H. M. Ridwan Hisjam (Wakil Ketua Komisi X DPR RI)
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filiphina, Thailand, Vietnam, Burma, Laos dan Kamboja. KTT ASEAN ke-14 di Thailand Desember 2008 Negara ASEAN meratifikasi Piagam ASEAN dan sepakat memasuki tahap entry to force, 3 Pilar Community: ASEAN Economic Community, ASEAN Security Community, and ASEAN SosioCulture Community. KTT ASEAN ke-19 di Bali 17 November 2011 MEA : Bentuk Integrasi Ekonomi Regional yang direncanakan akan dicapai pada akhir 2015 Program MEA: Peningkatkan Kualitas Ekonomi Tujuan MEA : Mempererat Integrasi Asean dalam Menghadapi Konstelasi Internasional
Peluang dan Tantangan Pendidikan di Indonesia
Indonesia – Posisi Strategis Populasi : 237 juta Anggota G-20 (economic size: 15) Negara kunci ASEAN (total populasi: >600 juta) Negara demokratis terbesar ke-3 Negara mayoritas muslim terbesar, menghargai kebhinekaan Kaya sumber daya alam Politik dan ekonomi stabil (2011 pertumbuhan 6.4%)
Tantangan Pendidikan – Secara Universal Globalisasi & internasionalisasi, perdagangan barang dan jasa lintas negara persaingan ketat
Pembelajaran sepanjang hayat iptek baru, pengetahuan baru
Pendidikan Indonesia
Perubahan lingk kerja pendidikan makin dibutuhkan
Krisis global economic crunch, perubahan iklim, kerawanan pangan, energi, lingkungan, ketidak adilan, terorisme
Lahirnya knowledge-based economy, sumberdaya pengetahuan mengalahkan sumberdaya alam dan modal
Kemajuan IPTEK & TIK Moda pembelajaran teknologi pembelajaran
Tantangan Pendidikan– Secara Nasional Menuju Generasi Emas Peluang dan tantangan bonus demografi Indonesia
Perluasan Akses dan Kesetaraan ekspansi sistem pendidikan
Pendidikan Indonesia
Tuntutan Mutu dan Kinerja rendahnya output pendidikan, kesenjangan mutu
Reformasi & Demokrasi dinamika reformasi dan transformasi menuju masyarakat demokratis, penegakan hukum
Dinamika Sosial Ekonomi Dunia kerja angka pengangguran, mismatch
pergeseran masyarakat agraris ke industri urbanisasi
1.
2.
Natural Resources
Geothermal (largest reserve) Coal (no.2 in the world) Tin, Nickel (no. 2 and 4 in the world) Palm oil, Rubber, Cacao (no.1, 2, 2 in the world) Marine resources (largest teritory, mega biodiversity) Others
Experiences Per capita income USD
3. Human Resource...
Bonus atau bencana demografi? ”Demographic Bonus"
Sumber: Menko Perekonomian, 2010
Produktifitas Tenaga Kerja Labor Productivity (constant 2000 US$) 12000
10000 8000
Indonesia Malaysia Philippines Thailand Viet Nam
6000
4000
2000
0 1970-74
1975-79
1980-84
1985-89
1990-94
1995-99
2000-04
Source: ADB, 2007
Kesenjangan
Akses Sosial-Ekonomi
APK Nasional
9
Source: WB, 2010
KERANGKA HUKUM REFORMASI PENDIDIKAN DI INDONESIA 1999-2002
Amandemen UUD 1945
2003
UU 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
2005 UU 14/2005 Guru dan Dosen
2007 UU 43/2007 Perpustakaan
2012 UU 12/2012 Pendidikan Tinggi
2013
11
UU 20/2013 Pendidikan Kedokteran
11
TIGA PILAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan; 2. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan; 3. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Citra Publik Pendidikan, 1.
Pendidikan bermutu, akuntabel, murah, merata, dan terjangkau oleh rakyat banyak
4 Isu Pokok Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan AKSES
MUTU & RELEVANSI
PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
TATA KELOLA
13
Masalah
Populasi yang besar Disparitas sosial, ekonomi, geografis Daya tampung terbatas Layanan belum merata. …
• • • • •
Sarana-prasarana rusak & kurang lengkap Kualitas & distribusi guru Pendidikan karakter Keselarasan dengan dunia kerja …
Arah Kebijakan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan
meningkatkan mutu dan relevansi secara berkelanjutan
• Konservasi produk budaya masih terbatas • Diplomasi budaya belum dimanfaatkan secara efektif • ...
