SULAWESI TENGAH

PROSES MEMBANGUN PERDAMAIAN DI POSO / SULAWESI TENGAH OLEH : Dr. Farid W. Husain Deputi II Menko Kesra selaku Ketua Komisi Pemantau Pelaksanaan Deklarasi Malino untuk Poso

SISTEMATIKA PENYAJIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pengertian Konflik Latar Belakang Konflik Poso Dampak Konflik Poso Pengertian Peace Building Upaya – upaya Pemerintah Menangani Konflik di Poso / Sulawesi Tengah Hambatan – hambatan yang dihadapi Langkah – langkah Pemecahan Masalah Kesimpulan Rekomendasi

1

PENGERTIAN KONFLIK 1. Beberapa Pandangan tentang Konflik - Pandangan tradisional Konflik

buruk, berbahaya, harus segera diatasi

- Pandangan Perilaku Terjadi akibat ketidakcocokan antara kebutuhan dan kepentingan terjadi konflik diterima dipecahkan

- Pandangan Interaksionis (Poso, Ambon) Tidak dapat dihindarkan dan terpaksa terjadi

PENGERTIAN KONFLIK 2.Beberapa Type Konflik a) Konflik dalam diri pribadi b) Konflik antar pribadi c) Konflik antara pribadi dan kelompok d) Konflik antara kelompok dengan kelompok e) Konflik antara kelompok dengan organisasi f ) Konflik organisasi dengan organisasi

2

PENGERTIAN KONFLIK 3. Sumber-sumber yang menimbulkan konflik z z z z z z z z z

Tidak tercapainya kebutuhan dan tujuan Perbedaan tujuan Perbedaan nilai Perbedaan partisipasi Perbedaan pendapat dan daya tangkap Memperoleh status/ dan kekuasaan Langkanya sumber daya Saling ketergantungan satu sama lain Perbedaan pendidikan dan lain-lain

PENGERTIAN KONFLIK 4. Proses Terjadinya Konflik

TAHAP I Ketidakcocokan Potensial/antar seden

Kondisi antarseden Komunikasi Struktur Variabel Pribadi

TAHAP II Kondisi & personalisasi

Konflik yang dipersepsikan

Konflik yang dirasakan

TAHAP III Maksud

konflik : - bersaing - bekerjasama - berkompromi - menghindari - mengakomodasi

TAHAP IV Perilaku

TAHAP V Hasil

Konflik terbuka : - perilaku pihak - reaksi orang lain

Konflik meningkat

Kinerja konflik menurun

3

TAHAP I Ketidakcocokan potensial/antarseden terjadi z z

Komunikasi yg salah sehingga satu sama lain tidak mau berkomunikasi. Struktur : ada konflik antar atasan bawahan atau bidang pekerjaan (lintas sektor) Contoh : A. Bag Pemasaran - Ingin sukses menjual sebanyak-banyaknya - Langkah yang ditempuh jual secara kredit

TAHAP I Ketidakcocokan potensial/antarseden terjadi

B. Bag Keuangan - Ingin uang masuk secepatnya - Sehingga proses penjualan kredit A banyak ditolak - Alasannya susah menagih Sehingga terjadi konflik antara A dan B z Variabel Pribadi : a/ factor sifat atau perilaku seseorang yang tidak disukai orang lain menimbulkan konflik.

4

TAHAP II Kondisi dan Personalisasi z

Konflik yang dipersepsikan/dianggap : a/ kesadaran oleh suatu pihak/ pihak lain atas eksistensi kondisi yang menciptakan kesempatan terjadinya konflik

z

Konflik yang dirasakan : a/ pelibatan emosional dalam suatu konflik yang menciptakan kecemasan , ketegangan, frustasi dan permusuhan.

TAHAP III Maksud Berkonflik z Bersaing

arti terjadi kompetisi baik secara positif/sehat maupun negatif/saling menghancurkan, bekerjasama, berkompromi, Saling mengakomodasi kepentingan masingmasing, ataupun saling menghindar satu sama lainnya agar tidak terjadi konflik.

5

TAHAP IV Konflik Terbuka z Dalam

kondisi ini terjadi perilaku para pihak baik yang bersifat aksi maupun reaksi masing-masing pihak yang berkonflik.

TAHAP V HASIL z Apabila

sampai pada tahap IV maka pada tahap V perlu ada penanganan yang konprehensive dan serius dengan dua alternatif kemungkinan solusi yaitu meningkatnya konflik atau sebailknya terjadi penurunan konflik menuju proses perdamaian

6

PENGERTIAN KONFLIK 5. Dimensi Politik dan Penanganan Konflik Tegas

BERSAING

BERKOLABORASI

BERKOMPROMI

Ketegasan

MENGHINDARI

MENGAKOMODASI

T.tegas Kekooperatifan tdk kooperatif

kooperatif

PENGERTIAN KONFLIK 6. Intensitas Konflik z Intensitas

konflik dapat terjadi mulai dari tidak terjadi konflik sampai kepada bentuk konflik yang paling tinggi dalam bentuk konflik pemusnahan

