Saudara Ketua dan Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, yang terhormat, Anggota Komisi IV DPR-RI, yang terhormat, Hadirin sekalian yang saya hormati,

Departemen Pertanian

MENTERI PERTANIAN PIDATO MENTERI PERTANIAN PADA RAPAT KERJA DENGAN KOMISI IV DPR-RI TANGGAL 12 FEBRUARI 2007

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara Ketua dan Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, yang terhormat, Anggota Komisi IV DPR-RI, yang terhormat, Hadirin sekalian yang saya hormati, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas segala limpahan rakhmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberikan nikmat, khususnya nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan Rapat Kerja. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi–tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV DPR-RI, atas undangan rapat kerja hari ini yang membahas beberapa agenda

meliputi: 1) Pembahasan Atas Beberapa

Pertanyaan Komisi IV DPR-RI; (2) Tanggapan Atas Temuan Hasil Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI, Masa Sidang II Tahun 2006-2007 di Provinsi Bengkulu, Sumatera Barat dan DKI Jakarta. Dalam rapat kerja hari ini perkenankan saya terlebih dahulu menanggapi secara garis besar

pertanyaan yang diajukan Komisi IV DPR-RI. Selanjutnya,

kami

akan

menyampaikan tanggapan atas hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR-RI. Secara lengkap tanggapan tertulis sudah kami sampaikan sebelum rapat hari ini.

Saudara- Saudara sekalian, yang saya hormati, Peran strategis sektor pertanian dalam perekonomian nasional, telah sama-sama kita maklumi, terutama dalam hal penyediaan pangan bagi rakyat kita yang jumlahnya terbesar nomor empat di dunia, dan yang lebih penting lagi adalah peran pentingnya

Pidato Menteri Pertanian Pada Raker dengan Komisi IV DPR-RI, 12 Februari 2007

1


dalam memerangi kemiskinan dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk di pedesaan. Dalam hal penyediaan pangan, khususnya, beras, pada tahun 2007 Departemen Pertanian melalui perhitungan lebih cermat dan optimistis telah menetapkan sasaran produksi padi sebesar 58,18 juta ton GKG atau naik 3,52 juta ton GKG (setara 2 juta ton beras) dari produksi tahun 2006 sebesar 54,66 juta ton. Strategi peningkatan produksi tersebut dilakukan dengan: (1) Peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih varietas unggul bermutu dan hibrida dengan potensi hasil tinggi yang sebagian besar akan dibagikan Cuma-Cuma kepada petani di sentra produksi, dan penerapan teknologi budidaya; (2) Perluasan areal tanam, melalui peningkatan indeks pertanaman (IP), pencetakan sawah baru, pemanfaatan lahan-lahan sub optimal dan lahan potensial lainnya, optimalisasi penyediaan air melalui rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi serta infrastruktur pertanian lainnya; (3) Pengamanan produksi melalui peningkatan pengamatan dan peramalan, pengendalian OPT, antisipasi dampak fenomena iklim

dan pengurangan kehilangan hasil produksi; (4) Penanganan pasca

panen untuk meminimkan kehilangan hasil (losses) dan peningkatan mutu gabah; (5) Pemberdayaan kelembagaan pertanian, peningkatan penyuluhan dan pendampingan, serta dukungan pembiayaan usahatani dan pengembangan kemitraan antara BUMN, swasta dan Kelompok Tani/ GAPOKTAN; dan (6) Peningkatan koordinasi, keterkaitan dan

fokus

kegiatan

baik

dalam

lingkup

Departemen

Pertanian,

dan

lintas

Departemen/lembaga. Secara lebih spesifik, fasilitasi kegiatan dan anggaran untuk mencapai sasaran produksi padi

tahun 2007 terutama difokuskan pada penyediaan pembiayaan dan sarana

produksi. Untuk memfasilitasi pembiayaan usahatani sebagaimana hasil raker 29 Nopember 2006 telah dialokasikan

dana SP3 sebesar Rp. 745 milyar sehingga

akumulasi totalnya mencapai Rp. 1 triliun, KKP sebesar Rp. 387 milyar serta BLMKeringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP) sebesar Rp.500 milyar guna meningkatkan daya tarik Skim SP3.

Untuk mengamankan harga gabah pada saat panen raya,

disediakan dana LUEP untuk membeli gabah dari petani sebesar Rp. 253 milyar. Di samping itu, guna mendukung penyediaan pupuk bersubsidi, pada tahun 2007 dialokasikan dana subsidi pupuk sebesar Rp. 5,8 triliun.

