SAMBUTAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KEGIATAN RAPAT MONEV KOORDINASI DAN SUPERVISI GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN MAKASSAR, 26 AGUSTUS 2015
Yang Terhormat: 1.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Eselon 1 di Kementerian LHK
2.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
3.
Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
4.
Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah
5.
Para eselon 1 Kementerian Lembaga
6.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah
7.
Universitas/CSO/Masyarakat/Media Massa
8.
Para hadirin sekalian yang kami hormati
Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan terimakasih kepada hadirin yang telah berkenan menghadiri acara 1
ini. Kerjasama yang baik dan erat antarlembaga adalah salah satu kunci keberhasilan pemberantasan korupsi.
Hadirin sekalian, Tiap warganegara Indonesia memiliki hak konstitusi untuk hidup sejahtera. Hak konstitusi adalah hak yang melekat pada tiap warganegara untuk meraih perlindungan, kesetaraan, kehidupan layak, dan kesejahteraan. Namun, korupsi telah merenggut hak rakyat untuk hidup sejahtera.
Kewajiban negara menyejahterakan rakyatnya sesungguhnya sudah tertuang secara tegas dan eksplisit dalam konstitusi. Amanat pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Pemerintah Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Juga, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu, pasal 33 ayat 3 UUD 1945 berbunyi, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Dalam penjelasan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK dikatakan bahwa meningkatnya korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana. Tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran atas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.
Bapak dan Ibu sekalian, Rakyat Indonesia memberi kepercayaan kepada negara untuk mengelola Sumberdaya Alam. Dengan Sumberdaya Alam yang dikuasainya, negara wajib mengelolanya demi menghasilkan pendapatan keuangan negara yang optimal. Negara selanjutnya wajib mendistribusikan kekayaan negara kepada masyarakat, secara adil dan merata.
Tetapi, harus kita akui, Indonesia adalah paradoks. Dengan kekayaan Sumberdaya Alamnya, negeri ini
2
justru masih banyak berpenduduk di bawah sejahtera. Paradoks ini timbul salah satunya karena buruknya pengelolaan Sumberdaya Alam kita.
Didalam rencana strategis KPK tahun 2011 sampai 2015, KPK memasukkan sektor sumber daya alam sebagai salah satu fokus dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Ketahanan energi dan lingkungan (energi, migas, pertambangan dan kehutanan).
Berdasarkan UU 30 Tahun 2002, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah, dan memberikan saran rekomendasi atas hasil kajian tersebut. Selanjutnya dalam pasal yang lain KPK memiliki tugas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi pemerintah terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Terkait sektor Pertambangan dan Kehutanan, KPK telah melakukan Kajian Sistem Pengusahaan Batubara di Indonesia Tahun 2011, Tindak
Lanjut
Nota
Kesepakatan
Bersama
Percepatan
Pengukuhan Kawasan Hutan Tahun 2010-2014, Kajian Sistem Pengelolaan PNBP Minerba Tahun 2013, Kajian Sistem Perizinan Sumberdaya Alam Tahun 2013, Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Sektor Minerba 2014.
Untuk sektor pertambangan telah dilakukan Kick of Meeting 19 Provinsi pada tanggal 3-4 Desember 2014. Sedangkan untuk kehutanan dan perkebunan telah dilakukan kegiatan Kick of Meeting 24 Provinsi pada tanggal 17 Februari 2015. Selanjutnya dilakukan penandatanganan NKB Gerakan Penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia 19 Maret 2015 di Istana negara yang ditandatangani oleh 27 Menteri dan pimpinan lembaga.
Di sektor Kehutanan dan Perkebunan setidaknya ada lima permasalahan mendasar. Satu, ketidakpastian aturan hukum atas kawasan hutan. Dua, lemahnya regulasi dalam perizinan di sektor kehutanan dan perkebunan. Tiga, belum optimalnya perluasan wilayah kelola masyarakat. Empat,
3
lemahnya pengawasan dalam pengelolaan kehutanan dan perkebunan, yang menyebabkan hilangnya penerimaan negara dari SDA. Lima, masih banyaknya konflik agraria dan konflik kehutanan yang belum tertangani dengan baik.
Beberapa contoh permasalahan pengelolaan sektor kehutanan dan perkebunan dapatlah disebutkan beberapa hal di sini. Adanya ketidakpastian status dari 105,8 juta hektar kawasan hutan di seluruh Indonesia (Kementerian Kehutanan, 2013). Lalu, ditemukan adanya perizinan untuk sektor SDA yang rentan suap atau pemerasan; terhitung untuk satu izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI), besarnya potensi transaksi koruptif berkisar antara Rp 688 juta hingga Rp 22,6 miliar per tahun (KPK, 2013). Selain itu, adanya ketimpangan pengelolaan hutan oleh kepentingan berskala besar; hanya sekitar 3,18 persen yang dialokasikan untuk kepentingan berskala kecil, sehingga, nilai manfaat SDA tidak sampai ke masyarakat.
Terkait GN-Penyelamatan SDA Indonesia, sebelumnya, pada 11 Maret 2013, telah terlebih dahulu ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama (NKB) antara Kementerian/Lembaga terkait. NKB ini tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan. Ada tiga tema dalam NKB ini. Pertama, soal harmonisasi regulasi. Kedua, soal penyelarasan prosedur pengukuhan. Ketiga, soal resolusi konflik.
Bapak dan Ibu sekalian, Tujuan Kegiatan Gerakan Nasional penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia ini adalah, 1. Mendorong perbaikan tata kelola sektor SDA Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. 2. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya alam di darat dan laut untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara.
Sasaran Kegiatan GN SDA sektor kehutanan dan perkebunan yaitu,
4
Perlindungan dan pemulihan kekayaan negara
Penguatan hak masyarakat
Pembenahan regulasi
Penguatan kelembagaan aparatus negara
Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi
Pembangunan sistem pengendalian anti korupsi
Bapak dan Ibu sekalian, Dalam menindaklanjuti kegiatan ini, KPK meminta Pemerintah daerah untuk menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan; Melaksanakan rencana aksi pemerintah provinsi; Melakukan pelaporan rencana aksi pemerintah provinsi; Melakukan koordinasi pelaporan terhadap rencana aksi pemerintah kabupaten/kota; Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kabupaten/kota.; Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin.
Dalam kegiatan ini KPK melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana aksi dan rencana kegiatan oleh para pihak terkait.; Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi; memfasilitasi untuk pengembangan integritas dan sistem pencegahan korupsi pada lembaga terkait; Melakukan Kampanye, sosialisasi, dan edukasi untuk hal-hal yang mendukung kegiatan; dan melakukan deteksi dan profiling terhadap aktor dan faktor yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan.
Sebagai penutup, diharapkan Pemda agar melanjutkan pelaksanaan rencana aksi; melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak terkait; dan melakukan pelaporan tahap II 10 Juni 2015 dan tahap III 10 Desember 2015.
Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua.
5
Salam Antikorupsi, Wassalamualaikum Wr. Wb.
Zulkarnain Pimpinan KPK
6
