KETUA RAPAT (DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Para Anggota Dewan dan Hadirin yang saya muliakan, Alhamdulillah hari ini kita bisa selenggarakan Rapat Paripurna dengan acara tunggal, mendengarkan Laporan Komisi II tentang DKPP ialah Calon Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal Dewan, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna Dewan hari ini telah ditandatangani oleh 304 orang Anggota dengan perincian: 1. Fraksi Partai Demokrat
= 87 dari 148 orang Anggota
2. Fraksi Partai Golkar
= 70 dari 106 orang Anggota
3. Fraksi PDI Perjuangan
= 36 dari 94 orang Anggota
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
= 25 dari 57 orang Anggota
5. Fraksi Partai Amanat Nasional
= 27 dari 46 orang Anggota
6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
= 26 dari 38 orang Anggota
7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
= 13 dari 28 orang Anggota
8. Fraksi Partai Gerindra
= 13 dari 26 orang Anggota
9. Fraksi Partai Hanura
= 7 dari 17 orang Anggota
Dengan demikian kuorum telah tercapai. Maka dengan membaca: Bismillaahirahmaanirrahiim izinkan saya selaku Pimpinan Dewan dan Pimpinan Rapat membuka Rapat Paripurna Dewan ke-30 masa persidangan ini pada hari ini, Selasa, 5 Juni 2012 dan saya nyatakan sidang terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 10.40 WIB) Sidang Dewan yang terhormat, Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa: “Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD”. Berkaitan dengan itu saya mengajak seluruh hadirin, siapa saja, untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. (MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA) Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Dewan yang terhormat, Sesuai dengan perubahan jadwal acara Rapat-rapat Dewan masa persidangan ini dan hasil keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi pengganti Bamus tertanggal 4 Juni 2012 kemarin, maka acara Rapat Paripurna Dewan hari ini tunggal ialah: “Laporan Pimpinan Komisi II DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Calon Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.”
-2-
Sebelum memulai acara, perlu lsaya beritahukan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 54/P dan seterusnya tertanggal 24 Mei 2012 telah ditetapkan pengangkatan seorang Anggota DPR baru pengganti antar waktu dan telah dilakukan pengambilan sumpahnya pada tanggal 30 Mei 2012 kemarin yaitu atas nama Saudara DRS. SAIDI BUTAR BUTAR, Nomor Anggota A-425 dari Partai Demokrat menggantikan Saudara DRS. H. AMRUN DAULAY, M.M.. Saya persilakan berdiri Saudara DRS. SAIDI BUTAR BUTAR. (ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU BERDIRI) Gagah ya. Terima kasih. Selaku Pimpinan Dewan yang mewakili semua saja yang hadir, saya mengucapkan selamat kepada Saudara DRS. SAIDI BUTAR BUTAR. Selamat bertugas sebagai wakil rakyat dalam rangka menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Khusus untuk Fraksi Partai Demokrat, dari meja Pimpinan juga saya mengucapkan selamat atas kepemimpinan baru Ketua Fraksi, Ibu DR. NURHAYATI ALI ASEGGAF, M.Si. sebagai komandan baru. Dipersilakan berdiri. (KETUA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT YANG BARU BERDIRI) Terima kasih. Kemarin sudah saya lihat menandatangani untuk perggantian pimpinan-pimpinan komisi. Sudah kita jalankan dengan baik perintah dari Fraksi Partai Demokrat. Terima kasih. Selanjutnya perlu saya beritahukan pula bahwa Pimpinan DPR juga telah menerima sepucuk surat dari presiden Nomor R-57 dan seterusnya tertanggal 29 Mei 2012 perihal pengundiran diri sebagai Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas nama Saudara Didik Ahmadi. Sesuai dengan peraturan Tata Tertib, surat tersebut akan diteruskan kepada Badan Musyawarah untuk tindak lanjut seterusnya. Sidang Dewan yang terhormat, Marilah sekarang kita memasuki acara Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu: “Laporan Pimpinan Komisi II DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Calon Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan.” Untuk mempersingkat waktu, saya ingin mengundang Saudara Ketua Komisi II DPR RI, DRS. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si., untuk menyampaikan laporannya.
LAPORAN KOMISI II (DRS. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si.): Bismillaahirrahmaanirrahiim,
-3-
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pimpinan Rapat dan Segenap Anggota Dewan, serta Hadirin yang kami muliakan, Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat untuk mendengarkan Laporan Komisi II DPR RI terhadap pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, dapat kami sampaikan beberapa hal pokok laporan sebagai berikut: 1. Berdasarkan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yakni:“DKPP dibentuk paling lama 2 (dua) bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji”. Sejak dilantiknya Anggota KPU dan Bawaslu oleh presiden pada tanggal 12 April 2012 berarti pada tanggal 12 Juni 2012 DKPP sudah harus dibentuk. Pedoman pembentukan DKPP selain merujuk kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga dengan sungguh-sungguh memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 tertanggal 4 Januari 2012. 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, DKPP terdiri dari: a. 1 (satu) orang unsur KPU, b. 1 (satu) orang unsur Bawaslu, dan c. 5 (lima) orang tokoh masyarakat. Dalam hal 5 (lima) anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat, berdasarkan Pasal 109 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang berbunyi: “Dalam hal anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat dimaksud berjumlah 5 (lima), presiden mengusulkan 2 (dua) orang dan DPR mengusulkan 3 (tiga) orang”. 3. Selanjutnya berdasarkan keputusan Rapat Bamus DPR RI tanggal 24 Mei 2012 dan Surat Pimpinan DPR RI Nomor: TU.04/04969/DPR RI/V/2012 tanggal 25 Mei 2012, telah menugaskan kepada Komisi II DPR RI untuk menangani usulan Calon Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berikutnya kami sampaikan laporan atas pelaksanaan seleksi yang dilakukan di Komisi II. Mengingat karena keterbatasan waktu yang dialokasikan dengan dibatasinya waktu setelah dibukanya masa persidangan pada tanggal 14 Mei 2012, maka pada tanggal 15 Mei 2012 Komisi II mengadakan Rapat Intern untuk memulai pembicaraan awal mengenai tahapan kegiatan pelaksanaan pembentukan DKPP yakni diantaranya dengan menyusun rancangan jadwal, menyusun rancangan mekanisme dan tata tertib proses pembentukan calon DKPP. Setelah Rapat Intern dilakukan ditindaklanjuti dengan pertemuan konsultasi antara Pimpinan Komisi II DPR RI dengan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu dan dalam rangka memenuhi aspirasi keterbukaan publik, langsung setelah dilakukan Rapat Konsultasi dilakukan dengan konferensi pers untuk menjelaskan proses secara terbuka tentang pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2012 diputuskan bahwa dalam rangka pemilihan dan penetapan 3 (tiga) nama bakal calon anggota DKPP dari unsur DPR disepakati mekanismenya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing fraksi untuk mengusulkan 3 (tiga) nama bakal calon yang berasal dari tokoh masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah akademisi atau tokoh yang memahami etika penyelenggara pemilihan umum. Selanjutnya berdasarkan keputusan Rapat Intern pada tanggal 21 Mei 2012, Pimpinan Komisi II DPR RI menyurati seluruh Pimpinan Fraksi-fraksi melalui surat Nomor PW.02/078/KOM.II/V/2012 tertanggal 22 Mei 2012 untuk meminta kepada masing-masing fraksi mengusulkan 3 (tiga) nama bakal calon dan sebelum masing-masing fraksi mengajukan 3 (tiga) nama bakal calon, Komisi II DPR RI terlebih dahulu pada tanggal 23 Mei 2012 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Bapak Prof. Dr. Jimly Ashidiqie, S.H.,M.H. dan Bapak Akhiar Salmi, S.H.,M.H. guna mendapatkan masukan terhadap kriteria-kriteria,performa dan tantangan serta harapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang akan melaksanakan tugas dalam rangka memenuhi target pencapaian Pemilu 2014 yangs emakin Luber, Jurdil dan berkualitas. Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati,
-4-
