agar tegas dalam penegakan hukum terhadap perilaku-perilaku kekerasan dan anarkis oleh siapapun yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. 3. Mendorong Pemerintah dan aparat penegak hukum agar bertindak cepat dan tegas terhadap Ormas yang perilakunya mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana pandangan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis yang berkembang dalam Rapat Gabungan DPR RI. Rapat ditutup pukul 16.30 WIB. Jakarta, 30 Agustus 2010 KETUA RAPAT, ttd
DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO
