PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPR-RI TERHADAP USUL INISIATIF ANGGOTA DPR-RI MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI
Disampaikan Oleh : Drs. H. A. Mudjib Rochmat Anggota DPR-RI : No. A-485 Yang terhormat Pimpinan Sidang Paripurna DPR-RI; Yang terhormat Para Anggota Dewan; dan Hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang terhormat ini perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna dalam suasana lebaran ini, untuk mendengarkan Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Usul Inisiatif Anggota DPR-RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Rancangan Undang-Undang tentang Energi. Pimpinan Sidang dan Hadirin yang kami hormati, Berkaitan dengan penyampaian RUU tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka setelah mempelajari draft yang disampaikan para anggota komisi II DPR-RI dalam hal ini sebagai pengusul, maka Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa sebagai upaya untuk membentuk institusi penyelenggara Pemilu yang lebih baik adalah hal yang tepat. Dalam rangka penerapan amanat konstitusi terhadap Penyelenggara Pemilu, yakni bersifat nasional, tetap dan mandiri, maka Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa hal tersebut harus termuat dengan jelas pada naskah RUU. Khususnya tentang kemandirian Komisi
Pemilihan Umum (KPU). Kemandirian harus diartikan sebagi sikap dan integritas yang menjaga institusi dan anggota KPU untuk bersikap objektif, netral dan tidak terpengaruh terhadap tekanan dalam bentuk apapun. Pimpinan Sidang dan Hadirin yang berbahagia, Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka Fraksi Partai Golkar akan menyampaikan beberapa catatan penting tentang substansi naskah RUU tentang Penyelengara Pemilu sebagai berikut; Pertama,
aspek kemandirian terhadap KPU tidak saja terhadap institusi tetapi person keanggotaannya. Kemandirian tidak boleh diartikan sebagai suatu sikap yang sekedar netral apalagi apriori terhadap Partai Politik. Hal ini penting, mengingat bahwa seluruh peserta pemilu terkait dengan Partai Politik. Jadi kemandirian harus lebih dipertegas sebagai suatu sikap yang tidak mudah dipengaruhi atau terpengaruh.
Kedua,
aspek nasional dan tetap, harus tertuang secara tegas tentang cakupan wilayah dan periode dan kerja. Sehingga Penyelenggara Pemilu dapat merancang dan membangun suatu sistem penyelenggaraan pemilu yang lebih baik.
Ketiga,
Perlu dipertimbangkan suatu upaya memperpendek rentang kendali dalam Penyelengaraan Pemilu, khususnya penghitungan suara sehingga jenjang dan prosedurnya menjadi tidak panjang dan sangat “birokratis”. Padahal dari segi penyelenggaraan, rentang yang pendek memudahkan kontrol terhadap pelaksanaan Pemilu. Sedangkan terhadap penghitungan suara lebih cepat berlangsung lebih baik, sehingga tidak perlu dilakukan penundaan proses penghitungan suara.
Keempat,
Perlu dirumuskan dalam RUU ini tentang kewenangan peserta Pemilu untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU yang dipandang tidak benar dan merugikan peserta Pemilu. Akan tetapi, hal ini tentu tidak boleh menjadi gangguan terhadap proses dan tahapan Pemilu.
Kelima,
Dalam hal keanggotaan dan mekanisme, hendaknya ditegaskan dalam RUU ini tentang kualifikasi dari jumlah keanggotaannya sehingga KPU dapat terhindar dari suatu beban yang sangat teknis dari suatu penyelengaraan Pemilu. 2
Keenam,
hubungan dan kedudukan Sekretariat KPU, perlu diperjelas sebagai administrative supporting. Perlu dipertegas posisi kesekretariatan KPU sebagai suatu sistem kepegawaian tersendiri, sehingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Sekretariat KPU di daerah, tidak memposisikan tugas di KPU sebagai “tambahan belaka”. Berkaitan dengan itu, maka Kepala Sekretariat KPU maupun KPU di daerah haruslah berasal dari PNS, sebagai bagian dari upaya membangun sistem kepegawaian tersendiri. Namun perlu juga dimuat suatu ruang/kewenangan bagi KPU untuk merekruit Tenaga Ahli (expert) untuk membantu tugas sekretariat.
Ketujuh,
Pengawasan, yang tertulis dalam RUU ini, harus dirinci kewenangannya dalam melakukan pengawasan terhadap institusi KPU maupun proses penyelenggaraan Pemilu. Perlu pula dipertimbangkan kewenangan Bawaslu dalam memberhentikan sementara/membebastugaskan terhadap Penyelenggara Pemilu mulai dari KPU sampai KPPS apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam proses Pemilu. Harus diperjelas posisi Bawaslu di daerah adalah ad hoc saja, agar Bawaslu tidak merupakan suatu institusi pesaing bagi KPU dengan status dan birokrasinya.
Kedelapan, Perlu diperjelas posisi DPRD dalam rekruitmen anggota KPU di daerah dengan keputusan akhir tetap oleh KPU setingkat diatasnya. Dalam pandangan Fraksi partai Golkar, DPRD menetapkan 2 x jumlah anggota KPUD yang dibutuhkan, sedangkan Kepala Daerah mengusulkan 3 x jumlah untuk diserahkan kepada DPRD. Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati, Berkaitan dengan Usul Inisiatif Para Anggota Komisi VII DPR-RI mengenai RUU tentang Energi maka Fraksi Partai Golkar memandang, bahwa : - Pengaturan Energi melalui sebuah Rancangan Undang-Undang merupakan suatu gambaran tentang adanya kehendak masyarakat untuk memberi kepastian hukum bahwa Energi sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, oleh karena itu penyediaan dan pemanfaatannya harus dioptimalkan.
