KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110, TELEPON (021) 3842638, 3805562 FAXIMILE (021) 3805562, 3805559
KONFRENSI PERS CAPAIAN KINERJA 2 TAHUN JOKOWI-JK KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2016
Yang Terhormat, 1. Para Menteri yang hadir pada konfrensi pers hari ini 2. Bpk. Teten Masduki / Johan Budi 3. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Assalamu’alaikumWr. Wb., Salam sejahtera bagi kita semua Om swastiastu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Pada hari ini saya akan memaparkan capaian kinerja 2 tahun Jokowi-JK melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Kementerian PP-PA berperan dalam mewujudkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita kedua dan keempat yakni:
Nawa cita 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan sub agenda “Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan”
Nawa cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem 1
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, dengan sub agenda “Melindungi anak, perempuan dan kelompok marjinal”.
Jumlah perempuan dan anak yang cukup besar, yakni 125,5 juta jiwa perempuan atau sebesar 49,75 persen dari total penduduk, dan anak sebanyak 82,9 juta atau sebesar 32,9 persen dari total penduduk, masih dihadapkan pada permasalahan yang begitu kompleks. Mengingat begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak, khususnya terkait dengan kekerasan, maka Kementerian PP-PA telah menetapkan prioritas pembangunan PP-PA untuk mengakhiri 3 hal, kami menyebut dengan Three Ends yakni: 1. Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2. Akhiri Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak 3. Akhiri Ketidakadilan Akses Ekonomi Terhadap Perempuan Masing-masing prioritas telah kami susun sasaran dan indikator capaiannya.
I.
Capaian Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak A. Regulasi Capaian penting dalam perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan,
ditunjukan
dengan
terbitnya
berbagai
peraturan,
diantaranya:
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk mempertegas pemberatan hukuman (sanksi pidana dan denda) bagi pelaku kejahatan terhadap anak.
2
Peraturan
Menteri
Koordinator
Bidang
Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (PERMENKO PMK) Nomor 02 Tahun
2016
tentang
Strategi
Nasional
Penghapusan
Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKtA). Peraturan Menteri PP-PA (PERMENPP-PA) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak.
B. Kabupaten/Kota Layak Anak Pada era otonomi daerah, Konvensi Hak Anak dan semua peraturan perundangan terkait anak diimplementasikan ke dalam Sistem
Pembangunan
Berbasis
Hak
Anak
dalam
bentuk
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak dan melindungi anak, yang diukur dengan 31 indikator. Jumlah
kabupaten/kota
yang
menginisiasi
KLA
terus
meningkat, dari 238 di 2014 menjadi 287 sampai pada Semester I 2016, dan 77 kabupaten/kota atau sebesar 15 persen telah mendapatkan penghargaan KLA. Sejak tahun 2014, KLA juga sudah dikembangkan sampai ke tingkat Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. C. Berlian Merupakan strategi penjangkauan yang KPP-PA terhadap perempuan
dan
anak
terkait
informasi
tentang
hak
dan
perlindungan melalui kampanye dan diskusi musikal.
3
Berlian sudah dilaksanakan di 10 provinsi dan menjangkau lebih dari 9000 anak.
D. Jelajah Three Ends Program Jelajah 3Ends merupakan ajang publikasi dan penjangkauan masyarakat agar program unggulan Kementerian PP dan PA ini dapat diterima dengan mudah di tengah masyarakat. Acara ini dirancang di tingkat nasional untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat semakin tahu dan sadar tentang hak-hak kaum perempuan dan anak. Salah satu cara penetrasi yang menjadi strategi komunikasi dalam Acara Jelajah 3Ends ini berupa musik, olahraga, seni dan budaya. Hal ini dinilai lebih mudah di terima oleh masyarakat mengingat aspek seni dan budaya melekat langsung hingga ke tataran grass root. Tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seraya menggemakan Acara Jelajah 3Ends ini di 3 kabupaten/kota yakni: Kabupaten Halmahera Barat (14-15 okt), Kabupaten Belitung (11-12 nov), dan Kota Bandung(19-20 nov). Di kabupaten Halmahera Barat Jelajah Three Ends dapat menjangkau lebih dari 80.000 masyarakat.
E. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarkat (PATBM) Sebuah
jaringan
atau
kelompok
warga
pada
tingkat
masyarakat yang bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Terbentuk 136 desa di 68 Kabupaten/Kota, di 34 provinsi. Kelompok
tersebut
diberikan
intervensi
untuk
dapat
mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri.
F. Sekolah Ramah Anak 4
SRA adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hakhak anak, melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakukan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak. Dapat dikatakan bahwa SRA adalah pemenuhan lima klaster KHA di sekolah. Terdapat 981 SRA di 25 provinsi dan 93 kab/kota.
Lima (5) komponen yang membedakan sekolah yang belum dan yang sudah menjadi Sekolah Ramah Anak yakni: 1. Kebijakan SRA; 2. Proses belajar yang ramah anak (penerapan disipilin positif); 3. Sarana prasarana yang ramah anak (tidak membahayakan anak, dan mencegah anak tidak celaka); 4. Partisipasi anak; dan 5. Partisipasi ortu, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni dan stake holder lainnya.
G. Forum Anak Forum Anak sebagai wadah
partisipasi anak dimana
anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar aspirasi, suara, pendapat,
keinginan
dan
kebutuhan
anak
dalam
proses
pembangunan. Jumlah Forum Anak yang terbentuk semakin meningkat, dari 33 provinsi, 267 kabupaten/kota, dan 30 kecamatan pada 2014, menjadi 34 Provinsi, 373 Kabupaten/Kota, 508 Kecamatan, 191 Desa/Kelurahan, 40 RW, dan 29 Dusun. 5
H. Sarana Prasarana Publik Ramah Perempuan dan Anak Selain KLA dan SRA, KPP-PA juga terus mempromosikan model sarana dan prasarana publik yang ramah anak, melalui model Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak (PPRA), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Sampai dengan 2016, telah terbentuk: 125 PPRA di 31 kabupaten/kota. 1.060 Puskesmas mampu tata laksana KtP/A 27 Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) di 27 Provinsi 1 RPTRA untuk 1 RW di DKI Jakarta
I. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Sampai September 2016, 36 dari 424 P2TP2A atau 8,5 persen telah mendapatkan sertifikat ISO 9001. P2TP2A dibentuk sejak 2009 sebagai pusat pemberdayaan perempuan
dan
anak
dalam
arti
luas.
Namun
dalam
perkembangannya, P2TP2A hanya konsentrasi pada layanan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan pada tahun 2015, persoalan yang masih dihadapi P2TP2A: 1. sulitnya koordinasi lintas layanan; 2. Terbatasnya SD (SDM dan anggaran) 3. Pendataan korban kekerasan belum terintegrasi 4. Minimnya sapras. Melalui dana dekon bidang PP-PA, dilakukan penguatan melalui sertifikasi ISO 9001, penyediaan aplikasi pencatatan data korban secara on line, dan bantuan sarana prasarana. 6
J. Bantuan/Hibah Mobil dan Motor Perlindungan Langkah kongkrit untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari kekerasan, dan memberikan layanan kepada korban kekerasan, KPPPA memberikan bantuan hibah mobil dan motor perlindungan perempuan dan anak (MOLIN dan TORLIN) kepada 34 provinsi dan 160 kabupaten/kota. Dasar pemberian hibah MOLIN dan TORLIN: 1. Kinerja P2TP2A berdasarkan pemetaan 2015; 2. Evaluasi pembangunan PP-PA melalui penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 3. Proposal dan data lain Hibah MOLIN dan TORLIN,dilakukan dalam upaya untuk : 1. Memperluas jangkauan pelayanan kepada korban kekerasan; dan 2. Meningkatkan efektifivitas layanan lainya, yakni rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan,penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.
II.
Capaian Akhiri Perdagangan Orang
A. Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang KPP-PA mendorong pelaksanaan dari pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Saat ini sudah 7
terbentuk
di
33
provinsi,
163
Kabupaten/Kota.
27 Provinsi memiliki RAN PTPPO 2015-2019. B. Komunitas Anti Perdagangan Perempuan dan Anak Community Watch ini sudah terbentuk di 14 provinsi di daerah hulu sejumlah 17 desa. C. Bina Keluarga TKI Jejaring
pengamanan
sosial
untuk
pencegahan
dan
perlindungan masalah ekonomi keluarga TKI agar tidak terus menjadi TKI. Terbentuk di 35 kabupaten di 10 provinsi kantong TKI.
III.
Capaian Akhiri Ketidakadilan Akses Ekonomi Terhadap Perempuan 1. Perempuan Pelaku Industri Rumahan Pada 2015, pengembangan IR diintegrasikan dengan model pemberdayaan
masyarakat
kabupatenMaros,
Kementerian
Kulonprogo
dan
Pertanian
Sleman,dan
di
integrasi
3
yakni dengan
program Kementerian LHK di kabupaten Agam, Berau, Malinau, dan Kapuas Hulu.Program ini menjangkau sekitar 200 perempuan pelaku IR. Sampai dengan Semester I 2016, terdapat 2000 perempuan pelaku IR di 14 kab/kota yakni: 282 orang di kab.Landak, 201 orang di Kab.Rembang, 381 di Kendal,154 di Wonosobo, 150 di Cilegon, 662 di Kota Palembang, 282 di Lombok Tengah, 63 di Manggarai Barat, 74 di Sumba Barat Daya, 89 di Kota Ternate, 433 di Tanah Datar, 100 di Cirebon, 181 di Bangka Tengah, dan 101 di Lampung Selatan.
Demikian
yang dapat saya sampaikan
capaian dari Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
8
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera Omswastiastu
9