Dari jumlah subsidi pupuk


2


tersebut sebagian besar dialokasikan untuk sub sektor tanaman pangan yang meliputi pupuk urea sebanyak 2.795 ribu ton (62,1%), SP-36 sebanyak 461.367 ton (57,7%), ZA 297.870 ton (49,6%) dan NPK 455.585 ton (63,7%), termasuk cadangan nasional 200 ribu ton urea. Pengembangan padi hibrida, difokuskan di daerah-daerah yang memenuhi persyaratan teknis agroekosistem, kelembagaan dan sosial budaya. Pengadaan benih diutamakan dari sumber produksi benih dalam negeri. Kalaupun terpaksa dilakukan Impor, akan dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan pengawasan secara ketat. Impor benih hanya bersifat sementara dan terutama diizinkan bagi varietas yang dilepas dua tahun terakhir untuk mendorong pengembangan industri benih dalam negeri. Untuk mendorong penggunaan benih bermutu, Departemen Pertanian

menyediakan

dana untuk pengadaan bantuan benih padi, jagung dan kedelai. Jumlah bantuan benih padi sebanyak 116 ribu ton untuk 4,6 juta ha padi non hibrida dan 2025 ton untuk 135 ribu ha padi hibrida. Departemen Pertanian juga terus berupaya untuk melakukan percepatan tanam dalam rangka menghemat penggunaan air yang telah ada dan memanfaatkan kondisi optimum iklim yang kondusif. Pengujian terhadap pergeseran pola tanam tanaman pangan perlu mendapat dukungan guna menjawab masalah klimatologis dan hidrologis khususnya di Jalur Pantura Jawa Barat. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan data prakiraan BMG yang digabungkan dengan data penggunaan lahan saat ini. Dengan demikian dapat diketahui secara spasial wilayah yang mengalami pemunduran masa tanam untuk jangka waktu tertentu.

Saudara- Saudara sekalian, yang saya hormati, Selanjutnya perkenankan kami menanggapi secara ringkas temuan hasil Kunker Komisi IV DPR-RI ke provinsi Bengkulu, Sumatera Barat dan DKI Jakarta. Departemen Pertanian menyadari bahwa pengembangan suatu teknologi sering dihadapkan pada berbagai kendala, seperti: (1) teknologi yang dikembangkan masih bersifat umum sehingga belum mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan petani,


3


(2) permodalan petani yang lemah berakibat pada penerapan teknologi yang kurang optimal, dan (3) Masalah budaya yang dalam banyak kasus menghambat adopsi teknologi baru yang ditawarkan. Untuk mengatasi kendala tersebut, mulai tahun 2005 Departemen Pertanian melakukan terobosan dengan Program Rintisan dan Akselerasi Pemasyarakatan Inovasi Teknologi Pertanian (Prima Tani) di 22 kabupaten. Pada tahun 2007, program ini

diperluas ke 200 kabupaten, termasuk 10 kabupaten di Provinsi

Sumatera Barat dan 4 kabupaten di Provinsi Bengkulu. Prima Tani merupakan upaya percepatan diseminasi dan adopsi teknologi spesifik lokasi kepada petani. Didalamnya termasuk pembinaan dan pengembangan sumberdaya petani dan lembaga keuangan mikro untuk mengatasi permasalahan permodalan petani hingga peningkatan nilai tambah dan pemasaran hasil. Primatani akan menjadi laboratorium lapangan dalam ukuran sebenarnya di tingkat desa sehingga akan menjadi teladan bagi desa-desa sekitar. Rekayasa teknologi pertanian spesifik lokasi dilakukan sesuai dengan potensi setempat dalam rangka mempercepat pembangunan pertanian di daerah.

Teknologi hemat

tenaga kerja dan penggunaan Alsintan (hand tractor, power thresher) telah dan terus dikembangkan Departemen Pertanian termasuk di Sumatera Barat dan Bengkulu melalui BPTP setempat. Penggunaan alsintan tersebut, terutama thresher diharapkan dapat mengurangi kehilangan hasil padi. Untuk mendukung diseminasi teknologi, maka peran penyuluhan pertanian terus ditingkatkan. Departemen Pertanian akan terus mengkaji dan mengupayakan jumlah penyuluh yang ideal termasuk di lingkup BPTP.

Saudara- Saudara sekalian, yang saya hormati, Dalam aspek pengelolaan air terdapat berbagai kegiatan yang sangat penting yaitu: (1) perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi pedesaan; (2) perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi kecil; (3) pengembangan irigasi bertekanan (tetes dan sprinkler); (4) pengembangan tata air mikro; dan (5) pengembangan waduk lapangan, checkdam dan

long storage.


4


Dalam rangka peningkatan luas areal pertanian, potensi lahan rawa lebak mencapai 13,8 juta ha yang tersebar di Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Papua. Pengelolaan lahan rawa lebak memerlukan keterpaduan dengan pengelolaan daerah hulu dan daerah hilir. Faktor kunci dalam pengelolaan lahan lebak adalah: (1) Sistem dan pengelolaan lahan dan tata air; (2) Penetapan jenis lahan rawa; (3) Teknologi pengelolaan lahan dan pemupukan; dan (4) Daerah Konservasi Air. Terkait program pengembangan alat mesin pertanian (Alsintan), khususnya dalam hal penyediaan Alsintan tanaman pangan, tidak hanya dapat didasarkan pada mekanisme pendekatan top down saja, di mana petani pengguna Alsintan hanya merupakan obyek dari kebijakan tersebut, tetapi perlu diperhatikan juga pendekatan bottom up agar penyediaan Alsintan dilakukan dengan optimal sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan petani pengguna. Dalam hal ini, peranan Alsintan traktor roda 2 akan diprioritaskan dalam mendukung produksi tanaman disentra produksi padi Indonesia. Pada tahun 2007 akan dilaksanakan kegiatan Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) dalam rangka membantu kelompok tani/Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) untuk memiliki

Alsintan dengan uang muka sebesar 25 persen dari harga pembelian di

daerah. Dana BUMA ini merupakan anggaran Departemen Pertanian yang dialokasikan pada DIPA Dinas Pertanian Provinsi Tahun 2007. BUMA diberikan kepada Kelompok Tani/UPJA yang aktif dan telah diseleksi oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Dinas Pertanian Tingkat Provinsi pada 33 Provinsi di Indonesia. Melalui program tersebut diharapkan sebanyak 2.450 unit traktor roda 2 dapat dimanfaatkan masyarakat petani/Kelompok Tani/UPJA.

Saudara- Saudara sekalian, yang saya hormati, Beberapa upaya perbaikan mutu hasil pertanian telah dilakukan baik melalui kegiatan di pusat maupun daerah, antara lain melalui kegiatan pelatihan peningkatan mutu hasil pertanian; sosialisasi standar mutu, Good Handling Practices (GHP) dan Good

Manufacturing Practices (GMP); bimbingan dan pembinaan penerapan standar dan sistem jaminan mutu (antara lain Standard Prosedur Opersional/SPO Jagung dan SPO


5


Cabe), dan studi banding ke kelompok yang telah menerapkan Hazard Analysis Critical

Control Points (HACCP). Berkaitan dengan aspek pemasaran hasil pertanian, permasalahan yang dihadapi adalah panjangnya rantai tata niaga sehingga insentif yang diterima petani relatif rendah. Salah satu penyebab rantai tataniaga yang panjang adalah kondisi infrastruktur pedesaan yang kurang memadai (sarana transportasi dan jalan desa) dan rendahnya akses petani terhadap informasi pasar. Sistem pemasaran yang berlaku juga belum adil karena keterbatasan modal petani sehingga mereka banyak yang terjebak dalam sistem ijon. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi pemasaran dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan dan pembangunan fasilitas infrastruktur pedesaan. Dalam rangka mengurangi penggunaan pangan olahan yang merugikan masyarakat dan pengawasannya, maka Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan: (a) Penanganan mutu dan keamanan pangan; (b) Meningkatkan pengawasan terhadap hasil pangan olahan melalui pembinaan ke kelompok-kelompok pengolah pangan lokal secara periodik; (c) Pertemuan koordinasi pengembangan

pangan olahan lokal di

tingkat provinsi dan kabupaten meliputi teknologi, perbaikan pengemasan dan pemasaran produk; dan (d) Kelengkapan label dari pangan olahan

lokal yang

mencantumkan komposisi nilai gizi, izin produksi, masa kedaluwarsa, dan kehalalan. Selain itu, telah dilakukan pula upaya pengawasan dan pembinaan bekerja sama dengan BPPOM Pusat dan Daerah. Terkait program peningkatan kesejahteraan petani, telah dilakukan pula pengembangan desa

mandiri

pangan.

Model

pengembangan

ini

dimaksudkan

dalam

rangka

pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat dalam suatu desa dengan partisipasi aktif seluruh masyarakat. Model pengembangan ini telah di laksanakan sejak tahun 2005 sebagai pilot project

yaitu di Provinsi Sumut, Sumbar, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar,

Kalsel, NTB, dan Sulsel, dan pada tahun 2007 akan diterapkan di 200 desa di hampir seluruh provinsi di Indonesia.


6


Saudara- Saudara sekalian, yang saya hormati, Dalam hal pengembangan peternakan, maka ketersediaan pakan ternak merupakan aspek yang mendapat perhatian serius. Di Provinsi Sumatera Barat, tanaman jagung sebagai sumber pakan diproduksi sekitar 80-100 ribu ton per tahun, atau hanya sekitar 40-45 persen dari kebutuhan pakan ternak di Sumatera Barat. Oleh karena itu, dalam kegiatan Prima Tani tahun 2007 di Provinsi Sumatera Barat, dengan basis utama komoditas jagung akan dijalin kemitraan dengan usaha ayam ras yang berkembang di kabupaten lokasi kegiatan tersebut. Dalam struktur biaya industri perunggasan, sekitar 70% biaya produksi digunakan untuk pakan, dan untuk memproduksi pakan tersebut jagung adalah bahan baku utama. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan pakan sedangkan produksi bahan baku dalam negeri belum mampu sepenuhnya menyediakan kebutuhan tersebut, masih perlu dilakukan impor untuk empat jenis bahan baku pakan yaitu jagung, tepung ikan, bungkil kedelai, dan meat bone meal (MBM). Upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Jagung adalah: (1) Membangun pabrik pakan mini di sentra-sentra produksi jagung; dan (2) Meningkatkan peran Dewan Jagung Nasional (DJN) dan Masyarakat Agribisnis Jagung (MAJ) dalam mempererat jejaring kerja antara kelompok peternak dan pabrik pakan. Untuk mendukung pengembangan komoditas jagung tersebut, disediakan dana LUEP untuk pembelian jagung yang tersebar di provinsi: Jawa Tengah Rp.8,1 milyar, D.I.Yogyakarta Rp.3,0 milyar, Jawa Timur Rp.5,0 milyar, Sumatera Utara Rp.6,2 milyar, Sumatera Barat Rp.2,0 milyar, Lampung Rp.8,2 milyar, Sulawesi Utara Rp.6,0 milyar, Sulawesi Selatan Rp.9,0 milyar, dan Gorontalo Rp.6,0 milyar.

Saudara- Saudara sekalian, yang saya hormati, Dalam upaya mengatasi fluktuasi harga komoditas hortikultura termasuk yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat, beberapa langkah yang dilakukan, antara lain melalui pengaturan pola tanam antar sentra produksi disesuaikan dengan permintaan konsumen dan dikaitkan pula dengan peringatan hari – hari besar keagamaan, melakukan penanaman di luar musim utama dan melakukan berbagai upaya pengolahan dalam skala rumah tangga (cabe giling, saus cabe, dll.), pengembangan kerja sama agribisnis


7


produsen dan pelaku usaha antar sentra produksi dan sentra pemasaran dalam wadah Forum Kawasan Agribisnis Hortikultura Sumatera (KAHS). Pada tahun 2007 Departemen Pertanian akan melaksanakan kegiatan intervensi dan advokasi pasar, yaitu kegiatan untuk mempengaruhi pasar dalam rangka memberikan perlindungan harga di tingkat petani yang dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Tujuan dari kegiatan tersebut adalah: (1) mencegah anjloknya harga komoditas pertanian strategis di bawah tingkat harga pokok; (2) mengurangi fluktuasi harga yang terlalu tajam; (3) memperkuat posisi tawar lembaga pemasaran berbasis petani (Gapoktan); dan (4) Mereposisikan petani sebagai suppliers, tidak sekedar sebagai produsen. Dengan kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah akan lebih konsentrasi dalam melakukan perlindungan harga terhadap petani melalui penyediaan dana pendukung dari APBD.