3
-
Melihat sumberdaya energi, baik Energi tak terbarukan yang semakin terbatas, maupun Energi terbarukan (Energi non fosil) seperti : Panas Bumi, Tenaga Air, Matahari, Angin, Arus dan Gelombang serta Tenaga Nuklir, yang dapat diperbaharui sangat bermanfaat, maka tentu saja dalam merumuskan RUU ini diharapkan tidak mematikan kreatifitas masyarakat di daerah dalam mengembangkan kehidupannya. Fraksi Partai Golkar justru berharap, bahwa RUU tentang Energi ini dapat menggambarkan kejelasan dan kepastian Hukum, dalam rangka optimasi penyediaan energi nasional, dan ini perlu diatur dalam Undang-Undang tentang Energi. Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,
Pada kesempatan ini Fraksi partai Golkar ingin mengajak FraksiFraksi di dalam Lembaga Legislatif di dalam menyusun produk hukum baru untuk menyepakati prinsip-prinsip Umum sebagai berikut: 1. Menjadikan Sistem Hukum sebagai Instrumen yang efektif untuk Pembangunan secara holistik. Hal ini berarti bahwa: Hukum bukan hanya kepentingan hukum; Hukum atau Regulasi yang mengatur Energi harus dilakukan secara terpadu dari Hulu (up stream) hingga ke hilir (down stream). 2.
Undang-Undang tentang Energi berisi mengenai makna tentang bagaimana penyediaan dan pemanfaatan Energi; dimana penyediaan energi diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri dalam rangka peningkatan ketahanan nasional; sedangkan pemanfaatan Energi dilakukan dengan memperhatikan seluruh potensi sumberdaya energi dengan menitikberatkan pada aspek teknologi, sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta dilakukan dengan mengikuti prinsipprinsip konservasi, dan diversifikasi energi.
3.
Undang-Undang tentang Energi, perlu diperjelas tentang konsep energy, policy, diversifikasi energi, agar energi benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat, menjadi simpul dan bingkai pemersatu bangsa, memelihara dan mengangkat harkat/martabat kemanusiaan serta menjadi wahana memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kulitas sumber daya manusia Indonesia. Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,
4
Fraksi Partai Golkar mengharapkan kiranya RUU tentang Energi bisa menjadi Undang-Undang Energi yang berfungsi sebagai “Payung” bagi Undang-Undang lain di bidang Energi. Untuk itulah, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa: 1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang berupa panas, cahaya, mekanik dan elektromagnetik; artinya bahwa sumber energi baik baru maupun terbarukan harus dikelola dengan menganut prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable-development). Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Esensi dari penjelasan tersebut adalah adanya kebutuhan dan keterbatasan. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa pada tingkat yang minimum, pembangunan berkelanjutan tidak boleh membahayakan sistem alam yang mendukung seluruh kehidupan di muka bumi. 2.
Seperti pada pengusahaan minyak dan gas bumi, kegiatan usaha eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan Energi adalah Padat Biaya, padat Teknologi, dan beresiko tinggi. Bagaimanapun juga pengusahaan Energi sisi hulu dan hilir menjadi satu kesatuan usaha terpadu, khususnya untuk keperluan pembangkitan tenaga listrik. Untuk menarik investasi usaha Energi, perlu diatur dalam RUU Energi, agar diadakan subsidi silang (antara Energi fosil dan non fosil).
3.
Untuk daerah non kompetisi, perusahaan listrik berkewajiban mengalokasikan sebagian produknya dari pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan.
4.
Dalam rangka pelaksanaan konservasi energi, pemerintah menetapkan program konservasi energi nasional, memberikan kemudahan bagi produsen hemat energi dan pengguna sumber energi dan energi yang berhasil melaksanakan konservasi energi.
5.
Pemerintah mendorong dan mengembangkan mekanisme pendanaan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi energi serta memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaan energi. Pimpinan Sidang, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,
Atas dasar pandangan dan catatan berkaitan dengan RUU tentang Penyelengara Pemilu, yang berguna untuk penyempurnaan RUU 5
dimaksud, dan dengan memperhatikan penjelasan dan pertimbangan berkaitan dengan RUU tentang Energi maka dengan ini Fraksi Partai GOLKAR dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim, menyetujui RUU tentang Penyelenggara Pemilu sebagai Usul Inisiatif DPR-RI dan menyetujui RUU tentang Energi sebagai Usul Inisiatif DPR-RI. Demikian tanggapan Fraksi Partai Golkar terhadap Usul Inisitaif mengenai RUU tentang Penyelenggara Pemilu dan RUU tentang Energi. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan Rahmat-Nya kepada usaha kita semua. Amien. Billahittaufiq Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullah Hi Wabarakatuh Jakarta, 14 November 2005 Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia
Andi Mattalatta, SH.MH. Ketua
M. Yahya Zaini, SH. Sekretaris
6
