NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
SAMBUTAN PENGARAHAN MENTERI DALAM NEGERI PADA ACARA MUSRENBANG RPJMD TAHUN 2013-2018 PROVINSI JAWA TENGAH Semarang, 12 November 2013
Yth. Sdr. Yth. Sdr. Yth. Sdr. Yth. Sdr. Yth. Sdr. Yth. Sdr.
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah; Unsur Pimpinan Instansi Vertikal; Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; Bupati/Walikota Se-Provinsi Jawa Tengah; Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah; Tokoh Masyarakat, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan/Kepemudaan, Akademisi; Yth. Sdr. Wartawan dari Media cetak dan elektronik; dan
Undangan serta Hadirin yang berbahagia, Assalamu’alaikum Wr. Wb. Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Dalam forum Musrenbang ini akan dilakukan penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 20132018. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, Sesuai dengan amanat Pasal 150 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, maka 2
kebijakan penyelenggara pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2013 s.d. Tahun 2018 yang akan disampaikan, dibahas, dan disepakati dalam Rancangan RPJMD Tahun 2013-2018 merupakan perwujudan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat Provinsi Jawa Tengah, dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan mengacu RPJMN, serta memperhatikan RPJMD dan RTRW provinsi disekitarnya. Hal ini penting agar pemerintahan daerah selain dapat mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, juga dapat memberi kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah nasional yang ditetapkan dalam RPJMN, serta dapat menyelaraskan pemanfaatan struktur ruang dan pola ruang. Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, Keterlibatan masyarakat dalam penyelarasan visi dan misi serta program pembangunan daerah merupakan salah satu perwujudan dari pendekatan perencanaan 3
partisipatif dalam menentukan arah dan skala prioritas pembangunan daerah. Hal ini mengingat RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan untuk menghantarkan masyarakat Jawa Tengah menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia, Selain daripada itu, forum Musrenbang RPJMD ini mempunyai makna penting dan strategis dalam upaya kita melanjutkan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah Jawa Tengah Tahun 2013-2018, yaitu “Membangun Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari-Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”. Mencermati visi pembangunan jangka menengah yang akan diwujudkan untuk 5 (lima) tahun kedepan, sudah tentu harus sejalan dengan isu strategis pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dan 4
tantangan pembangunan Jawa Tengah yang telah dicapai atau belum tercapai selama 5 (lima) tahun sebelumnya. Selain daripada itu, untuk meningkatkan pelayanan publik dan daya saing, Provinsi Jawa Tengah supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut : pertama, mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah provinsi wajib menerapkan 9 (sembilan) SPM dan kabupaten/kota wajib menerapkan 15 (lima belas) SPM. Melalui penerapan SPM, kualitas layanan pemerintahan daerah akan semakin meningkat dan target cakupan layanan dasar yang diintegrasikan dalam RPJMD akan dapat dicapai. Dengan demikian pada akhir tahun 2018 mendatang, diharapkan angka IPM Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan, bahkan mencapai angka diatas rata-rata nasional.
5
Kedua, pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur, terutama jalan dan jembatan sampai kepelosok desa-desa. Ketiga, proses pelayanan perijinan yang transparan, mudah, murah dan cepat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera membentuk lembaga PTSP yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. keempat, menciptakan dan terus mengupayakan terjaganya keamanan dan ketertiban yang kondusif. Hal ini penting, dalam upaya mendorong arus investasi yang sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Saudara-saudara peserta Musrenbang RPJMD yang berbahagia, Rancangan RPJMD yang akan dibahas pada Musrenbang ini, rumusan substansi materi rancangan hendaknya telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang pedoman pelaksanaannya telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. 6
Tahapan dimaksud yaitu mulai dari proses penyiapan rancangan awal bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur menggunakan metoda analisis statistik dan kerangka logis dalam memprediksi pengaruh lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Selain itu, juga telah diselaraskan dengan RPJPD, berpedoman pada RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW provinsi sekitarnnya yang dikemas melalui hasil KLHS. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, dapat menserasikan antara aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya, secara berkelanjutan. Kepada pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh pemangku kepentingan lainnya yang hadir dalam musrenbang RPJMD ini, diharapkan dapat memberi saran dan masukan yang konstruktif agar RPJMD Tahun 2013-2018 selaras dengan RPJMN dan RPJPD. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, Semoga Allah SWT memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dalam membangun daerah.
7
Selamat mengikuti Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sekian dan Terima kasih, Wabillahittaufik wal hidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh a.n. MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
DR. Drs. MUH. MARWAN, M.Si
8