Selanjutnya proses pemilihan calon anggota DKPP dilakukan proses pembahasannya di Komisi II berdasarkan nama-nama yang diajukan oleh masing-masing fraksi-fraksi yang semua fraksi mendasarikan penilaiannya yang menyangkut independensi, moralitas, integritas, profesionalisme serta komitmen calon, pengetahuan dan wawasan di bidang hukum, yang semua mekanisme tersebut diserahkan dan dilakukan oleh masing-masing fraksi dan kepada fraksi d iberikan kesempatan selama 1 (satu) minggu untuk melakukan ketentuan memenuhi Tata Tertib dan pada akhirnya pada tanggal 31 Mei 2012, Komisi II membicarakan usulan nama-nama yang diajukan oleh fraksi. Dengan prinsip musyawarah dan mufakat, proses pembahasan kami laporkan terjadi dalam suasana yang sangat dinamis, sangat demokratis dan penuh kebersamaan diantara segenap Anggota Komisi II. Bahkan yang cukup mengental dalam semangat musyawarah mufakat yang dapat kami laporkan dalam Sidang Paripurna yang mulia ini adalah aspek keragaman yang mencerminkan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan menjadi pertimbangan yang sangat utama, bahkan juga yang lebih dikedepankan tugas DKPP, karena harus memeriksa dan memutus etika penyelenggaraan Pemilu apabila pelanggaran itu dilakukan oleh KPU atau oleh Bawaslu. Maka pertimbangan pengalaman-pengalaman empirik dari 3 (tiga) nama bakal calon yang akan kami putuskan juga sama menguat, diantaranya keterlibatan pengalaman para bakal calon di masa-masa yang berkaitan dengan Kepemiluan. Untuk itulah berkenaan dengan nama-nama yang kami usulkan tersebut adalah nama-nama yang memang pernah memiliki pengalaman dalam sejumlah keterkaitan dalam rangka menegakkan Dewan Kehormatan yang tentunya juga berkaitan bagaimana aturan-aturan itu bisa dilakukan dan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan itu harus dilakukan. Ini menjadi core utama dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sehingga mengacu kepada sejumlah kriteria integritas, moralitas dan komitmen serta pengalaman empirik yang dilakukan oleh para calon. Pada akhirnya Komisi II bersepakat bulan mengusulkan 3 (tiga) nama calon anggota DKPP yang diusulkan dari DPR RI yang untuk selanjutnya pada kesempatan hari ini melalui Pimpinan Dewan selaku Pimpinan Rapat untuk bisa disahkan kita bersama. Dengan segala hormat kami mohon untuk bisa berdiri yang kami bacakan. 1. Bapak Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H.,M.H.; 2. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.; 3. Nur Hidayat Sardini, S.Sos.,M.Si. Demikian 3 (tiga) nama calon anggota DKPP yang telah dilakukan proses pembahasannya sampai dengan penetapannya secara musyawarah mufakat di Komisi II. Untuk itulah pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II yang tanpa mengenal lelah terus bekerja sampai dengan kemarin melakukan hal-hal yang berkaitan dengan komitmen Komisi II untuk menjadikan Pemilu Tahun 2014 sebagai Pemilu yang Luber, Jurdil dan semakin berkualitas. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya perkenankanlah kami dengan penyampaian 3 (tiga) nama calon anggota DKPP ini kepada Rapat Paripurna untuk mendapatkan penetapan bersama yang selanjutnya kami juga berharap kepada segenap anggota DKPP terpilih nantinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundangundangan dengan berpedoman kepada asas penyelenggara Pemilu itu sendiri yakni mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabelm efisien dan efektif. Kami yakin ketiga calon anggota DKPP yang diusulkan oleh DPR ini Insya Allah akan mampu menjaga dan mengawal Pemilu 2014 yang akan datang menjadi Pemilu yang semakin menjadi harapan rakyat. Demikian penyampaian laporan kami tutup dengan: Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Jakarta, 5 Juni 2012 PIMPINAN KOMISI II DPR RI KETUA,
DRS. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si. (KETUA KOMISI II MENYERAHKAN NASKAH LAPORAN KOMISI II KEPADA KETUA RAPAT)
-5-
KETUA RAPAT: Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi II, DRS. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.,M.Si.. Sidang Dewan yang terhormat, Sebentar lagi saya ingin tanyakan persetujuan Paripurna. Hari ini kita akan memutus setuju atau tidak setujunya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang salah satu tugas utamanya adalah mempunyai wewenang memutus dugaan pelanggaran etika dan kehormatan Anggota dan Ketua KPK dan atau Bawaslu, bahkan termasuk memberhentikannya yang Presiden maupun DPR RI pun tidak berwenang untuk itu karena keberadaan KPU yang independen, mandiri dan merdeka. Karena itu sekarang sebagai Pimpinan DPR, saya ingin menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah laporan Pimpinan Komisi II DPR RI mengenai hasil pembahasan calon Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang sudah menyebutkan : 1. Bapak Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H.,M.H.; 2. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.; 3. Nur Hidayat Sardini, S.Sos.,M.Si. Dapat disetujui menjadi keputusan Paripurna DPR? (RAPAT SETUJU) Alhamdulillah. Selanjutnya persetujuan ini sudah tentu akan kita tindaklanjuti lagi dengan proses lebih lanjut. Saya persilakan ketiga-tiganya kebetulan adalah pendekar penyelenggara pemilu yang sangat kita kenal Professor Jimmly saya persilakan, namanya sudah reputasi sudah kita kenal, adinda Hidayat Nur Sadini, dan teman saya Saut Hamonangan Sirait. Dengan track record rekam jejak dan reputasi dari ketiga yang hari ini ketiga tokoh yang hari ini sudah kita putus itu, kita meyakini dan yakin betul bahwa penyelenggaraan pemilu pada tahun-tahun berikutnya akan semakin bersih, dan pemilu bersih akan menjadi kenyataan keseharian kita. Selanjutnya persetujuan rapat Paripurna ini akan kita proses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang ada, dan kepada para calon Anggota DKPP terpilih yang nanti akan diproses untuk peresmiannya, saya selaku Pimpinan DPR mengucapkan selamat semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama Presiden Republik Indonesia menunggu usulan satu orang dari KPU dan satu orang dari Bawaslu, dan dua orang dari kantong Presiden sendiri. Nanti akan segera diputuskan secara defenitif oleh Presiden Republik Indonesia. Sidang Dewan yang terhormat, Dengan demikian selesailah acara. F-PD (KMRT ROY SURYO NOTODIPROJO) : Interupsi Pimpinan. KETUA RAPAT: Mas Roy Suryo saya persilakan tapi jangan bicara ini asli atau tidak asli hari ini oke, baik. F-PD (KMRT ROY SURYO NOTODIPROJO) : Terima kasih Pimpinan. Ini juga soal kehormatan, dan saya memang menghormati kesepakatan kita, karena jeruk tidak boleh makan jeruk, saya tidak akan bicara asli atau tidak asli, cuma saya tidak rela Pimpinan, Badan
-6-
Kehormatan DPR telah mendapatkan informasi yang salah dari seseorang yang sebenarnya tidak pantas untuk disebut pakar digital forensik, sekarang Badan Kehormatan DPR sedang menyelidiki satu kasus, saya tidak akan menyebutkan kasusnya karena kasus sudah terkenal, sekali lagi saya tidak akan masuk ke situ karena sangat politis, saya menghormati kesepakatan partai, dan kesepatakan kita semua DPR bahwa jeruk tidak boleh makan jeruk, maka saya tidak meneliti soal itu, tapi saya tidak rela Badan Kehormatan DPR sekali lagi kemarin telah mendapatkan informasi dari seseorang yang disebut pakar digital forensik yang tidak piawai menganalisa dan menyatakan bahwa video tersebut rekayasa, itu bohong besar. Jadi saya tidak rela Badan Kehormatan DPR mengambil kesimpulan, dan saya mengaturkan apresiasi kepada Mas Aria Bima yang sudah melaporkan kasus itu ke kepolisian dan juga seorang ahli multimedia namanya Mas Abah Wahyu Hidayat yang sudah memberikan keterangan dengan benar. Jadi sekali lagi, Badan Kehormatan DPR tidak usah ragu dengan keterangan dua ahli, yang satu sebenarnya bohong, jadi seorang ahli yang menyatakan video tersebut rekayasa adalah bohong dan masyarakat Indonesia harus tahu bahwa ahli ini inisial RA ini sudah masuk angin. Itu saja Pimpinan, jadi kita harus menghormatan lembaga Dewan ini dengan mengambil keterangan dari ahli yang benar Mas Abi Manyu Wahyu Hidayat dan bukan ahli palsu berinisial RA yang video rekayasa, terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, ini kan Anggota Badan Kehormatan dan Pimpinan yang hadir masukan berharga dari Anggota, dan kebetulan Pak Roy Suryo ini bukan sekedar kita kenal sebagai kolega dan Anggota DPR RI tetapi juga keahliannya itu yang membuat orang trap-trapan kalau sudah mengatakan asli atau tidak asli, saya apresiasi kepada Pak Roy Suryo. Terima kasih, itu catatan untuk Badan Kehormatan terhadap proses-proses selanjutnya. Saudara-saudara sekalian, Dengan demikian selesailah acara tunggal Rapat Paripurna Dewan hari ini, Selasa 5 Juni. INTERUPSI F-PG (GANDUNG PARDIMAN): Interupsi, Pimpinan. Gamdung Pardiman. KETUA RAPAT: Saya persilakan, Pak Gandung biasanya di tengah, dimana, silakan Pak Gandung Pardiman. F-PG (GANDUNG PARDIMAN): Kita tidak perlu mendikte profesional BK, kita serahkan seluruhnya dan percaya seluruhnya BK mencari semua informasi dari manapun kita dukung, BK mampu memilah-milah dan memilih-milih mana yang benar, dan yang salah, tidak perlu didikte oleh siapapun. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, tidak ada yang mendikte karena BK sudah cukup perkasa dengan kewenangannya tanpa harus didikte orang. Saudara-saudara sekalian, Dengan demikian selesailah acara Rapat Paripurna Dewan hari ini selaku Pimpinan rapat saya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Anggota Dewan dan semua yang hadir atas kesabarannya mengikuti Rapat Paripurna Dewan hari ini.
-7-
Dengan membaca Alhamdulillaahirabbil’alamiin, saya tutup rapat ini dan Rapat Paripurna saya nyatakan ditutup. Wallahul Muwafiq Illa Aqwaamit Thariq. (RAPAT DITUTUP PUKUL 11.08 WIB) Jakarta, 5 Juni 2012 KETUA RAPAT,
DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO