MUHIDIN M. SAID KOMISI V DPR RI

RAPAT KONSULTASI REGIONAL (KONREG) BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015

“DUKUNGAN DPR RI TERHADAP PROGRAM PEMBANGUNAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT” JAKARTA, 21 APRIL 2015 “MENINGKATKAN KETERPADUAN DAN MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PUPR YANG ANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

MUHIDIN M. SAID KOMISI V DPR RI 1

A. PENDAHULUAN

2

FORUM KONSULTASI REGIONAL PUPR 2015 KONSULTASI PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA REGIONAL KENDALA, HAMBATAN, TANTANGAN DAN PELUANG DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOORDINASI, SINKRONISASI DAN SINERGI ANTAR KEGIATAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

PROGRAM PEMBANGUNAN 2016 3

KONSULTASI, SINKRONISASI, DAN SINERGI

Hal Yang Perlu Diperhatikan 1. Sinkronisasi 6.Efektif dan Efisien

2. Koordinasi

Penyusunan Program Kerja 5.Kualitas

3.Fokus 4.Tepat Sasaran

4

KOMISI V DPR RI PERJUANGKAN AMANAH SEBAGAI WAKIL RAKYAT

dukungan dan arahan pembangunan.

PEMERINTAH KEMEN PUPR MENINGKATKAN KETERPADUAN DAN MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PUPR YANG ANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

iklim investasi  kondusif; kerja institusi  efisien; Regulasi  efektif,

MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL (peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan) 5

B. INDONESIA DI TATARAN GLOBAL

6

KEMENKEU anggaran pembangunan infrastruktur pemerintah pendorong pertumbuhan ekonomi

2015: Rp. 290,3 Triliun 2014: Rp. 206,6 Triliun 2013: Rp. 184,3 Triliun

2010: Rp. 7

86 Triliun

ANGGARAN INFRASTRUKTUR

WORLD BANK: Peningkatan Anggaran Infrastruktur berkorelasi positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi infrastruktur kurang

investasi

memadai

merosotnya daya saing dan

infrastruktur 8

daya tarik investasi

Daya Saing Global The Global Competitiveness Index (World Economic Forum) Mengukur Daya Saing Suatu Negara Terhadap Negara Lain PERINGKAT UMUM GCI 2014-2015 Kualitas jalan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi

144 negara

Daya saing kualitas jalan Indonesia 2014-2015 : peringkat 72 skor: 3,9 2013-2014 : peringkat 78 skor: 3,7 9

148 negara

Singapura Malaysia Thailand

: : :

peringkat peringkat peringkat

2 20 31

Indonesia India

: :

peringkat peringkat

34 71

OVERALL INFRASTRUCTURE 2014-2015 Singapura : peringkat 5 Jepang : peringkat 9 Malaysia : peringkat 20 China : peringkat 64 Laos : peringkat 66 Indonesia

:

peringkat

72 9

Daya Saing Infrastruktur Logistik Logistic Performance Index (World Bank) Mengukur kinerja logistik suatu negara

PERINGKAT UMUM LPI INDEX 2014

Infrastruktur adalah salah satu dari 6 faktor yang mempengaruhi

Singapura Malaysia Thailand Vietnam

: : : :

peringkat peringkat peringkat peringkat

5 25 35 48

Indonesia

:

peringkat

53

Kinerja Infrastruktur Indonesia 2015: peringkat 53 2014: peringkat 56 2012: peringkat 86

160 negara 10

LPI INFRASTRUCTURE INDEX 2014 Singapura Malaysia Thailand Vietnam

: : : :

peringkat peringkat peringkat peringkat

2 26 30 44

Indonesia

:

peringkat

56

Philiphine Cambodia Laos Myanmar

: : : :

peringkat peringkat peringkat peringkat

75 79 128 137 10

C. DUKUNGAN INFRASTRUKTUR

11

PEMERINTAH Percepatan Pemerataan

KOMISI V DPR RI

NAWACITA antar wilayah terutama desa; KTI; kawasan perbatasan

DUKUNGAN POLITIK

MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PUPR YANG ANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

Infrastruktur dasar (KemenPUPR – Pemda ) Penguatan Konektivitas (Kemen PUPR – Perhubungan ) Ketahanan Pangan (KemenPUPR–Kementan–KemenLHK)

Ketahanan Air (Kemen PUPR – Kemen ESDM) 12

OUTPUT

?

OUTCOME

kesejahteraan rakyat yang berkeadilan

pemerataan pembangunan infrastruktur:  kebinamargaan,  sumber daya air,  keciptakaryaan dan pengembangan infrastruktur perumahan dan permukiman,  pengembangan infrastruktur wilayah,  pembinaan konstruksi,  implementasi litbang  kompetensi SDM di bidang PUPR KESENJANGAN

BTI

BBI

prioritas utama. 13

strategis

E Q U A L I B R I U M

D. ISU/PERMASALAHAN  TANTANGAN

14

ISU/PERMASALAHAN DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE DEPAN Korelasi antara Program dalam RPJM 2015-2019 dan Renstra KemenPUPR 2015-2019 dengan Indikator Kinerja

Pemberlakuan ASEAN Economic Community 2015

Percepatan, Pemerataan Pembangunan dan Infrastruktur Yang Dibutuhkan Masyarakat Mitigasi, Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam serta Pembangunan Berkelanjutan Upaya Payung Hukum Sebagai Perlindungan Pembangunan 15

TANTANGAN TAHUN 2016 1) Korelasi antara Program dalam RPJM 2015-2019 dan Renstra KemenPUPR 2015-2019 dengan Indikator Kinerja.   

16

tetap harus memperhatikan kontinuitas/kesinambungan dan program nyata untuk percepatan pembangunan ukuran kinerja tetap harus menggunakan indikator berbasis output dan outcome Program-program yang tidak logis, tidak sinkron, tidak tepat sasaran, tidak efektif dan efisien, seyogyanya dipertimbangkan kembali. Jangan lagi muncul catatan pengawasan yang kurang baik karena daya serap tidak tercapai di akhir tahun. Program yang belum selesai, juga harus menjadi prioritas penyelesaian

TANTANGAN TAHUN 2016 2) Pemberlakuan ASEAN Economic Community 2015.

17



ASEAN Economic Community 2015 atau era Masyarakat Ekonomi Asean 2015, tidak dapat ditawar lagi. Ritme MEA akan sangat berdampak pada tahun 2016. Terbukanya pasar yang luas untuk arus barang dan jasa, serta investasi antar negara Asean akan mempertajam persaingan dalam meningkatkan daya saing usaha dalam negeri di sektor konstruksi dan infrastruktur.



KemenPUPR, selaku pembina dunia konstruksi Indonesia: jangan sampai pelaku industri konstruksi Indonesia hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

TANTANGAN TAHUN 2016 3) Percepatan, Pemerataan Pembangunan dan Infrastruktur Yang Dibutuhkan Masyarakat 

Infrastruktur Dasar, Konektivitas, Ketahanan Pangan, maupun Ketahanan Air,  causa needs, sebuah faktor kebutuhan mendesak yang utama program/kegiatan konkrit dijabarkan dalam strategi khusus

contoh:  akan membangun infrastruktur jalan baru ± 2000 km dan memperbaiki kualitas jalan, terutama di luar Jawa dan daerah tertinggal.  perbaikan sejumlah irigasi dan jaringan, peningkatan kapasitas air baku menjadi 118,6m3/detik.  Kunker Komisi V DPR RI: Keluhan pemda, APBD tidak cover penanganan pemeliharaan dan kerusakan jalan daerah = aksesbilitas masyarakat terganggu.  Dukungan infrastruktur terhadap proyek strategis ( akses ke bandara, pelabuhan maupun kawasan agroindustri.)

“Pembangunan” // “Percepatan Pembangunan” 18

TANTANGAN TAHUN 2016 4) Mitigasi, Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam serta Pembangunan Berkelanjutan  INDONESIA Rawan Bencana! Cuaca ekstrem dan dampak perubahan iklim global

MITIGASI terhadap kerentanan sebuah daerah atau kawasan potensi tingkatkan anggaran sektor SDA & sektor Penyelenggaraan Jalan.

 dukungan pembangunan infrastruktur terkait pembangunan berkelanjutan antara lain : menggalakkan konstruksi ramah lingkungan maupun dukungan infrastruktur terhadap perlindungan plasma nutfah. 19

TANTANGAN TAHUN 2016 5) Upaya Payung Hukum Sebagai Perlindungan Pembanguna

 diperlukan penguatan payung hukum sebagai perlindungan pembangunan yang dilaksanakan. Sejumlah revisi maupun pembuatan Rancangan Undang-undang yang baru, diperlukan, antara lain: - RUU tentang Jasa Konstruksi,; - RUU tentang Arsitektur; - RUU tentang Jalan; - RUU tentang Sumber Daya Air. 20

E. PENGUATAN SINERGI PEMERINTAH DAN DPR ==== DUKUNGAN POLITIK DPR

21

DUKUNGAN POLITIK DPR RI KOMISI V DPR RI DPR menjalankan fungsi sebagai legislator, pengawasan dan penganggaran. Penguatan sinergi  isu/permasalahan pembangunan nasional

percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur 22

DUKUNGAN POLITIK DPR RI KOMISI V DPR RI

VISI SAMA

PEMERINTAH

POLITIK PENGANGGARAN INFRASTRUKTUR PENINGKATAN APBN

DITUNJANG

KOMPETENSI SDM

DAYA SAING INFRASTRUKTUR INDONESIA YANG KOMPREHENSIF 23

Mekanisme Penjaringan Aspirasi di Eksekutif

Musrenbang

Musrenbang

DAERAH

NASIONAL

KONREG PUPR

24

NOTA KEUANGAN

PRESIDEN

Mekanisme Penjaringan Aspirasi di Legislatif ANGGOTA DPR RI (REPRESENTASI RAKYAT)

 Kunjungan Kerja Perorangan  Kunjungan Kerja Komisi  Kunjungan Kerja Spesifik

 Penyampaian Melalui Rumah Aspirasi  Penyampaian Aspirasi Rakyat ke DPR RI 25

SINERGI PENYUSUNAN PROGRAM PENJARINGAN ASPIRASI EKSEKUTIF

PENJARINGAN ASPIRASI LEGISLATIF

PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR/ PARAMETER PRIORITAS

26

MANFAAT SEBESAR-BESARNYA KESEJAHTERAAN RAKYAT

27