7

Intensitas Konflik Kondisi Koflik

Bentuk Tindakan para pihak yang berkonflik

Konflik pemusnahan

- Upaya terang-terangan untuk menghancurkan pihak lain - Serangan fisik - Ancaman / ultimatum - Serangan verbal yang tegas - Pertanyaan / tantangan terangterangan thd pihak lain - Ketidaksepakatan / salah paham kecil

Tidak Konflik

LATAR BELAKANG KONFLIK POSO z z z z z

Perkelahian pada sekelompok anak muda yang secara kebetulan berbeda agama Kurangnya rasa percaya antar masyarakat Kecemburuan sosial Provokasi yang menyentuh pada sentimen antar agama Reformasi yang kebablasan : membenarkan segala tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan aturan maupun normanorma yang berlaku

8

Dampak Konflik Poso Kehancuran non fisik disamping kehancuran fisik mengakibatkan dampak yang lebih parah dalam proses kehidupan dan penghidupan masyarakat, a.l bidang ekonomi, sosial budaya, ketertiban dan ketentraman yang perlu segera diantisipasi dengan tindakan – tindakan konkrit melalui penyusunan dan pengembangan program terpadu.

Pengertian Peace Building Definisi Terapan Suatu proses pengembangan / pembangunan perdamaian yang komprehensif dan integral, yang tidak terfokus pada pengembangan dan pembangunan fisik saja

9

UPAYA PEMERINTAH MENANGANI KONFLIK DI SULAWESI TENGAH/POSO

1. Membangun Dialog dan Penegakan Hukum Dari dialog tersebut kemudian dapat dilahirkan Deklarasi Malino untuk Poso.

Deklarasi Malino untuk Poso 1. 2.

3.

4.

5.

Menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan Mentaati semua bentuk dan upaya penegakkan hukum dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar Meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan Untuk menjaga terciptanya suasana damai, menolak memberlakukan keadaan darurat sipil, serta campur tangan pihak asing Menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain demi terciptanya kerukunan hidup bersama

10

Deklarasi Malino untuk Poso 6. Tanah Poso adalah bagian integral dari RI. Karena itu setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang, dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat. 7. Semua hak-hak dan kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagai adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung 8. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing.

Deklarasi Malino untuk Poso 9. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh 10.Menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati dan menaati segala aturan yang disetujui, baik dalam bentuk undang-undang, maupun peraturan pemerintah dan ketentuanketentuan lainnya.

11

UPAYA PEMERINTAH MENANGANI KONFLIK DI SULAWESI TENGAH/POSO 2. Melakukan pendekatan kepada pihak yang bertikai - Dilakukan secara intensif dan terpisah - Bertujuan untuk mencari persamaan dan titik temu terhadap masalah yang menjadi sumber konflik - Melepas simbol agama dari mereka yang berkonflik

UPAYA PEMERINTAH MENANGANI KONFLIK DI SULAWESI TENGAH/POSO 3. Mempertemukan pihak yang bertikai a.Mengembangkan kegiatan dialog interaktif antar komponen masyarakat baik yang berkonflik maupun yang tidak konflik b.Memfasilitasi dialog aktif antara pihak yang bertikai serta memfasilitasi kegiatan – kegiatan sosial lainnya menuju perdamaian

12

UPAYA PEMERINTAH MENANGANI KONFLIK DI SULAWESI TENGAH/POSO 4. Memantau dan memfasilitasi pelaksanaan

Deklarasi Malino untuk Poso a.Memberikan peran secara proporsional sesuai dengan tupoksi masing – masing institusi secara konsisten dan berkesinambungan b.Membentuk Pokja – Pokja terkait c.Meningkatkan koordinasi secara baik dan benar antar instansi pemerintah,pemerintah - masyarakat/Pokja – Pokja dan swasta dan inter masyarakat itu sendiri d.Memberikan fasilitasi dan motivasi kepada masyarakat e.Mengadakan kerja sama dengan semua pihak termasuk dengan organisasi internasional, a.l UNDP

UPAYA PEMERINTAH MENANGANI KONFLIK DI SULAWESI TENGAH/POSO 5. Menata Kembali Kehidupan Masyarakat Pasca Konflik ►Langkah-langkah penataan : a. Pemulangan pengungsi b. Pemberian Santunan Biaya hidup c. Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah Ibadah d. Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah Tinggal Sederhana e. Rehabilitasi sekolah

13

UPAYA PEMERINTAH MENANGANI KONFLIK DI SULAWESI TENGAH/POSO

f. Pelayanan kesehatan dan Rehabilitasi Puskesmas g. Pemberian Beasiswa h. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat i. Penanganan Keamanan dan Ketertiban

UPAYA PEMERINTAH MENANGANI KONFLIK DI SULAWESI TENGAH/POSO

6. Kerjasama dengan UNDP Membantu mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan dalam “Preparatory Assistance for Central Sulawesi” (PA-CS)

14

Tujuan PA – CS Mendukung Pokja melalui penguatan kapasitas lokal 2. Meningkatkan pengetahuan & membangun kapasitas penelitian kebijakan & dialog antar pihak2 terkait penyusunan prodoc 3. Mendukung masyarakat yg terkena dampak konflik 1.

Program PA – CS 1.Memfasilitasi stakeholder untuk terwujudnya rekonsiliasi antar pihak2 yg bertikai - Penguatan Proses Malino - Kegiatan rekonsiliasi dan penciptaan perdamaian 2.Mewujudkan pembangunan yg bernuansa damai

15

Program PA – CS 3.Mendukung berkembangnya pembangunan ekonomi yg kondusif - Pemberdayaan ekonomi - Penciptaan lapangan kerja - Pengelolaan Sumber Daya Alam 4.Penegakan Hukum

Kegiatan2 PA - CS 1.Persiapan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia 2.Penyelenggaraan Lokakarya - Lokakarya Penyusunan Renstra - Lokakarya PDA - Lokakarya Penyusunan Matriks Monitoring

16

Kegiatan2 PA - CS 3.Pelatihan2 - Tim inti Pokja Trauma ---- pelatihan psikososial - Pelatihan Administrasi&keuangan 4.Dialog komunitas antar pemuda dan tokoh2 agama 5.Monitoring dan Evaluasi

Lembaga2 yg terkait z Bappenas z Pemprop

dan Pemkab z ILO & DFID z CWS z MCI z Pokja Deklama Propinsi/Kabupaten, Pokja RKP, Pokja Trauma, P4K, KPKP ST

17

Hambatan2 yang dihadapi 1.Kurangnya komunikasi & koordinasi antar pihak terkait 2.Pemahaman terhadap otda belum sama 3.Belum diperankannya lembaga penanganan konflik dan bencana di daerah secara melembaga 4.Kreativitas yang belum optimal dari stakeholder 5.Penanganan dampak konflik Poso secara menyeluruh belum teridentifikasi dengan benar sehingga terdapat beberapa kelompok yang merasa belum tersentuh kepentingannya

Langkah – Langkah Pemecahan Masalah 1.Peningkatan dan pemantapan koordinasi dan komunikasi inter dan antar pihak yang terkait 2.Mensosialisasikan lebih intens terhadap pemahaman otda di seluruh lapisan 3.Perlu adanya suatu kebijakan pemerintah untuk melembagakan lembaga Satkorlak/Satlak menjadi lembaga struktural 4.Lebih meningkatkan kreativitas stakeholder melalui dialog – dialog interaktif 5.Perlu adanya identifikasi permasalahan secara terpadu di lapangan untuk mencari solusi

18

Rekomendasi 1.Proyek ini diperlukan lebih lanjut dalam jangka waktu yang lebih panjang & penting karena sangat menyentuh kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan. 2.Di lingkup Kantor Menko Kesra ada beberapa proyek yang berkaitan dengan Paska Konflik Poso, perlu adanya koordinasi secara baik antara masing – masing kedeputian yang mempunyai substansi sama ke arah Paska Konflik Poso sehingga dapat lebih terarah. 3.Perlu adanya peningkatan pengetahuan maupun keterampilan setiap sekretariat & pemberdayaan personil yang paling optimum dilakukan.

Rekomendasi 4.Agar ke depan bantuan dari UNDP ataupun hibah – hibah lain perlu disatukan dalam satu sekretariat sehingga Kantor Menko Kesra dapat memperoleh masukan yang sama dan telah dirumuskan dalam sekretariat. 5.Dalam rangka penetapan suatu pilot proyek sebaiknya PA – CS di dalam proyek yang sudah diproyeksi untuk jangka panjang yang tetap dan sudah jelas donornya sejak awal penetapan. PA – CS tidak terpisah – pisah dengan proyek inti.

19

KESIMPULAN 1.Konflik merupakan kondisi yg berdampak jauh terhadap perikehidupan & penghidupan berbangsa dan bernegara apabila tidak segera ditangani. 2.Penanganan konflik belum sepenuhnya ditangani secara terpadu, terprogram dan melibatkan seluruh komponen terkait dari tingkat pusat hingga daerah. 3.Keterpaduan program belum dituangkan dalam jak-nas secara menyeluruh

Rekomendasi z z

z

Pengembalian hak-hak perdata masyarakat pengungsi sebaiknya segera dilaksanakan. Penanganan konflik ditangani secara terpadu, terprogram dan melibatkan seluruh komponen terkait dari tingkat pusat hingga daerah. Segera mengambil langkah – langkah terpadu setelah teridentifikasi permasalahan saat ini.

20

Rencana Tindak Lanjut 1.Segera menyusun program kerja 3 (tiga) tahun ke depan dan di bulan Februari 2005 diharapkan telah selesai. 2.Segera menata kembali organisasi kelembagaan yang ada baik di tataran pusat maupun daerah. 3.Untuk penanganan bantuan luar negeri (UNDP) atau donor internasional lainnya sangat dirasakan tetap apabila dibentuk suatu sekretariat bersama yang tujuannya agar tidak terjadinya proyek yang tumpang tindih dan proyek dapat lebih terarah.

21