menuntaskan konservasi, pengembangan, dan promosi kebudayaan
• • • • •
memastikan sumberdaya dikelola efisien, efektif, transparan, akuntabel
Penggunaan sumberdaya belum efisien Kurang fokus pada tupoksi Kurang transparan Kurang akuntabel …
TINGKAT PENDIDIKAN
INDONESIA 7.20% 22.40% 70.40%
Tinggi Menengah Dasar
56.30%
24.30%
TINGGI Diploma I,II,III
Tinggi Menengah
SMA
SMP
40.30% 39.30% 20.40%
2010 2006
7.80% 6.20% 5.50%
DASAR
18.90% 20.20% 17.70% 51.50% 55.50% 63.00%
SD atau tidak tamat SD Menengah 0.00%
Dari 22,4% menjadi 44% di tahun 2025
14.60% 12.70% 10.30%
Tinggi Dasar
96%
2001
MENENGAH
Dasar
OECD
Dari 7,2% menjadi 19% di tahun 2025
2.70% 2.20% 1.60%
SMK
MALAYSIA 20.30%
Universitas
164%
4.60% 3.20% 1.80%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
Target
Posisi SDM 2010
UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 2 Tujuan Pendidikan Nasional “untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada TuhanYang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertangung jawab.”
15
PP No.32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Untuk peningkatan mutu pendidikan delapan standar pendidikan nasional harus terpenuhi, antara lain: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. 16
Indikator pencapaian mutu pendidikan dapat dirumuskan menjadi 4 (empat) aspek penting, yaitu:
(1) aspek agama yang meliputi, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (2) aspek intelektual yang meliputi, ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) aspek politik yaitu menjadi warga negara yang cinta tanah air, berkesadaran hukum, dan kesadaran lingkungan, dan (4) aspek individual terdiri dari fisik dan mental. Aspek fisik yaitu sehat dan etos kerja, sedangkan aspek mental meliputi mandiri dan berdisiplin.
17
Anggaran Fungsi Pendidikan
18
PRINSIP ANGGARAN PENDIDIKAN
KEADILAN (EQUITY)
KESETARAAN (EQUALITY)
KETEPATGUNAAN (EFFICIENCY) 19
Fokus Efisiensi Biaya Langsung Output Langsung Biaya Tidak Langsung
OUTPUT Output Tidak Langsung
Biaya Tidak Langsung
Potensi Efisiensi/ Realokasi
PERENCANAAN 1. Rencana Strategis 2. Rencana Operasional
3. Rencana Kerja dan Anggaran Penganggaran Terpadu Berbasis Kinerja
PENGANGGARAN 1. Tujuan Penganggaran 2. Pendekatan Penganggaran 3. Pokok-Pokok Penyusunan
Anggaran
Kualitas Pelayanan, Peningkatan Kesejahteraan
PELAKSANAAN 1. Indikator 2. Monitoring dan Evaluasi
3. Daya Serap
Out Put, Out Come
Sebelum Keputusan MK : UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat 1 : “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD”
PETA ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN A B “DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar”. (ayat 2)
Setelah Keputusan MK Tanggal 20 Februari 2008 Perkara No. 024/PUUV/2007 terhadap Uji Materi UU No. 20 Tahun 2003.
“Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah”. (ayat 4)
“Dana pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD”. Dengan keputusan MK tersebut maka gaji pendidik masuk dalam komponen anggaran fungsi pendidikan.
Gaji Pendidik (Guru) Sebagai komponen Anggaran Fungsi Pendidikan
“Pendidik merupakan bagian dari PNSD” 24
Definisi Anggaran Fungsi Pendidikan Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). [UU Sisdiknas dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI/2008]
Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. [UU APBN 2012]
25
Postur Anggaran Fungsi PendidikanTahun 2005-2011 Anggaran Fungsi Pendidikan melalui Transfer ke Daerah terus meningkat secara signifikan selama tahun 2008-2011. Namun informasi tentang efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan melalui Dana Transfer ke Daerah masih sangat terbatas
26 Catatan: Anggaran tahun 2011 belum termasuk APBN-P 2011.
Postur Anggaran Pendidikan Tahun 2011-2012 2011*
2012
APBN
Rp. 1.229,56 T Rp. 1.435,40 T
Anggaran Pendidika n
Rp. 248,98 T (20,2%)
Rp. 289,95 T (20,2%)
Lainnya Rp 16,3T 8.77%
*) Belum termasuk APBNP 2011 12.66%
2012
2011 Pusat Rp 102,5 T 35,2%
Pusat Rp 89,7 T 36,0%
Daerah Rp. 186,4 T 64,3%
Daerah Rp 158,2 T 63,6%
DPPN Rp 1,0 T 0,4%
5.39%
73.19%
BOS Rp. 23,6 T DAK Pendidikan Rp 10,0 T
Gaji dan Tunj. Guru Rp 136,5 T
DPPN Rp.1,0 T 0,3%
27 DPPN = Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
Pentingnya perencanaan dan pengendalian kebutuhan guru (kuantitas dan kualitas) !!!
Postur Anggaran Pendidikan Tahun 2013 (Rp. Milyar)
APBN 2012 (UU22/2011)
TOTAL BELANJA NEGARA Total Anggaran Fungsi Pendidikan KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN
Pagu Indikatif 2013
1.657.906,69
1.435.406,72 1.568.662,9 0 289.957,81 315.271,70 20,20% 20,10% UU APBN 2012
Nota Keuangan RAPBN 2013
Pagu Indikatif 2013
1.657.906,69
331.824,40 20,01% Nota Keuangan
331.824,40 20,01% Hasil Pembahasan
2013
Komite Pendidikan
113.838,58 70.501,59 36.688,79 6.748,19 0,00 212.985,82 847,63 10.090,77 128.068,97 2.412,00 43.057,80 3.673,93 1.387,80 23.446,90 5.000,00 331.824,40
A Belanja Pemerintah Pusat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1 Kementerian Agama 2 3 18 K/L lain BA 999 B Transfer ke Daerah Anggaran Pendidikan dalam DBH 1 2 DAK Pendidikan 1) Anggaran Pendidikan dalam DAU 3 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 4 Tunjangan Profesi Guru 5 Anggaran Pendidikan dalam OTSUS 6 Dana Insentif Daerah 7 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD-SMP 8
102.518,32 64.350,86 32.007,50 6.160,00 186.439,48 815,61 10.041,30 113.855,50 2.898,90 30.559,80 3.285,77 1.387,80 23.594,80
102.653,27 65.650,17 30.583,90 6.419,20 210.118,43 835,35 10.041,30 125.241,50 2.412,00 43.057,80 3.695,78 1.387,80 23.446,90
113.838,58 66.001,59 35.188,79 6.648,19 6.000,00 212.985,82 847,63 10.090,77 128.068,97 2.412,00 43.057,80 3.673,93 1.387,80 23.446,90
C Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TOTAL ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN
1.000 289.957,81
2.500 315.271,70
5.000,00 331.824,40
-
Komite Pendidikan
28
Alokasi Anggaran Pendidikan di K/L Lain No 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
29
K/L Lain Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian Kementerian ESDM Kementerian Perhubungan Kementerian Kesehatan Kementerian Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Badan Pertanahan Nasional Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Badan Tenaga Nuklir Nasional Kementerian Pemuda dan olahraga Kementerian Pertahanan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perpustakaan Nasional Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Komunikasi dan Informatika JUMLAH
Alokasi 2012
88,4 43,6 292,4 66,8 1.795,5 1.350,0 41,2 230,5 216,0 22,8 18,8 17,9 933,5 114,2 412,0 264,5 215,0 36,8 6.160,0
Nota Keuangan 2013 84,2 55,6 376,1 79,8 1.768,6 1.350,3 57,5 380,4 250,0 27,5 17,0 1.103,5 212,3 428,5 309,9 215,0 31,6 6.748,2
Pendidikan Bermutu adalah kunci jawaban menghadapi MEA
30
CAVEAT
Kemampuan Inovasi Bangsa
Patent dan Income per-capita
Indonesia
Indonesia masih rendah sekali dalam perolehan paten per-capita
NILAI TAMBAH
Kunci Lompatan Ekonomi
1 kg biji kopi = Rp 18,000
8 gram kopi = Rp 18,000
NILAI TAMBAH
Kunci Lompatan Ekonomi
1 kg bunga = Rp 2,000 1 ton bunga kenanga = 15 kg atsiri @ Rp 210,000 28 gram = US$ 82
Kesimpulan Peluang dan tantangan Indonesia dalam menghadapi MEA harus mempersiapkan SDM yang memiliki daya saing global, untuk mencapai SDM bermutu dimulai dari penyusunan kebijakan pendidikan yang konsisten, penganggaran yang efektif dan akuntabel, serta kesiapan seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk melaksanakan implementasi bidang pendidikan nasional.
34
SEKIAN dan TERIMA KASIH 35