Saudara- Saudara sekalian, yang saya hormati. Berkaitan dengan pengembangan gula aren, potensi pengembangan saat ini cukup besar karena pohonnya sudah tersebar luas di seluruh Indonesia dengan luas sekitar 800.000 hektar. Selain itu, pengembangan gula aren memiliki potensi ekonomi yang cukup baik dalam upaya peningkatan

pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan

kerja, dan pengembangan agroindustri di pedesaan serta penyelamatan plasma nutfah nasional. Pabrik pengolahan gula aren direncanakan akan dibangun di 9 propinsi yaitu: Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur mencapai luasan 17.794 ribu hektar. Beberapa keuntungan

dengan dibangunnya pabrik gula aren tersebut antara lain

adalah: (1) Pengolahan gula dapat membuka lapangan kerja baru, baik di tingkat usahatani (on farm) maupun industri pengolahannya; (2) Dengan rata-rata produksi 84 liter nira per petani per hari dengan harga nira Rp 1.000 per liter, maka setiap petani aren memperoleh pendapatan sebesar Rp 84.000 per hari; (3) Dalam rangka memenuhi kebutuhan gula nasional, dengan dibangunnya 9 pabrik gula aren, maka ada tambahan ketersediaan gula sebesar 10.800 ton gula semut per tahun.


8


Saudara- Saudara sekalian, yang saya hormati, Seperti telah kita ketahui bersama dalam rangka mensubstitusi sebagian kebutuhan bahan bakar, pemerintah sedang melaksanakan pengembangan bahan bakar nabati. Dari beberapa komoditas pertanian yang telah siap untuk dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar nabati

adalah kelapa sawit dan secara bertahap juga jarak pagar

disamping bio-ethanol dari cassava, tebu serta bio gas. Pemerintah telah memfasilitasi upaya percepatan pengembangan jarak pagar pada tahun 2006 di 14 provinsi untuk pembangunan Kebun Induk masing-masing seluas 10 ha, pengembangan tanaman jarak pagar seluas 1.720 ha masing-masing 120 ha di 11 propinsi, 140 ha di NTB serta 260 ha di Papua. Selanjutnya, pada tahun 2007 akan difasilitasi pemeliharaan Kebun Induk seluas 140 ha untuk 12 provinsi/16 kabupaten, pengembangan tanaman

jarak pagar

seluas 1.838 ha sebagai luncuran kegiatan tahun 2006 untuk 13 provinsi/ 20 kabupaten, pembangunan Kebun Induk baru seluas 179 ha di 16 provinsi/ 18 kabupaten, pengembangan tanaman seluas 2.210 ha di 17 provinsi/ 20 kabupten dan pengadaan 18 unit UPH untuk 17 provinsi/ 17 kabupaten. Sumber bio-energi lainnya adalah dari kotoran ternak yang menghasilkan biogas. Kotoran ternak bila dikumpulkan dan diproses secara baik dapat menghasilkan biogas yang dapat berguna sebagai energi alternatif dan pupuk organik. Kebutuhan masyarakat akan bahan bakar minyak (BBM) atau bahan bakar gas (LPG), batu bara atau kayu bakar sebagian besar dapat digantikan oleh biogas yang dihasilkan dari proses Biodigester yang bahan bakunya berasal dari kotoran ternak. Berkaitan dengan LUEP jagung yang telah dialokasikan sebesar Rp. 53,5 milyar untuk 9 propinsi, LUEP jagung harus dalam bentuk Gapoktan dan memiliki agunan sebesar 125% dari pinjaman. Di propinsi dan Kabupaten terdapat Tim Pembina Teknis dan LUEP harus mengembalikan dana selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2007.

Saudara- Saudara sekalian, yang saya hormati, Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami mengingatkan kembali bahwa sesuai rencana kerja Deptan pada tahun 2007 terdapat 28 kegiatan utama yang menjadi prioritas. Dari 28

kegiatan tersebut, enam kegiatan diantaranya akan dijadikan titik

perhatian utama sebagai pintu masuk sekaligus menjadi prasyarat sebagai solusi


9


permasalahan fundamental pembangunan pertanian, yaitu : (1) Pembentukan dan Pengaktifan Kelompok Tani & Gabungan Kelompok tani (Gapoktan), (2) Fasilitasi Bantuan Harga Benih kepada Petani (3) Penjaminan Kredit Pertanian, (4) Subsidi Bunga Modal Investasi atau BLM - Keringanan Investasi Pertanian, (5) Stabilisasi/Kepastian Harga Komoditas Primer melalui DPM-LUEP, dan (6) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi IV, yang saya hormati. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan apabila masih diperlukan penjelasan lebih rinci saya mohon agar pimpinan unit Eselon I yang bersangkutan dapat diberi kesempatan untuk menanggapinya. Atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR-RI, saya mengucapkan terima kasih. Wabillahitaufiq walhidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menteri Pertanian RI,

ANTON APRIYANTONO


10

Saudara Ketua dan Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI, yang terhormat, Anggota Komisi IV DPR-RI, yang terhormat, Hadirin sekalian yang saya hormati,

Recommend Documents