GUBERNUR SULAWESI TENGAH
SAMBUTAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH PADA RAPAT PARIPURNA MASA PERSIDANGAN PERTAMA TAHUN 2011 DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM ACARA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH BPK RI TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2010 SELASA, 11 JANUARI 2011
ASSALAMU’ ALAIKUM WAR, WAB, SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN, YANG SAYA HORMATI, o KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, o KEPALA BPK RI PERWAKILAN SULAWESI TENGAH, o FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah
1
o SEKERTARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, o PARA ASISTEN, PARA KAPALA DINAS, BADAN, BIRO DAN KANTOR DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, o PARA WARTAWAN MEDIA CETAK DAN ELEKTORONIK, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG SAYA MULIAKAN, MENGAWALI MENGAJAK KITA
SAMBUTAN
UNTUK
TAK
INI,
SAYA
HENTI-HENTINYA
MEMANJATKAN
PUJI
SYUKUR
KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA,
YANG
SENANTIASA
MELIMPAHKAN
RAHMAT DAN HIDAYAHNYA, SEHINGGA PADA PAGI
INI
KITA
DALAM
KEADAAN
SEHAT
WAL’AFIAT, SEHINGGA DAPAT MENGHADIRI DAN MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA MASA PERSIDANGAN DEWAN
PERTAMA
PERWAKILAN
TAHUN
DAERAH
2011
PROVINSI
SULAWESI TENGAH DALAM ACARA Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah
2
PENYERAHAN
LAPORAN
HASIL
PEMERIKSAAN BPK RI TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2010. PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI, SEBAGAIMANA
TELAH
KITA
KETAHUI
BERSAMA, BAHWA REGULASI DI BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
MELALUI OTONOMI DAERAH SECARA LUAS DALAM
BINGKAI
REPUBLIK
NEGARA
INDONESIA
PELAKSANAANNYA PERUBAHAN. PERUBAHAN
HAL
KESATUAN
BAHWA,
MENGALAMI INI
DI-IKUTI
REGULASI
DI
DALAM
BERBAGAI DENGAN BIDANG
PENGELOLAAN KEUANGAN. SEBELUM MASA REFORMASI NASIONAL, PENGELOLAAN
KEUANGAN
NEGARA
BERSANDAR PADA PRODUK PENINGGGALAN KOLONIAL BELANDA YANG DIKENAL DENGAN Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah
3
ICW
(INDISCHE
COMPTABILITEIT
UNDANG-UNDANG
WET
/
PERBENDAHARAAN
HINDIA BELANDA). BARU PADA TAHUN 2003 DITERBITKAN
PAKET
UNDANG-UNDANG
YANG MENGATUR TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA, YAITU UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERIKSAAN
PENGELOLAAN
DAN
ATAS
TANGGUNG
JAWAB
KEUANGAN NEGARA. TERBITNYA TERSEBUT,
PAKET
UNDANG-UNDANG
DISAMPING
MENANDAI
KEDAULATAN HUKUM DI BIDANG KEUANGAN NEGARA, YANG LEBIH PENTING LAGI ADALAH MEMBERIKAN PAYUNG HUKUM YANG JELAS BAGI PARA PENGELOLA KEUANGAN NEGARA, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah
4
RELEVAN DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN SERTA SESUAI DENGAN TUNTUTAN PUBLIK AKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN SAAT INI. KETIGA
PAKET
MENDASARI NEGARA
UNDANG-UNDANG
PENGELOLAAN YANG
INI
KEUANGAN
MENGACU
PADA
INTERNATIONAL BEST PRACTICES, YAITU ; AKUNTABILITAS BERORIENTASI PADA HASIL, PROFESIONALITAS, KETERBUKAAN KEUANGAN
PROPORSIONALITAS,
DALAM
NEGARA
PENGELOLAAN
DAN
PEMERIKSAAN
KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA YANG BEBAS DAN MANDIRI. PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI, DI
INDONESIA,
AMANDEMEN
III
KONSTITUSI UUD 1945 MEMBERIKAN MANDAT Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah
5
KEPADA
BADAN
REPUBLIK
INDONESIA
SATU-SATUNYA KEUANGAN MANDIRI,
PEMERIKSA
KEUANGAN
(BPK-RI)
LEMBAGA
NEGARA TIDAK
PEMERIKSA
YANG
HANYA
SEBAGAI
BEBAS
ITU,
DAN
UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN TANGGUNG
ATAS
JAWAB
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN
NEGARA,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN
PEMERIKSA
KEUANGAN, TELAH MEMFASILITASI MENDORONG AKUNTABILITAS
PENERAPAN DAN
UNTUK PRINSIP
TRANSPARANSI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN DIMAKSUD, MAKA PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010 TERHADAP ENTITAS YANG DIPERIKSA, ANTARA LAIN TERDIRI DARI Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah
6
PEMERIKSAAN PENERIMAAN DAERAH DAN PEMERIKSAAN ATAS KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA TELAH DI AUDIT OLEH BPK RI PERWAKILAN SULAWESI TENGAH, DIMANA HASIL AUDIT TERHADAP LAPORAN DIMAKSUD MAKA PADA HARI INI AKAN DISERAHKAN LANGSUNG OLEH KEPALA PERWAKILAN BPK RI SULAWESI TENGAH KEPADA KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH. PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI, OPINI ATAS PEMERIKSAAN KEUANGAN, MEMANG TIDAK MESTI BERBANDING LURUS DENGAN PENYIMPANGAN KEUANGAN NEGARA ATAU KORUPSI. AKAN TETAPI DIA DAPAT MEMBERIKAN INDIKASI ADA TIDAKNYA KETIDAKBERESAN DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN ENTITAS YANG DIPERIKSA DAN Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah
7
SECARA IMPLISIT PERNYATAAN TANGGUNG PENGELOLA KEUANGAN. DENGAN DEMIKIAN
MENGANDUNG JAWAB DARI MENGANDUNG
KONSEKUENSI BAHWA, PIMPINAN ENTITAS BERTANGGUNG JAWAB, ANTARA LAIN ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI KEUANGAN, TERSELENGGARANYA SISTEM PENGENDALIAN INTERN SECARA MEMADAI DAN
DIPATUHINYA
PERUNDANGAN
KETENTUAN
YANG
BERLAKU
SEBAGAIMANA TERKANDUNG DALAM SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN / MANAGEMENT REPRESANTATION LETTER (MRL). UNTUK
MENDORONG
TERWUJUDNYA
TATA KELOLA KEUANGAN YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN, MELALUI PEMERIKSAAN OLEH BPK-RI SEBAGAI APARAT PEMERIKSA EKSTERN
PEMERINTAH
DENGAN
HASIL
PEMERIKSAAN, SENANTIASA MEMBERIKAN Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah
8
REKOMENDASI KEPADA PIMPINAN ENTITAS YANG DIPERIKSA SEBAGAI UPAYA DALAM PENYELESAIAN AKAR MASALAH, SEHINGGA PERMASALAHAN
YANG
SERUPA
TIDAK
TERULANG KEMBALI DI MASA MENDATANG. OLEH KARENA ITU, MENINDAKLANJUTI HASIL REKOMENDASI DALAM TEMUAN BPK RI, MERUPAKAN HAL YANG PENTING UNTUK KITA
PAHAMI
PENYELESAIAN,
DALAM
SETIAP
YANG
TAHAPAN
TENTUNYA
DI-
HARAPKAN PERAN AKTIF ENTITAS YANG DIPERIKSA. PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI, MELALUI PERKENANKAN
KESEMPATAN SAYA
INI,
MENGUCAPKAN
TERIMAH KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI-TINGGINYA
KEPADA
BPK
RI
PERWAKILAN SULAWESI TENGAH, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah
9
YANG TELAH MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS AUDIT TERHADAP PENERIMAAN DAERAH DAN KINERJA
TAHUN
ANGGARAN
2010,
DAN
KEPADA SEMUA PIHAK YANG MEMBANTU ATAS KELANCARAN PELAKSANAAN AUDIT TERSEBUT, SAYA BERHARAP KEPADA BPK RI DAPAT MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA PERSONIL PEMERINTAH DAERAH TERKAIT DENGAN HASIL AUDIT OLEH BPK RI, ANTARA LAIN ARTI DAN KRITERIA PENGELOLAAN PENERIMAAN
DAERAH
DAN
PENCAPAIAN
KINERJA UNIT KERJA PEMERINTAH DAERAH. DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN DALAM KESEMPATAN INI, SEMOGA ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, SENANTIASA MELIMPAHKAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA DALAM MEMBIMBING KITA MENUNAIKAN TUGAS DAN PENGABDIAN KEPADA BANGSA DAN DAERAH SULAWESI TENGAH YANG KITA CINTAI. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah
10
SEKIAN DAN TERIMA KASIH BILLAHI TAUFIQ WALHIDAYAH WASSALAMU‘ ALLAIKUM WAR, WAB. GUBERNUR SULAWESI TENGAH
H. B. PALIUDJU
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah
11
